makalah internasional Moneter Internasional dan Krisis Ekonomi Indonesia

Moneter Internasional dan Krisis Ekonomi Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa krisis yang menyerang negara-negara

Asia khususnya Indonesia merupakan masalah terberat yang pernah

dialami negara kita. Sebelumnya krisis itu tidak pernah

terbayangkan akan menyerang negara kita. Karena apabila diamati

indikator-indikator makroekonomi Indonesia, tidak menandakan

akan terjadinya krisis dinegara kita ini. Contohnya yaitu : tingkat

pertumbuhan ekonomi negara kita berkisar antar 6% per annum

(p.a), tingkat inflasi juga berada dalam batas yang wajar yaitu

sekitar 4% p.a, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif

stabil yaitu berkisar Rp.2500/US dollar. Dari BOP juga dapat dilihat

bahwa Indonesia berada pada posisi yang man karena memiliki

cadangan devisa yang cukup besar.

Tetapi kemudian secara tidak terduga pada tahun 1997, krisispun

datang dan menyerang negara kita. Penyebabnya dapat dibagi

menjadi 2 yaitu, penyebab internal dan penyebab eksternal.

Penyebab internal disebabkan oleh bobroknya sektor perbankan

Indonesia dan dari pihak eksternal lebih karena contagion effecs,

yaitu setelah Thailand mengambangkan Bath-nya. Hal ini cukup

mempengaruhi keadaan perekonomian Indonesia, sehingga

terjadilah krisis yang sampai sekarang boleh dikatakan masih

berlangsung.

Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi krisis ini. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan

dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang dilakukan sampai 2

tahap. Tahap pertama ternyata gagal, karena pemerintah dalam hal

ini Presiden Soeharto pada saat itu tidak menjalankan program-

program yang dianjurkan oleh IMF dengan sepenuh hati. Hal ini

dikarenakan bahwa program-program yang dianjurkan

bertentangan dengan kepentingan Presiden dan keluarganya.

Sehingga bantuan tahap I IMF tidak membawa perubahan bagi

Indonesia. Hal yang sama terjadi juga pada saat IMF memberikan

bantuan tahap II. Bantuan yang diberikan IMF tidak membantu

mengobati Indonesia dari krisis yang terjadi. Sehingga dapat

dikatakan bahwa IMF tidak membawa perubahan bagi keadaan

Indonesia yang sedang dilanda krisis. Oleh karena itu dalam

makalah ini saya akan menulis mengenai bagaimana krisis ekonomi

bermula dinegara kita, dan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan

oleh pemerintah dalam upaya pemulihan krisis.

B. Perumusan Masalah

Seperti yang telah ditulis dalam latar belakang masalah, krisis yang

menyerang Indonesia akibat pihak internal dan eksternal sangat

mengganggu kegiatan ekonomi negara kita baik dalam sektor

makro dan sektor mikro. Dan kemudian pemerintah meminta

bantuan IMF untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat

dirumuskan permasalahnnya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan apa saja yang diberikan atau ditawarkan oleh Dana

Moneter Internasional (IMF) ?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menerima dan

melaksanakana program-program yang ditawarkan oleh IMF ?

3. Apakah bantuan tersebut berpengaruh dalam upaya perbaikan

kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Awal Krisis

Rupiah mulai menjadi sasaran spekulan setelah Thailand mulai

mengambangkan maata uangnya yaitu Bath Thailand, yitu tepatnya

tanggal 2 Juli 1997. Sedangkan reaksi pemerintah Republik

Indonesia (RI) pada waktu itu adalah :

1. Melonggarkan batas intervensi Bank Sentral (BI) dalam

mengendalikan nilai tukar rupiah. (menambah jumlah dollar kepasar

untuk menolong rupiah), ternyata hanya sedikit pengaruhnya,

sehingga timbul algi spekulan baru.

2. Karena cara BI dengan menambah jumlah dollar kepasar tidak

berhasil maka pemerintah memutuskan untuk mengambangkan

nilai tukar rupaih agar cadangan devisa pemerintah tidak habis

terkuras seperti yang dialami Thailand. Langkah ini ternyata

menimbulkan depresiasi yang hebat sehingga timbullah kepanikan

dalam perekonomian pada saat itu.

3. Panik melihat depresiasi pemerintah yang begitu cepat,

pemerintah mengambil langkah lain yaitu memperketat likuidasi

dengan menaikkan tingkat suku bunga guna menarik kemabli modal

kedalam negeri. Cara ini hanya memperlambat jatuhnya rupiah

tetapi tidak dapat mengembalikan nilai rupiah keposisi sebelumnya.

4. Pemerintah lalu memutuskan untuk mengencangkan lagi ikat

pinggang yaitu dengan memotong pengeluaran pemerintah.

Beberapa proyek infrastruktur ditunda dan ada pula yang ditinjau

ulang. Pengetatan likuidasi dan pemotongan pengeluaran

pemerintah serta penundaan pembangunan infrastruktur tersebut

menyebabkan timbulnya pengangguran besar-besaran, khususnya

disektor property dan konstruksi. Dipihak lain bank-bank tidak dapat

diberi kredit baru karena politik uang ketat dan bunga yang tinggi.

Keadaan makin tidak menentu dan implikasi-implikasi politik mulai

terlihat.

5. karena merasa serba salah atas apa langkah-langkah yang telat

ditempuhnya, maka pemerintah mengumumkan untuk meminta

bantuan IMF. Pengumuman ini bertujuan untuk menggertak para

spekulan seakan-akan pemerintah memiliki persediaan dalam US

dollar yang cukup besar untuk mengamankan nilai rupiah. Keadaan

mereda untuk sementara, tetapi awal desember 1997 kepanikan

muncul lagi karena isu mundurnya kesehatan Presiden Soeharto

pada saat itu. Ini akibat dibatalkannya 2 rencana kunjungan keluar

negeri yang sudah direncanakan. Nilai rupiah yang tadinya sudah

goyah maka turun lagii secara tajam menjadi Rp.6000/ US dollar.

B. Bantuan IMF Tahap I

Melihat keadaan yang serba tidak menentu, maka akhirnya

Indonesia meminta bantuan IMF untuk mencoba mengatasinya. Nilai

bantuan tahap I ini tidak pernah jelas jumlah nominalnya. Mulanya

diperkirakan antara 18-41 milliar US dollar. IMF, World Bank (WB),

dan Asian Development Bank (ADB) menjanjikan bantuan senilai US

$ 18 milliar, ditambah bantuan secara bilateral dari beberapa

Negara,sperti Singapura yang menyanggupi bantuan dana seniali

US $ 10 milliar. Akhirnya terungkap bahwa paket bantuan tahap I

sebesar US $ 23 milliar termasuk dana seniali US $ 5 milliar berasal

dari pemerintah Indonesia sendiri. Sebagai imbalannya pemerintah

berjanji akan merubah berbagai kebijakan mikro dan menjalankan

kebijakan secara makro ekonomi yang menjamin surplus anggaran

+/- 1 % dari GDP setiap tahun plus berbagai kebijakan moneter

lainnya. Garis besarnya yaitu IMF menuntut reformasi besar-besaran

dalam sector mikro ekonomi meliputi beberapa hal berikut :

- liberalisasi perdagangan

- penghapusan monopoli diberbagai bidang

- penyehatan system perbankan

- pengahpusan proyek-proyek ambisius yang dimotori oleh

Menristek B.J Habibie pada saat itu.

C. Paket Bantuan Tahap II

Kegagalan program IMF menimbulkan ketegangan antara

pemerintah dan IMF. Malahan pada akhirnya mereka saling

menyalahkan.

IMF dan Bank Dunia mengumumkan bahwa kegagalan disebabkan

pemerintah Indonesia tidak mematuhi program-program yang

diberikan IMF, khususnya tidak mematuhi anjuran untuk

menciptakan surplus anggaran 1% dari GDP. Pengumuman tersebut

menyebabkan nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp.7000 menjadi

Rp.10.000 per US $.

IMF dan Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia untuk lebih

gencar lagi dalam menjalankan dan mematuhi program liberalisasi

perdagangan dan penanaman modal asing.

Kendati semua upaya tersebut sudah diumumkan, pasar tidak

terpengaruh dan nilai tukar rupaih malah terus melemah menjadi

Rp.13.000/ US $., karena :

1. Investor dan pemberi pinjaman luar negri ragu akan kemampuan

Indonesia membayar pinjaman tepat pada waktunya dan program

IMF pun tidak memberi jaminan tersebut.

2. Presiden sendiri memberi kesan tidak seluruhnya sepakat dengan

program IMF. Malah menyatakan ingin agar B.J Habibie menjadi

wakil presiden sedangkan program IMF justru hendak membatalkan

semua proyek-proyek Menristek yang dianggap terlalu ambisius.

3. Penyataan Presiden yang menginginkan B.J Hbibie sebagai wakil

presiden serta merta menyulut reaksi pasar secara negative. Nilai

tukar rupiah dari Rp. 13.000 menjadi Rp. 16.500 per US $. Rupiah

baru sedikit menguat setelah BI campur tangan dan pemerintah

umumkan akan menjamin liabilities bank-bank swasta nasional.

Saat bersamaa juga dicapai kesepakatan bahwa semua hutang luar

negeri pihak swasta akan ditunda pembayarannya. Ini ikut untuk

menunda pemburuan dollar sehingga rupiah jadi sedikit lebih stabil.

D. Kegagalan Program-program IMF

Paket-paket dan program-program IMF tahap I terbukti gagal juga

dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal ini disebabkan oleh hal-

hal berikut :

1. Bantuan dana yang dijanjikan IMF, WB dan ADB bukan dana segar

yang diserahkan sekaligus tetapi komitmen yang pencairannya

bertahap. Janji bantuan bilateral baru akan diberikan bila bantuan

IMF, WB dan ADB sudah habis terpakai. Alhasil niat untuk

menggertak spekulan dengan memakai jasa bantuan IMF gagal total

2. Pemerintah RI sendiri ragu dan setengan hati karena program-

program IMF menerjang berbagai kepentingan bisnis keluarga

presiden serta konglomerat-konglomerat yang sengaja dipelihara

pemerintah selama itu

3. krisis yang tak kunjung teratasi sudah menimbulkan implikasi

politik. Sudah timbul tuntutan-tuntutan perubahan reformasi total

dari masyarakat yang jengkel akrena presiden dianggap lebih

mengutamakan keluarga dan rekan-rekannya daripada kepentingan

umum

4. Kepercayaan investor dan pemilik modal tak kunjung pulih karena

situasi yang tidak menentu. Arus keluar modal (Capital Outflow)

malah menjadi lebih besar. Konglomerat ramai-ramai memarkir

uangnya diluar negeri.

5. Pemerintah makin terpojok mengahdapi kekuatan politik yang

menuntut reformasi total dan juga konglomerat yang tidak lagi

patuh. Pemerintah mulai terpancing untuk menggunakan kekerasan

terhadap kekuatan yang menuntut perubahan dan menekan para

konglomerat untuk mengembalikan dana-dana yang diparlir diluar

negeri. Ini menambah ketegangan, ketakutan dan panic sehingga

program-program pemuliahn tak dapat berjalan.

Bulan februari tahun 1998, empat bulan setelah IMF masuk dengan

segala program-programnya keadaan tetap tidak berubah. Recovery

tetap tidak terjadi malah jadi lebih tidak menentu. Krisis yang

semula dianggap hanya krisis ekonomi ternyata telah menjadi krisis

politik,terutama karena Maret 1998 ada SU-MPR yang memilih

presiden dan walil presiden.

Walaupun presiden kelihatan tunduk pada program-program IMF

namun keinginanannya agar menristek BJ Habibie jadi wakil

presiden dalam SU-MPR 1998 menunjukkan presiden tidak begitu

saja menyerah pada tekanan IMF dan kekuatan-kekuatan politik

dalam negeri.

Sebagai upaya lain untuk keluar dari tekanan IMF, presiden lalu

mempertimbangkan ”currency board system” dimana rupiah akan

dikaitkan secara ketat pada fluktuasin nilai dollar dan pemerintah

tidak berhak campur tangan sedikitpun untuk mengendalikan nilai

rupiah. Gagasan ini ditolak keras oleh IMF dan juga beberapa

menteri termasuk gubernur BI pada saat itu Bp. Sudradjat

Djiwandono sehingga situasi kembali tidak menentu.

BAB III

KESIMPULAN

Ada anggapan bahwa masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di

Indonesia dan di Asia lainnya sudah berakhir dan tidak akan kembali

lagi. Benarkah demikian?

Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Yang terjadi sebenarnya

adalah suatu proses hilangnya kepercayaan secara mendadak dan

cepat terhadap mata uang rupiah yang dipicu oleh pengambangan

nilai bath, lalu menyangkut prospek ekonomi Indonesia secara lebih

luas, diperparah oleh beberapa kemalangan dan becana, kekeliruan

kebijakan dan keprihatinan akan masa kini dan masa depan, seperti

:

- Kegagalan panen

- Kebakaran hutan

- Tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme

- Bobroknya sistem dan kepastian hukum

Tetapi semua itu tidak mempengaruhi posisi Indonesia dalam

ekonomi global. Artinya posisi nilai rupiah pasti akan menguat

kembali walupun terjadi pelarian modal yang tinggi, asalkan

stabilitas politik dan sosial tetap terjaga.

Dengan begitu ekspor dapat ditingkatkan dan import dapat

dikurangi dan akan ada surplus dalam neraca berjalan atau current

account untuk mengurangi modal yang keluar.

Capital outflow itu sendiri diragukan akan terus berlangsung , hal ini

disebabkan:

1. Pelarian modal disebabkan takut akan devaluasi, bila sudah

terjadi maka ketakutan itu akan hilang.

2. Bunga jangka panjang diluar negeri tidak setinggi diluar negeri

bila krisis berlalu.

3. Investor mungkin akan menanamkan modalnya diluar, tetapi

keuntungannya tidak akan sebesar didalam negeri, karena investasi

tersebut harus terus diawasi, dimonitor dan dikelola sendiri.

4. Untuk pengusaha skala kecil akan sulit membawa modalnya

keluar karena itulah jaminan pekerjaannya sekeluarga. Kalau

mereka bekerja diluar negeri bagaimana mereka akan bekerja?

5. Pengusaha asing dapat berinvesatasi dinegara lain, tetapi

dinegara berkembang mana ada jaminan bahwa krisis seperti di

Indonesia tidak akan terjadi?

6. Pengusaha keturunan Cina juga tidak akan ramai-ramai

meninggalkan Indonesia. Selain pertimbangan ekonomi, mereka

juga sudah turun temurun di Indonesia. Karena peranan mereka

yang sangat menentukan dalam perekonomian Indonesia maka

pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan mereka

meninggalkan Indonesia begitu saja.

Secara umum IMF dianggap gagal membantu Indonesia mengatasi

krisisnya. Hal ini dikarenakan :

1. Program-program IMF tidak bertumpu pada upaya stabilisasi nilai

rupiah tetapi lebih pada mengusahakan agar seluruh sumber

kekuatan ekonomi didayagunakan.

2. IMF mendesak penutupan bank-bank swasta tanpa

memperhitungkan dampak atau pengaruh dari tindakan tersebut

pada bank-bank yang tersisa dan bagaimana dampaknya bagi

masyarakat.

3. IMF mengutamakan perombakan-perombakan dalam bidang

mikro padahal hampir tidak ada hubungan langsung dengan krisis

yang timbul. Ketika paket I IMF gagal, IMF bukannya meninjau

kembali programnya tetapi malah menuduh pemerintah tidak serius

dan menuntut perombakan-perombakan jauh pada bidang mikro.

4. Paket kebijakan IMF secara kasat mata ditunjukkan untuk

merombak kebijakan-kebijakan-kebijakan yang selam ini dianggap

sesuai dengan kepentingan-kepentingan presiden dan rezimnya

sendiri. Akibatnya presiden bersikap setengah hati menjalankan

program-program tersebut dan ini makin menimbulkan

ketidakpercayaan dan keengganan pasar untuk membantu proses

pemulihan.

5. Sampai diputuskan kontrak dengan IMF, Indonesia belum juga

pulih dan IMF dianggap telah gagal di Indonesia.