Upload
black-memories
View
248
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
1/21
Makalah
BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANGTIDAK MAMPU
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas PadaMata Kuliah Litigasi dan Bantuan Hukum
DISUSUN OLEH :
NAMA : SUHENDRO
NPM : 13810099
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
2/21
01!
ii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
3/21
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini dengan
baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini, penulis akan
membahas mengenai BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK
MAMPU!
Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka
menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pengertian tentang hukum
waris. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat
kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. "ntuk itu, penulis
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan
datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang
membangun.
#em$ga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
memba%anya. #ekiranya tugas yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis
sendiri maupun $rang yang memba%anya. #ebelumnya penulis m$h$n maa&
apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami mem$h$n
kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Metr$, Mei '()*
Penulis
iii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
4/21
DATAR ISI
+M /"D" ................................................................................... i
KT PE0TR .................................................................................. ii
D1TR 2#2 ............................................................................................... iii
33 2 PED+"" ........................................................................... )
. atar 3elakang ................................................................................ )
3. Tujuan Penulisan ............................................................................ '
33 22 PEM3+# ............................................................................ 4
. Pengertian 3antuan +ukum 55555555555555. . 4
3. Tugas Dan 1ungsi d6$kat Di 2nd$nesia
7Tinjuan K$de Etik d6$kat8 ......................................................... 9
:. Dasar K$nstitusi$nal 3antuan +ukum 3agi Masyarakat
Tidak Mampu ............................................................................... ;
33 222 KE#2MP" ............................................................................. )*
D1TR P"#TK
i6
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
5/21
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pr$ses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. #iapa
yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam
berperkara. 3ahkan, ad6$kat dapat membangun k$nstruksi hukum yang
dituangkan dalam k$ntrak sedemikian %anggihnya sehingga kliennya meraih
kemenangan tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini tidak terlepas dari yang
namanya 3antuan +ukum, karenan 3antuan +ukum ditunjukan kepada
d6$kat sebagai pr$&esi yang menangani masalah tersebut. Pada uality be&$r the law8 dijamin
dalam sistem hukum 2nd$nesia. Persamaan ini tidak mengenal penge%ualian.
#etiap $rang harus dapat dituntut di muka hukum, diinter$gasi,
diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala
perlakuan hukum yang dibenarkan se%ara hukum. #emua itu demi ter%apainyakeadilan 7justi%e8. Kalau $rang mampu dapat menyewa dan menunjuk
ad6$kat, maka $rang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk
menunjuk se$rang ad6$kat atau pembela umum se%ara %uma-%uma.
Pembelaan ad6$kat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan indi6idu
dih$rmati dan diakui para penegak hukum seperti p$lisi, jaksa, dan hakim,
khususnya bagi $rang miskin. Pembelaan bagi $rang miskin adalah kewajiban
bagi ad6$kat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
6/21
Pada makalah ini, penulis akan mengemukakan mengenai bantuan
hukum bagi masyarakat tidak mampu yang melakukan tindak pidana.
B. Tujuan Penulisan
dapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk
). Mengetahui pengertian bantuan hukum
'. Mengetahui tugas dan &ungsi ad6$kat di ind$nesia 7tinjuan k$de etik
ad6$kat8
4. Mengetahui dasar k$nstitusi$nal bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu
6i
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
7/21
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Bantuan Hukum
2stilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari
dua istilah yang berbeda yaitu egal id! dan legal ssistan%e!. 2stilah
egal id biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan
hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa jasa di bidang hukum kepada
se$rang yang terlibat dalam suatu perkara se%ara :uma :uma?gratis
khususnya bagi mereka yang kurang mampu. #edangkan pengertian egal
ssistan%e dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum $leh
para d6$kat yang mempergunakan h$n$rarium.)
3antuan hukum adalah hak dari $rang miskin yang dapat diper$leh tanpa
bayar 7pr$ b$n$ publi%$8 sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan
hukum. +al ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ""D );9@ di mana di
dalamnya ditegaskan bahwa &akir miskin adalah menjadi tanggung jawab
negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum 7e>uality be&$re the
law8 dan hak untuk di bela d6$kat 7a%%ess t$ legal %$unsel8 adalah hak asasi
manusia yang perlu dijamin dalam rangka ter%apainya pengentasan
masyarakat 2nd$nesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.
Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ menyebutkan bahwa &akir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara $leh negara. #e%ara ekstensi& pasal ini juga berarti
negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ek$n$mi, s$sial, p$litik,
dan budaya serta hukum bagi &akir miskin, termasuk di dalamnya hak atasbantuan hukum. Terlebih lagi pasal 'AD menyatakan bahwa setiap $rang
berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2nternati$nal :$6enant $n :i6il
and P$liti%al Rights yang telah dirati&ikasi 2nd$nesia dengan "ndang-"ndang
$m$r )' Tahun '((@ pada pasal )9 juga melindungi hak setiap $rang untuk
mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan
)
bdurrahman,Aspek aspek bantuan hukum di indonesia, 7Y$gyakartaB :endana Press,);A48., h. h. 49
6ii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
8/21
demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak k$nstitusi$nal
bagi masyarakat di negara ini, tanpa terke%uali juga terhadap masyarakat
miskin.'
Pemberian bantuan 7pembelaan8 hukum bagi masyarakat tidak mampu.
+anya dapat dilakukan $leh d6$kat yang sudah terda&tar pada Pengadilan
Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan
melalui B3antuan 7pembelaan8 hukum yang dilakukan $leh d6$kat se%ara
per$ranganC 3antuan 7pembelaan8 hukum yang dilakukan $leh d6$kat se%ara
kelembagaan melalui embaga 3antuan +ukum setempat.
B. Tugas Dan ungsi A!"#kat Di In!#nesia $Tinjuan K#!e Etik A!"#kat%
Kata etika berasal dari bahasa Yunani, eth$s atau ta etha yang berarti
tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. =leh &ilsu&
Yunani, rist$teles, etika digunakan untuk menunjukkan &ilsa&at m$ral yang
menjelaskan &akta m$ral tentang nilai dan n$rma m$ral, perintah, tindakan
kebajikan dan suara hati.4
Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah m$ral. Kata m$ral
berasal dari bahasa atin yaitu m$s atau m$res yang berarti adat istiadat,
kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan %ara hidup. #e%ara etim$l$gi,
kata etika 7bahasa Yunani8 sama dengan arti kata m$ral 7bahasa atin8, yaitu
adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. amun demikian m$ral
tidak sama dengan etika. Kata m$ral lebih menga%u pada baik-buruknya
manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup
atau apa yang b$leh dan apa yang tidak b$leh dilakukan.
#edangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasi$nal, kritis dansistematis tentang ajaran-ajaran m$ral. Etika menuntun sese$rang untuk
memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran m$ral
tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut &ilsa&at m$ral. Yang dimaksud
etika pr$&esi adalah n$rma-n$rma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
'T$dung Mulya ubis, Ge!akan Bantuan Hukum Di Indonesia "#ebuah #tudi A$a%!dalam bdul +akim 0aruda usantara Dan Mulayan . Kusumah,Bebe!apa Pemiki!an
Men&enai Bantuan Hukum" Kea!ah Bantuan Hukum #t!uktu!a%, lumni, 3andung, hlm @4
1uady, Munir, liran +ukum Kritis 7Paradigma Ketidakberdayaan +ukum8, 3andungB:itra ditya 3akti, '((48., h. *
6iii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
9/21
harus dipenuhi $leh sekel$mp$k $rang yang disebut kalangan pr$&esi$nal.
alu siapakah yang disebut pr$&esi$nal ituF =rang yang menyandang suatu
pr$&esi tertentu disebut se$rang pr$&esi$nal. #elanjutnya peraturan mengenai
pr$&esi pada umumnya mengatur hak-hak yang &undamental dan mempunyai
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam
melaksanakan pr$&esinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui k$de etik.
9
#edangkan yang dimaksud dengan pr$&esi adalah suatu m$ral
%$mmunity 7masyarakat m$ral8 yang memiliki %ita-%ita dan nilai bersama.
Mereka membentuk suatu pr$&esi yang disatukan karena latar belakang
pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup
bagi $rang lain. Dengan demikian, pr$&esi menjadikan suatu kel$mp$k
mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab
khusus. d6$%at adalah penga%ara yang diangkat $leh Menteri Kehakiman
setelah mendapat nasihat dari Mahkamah gung. 3atas wilayah hukum tugas
dari se$rang ad6$%at adalah seluruh pr$pinsi di 2nd$nesia.@
Penga%ara yaitu sese$rang yang membantu penggugat maupun tergugat
dan diangkat $leh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas wilayah tugasnya
hanya diperb$lehkan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Di
samping itu ia b$leh mengajukan perkara-perkara dan mewakili $rang-$rang
yang mempunyai perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat
tidak saja di hadapan Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi juga di hadapan semua
Pengadilan egeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
tersebut.
K+ sendiri dalam p$li%y papernya memberikan perhatian tersendiripada salah satu pr$&esi penegak hukum yaitu ad6$kat. Perhatian tersebut
diwujudkan sebagai rek$mendasi terhadap upaya membangun pr$&esi hukum
yang berkualitas dan berintegrasi. rah rek$mendasi tersebut sendiri dibagi ke
dalam standar disiplin pr$&esi dan standar pengajuan pr$&esi hukum.
9
@9
3a%a +endra inata, 1rans d6$kat 2nd$nesia, %itra, idealisme dan kepribadian 7/akartaB#inar +arapan,);;@8., h. )9
iG
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
10/21
#ebagaimana diatur dalam "ndang-undang )A tahun '((4, dikatakan
bahwa ad6$kat adalah $rang yang berpr$&esi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan "ndang-"ndang ini. #edangkan hak dan kewajiban ad6$kat diatur
dalam bab 2H "ndang-"ndang tersebut. da batasan dalam melaksanakan hak
dan kewajiban tersebut yang dikenal sebagai k$de etik pr$&esi ad6$kat, dan
hal ini diakui $leh "ndang-"ndang ad6$kat sebagai aturan yang mengikat.
+ak dan kewajiban tersebut antara lain ad6$kat bebas mengeluarkan pendapat
atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di
dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada k$de etik pr$&esi dan
peraturan perundang-undangan. #elain itu pula ad6$kat bebas dalam
menjalankan tugas pr$&esinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung
jawabnya dengan tetap berpegang pada k$de etik pr$&esi dan peraturan
perundang-undangan.
K$de etik pr$&esi hukum adalah seperangkat kaidah, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi angg$ta $rganisasi pr$&esi yang
bersangkutan. K$de etik pr$&esi hukum disusun untuk melindungi klien,
masyarakat, dan para angg$tanya sendiri dari penyalahgunaan keahlian
pr$&esi. Dengan berped$man pada k$de etik pr$&esi inilah para pr$&esi$nal
hukum melaksanakan tugas pr$&esinya untuk men%iptakan pengh$rmatan
terhadap martabat manusia yang bertujuan men%iptakan keadilan di
masyarakat. Pelaksanaan tugas pr$&esi hukum tidak terlepas dari adanya saling
keterkaitan dan saling ketergantungan di antara mereka. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa setiap pr$&esi hukum merupakan mitra bagi pr$&esi
hukum lainnya.#tandar Pr$&esi d6$kat 7#tandar Pr$&esi +ukum8 harus menjadi
persyaratan dalam pr$gram pendidikan dan pelatihan untuk para %al$n
pengemban pr$&esi hukum. Ren%ana aksi yang diambil adalah memasukkan
#tandar Pr$&esi d6$kat 7#tandar Pr$&esi +ukum8 sebagai mata ujian
persyaratan yang harus diikuti $leh %al$n pengemban pr$&esi hukum. #tandar
G
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
11/21
#e%ara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai &ungsi dan
peranan ad6$kat antara lain sebagai berikutB*
) #ebagai pengawal k$nstitusi dan hak asasi manusiaC
' Memperjuangkan hak asasi manusiaC
4 Melaksanakan K$de Etik d6$katC
9 Memegang teguh sumpah ad6$kat dalam rangka menegakkan hukum,
keadilan dan kebenaranC
@ Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme 7nilai keadilan,
kebenaran dan m$ralitas8C
* Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat
ad6$katC
Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan ad6$kat terhadap masyarakat
dengan %ara belajar terus-menerus 7%$ntinu$us legal edu%ati$n8 untuk
memperluas wawasan dan ilmu hukumC
A Menangani perkara-perkara sesuai dengan k$de etik ad6$kat, baik se%ara
nasi$nal, yakni K$de Etik d6$kat 2nd$nesia, maupun se%ara
internasi$nal, yakni menga%u kepada 23 #tandards &$r the 2ndependen%e
$& the egal Pr$&essi$n, De%larati$n $& the $rld :$n&eren%e $n the
2ndependen%e $& /usti%e, 23 0eneral Prin%iples $& Ethi%s &$r awyers,
3asi% Prin%iples $n the R$le $& awyersC
; Men%egah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan
masyarakat dengan %ara mengawasi pelaksanaan etika pr$&esi ad6$kat
melalui Dewan Keh$rmatan s$siasi d6$katC
)( Memelihara kepribadian ad6$kat karena pr$&esi ad6$kat merupakan
pr$&esi yang terh$rmat 7$&&i%ium n$bile8. #etiap ad6$kat harus selalumenjaga dan menjunjung tinggi %itra pr$&esinya agar tidak merugikan
kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat se$rang ad6$katC
)) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawatC
)' Memelihara persatuan dan kesatuan ad6$kat agar sesuai dengan maksud
dan tujuan $rganisasi ad6$katC
*@
Dimensi Mo!a% P!o'esi Ad(okat dan Peke!)a Bantuan Hukum.www.k$misihukum.g$.iddiakses tanggal '; /anuari '((;
Gi
http://www.komisihukum.go.id/http://www.komisihukum.go.id/http://www.komisihukum.go.id/7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
12/21
)4 Memberikan pelayanan hukum 7legal ser6i%es8, nasehat hukum 7legal
ad6i%e8, k$nsultasi hukum 7legal %$nsultati$n8, pendapat hukum 7legal
$pini$n8, in&$rmasi hukum 7legal in&$rmati$n8 dan menyusun k$ntrak-
k$ntrak 7legal dra&ting8C
)9 Membela kepentingan klien 7litigasi8 dan mewakili klien di muka
pengadilan 7legal representati$n8C
)@ Memberikan bantuan hukum dengan %uma-%uma kepada masyarakat yang
lemah dan tidak mampu 7melaksanakan pr$ b$n$ publi%$8. Pembelaan
bagi $rang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan
merupakan bagian dari &ungsi dan peranan ad6$kat di dalam
memperjuangkan hak asasi manusia.
Pada prinsipnya setiap $rang dapat memberikan bantuan hukum
bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk
tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan
persyaratan dalam berbagai peraturan.
#udah merupakan tanggung jawab $rganisasi pr$&esi ad6$kat untuk
menyediakan para pembela umum dari para angg$tanya yang siap
memberikan waktu untuk membela $rang miskin se%ara gratis 7pr$ de$?pr$
b$n$ publi%$8. +al ini didasari pada "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4
tentang d6$kat pada pasal '' yang menyatakan bahwa B
7a8 d6$kat wajib memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada
pen%ari keadilan yang tidak mampu.
7b8 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata %ara pemberian bantuan hukum
se%ara :uma-%uma sebagaimana dimaksud pada ayat 7)8, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan
pembela umum untuk men%iptakan keseimbangan dimana negara mempunyai
kewajiban menyediakan penuntut umum?jaksa 7publi% pr$se%ut$r8. Karena
jaksa dipersiapkan untuk menuntut tersangka?terdakwa sedangkan pembela
umum disiapkan untuk membela tersangka?terdakwa.
Gii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
13/21
&. Dasar K#nstitusi#nal Bantuan Hukum Bagi Mas'arakat Ti!ak Mam(u
3erdasarkan Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ ditegaskan bahwa 1akir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara $leh negara!. 3erdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ tersebut negara mengakui hak
ek$n$mi, s$sial, budaya, sipil dan p$litik dari &akir miskin. tas dasar
pertimbangan tersebut, &akir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela
$leh ad6$kat baik di dalam maupun di luar pengadilan 7legal aid8 sama seperti
$rang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari ad6$kat 7legal ser6i%e8.
Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@
memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi &akir miskin pun
merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak
k$nstitusi$nal.
Disamping itu kegiatan bantuan hukum harus dilakukan se%ara lebih
terpadu dan transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. +al ini perlu
disadari karena pr$gram bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda,
yaitu B
). Tujuan Kemanusiaan. Pr$gram bantuan hukum diberikan dalam rangka
meringankan beban hidup g$l$ngan masyarakat yang kurang mampu,
sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memper$leh keadilan
dan perlindungan hukum.
'. Tujuan Peningkatan Kesadaran +ukum. Pr$gram bantuan hukum
diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar
kesadaran hukum, sehingga setiap angg$ta masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga
masyarakat.
Di negara berkembang seperti 2nd$nesia, adanya $rganisasi bantuan
hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu &akir miskin
dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena $rganisasi bantuan hukum
ini dapat mengurangi kemungkinan &akir miskin tidak memper$leh bantuan
hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar
*2nstruksi Menteri Kehakiman Republik 2nd$nesia $m$r BM.(4-"M.(*.(' Tahun );;;
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pr$gram 3antuan +ukum 3agi 0$l$ngan Masyarakat Yang KurangMampu Melalui Pengadilan egeri Dan Pengadilan Tata "saha egara
Giii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
14/21
pengadilan. =rganisasi bantuan hukum dapat membantu &akir miskin untuk
dapat memper$leh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil
dan p$litik, hak s$sial, hak budaya, dan hak ek$n$mi. 2nternati$nal :$6enant
$n :i6il and P$liti%al Rights dirati&ikasi 2nd$nesia dengan "ndang-"ndang
$m$r )' Tahun '((@ dan 2nternati$nal :$6enant $n E%$n$mi%, #$%ial and
:ultural Rights 72:E#:R8 dirati&ikasi dengan "ndang-"ndang $m$r )
Tahun '((@ untuk memperkuat kewajiban pemerintah?negara untuk membantu
hak &akir miskin baik dalam bidang p$litik, s$sial dan ek$n$mi, serta bantuan
hukum.
+ambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak
adanya jaminan untuk memper$leh pembelaan baik bagi $rang mampu
maupun &akir miskin baik di dalam ""D );9@ maupun di dalam K"+P.
#emenjak "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4 disahkan, pemberian
bantuan hukum pr$ b$n$ bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika
ataupun kesukarelaan tiap ad6$kat, namun merupakan sesuatu yang
diwajibkan $leh undang-undang. Ketentuan Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang
$m$r )A Tahun '((4 dengan tegas menyatakan bahwa, d6$kat wajib
memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang
tidak mampu!.
Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung
dalam Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4 tersebut yaitu
se%ara %uma-%uma! dan kepada pen%ari keadilan yang tidak mampu!.
Dalam prakteknya selama ini, tiap ad6$kat memiliki pena&siran masing-
masing mengenai bantuan hukum %uma-%uma. Karena dita&sirkan berbeda-beda, $t$matis bentuk bantuan hukum pr$ b$n$ yang diberikanpun berbeda-
beda dari satu ad6$kat dengan ad6$kat lain.
/aminan untuk menunjuk ad6$kat atau pembela umum harus berlaku
untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal
@* K"+P, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman
lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi
tersangka atau terdakwa yang terg$l$ng &akir miskin baru dapat diberikan
Gi6
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
15/21
bantuan hukum se%ara %uma-%uma apabila dian%am hukuman pidana selama
lima tahun atau lebih. +al ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap $rang
dapat memper$leh pembelaan ad6$kat atau pembela umum se%ara maksimal
dalam rangka memastikan pelaksanaan dari pr$ses peradilan yang adil 7due
pr$%ess $& law8.
Pr$gram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini B
"ndang-"ndang $m$r 9 Tahun '((9 tentang Kekuasaan KehakimanC
Pasal )4 7)8 tentang B =rganisasi , administrasi , dan &inansial Mahkamah
gung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah
gung.
Pasal 4 tentang B #etiap $rang yang tersangkut perkara berhak
memperl$leh bantuan hukum. "ndang-"ndang $m$r A Tahun );A) tentang
Kitab "ndang-"ndang +ukum %ara Pidana B
Pasal @* 7)8 tentang B Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau
didakwa melakukan tindak pidana mati atau an%aman pidana lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang dian%am dengan pidana
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam pr$ses peradilan
wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka C
Pasal @* 7'8 tentang B #etiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk
bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7)8, memberikan bantuannya
dengan %uma-%uma.
Kitab "ndang-"ndang +ukum %ara Perdata 7+2R?R308 Pasal '4
+2R?'4 R30 tentang B 3arangsiapa yang hendak berperkara baik sebagaipenggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung
biayanya, dapat memper$leh i
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
16/21
Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan egeri dan Pengadilan Tata "saha
egara.
#urat Edaran Direktur /enderal 3adan Peradilan "mum dan Peradilan Tata
"saha egara $. D."m.(A.)(.)( tanggal )' Mei );;A tentang /"KK
Pelaksanaan 3antuan +ukum 3agi 0$l$ngan Masyarakat Yang Kurang
Mampu.
pabila menga%u pada ketentuan Pasal @* ayat 7)8 K"+P yang berbunyi
B
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang dian%am dengan pidana mati atau an%aman pidana lima
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang dian%am
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada
pr$ses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,!.
Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa
pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi p$lisi pada tingkat penyidikan,
jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di
pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau
memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi $leh
se$rang penasehat hukum.
3ahkan menurut ayat 7'8 dari Pasal yang bersangkutan, yang menyatakan
bahwa B #etiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimna
dimaksud dalam ayat 7)8, memberikan bantuannya dengan %uma-%uma!, para
ad6$kat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan
hukum se%ara %uma-%uma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkanpermintaan yang diajukan $leh para pejabat di lingkungan peradilan
sebagaimana disebutkan di atas.
gar bantuan hukum yang diberikan berman&aat bagi seluruh masyarakat,
maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan se%ara merata dengan penyaluran
melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan,
kejaksaan, $rganisasi ad6$kat, maupun $rganisasi-$rganisasi masyarakat yang
bergerak dibidang bantuan hukum.
G6i
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
17/21
#ebagaimana telah diketahui dan juga telah dijelaskan diawal, pelaksanaan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pendampingan ad6$kat dalam setiap pr$ses
hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan
masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi pr$duk hukum yang
ada. Pengakuan egara harus diwujudkan bagi pertisipasi masyarakat dalam
pembentukan hukum. +al yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan
memberikan pendidikan hukum 7%i6i%s edu%ati$n8 kepada masyarakat.
Pada tataran n$rmati&, diperlukan adanya pengaturan khusus yang si&atnya
mem&asilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan dan keberadaan
undang-undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat
keadilan maka dirasa perlu adanya peraturan?undang-undang tentang bantuan
hukum. #ebaiknya kalaupun ada undang-undang tentang bantuan hukum
hendaknya tidak dilihat dari perspekti& pelaksana pemberian bantuan hukum,
melainkan dari ka%amata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga
diharapkan materi pengaturan yang ter%akup di dalamnya akan tepat pada
sasaran yang dituju.A
Dengan kata lain, jaminan terhadap bantuan hukum tidak berkaitan dengan
adanya undang-undang bantuan hukum. Ketika yang dibi%arakan adalah
bantuan hukum dalam k$nteks struktural, maka perlu juga diperhatikan upaya
pengembangan kapasitas masyarakat untuk mampu menyelesaikan sendiri
permasalahan hukum yang dihadapinya lewat ketentuan yang memungkinkan
diterapkannya lternati6e Dispute Res$luti$n 7DR8. Perlu juga diperhatikan
jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuannya dan
sikap kritis terhadap setiap pr$duk hukum negara maupun yurisprudensi yangdihasilkan pengadilan, dengan adanya ketentuan mengenai kebebasan
mendapatkan in&$rmasi, serta berbagai ketentuan lain yang akan memberi
iklim k$ndusi& bagi terselenggaranya bantuan hukum indi6idual maupun
struktural.
3antuan hukum indi6idual seperti yang dikatakan sebelumnya, lebih
tertuju pada kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dalam
A
1rans +endra inata,Bantuan Hukum #uatu Hak Asasi Manusia Bukan Be%as Kasihan,7/akartaB EleG Media K$mputind$, '(((8., h. 49
G6ii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
18/21
menyelesaikan masalahnya melalui pr$ses hukum sehingga pr$ses tersebut
berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada diskriminasi hukum terhadap
mereka. +al ini mengakibatkan perlunya kuali&ikasi tertentu, yaitu sarjana
hukum yang menjadi ad6$kat, bagi pelaksana bantuan hukum indi6idual.
#ementara bantuan hukum struktural kegiatannya lebih mengarah kepada
pr$ses pemberdayaan dan penyadaran masyarakat hukum supaya mereka
dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar pada %ara tertentu.;
3antuan hukum struktural selama tidak bersentuhan langsung dengan
pr$ses peradilan dapat dilakukan $leh siapa saja tanpa harus memenuhi
kuali&ikasi sarjana hukum sebagai ad6$kat. Perbedaan lainnya terlihat pada
target sasaran yang dituju, kalau pada bantuan hukum indi6idual targetnya
yaitu masyarakat se%ara indi6idu sedangkan dalam bantuan hukum struktural
targetnya adalah masyarakat dalam arti k$lekti&.
Pada bantuan hukum indi6idual, ada ' 7dua8 %ara yang dapat digunakan
supaya pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan men%apai
sasarannya yaituB
Memberdayakan $rganisasi I $rganisasi masyarakat ? swasta yang
memberikan jasa bantuan hukum seperti embaga 3antuan +ukum 73+8,
embaga K$nsultasi dan 3antuan +ukum 7K3+8 ataupun 3ir$ 3antuan
+ukum 733+8 yang diadakan $leh uni6ersitas-uni6ersitas, dan lain-lain. Di
sini masyarakat dapat se%ara langsung atau melalui pengadilan meminta
bantuan kepada $rganisasi masyarakat?swasta tersebut.
Memberdayakan $rganisasi ad6$kat. Pada m$del ini masyarakat dapat
se%ara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada $rganisasi
ad6$kat dimana nantinya $rganisasi ad6$kat akan menunjuk angg$tanya untukmembela angg$ta masyarakat yang tidak mampu.
:ara-%ara diatas, pada tingkatan pr$ses perkara di Kep$lisian maupun
Kejaksaan, untuk tersangka?terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum,
aparat p$lisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib
memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka?terdakwa
tersebut melalui pengadilan.
; *Ibid
G6iii
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
19/21
#ementara pelaksanaan bantuan hukum 7d6$kasi8 struktural dapat
dilakukan melaui 4 7tiga8 %ara, yaitu B
). /alur n$n-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan
setiap k$mp$nen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan
pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan
hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan p$ster-p$ster di tempat-
tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan
kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan in&$rmasi
mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarkan se%ara umum kepada
masyarakat, atau dapat pula se%ara langsung mengadakan k$ntak dengan
masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan
penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah meyadarkan
masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik
pemilik m$dal dan penguasa.
'. /alur litigasi, di sini para akti&is bantuan hukum yang se%ara &$rmal
menyandang hak berpraktek sebagai ad6$kat menggunakan jalur hukum
untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan p$siti& yang ada.
Misalnya dalam penanganan kasus-kasus p$litik, &$rum pengadilan
dijadikan sebagai %$r$ng dengan persetujuan kliennya untuk
menyampaikan pesan ketidak adilan bahwa suatu pr$duk hukum tertentu
tidak benar.
4. P$li%y re&$rm, yaitu mengartikulasikan berbagai %a%at yang terdapat dalam
hukum p$siti& dan kebijakan yang ada, untuk dikritisi serta kemudian
memberikan alternati&-alternati& yang mungkin
GiG
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
20/21
BAB III
KESIMPULAN
3antuan hukum adalah hak dari $rang miskin yang dapat diper$leh tanpa
bayar 7pr$ b$n$ publi%$8 sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.
+al ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ""D );9@ di mana di dalamnya
ditegaskan bahwa &akir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara
Tugas dan &ungsi ad6$kat didasari pada "ndang-"ndang $m$r )A Tahun
'((4 tentang d6$kat pada pasal '' yang menyatakan bahwa B 7b8 d6$kat wajib
memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang
tidak mampu.
andasan k$nstitusi$nal pemberian bantuan hukum kepada terpidana tidak
mampu terdapat pada Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4
dengan tegas menyatakan bahwa, d6$kat wajib memberikan bantuan hukum
se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang tidak mampu!.
GG
7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc
21/21
DATAR PUSTAKA
bdurrahman,Aspek aspek bantuan hukum di indonesia, 7Y$gyakartaB :endana
Press, );A48
T$dung Mulya ubis, Ge!akan Bantuan Hukum Di Indonesia "#ebuah #tudi
A$a%dalam bdul +akim 0aruda usantara Dan Mulayan .
Kusumah,Bebe!apa Pemiki!an Men&enai Bantuan HukumB Kearah
3antuan +ukum #truktural, lumni, 3andung
1uady, Munir,A%i!an Hukum K!itis +Pa!adi&ma Ketidakbe!daaan Hukum-,
3andungB :itra ditya 3akti, '((48.,
3a%a +endra inata,.!ans Ad(okat Indonesia, /it!a, idea%isme dan kep!ibadian
7/akartaB #inar +arapan,);;@8.,
Dimensi M$ralP!o'esi Ad(okat dan Peke!)a Bantuan Hukum0
www.k$misihukum.g$.id di akses tanggal '; /anuari '((;
2nstruksi Menteri Kehakiman Republik 2nd$nesia $m$r BM.(4-"M.(*.(' Tahun
);;; Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pr$gram 3antuan +ukum 3agi
0$l$ngan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan egeri
Dan Pengadilan Tata "saha egara
1rans +endra inata,Bantuan Hukum #uatu Hak Asasi Manusia Bukan Be%as
Kasihan, 7/akartaB EleG Media K$mputind$, '(((8.,