majmn umkm

7/30/2019 majmn umkm

1/11

Denny Trisetyawan (10412141039) 1Strategi Pegembangan UMKM dengan Klaster Bisns

BAB I

PENDAHULUAN

A. AbstrakUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai

kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh

karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami

peningkatan, dimana jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 48,9

Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap PDB (Pendapatan

Domestik Bruto) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, selama

2005-2008, laju pertumbuhan PDB UMKM dengan minyak dan gas (Migas) dan

tanpa migas ternyata tidak berbeda jauh, hanya pada PDB tanpa migas agak

tertarik ke atas..

Sepanjang 2005-2008 kumulatif pertumbuhan PDB migas UMKM

masing-masing: 5,61%; 5,52%; 5,97%; dan 5,40%, sedangkan pertumbuhan tanpa

migas masing-masing: 5,62%; 5,55%; 5,99%; dan 5,41%. Bandingkan dengan

pertumbuhan PDB usaha besar, dengan migas masing-masing: 3,77%; 4,42%;

5,32% dan 5,60% sedangkan tanpa migas masing-masing: 5,81%; 6,64%; 7,49%;

dan 7,17%.

Data pertumbuhan PDB selama 4 (empat) tahun itu, tampak bahwa

dengan migas laju pertumbuhan UMKM lebih baik daripada laju pertumbuhan

usaha besar, walaupun pertumbuhan PDB usaha besar cenderung meningkat terus

setiap tahunnya. Bila dicermati dari laju pertumbuhan PDB tanpa migas,

pertumbuhan PDB usaha besar lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan

PDB UMKM. Ini menunjukkan pertumbuhan PDB migas yang umumnya dikelola

oleh usaha besar mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dari data tersebut di atas, berarti kita tidak boleh mengabaikan

keberadaan UMKM yang strategis baik secara nasional maupun di daerah.

UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan


2/11


kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat

dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan

UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah.

B. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Konsep Usaha Kecil itu sendiri sesungguhnya, dari 48,9 juta usaha kecil

di Indonesia, hanya 1 juta unit lebih yang benar-benar dapat di sebut sebagai

pengusaha kecil. Koperasi pun hanya 80 ribu lebih, lebih dari 47,50 juta

pengusaha sesungguhnya dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan demikian,

bila kita berbicara tentang UMKM perlu di ingat bahwa sebetulnya kebanyakan

usaha yang kita bahas itu bersifat sangat kecil. Sampai saat ini masih terdapat

perbedaan mengenai kriteria pengusaha kecil baik yang ada dikalangan

perbankan, lembaga terkait, biro statistik (BPS), maupun menurut kamar dagang

dan industri Indonesia (KADIN). Perbedaan kriteria tersebut adalah Bank

Indonesia. Suatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai total assets

maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Untuk

Departemen Perindustrian kriteria usaha kecil sama dengan Bank Indonesia. Biro

Pusat Statistik (BPS); Usaha rumah tangga mempunyai : 1-5 tenaga kerja, Usaha

kecil mempunyai : 6-19 tenaga kerja, Usaha menengah mempunyai : 20-99

tenaga kerja. Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN); Industri yang

mempunyai total assets maksimal Rp.600 juta termasuk rumah dan tanah yang

ditempati dengan jumlah tenaga kerja dibawah 250 orang. Departemen Keuangan;

Suatu badan usaha atau perorangan yang mempunyai assets setinggi-tingginya

Rp. 300 juta atau yang mempunyai omset penjualannya maksimal Rp. 300 juta per

tahun.

Sebagai permbandingan dikemukakan pula beberapa kriteria usaha kecil

beberapa Negara berkembang seperti India, Thailand dan Philipina. India,

Industri yang memiliki pabrik dan mesin-mesin beserta perlengkapannya dengan

fixed assets maksimal Rupe 2.500.000 atau sekitar Rp. 496,4 juta. Thailand


3/11


Industri yang memiliki fixed assets maksimal Bath 2.000.000 atau sekitar Rp.

438,1 juta. Philipina Usaha rumah tangga industri adalah yang nilai fixed assets

kurang dari Pesos 100.000 atau sekitar Rp. 16 juta. Small industry adalah yang

nilai fixed assetsnya antara Pesos 100.000 s/d 1.000.000 atau sekitar Rp. 160,8

juta.

Usaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam arti yang sempit

seringkali dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga

kerja dan atau assets yang relatif kecil. Bila hanya komponen ini dijadikan sebagai

patokan dalam menentukan besar kecilnya skala usaha maka banyak bias yang

terjadi, sebagai contoh sebuah perusahaan yang memperkejakan 50 orang

karyawan di Amerika Serikat di kategorikan sebagai perusahaa kecil (relatif

terhadap ukuran ekonomi Amerika Serikat). Sementara itu untuk ukuran yang

sama, sebuah perusahaan di Bolivia tidak lagi masuk dalam kategori usaha kecil.

Dengan demikian, diperlukan komponen atau karakteristik lain dalam melakukan

penilaian ukuran usaha, misalnya dengan melihat tingkat informalitas usaha

dengan berdasarkan kepada dokumen-dokumen usaha yang dimiliki, tingkat

kerumitan teknologi yang digunakan, padat karya dan lain sebagainya.

Perbedaan beberapa kriteria tersebut dapat dimengerti karena alasan

kepentingan pembinaan yang spesifik dari masing-masing sektor/kegiatan yang

bersangkutan. Namun disadari pula bahwa dalam beberapa hal perbedaan tersebut

dapat menimbulkan kesulitan bagi suatu lembaga peneliti terutama dalam

pengambilan sample penelitian, sehingga hasilnya dapat menimbulkan persepsi

berbeda.

Sehubungan dengan kesulitan yang ditimbulkan di atas, maka sejak tahun

1995 telah diadakan kesepakatan bersama antar instansi BUMN dan perbankan

untuk menciptakan suatu kriteria usaha kecil, yaitu suatu badan atau perorangan

yang mempunyai total assets maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan

tanah yang ditempati.


4/11


BAB II

PEMBAHASAN

A. Strategi Pengembangan UMKM Dengan Klaster BisnisPengembangan UMKM di Indonesia, setidaknya bisa ditilik dari empat

tataran kebijakan pengembangan. Kebijakan pembanguan UMKM dapat

dibedakan ke dalam emapt tataran, yaitu tataran meta, tataran makro, tataran

meso, dan tataran mikro.

Pada tataran meta, kemauan politik para pendiri republik ini telah

memberikan dukungan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas dan

tegas kepada koperasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 dan

penjelasannya. MPR RI juga secara tegas selalu mencantumkan perlunya

pemberdayaan UMKM pada setiap GBHN yang ditetapkan, dan selanjutnya

diperkuat dengan adanya UU nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan

UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Kebijakan pada tataran makro akan menentukan kondusif atau tidaknya

sistem dan kondisi perekonomian dengan pembangunan UMKM. Kebijakan pada

tataran makro akan menentukan struktur dan tingkat persaingan pasar yang

dihadapi oleh pelaku usaha termasuk UMKM. Tugas pemerintah (pusat dan

daerah) untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, dalam arti

UMKM memiliki kesempatan berusaha yang sama dan menanggung beban yang

sama dibandingkan pelaku usaha lainnya secara proporsional.

B. Menjadikan Sentra Kegiatan UMKM sebagai Titik MasukPendekatan pengembangan UMKM dengan membuat fokus sasaran

adalah sentra dimulai oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan

Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) pada tahun anggaran 2001 yang

lalu. Pada dasarnya pendekatan ini adalah memberikan perkuatan untuk menjaga

dinamika sentra agar tumbuh menjadi Klaster Bisnis UMKM melalui perkuatan


5/11


6/11


Prioritas mendesak bagi pendekatan pemerintah Indonesia di dalam

pengembangan UMKM, antara lain menciptakan kondisi kondusif bagi sektor

swasta untuk bergerak dan berkembang. Maka, perlu dilakukan reformasi

lingkungan kewenangan formal di mana perusahaan beropersi, yakni kebijakan

dan peraturan yang tepat. Dalam konteks pengembangan UMKM, tantangan

utama bagi setiap pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah Indonesia, adalah

mendefinisikan apa peran yang akan dimainkannya dalam mengembangkan pasar

BDS secara efektif.

Dalam rangka merumuskan lebih lanjut suatu pendekatan baru

penyediaan BDS, terdapat tiga implikasi penting untuk Indonesia. Pertama,

kejelasan strategi peran pemerintah dalam jasa pengembangan usaha. Hal ini

dikaitkan dengan adanya perbedaan sangat jelas antara peran sah pemerintah

dalam memberikan proteksi dan mengembangkan individu serta kelompok yang

kurang beruntung di masyarakat (tujuan kesejahteraan sosial), dan peran

pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Kedua tujuan tersebut tidak

dapat dicampur-aduk. Tujuan pengembangan bisnis biasanya jarang tercapai

melalui mekanisme kesejahteraan sosial, dampak proteksi dan subsidi seringkali

tidak bermanfaat. Dalam konteks ini terdapat dua isu yang relevan untuk dijawab

: apakah perusahaan yang menjadi sasaran berada dalam posisi bisa berkembang

melalui BDS? Apakah BDS memang benar merupakan solusi permasalahan?

Kedua, mempertimbangkan penyediaan BDS yang disubsidi. Tujuan

subsidi perlu secara eksplisit dipertimbangkan. Pertimbangan itu harus

menjelaskan apakah dukungan tersebut dimaksudkan menjadi perangsang

perusahaan sekali saja, atau kalaumemang bukan demikian, maka harus

dijelaskan bagaimana jaminan akses berlanjut UMKM ke jasa BDS. Model

pemberian subsidi melalui system voucher yang dirintis oleh Swisscontact

terbukti dapat berjalan, walaupun keterpaduan dengan program lain masih perlu

dikembangkan. Pertimbangan tersebut juga harus dapat menjelaskan bagaimana

dukungan bersubsidi itu dapat meningkatkan daya saing dan memperbaiki

lingkungan UMKM yang kondusif, dan tidak memperpanjang proteksi.


7/11


Ketiga, adanya keterbatasan pemerintah dalam berperan sebagai

penyedia langsung BDS. Secara umum pemerintah seyogyanya menghindari

peran sebagai penyedia jasa BDS. Banyak pengalaman membuktikan bahwa

peran demikian tidaklah positif. Struktur, budaya, dan kapasitas pemerintah tidak

cocok untuk melakukan fungsi inti pasar dan menyediakan jasa yang relevan serta

tepat waktu untuk UMKM. Terlebih pula, karena insentif, tujuan dan struktur

kepemilikan berbeda, pelibatan pemerintah menanggung resiko menimbulkan

distorsi, bukannya pengembangan pasar.

Kendala terhadap fleksibilitas, kecekatan (responsiveness) dan inovasi

juga dapat menghambat pemerintah dalam memainkan peran fasilitator langsung

di pasar BDS. Fasilitator BDS harusnya merupakan lembaga non-profit di luar

pemerintah. Ketika intervensi langsung dianggap tidak terhindarkan, sedapat

mungkin pemerintah mengikuti prinsip dan norma pasar, demi menghindari

distorsi. Sebaiknya pemerintah juga meminimalkan salah satu resiko intervensi,

yakni kelembaman program (programme inertia), yakni tatkala intervensi jangka

pendek berubah menjadi kepentingan birokratis. Maka, desain awal program

harus secara eksplisit mencantumkan strategi keluar (exit strategy) atau

mekanisme alih peran kepada sektor swasta. Pendekatan partisipasi (partisipatory

approach) lebih diperlukan. Dan dalam konteks ini, banyak diperankan oleh

BDS-BDS yang membina sentra-sentra bisnis dan mengembangkan klaster-klaster

yang andal.

Peran pemerintah yang wajar, dalam pengembangan UMKM adalah

mendukung fungsi peningkatan pasar. Hal ini tidak saja terkait dengan transaksi

tradisional yang melibatkan penjual dan pembeli, namun juga terkait dengan

serangkaian fungsi pelengkap pendukung perkembangan pasar yang efektif, yaitu

ketersediaan informasi, penelitian dan pengembangan, tingkat koordinasi yang

wajar, regulasi dan kendali mutu, perlindungan konsumen dan sebagainya.

Dalam konteks ini pula, seyogyanya pemerintah mampu melakukan

pendekatan yang tepat bagi pengembangan UMKM dari aspek finansial. Oleh


8/11


karenanya, iklim kondusif perlu dikembangkan, baik dari sisi penyedia modal

maupun para pelaku UMKM yang membutuhkannya. Bantuan yang diberikan

pemerintah dan lembaga donor, dalam konteks ini, hendaknya tidak

dikembangkan dengan mengedepankan paradigma karitatif, melainkan

memandang UMKM sebagai potensi yang perlu dikembangkan dengan

berorientasi kemandirian dan mampu bersaing di pasar (orientasi pasar).

Pemerintah, dengan demikian bukan sinterklas, melainkan fasilitator dan

regulator yang diharapkan mampu berperan baik.

Beberapa catatan di atas, setidaknya dapat dipetik pelajaran paling

berharga bahwa strategi pengembangan UMKM di masa depan. Khususnya untuk

menghindari terjadinya semacam kebingungan bagi masyarakat pelaku UMKM,

yang mengharapkan peran konkret dan konsisten dari pemerintah.

Inkonsistensinya penataan kelembagaan, misalnya, dalam konteks pengembangan

UMKM, bagaimanapun merupakan problem serius, yang sesungguhnya

mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan UMKM

di tanah air.

Masyarakat luas sebenarnya sangat paham bahwa strategi pengembangan

UMKM secara umum harus berdasarkan pada dua pilar utama : (1) tegaknya

sistem dan mekanisme pasar yang sehat ; (2) berfungsinya pengaturan

kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif. Pemihakan

terhadap pengembangan UMKM, selama ini lebih cenderung mementingkan hasil

(ends) daripada proses dan mekanisme (means) yang harus dilalui untuk mencapai

hasil akhir tersebut.

Pemberdayaan SDM telah menjadi tema pokok yang tak bisa dipisahkan

dari upaya mengatasi berbagai problema yang dihadapi UMKM. Hal ini tidak

saja terkait dengan bagaimana kualitas SDM yang ada mampu memodernisasi

usahanya lewat penguasaan teknologi ; tapi juga terletak pada kemampuan

manajerialnya. Maka, upaya pendidikan dan pelatihan, kemampuan mengakses

informasi dan teknologi dan pemanfaatannya secara optimal, serta kemampuan


9/11


manajerial para pelaku UMKM, masih amat diperlukan. Dalam kaitan ini, bila

SDM andal, maka diharapkan mereka mampu mengembangkan klaster-klaster

bisnis dengan baik dan kokoh.

Studi-studi mengenai klaster-klaster UMKM di Eropa Barat, setidaknya

menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor, yang membuat mereka dapat

berkembang dengan pesat, antara lain : (1) di dalam sentra terdapat juga

pemasok bahan baku, alat-alat produksi, mesin, dan komponen-komponen,

subkontraktor, dan produsen barang-barang jadi. Selain mengurangi ongkos

produksi, satu sama lain saling bersinergi, memperlancar keterkaitan bisnis

antarmereka ; (2) adanay suatu kombinasi antara persaingan yang ketat di satu

pihak, dan kerjasama yang baik di pihak lain, antar sesama pengusaha UMKM.

Dengan demikian terciptalah tingkat efisiensi kolektif (collective efficiency) yang

tinggi ; (3) di dalam klaster-klaster terdapat pusat-pusat pelayanan, terutama

yang disediakan oleh pemerintah lokal, yang dapat digunakan secara kolektif oleh

semua pengusaha yang ada di sana ; (4) UMKM yang ada di dalam klaster

menjadi sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan di pasar, di

mana telah tercipta network yang baik, serta inovasi-inovasi yang cerdas.

C. Kondisi Pengembangan Klaster di IndonesiaBerdasarkan catatan berbagai instansi yang berhasil dikumpulkan Tim

Studi JICA (2002), pada saat ini paling tidak terdapat 9.800 unit sentra UMKM

dengan tingkat perkembangan derajat keterkaitan dalam klaster yang umumnya

masih rendah. Jumlah unit UMKM yang terpantau dalam sentra sebagai embrio

klaster tersebut diperkirakan mencapai sekitar 475.000. dilihat dari

penyebarannya sekitar 58% sentra yang ada berada di Jawa, Bali, dan Nusa

Tenggara.

Ditinjau dari jenis kegiatan memang pada umumnya pengelompokan

tersebut di sektor yang berkaitan dengan industri yang ada 50% klaster UMKM

tersebut pada industri pengolahan makanan dan minuman ISIC 31 dan tekstil ISIC


10/11


32. salah satu bukti belum berkembangnya klaster dari tingkat teknologi yang

tergolong rendah atau sederhana misalnya pada ISIC 31, ISIC 32 dan iSIC 34.

Dari sisi tenaga kerja yang dipekerjakan, UMKM pada klaster rata-rata

mempunyai tenaga 3 orang atau hampir sama dengan industri rumah tangga yang

batasannya memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang atau 4 orang pekerja atau

kurang. Pada sentra-sentra UMKM sebesar 3 orang hanya sedikit di atas rata-rata

industri rumah tangga secara nasional termasuk di luar klaster sebesar 2 orang.

Namun masih jauh dari rata-rata penggunaan tenaga kerja pada industri kecil

sebesar 8 orang. Dengan demikian kondisi penggunaan tenaga kerja pada klaster

yang ada memang masih dalam tahap yang sangat awal untuk bertahan dalam

kegiatannya. Hal ini didukung oleh temuan bahwa sekitar 70% pengelompokan

industri menurut penggunaan tenaga kerja berada pada tingkat penggunaan

teknologi yang rendah di tiga jenis industri pilar kegiatan UMKM.

Akibat langsung yang terlihat dair rendahnya tingkat teknologi dan

struktur penggunaan tenaga kerja, sebagaimana diperlihatkan dengan keragaman

nilai tambah yang diperoleh klaster UMKM hanya mencapai Rp 1 milyar atau

lebih rendah dibandingkan industri rumah tangga sebesar 1,2 milyar. Sementara

industri kecil di luar klaster mencapai 2,9 milyar atau 2 kali lebih besar.

Rendahnya produktivitas klaster ini juga terjadi di semua sektor ekonomi.

Dengan demikian kondisi klaster yang ada pada umunya dapat digolongkan ke

dalam tiga tahap perkembangan sesuai deng produktivitas tenaga kerja dan

penggunaan teknologi yaitu teknologi rendah yang memiliki produktivitas/tenaga

sebesar Rp 970.000,-. Pada tingkat teknologi menengah sebesar Rp 2.055.000,-

serta teknologi tinggi Rp 8.240.000,-.


11/11


BAB III

PENUTUP

A. KesimpulanDengan pendekatan ini diharapkan ini diharapkan akan terbentuk sebuah

komunitas dalam pengembangan UMKM, dalam bentuk asosiasi, perhimpunan

atau dalam bentuk organisasi yang lain. Karena sifatnya pembinaan maka

lembaga ini merupakan lembaga nonprofit yang terdiri dari para stakeholder

UMKM yang melakukan.

B. SaranPerlu diingat bahwa tiga pilar keberhasilan penopang dinamika klaster

adalah adanya dukungan non finansial, dukungan finansial untuk penggerak

(USP/KSP), dan adanya asosiasi atau lembaga yang menjadi

representatif/perwakilan mereka. Kesemuanya itu akan bekerja dalam klaster,

yang didukung oleh jaringan sistem informasi yang menjadi instrumen penting,

dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan yang ada.

Karena itu proses pengembangan UMKM akan berjalan baik apabila

berlanjut menjadi lembaga swasta murni, dengan pendekatan pasar. Hal ini

dilakukan agar fungsi kelembagaan pembinaan UMKM di dalam klaster berfungsi

secara lebih efisien dan efektif dengan menjalankan prinsip saling

menguntungkan. Adapun untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan

dengan replikasi terhadap sentra-sentra yang telah ada.

Documents

majmn umkm