101

BAB IV

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM

PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS TANAH

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA

SELATAN NOMOR 363/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL)

A. Kasus Posisi

1. Para Pihak Yang Bersengketa

Para pihak yang besengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

363/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL adalah :

- PIHAK PENGGUGAT yaitu : pemilik tanah Najib Muhammad, dalam hal

ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hamid Dja’far, S.H.; Febrianita P., S.H,

Erna Nurlina, S.H., Mangatas Pardede, S.H., dan Ahmad Syahrulsyah, S.H,

Para Advokat/Pengacara yang dari Kantor Hamid Dja’far, S.H. dan rekan,

beralamat Jl.Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 08 Mei 2003.

- PIHAK TERGUGAT yaitu :

1. H. Hafiz bin Hamzah cq. Ahli Warisnya. Bertempat tinggal di Jl. Terusan

Gandaria No.45 RT.009/RW.06, Kelurahan Kebayoran Lama Utara,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

Tergugat I.

102

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kanwil Badan Pertanahan

Nasional Propinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor pertanahan Kotamadya

Jakarta Selatan beralamat di Jl. Turnojoyo No.1 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan selanjutnya disebut Tergugat 2.

2. Obyek Gugatan :

Obyek gugatan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 363/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL adalah sebidang Tanah Hak Milik

No. 229/Kebayoran Lama Utara, yang terletak di Jalan Gandaria Terusan No.45

RT.009 RW. 06, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran

Lama, Kotamadya Jakarta Selatan diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23-08-

1993 No. 3132/1993 seluas 1.400 M2, tercatat atas nama Haji HAFIZ bin

HAMZAH, diperoleh haknya karena Penegasan Hak Milik Bekas Tanah Milik

Adat Girik C No.822 Blok 34 D.IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 22-12-1993 No. 1.711.2/1979/09-

04/805/M/1993, terdaftar tanggal 08 Februari 1994.

3. Kronologis Kasus

Kronologis Permasalahnnya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Haji Hafiz bin Hamzah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat

atas tanah bedasarkan :

1) Surat pernyataan Haji Hafiz bin Hamzah dan surat keterangan dari lurah

kebayoran lama utara tanggal 16 agustus 1993 No.51/1.711.1/1993 yang

menjelaskan :

103

- Pada tanggal 18-3-1940, ketjil bin Timbul pemilik Girik C No.612,

Persil 34, Blok D.IV, seluas 860 m2 menjual ke C. No.822 atas

nama Haji Hafiz bin Hamzah.

- Pada tanggal 18-2-1948 Ketjil bin timbul pemilik Girik C.612, Persil

34 Blok D.IV seluas 1.180 m2 menjual ke C.No.822 atas nama Haji

Hafiz bin Hamzah.

2) Surat Pernyataan Haji Hafiz bin Hamzah dan Surat Keterangan Lurah

Kebayoran Lama Utara tanggal 16 Agustus 1993 No.50/1.711/1993 yang

menjelaskan :

- Pada tanggal 08-02-1948, Mining bin Sian pemilik Girik C No.611,

Persil 34 Blok D.IV seluas 720 m2 menjual ke Girik C No.822 atas

nama Haji Hafiz bin Hamzah.

3) Dari uraian angka 1 dan 2 diatas, bahwa Haji Hafiz bin Hamzah

mempunyai tanah Girik C.612 seluas 2.040 m2, dan Girik C.611 hanya

seluas 720 m2, dimana lokasi tanah kedua girik tersebut berlainan, namun

dijadikan/ digabungkan dalam 1 (satu) girik yaitu Girik C.No.822 dan

diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.229/ Kebayoran Lama Utara seluas

1400 m2 oleh Tergugat II.

b. Bahwa Haji Hafiz bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni

1995.

c. Bahwa Najib Muhammad mengklaim sebagian tanah yang telah diterbitkan

Sertipikat Hak Milik No.229/Kebayoran Lama Utara seluas 1.400 m2 tersebut

yaitu seluas kurang lebih 700 m2, berdasarkan Girik C No.611 Persil 34

104

Blook D IV atas nama Mining bin Sian terletak atau dikenal dengan jalan

tembus taman gandaria RT.009 RW.06, Kelurahan Kebayoran Lama Utara,

Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas

tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tembus Taman Gandaria- Sebelah Selatan : Tanah/Pekarangan Selamet/KH.Jamih- Sebelah Timur : Tanah/Pekarangan Wido-Samiono-Wardono- Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan H.Apid/H.Hafiz bin Hamzah

Yang diperoleh dari para ahli waris Almarhum Mining bin Sian berdasarkan

Akte pemindahan dan penyerahan Hak Tanggal 28 Agustus 1997

No.6262/Waar/VIII/1997 yang dibuat oleh kantor Notaris Agus Madjid, SH.

d. Bahwa H. Hafiz bin Hamzah semula meminjam tanah tersebut dari Mining bin

Sian yang dipergunakan untuk menjemur bahan batik namun tidak pernah

dikembalikan dan bahkan tetap dikuasai dan diakui sebagai tanah miliknya

kemudian mengontrakan tanah tersebut kepada pihak-pihak lain, selanjutnya

memohon penerbitan sertipikat Hak Atas Tanahnya.

e. Bahwa tanah sengketa dikuasai secara fisik oleh ahli waris H.Hafiz bin

Hamzah dengan cara melawan hukum dan atau penyerobotan tanah sehingga

Najib Muhammad melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sengketa terletak di wilayah Jakarta

Selatan.

4. Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

105

a. H. Hafiz bin Hamzah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan

melakukan penyerobotan sebagian tanah milik Mining bin Sian yang

kemudian di beli oleh Najib Muhammad.

b. H. Hafiz bin Hamzah telah mengajukan Permohonan Pembuatan Sertipikat

pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sehingga diterbitkannya

sertipikat HM No. 229/Kebayoran Lama Utara tanpa sepengetahuan pemilik

tanah.

c. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II) telah melakukan

perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

229/Kebayoran Lama Utara seluas 1.400 M2, yang sebagian dari Sertipikat

tersebut seluas 700 M2 adalah milik Mining bin Sian yang kemudian di beli

oleh Najib Muhammad (Tergugat I).

5. Tuntutan/Petitum Penggugat

Tuntutan/Petitum Penggugat dalam Perkara No. 363/Pdt.G/2003/PN. Jak. Sel

adalah sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

b. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan tersebut

c. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli, penerima Hak dan pemilik

yang sah atas lahan/tanah seluas 700 M2 yang berdasarkan dari Girik C. 611

Persil 34 Blok D.IV yang terletak di Jalan Terusan Taman Gandaria RT.009

RW. 06, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kecamtan Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan dengan batas-batas lokasi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tembus Taman Gandaria- Sebelah Selatan : Tanah/Pekarangan Selamet/KH.Jamih

106

- Sebelah Timur : Tanah/Pekarangan Wido-Samiono-Wardono- Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan H.Apid/H.Hafiz bin Hamzah

d. Menyatakan Sah Pembelian Penggugat dengan Ahli Waris Mining bin Sian.

e. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum.

f. Menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik No. 229/Kebayoran Lama Utara atas

nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 8 Februari

1994 tidak sah/batal demi hukum atau cacat hukum.

g. Menghukum Tergugat I atau Pihak manapun juga yang menempati tanah

berikut bangunan tersengketa agar segera menyerahkan kepada Penggugat

dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga.

h. Menyatakan Putusan dapat dilaksankan terlebih dahulu walaupun ada Verset,

Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Vorraad)

i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

B. Analisa Kasus

Analisa kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

363/Pdt.G/2003/PN. Jak. Sel adalah sebagai berikut :

1. Analisa Terhadap Eksepsi

a. Eksepsi butir 1

Eksepsi butir 1 berbunyi :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis gugatan Penggugat yang mencantumkan H. Hafiz bin H. Hamzah cg. Ahli Warisnya sudah cukup jelas artinya gugatan ditujukan terhadap H. Hafiz bin H. Hamzah berikut para ahli warisnya. Dicantumkannya nama H. Hafiz bin H. Hamzah walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, hal tersebut perlu karena persoalan pokok

107

sengketa pada awalnya bersangkutan atau berhubungan dengan H. Hafiz bin H. Hamzah, dan apabila H. Hafiz bin H. Hamzah telah meninggal dunia otomatis digantikan oleh para ahli warisnya, yang dalam hal ini para ahli waris H. Hafiz bin H. Hamzah dimaksud mereka telah mengakui sebagaimana tercantum di dalam surat kuasa Tergugat I Agustus 2003 bahwa mereka adalah : H. Nasruddin, Hj. Nihaya, H. Sanusi, H. Natsir, Hj. Huriyah, Hj. Hapaiah, Hj. Nurul Aini, H. Amin dan Hj. Siti Aenah:Dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena menurut Pasal 833

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa apabila seseorang

meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajiban beralih

kepada ahli warisnya.

b. Eksepsi butir 3

Eksepsi Butir 3 berbunyi :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis ekspesi Tergugat menyangkut kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadili perkara aquo Pengadilan Tata Usaha, adalah tidak tepat dan tdak beralasan hukum, karena pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tentang sengketa kepemilikan sebidang tanah yang sudah bersertipikat, walaupun dalam satu petitum Penggugat dicantumkan supaya sertipikat atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah/batal demi hukum/cacat hukum, namun gugatan bukan ditujukan terhadap SK an sich, hal tersebut hanya persoalan teknis redaksi atau istilah hukum yang kurang tepat dari Penggugat yang dalam hal ini Majelis dapat memperbaiki istilah teknis hukum yang tepat:Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus pula ditolak;

Pertimbangan tersebut telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pada

angka 1.2. telah dijelaskan telah dijelaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan

adalah Sertipikat HM No. 229/Kebayoran Lama Selatan. Disini dapat ditarik

kesimpulan bahwa yang disengketakan adalah kepemilikan dari sertipikat tersebut

bukan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta

108

tanggal 22-12-1993 No. 1.711.2/1979/09-04/805/M/1993 maka kewenangan

adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Eksepsi butir 4

Eksepsi butir 4 berbunyi :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, eksepsi Tergugat menyangkut kurang pihak, dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena instansi Kantor Inspeksi Pajak Wilayah Jakarta tidak terlalu signifikan didalam gugatan penggugat bila dimasukkan sebagai pihak berperkara dan hal tersebut sepenuhnya hak dari penggugat apakah mau diguggat atau tidak, demikian instansi kanwil BPN DKI Jakarta tidak perlu dimasukan sebagai pihak yang berperkara karena hal tersebut atau instansi tersebut telah terwakil oleh BPN Jakarta Selatan sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat;Dengan demikian ekspresi butir 4 ini pun harus ditolak;”

Pada Eksepsi ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangannya karena

dalam perkara aquo Instansi Kantor Inspeksi Pajak Wilayah Jakarta perlu ditarik

sebagai pihak, karena instansi tersebut yang menerbitkan dan menyiapkan data

mengenai Girik C. No.611 dan No.622 yang merupakan alat bukti kepemilikan

tanah milik adat yang telah dikonversi menjadi Hak Milik sesuai ketentuan-

ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria.

2. Analisis Terhadap Pokok Perkara

a. Pokok Perkara Pada Halaman 23 Alinea ke 4 (empat)

Pertimbangan Hakim halaman 23 alinea ke 4 (empat) pada berbunyi :

‘’ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum Penggugat butir 5 patut dikabulkan;’’

109

Terhadap Pertimbangan Hakim tersebut diatas penulis berpendapat bahwa

pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Alasan penulis berpendapat telah

tepat dan benar adalah menurut analisa penulis, adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I, dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak atas

tanah dengan alas hak berupa :

Girik C No.612, Persil 34, Blok D.IV atas nama Ketjil bin Timbul seluas

860 m2 pada tanggal 18-03-1940 dijual ke Girik C. No.822 atas nama

Haji Hafiz bin Hamzah.

Girik C No.612, Persil 34, Blok D.IV atas nama Ketjil bin Timbul seluas

1.180 m2 pada tanggal 08-02-1943 dijual ke Girik C. No.822 atas nama

Haji Hafiz bin Hamzah.

Girik C No.611, Persil 34, Blok D.IV atas nama Mining bin Sian seluas

720 m2 pada tanggal 08-02-1948 dijual ke Girik C. No.822 atas nama

Haji Hafiz bin Hamzah.

Sehingga Haji Hafiz bin Hamzah mempunyai tanah Girik C.612 seluas

2.040 m2, dan Girik C.611 hanya seluas 720 m2, dimana lokasi tanah kedua

girik tersebut berlainan, namun dijadikan/ digabungkan dalam 1 (satu) girik

yaitu Girik C.No.822 dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.229/ Kebayoran

Lama Utara seluas 1400 m2 oleh Tergugat II.

2. Penggugat mengklaim tanah sengketa dengan mengajukan bukti Girik

C.No.611 atas nama Mining bin Sian dengan sisa luas tanah 700 m2 dan

masih tercatat di dalam buku letter C Kelurahan Kebayoran Lama Utara (asli

dipegang Penggugat) yang telah dibeli berdasarkan Akte Pemindahan dan

110

Penyerahan Hak tanggal 28 Agustus 1997 No.6282/Waar/VIII/1997 yang

dibuat oleh Kantor Notaris Agus Madjid, SH.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik

No.229/ Kebayoran Lama Utara seluas 700 milik Penggugat dan

berdasarkan fakta hasil pemeriksaan Majelis ke lokasi obyek sengketa dimana

Tergugat I mengaku dan menunjukan masih terdapat bekas penjemuran bahan

batik yang dipinjam dari ahli waris Mining binn Sian, sehingga bukti Tergugat

I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Analisa terhadap Pokok Perkara halaman 23 dan 24 alinea ke 5 (lima)

Pertimbangan Hakim halaman 23 dan 24 alinea ke 5 (lima) pada berbunyi :

“Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat butir 3 menilai tanah sengketa supaya dinyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah dan petitum Penggugat butir 4 memohon supaya pemilik yang sah pembelian Penggugat atas tanah sengketa dari ahli waris Mining bin Sian, oleh kerena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis, dimana Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka petitum-petitum tersebut patut dikabulkan;”

Bahwa pertimbangan halaman 23 dan 24 alinea ke 5 (lima) telah tepat dan benar ,

karena Penggugat telah membeli tanah tersebut dari pemilik yang sah dan sesuai

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang lengkap antara lain:

1. Fotocopy Girik C.No.611, Persil 34 Bloka D IV (aslinya ada);

2. Fotocopy Akte Pelepasan Hak (aslinya ada);

3. Fotocopy Peta Rincikan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;

4. Fotocopy Surat Keterangan dari Inspeksi Pajak;

5. Fotocopy Surat Pernyataan dari ahli waris Mining bin Sian;

6. Fotocopy Peta Kasar batas-batas lokasi pajak (ada aslinya);

111

7. Fotocopy Peta Blok No.406 dari kantor pajak (aslinya);

8. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (asalinya ada);

9. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (aslinya ada);

10. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat (aslinya ada);

11. Fotocopy Surat Laporan tentang musyawarah (aslinya ada);

Dari bukti-bukti tersebut diatas letak tanah Girik C No.611 yang dimiliki oleh

Penggugat sesuai dengan lokasi pada peta rincikan Kelurahan Kebayoran Lama

Utara.

3. Analisa Terhadap Putusan Majelis Hakim

Analisa Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dalam Perkara No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, yang berbunyi: “MENGADILI”

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

b. Menyatakan Sita Jaminan terhadap satu bidang tanah kosong seluas 700 m2

(tanah/ onyek sengketa) yang telah dilaksanakan oleh Budi Utomo Jurusita

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang didalam Berita Acara

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel

tertanggal 18 Desember 2003, sah dan berharga;

c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ tanah seluas 700

m2 yang terletak di Kalan Terusan Taman Gandaria Rt. 009/Rw. 06 Kelurahan

Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

dengan batasan-batasan sebagai beikut:

Sebelah Utara : Jl. Tembusan/ Terusan taman Gandaria; Sebelah Selatan : Tanah/ Pekarangan KH. Jamih;

112

Sebelah Timur : Tanah/ Pekarangan Wido – Samiono – Wardono; Sebelah Barat : Tanah/ Pekarangan H. Hafiz bin H. Hamzah.

d. Menyatakan sah pembelian Penggugat dari ahli waris Mining bin Sian;

e. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

f. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.229/Kebayoran Lama Utara atas

nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada taggal 08 Februari

1884, tidak mempunyai kekuatan dan akibat Hukum:

g. Menghukum Tergugat I atau pihak manapun juga yang menepati tanah berikut

bengunan tersengketa agar segera menyerahkan kepada Penggugat dalam

keadaan kosong tanpa beban apapun juga:

h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membeyar biaya perkara yang

hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu tupiah);

i. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;”

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.

tersebut diatas, penulis memberi tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa proses gugatan perkara No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. telah sesuai

dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, antara lain :

Hakim bersifat menunggu, yaitu inisatif untuk mengajukan tuntutan hak

diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, sedangkan hakim

bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan.

Hakim pasif, yaitu dalam memeriksa perkara Hakim bersikap pasif dalam

arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan

113

kepada hakim untuk diperiksa asas-nya ditentukan oleh para pihak yang

berperkara dan bukan oleh hakim.

Sifat terbukanya persidangan, yaitu sidang pemeriksaan pengadilan

terbuka untuk umum.

Mendengar kedua belah pihak, yaitu dalam hukum acara perdata kedua

belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar

bersama-sama. Bahwa pengadilan yang mengadili menurut hukum dengan

tidak membedakan orang seperti diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No.4 Tahun 2004 bahwa yang berperkara harus sama-sama

diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-

masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu semua putusan pengadilan harus

memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili

(Pasal 24 Undang-undang No.4 Tahun 2004, pasal 184 ayat 1, 319 HIR,

195,618 RBG).

Beracara dikenakan biaya, yaitu meliputi biaya kepaniteraan dan biaya

untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.83

b. Bahwa sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim telah mengusahakan

perdamaian kepada para pihak yang hadir, namun tidak berhasil serta Kuasa

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

83 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH : Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta : 2006) hal : 10-17

114

c. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah

benar dan tepat, yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebahagian” dimana dari 9 (sembilan) petitum yang diajukan Penggugat,

terdapat 1 (satu) petitum yang tidak dikabulkan oleh Mejelis Hakim yaitu

Petitum angka 8 yang berbunyi “menyatakan Putusan dapat dilaksanakan

terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding atau-pun Kasasi ( Uit Voerbaat

biji Voorraad)”. Petitum tersebut ditolak karena mengenai putusan serta

merta, perlu didukung dengan persyaratan hukum sesuai dengan Serat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) No.3.Tahum 2000 yang pada intinya Mahkamah

Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para

hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan

serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut :

1) Gugatan didasarkan pada buktu surat otentik atau surat tulisan tangan yang

tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut

undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

2) Gugatan tentang hutang-hutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak

dibantah.

3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dam lain-lain.

Dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa

terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

4) Pokok gugatan mengebai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-

gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum

tetap.

115

5) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang

tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

6) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

7) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht (hak penguasaan).84

8) Yang kemudian dikuatkan dengan SEMA No.4 tahun 2001 yang isinya

agar dalam putusan serta merta (uitvoerbar bji voorraad) harus disertai

penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000

yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata kemudian hari dilanjutkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.Sedangkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud

diatas.

d. Bahwa ditinjau dari prinsip keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. telah memenuhi prinsip-prinsip

keadilan, yaitu :

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle if greatest equal

liberty). Prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan

serta dalam kehidupan berpolitik, kebebasan berkeyakinan, kebebasan

menjadi diri sendiri (person), hak untuk mempertahankan milik pribadi;

84 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH : Ibid : hal : 65

116

2) Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan sosial

ekonomi harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling

menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah; serta dalam

memutus perkara Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti

yang nyata, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan peninjauan ke

lokasi tanah yang disengketakan sehingga pihak yang benar yang

dimenangkan.

e. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel berakibat hukum pada :

Keabsahan Sertipikat Hak Milik No.229/Kebayoran Lama Utara yang

dapat dibatalkan karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penuntutan ganti rugi, Penggugat tidak mencantumkan dalam

petitumnya.

Peletakan sita jaminan atas tanah tersebut sesuai berita Acara Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tertanggal 18

Desember 2003.

f. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

330/Pdt/2005/PT. DKI tanggal 16 Maret 2006 yang amarnya antara lain :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari

Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

117

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23

Desember 2003 No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding

tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai tambahan pertimbangan

hukumnya saja;

Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula

Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng

dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.

150.000,- (Seratus lima pulh ribu rupiah).

g. Bahwa perkara ini diputus sampai dengan Tahapan Banding karena dalam

jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan penetapan diberitahukan kepada

Pihak Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu tergugat II,

pihak yang kalah (Pembanding I dan Pembanding II) tidak mengajukan

Kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Tanggung Jawab Institusi Penerbit

Tanggungan jawab Institusi Penerbit Sertipikat apabila sertipikat yang

diterbitkan menimbulkan suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah melaksanakan

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 23 Desember 2003 telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Institusi Penerbit dalam hal ini Kantor

Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan harus melaksanakan putusan tersebut

sesuai prosedur yang berlaku.

118

Kewajiban Kantor Pertanahan, sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. No.363/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 23 Desember 2003

adalah :

a. Mencatat Sita Jaminan pada Daftar Isian yang ada di Kantor Pertanahan atas

bidang Hak Milik No. 229/Kebayoran Lama Utara.

b. Putusan tersebut menyatakan bahwa “Sertipikat Hak Milik No.229/Kebayoran

Lama Utara atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada

taggal 08 Februari 1884, tidak mempunyai kekuatan dan akibat Hukum”,

oleh karena Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus

melaksanakan Pembatalan Sertipikat HM No. 229/Kebayoran Lama Utara

sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah

negara dan hak pengelolaan tercantum dalam pasal 104 sampai dengan pasal

133.