Upload
alfi-luthfan
View
35
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
KONSTITUSI DI INDONESIA
MAKALAH
Di ajukan guna memenuhiDalam mata kuliah Pancasila dan kewarga negaraan
Disusun Oleh :
ROJIKINNIM:1037005/JS-A
Dosen :
Dra.Hj.Ermi Suhasti S.,MSI.
JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI,AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGAYOGYAKARTA
2010
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN JUDUL……………………………………………………………………..i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………….1
BAB II PEMBAHASAN
A.Pengertian ,tujuan,fungsi dan ruang lingkup konstitusi………………………..2
B.Sejarah konstitusi dan perkembangannya…………………………………..…..2
C.Amandemen UUD 1945………………………………………………………..3
D.Lembaga kenegaraaan sesudah Amandemen UUD 1945…………………...….4
BAB III KESIMPULAN………………………..………………………………………..7
Daftar pustaka……………………………………………………………..........................8
BAB IPENDAHULUAN
Sebelum kita mempelajari “Konstitusi Di Indonesia” Baik mengenai
tujuan,fungsi ,dan ruang lingkupnya alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu
konstitusi ?.Konstitusi dalam bahasa inggris (constitution) dan Dalam bahasa belanda
(Constitutie) yang artinya segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau UUD
suatu Negara.untuk lebih Mendalamnya tentang konstitusi kita bahas pada BAB selanjutnya
Silanhkan membaca.
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian,tujuan,fungsi dan ruang lingkup Konstitusi
Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang wenang
pemerintah ,menjamin hak-hak rakyat,dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat.kemudian fungsi konstitsi itu sendiri adalah sebagai dokumen nasional dan alat-alat
untuk membentuk sistempolitik dan hukumnya.sedangkan ruang lingkup konstitusi
(soemantri)adalah
1. Hasil perjuangan politik atau bangsa di waktu lampau.
2. Tingkat tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan ,saat ini atau masa yang akan datang
4. Suatu keingginan ,bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak
di pimpin.
B.Sejarah konstitusi
Masa kekaisaran roma (konstitusialisme modern) konstitusi ini memiliki pengaruh
yang cukup besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya
paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme.kemudian pada abad VII (zaman klasik)
lahirnya piagam madinah atau konstitusi madinah,yang berisi tentang hak bebas
berkeyakinan ,kebebasan berpendapat,kewajiban ,dalam hidup bermasyarakat,dan mengatur
kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk.
Pada abad XVII bangsawan inggris yang memang ddalam revolusi istana telah
mengakhiri absolutism kekuasaan raja dan menggantikanya dengan sistem parlemen sebagai
pemeang kedaulatan.dan Pada tahun 1789 peletusan revolusi prancis diteruskan tahun 1791
terbentuk konstitusi prancis ,yang menyangkut HAM.kemudian muncul dalam bentuk tertulis
yang di pelopori oleh Amerika serikat.
Di Indonesia memiliki konstitusi yang di kenal dengan UUD 1945,yang di rancang
sejak tanggal 29 mei 1945-16 juli 1945.oleh BPUPKI kemudian UUD 1945atau konstitusi
NKRI disahkan dan ditetapkan PPKI Pada hari sabtu ,18 agustus 1945.
Perkembangan Konstitusi di Indonesia
Dalam ketatanegaraan ada 3 macam UUDatau konstitusi :
1.UUD 1945 (18 agustus 1945-27 desember 1949)
a.27 agustus 1945 pengesahan naskah UUD45 di kukuhkan KNIP.
b.14 november 1945 di bentuk cabinet “semi parlementer”
2.UUD RIS 1949 (17 agustus 1949-17 agustus 1959)
Sistem pemerin tahan parleme
3.UUD Sementara 1950 (17 agustus 1959-5 juli 1959 )
4. Kembali ke UU 1945 (5 juli 1959 –sekarang )
C.Amandemen UUD 1945
Amandemen adalah Perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi di
ubah,konstitusi yang asli tetap berlaku .dengan kata lain,perubahan pada model amandemen
tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalamkonstitusi asli sehingga hasil amandemen
merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.
Latar belakang Amandemen UUD 1945 karna pada masa Orde baru :Kekuasaan
tertinggi ada pada MPR,kekuasaan Presiden Sangat besar,Ada pasal-pasal yang terlalu
”Luwes”,sahingga sehingga menimmbulkan multi tafsir,dan Semangat Penyelenggaraan
Negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.Sedangkan tujuan amandemen
UUD 1945 itu karena untuk menyempurnakan dasar seperti ; tatanan Negara,kedaulatan
rakyat,HAM,Pembagian kekuasaan Eksistensi Negara demokrasi dan Negara hokum,serta
hal-hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Menurut budiarjoada 4 memprosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam reneval
ataupunamandemen.
a.Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat.
b.Referendum (pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan
perubahan UU.
c.Negara-negara bagian dalam neegara Federal.
d.Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensiatau yang dilakukan oleh suatu lembaga
khusus yang di bentuk hanya untuk keperluan Perubahan.
AMANDEMEN UUD 1945 (1999-2002)
1.SU MPR,14-21 Oktober 1999
i.Ps 1 Ayat (1) dan (2) ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
ii.Ps 7; ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
iii.Ps 9 Ayat (1) dan (2) ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
iv.Ps 13 Ayat (2) dan (3) ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
v.Ps 14 Ayat (1) dan (2) ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
vi.Ps 15 ; ada pada BAB III tentang Kekuasaan Negara.
vii Ps 17 Ayat (2)dan (3)ada pada BAB V tentang kementrian Agama
viii.Ps 20 Ayat (1) (2) (3) (4) ada pada BAB VIII tentang DPR
ix.Ps 21 ada pada BAB VIII tentang DPR
2.ST,MPR 7-8 Agustus 2000
i.Bab VI tantang “Pemerintah Daerah
ii.Bab V tentang “DPR “
iii.Bab IX tentang “Wilayah Negara “
iv.Bab X tentang “Warga Negara dan Penduduk “
v.Bab XI tentang “HAM “
vi.Bab XII tentang “Pertahanan dan keamanan Negara”
vii.Bab XV tentang “Bendera,Bahasa,Lambang Negara,Serta lagu kebangsaan”
3.ST.MPR 1-9 November 2001
Perubahannya ada 2 BAB dan 18 pasal.
Inti Perubahanya :Bentuk dan kedaulatan, Negara kewenangan
MPR,Kepresidennan,Impeachmen,Keuangan Negara,dan kekuasaan kehakiman .
4.ST.MPR 1-11 Agustus 2002
Perubahanya ada 2 BAB dan 13 Pasal
Inti perubahanya :DPD sebagai MPR,Penggantian presiden,Peryataan perang,Pendidikan
dan kebudayaan ,perekonomian Nasional, kesejahteraan social,dan Perubahan UU.
D.Lembaga Kenegaraan sesudah Amandemen UUD 1945
Sebelum perubahan UUD 19455,alat-alat kelengkapan Negara dalam UUD 1945
adalah lembaga kepresidenan,MPR,DPA,DPR,BPK,dan Kekuasaan kehakiman.Setalah
mengalami amandemen menjadi :MPR,DPR,DPD,Presiden MA,MK,KY,dan BPK.Reformasi
keteatanegaraan sebagai hasil dari proses amandemen UUD1945 dapat dilihat pada pokok
dan fungsi lembaga tersebut yang dikelompokan dalam kelembagaan Legislatif,Eksekutif dan
Yudikatif.
1.Lembaga Legislatif
STRUKTUR lembaga perwakilan rakyat(legislative) secara umum terdiri dari dua
model,yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (Unicameral) dan dua kamar
(Bicameral).Dalam ketatanegaraan Indonesia ,lembaga legislative dipresentasikan pada 3
lembaga yaitu :
a.MPR(Majelis Permusyawaran Rakyat)
Dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat
KHas Indonesia, artinya menurut jimly asshiddiqie ,Keberadaan MPR terkandung nilai-nilai
historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya
dihilangkan dapat dinilai menghilangkan suatu pilar penting dalam system ketatanegaran kita
yang dianggap perlu kita lestarikan .
b.DPR( Dewan perwakilan rakyat)
DPR adalah lembaga Negara dalam system ketatanegaraan RI yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU,dan memiliki Fungsi
legislasi Anggaran dan Penggawasan.
c.DPD
DPD adalah lembaga Negara dalam system ketatanegaraan RI yang merupakan wakil-
wakil daerah propinsi dan dipilih melalui PEMILU Yang berfungsi sebagai :
1.Pengajuan usul ,ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yamg
berkaitan dengan badan legislasi tertentu.
2.Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.
2.Badan eksekutif
Kekuasaan eksekutif dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kemauan Negara dan pelaksanaan UU.Kekuasaan eksekutif Mencangkup
Beberapa badang :
a.Diplomatik d.Yudikatif
b.Administratif e.Legislatif
c.Militer
3.Lembaga Yudikatif
Cabang kekuasaan Yudikatif berpunsat pada kekuasaan kehakiman Yang juga di
pahami mempunyai dua pintu yakni MA dan MK.Kekuasaan Kehakiman dalam konteks
NKRI adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hokum Dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggarakanya Negara
hokum RI.
4.Badan Pemeriksa Keuangan
BPK adalah Lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.BPK mempunyai tugas dan wewenang
yang sangat strategis karena menyanggkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan
penggunaan anggaran serta keuangan Negara.:
a.Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan memberitahukan hasil pemeriksa kapad a
DPR,DPRD,dsan DPD
b.Memeriksa semua peleksanaan APBN dan,
c.Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuanganm Negara.
Fungsi Pokok BPK antara lain :
1.Fungsi Operatif : Melakukan penerimaan, pengawasan Dan penelitian atas penguasaan dan
pengurusan keuangan Negara
2.fungsi yudikatif Melakukan tuntutan perbendaraan dang anti rugi terhadap pegawai negeri
yang perbuatanya melanggar hokum serta merugikan bagi Negara.
3.Fungsi Rekomendatif : Memberikan pertimbangan kpada pemerintah tentang pengurusan
keuangan Negara.
BAB 3
KESIMPULAN
Konstitusi di Indonesia talah mengalami Amandemen Sebanyak empat kali sehingga
ada perubahan tentang Perlembagaan sesudah amandemen meliputi :
1.Lembaga legislative
Terdiri dari MPR,DPR,dan DPD
2.Lembaga Eksekutif
3.Lembaga Yudikatif
DAFTAR PUSTAKA
Tobroni,dkk,Pendidikan kewarganegaraan.Demokrasi,HAM,Civil society dan
multikulturalisme.Malang :PuSAPOM,2007.
R.Herlambang Perdana Wiratrama,SH.MA.Amandemen UUD 1945 .Makalah