Majalah KIPRah Vol 98 th XIX | Agustus 2019 · Kerja sama Indonesia dengan negara tetangga terus terjalin. Beberapa waktu lalu, Menteri Basuki diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo

1

Majalah KIPRah Vol 98 th XIX | Agustus 2019

2


BERDASAR pada Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional No: 46/

KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang menyatakan tanggal 25

Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional, dimana tahun 2019 merupakan kali ke-

dua belas acara ini diselenggarakan.

Mengangkat tema “Mewujudkan Perumahan Rakyat Berbasis Komunitas”, diharapkan

menjadi momentum untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Ren-

dah (MBR) dengan berbasis komunitas. Setelah sebelumnya Kementerian PUPR berha-

sil mewujudkan rumah untuk komunitas, salah satu diantaranya ialah Penyediaan Ru-

mah untuk Paguyuban Tukang Cukur asal Garut, Jawa Barat.

Tak ayal, menurut data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,

komunitas masyarakat lainnya turut mengajukan usulan bantuan perumahan dari pe-

merintah, seperti diantaranya Kelompok Para Petugas Kebersihan, kalangan MBR, tu-

kang bakso, dan lainnya yang tersebar di pelbagai provinsi di Indonesia. Rangkaian pe-

nyelenggaraan Hari Perumahan Nasional 2019 ini telah kami kemas pada Rubrik Utama

yang telah kami sisipkan pula informasi dalam bentuk infografis.

Selain Rubrik Utama, tim redaksi KIPRAH telah menyiapkan pilihan informasi lain-

nya yang tak kalah menarik. Pada Rubrik Opini, KIPRAH telah berhasil mewawancarai

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura yang mengapresiasi langkah cepat Kementerian

PUPR dalam menangani Banjir Sentani yang telah terjadi beberapa waktu lalu, serta

pembangunan sarana infrastruktur pelaksanaan PON 2020 yang telah rampung dan

siap digunakan.

Kerja sama Indonesia dengan negara tetangga terus terjalin. Beberapa waktu lalu,

Menteri Basuki diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia

pada Peringatan ke-20 Hari Pelaksanaan Jajak Pendapat di Dili, Timor Leste, yang me-

negaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu dan bekerjasama dalam bidang

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Informasi ini dapat ditengok pada Rubrik

Aktualita.

Kami sisipkan pula rangkaian acara menarik pada Perayaan Hari Kemerdekaan Repu-

blik Indonesia di lingkungan Kementerian PUPR. Informasi lainnya telah kami rangkum

dan tersusun pada KIPRAH edisi 98 kali ini. Selamat membaca. Selamat Hari Perumahan

Nasional 2019. Salam Infrastruktur! n

3


NUANSA

MEWUJUDKAN PERUMAHAN

RAKYAT BERBASIS KOMUNITASREDAKSI KIPRAH

4 Daftar isi


12Laporan UTaMa WUJUDKAN HUNIAN

RAKYAT BERBASIS

KOMUNITAS

n Serba-Serbi Semarak Perumahan Nasional hal 14

n Memacu Target Rumah Layak Huni hal 18

n Strategi Kelola Dana Penyediaan

Perumahan hal 23

n Kita Terus Perkuat Program Sejuta

Rumah Lima Tahun Kedepan hal 28

n Solusi Alternatif Membangun Hunian hal 31

n Edukasi Sejarah dan Istilah Perumahan hal 35

n Hunian Terjangkau Bagi

Generasi Milenial hal 38

n Apa Kata Mereka hal 42

LAPORAN UTAMA

Dewan Redaksi: Anita Firmanti • Luthfil Annam • Sudirman Pemimpin Umum: Endra S Atmawidjaja Pemimpin

Redaksi: Anum Kurniawan Redaktur Pelaksana: Arif Fajar Redaksi: Krisno Yuwono • Muhammad Danial • Djoko Karsono • Mirah N • Warjono • A B Hartati • Gustav S Editor: Santi I Astuti • Wayan Yoke • Sri Rizqi Gustiarini • Anisah FB Desain/Artistik: E Prananta • Hedi Hardiyansyah • Rangga • Amelia • Harits Fotografer: Odhy A • Andika • Agus Iwan S S Sekretaris: Juariah • Nur Aisyah • Umi Fatimah S • Fitria MP Kontributor: Djadjuri Luciana R • Asep Kurniawan • Warsono Sirkulasi/Distribusi: Karina • Nadi Tarmadi • Yusron • Anas • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt. 4 Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: [email protected]

Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke [email protected], disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

@KemenPU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

@kemenpupr KemenPU

5


46opini BUKAN INFRASTRUKTUR

SAJA, TAPI JUGA BANGUN

EKONOMI

AKTUALITA

n Jalin Kolaborasi dengan Timor Leste hal 48

n Kunci Mewujudkan Ketahanan Air hal 50

n Rajut Kebersamaan

dalam Kemerdekaan hal 53

6 Daftar isi


58JeLaJah MENATA SAMOSIR,

SI PULAU EKSOTIS

DI DANAU TOBA

n Tambah Dana Wisata

Nasional Super Prioritas hal 63

n Berpulang ke Sang Ilahi hal 68

n Merangkul Milenial

Peduli Infrastruktur hal 70

JELAJAH

SELINGAN

7


74SeLingan RAIH TIGA ANUGERAH

HUMAS INDONESIA

n Menteri PUPR Kembali

Raih Rekor MURI hal 76

n Polesan Cantik di Kota Lama hal 79

SeLingan

8 Daftar isi


82Wacana STADION MANAHAN

SOLO SEGERA RAMPUNG

n Sei Gong Mulai Beroperasi hal 86

n Kementerian PUPR Siap

Jalankan Visi Presiden hal 88

WACANA

9


10

91JendeLa HARUS

NYAMAN

DAN BERSIH

92LegiSLaTif ANTISIPASI RISIKO BANJIR

DI KOTA KENDARI

n Menteri Basuki Raih

Soegijapranata Awards 2019 hal 10

n Insan PUPR Harus Tinggalkan

Zona Nyaman hal 11

n Sepakat Rapat Paripurna RUU SDA hal 93

LINTAS INFO

LEGISLATIF

96KariKaTUr

10


PUPR, keluarga, dan generasi muda agar terus melanjutkan,

menjaga, dan memelihara tren pembangunan infrastruktur

yang telah kita upayakan selama ini,” kata Danis membacakan

sambutan Menteri Basuki.

Dalam acara tersebut, Danis menyampaikan orasi ilmiah

Menteri Basuki dengan tema Keadilan Ekologis Dalam Pem-

bangunan Infrastruktur. Selain aspek ekonomi dan kesejah-

teraan masyarakat, pembangunan infrastruktur juga harus

mempertimbangkan aspek ekologi yaitu kemampuan daya du-

kung lingkungan dan tersedianya sumber daya yang cukup un-

tuk mendukung pembangunan jangka pendek hingga jangka

panjang.

Kebijakan pembangunan infrastruktur itu tampak pada kon-

sep green infrastructure yang mulai diterapkan di dunia kons-

truksi Indonesia. Green infrastructure adalah sebuah gerakan

berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi in-

frastruktur yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian

energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah dari tahap pe-

rencanaan, pelaksanaan hingga pemakaian produk konstruksi.

Pemilihan material yang dapat diperbaharui, didaur

ulang dan digunakan kembali dapat meminimalisir dampak

pada lingkungan. Sebagai contoh, material struktur meng-

gunakan limbah sebagai salah satu komponennya, seperti

limbah plastik, fly ash, silica fume pada beton siap pakai dan

beton pracetak. n

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-

yat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima Soegi-

japranata Awards dari Universitas Katolik (Unika)

Soegijapranata. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian

PUPR, Danis H. Sumadilaga, mewakili Menteri Basuki mene-

rima penghargaan yang diserahkan Rektor Unika Soegijapra-

nata Ridwan Sanjaya pada acara Peringatan Dies Natalis Ke-

37 Unika di Auditorium Unika Semarang, Jawa Tengah, awal

Agustus lalu.

Soegijapranata Award merupakan penghargaan yang di-

berikan kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar

terhadap kemajuan Bangsa Indonesia. Penghargaan diberikan

rutin setiap tahun bertepatan pada puncak rangkaian Per-

ingatan Dies Natalis Unika.

Rektor Unika Ridwan Sanjaya mengatakan, penghargaan

ini diberikan atas dedikasi Menteri Basuki dalam menjalankan

tugas pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mewu-

judkan negara berdaya saing. “Beliau memiliki optimisme dan

tidak mengenal menyerah dalam membangun infrastruktur.

Memiliki komitmen, semangat, dan langkah-langkah konkret

dalam pembangunan infrastruktur untuk kemajuan Indonesia,”

kata Ridwan.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menyampaikan

terima kasih dan rasa hormat atas penghargaan tersebut.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk Kementerian

Menteri Basuki Raih Soegijapranata Awards 2019

OLEH: Tri haTnanTo, BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR

Lintas info

11


PENGEMBANGAN sumber daya manusia (SDM) men-

jadi kunci penting dalam mewujudkan visi Indonesia

Maju. Pernyataan itu menjadi pesan utama Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo-

no saat membuka Pekan Olah raga dan Seni (Porseni) dalam

menyambut peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia, di

Kementerian PUPR, awal Agustus lalu.

Sesuai dengan tema “SDM Unggul Indonesia Maju” da-

lam peringatan Kemerdekaan tahun ini, Menteri Basuki

menyatakan SDM Kementerian PUPR harus menjadi ung-

gul agar pembangunan infrastruktur kedepan lebih pro-

duktif dan berdaya saing. “Kita ingin ASN PUPR menjadi

SDM yang unggul, meninggalkan zona nyaman dan terus

meningkatkan kapasitas masing-masing serta selalu siap

berkompetisi secara positif,” tuturnya.

Menteri Basuki menjelaskan, zona nyaman yang dimak-

sud adalah memiliki pola pikir apabila sudah menduduki

jabatan tertentu maka (jabatan tersebut) tidak akan lepas.

“Itu yang akan kita tinggalkan. Kalau memang tidak perform

pasti akan ada kompetitornya yang siap menggantikan,”

ujarnya.

Ia pun menegaskan, untuk mendorong kompetisi seka-

ligus regenerasi organisasi, ASN Kementerian PUPR kela-

hiran tahun 1965 hingga 1975 saat ini telah diusulkan oleh

para Pejabat Tinggi Madya untuk menjadi Pejabat Tinggi

Pratama atau Eselon II.

Melihat tantangan semakin berat yang harus dilaksana-

kan, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga

membutuhkan persatuan, kerjasama, keterbukaan dan

keikhlasan. Tanpa hal itu, seringan apapun pekerjaan tidak

akan bisa dikerjakan.

Penyelenggaraan Porseni ini berlangsung 7-16 Agustus

2019. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan.

Pertandingan Gateball, Futsal, Basket, Operet, Parade Band,

stand up comedy, hingga fashion show sebagai ajang untuk

menyalurkan bakat insan Kementerian PUPR serta Darma

Wanita Persatuan (DWP).

Pembukaan Porseni itu kemudian dilanjutkan dengan

seremoni pameran foto hasil jepretan Menteri Basuki ber-

tempat di Ruang Serbaguna, Gedung Utama Kementerian

PUPR. Pameran itu bertajuk ‘Dibalik Lensa Menteri Basuki’

yang menampilkan sekitar 60 foto terpilih dari 600 foto pe-

laksanaan Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta

dan Palembang. n

Insan PUPR Harus Tinggalkan Zona NyamanOLEH: iWan bahariyanTo- BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR

Lintas info

12


SELAIN pangan dan sandang,

rumah merupakan salah satu

kebutuhan dasar kehidupan

setiap orang. Hanya saja, be-

lum semua orang bisa mengakses

hunian yang layak. Beragam kendala

yang menjadi tantangannya. Selain

persoalan biaya, masalah lainnya yaitu

ketersediaan lahan yang terbatas khu-

susnya di daerah perkotaan dengan

tingkat pertumbuhan penduduk yang

cukup tinggi.

Dalam peringatan Hari Perumahan

Nasional (Hapernas) yang diperingati

setiap 25 Agustus, Kementerian Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat

terus berkomitmen untuk menyedia-

kan rumah layak huni bagi masyarakat

lewat Program Satu Juta Rumah. Ma-

yoritas sasaran utama pembangunan

rumah adalah masyarakat berpengha-

silan rendah (MBR) dengan porsi seki-

tar 70%, sedangkan

kalangan non-MBR

atau ekonomi mene-

ngah ke atas sebanyak

30%.

Menteri PUPR Basuki

Hadimuljono menyatakan

Hapernas 2019 mengusung

tema Wujudkan Perumahan Rak-

yat Berbasis Komunitas. Karena itu ia

mengajak jajaran Kementerian PUPR

dan seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder) menjadikan peringatan

tahun ini sebagai momentum untuk

menyediakan rumah bagi MBR de-

ngan berbasis komunitas. “Dengan

semangat Hapernas ini, akan lebih

banyak lagi rumah-rumah yang terba-

ngun untuk komunitas masyarakat di

Indonesia,” harapnya.

Menilik data yang dimiliki Di-

rektorat Jenderal Penyediaan Peru-

mahan Kementerian PUPR, banyak

komunitas masyarakat yang meng-

ajukan usulan bantuan perumahan

dari pemerintah. Kelompok itu di

antaranya para petugas kebersihan,

kalangan MBR, tukang bakso, tempe

dan tahu, pengrajin rokok tembakau

makanan dan minuman, guru hono-

rer, nelayan, pegawai restoran, pena-

rik bentor, porter, supir taksi, peda-

gang, dan buruh kelapa.

Komunitas masyarakat tersebut

tersebar di berbagai provinsi di In-

donesia seperti Sumatera Selatan,

Lampung, Banten, Jawa barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara

Timur (NTT), Sulawesi Utara, Su-

lawesi Tengah, dan Gorontalo. Ada-

pun penyediaan perumahan berbasis

komunitas ini diperuntukkan bagi

komunitas profesi tertentu dan be-

lum pernah mendapatkan program

subsidi pembiayaan perumahan dari

pemerintah.

Wujudkan Hunian Rakyat Berbasis KomunitasProgram Sejuta Rumah tetap dilanjutkan lima tahun mendatang. Salah satu sasarannya yaitu rumah berbasis komunitas.

Oleh: Tim Kiprah/ ditjen penyediaan perumahan/ ristyan Mega putra

LAPoRAN UTAMA | HARI PeRUMAHAN NASIoNAL

Perumahan khusus untuk MBR

13


Wujudkan Hunian Rakyat Berbasis Komunitas

Dirjen Penye-

diaan Perumahan

Khalawi Abdul Hamid

menjelaskan, Program

Satu Juta Rumah dianggap

berhasil menekan angka bac-

klog atau kesenjangan antara

pasokan dan kebutuhan rumah

di Indonesia yang masih tinggi.

Hingga akhir 2019, ada hampir 4,8 juta

unit berhasil dibangun.

Ke depan, pemerintah sudah me-

nargetkan akan menyediakan 3,9 juta

unit rumah layak huni dengan mayo-

ritas diperuntukkan untuk kalangan

MBR. Kementerian PUPR pun berko-

mitmen akan memperluas jangkauan

MBR agar bisa menikmati subsidi

rumah. Beberapa skema yang bisa di-

ikuti, antara lain melalui program

KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Seli-

sih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan

Uang Muka (SBUM). “Jadi mereka bisa

terbantu untuk memiliki atau meng-

akses hunian yang nyaman tanpa ke-

sulitan dalam masalah pembiayaan,”

ujar Khalawi.

Dalam mencapai target penye-

diaan perumahan, pemerintah me-

nyadari ada tantangan besar yang di-

hadapi. Selain masalah ketersediaan

lahan, pemerintah sudah mencari so-

lusi menangani dana negara (APBN)

yang terbatas hanya Rp780 triliun

atau sepertiga dari total kebutuhan

seluruh pembangunan infrastruktur

mencapai Rp2.058 triliun untuk lima

tahun mendatang.

Salah satu solusinya dengan meng-

inisiasi pengadaan perumahan de-

ngan konsep Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini

mengikuti proyek infrastruktur lain

yang sudah menggunakan skema ter-

sebut, antara lain pembangunan jalan

tol dan sistem penyediaan air minum.

“Kami sudah membuka pintu dan ja-

lan kerjasama agar para pengembang

khususnya perusahaan swasta mau

mendukung perumahan lewat skema

ini,” ujar Dirjen Pembiayaan Infra-

struktur Kementerian PUPR, Eko

Djoeli Heripoerwanto.

Melalui KPBU, Kementerian PUPR

siap mendukung melalui kemudahan

perizinan, pengadaan lahan dan lain-

nya, agar para pengembang berminat

terlibat penyediaan rumah terutama

bagi kalangan MBR. Dengan begitu,

tantangan pengadaan rumah rakyat

yang dihadapi ke depan akan menjadi

lebih mudah dihadapi.

Rangkaian peringatan Hapernas

tahun ini dimulai sejak 5 hingga 28

Agustus 2019 diisi dengan berbagai

acara, yaitu Lomba Foto Perumahan,

Lomba Gateball, ziarah makam Bung

Hatta dan mantan Menteri Negara

Perumahan Rakyat Cosmas Batubara,

groundbreaking Bhayangkara, Praja dan

Sriwijaya (BPS) Land di Palembang, Ja-

lan Sehat, Pameran dan Festival Kuli-

ner, talkshow radio, dan Sarasehan dan

Peluncuran Buku Sejarah Perumahan

serta Kamus Istilah Perumahan. n

Rumah Khusus Kota Bima, NTB

Rusun Mahasiswa Itera Lampung

14



“SEJUTA rumah bisa..bisa..bisa.

Terima kasih untuk stakehol-

der perumahan lainnya yang

sudah mendukung acara ini.

Kita satu tim dalam mewujudkan

Program Sejuta Rumah,” pekik Men-

teri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

saat melepas ratusan peserta Jalan Se-

hat di pelataran Kementerian PUPR,

Minggu pagi, (25/8). Kegiatan itu ber-

tepatan dengan Hari Perumahan Na-

sional (Hapernas) yang diperingati se-

tiap 25 Agustus.

Selain insan Kementerian PUPR,

jalan sehat itu turut diikuti stakehol-

der perumahan lainnya seperti Real

Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pe-

ngembang Perumahan dan Permu-

kiman Seluruh Indonesia (Apersi),

Himpunan Pengembang

Permukiman dan Peru-

mahan Rakyat (Himppera)

hingga perbankan seperti Bank

Tabungan Negara.

Peringatan Hapernas tahun ini

mengusung tema Wujudkan Peru-

mahan Rakyat Berbasis Komunitas.

Berkaitan dengan itu, Menteri Basuki

mengingatkan kepada insan PUPR

dan stakeholder perumahan bahwa

Hapernas harus menjadi momen-

tum akan pentingnya pemenuhan

kebutuhan rumah sebagai hak dasar

manusia. “Kami berharap dengan

semangat Hapernas ini akan lebih

banyak lagi rumah-rumah yang ter-

Peringatan di tahun ini diharapkan menjadi momentum akan terwujudnya banyak rumah untuk komunitas masyarakat di berbagai penjuru daerah.


Serba-Serbi Semarak Perumahan Nasional

Konferensi Hari Perumahan Nasional

15


Serba-Serbi Semarak Perumahan Nasional

bangun untuk komunitas

masyarakat di Indonesia,”

harapnya.

Menilik data yang dimiliki

Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan Kementerian PUPR,

banyak sekali komunitas-komunitas

masyarakat seperti petugas keber-

sihan, MBR, tukang bakso, tempe dan

tahu, pengrajin rokok tembakau ma-

kanan dan minuman, guru honorer,

nelayan, pegawai restoran, penarik

bentor, porter, supir taksi, pedagang

dan buruh kelapa yang telah meng-

ajukan usulan bantuan perumahan

dari pemerintah ini.

Komunitas masyarakat tersebut

tersebar di berbagai provinsi, antara

lain Sumatera Selatan, Lampung,

Banten, Jawa barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur

(NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Te-

ngah, dan Gorontalo.

Tak hanya Jalan Sehat saja, bera-

gam kegiatan lain juga diselenggara-

kan untuk menyemarakkan Haper-

nas 2019. Setelah ke makam Bung

Hatta, beberapa pejabat Kementerian

PUPR juga berziarah ke makam Cos-

mas Batubara, Menteri Negara Peru-

mahan Rakyat 1978-1988, di Taman

Makam Pahlawan Kalibata.

Di hari berikutnya, Kementerian

PUPR mengadakan diskusi tentang

Program Sejuta Rumah dan capaian

perumahan nasional. Dirjen Penye-

diaan Perumahan Khalawi Abdul

Hamid mengatakan, tahun ini jumlah

penyediaan hunian ada 1,25 juta unit.

Bila terealisasi, maka selama kurun

2015-2019 hampir 4,8 juta rumah yang

telah dibangun.

Untuk lima tahun mendatang,

pemerintah mencanangkan target

membangun rumah terjangkau seba-

nyak 3,9 juta unit. Jumlah itu cukup

untuk menurunkan angka backlog

rumah untuk masyarakat berpeng-

hasilan rendah (MBR) menjadi 5 juta

unit.

Ketua Umum REI Soelaeman Soe-

mawinata menerangkan, para pe-

ngembang yang tergabung dalam aso-

siasi REI siap mendukung pemerintah

dalam pelaksanaan Program Satu Juta

Rumah di Indonesia. “Kami siap men-

dukung Program Satu Juta Rumah

yang dilaksanakan oleh pemerintah

di masa yang akan datang. Diharap-

kan subsidi rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) terus

bisa meningkat,” ujarnya.

Kendati demikian, tidak mudah un-

tuk mewujudkan angan tersebut. Sa-

lah satu tantangan yang dihadapi yaitu

dana infrastruktur dari APBN yang sa-

ngat terbatas. Apalagi selama ini pem-

bangunan perumahan masih menggu-

nakan alokasi dari pemerintah.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur

Kementerian PUPR Eko Djoeli Heri-

poerwanto mengatakan, ada solusi

alternatif yang diharapkan menjawab

keterbatasan dana penyediaan rumah

rakyat yakni Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu

Peresmian Rusun BPK di Tarakan

Poster Hari Perumahan Nasional 2019

16



yang kemudian dikupas mendalam

melalui Workshop Public Private Par-

tnership (PPP) for Affordable Housing,

pertengahan Agustus lalu.

Ajang tersebut memang khusus

mengkaji pembangunan hunian de-

ngan skema KPBU. Selama ini kon-

sep itu baru diterapkan dalam pem-

bangunan infrastruktur jalan tol

maupun sistem penyediaan air minum.

Kini penggunaan skema KPBU pun

mulai dijajaki pada sektor perumahan.

Diskusi itu juga menyajikan pe-

ngalaman negara lain yang telah me-

nerapkan skema KPBU dalam penye-

diaan hunian bagi masyarakat. Ada

dua negara yang dijadikan contoh

yaitu Kenya dan India.

Heri mengatakan, skema KPBU

perumahan ini menjadi kebutuhan

karena tingginya permintaan akan

kebutuhan rumah yang layak dan ter-

jangkau di kawasan perkotaan. Hanya

saja tren urbanisasi dan keterbatasan

lahan menjadi salah satu kendala da-

lam proses penyediaan perumahan.

Di sisi lain, KPBU menjadi so-

lusi alternatif dalam pembiayaan

perumahan. Apalagi anggaran pem-

bangunan infrastruktur selama lima

tahun ke depan sangat terbatas, ha-

nya Rp780 triliun atau sepertiga

dari total kebutuhan yang mencapai

Rp2.058 triliun.

Momentum Hapernas juga diman-

faatkan dengan menggelar Sarasehan

Perumahan di Kementerian PUPR,

akhir Agustus lalu. Kegiatan itu seka-

ligus peluncuran buku sejarah peru-

mahan ‘Jejak Langkah Hunian Layak

Indonesia’ dan Kamus Istilah Peru-

mahan.

Khalawi mengatakan, Sarase-

han dan Peluncuran Buku tersebut

ditujukan untuk mendalami nilai-

nilai sejarah sektor perumahan serta

memberikan pengetahuan dan men-

dapatkan masukan mengenai pe-

laksanaan pembangunan perumahan

di Indonesia, terutama dari kaum

milenial. “Buku ini memberikan gam-

baran mengenai perjalanan tapak tilas

perkembangan perumahan serta pe-

mahaman istilah-istilah spesifik me-

ngenai sektor perumahan,” tandasnya.

Buku Sejarah Perumahan menam-

pilkan perkembangan kebijakan peru-

mahan nasional yang menceritakan

dua masa kebijakan. Di era pra-ke-

merdekaan masih terbatas pada pe-

nyediaan perumahan untuk pegawai

negeri, rumah sewa, dan perbaikan

lingkungan. Sementara di awal ke-

merdekaan, mulai mengembangkan

struktur organisasi yang dikembang-

kan dari masa penjajahan Jepang dan

Belanda.

Adapun Buku Kamus Istilah Peru-

mahan menampilkan kata maupun

frasa spesifik mengenai istilah yang

sering digunakan dalam sektor pe-

rumahan di Indonesia. Masyarakat

awam yang ingin memahami istilah-

istilah spesifik mengenai sektor peru-

mahan dapat mencarinya secara ins-

tan melalui buku kamus ini.

Adapun rangkaian kegiatan Ha-

pernas lainnya yang diadakan sejak 5

hingga 28 Agustus 2019 yaitu Lomba

Foto Perumahan, turnamen gateball,

groundbreaking Bhayangkara, Praja

dan Sriwijaya (BPS) Land di Palem-

bang, Festival Kuliner, dan talkshow

radio. n

Ziarah ke makam pahlawan Bung Hatta

17


Satu Pintu Pembiayaan Infrastruktur

18



PROGRAM Sejuta Rumah

kian menunjukkan tren

positif sejak bergulir mulai

2015. Kementerian Peker-


(PUPR) menyatakan jumlah keselu-

ruhan rumah yang dibangun hingga

akhir 2018 sudah mencapai 3.542.318

unit. Angka itu akan bertambah lagi

dengan target tahun ini sebanyak 1,25

juta rumah, tertinggi dibanding ta-

hun sebelumnya.

Direktur Jenderal Penyediaan Pe-

rumahan Khalawi Abdul Hamid me-

maparkan, progres penyediaan rumah

layak huni hingga akhir Agustus 2019

sudah mencapai 847.611 unit. Jika tar-

get itu bisa terpenuhi, maka seluruh

rumah yang terbangun hingga 2019

mencapai sekitar 4,79 juta atau 94%

dari total target lima tahun sebanyak

5 juta unit. “Jadi, kurangnya tidak ter-

lalu banyak,” kata Khalawi dalam dis-

kusi bertema Mengokohkan Urusan

dan kelembagaan Perumahan Rak-

yat, Permukiman dan Pengembangan

Kawasan Perkotaan di Kementerian

PUPR, akhir Agustus lalu.

Adapun mayoritas rumah yang di-

bangun diperuntukkan bagi kalangan

masyarakat berpenghasilan rendah

Memacu TargetRumah Layak HuniHingga Agustus 2019, Program Sejuta Rumah tahun ini sudah berhasil membangun 847.611 unit. Capaian tersebut hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, tanggung jawab sosial perusahaan, dan masyarakat secara swadaya.


Karya : Dian Setia Ningrum, peserta Lomba Foto Hari Perumahan Nasional 2019

19


20



(MBR) sebesar 70%. Sementara sisa

30% merupakan ditujukan untuk

non-MBR atau golongan menengah

ke atas.

Khalawi menjelaskan, dari berba-

gai penilaian, Program Sejuta Rumah

masih relevan untuk dilanjutkan pada

periode 2020-2024. Karena itu, per-

ingatan Hari Perumahan Nasional

(Hapernas) yang diperingati setiap 25

Agustus menjadi momentum untuk

menuntaskan persoalan backlog ma-

sih belum terselesaikan.

Saat ini angka kesenjangan pa-

sokan dan permintaan atau backlog

masih tinggi sekitar 7,6 juta unit

meski sudah menyusut dari angka

11,4 juta pada 2015. Namun, kondisi

itu belum lagi ditambah dengan ke-

butuhan rumah baru per tahunnya

yang kini diperkirakan mencapai 500-

700 ribu unit. Untuk memenuhi be-

sarnya kebutuhan tersebut, Khalawi

mengakui, perlu kerjasama seluruh

stakeholder, terobosan, dan inovasi.

“Masalah perumahan ini sangat

kompleks. Dengan tingginya ke-

butuhan rumah tersebut, kedepan

perlu ada penguatan dan inovasi

Program Sejuta Rumah. Karena itu,

program ini bertujuan menggerak-

kan seluruh stakeholder di bidang pe-

rumahan, baik pemerintah, swasta,

dan masyarakat bersama-sama untuk

membangun rumah, khususnya bagi


(MBR),” tutur Khalawi.

Terkait itu, Kementerian PUPR su-

dah memiliki sepuluh program untuk

menguatkan agenda Sejuta Rumah di

periode mendatang. Pertama, meng-

upayakan penyediaan lahan untuk

perumahan terjangkau, khususnya

di kawasan strategis yang dapat diba-

ngun rumah terjangkau bagi MBR.

Salah satu cara yang telah dila-

kukan adalah pembangunan rusun

dekat dengan stasiun kereta atau

Transit Oriented Development (TOD)

dan rusun dengan kombinasi pasar.

“Pembangunan di kota besar sudah

pasti harus vertikal. Jadi TOD, mixed-

use, konsep-konsep itu ke depan bisa

menjadi program yang harus kita do-

rong,” imbuh dia.

Contoh pembangunan itu yakni

Rusun Pasar Rumput setinggi 25 lan-

tai yang berjumlah tiga tower. Padahal

sebelumnya tanah digunakan hanya

untuk pasar, sekarang pasar dengan

hunian. Mereka yang berjualan ti-

dak perlu pulang jauh, bisa tinggal di

rusun. Contoh terobosan lainnya lagi,

rusun TOD Rawa Buntu dari 6 tower

dibangun, 4 tower komersial, dan 2

tower untuk MBR.

Adapun solusi lain terkait keterse-

diaan lahan yaitu pembentukan bank

lahan (land banking). Khalawi menilai,

langkah ini bisa menjadi opsi agar pe-

merintah memiliki lahan untuk pem-

bangunan rumah terjangkau.

Sementara dari sisi regulasi, pe-

merintah berupaya untuk memper-

mudah dan menyederhanakan proses

perizinan. Salah satunya seperti peng-

urusan sertifikat yang awalnya harus

menempuh 48 langkah, sekarang

menjadi 11 langkah. Hal itu juga seja-

lan dengan perintah Presiden Jokowi,

bahkan agar perizinan bisa dibuat

sambil pembangunan berjalan.

Keempat, mendorong skema

pembiayaan kreatif seperti bantuan

pembiayaan perumahan berbasis ta-

bungan dan tabungan perumahan

rakyat, serta kerja sama kemitraan.

Inovasi pembiayaan yang diperlukan

antara lain skema Bantuan Pembia-

yaan Perumahan Berbasis Perumahan

(BP2BT) dan Tabungan Perumahan

Rakyat (Tapera) serta Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha

Dokumentasi Ditjen Penyediaan Perumahan

Menteri Basuki bersama pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan saat Pameran 4.0 di Kampus PUPR, Jakarta

21


Memacu Target Rumah Layak Huni

(KPBU) perumahan yang dikembang-

kan Kementerian PUPR.

Langkah berikutnya yaitu mela-

kukan penentuan zona permukiman


dalam rencana detail tata ruang

(RDTR). Kemudian, memperluas

fasilitas pembiayaan loan to value

dan penghapusan pajak pertam-

bahan nilai.

Selain itu, melakukan finalisasi

revisi Kepmen Kimpraswil No. 403/

KTPS/M/2002. Berikutnya, kembali

melakukan penetapan kebijakan pe-

nyesuaian harga rumah bersubsidi.

Program lainnya yakni memacu pe-

nyediaan rumah untuk generasi mile-

nial. Terakhir, mempercepat penye-

diaan rumah untuk ASN/TNI Polri.

Berbasis Komunitas Rumah menjadi salah satu ke-

butuhan pokok yang harus dipenuhi

setiap orang. Sayangnya, kenaikan

harga rumah tidak diikuti dengan

penghasilan yang signifikan pada se-

tiap orang.

Guna memperluas akses masyara-

kat terhadap rumah layak huni dan

terjangkau, pemerintah meningkat-

kan daya beli masyarakat berpengha-

silan rendah (MBR) melalui dukungan

pembiayaan perumahan. “Nantinya

semua jenis bantuan pembiayaan ter-

kait perumahan akan dilaksanakan

oleh BP Tapera. Masa transisi untuk

ASN, karena salah satu tulang pung-

gung Tapera adalah Bapertarum,

maka pelaksanaan Tapera bagi ASN

diberi waktu dua tahun. Sementara,

untuk non-ASN adalah tujuh tahun,”

kata Eko Djoeli Heripoerwanto, Dir-

jen Pembiayaan Infrastruktur Ke-

menterian PUPR.

Terkait proyek KPBU perumahan,

Eko Heri menyampaikan bahwa saat

ini tengah dilakukan studi pendahu-

luan terhadap empat proyek KPBU

yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang

(tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pon-

tianak (tanah Pemda), KPBU Paldam

Bandung (tanah pengembang), dan

KPBU Cisaranten (tanah Kementerian

PUPR).

Pemerintah juga memberikan sub-

sidi rumah bagi MBR melalui pro-

gram Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih

22



Rusunawa Peneliti LIPI Cibinong, Bogot, Jabar

Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang

Muka (SBUM), Bantuan Pembia-

yaan Perumahan Berbasis Tabungan

(BP2BT) dan pembangunan rumah

berbasis komunitas.

Salah satu solusi untuk menekan

angka backlog dalam 5 tahun ke de-

pan adalah dengan menggulirkan

program pembangunan perumahan

komunitas atau P2BK. Pembangunan

tersebut dinilai dapat menggerakkan

potensi besar kemampuan masya-

rakat berpenghasilan rendah (MBR)

dalam hal penyediaan perumahan se-

cara swadaya.

“Jadi, dengan program ini kami

mendorong masyarakat yang ingin

membangun rumah, baik secara swa-

daya maupun dengan stimulan. Kami

ada program bantuan stimulan rumah

swadaya, misalnya, dengan pola ABCG

(akademisi, bisnis, community, dan

government) atau BCG seperti tukang

cukur di Garut yang kami dorong ikut

program rumah subsidi,” paparnya.

Adapun, dalam pembiayaannya,

perumahan berbasis komunitas bisa

mendapatkan subsidi kredit pemi-

likan rumah fasilitas likuiditas pem-

biayaan perumahan (KPR FLPP) yang

dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana

Pembiayaan Perumahan dan subsidi

bantuan uang muka (SBUM) di Ditjen

Pembiayaan Perumahan Kementerian

PUPR. n

Pembangunan perumahan

23


Strategi Kelola Dana Penyediaan PerumahanMeskipun memiliki keterbatasan dana, pemerintah sudah menyiapkan beberapa solusi agar memudahkan masyarakat mengakses tempat tinggal.

Oleh: Tim Kiprah

Strategi Kelola Dana Penyediaan Perumahan

ngurangi tingginya angka backlog atau

ketidakseimbangan antara suplai dan

kebutuhan rumah. Berdasarkan kon-

sep penghunian, jumlah backlog peru-

mahan berdasarkan mencapai 7,6 juta

unit pada 2015. Jumlah itu ditargetkan

turun menjadi 5,4 juta unit pada 2019.

Sementara berdasarkan konsep kepe-

milikan rumah, backlog perumahan

sebanyak 11,4 juta unit pada 2015 dan

tahun ini ditargetkan turun menjadi

6,8 juta unit. “Jumlah ini akan kita

tekan lagi ke depan,” kata Khalawi, di

Jakarta, Selasa pekan lalu.

Kendati demikian, ia mengakui

ada beragam tantangan pemerintah

dalam menyediakan perumahan di

tahun-tahun mendatang. Salah sa-

tunya, keterbatasan anggaran yang

dimiliki pemerintah. Di sisi lain, ke-

butuhan rumah diprediksi akan me-

ningkat seiring pertumbuhan jumlah

penduduk.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur

CAPAIAN pembangunan

perumahan selama lima

tahun terakhir mendorong

Kementerian Peker-


(PUPR) melanjutkan Program Satu

Juta Rumah (PSR) di periode kedua,

2019-2024. Hingga akhir tahun ini, pe-

nyediaan rumah diprediksi akan men-

capai hampir 4,8 juta unit. Adapun

target yang dibangun pada periode

selanjutnya sebanyak 3,9 juta unit.

Direktur Jenderal Penyediaan

Perumahan Khalawi Abdul Hamid

mengaku program tersebut layak

dilanjutkan karena telah berhasil me-

Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta

24




Eko Djoeli Heripoerwanto mema-

parkan, kebutuhan pembangunan

infrastruktur keseluruhan selama

lima tahun kemencapai Rp 2.058 tri-

liun. ketersediaan dana pemerintah

(APBN) selama lima tahun menda-

tang. Namun, pemerintah hanya

mampu menyediakan sepertiga atau

sekitar sekitar Rp780 triliun. “Budget

dari pemerintah cuma sedikit, tidak

lebih dari sepertiga angka itu,” kata

Heri.

Kementerian PUPR pun menilai

perlu adanya skema pembiayaan al-

ternatif dalam penyediaan infrastruk-

tur, termasuk sektor perumahan.

Ada tiga strategi dukungan pembia-

yaan perumahan untuk meningkat-

kan kemampuan masyarakat untuk

mengakses rumah layak huni dan

terjangkau. Ketiga strategi itu adalah

pelaksanaan Tabungan Perumahan

Rakyat (Tapera), Bantuan Pembiayaan

Perumahan, dan mengajak partisipasi

swasta dalam penyediaan rumah bagi


(MBR) melalui skema Kerjasama Pe-

merintah dan Badan Usaha (KPBU).

Heri menjelaskan, Badan Penge-

lola Tapera (BP Tapera) yang terdiri

dari komisioner dan deputi komi-

sioner sudah terbentuk pada Maret

2019. Dalam operasionalisasinya, Ba-

dan tersebut menyiapkan kebijakan

umum dan strategis, rencana kerja

dan anggaran tahunan yang akan di-

ajukan ke Komite Tapera yang terdiri

dari Menteri PUPR, Menteri Keuan-

gan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua

Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak

independen.

Ia menambahkan, nantinya semua

jenis bantuan pembiayaan terkait pe-

rumahan akan dilaksanakan oleh BP

Tapera. “Karena salah satu tulang

punggung Tapera adalah Bapertarum,

maka pelaksanaan Tapera bagi ASN

diberi waktu dua tahun, sementara

untuk non-ASN adalah tujuh tahun,”

terangnya.

Strategi pembiayaan berikutnya

yaitu dengan skema KPBU. Salah satu

fokus gagasan skema tersebut yaitu

penyediaan perumahan di perkotaan.

Tingginya harga tanah di perkotaan

merupakan salah satu tantangan

utama dalam penyediaan perumahan

25


Strategi Kelola Dana Penyediaan Perumahan

yang layak dan terjangkau. Biaya

pengadaan tanah juga mengambil

porsi besar dari investasi para pen-

gembang perumahan.

Adapun dukungan yang bisa di-

berikan pemerintah yaitu pemanfa-

atan tanah milik negara, milik pe-

merintah daerah, dan swasta untuk

pembangunan hunian dengan skema

KPBU. Pembangunan hunian dengan

skema KPBU utamanya menyasar un-

tuk pengembangan hunian vertikal

di perkotaan yang lahannya terbatas.

Skema KPBU dapat digunakan dalam

pembangunan hunian berimbang un-

tuk pengembangan area seperti kon-

sep superblok.

Terkait proyek KPBU perumahan,

Eko Heri menyampaikan bahwa saat

ini tengah dilakukan studi pendahu-

luan terhadap 4 proyek KPBU yakni

KPBU Pasar Sekanak Palembang (ta-

nah Pemda), KPBU Gang Waru Pon-

tianak (tanah Pemda), KPBU Paldam

Bandung (tanah pengembang), dan

KPBU Cisaranten (tanah Kemen-

terian PUPR).

Bantuan Subsidi Alokasi dana bantuan bagi masya-

rakat menjadi solusi lain yang juga

digagas Kementerian PUPR. Salah

satunya programnya yaitu Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

atau yang dikenal dengan bedah ru-

mah. Rencananya, dana tersebut akan

dinaikan demi meningkatkan kuali-

tas rumah swadaya.

Untuk peningkatan kualitas ru-

mah yang sudah ada, dananya naik

dari Rp 15 juta menjadi 17,5 juta. Se-

mentara untuk alokasi pembangunan

rumah baru ditambah dari Rp 30 juta

menjadi Rp 35 juta per unit rumah.

“Naiknya dana ini untuk membantu

masyarakat yang kurang mampu da-

lam meningkatkan kualitas rumah-

nya,” ujar Khalawi.

Khalawi menjelaskan, target pem-

bangunan perumahan yang telah

ditetapkan untuk program rumah

swadaya sebanyak 206.500 unit.

Kemudian, jumlah peningkatan kua-

litas rumah 198.500 unit dan pem-

bangunan baru 8.000 unit. Adapun

total alokasi program rumah swadaya

tersebut dari APBN sebesar Rp 4,28

triliun.

Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, rumah swadaya dapat

diartikan sebagai rumah yang diba-

ngun atas prakarsa dan upaya masya-

rakat sendiri. Sementara itu, Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Rumah khusus ASN di Nusakambangan, Cilacap

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat Rapat Komite Tapera

26



merupakan bantuan dari pemerin-

tah bagi masyarakat berpenghasilan

untuk mendorong dan meningkat-

kan keswadayaan dalam peningkatan

kualitas rumah dan pembangunan

baru rumah beserta prasarana, sarana

dan utilitasnya.

Khalawi menegaskan, dalam pro-

gram ini pemerintah memberikan

bantuan bukan dalam bentuk uang,

tapi bahan bangunan. “Pelaku utama

pembangunan itu adalah masyarakat

dengan membentuk kelompok dan

membangun rumah secara gotong

royong,” tandasnya.

Lebih lanjut, Khalawi menambah-

kan, jenis dan besaran bantuan untuk

peningkatan kualitas rumah swadaya

(PKRS) sebesar Rp 17,5 juta terbagi

menjadi dua yakni bahan bangunan

Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta.

Sedangkan untuk pembangunan baru

rumah swadaya (PBRS) yang angka

bantuannya Rp 35 juta terdiri dari ba-

han bangunan Rp 30 juta dan sisanya

Rp 5 juta untuk upah kerja.

Pemerintah juga memberikan sub-

sidi rumah bagi MBR melalui pro-

gram Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih

Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang

Muka (SBUM) dan Bantuan Pembia-

yaan Perumahan Berbasis Perumahan

(BP2BT).

Pada 2019, anggaran FLPP sebesar

Rp 7,1 triliun untuk 68.858 unit ru-

mah, SSB sebesar Rp 3,4 triliun untuk

100.000 unit, SBUM sebesar Rp 948

miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT

dengan anggaran Rp 453 miliar dimana

sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp

10 miliar untuk 14.000 unit. n


Talkshow Perumahan Berbasis Komunitas, Ditjen Penyediaan Perumahan

27


28



SELAMA lima tahun berjalan,

Program Sejuta Rumah terus

menunjukkan tren positif.

Dalam kurun 2015-2018, to-

tal sekitar 3,5 juta unit rumah yang te-

lah dibangun. Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat men-

gklaim program tersebut berhasil me-

nyusutkan angka rumah tidak layak

huni (backlog) dari 11,4 juta pada 2015

menjadi 7,6 juta pada 2019.

Dirjen Penyediaan Perumahan

Khalawi Abdul Hamid mengatakan,

tahun ini Kementerian PUPR kem-

bali menargetkan jumlah sebanyak

1,25 juta rumah. Hingga awal Agus-

tus, yang terbangun sudah mencapai

847 ribu unit dengan porsi untuk

kalangan Masyarakat Berpengha-

silan Rendah (MBR) sebesar 70% dan

non-MBR 30%. “Kekurangannya akan

terus kita kejar hingga akhir tahun

nanti,” kata Khalawi di Kementerian

PUPR, awal Agustus lalu.

Untuk mengejar kekurangan itu,

Khalawi menjelaskan, pihaknya akan

memacu pembangunan rumah se-

kitar 500 ribu unit setiap tahunnya.

Di sisi lain, Kementerian PUPR akan

mengupayakan agar akses terhadap

rumah bisa terjangkau oleh masyara-

kat. Berikut wawancara selengkapnya

dengan Kiprah.

Meski sudah menyusut, bagaimana

Kementerian PUPR menangani

jumlah backlog yang masih

tinggi?

Backlog perumahan

2015 itu sekitar 7,6

juta hunian. Ditjen

PP sedang melakukan sensus kem-

bali, angkanya belum keluar. Tapi

untuk Program Sejuta Rumah, insya

Allah sampai akhir 2019 ini minimal

bisa berkurang jadi 4,5 juta unit. Jadi

kalau permintaan rumah tiap tahun

kurang lebih 500 ribu unit, kalau lima

tahun berarti bisa sekitar 2,5 juta unit.

Jadi masih bisa menekan 2 juta unit

lagi. Jadi kita tidak bisa mengatakan

secara free, karena BPS (Badan Pusat

Statistik) yang punya kewenangan

melakukan sensus (penduduk) itu.

Jadi upaya yang kita lakukan dengan

Program Sejuta Rumah itu yang sam-

pai 4,5 juta di akhir tahun nanti ada-

lah artinya ada penekanan sekitar 2

jutaan unit. Jadi kita akan tekan

lagi lima tahun ke depan.

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

Kita Terus Perkuat Program Sejuta Rumah Lima Tahun KedepanOleh: Tim Kiprah/ ditjen penyediaan perumahan/ ristyan Mega putra

Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan

29


Wawancara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

Apa saja langkah untuk mencapai

target tersebut?

Kita ada sepuluh program lanjutan

untuk memperkuat program ini. Per-

tama, kementerian akan mengupa-

yakan penyediaan lahan untuk pe-

rumahan terjangkau, diutamakan di

lokasi berbasis transportasi atau Tran-

sit Oriented Development (TOD). Pem-

bangunan di kota besar sudah pasti

harus vertikal. Jadi TOD, mixed-use,

konsep-konsep itu ke depan bisa men-

jadi program yang harus kita dorong.

Kedua, kita akan mengupayakan

kemudahan perizinan. Salah satunya

seperti pengurusan sertifikat yang

awalnya harus menempuh 48 lang-

kah, sekarang menjadi 11 langkah.

Hal itu juga sejalan dengan perintah

Presiden, bahkan agar perizinan bisa

dibuat sambil pembangunan berjalan.

Ketiga, percepatan pembentukan

bank tanah. Keempat, mendorong

skema pembiayaan kreatif seperti ban-

tuan pembiayaan perumahan berbasis

tabungan dan tabungan perumahan

rakyat, serta kerja sama kemitraan. Ke-

lima, melakukan penentuan zona per-

mukiman masyarakat berpenghasilan

rendah dalam rencana detail tata ruang.

Keenam, akan ada perluasan fasi-

litas pembiayaan loan to value dan

penghapusan pajak pertambahan

nilai. Ketujuh, melakukan finalisasi

revisi Kepmen Kimpraswil No. 403/

KTPS/M/2002. Kedelapan, kembali

melakukan penetapan kebijakan pe-

nyesuaian harga rumah bersubsidi.

Kesembilan, memacu penyediaan ru-

mah untuk milenial.

Kesepuluh, mempercepat penye-

diaan rumah untuk ASN/TNI Polri.

Masalah perumahan itu kompleks,

PSR kalau mau berjalan harus me-

ngerahkan seluruh stakeholders agar

bersama membantu membangun ru-

mah MBR khususnya yang backlog-

nya cukup tinggi.

Pemerintah sedang mendorong

perumahan berbasis komunitas.

Boleh dijelaskan?

Salah satu untuk mengatasi backlog

ini, kita menggulirkan pembangunan

perumahan berbasis komunitas. Jadi

kita mendorong masyarakat sendiri

yang ingin membangun rumah, baik

secara swadaya maupun dengan stimu-

lan. Kita ada program Bantuan Stimu-

lan Perumahan Swadaya (BSPS). Bisa

kita subsidi dan mereka bisa gotong

royong secara komunitas. Mereka bisa

menyiapkan tanah secara massal de-

ngan pola BCG (Business, Community,

dan Government) atau pola ABCG (aka-

demisi, bisnis, community, dan govern-

ment) melalui bantuan swadaya.

Sudah ada pembangunan lewat

pola ini?

Contohnya seperti di Kabupaten

Garut, yaitu Komunitas Pemangkas

Rambut. Ada sekitar tujuh juta orang

yang menjadi anggotanya dan tersebar

di seluruh Indonesia. Coba bayangkan

kalau mereka bisa massal membangun

perumahan di seluruh kota, itu luar

biasa. Bukan lagi sejuta atau dua juta

rumah dalam setahun, tapi tujuh juta.

Itu targetnya di Garut tahap awal

500 unit. Mengenai skema pem-

biayaannya nantinya ada beberapa

yang ditawarkan. Seperti misalnya

skema Fasilitas Likuiditas Pembia-

yaan Perumahan (FLPP) melalui bank

yang sudah ditunjuk.

Solusi lainnya untuk penyediaan

rumah…

Ke depan, kita akan lihat perkem-

bangannya kira-kira porsi APBN yang

lebih didorong ke perumahan ini, nanti

akan dilihat. Karena ke depan bukan

hanya mengandalkan APBN saja, tapi

bagaimana swasta. Kita sudah men-

coba lima tahun sudah, hasilnya ada.

Bahwa kita bergerak bersama-sama,

antara pemerintah pusat dan daerah,

swasta dan masyarakat bisa menjalan-

kan Program Sejuta Rumah kan. Kita

sudah menyiapkan insentif tersendiri

untuk mendukung hal tersebut, ter-

masuk memberikan dukungan berupa

kemudahan perizinan, subsidi bagi

MBR dan bantuan prasarana dan utili-

tas umum (PSU) bagi pengembang.

Kedua, dengan Tapera. Program

kita itu 1,2 juta rumah ASN ke depan

nanti kita coba bangun. Saya kira de-

ngan micro finance dan KPBU itu ke

depan bisa didorong justru dari swasta.

Dengan harapan, KPBU bisa memba-

ngun rumah lebih banyak lagi bagi ka-

langan MBR untuk mengatasi backlog.

Kabarnya, program perumahan juga

ditujukan ke kalangan milenial?

Rumah Khusus Nelayan di Bengkulu

30


Ya, kita juga sedang mengupaya-

kan ke arah sana. Bagaimana agar pro-

gram rumah ini juga bisa dirasakan

bagi generasi milenial. Apalagi dengan

kondisi harga rumah saat ini yang terus

naik, membuat generasi milenial me-

nunda untuk memiliki rumah. Kalau

diperkirakan, sekarang ada 81 juta jiwa

generasi milenial yang belum memiliki

rumah atau sekitar 30 persen dari total

populasi di Indonesia. Tentu saja ini

menjadi pasar potensial perumahan.

Pembiayaannya seperti apa?

Kita sedang merancang skema

Kredit Perumahan Rakyat (KPR) khu-

sus untuk generasi milenial. Lagi

digodok, nanti tunggu yang tepat ka-

rena jumlah generasi milenial sangat

tinggi sekali, harus dipikirkan.

Bentuk huniannya…

Nantinya akan diarahkan ke ru-

mah vertikal atau rumah sederhana

bersubsidi. Kalau dari riset kita, gene-

rasi milenial mengutamakan rumah

layak huni berkualitas berupa aparte-

men atau hunian sewa di pusat kota.

Ada tiga klaster milenial yang dikaji.

Pertama adalah mereka yang berusia

25-29 tahun, baru bekerja atau masih

mencari pekerjaan, dan belum meni-

kah. Saya kira rumah susun sewa

atau apartemen itu paling tepat un-

tuk mereka di pusat-pusat kota, ka-

rena mereka dinamis, konsumtif, dan

inginnya yang full internet. Untuk pe-

nyediaan lahan nantinya bisa dikerja-

samakan dengan pemerintah daerah.

Kedua, kelompok usia 30 - 35 tahun

yang sudah mulai mencari rumah de-

ngan pasangan. Pada kelompok ini,

bantuan bisa berupa subsidi, misalnya

untuk rumah tapak tipe 36. Terakhir,

kelompok di atas 35 tahun yang su-

dah mapan dan memiliki penghasilan

tetap sehingga bisa mencari hunian

yang lebih besar lagi. Ini yang kami

godok ke depan, bagaimana ke depan

bisa layak dan nyaman.

Bagaimana porsi penyediaan rumah

untuk ASN, TNI/Polri?

Kita juga mendorong penyediaan

perumahan bagi ASN, TNI, Polri. Da-

lam hal ini, kita telah menggulirkan be-

berapa program bantuan perumahan

seperti rumah susun sewa (Rusunawa)

dan rumah khusus, terutama bagi apa-

ratur negara yang bekerja di kawasan

terluar, terpencil, dan perbatasan.

Kabarnya, pemerintah mulai

mendorong pembiayaan dengan

skema KPBU untuk perumahan.

Boleh dijelaskan?

Pak Presiden Jokowi sampaikan

agar investasi membangun ini bisa

lebih dipermudah. Kita tinggal mem-

buat regulasi yang mudah sehingga

pemodal bisa nyaman dan semangat

dalam membangun perumahan rak-

yat ini. Dengan adanya regulasi di

daerah yang sudah semakin mudah

perizinannya, saya kira itu menjadi

daya tarik bagi swasta untuk masuk.

Ini penting sekali karena APBN kita

ini terbatas, makanya lebih didorong

ke swasta. Porsi kita sekarang 70% dari

swasta dan masyarakat. Kita dorong

terus karena APBN yang terbatas.

Pemerintah mendorong peran

swasta untuk rumah subsidi. Tapi

konon, BUMN malah bermain ke

perumahan komersil. Tanggapan

Anda?

Kita ini ambil contoh dari (TOD)

Rawabuntu, saya ingat sekali Men-

teri BUMN bahwa dari enam tower

(yang dibangun), dua untuk MBR.

Artinya, sudah sekitar 30% itu. Pada-

hal Undang-Undang kita menyatakan

20 persen. Saya kira kita perlu dorong

terus BUMN properti untuk bisa juga

berimbang untuk menyediakan hu-

nian baik untuk middle-high dan MBR.

Kita juga lagi menyelesaikan masa-

lah Permen Hunian Berimbang. Insya

Allah sudah ada kesepakatan dengan

semua stakeholder, semoga dalam

waktu dekat bisa kita segera selesai-

kan. Kalau dengan hunian berimbang

bisa berjalan, itu sangat membantu

sekali bagaimana pengembang besar,

baik BUMN maupun swasta, selain

membangun untuk hunian mene-

ngah mewah, juga untuk MBR de-

ngan pola 136 maupun 123.

Mengenai isu BUMN terlalu

mendominasi perumahan?

Itu mungkin untuk perumahan

yang TOD ya. Jadi TOD itu masih ba-

nyak. Di Jabodetabek saja kurang lebih

50 titik TOD. Yang kita bangun seka-

rang mungkin baru sekitar 10-an titik.

Itu kenapa BUMN dan Kementerian

Perhubungan menginisiasi karena

sebagai trigger atau pancingan agar

swasta tertarik. Swasta ini tidak serta

merta akan turun mau investasi pe-

rumahan di sekitar TOD. Kami ingin

BUMN jadi contoh dulu. Jadi bukan

mendominasi, tapi trigger saja. Maka-

nya sudah banyak pengembang besar

yang hampir minat. Siapa punya lahan,

available dan layak, ya kita support. n


Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan

31


Solusi Alternatif Membangun Hunian

Solusi AlternatifMembangun HunianSkema KPBU diterapkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di sektor perumahan. Belajar dari negara lain seperti India dan Kenya.

Oleh: Tim Kiprah/ ditjen penyediaan perumahan

KEMENTERIAN Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) menarget-

kan penurunan backlog

rumah masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) dari 7,6 juta menjadi

5 juta unit dengan membangun 3,9

juta unit rumah dalam kurun waktu

2020-2024. Untuk merealisasi target

tersebut, total anggaran yang dibu-

tuhkan mencapai Rp780 triliun.

Kendati demikian, Direktur

Jenderal Pembiayaan Infrastruk-

tur Kementerian PUPR Eko Djoeli

Heripoerwanto mengungkapkan,

kemampuan anggaran pemerintah

hanya mampu memenuhi sekitar

30% dari kebutuhan tersebut. Seba-

gai solusinya, pemerintah menerap-

kan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) menjadi skema

pembiayaan perumahan. “Kita punya

tantangan untuk menyediakan dana

itu karena budget pemerintah sedikit.

Makanya perlu skema pembiayaan

alternatif dalam penyediaan peru-

mahan melalui keterlibatan sektor

swasta,” kata Heri di sela-sela Works-

hop Public Private Partnership (PPP) for

Affordable Housing di Jakarta, perte-

ngahan Agustus lalu.

Ada beragam kendala dalam proses

penyediaan perumahan yang terjang-

kau. Salah satunya, kata Heri, yaitu pe-

ningkatan tren urbanisasi di kawasan

perkotaan. Hal itu berdampak pada

tingginya permintaan akan kebutuhan

rumah yang layak dan terjangkau.

Saat ini lebih dari 55% orang In-

donesia tinggal di kota-kota dengan

laju urbanisasi saat ini sebesar 2,3%.

Jumlah itu diperkirakan naik pada

2030 dengan kisaran lebih dari 73%

orang Indonesia bakal bermukim di

kawasan perkotaan.

Namun, prediksi itu ditambah

lagi dengan tingginya harga tanah di

perkotaan saat ini yang menjadi salah

satu tantangan utama dalam penye-

diaan perumahan yang layak dan ter-

jangkau. Biaya pengadaan tanah juga

mengambil porsi besar dari investasi

para pengembang perumahan.

Heri menilai, intervensi peme-

rintah melalui dukungan finansial

32


Rusun Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

maupun non-finansial serta melalui

reformasi kebijakan pembiayaan pe-

rumahan menjadi sangat penting.

Dukungan yang bisa diberikan antara

lain dengan pemanfaatan tanah milik

negara, milik pemerintah daerah, dan

swasta untuk pembangunan hunian

dengan skema KPBU.

Adapun pembangunan perumahan

difokuskan pada pengembangan hu-

nian vertikal di perkotaan yang lahan-

nya terbatas. Agar lebih berimbang dan

bisa dinikmati oleh kalangan masyara-

kat berpenghasilan rendah (MBR), hu-

nian ini berkonsep superblok. Dengan

begitu, mereka juga tidak jauh dengan

pusat keramaian dan ekonomi. “Maka-

nya, harus dijamin bahwa ada sebagian

hunian yang dibangun untuk MBR,”

jelas Heri.

Untuk mendukung penerapan

KPBU bidang perumahan, pemerin-

tah dengan asistensi dari Bank Dunia

bakal melakukan reformasi struktural

yang bakal jadi dasar pengembangan

sektor perumahan, baik dari sisi regu-

lasi maupun kelembagaan. “Jadi nanti

World Bank kita minta untuk mem-

bantu kita menyiapkan kajian, feasi-

bility study dan seterusnya. Semoga

tahun depan sudah bisa konstruksi,”

terang dia.

Nantinya proyek perumahan da-

pat berbentuk public housing seperti

rumah susun sewa sederhana hingga

private housing berupa rumah tapak

yang bisa dimiliki individu. Tentunya,

persentase hunian untuk kelas mene-

ngah ke bawah atau MBR juga akan

lebih diutamakan.

Karena itu, pemerintah harus

terlebih dahulu menentukan sta-

tus tanah yang akan digunakan un-

tuk pembangunan. Sebab, pengem-

bangan bukan hanya sebatas rumah,

melainkan, melainkan juga kawasan

baru yang dapat menjadi pusat-pu-

sat pertumbuhan ekonomi baru. Ada

tiga konsep tanah yang bisa diguna-

kan yakni tanah negara, tanah swasta

dan tanah pemerintah daerah. “Kalau

sudah settle, kita tentukan. Misalnya

lebih cocok skemanya yang ini, kemu-

dian kita sosialisasikan dalam bentuk

market sounding untuk undang pe-

ngembang,” pungkas Heri.

Pilot Project Terkait KPBU bidang perumahan,

Direktur Perumusan Kebijakan dan

Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infra-

struktur Herry Trisaputra Zuna me-

ngatakan sudah banyak negara yang

telah menerapkannya. Contohnya

yaitu Kenya dan India. “Makanya

workshop ini bisa jadi pembelajaran


33


seperti apa konsep pelaksanaannya.

Saat ini di Indonesia masih persiapan.

Nanti akan dilelang pekerjaannya

pada tahun depan,” kata dia.

Pemerintah sudah menyiapkan

sejumlah proyek perumahan rakyat

yang akan dijalankan dengan konsep

KPBU. Ada empat calon proyek yang

akan dirilis. Dua proyek di tanah mi-

lik Pemda yaitu KPBU Pasar Sekanak

Palembang dan KPBU Gang Waru

Pontianak. Lainnya adalah KPBU

Paldam Bandung di tanah pengem-

bang dan KPBU Cisaranten di tanah

Kementerian PUPR. “Kita punya pilot

project. Khusus swasta kita dorong ka-

rena mereka yang bisa dalam jumlah

besar,” kata Herry TZ.

Saat ini seluruh pilot project ter-

sebut masih tahap studi pendahu-

luan. Targetnya bisa diluncurkan ta-

hun depan. “Sekarang kita siapkan

outline bisnisnya, feasibility study-nya.

Nanti skemanya sama seperti KPBU

lain, ada prakarsa swasta, ada yang

prakarsa pemerintah,” tambah dia.

Ada beberapa kriteria yang diper-

lukan agar KPBU perumahan bisa

digarap. Selain status tanahnya ha-

rus clean and clear, luas areanya juga

harus lebih dari 2 hektare (Ha). “Nanti

itu juga bisa di-mixed use jadi super-

block. Tapi kita jamin di situ akan ada

untuk MBR,” katanya.

Direktur Konsolidasi Tanah dari

Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Kementerian ATR/BPN, Doni Janarto

Widiantono, mengaku optimis skema

KPBU bisa diterapkan di Indonesia. Ia

mencontohkan proyek di Gang Waru,

Kelurahan Benua Melayu Darat, Pon-

tianak, Kalimantan Barat. Penataan

permukiman padat penduduk seluas

2,44 hektare itu dilakukan melalui

Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Melalui skema KPBU, di kawasan

tersebut nantinya disediakan tanah un-

tuk pembangunan rumah susun sede-

rhana milik (rusunami) bagi masyara-

kat dan tanah untuk pembangunan

komersil sebagai cost-equivalent land

(tanah usaha bersama). KTV dapat

menjadi triple-track approach dalam

perbaikan lingkungan kumuh (slum

improvement), penyediaan perumahan

(housing provision), dan pengentasan

kemiskinan (poverty alleviation).

Rencana penataan permukiman

Gang Waru melalui KTV ini men-

dapatkan tanggapan sangat positif

dari Konsultan World Bank, Larry

English. Ia menjelaskan, peserta KT

akan mendapatkan kompensasi da-

lam bentuk unit hunian vertikal

dengan nilai yang lebih tinggi dan

juga mendapatkan pembagian keun-

tungan dari unit komersial.

Senada dengan hal tersebut, Raj

Kannan, konsultan pengembang

Deloitte Consultant, mendorong

konsolidasi tanah dalam konteks pe-

ngembangan kembali. “KT digunakan

untuk penataan ulang bidang-bidang

tanah dengan meningkatkan hunian

dan akses infrastruktur,” ujar dia.

Ia berharap nantinya di Indonesia

ada tindak lanjut pelaksanaan KTV,

baik melalui skema KPBU maupun

yang berbasis masyarakat. Selain itu,

implementasi KPBU juga diharapkan

dapat berjalan sukses dalam menye-

diakan perumahan yang layak dan

terjangkau bagi kalangan MBR.

Model pengembangan KTV ini

sejalan dengan Reforma Agraria, se-

bagaimana yang tertuang dalam Per-

aturan Presiden No. 86 Tahun 2018.

Adapun pembiayaan pelaksanaan

KTV melalui skema KPBU dapat men-

jadi alternatif dengan memperhatikan

prinsip kemitraan yang berkeadilan.

Pelaksanaannya dapat ditindaklan-

juti dengan pembiayaan dan pem-

bangunan yang tetap mengedepankan

keberpihakan dalam rangka mening-

katkan kesejahteraan masyarakat. n

Solusi Alternatif Membangun Hunian

Fasilitas Disabilitas di Wisma atlet Kemayoran

Dokumentasi Ditjen Penyediaan Perumahan

34


35


Edukasi Sejarah dan Istilah Perumahan

BELAJAR mengenai sejarah

tentang perkembangan pe-

rumahan rakyat di Indone-

sia ternyata bisa diakses

dengan mudah. Kementerian Peker-


(PUPR) telah meluncurkan Buku Seja-

rah Perumahan: Jejak Langkah Hu-

nian Layak Indonesia dalam kegiatan

Sarasehan Perumahan di Kementerian

PUPR, Jakarta, akhir Agustus lalu.

Di saat bersamaan, Kementerian

PUPR juga meluncurkan Kamus

Istilah Perumahan agar publik bisa

mengerti beragam istilah mengenai

perumahan. Peluncuran kedua buku

itu merupakan rangkaian Hari Peru-

mahan Nasional (Hapernas) yang di-

peringati setiap 25 Agustus.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljo-

no menjelaskan kegiatan itu untuk

memberikan pemahaman nilai-nilai

sejarah perumahan sekaligus men-

dapatkan masukan mengenai pe-

laksanaan pembangunan perumahan

di Indonesia, “Buku ini dapat membe-

rikan gambaran mengenai perjalanan

tapak tilas perkembangan perumahan

serta pemahaman istilah-istilah spe-

sifik mengenai sektor perumahan,”

paparnya di Auditorium Kementerian

PUPR, akhir Agustus lalu.

Di sisi lain, ia memaknai acara

tersebut sebagai ajang nostalgia se-

kaligus evaluasi pembangunan pe-

rumahan serta pengurangan kesen-

jangan pasokan (backlog) hunian di

Indonesia. Ia bercerita, progres pem-

bangunan perumahan hingga kini

telah mencapai kinerja yang semakin

baik. “Sejak 2015-2018, pemerintah

telah berhasil membangun sebanyak

3,54 juta unit, sedangkan tahun ini

kita menargetkan pembangunan PSR

edukasi Sejarah dan Istilah PerumahanBuku Sejarah berisikan tapak tilas pembangunan perumahan di Indonesia, sedangkan Kamus Istilah Perumahan memberikan arti kata atau frasa mengenai perumahan.


Peluncuran Buku Kamus Istilah Perumahan

36


Galeri Foto saat Pameran Buku Kamus Istilah Perumahan

(Program Satu Juta Rumah) sebanyak

1,25 juta unit,” imbuhnya.

Menteri Basuki menyadari pem-

bangunan rumah layak huni dengan

harga terjangkau bagi rakyat bukanlah

perkara yang mudah. Ia pun mengisah-

kan tentang Bung Hatta (Moh. Hatta,

Wakil Presiden RI yang pertama) yang

pernah menyampaikan tentang penye-

diaan rumah rakyat tidak mungkin bisa

dilaksanakan kurang dari 50 tahun.

Karena itu, ia berharap sarasehan

tersebut menjadi momentum bagi

para pemangku kepentingan (stakehol-

der) untuk saling mendukung dalam

penyelesaian masalah perumahan yang

belum teratasi. Persoalan itu menyang-

kut kesenjangan pasokan (backlog) pe-

rumahan yang saat ini angkanya masih

sekitar 7,6 juta unit.

Dalam kegiatan sarasehan ini me-

nampilkan pembicara, mulai dari

mantan menteri perumahan, asosi-

asi perumahan, pengamat perkotaan

dan generasi muda. Beberapa tokoh

narasumber antara lain, Siswono Yudo

Husodo (Menteri Perumahan Rak-

yat Periode 1988-1993), Akbar Tanjung

(Menteri Perumahan Rakyat Periode

1993-1998), Suharso Monoarfa (Menteri

Perumahan Rakyat Periode 2009-2011).

Siswono Yudo Husodo mengata-

kan tantangan sektor perumahan

pada zaman dulu dengan sekarang

berbeda. Masyarakat memiliki kecen-

derungan berbeda dalam memaknai

arti kepemilikan rumah. Namun

keterjangkauan daya beli masyarakat

untuk dapat memiliki rumah menjadi

masalah yang tetap terjadi dari zaman

dulu hingga sekarang. “Menurut saya,

yang belum terselesaikan sampai hari

ini adalah perlu ditekankan kembali

lagi pentingnya standarisasi bangunan

sehingga dapat memberikan jaminan

kepada konsumen,“ ujar Siswono.

Menteri Perumahan Rakyat (2009-

2011) Suharso Monoarfa menuturkan

program penyediaan perumahan ke-

depan bisa dikembangkan dengan

menilik kembali karakter Bangsa

Indonesia yang mengedepankan go-

tong royong. “Jadi tidak hanya saja

bertumpu pada peningkatan Pro-

gram Sejuta Rumah, akan tetapi juga

dikembangkan lebih mengandalkan

keswadayaan dan peran komunitas,

sehingga perumahan dapat dikem-

bangkan lebih harmonis tetapi harus

juga lebih berbasis kinerja dan per-

forma,” tutur dia.

Mudah Dipahami Direktur Jenderal Penyediaan Pe-

rumahan Khalawi Abdul Hamid men-

jelaskan, Buku Sejarah Perumahan

menampilkan perkembangan kebi-

jakan perumahan nasional. Buku ter-

sebut menceritakan dua masa kebi-

jakan. Di era pra-kemerdekaan, masih

terbatas pada penyediaan perumahan

untuk pegawai negeri, rumah sewa,

dan perbaikan lingkungan. Kemu-

dian, di awal kemerdekaan mulai

mengembangkan struktur organisasi

yang dikembangkan dari masa pen-

jajahan Jepang dan Belanda.

Khalawi menilai buku sejarah ter-

sebut sangat bermanfaat untuk me-

nentukan arah pembangunan peru-

mahan bagi masyarakat ke depan.

Apalagi, pemerintah saat ini juga

memiliki Program Satu Juta Rumah

untuk meningkatkan pembangunan

perumahan bagi masyarakat. “Kami

harap seluruh pemangku kepentingan

bidang perumahan bisa memanfaat-

kan buku ini dengan sebaik-baiknya,”

imbuh dia.

Adapun Buku Kamus Istilah Peru-

mahan menampilkan kata maupun

frasa spesifik mengenai istilah yang

sering digunakan dalam sektor peru-

mahan di Indonesia. Tujuannya un-

tuk memberikan pemahaman kosa

kata tentang perumahan agar dapat

dipahami semua kalangan dan tidak

terjadi perbedaan tafsir.

Masyarakat awam yang ingin me-

mahami istilah-istilah tertentu dapat

mencarinya secara instan melalui

buku kamus ini. Misalnya, pengertian

rusun yang masih beragam. Khalawi

mengatakan, banyak orang yang ber-

pendapat bahwa apartemen dan kon-

dominium bukan rusun, padahal kata

itu memiliki pengertian yang sama.

“Makanya, Kamus ini akan kami se-

barluaskan kepada masyarakat luas.

Jadi mereka bisa mendapatkan gam-

baran dan pemahaman yang benar,”

pungkasnya. n


37


38



MEMILIKI rumah di usia

muda tentu menjadi sa-

lah satu impian utama

kalangan milenial. Na-

mun mimpi itu bisa menjadi kenya-

taan. Apalagi, Kementerian Peker-


(PUPR) tengah menyiapkan skema

penyediaan rumah bagi generasi

milenial dalam bentuk Kredit Peru-

mahan Rakyat (KPR) khusus untuk

generasi milenial.

Dirjen Penyediaan Perumahan

Khalawi Abdul Hamid mengatakan

program ini direncanakan bukan

tanpa alasan dan kajian. Saat ini di-

perkirakan ada 81 juta orang dari

generasi milenial yang belum memi-

liki rumah. Jumlah itu setara 31 persen

populasi di Indonesia. Mereka adalah

generasi dengan kelahiran di era 1980

sampai awal tahun 2.000-an. “Ini

menjadi pasar potensial perumahan,”

ujar Khalawi di Kementerian PUPR,

beberapa hari lalu.

Ia menerangkan, salah satu penye-

bab kalangan milenial sulit hingga

menunda untuk memiliki rumah

adalah karena harga rumah yang

terus naik. Berdasarkan hasil riset

Ditjen Penyediaan Perumahan, gene-

rasi muda ini mengutamakan rumah

layak huni berkualitas berupa aparte-

men atau hunian sewa di pusat kota.

Hunian tersebut pada umumnya ter-

integrasi dengan simpul transportasi

umum dan memiliki kemudahan da-

lam akses internet.

Kondisi itu menjadi indikator bagi

Hunian TerjangkauBagi Generasi MilenialPemerintah berencana untuk menyediakan rumah bagi kalangan milenial. Skema sedang disiapkan.

Oleh: Tim Kiprah

Peresmian Rusunawa Universitas Pekalongan, Jateng

39


40



Menteri PUPR dan generasi milenial

Kementerian PUPR untuk menye-

diakan rumah bagi generasi milenial,

khususnya yang tertarik dengan ben-

tuk rumah vertikal maupun rumah

sederhana bersubsidi. “Makanya, ini

lagi digodok dan tunggu waktu yang

tepat karena jumlah generasi milenial

sangat tinggi sekali, harus dipikir-

kan,” imbuh dia.

Perumahan bagi generasi milenial

tergabung melalui Program Satu Juta

Rumah (PSR). Skema KPR untuk ru-

mah subsidi, rusun, sewa sampai ru-

mah singgah yang diperuntukkan

generasi milenial ini masih dalam ta-

hap kajian.

Ada tiga klaster milenial yang ma-

suk pembahasan. Klaster pertama

adalah milenial pemula yang berusia

25-29 tahun, baru bekerja atau masih

mencari pekerjaan, dan belum meni-

kah. Klaster kedua meliputi milenial

berkembang dengan usia 30-35 tahun

dan sudah berkeluarga. Klaster ketiga

yaitu milenial berusia di atas 35 tahun

yang sudah memiliki pekerjaan tetap

dan kemajuan finansial.

Klaster pertama akan disiapkan ru-

mah sewa vertikal yang dekat dengan

simpul transportasi. Klaster kedua be-

rupa hunian tipe 36 dengan 2 kamar

tidur. “Kalau klaster ketiga, silakan

beli sendiri menyesuaikan dengan

selera dan gajinya,” kata Khalawi.

Untuk menyiapkan rumah layak

huni bagi generasi milenial, Kemen-

terian PUPR mengajak pemerintah

daerah, BUMN, dan pihak swasta un-

tuk ikut ambil peran. Salah satunya

adalah lewat skema Kerjasama Peme-

rintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Khalawi menjelaskan, pem-

bangunan perumahan ini bisa meng-

gunakan tanah negara maupun la-

han milik pemerintah daerah. Untuk

pembiayaan investasi melalui KPBU,

akan dilakukan melalui pendekatan

pembangunan berkonsep mixed-use

di kawasan yang dekat dengan sim-

pul transportasi seperti stasiun dan

terminal. Hal ini merupakan sinergi

BUMN dengan pemerintah sebagai

embrio penerapan Transit Oriented

Development (TOD) di Indonesia.

Menurut dia, generasi milenial

dikenal memiliki mobilitas yang

tinggi. Karena itu, sinergi antara Ke-

menterian PUPR dengan BUMN da-

lam mewujudkan TOD merupakan

bukti komitmen pemerintah dalam

menyediakan perumahan yang sesuai

dengan kebutuhan generasi milenial.

Keberadaan TOD yang terintegrasi

ataupun dekat dengan moda trans-

portasi seperti KRL akan semakin

mempermudah mobilitas para gene-

41


Hunian Terjangkau Bagi Generasi Milenial

rasi milenial dalam beraktivitas.

Adapun bangunan TOD itu ada

yang bersubsidi meskipun jumlah-

nya terbatas. “Bagi mereka yang i-

ngin tinggal di TOD maupun rumah

bersubsidi dapat memanfaatkan KPR

bersubsidi dengan skema FLPP (Fasi-

litas Likuiditas Pembiayaan Peru-

mahan),” ujar dia.

Permudah Akses Rencana itu mendapat respon po-

sitif beberapa kalangan muda. Hanna

Pratiwi misalnya, mengaku sulitnya

memiliki rumah di kota sekarang ini.

Salah satu kendalanya adalah biaya

uang muka KPR yang tinggi. De-

ngan gaji yang kisaran Rp4 jutaan,

tidak mudah untuk menyicil rumah

yang rata-rata harganya sudah di atas

Rp500 juta. Kalaupun ada yang masih

murah, mungkin letaknya jauh dari

tempat kerjanya di kawasan Cawang,

Jakarta Timur.

Pengeluaran selama sebulan sudah

mencapai lebih dari setengah gajinya.

Itu sudah termasuk sewa kos, ongkos

transportasi, hingga pengeluaran ru-

tin harian untuk konsumsi. “Palingan

kalaupun sisa sekitar Rp750 ribuan.

Itu sudah maksimal,” urai pegawai

swasta berusia 25 tahun tersebut.

Lantaran merasa sulit untuk men-

cicil kredit rumah, Hanna lebih terta-

rik membeli barang-barang konsum-

tif seperti baju, sepatu, smartphone

hingga laptop dan lainnya. “Mau

banget bisa punya rumah atau tinggal

yang dekat dengan kantor, biar le-

bih hemat ongkosnya (transportasi).

Kalau memang pemerintah punya

program itu (rumah untuk milenial),

senang dong karena bisa jadi aset un-

tuk masa depan,” celetuknya.

Direktur Rumah Umum dan

Komersial Direktorat Jenderal Pe-

nyediaan Perumahan Kementerian

PUPR, M Yusuf Hariagung, menyata-

kan pemerintah akan mempermudah

akses informasi perumahan untuk

para generasi milenial. Salah satu-

nya dengan menggelar pameran pe-

rumahan rakyat, akhir Agustus lalu.

“Agar generasi milenial bisa menge-

tahui seberapa besar kinerja Kemen-

terian PUPR dalam pelaksanaan pe-

nyediaan perumahan. Mereka yang

jumlahnya sekitar 35 persen dari jum-

lah penduduk di Indonesia ini diha-

rapkan dapat mudah memperoleh

informasi terkait penyediaan peru-

mahan,” ujar Yusuf.

Gelaran itu juga sekaligus menyi-

nergikan program–program penye-

diaan perumahan bersama pemangku

kepentingan yang ada, seperti para

pengembang perumahan dan per-

bankan. Ada sekitar 18 pengembang

dan 6 bank yang ikut berpartisipasi

dalam pameran tersebut, yakni Bank

BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank

BNI, Bank BTN Syariah, Bank BRI

Syariah dan Bank BJB yang ikut ber-

pastisipasi dalam pameran ini.

Setiap bank membawa tiga pen-

gembang untuk memasarkan pem-

bangunan rumahnya. Para pengem-

bang yang mengikuti pamaren ini

berasal dari wilayah Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

“Jadi lokasi perumahannya aksesnya

mudah dan terjangkau dengan Ja-

karta dan bisa dilalui moda transpor-

tasi,” pungkasnya. n

Pameran Perumahan Rakyat dan Festival Kuliner

Presiden Joko Widodo saat peletakan batu pertama rumahuntuk Komunitas Persatuan Pencukur Rambut Garut

42


SUMATERA Selatan memang sudah

lama menggagas pembangunan 3.000

unit rumah murah untuk anggota TNI,

Polri maupun ASN. Harganya sekitar

Rp130 juta per unit. Untuk merealisasi-

kan rumah murah itu, Pemprov bersama

Kodam II/Sriwijaya dan Kepolisian Dae-

rah (Polda) Sumsel menggandeng PT

Cipta Arsigriya selaku pengembang pro-

yek. Pembangunannya di lahan seluas

50 hektare yang berlokasi di Kecamatan

Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.

Menurut saya, langkah ini men-

jadi solusi untuk para pegawai, prajurit

TNI, dan anggota Polri untuk memiliki

rumah dengan harga murah. Tidak ada

pembatasan karier atau jabatan untuk

memiliki rumah murah tersebut asal

berlatar belakang TNI, Polri dan ASN.

Karena kita juga peduli terhadap ke-

sejahteraan mereka yang masih belum

memiliki rumah sendiri.

Maka dari itu, proyek ini nantinya

menggunakan skema fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan (FLPP). Ini se-

benarnya rumah murah tapi tidak mura-

han. Walaupun harganya berkisar Rp130

juta dengan fasilitas yang sangat baik ter-

masuk airnya sudah PAM, listrik sudah

ada dan dilengkapi rumah ibadah.

Ini memang sebagai peran daerah

membantu Kementerian PUPR lewat

Program Satu Juta Rumah. Makanya

kami pun sudah meminta perbankan

dapat mempermudah proses kepemi-

likan rumah murah itu. Karena kalau

mau program ini berhasil, tentu ha-

rus ada sinergi yang baik antara pusat,

daerah, dan pihak lain seperti pengem-

bang, perbankan, dan lainnya. n

Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan

Rumah Murah untuk ASN

LAPoRAN UTAMA | INovASI BARU

PARA pengembang yang tergabung da-

lam asosiasi REI siap mendukung pe-

merintah dalam pelaksanaan Program

Satu Juta Rumah dalam rangka meme-

nuhi kebutuhan perumahan di berba-

gai daerah. Termasuk program yang

dilaksanakan oleh pemerintah di masa

yang akan datang.

Kami berharap subsidi rumah bagi


(MBR) terus bisa meningkat. Selama ini

REI sebagai asosiasi pengembang telah

berkontribusi dalam Program Sejuta Ru-

mah dengan membangun sekitar 400

ribu unit rumah selama kurun waktu

2015-2018.

Dalam hal ini, REI berharap ke de-

regulasi, perizinan, sistem perbankan

atau pembiayaan, dan segi perdagangan.

Rumah itu bukan sekedar komodi-

tas atau barang yang diperjualbelikan

semata, namun merupakan barang yang

harus dibentuk menjadi sebuah komuni-

tas lingkungan dan sosial. n

Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum Real Estate Indonesia

Siap Sukseskan Sejuta Rumah

pan kerjasama antara swasta dengan Pe-

merintah dalam program penyediaan pe-

rumahan lebih ditingkatkan, termasuk

mempertajam tujuh pilar kebijakan

pemerintah yang dapat mempengaruhi

industri perumahan yakni tata ruang,

pertanahan, infrastruktur pendukung,

43


Apa Kata Mereka

PEMERINTAH melalui Kementerian PUPR mencanangkan program sejuta rumah, khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal MBR. Program tersebut merupakan langkah yang baik. Apa-lagi masih banyak orang yang sampai saat ini belum memiliki rumah. Bah-kan, mereka tinggal di rumah yang justru tidak layak atau cenderung tinggal di kawasan kumuh.

Sejuta Rumah tentu harus di-dukung. Bank Jatim pun sudah me-nyatakan komitmen untuk ikut menyukseskan program tersebut. Karena itulah, tahun lalu Bank Jatim telah ditunjuk sebagai pilot project Pe-ningkatan Kapasitas Penyaluran KPR Bersubsidi oleh Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penunjukan ini jelas menjadi mo-tivasi tersendiri bagi Bank Jatim da-lam menyukseskan Program Sejuta Rumah untuk MBR. Bank Jatim op-

timistis bisa membantu menjalankan program tersebut.

Sejauh ini potensi KPR di Jatim sangat bagus. Target Bank Jatim ada-lah penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Sejahtera yang menjadi salah satu penunjang program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh peme-rintah.

Kebutuhan rumah merupakan hak setiap warga, Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun berkewajiban memberikan ke-mudahan khususnya bagi MBR di Jawa Timur. Kemudahan ini juga me-rupakan komitmen Bank Jatim dalam mendukung konsep ‘Cetar’ yang men-jadi program Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. n

Ferdian Timur Satyagraha, Plt. Dirut Bank Jatim

Komitmen melalui KPR Bersubsidi

PROGRAM Sejuta Rumah memiliki

tujuan yang baik. Karena itu Asosiasi

Perumahan dan Permukiman Seluruh

Indonesia (Apersi) mendukung langkah

yang dijalankan pemerintah tersebut.

Hanya saja, Apersi berharap jangan

sampai program itu terkatung-katung

dan tidak tercapai targetnya karena du-

kungan kementerian tidak total.

Dua kementerian wajib mendu-

kung yaitu Kementerian Keuangan se-

bagai penyedia anggaran dan Kemen-

terian PUPR sebagai pembuat kebijakan

atau regulasi. Dalam hal ini, Apersi

menilai program bantuan pembiayaan

perumahan berbasis tabungan (BP2BT)

terkesan mendadak sebagai pengganti

fasilitas likuiditas pembiayaan peru-

mahan (FLPP) untuk mendukung Pro-

gram Sejuta Rumah.

Inilah yang sulit diterima para pe-

sidi bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) tidak bisa direalisasikan.

Karena itu, saya berharap pada Pre-

siden atau pemerintah pusat untuk me-

ninjau ulang program BP2BT dan terus

memberlakukan program FLPP dengan

menyediakan banyak anggaran. Atau

kalau pemerintah memaksakan pro-

gram BP2BT, maka harus ada relaksasi

kebijakan sambil menunggu kesiapan

pemerintah daerah serta menyederha-

nakan persyaratan.

Kami tetap mendukung Sejuta Ru-

mah. Tapi bukannya kami anti terha-

dap kebijakan pemerintah. Hanya saja,

pemberlakuan program BP2BT itu

benar-benar menyulitkan pengembang

dalam menjual rumah bersubsidi, juga

menyulitkan masyarakat dalam mem-

beli rumah. Semoga ini dapat jadi per-

timbangan. n

Junaidi Abdillah, Ketua Umum Apersi

Berharap Tinjau Ulang BP2BT di Daerah

ngembang karena tidak mudah diapli-

kasikan di lapangan. Ketidaksiapan pe-

merintah daerah dalam pembangunan

perumahan bersubsidi menjadi salah

satu alasan.

Saya kira tidak semua pemerintah

daerah siap dan memahami penerbitan

sertifikat layak fungsi (SLF). Padahal,

SLF itu penting bagi pengembang yang

menjual, maupun konsumen yang

membeli perumahan. Tanpa SLF, akad

kredit pemilikan rumah (KPR) bersub-

44


Galeri Foto


45

Majalah KIPRah Vol 98 th XIX | Agustus 2019Majalah KIPRah Vol 98 th XIX | Agustus 2019

46


opini

MEMBANGUN infra-

struktur tidaklah semu-

dah yang dibayangkan.

Apalagi di daerah yang

baru tertimpa bencana seperti di

Sentani. Maret lalu, banjir bandang

menimpa wilayah ini. Banyak rumah

sampai fasilitas umum itu yang rusak.

Sebagian warga sampai mengungsi

akibat musibah itu.

Kendati demikian, kami tetap ber-

upaya termasuk meminta bantuan

dari pemerintah provinsi dan pusat

agar menyelesaikan pembangunan

infrastruktur perumahan bagi para

pengungsi, jalan, dan juga fasili-

tas penunjang lainnya. Apalagi pe-

laksanaan PON ke-20 akan diseleng-

garakan tahun depan di Papua.

Kami tentu mengapresiasi atas

langkah cepat pemerintah termasuk

Kementerian PUPR karena tanggap

terhadap dampak dari bencana Sen-

tani. Tentunya ini patut diapresiasi.

Termasuk juga dalam persiapan PON

tahun depan, kami melihat kerja ke-

ras yang ditunjukkan pemerintah.

Mulai dari pembangunan jalan, sta-

dion, dan venue-venue yang masih

disiapkan.

Dalam hal ini Pemkab Jayapura

dengan Pemprov Papua sudah mem-

Menteri Basuki kontrol lokasi banjir di Danau SentaniBupati Jayapura, Mathius Awoitauw

Oleh: Tim Kiprah

Bukan Infrastruktur Saja, Tapi Juga Bangun ekonomi

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura

47


Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura

bahas mendalam mengenai kesiapan

PON. Ada tiga hal utama yaitu infra-

struktur jalan, lalu lintas, dan venue

setiap cabang olah raga. Untuk infra-

struktur, masih disiapkan termasuk

fasilitas pendukung bagi atlet dari

berbagai daerah.

Terlepas dari masalah kerusuhan

di Papua yang terjadi belakangan ini,

diharapkan tidak mengganggu pem-

bangunan infrastruktur di Papua.

Masih banyak yang membutuhkan

sentuhan fasilitas umum seperti ja-

lan, air minum, sanitasi, rumah, dan

lainnya.

Kami pun di Kabupaten Jayapura

bersama seluruh kelompok masya-

rakat sudah sepakat menjaga keda-

maian dan toleransi antarsesama.

Kalau dinamika itu biasa. Makanya

kami sudah sepakat untuk menjaga

daerah ini sebagai zona integritas

kerukunan.

Persoalan yang kini dihadapi ada-

lah status jalan seperti jalan nasional,

provinsi, kabupaten. Karena pada

tingkatan tertentu, itu tidak berjalan

dan jelas sangat mempengaruhi pro-

ses pembangunan.

Maka dari itu, perlu koordinasi

untuk membahas penyelesaian pem-

bangunan agar tahu pihak mana yang

lebih bertanggungjawab. Karena

pembangunan pada akhirnya tidak

cuma infrastrukturnya selesai, tetapi

juga sampai dipikirkan dampak eko-

nominya bagi masyarakat dan dae-

rah. Jadi bangun infrastruktur yang

harus bisa mendukung ekonomi. n

Jembatan Holtekamp, Jayapura

48


MENTERI Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Basuki

Hadimuljono menyam-

paikan ucapan selamat atas Per-

ingatan ke-20 Hari Pelaksanaan Jajak

Pendapat di Dili, Timor Leste, akhir

Agustus kemarin. Hal itu disampai-

kannya sebagai utusan khusus dari

Presiden Joko Widodo saat bertemu

dengan Presiden Timor Leste Fran-

cisco Guterres Lu Olo di Istana Presi-

den, Dili, Timor Leste.

Kunjungan itu melanjutkan agen-

da peresmian Jembatan B.J. Habibie

di Desa Bidau Sant’ana, Dili yang di-

gelar sehari sebelumnya. Jembatan

sepanjang 540 meter, lebar 8 meter

dan 2 jalur itu dibangun oleh Badan

Usaha Milik Negara Timor Leste de-

ngan anggaran sebesar US$ 3,9 juta.

“Ini merupakan kehormatan bagi Pe-

merintah Indonesia dan khususnya

Bapak B.J. Habibie,” kata Menteri Ba-

suki saat memberikan sambutan. Ha-

bibie menurutnya merupakan sosok

negarawan yang dicintai oleh rakyat

Indonesia dan Timor Leste.

Dalam pertemuan itu, Menteri

Basuki juga menyampaikan pesan

Presiden Jokowi agar Indonesia dan

Timor Leste dapat terus mening-

katkan kerjasama di berbagai bidang

pada tahun-tahun mendatang. Ter-

masuk meningkatkan kerjasama eko-

nomi pada kawasan perbatasan, se-

perti Motaain, Motamasin, dan Wini.

“Kami percaya kerjasama antar kedua

negara akan membuat Timor Leste

menjadi negara tangguh di Asia Teng-

gara dan mandiri secara ekonomi

Jalin Kolaborasi dengan Ti mor LIndonesia berkomitmen terus membantu dan bekerjasama dengan Timor Leste, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM.

Oleh: Tim Kiprah/ biro Komunikasi publik, Kementerian pUpr

48 Aktualita

Jembatan Habibie, Timor Leste

49


Jalin Kolaborasi dengan Timor Leste

i mor Lestemaupun politik,” imbuhnya.

Selama tiga tahun terakhir, nilai

perdagangan bilateral Indonesia-Ti-

mor Leste terus stabil di kisaran USD

222 juta hingga USD 229 juta. Kondisi

ini mencerminkan hubungan baik

dari pemerintah kedua negara dalam

kerjasama perdagangan.

Selain perdagangan, hubungan

kerjasama Indonesia dengan Timor

Leste di bidang pembangunan in-

frastruktur juga terjalin erat. Nilai

proyek konstruksi dan konsultasi In-

donesia pada sejumlah proyek infra-

struktur di Timor Leste terus meng-

alami peningkatan.

Kerjasama kedua negara yang te-

lah yang dilaksanakan Kementerian

PUPR antara lain pelatihan rehabili-

tasi dan rekonstruksi konstruksi jalan,

program dan budgeting, dan pelatihan

tenaga teknik operasional untuk ope-

rator buldozer dan alat-alat berat.

Menteri Basuki mengatakan pem-

bangunan infrastruktur fisik sangat

penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Namun perlu didukung oleh sum-

ber daya manusia yang kompeten.

“Indonesia juga ingin mendukung pe-

ngembangan sumber daya manusia Ti-

mor Leste melalui program kerja sama

teknis di berbagai sektor,” ujarnya.

Indonesia dan Timor Leste me-

miliki sejarah yang dekat dan terus

bekerjasama erat bagi kemajuan masa

depan kedua negara. Indonesia men-

jadi mitra pembangunan penting bagi

Timor Leste. Sejak 2010, sejumlah

proyek infrastruktur di negara ter-

sebut dibangun. Melibatkan berba-

gai perusahaan konstruksi Indonesia

baik BUMN maupun swasta nasional.

Adapun pembangunan yang dila-

kukan antara lain pengadaan jaringan

irigasi Raibere, Jembatan Soebada,

Jalan Tibar-Gleno, Comoro Power-

plant, Gedung Perdana Menteri, Ban-

dara Oecusse dan ETO Tower.

Dalam kesempatan tersebut,

Menteri Basuki dan Menteri Peker-

jaan Umum Timor Leste Salvador

Soares dos Reis Pires sepakat mem-

perpanjang kerja sama sebelumnya

yang bakal berakhir Desember 2019.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk

terus membantu dan melakukan ker-

jasama dengan Timor Leste, khusus-

nya dalam pembangunan infrastruk-

tur dan pengembangan kapasitas

SDM,” ujar dia.

Kedatangan Menteri Basuki ke

Timor Leste juga menjadi kesempa-

tannya bernostalgia dengan negeri

berjuluk Bumi Loro Sae itu. “Saya dulu

pernah disini (bertugas di Timor-Ti-

mur), jadi saya kesini bernostalgia dan

bertemu dengan kolega yang sudah

saya anggap sebagai keluarga yakni

Menteri PU Timor Leste,” tuturnya.

Usai pertemuan, Menteri Basuki

dan rombongan berkesempatan me-

ngunjungi Taman Makam Seroja di

Kota Dili guna melihat langsung kon-

disi fisik taman makam pahlawan ter-

sebut yang telah dipugar dan tetap

terpelihara dengan baik dan menjadi

salah satu lambang rekonsiliasi sekali-

gus pengikat hubungan baik persaha-

batan Indonesia dan Timor Leste. n

Menteri Basuki saat Konferensi Pers di Istana Presiden Timor Leste

50


SEBAGAI sumber kehidupan,

air merupakan salah satu ke-

butuhan utama yang harus

terpenuhi. Berbagai upaya

pun dilakukan pemerintah melalui

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) untuk

memudahkan akses masyarakat ter-

hadap sumber air. Mulai dari pem-

bangunan bendungan atau waduk,

embung, jaringan irigasi, hingga sis-

tem penyediaan air minum (SPAM).

Dalam kurun 2015-2018, Kemen-

terian PUPR telah membangun

865.393 hektare (ha) jaringan irigasi

dari target 1 juta ha jaringan irigasi

baru. Tahun ini jumlah itu dipasti-

kan bertambah. Hingga akhir tahun

nanti, jaringan irigasi ditargetkan

bertambah 139.410 ha. Bila teralisasi,

maka total jaringan irigasi yang terba-

ngun seluas 1.004.803 ha, melampaui

target yang ditentukan.


no mengatakan, upaya dalam rangka

mewujudkan ketahanan air. Ada tiga

utama yang dijalankan pemerintah.

Pertama, pembangunan infrastruk-

tur air. Kedua, strategi jangka pan-

jang pengelolaan sumber daya air dan

mengurangi risiko bencana terkait

air. Terakhir, membangun kesadaran

masyarakat terhadap bencana terkait

air, termasuk diantaranya penetapan

Rancangan Undang-Undang sumber

daya air (RUU SDA).

Program pembangunan dan reha-

bilitasi jaringan irigasi merupakan sa-

lah satu program infrastruktur yang

diutamakan. Program itu mengikuti

program sukses lainnya seperti peme-

liharaan jalan nasional, pembangunan

jalan baru, jalan tol, waduk, pelatihan

konstruksi dan sertifikasi konstruksi.

“Pembangunan bendungan, embung,

jaringan irigasi baru dan rehabilitasi

jaringan irigasi eksisting bertujuan

mendukung ketahanan pangan na-

sional,” kata Menteri Basuki, di Ja-

karta, baru-baru ini.

Salah satu jaringan irigasi yang

dikembangkan itu ditangani Balai Be-

sar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera

VIII, Ditjen Sumber Daya Air. Lokasi-

nya berada di Sumatera Selatan dan

sebagian Lampung (potensial), melalui

pembangunan Proyek Irigasi Kome-

ring dengan potensi mengairi lahan se-

luas 124.000 ha. Di Sumatera Selatan,

irigasi seluas 74.000 ha di Kabupaten

Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. dan

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Sementara, di Lampung seluas 50.000

Ha terletak di Kabupaten Way Kanan

dan Tulang Bawang.

Pada kurun 2016-2019, Kemen-

terian PUPR melaksanakan pem-

bangunan Jaringan Irigasi Utama

Bahuga D.I Komering bagian hilir di

Kabupaten OKU Timur dengan luas

6.853 ha. Pekerjaan dibagi menjadi 2

paket yakni Paket I seluas 3.741 ha dan

Paket II seluas 3.112 ha.

BBWS Sumatera VIII juga me-

lakukan perluasan jaringan irigasi

dan peningkatan kapasitas saluran

di Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan di

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera

Selatan. Luasan DI Air Lakitan akan

bertambah 2.590 ha untuk memenuhi

luas layanan 9.697 ha.

Pembangunan D.I. Air Lakitan ini

melanjutkan pengerjaan sebelumnya

yang dilakukan secara bertahap sejak

2006-2016. Selama rentang waktu itu,

luas layanan irigasi berhasil mencapai

7.107 ha.

Kepala BBWS VIII Birendrajana

Kunci Mewujudkan Ketahanan AirTahun ini ditargetkan jaringan irigasi bertambah 139 ribu hektare. Pembangunan bendungan juga dipercepat. Antisipasi menghadapi musim kemarau.

Oleh: Tim Kiprah/ ditjen Sumber daya air/ biro Komunikasi publik, Kementerian pUpr

Aktualita

Perayaan Hari Air Dunia 2019

51


Kunci Mewujudkan Ketahanan Air

mengatakan, Kabupaten Musi Rawas

merupakan daerah potensial untuk

pertanian dan mempunyai potensi

sumber air yang sangat besar karena

dilewati oleh beberapa sungai besar,

antara lain Sungai Air lakitan dan Su-

ngai Kelingi. “Pembangunan ini akan

mengoptimalkan air irigasi dan me-

ngurangi tingkat kehilangan air yang

sampai ke petani,” kata Birendrajana.

Hingga awal Agustus lalu, progres

pengerjaan sudah mencapai 96,6%.

Perluasan tersebut bertujuan un-

tuk menyediakan infrastruktur dan

sarana irigasi yang memadai sehingga

dapat mengairi seluruh luasan areal

irigasi dan terpenuhinya kebutuhan

air irigasi.

Pengerjaan DI Air Lakitan menelan

dana hingga sebesar Rp291,42 miliar

dengan anggaran tahun jamak 2016-

2019. Kontraktor pelaksananya yaitu

PT Waskita Karya dan PT Citra Man-

diri Abadi JO. Lingkup pekerjaannya

antara lain pembangunan saluran pri-

mer sepanjang 3,5 km, saluran sekun-

der 25 km dan tersier 17 km.

Bangun Bendungan Untuk mendukung kedaulatan pa-

ngan dan ketahanan air, Kementerian

PUPR juga terus melanjutkan pem-

bangunan bendungan atau waduk di

berbagai daerah. Ada 65 bendungan

yang menjadi target pembangunan.

Hingga 2018, sebanyak 56 bendungan

dalam tahap konstruksi dan 15 unit di

antaranya sudah selesai. “Tahun ini

sebanyak sembilan bendungan baru

akan dilelang untuk melengkapi 65

bendungan tadi,” kata Direktur Jen-

deral Sumber Daya Air (SDA) Hari

Suprayogi, di Jakarta.

Adapun sembilan bendungan ter-

sebut yakni Bendungan Mbay di NTT,

Jenelata di Sulawesi Selatan, Pelosika

dan Ameroro di Sulawesi Tenggara,

Jragung di Jawa Tengah, Riam Kiwa di

Kalimantan Selatan, Tiro di Nanggroe

Aceh Darussalam, Budong-Budong

di Sulawesi Barat, dan Tiu Suntuk di

Nusa Tenggara Barat.

Kabar baiknya, ada tiga bendungan

lain yang sudah resmi dan dilakukan

pengisian. Tiga Bendungan tersebut

yakni Bendungan Sei Gong di Kota

Batam, Sindangheula di Banten, dan

Passeloreng di Sulawesi Selatan.

Bendungan Sei Gong merupakan

satu dari 49 bendungan baru yang

dibangun Kementerian PUPR dalam

periode 2015-2019. “Ini satu-satunya

estuari dam (bendungan muara) baru

yang dibangun dalam periode ter-

sebut, serta bendungan pertama yang

dibangun oleh pemerintah pusat di

Batam,” ujar Hari.

Bendungan Sei Gong dibangun de-

ngan anggaran APBN senilai Rp238,4

miliar melalui kerja sama (KSO)

kontraktor PT Wijaya Karya (Wika)

dan PT Tusenss Krida Utama. Ben-

dungan ini merupakan tipe urugan

tanah dengan tinggi 12 meter dan me-

miliki luas genangan air 356 Ha.

Bendungan Sindangheula meru-

pakan bendungan multifungsi me-

miliki manfaat besar bagi masyarakat

di Kabupaten Serang maupun Kota

Serang untuk irigasi di Daerah Irigasi

Cibanten seluas 1.000 Ha. Selain itu,

untuk pengendalian banjir daerah hi-

lir Kabupaten Serang dan Kota Serang

dengan kapasitas tampung banjir 1,5

juta m3 dan akan menyuplai air baku

0,8 m3/detik bagi warga Serang.

Untuk Bendungan Paselloreng

memiliki kapasitas tampung 138 juta

m3 memiliki manfaat mengairi lahan

irigasi seluas 7.000 ha dan sebagai

sumber air baku di Kabupaten Wajo

sebesar 305 liter/detik. Selain itu, un-

tuk pembangkit listrik mikrohidro 2,5

MW, konservasi air, pengendali banjir

Sungai Gilireng, serta perikanan air

tawar dan pariwisata. n

Pengendali Banjir Bendung Tirtonadi Solo

Bendung Kamijoro Yogyakarta

52


Upacara 17 Agustus di Kampus Kementerian PUPR

53


Rajut Kebersamaan dalam KemerdekaanRagam kegiatan digelar untuk menyemarakkan momentum peringatan Kemerdekaan RI tahun ini. Mulai dari kompetisi olahraga hingga penghargaan kehormatan bagi insan PUPR.


Rajut Kebersamaan dalam Kemerdekaan

TAK hanya di Istana Merde-

ka, nuansa pakaian adat

tradisional dari berbagai

penjuru Nusantara men-

ghiasi peringatan Kemerdekaan Re-

publik Indonesia ke-74 di Lapangan

Sapta Taruna, Kementerian Peker-


(PUPR), 17 Agustus lalu. Mulai dari

petugas hingga peserta upacara ber-

busana adat daerah sebagai wujud

kebhinekaan dan simbol persatuan

kesatuan.

Sekretaris Jenderal Kementerian

PUPR Anita Firmanti yang mewakili

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

mengatakan, peringatan Kemerde-

kaan Indonesia harus menjadi mo-

mentum untuk terus optimis bahwa

Indonesia akan maju dengan sumber

daya manusia berkarakter, cerdas,

memiliki kompetensi dan berdaya

saing. “Semangat kemerdekaan juga

menjadi etos kerja membangun in-

frastruktur demi mewujudkan In-

donesia yang berdaulat, mandiri, dan

berdaya saing,” kata Anita selaku ins-

pektur upacara yang tampil apik de-

ngan busana adat Gayo dari Provinsi

Aceh.

Selama lima tahun berjalan, berba-

gai infrastruktur telah dibangun dan

memberikan dampak yang nyata bagi

pertumbuhan ekonomi dan pemera-

taan pembangunan. Misalnya, sele-

sainya 15 bendungan yang dibangun

seperti Bendungan Sei Gong, Sindang

Heula, Gondang, Logung, Bajulmati,

Teritip, Raknamo, Rotiklot, Tanju,

Mila, dan lainnya.

Selain itu, beroperasinya beberapa

ruas-ruas tol Trans Jawa dan Trans

54


Sumatera sepanjang 1.461 km yang

bakal ditambah dengan jalan tol baru

hingga akhir 2019. Keberhasilan di

sektor konektivitas itu juga mencakup

pembangunan jalan di wilayah perba-

tasan Papua, Kalimantan dan NTT.

Capaian berikutnya juga ditunjuk-

kan dengan berdirinya tujuh pos lin-

tas batas negara (PLBN) yang megah

dan bercorak tradisional serta dileng-

kapi dengan fasilitas umum seperti

pasar, sekolah, kantor pengelola, dan

sarana umum lainnya.

Di sektor perumahan rakyat, Anita

juga menyebutkan capaian Program

Sejuta Rumah yang diproyeksikan

berhasil menyediakan 4,79 juta unit

rumah hingga akhir 2019. Penye-

diaan rumah rakyat itu untuk mene-

kan tingginya angka backlog dengan

mengalokasikan hunian bagi masya-

rakat berpenghasilan rendah (MBR).

Termasuk juga mendukung pembia-

yaan subsidi rumah melalui skema

pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pem-

biayaan Perumahan (FLPP), dan Sub-

sidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan

Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Kementerian PUPR juga membe-

rikan perhatian besar dalam pem-

bangunan infrastruktur berbasis ma-

syarakat melalui program Padat Karya

Tunai di berbagai daerah. “Tahun ini,

PKT akan memberikan lapangan

kerja bagi 263.646 orang, khususnya

di perdesaan,” kata Anita.

Selain itu, Kementerian PUPR

juga melakukan rehabilitasi dan re-

konstruksi pascabencana gempa di

Sulawesi Tengah. Saat ini proses yang

dilakukan mencakup relokasi pendu-

duk ke hunian tetap yang aman dari

bencana dengan rumah teknologi ta-

han gempa, serta fasilitas sosial eko-

nomi lainnya, seperti pasar, rumah

Aktualita

Stand Up Comedy

Pertandingan Basket

55


sakit, dan sekolah. Termasuk juga

menyelesaikan rehabilitasi dan re-

konstruksi bangunan fasilitas publik

serta rumah masyarakat di sejumlah

daerah terdampak gempa di Nusa

Tenggara Barat (NTB).

Anita menambahkan, tahun ini

Kementerian PUPR juga mendapat

amanah untuk mendukung misi pe-

nguatan SDM. “Termasuk beberapa

penugasan khusus antara lain penye-

diaan fasilitas pendidikan, olahraga

dan pasar, infrastruktur PON XX di

Papua, renovasi Masjid Istiqlal, dan

rencana pemindahan ibu kota ne-

gara,” imbuhnya.

Untuk itu, pembangunan infra-

struktur akan terus dilanjutkan de-

ngan lebih cepat dan diintegrasikan

dengan kawasan-kawasan produksi

rakyat. Pembangunan infrastruktur

juga akan diikuti dengan percepatan

pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang menjadi prioritas peme-

rintah karena merupakan kunci masa

depan Indonesia.

Anita menyampaikan, Menteri Ba-

suki mengajak segenap insan PUPR

harus lebih keras dalam melakukan

percepatan penyelesaian berbagai

tugas dan juga memenuhi ekspek-

tasi masyarakat akan layanan infra-

struktur yang lebih berkualitas. Tugas

mendatang akan lebih menantang

dan rumit. Harapan dan ekspektasi

masyarakat juga semakin tinggi.

Dalam mencapai berbagai target di

atas, ASN kementerian PUPR harus

membekali diri dengan budaya kerja

yang berintegritas, profesional, ber-

orientasi misi, visioner, serta memi-

liki etika akhlakul karimah. “Kita juga

harus memastikan bahwa seluruh

tugas dapat diselesaikan tepat waktu,

tepat sasaran, tepat administratif, dan

Rajut Kebersamaan dalam Kemerdekaan

Tim Basket Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR

Pertunjukan operet

56


Aktualita

tepat mutu,” lanjut dia.

Sejalan dengan itu, Kementerian

PUPR juga mengapresiasi kinerja

insannya yang telah berdedikasi pu-

luhan tahun dengan menganugerah-

kan tanda kehormatan Satyalencana

Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan

30 tahun. Penerima Satyalencana

Karya Satya 30 tahun diberikan ke-

pada Kepala Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah Hadi Suca-

hyono, Staf Ahli Bidang Hubungan

Antar Lembaga Luthfi Annam Ach-

mad, Direktur Pengembangan Penye-

hatan Lingkungan Permukiman Di-

tjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi,

Direktur Pembangunan Ditjen Bina

Marga Achmad Herry Marzuki, Ke-

pala Bagian Umum Sekretaris Balit-

bang Chaidir, Kepala Pusdiklat Jalan,

Perumahan, Permukiman dan Pe-

ngembangan Infrastruktur Wilayah

BPSDM Thomas Setiabudi Aden.

Adapun Penerima Satyalencana

Karya Satya 20 tahun diwakili Inspek-

tur I Bimo Adi Nurshantyasto, Kepala

BWS Sulawesi II Gorontalo Ditjen

SDA Adenan Rasyid. Penerima Satya-

lencana Karya Satya 10 tahun diwakili

oleh Kepala SNVT Penyediaan Peru-

mahan Provinsi Lampung Setditjen

Penyediaan Perumahan Zubaidi,

Kepala Seksi Pemantauan Subdit

Pemantauan dan Evaluasi Direktorat

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruk-

tur Jalan dan Jembatan Ditjen PIPUP

Rika Andriani.

Rajut Kebersamaan Serba-serbi peringatan Kemerde-

kaan RI di Kementerian PUPR diisi de-

ngan berbagai kegiatan. Salah satunya,

Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni)

yang berlangsung pada 5-16 Agustus.

Acara yang berlangsung di halaman

Kementerian PUPR itu dikemas me-

narik dengan sejumlah kegiatan. Ter-

dapat tiga cabang olahraga dalam

kegiatan Porseni Kementerian PUPR

yakni gateball, basket dan futsal. Se-

mentara, untuk lomba seninya antara

lain lomba operet, parade band, dan

stand up comedy, hingga peragaan bu-

sana berbahan daur ulang untuk men-

dukung gerakan ramah lingkungan.

Selain sebagai dari tradisi per-

ingatan Kemerdekaan RI, penye-

lenggaraan Porseni untuk menjaga

kebersamaan dan kekompakan insan

di lingkungan Kementerian PUPR. Di

sisi lain, sekaligus bermanfaat dalam

menjaga kesehatan sehingga diharap-

kan dapat berdampak pada produk-

tivitas kerja yang tinggi. “Persaingan

penting untuk tetap menjaga sema-

ngat dalam beraktivitas tetapi yang

paling penting fair play. Meskipun

tiap unit berkompetisi tapi tetap satu

yaitu Kementerian PUPR,” kata Anita.

Adapun juara umum Porseni ta-

hun ini diraih oleh Direktorat Jende-

ral (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA)

yang berhasil memperoleh 2 emas

dari cabang olah raga futsal putri dan

pentas seni operet, serta 1 perak dari

futsal kategori putra.

Anita juga berpesan, khususnya

kepada generasi milenial untuk tidak

berhenti berkarya. Kementerian PUPR

telah memfasilitasi bagi pegawai yang

ingin menyalurkan bakat atau hobi

seperti dalam bidang olah-raga dan

seni. “Anda mau bermain basket, tenis,

gateball, teater, bernyanyi, kami sedia-

kan sarananya. Tetapi, yang penting

kita harus terus kerja keras, bergerak

cepat dan bertindak tepat. Dengan

semangat olah raga mari kita terus ja-

lankan pekerjaan PUPR yang kedepan

semakin berat,” pungkasnya. n

Ditjen Sumber Daya Air sebagai Juara Umum Porseni PUPR 2019

57



58

Menata Samosir, Si Pulau eksotis di Danau Toba

pelebaran alur kawasan Tano Ponggol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

mengatakan, semula Tano Ponggol

hanya berlebar 25 meter dengan keda-

laman sekitar 3 meter. Pelebaran alur

yang dilakukan menjadi 80 meter

sepanjang 1,2 kilometer. Kedalaman

juga akan menjadi 8 meter. “Karena

kawasan ini nanti akan menjadi jalur

perlintasan kapal pesiar yang menge-

lilingi Pulau Samosir,” kata Menteri

Basuki dalam kunjungannya ke Tano

Ponggol, beberapa pekan lalu.

Saat ini progres pelebaran alur

Tano Ponggol progresnya sudah se-

kitar 74%. Proyek tersebut ditangani

oleh Balai Wilayah Sungai (BWS)

Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air

(SDA). Adapun kontrak pekerjaannya

dimulai Desember 2017 dan akan sele-

sai Desember 2019 dengan total ang-

garan mencapai Rp313 miliar.

Selain pelebaran, pada sisi kiri dan

kanan alur Tano Ponggol nantinya

KEINDAHAN alam Danau

Toba sudah tidak diragukan

lagi. Danau vulkanik terbe-

sar di dunia tersebut masih

menjadi primadona wisata di Suma-

tera Utara. Selain panorama alamnya

yang mempesona, kawasan itu kental

dengan budaya tradisional khas Suku

Batak yang sudah mendunia.

Salah satu daya tarik dari Danau

Toba yaitu Pulau Samosir yang ter-

letak di tengah danau. Pulau ini ter-

nyata juga menyimpan potensi wisata

yang belum banyak dikembangkan.

Demi mendukung wisata di Samosir,

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) mengem-

bangkan beberapa infrastruktur di wi-

layah tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain

Pembangunan Saluran Tano Ponggol di Samosir, Sumut

Potensi Pulau Samosir kian dikembangkan untuk mendukung kawasan wisata Danau Toba. Mulai dari konektivitas jalan, penataan obyek wisata, hingga penyiapan SDM berkualitas.


59


akan menyesuaikan Jembatan Tano

Ponggol agar kapal pesiar dapat lewat

di bawah jembatan. Desain jembatan

tersebut juga akan mengadopsi keari-

fan lokal adat Batak.

Slamet menjelaskan, perkiraan ke-

tinggian ideal jembatan sekitar 8-9

meter dengan panjang total jembatan

mencapai 1 kilometer. Adapun biaya

pengerjaannya sekitar Rp287 miliar.

“Konstruksinya ditargetkan mulai ta-

hun depan,” ujarnya.

Konektivitas Untuk mendukung akses menuju

destinasi wisata, Kementerian PUPR

tengah melakukan preservasi dan pe-

lebaran jalan lingkar Pulau Samosir se-

panjang 145,9 kilometer. Infrastruktur

lainnya yang juga tengah dikerjakan

yakni jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing

Tinggi-Parapat agar memudahkan

perjalanan dari Medan ke Kawasan

Pariwisata Strategis Nasional (KSPN)

akan menggunakan steel sheet pile

untuk menjaga kekuatan tanggul. Se-

telah dilakukan pelebaran, pada sisi

kiri dan kanan juga akan dibangun ja-

lur pedestrian sebagai bagian dari pe-

nataan kawasan sekaligus dukungan

objek wisata di Danau Toba.

Kepala Badan Pengembangan In-

frastruktur Wilayah (BPIW) Kemen-

terian PUPR, Hadi Sucahyono, me-

nyatakan penataan kawasan Tano

Ponggol menggunakan konsep pe-

ngembangan daerah tepian air, baik

itu tepi pantai, sungai ataupun da-

nau yang dikenal dengan waterfront

city untuk wisata air. “Pengembangan

kawasan ini dilakukan secara terpadu

oleh Ditjen Bina Marga dengan mem-

bangun jembatan, SDA melebarkan

alurnya, dan Cipta Karya penataan

kawasannya,” ujar Hadi.

Selain tiga sektor tersebut, Ditjen

Penyediaan Perumahan juga membe-

rikan dukungan lewat program Ban-

tuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) untuk meningkatkan kualitas

rumah-rumah warga yang berada di

kawasan Tano Ponggol. “Jadi hara-

pannya, masyarakat kecil yang ada di

sekitar kawasan ini juga menikmati

hasilnya. Rumah-rumah warga yang

sudah diperbaiki lewat BSPS bisa di-

kembangkan menjadi homestay oleh

masyarakat,” tuturnya.

Direktur Pengembangan Kawasan

Permukiman Ditjen Cipta Karya Di-

diet A. Akhdiat mengatakan, penataan

kawasan waterfront city tersebut akan

dilakukan di lahan seluas 80 hek-

tare dengan alokasi anggaran sebesar

Rp105 miliar. “Pekerjaan konstruksi-

nya akan dimulai pada tahun depan.

Saat ini konsep desainnya telah sele-

sai,” ujarnya.

Kepala BBPJN II Medan Suma-

tera Utara Ditjen Bina Marga, Slamet

Rasidi, mengatakan dengan adanya

pelebaran alur ini maka pihaknya

Pulau Samosir Danau Toba, Sumut

Menata Samosir, Si Pulau Eksotis di Danau Toba


60

Danau Toba.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono

mengatakan, dibangunnya jalan tol

tersebut akan memperbanyak akse-

sabilitas ke Danau Toba. Wisatawan

pun memiliki beragam alternatif jalur

transportasi, mulai dari moda trans-

portasi udara, laut dan darat. “Selama

ini akses utama ke Danau Toba dan

Pulau Samosir dari arah Medan hanya

melalui Parapat dan menyeberang de-

ngan kapal Ferry. Sekarang sudah ma-

kin banyak pilihan,” kata Hadi.

Kini akses transportasi udara kian

lengkap dengan adanya dua bandara

yang siap melayani yakni Kualanamu

dan Silangit. Ditambah lagi dengan

bakal rampungnya jalan tol dari Kuala

Tanjung Medan menuju Parapat. Se-

lain akan mempercepat waktu tem-

puh dari Medan ke Danau Toba, Hadi

menilai, jalan tol ini juga diharapkan

akan memacu pertumbuhan ekonomi

Sumatera Utara, termasuk sektor eko-

nomi Pelabuhan Kuala Tanjung.

Tol Kuala Tanjung-Parapat sepan-

jang 143,5 kilometer tersebut meru-

pakan lanjutan dari jalan Tol Medan-

Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT)

sepanjang 61,72 kilometer yang telah

selesai dan terhubung dengan Tol

Belawan – Medan – Tanjung Morawa

(Belmera).

Pembangunan jalan tol ini ditugas-

kan kepada PT Hutama Karya, bekerja

sama dengan PT Jasa Marga dan anak

perusahaan PT Waskita Karya, yaitu

PT Waskita Toll Road yang mem-

bentuk badan usaha jalan tol yakni

PT Hutama Marga Waksita. Jalur ter-

sebut ditargetkan mulai beroperasi

tahun dengan masa konsesi selama

40 tahun. Total biaya investasi pem-

bangunannya mencapai sekitar Rp13,4

triliun, termasuk untuk biaya kons-

truksi sebesar Rp9,6 triliun.

Pasokan Air Baku Lima buah embung juga dibangun

di Pulau Samosir untuk mendukung

pengembangan KSPN Danau Toba.

Sarana air tersebut ditujukan untuk

menambah pasokan air baku karena

kebutuhannya yang semakin tinggi.

Menteri Basuki kunjungi salah satu pengrajin tenun ulos di Hutaraja, Sumut

61


Direktur Sungai dan Pantai Ditjen

Sumber Daya Air, Jarot Widyoko, me-

ngatakan pembangunan embung un-

tuk menampung air hujan yang turun

sehingga tidak langsung mengalir ke

saluran air seperti selokan. “Air yang

ditampung dapat digunakan untuk

kebutuhan pada musim kemarau atau

irigasi,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS)

Sumatera II, Roy Pardede, mengata-

kan kelima embung tersebut adalah

Embung Aek Natonang, Pea Parsina-

gaan, Pea Rihit, Pea Roba, dan Hairi

Gorat. “Semuanya sudah selesai, ada

yang tahun 2016, 2017, dan yang ter-

akhir 2018 yaitu Embung Pea Parsina-

gaan,” ujar Roy.

Embung Aek Natonang selesai di-

bangun pada 2016 dengan kapasitas

tampung hingga 100.000 meter kubik

dan digunakan untuk mengairi 300

hektare sawah. Embung Hairi Gorat

juga selesai pada 2016. Berkapasi-

tas 30.000 meter kubik, embung ini

mampu mengairi sawah irigasi seluas

150 hektare.

Tahun berikutnya, Embung Pea

Rihit dengan kapasitas tampung men-

capai 35.000 m3 dan mampu mengairi

daerah irigasi seluas 200 hektare. Em-

bung Pea Roba berkapasitas 30.000

m3. Embung yang selesai dibangun

pada 2017 ini dapat dimanfaatkan un-

tuk mengairi 150 hektar sawah irigasi.

Terakhir, Embung Pea Parsinagaan

dengan kapasitas tampung 45.000

meter kubik. Dapat dimanfaatkan un-

tuk mengairi 250 hektare lahan irigasi.

Roy menambahkan, saat ini tengah

melakukan kegiatan studi investigasi

dan desain sebagai upaya untuk me-

nambah embung baru di Samosir. Hal

itu untuk terus mencukupi kebutuhan

air baku perkampungan di daerah pe-

dalaman Pulau Samosir yang juga sa-

ngat membutuhkan air.

“Semuanya ada di masterplan kita,

rencana pengelolaan SDA Toba Samo-

sir. Ini semua sedang disusun. Dari

sana nanti kita tahu seberapa besar

kebutuhannya, di mana lokasinya,

dan nanti kita susun detail desainnya,”

pungkas Roy. n

Salah satu Geopark di sekitar Danau Toba

Kapal Ferry Pulau Samosir, Sumut

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir

Rumah adat Batak di Pulau Samosir, Sumut

Menata Samosir, Si Pulau Eksotis di Danau Toba


62

63


Tambah Dana Wisata Nasional Super Prioritas

Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki

Hadimuljono mengatakan, anggaran

fantastis tersebut dikucurkan untuk

mempercepat pengerjaan infrastruk-

tur penunjang kawasan. “Pariwisata

adalah sektor unggulan yang harus

didukung oleh ketersediaan infra-

struktur,” kata Menteri Basuki, awal

September lalu.

Dia melanjutkan, dengan tersedia-

nya infrastruktur akan meningkatkan

akselerasi pengembangan destinasi

wisata setempat dan memudahkan

wisatawan menuju lokasi wisata. Di

sisi lain, kondisi itu diyakini akan me-

nunjang perekonomian masyarakat di

sekitar kawasan.

Kelima KSPN prioritas tersebut

merupakan bagian dari program Se-

puluh “Bali Baru” yang dikembang-

kan pemerintah untuk meningkatkan

kunjungan wisatawan mancanegara.

Sebab, sektor pariwisata diharapkan

menjadi sektor andalan untuk men-

ANGGARAN pembangunan

infrastruktur di lima Kawa-

san Strategis Pariwisata Na-

sional (KSPN) Super Priori-

tas bakal mendapat tambahan alokasi

pada 2020. Total pagunya mencapai

Rp7,1 triliun. Naik signifikan bila di-

bandingan tahun ini yang hanya berju-

mlah Rp1,7 triliun.

Adapun kelima kawasan wisata

itu meliputi Danau Toba, Borobudur,

Lombok, Labuan Bajo, serta Manado

Bitung–Likupang. Pembangunan in-

frastrukturnya dilakukan secara ber-

tahap yang mencakup aspek konekti-

vitas, sumber daya air, perumahan dan

pemukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan

Kenaikan alokasi anggaran dilakukan untuk mempercepat penataan lima kawasan wisata prioritas nasional. Langkah itu juga diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata.



KSPN Borobudur, Magelang, Jateng


64

65


datangkan devisa, membuka lapangan

kerja, dan meningkatkan pertum-

buhan ekonomi lokal.

Untuk mendukung konektivitas

Danau Toba, Kementerian PUPR me-

lalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina

Marga membangun infrastruktur

Jembatan Tano Pangol di Kabupaten

Samosir sepanjang 1,2 kilometer. Ang-

garannya senilai Rp 297 miliar dengan

masa pelaksanaan 2020-2021.

Selain itu, preservasi dan pelebaran

Jalan Lingkar Samosir dengan total

anggaran sebesar Rp526 miliar. Dana

tersebut digunakan untuk beberapa

pekerjaan, antara lain preservasi jalan

di ruas batas Kabupaten Dairi Dolok

Sanggul – Siborong Borong – Tobasa

– Silimbat – Parapat – Silangit – Ban-

dara Silangit sepanjang 162,74 Km.

Selain itu, jalan batas Provinsi Aceh

– batas Kota Sidikalang Panji – Merek

– Kabupaten Dairi – batas Kabupaten

Samosir dan jalan Kota Sidikalang se-

jauh 85,33 Km.

Kegiatan lainnya yaitu preservasi

dan pelebaran ruas jalan Pangururan

– Ambarita – Tomok – Onan Runggu

sepanjang 76,9 Km, jalan Tele – Pan-

gururan – Nainggolan – Onan Runggu

berjarak 69 Km, jalan Tebing Tinggi –

Pulau Siantar – Parapat sejauh 109,9

Km. Pengerjaan ketiga ruas ini meng-

gunakan skema kontrak tahun jamak

atau multiyears.

Selain itu Ditjen Bina Marga juga

membangun jalan baru yakni ruas

Siantar By Pass, Jalan Silangit Muara,

serta melanjutkan pembangunan ja-

lan Balige By Pass sejauh 1,5 Km dan

pembukaan badan jalan 3 Km. Kemu-

dian, preservasi jalan dan Jembatan

Merek – Batas Kabupaten Dairi –Panji

– batas Kabupaten Simalungun – Sa-

ribu Dolok – Tiga Rungu – Tanjung

Dolok sepanjang 112,37 Km.

Untuk infrastruktur sumber daya

air di kawasan ini, kegiatan yang di-

lakukan berupa pelebaran Alur Tano

Ponggol dari 25 meter menjadi 80 me-

ter dengan panjang 120 meter dengan

anggaran Rp 325 miliar. Di Kawasan

Parapat, bangunan yang dikerjakan

meliputi Gerbang Kawasan dengan

KSPN Labuan Bajo, NTT

KSPN Morotai, Maluku

KSPN Labuan Bajo, NTT

KSPN Morotai, Maluku



66

anggaran Rp 148,2 miliar dan pena-

taan ruang publik Parapat senilai

Rp 50 miliar.

Di KSPN Borobudur, akan dila-

kukan kegiatan berupa penataan

kawasan permukiman Borobudur

dengan membangun Gerbang Pal-

bapang dan penataan koridor Jalan

Mayor Kusen dengan dana Rp 150

miliar. Kemudian, pembangunan

Gerbang Klangon dan penataan ja-

lan Klaben, Gerbang Wisata Boro-

budur serta Penataan parkir, Drop

Off dan Koridor pedagang Kaki

Lima di kawasan Candi Mendut

mendapat alokasi Rp 70 miliar.

Adapun untuk KSPN Lombok

akan dilakukan pembangunan Ja-

lan Bandara Internasional Lombok

(BIL) – Kuta Mandalika dengan

panjang 17 kilometer dan lebar 25

meter dengan anggaran Rp 1,45

triliun. Berikutnya pembangunan

Promenade Rp 20 miliar, pengem-

bangan kawasan Gili sebesar 50

miliar, dan pengembangan Geo-

park Rinjani anggaran Rp 30 miliar.

Untuk KSPN Labuan Bajo, ke-

giatan pada 2020 difokuskan pada

peningkatan jalan dan trotoar ruas

jalan Soekarno Hatta Atas dan ja-

lan Soekarno Hatta Bawah, pena-

taan kawasan Puncak Waringin,

Batu Cermin, Kampung Baru, Bu-

kit Pramuka, serta Kawasan Rinca.

Berikutnya, di KSPN Manado

– Bitung – Likupang, Kemen-

terian PUPR akan menyelesaikan

pembangunan Bendungan Kuwil-

kawangkoan di Kabupaten Mina-

hasa Utara, dan peningkatan Jalan

Akses Likupang. Selain itu, pem-

bangunan Jembatan Bitung – Pu-

lau Lembeh, Jalan Tol Manado–Bi-

tung, penataan Kawasan Bunaken,

penataan Kawasan Pantai Mala-

layang, dan Kawasan Wisata Pantai

PAAL – Likupang. n

67


KSPN Mandalika, Lombok, NTB


68


Selingan

Berpulang ke Sang Ilahi

KEHILANGAN seseorang

yang dikenal dan berjasa

adalah sesuatu yang be-

rat untuk dirasakan setiap

orang. Demikian halnya yang dialami

seluruh jajaran Kementerian Peker-


(PUPR) atas meninggalnya dua tokoh

berjasa terhadap pembangunan in-

frastruktur dan perumahan yakni

Cosmas Batubara dan Suyono Sosro-

darsono.

Pada 8 Agustus lalu, kabar duka da-

tang dari Menteri Muda Perumahan

Rakyat 1978-1988, Cosmas Batubara.

Selang beberapa hari kemudian, ber-

tepatan dengan momen peringatan

Kemerdekaan RI Ke-74, duka datang

dari Menteri Pekerjaan Umum (1983-

1988) Suyono Sosrodarsono yang wa-

fat di usia 93 tahun.

Inspektur Jenderal Kementerian

PUPR Widiarto yang mewakili Men-

teri PUPR Basuki Hadimuljono dan

segenap jajaran Kementerian PUPR,

mengucapkan rasa belasungkawa

yang mendalam atas wafatnya dua

tokoh berjasa tersebut. “Kami semua

mendoakan beliau agar diterima di

sisi-Nya dengan segala amal dan

diampuni dosanya. Keluarga diberi-

kan perlindungan Tuhan Yang Maha

Esa,” kata Widiarto.

Cosmas Batubara meninggalkan

banyak kenangan, baik kebijakan

maupun pemikiran beliau bagi gene-

rasi penerusnya. Meskipun bukan

berlatarbelakang dunia insinyur atau

berkecimpung di infrastruktur, pria

Dedikasi semasa menjabat tetap dikenang dan menjadi sumbangsih berharga bagi pembangunan Indonesia.

Suasana di rumah duka Alm. Cosmas Batubara


69


Berpulang ke Sang Ilahi

kelahiran Sumatera Utara 19 Septem-

ber 1938 tersebut mengaku bersyukur

bisa menjalani amanat sebagai Men-

teri Muda Perumahan Rakyat dengan

baik.

Ia mengaku beruntung dikelilingi

oleh insinyur-insinyur perumahan

yang berbakat. “Saya juga mendapat

briefing dari Menterinya sendiri yakni

Purnomodisi. Selain tentunya materi

dari Pak Suyono yang belakangan

menjadi Menteri PU,” kata Cosmas

dalam wawancaranya untuk Majalah

Kiprah edisi khusus Hari Bakti PU ke-

72 pada 2017.

Ada beragam tantangan peru-

mahan ketika dalam kepemimpinan-

nya seperti penyediaan rumah, fasi-

litas dan sarana lingkungan. Namun,

salah satu yang menjadi masalah kru-

sial adalah ketersediaan air minum.

Untungnya, kata Cosmas, ada banyak

tenaga ahli bidang air yang dimiliki

Kementerian sehingga sangat mem-

bantu menyelesaikan persoalan ter-

sebut. “Persoalan ketersediaan listrik,

air dan jalan itu sangat penting da-

lam persoalan perumahan. Memang

harus menyeluruh saat kita memba-

ngun perumahan,” jelasnya.

Program perumahan menurutnya

bukanlah milik Kementerian Peker-

jaan Umum semata, melainkan salah

satu tugas prioritas pemerintah. Ka-

rena itu, seluruh lembaga, kemen-

terian dan pemerintah daerah harus

mendukung program ini semaksimal

mungkin.

Dedikasi terbaik juga ditunjukkan

Suyono Sosrodarsono. Tokoh kela-

hiran Madiun, Jawa Timur 3 Maret

1926 itu sudah banyak makan asam

garam di dunia teknik. Setelah me-

nyelesaikan pendidikan Teknik Sipil

di Bandung pada 1955, beliau ber-

gabung di Departemen Pekerjaan

Umum dan Tenaga Listrik (PUTL)

dan ditempatkan di Jawatan Peru-

mahan Rakyat. Pada masa itu, pe-

merintah tengah giat membangun

proyek-proyek besar yang hingga

kini masih menjadi ikon kebanggaan

bangsa seperti Gelora Bung Karno

(GBK), Jembatan Semanggi, Gedung

Conefo (sekarang gedung DPR-MPR),

Masjid Istiqlal, Monas dan lainnya.

Suyono mendapatkan keperca-

yaan memegang sejumlah jabatan, di

antaranya Proyek Irigasi di Sumatera

Selatan (1959-1963), Kepala Direk-

torat Tata Bangunan Departemen PU

(1963-1964), Pemimpin Komando Pro-

yek Penanganan Banjir Jakarta (1964-

1966), hingga menjabat Direktur Jen-

deral Pengairan (1966-1982). Semasa

menjadi Dirjen Pengairan, beberapa

bendungan dibangun, antara lain

Bendungan Gajah Mungkur, Selorejo,

dan Karangkates. Kinerja itu mem-

buatnya diangkat sebagai Menteri PU

Kabinet Pembangunan IV (1983–1988)

pada era Presiden Soeharto dan Wakil

Presiden Umar Wirahadikusumah.

Suyono merupakan teladan bagi

para insinyur muda Indonesia. Ia di-

kenal pekerja keras, disiplin, sederha-

na dan lebih suka terjun ke lapangan

hingga tidur dekat proyek infrastruk-

tur yang sedang dikerjakan. Menurut-

nya, lapangan menjadi kesempatan

para insinyur melihat dan terlibat da-

lam penanganan masalah, melaksana-

kan praktek ilmunya yang ada kalanya

tidak sama dengan apa yang dipelajari

secara teori. “Saya juga bekerja sam-

bil belajar, melaksanakan perbaikan

jalan. Belakangan saya semakin me-

mahami seorang insinyur baru dapat

bekerja secara mantap jika pernah be-

kerja di lapangan,” kata Suyono.

Suyono juga mengambil prakarsa

bersama Prof. Ir. Suryono (pada waktu

itu Dekan Fakultas Teknik Univer-

sitas Brawijaya) mendirikan Jurusan

Teknik Pengairan untuk mendapat-

kan tenaga ahli khusus dalam teknik

pengairan. Teknik ini penting dalam

rangka mencapai swa sembada beras

di Indonesia. Dalam bidang keilmuan,

beliau juga terlibat sebagai penyun-

ting beberapa buku teknik utamanya

di bidang hidrologi. n

Prosesi Pemakaman Alm. Suyono Sosrodarsono

Alm. Cosmas Batubara Alm. Suyono Sosrodarsono

Selingan

Merangkul Milenial Peduli Infrastruktur

SELAMA lima tahun terakhir,

pemerintah memprioritas-

kan pembangunan infra-

struktur secara merata di

berbagai wilayah Indonesia. Tidak

hanya di wilayah yang sudah berkem-

bang, lokus pembangunan juga di-

lakukan di daerah terdepan, terluar,

dan tertinggal (3T).

Ragam infrastruktur yang telah di-

bangun. Mulai dari jalan, jembatan,

bendungan, perumahan, penyediaan

air minum, sanitasi, irigasi, dan sara-

na prasarana lainnya. Bahkan, pem-

bangunan tersebut terus dilanjutkan

di periode pemerintahan Joko Wi-

dodo selama lima tahun mendatang

hingga 2024.

Hanya saja, fokus pembangunan

jilid kedua memprioritaskan pada

pengembangan sumber daya manu-

sia (SDM). Salah satu yang menjadi

target prioritasnya yaitu generasi

muda atau populer dikenal milenial.

Apalagi, Indonesia diprediksi akan

mencapai bonus demografi pada 2030

mendatang karena populasi generasi

mudanya yang meningkat pesat.

Sekretaris Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Anita Firmanti me-

nyampaikan, pembangunan infra-

struktur dan SDM adalah dua hal

yang sangat penting dan berkaitan

erat. Untuk menyukseskan rancangan

besar tersebut, dibutuhkan peran dari

kalangan milenial agar ikut terlibat

sebagai pelaku pembangunan.

Anita menilai, pemerintah mem-

Generasi muda memiliki andil penting dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia di masa depan.

Acara Millennial Campaign Infrastructure di Auditorium Kementerian PUPR


70


Merangkul Milenial Peduli Infrastruktur

bangun infrastruktur dengan tu-

juan menjadi salah satu modal bagi

generasi muda ke depan agar bisa

lebih berdaya saing. Mereka diha-

rapkan akan menjadi penentu masa

depan menuju Indonesia Emas di

2045 mendatang. “Selain pemera-

taan pembangunan, ketersediaan

infrastruktur untuk meningkatkan

daya saing. Infrastruktur diharapkan

menjadi tulang punggung ekonomi

nasional,” tutur Anita dalam acara

Millennial Campaign Infrastructure di

Auditorium Kementerian PUPR, Ja-

karta, pertengahan Agustus lalu.

Ia pun mengajak agar kalangan

milenial memiliki militansi tinggi de-

ngan apa yang sedang dikerjakan, ter-

masuk menghadapi tantangan global

di masa mendatang. “Harus keras me-

nempa diri. Kalau tidak, dunia akan

keras kepada kalian. Pintar saja tidak

cukup, tapi harus punya akhlalul kari-

mah,” pesan dia.

Acara Millennial Campaign Infras-

tructure merupakan forum saling ber-

bagi pengetahuan dan pengalaman

dari Kementerian PUPR dan dari

para pelaksana pembangunan infra-

struktur kepada generasi milenial

khususnya kalangan mahasiswa. Per-

helatan selama dua hari itu merupa-

kan bagian dari rangkaian peringatan

Hari Kemerdekaan RI ke-74.

Beberapa narasumber hadir un-

tuk berbagi pengalaman dengan para

mahasiswa. Mereka antara lain Rizki

Dianugraha sebagai Project Manager

Jembatan Holtekamp dan Anggoro

Putro, PPK Prasarana Akuatik sebagai

venue Asian Games 2018 serta per-

wakilan CPNS Kementerian PUPR

Tahun 2017 yang terlibat dalam reha-

bilitasi dan rekonstruksi rumah pas-

cagempa di Lombok 2018.

Rizki Dianugraha misalnya, mem-

bagikan pengalamannya saat terlibat

membangun Jembatan Holtekamp.

Ia mengakui banyak sekali tantangan

yang dihadapi dalam proyek tersebut.

Apalagi, Holtekamp merupakan jem-

batan baja pelengkung pertama yang

diproduksi di PT PAL Surabaya dan

kemudian dibawa ke lokasi pem-

bangunan di Jayapura dengan meng-

gunakan kapal laut. ”Sangat berisiko

tinggi sehingga memerlukan kedisi-

plinan dan ketelitian,” tutur Rizki.

Intan, mahasiswi teknik dari Uni-

versitas Trisakti Jakarta menilai acara

tersebut sangat membuka wawa-

sannya tentang bagaimana pem-

bangunan infrastruktur yang sedang

dibangun di Indonesia. “Ini menjadi

motivasi saya sebagai mahasiswa ju-

rusan teknik yang akan masuk ke

dunia kerja bahwa Indonesia ini ma-

71


Kunjungan Mahasiswa Unversitas Diponegoro ke Kampus Kementerian PUPR

Kunjungan Mahasiswa Unversitas Diponegoro ke Kampus Kementerian PUPR



72


Selingan

sih butuh lebih banyak infrastruktur

yang harus dibangun terutama di Wi-

layah Indonesia Timur,” tuturnya ke-

pada Kiprah di sela-sela acara.

Dalam perhelatan ini, Kementerian

PUPR juga melibatkan mitra kerjanya

dari BUMN untuk kampanye ber-

sama tentang peran generasi muda

dalam keberlanjutan infrastruktur di

masa depan. Beberapa mitra BUMN

itu antara lain PT Nindya Karya,

PT Adhi Karya, PT Bumi Karsa, PT

Brantas Abipraya, PT Hutama Karya,

PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya,

PT Amarta Karya, PT Istaka Karya,

Perum Perumnas, PT Pembangunan

Perumahan, dan PT Jasa Marga. Se-

lain itu, terlibat juga empat mitra

kerja perbankan yang meliputi Bank

Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat

Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan

Bank Tabungan Negara (BTN). Me-

lalui berbagai booth yang ada, gene-

rasi muda berkesempatan langsung

mendapat informasi mengenai pem-

bangunan infrastruktur yang diba-

ngun oleh para BUMN Karya. n


73


Tambah Ilmu melalui Aplikasi SIMANTU

Selingan

Raih Tiga Anugerah Humas Indonesia

BUAH kerja keras ternyata

menghasilkan prestasi ge-

milang. Akhir Agustus

lalu, Kementerian Peker-


(PUPR) kembali mengukir catatan

manis dengan mendulang tiga peng-

hargaan sekaligus dalam Anugerah

Humas Indonesia (AHI) 2019. Perhe-

latan itu diselenggarakan oleh Humas

Indonesia (PR Indonesia Group) di

pelataran Balai Kota Tangerang, Jumat

pekan lalu.

Penghargaan diserahkan oleh

Founder dan CEO PR Indonesia

Group, Asmono Wikan kepada Staf

Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Bu-

daya dan Peran Masyarakat Sudirman

yang mewakili Menteri PUPR Basuki

Hadimuljono.

Penghargaan pertama yang dite-

rima adalah Pemenang AHI 2019 Ka-

tegori Terpopuler di Media Online,

Sub Kategori Kementerian. Anugerah

itu diberikan berdasarkan penilaian

jumlah pemberitaan positif tertinggi

di media daring.

Selanjutnya, penghargaan kedua

yakni Gold Winner dengan Kategori

Pelayanan Informasi Publik, Sub Ka-

tegori Ruang Pelayanan Informasi Pu-

blik Terinovatif. Adapun penghargaan

ketiga yang diberikan adalah Gold

Winner untuk Kategori Pelayanan In-

formasi Publik, Sub Kategori Laporan

Pelayanan Informasi Publik Terinova-

tif.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang

Sosial Budaya dan Peran Masyarakat,

Penghargaan ini memotivasi Kementerian PUPR untuk semakin lebih baik menyebarluaskan informasi mengenai hasil pembangunan infrastruktur kepada masyarakat.

Piagam dan Piala Penghargaan Anugerah Humas Indonesia untuk Kementerian PUPR


74


Raih Tiga Anugerah Humas Indonesia

Sudirman, mengucapkan terima kasih

atas penghargaan yang diberikan oleh

PR Indonesia Group. Penghargaan

ini merupakan kerja bersama seluruh

unit Kementerian PUPR dalam mela-

porkan program dan capaian pem-

bangunan infrastruktur yang dikerja-

kan Kementerian PUPR.

“Kami berterima kasih kepada PR

Indonesia telah melihat dan membe-

rikan apresiasi atas apa yang dilaku-

kan Kementerian PUPR. Penghargaan

ini mendorong kami untuk lebih baik

lagi menyebarluaskan informasi me-

ngenai hasil-hasil pembangunan in-

frastruktur sebagai salah satu bentuk

laporan kepada masyarakat atas ama-

nah yang diberikan kepada Kemen-

terian PUPR,” kata Sudirman.

AHI merupakan ajang peng-

hargaan yang diberikan atas pres-

tasi hasil karya Humas Pemerintah/

Lembaga/BUMN/BUMD/Perguruan

Tinggi Negeri seluruh Indonesia de-

ngan tujuan mendorong semangat

kompetisi positif memperkuat peran

humas pemerintah dalam melakukan

diseminasi informasi terkait program

Pemerintah kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin humas peme-

rintah hanya menjadi tenaga-tenaga

praktikal yang sangat teknis. Sebab

kalau begitu, visi Pemerintah memba-

ngun negeri dikhawatirkan tidak akan

pernah tercapai. Sesuai dengan tema

AHI tahun ini yaitu Sinergi Memba-

ngun Reputasi,” ujar Founder dan CEO

PR Indonesia Group Asmono Wikan.

Penilaian penerima penghargaan

dilakukan melalui dua cara, yakni

pada kategori Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

Terpopuler, Humas Indonesia beker-

jasama dengan Indonesia Indicator

melakukan monitoring terhadap pem-

beritaan dari 3.100 media daring di

Indonesia sepanjang semester I 2019.

Seluruh data yang terkumpul ke-

mudian dianalisis secara kuantitatif

dan real time melalui mesin Intelli-

gence Media Management (IMM) yang

berbasis artificial intelligence. Penen-

tuan pemenang berdasarkan kuanti-

tas ekspos pemberitaan positif.

Untuk penilaian Kategori Pela-

yanan Informasi Publik berdasarkan

hasil penjurian yang terdiri 5 juri yakni

Pakar Public Relations Maria Wong-

sonagoro, Founder & CEO Humas

Indonesia Asmono Wikan, Pakar Ko-

munikasi dan Branding Emilia Bassar,

Ketua Komisi Informasi Pusat periode

2013-2017 John Fresly Hutahayan dan

Vice President International Council

of Design Zinnia Nizar. n

Penghargaan Anugerah Humas 2019 untuk Kementerian PUPR

Penghargaan Anugerah Humas 2019 untuk Kementerian PUPR

75


Selingan

Menteri PUPR Kembali Raih Rekor MURI

SEBUAH catatan tinta emas

berhasil diraih Menteri Pe-

kerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat (PUPR) Basu-

ki Hadimuljono dari Museum Rekor

Indonesia (MURI). Penghargaan pres-

tisius tersebut diberikan atas penca-

paian rekor Kementerian PUPR yang

menyelenggarakan sertifikasi tenaga

kerja konstruksi bagi 16 ribu orang di

Istora Gelora Bung Karno, Maret 2019

lalu.

Penyerahan piagam penghargaan

rekor MURI diterima Direktur Jen-

deral Bina Konstruksi Kementerian

PUPR Syarif Burhanuddin di Kantor

Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Ja-

karta, Ditjen Bina Konstruksi Kemen-

terian PUPR, awal Agustus lalu. Pen-

capaian itu menjadi rekor MURI yang

ketiga kalinya diraih Kementerian

PUPR sejak 2017 untuk sertifikasi te-

naga konstruksi terbanyak.

Pada 2017, Menteri Basuki men-

dapat dua kali penghargaan serupa.

Tepatnya pada Agustus 2017 atas

pelaksanaan percepatan sertifikasi

sebanyak 3.250 orang. Dua bulan

berikutnya, penghargaan atas pe-

laksanaan sertifikasi 9.700 tenaga

kerja konstruksi.

Rekor ketiga tersebut diraih dalam triwarsa terakhir atas sertifikasi tenaga konstruksi yang mencapai 16 ribu orang.

Menteri Basuki bersama peserta Sertifikasi Tenaga Konstruksi


76


Menteri PUPR Kembali Raih Rekor MURI

Adapun tahun ini, sebanyak 16

ribu tenaga konstruksi bersertifikat

itu terdiri dari 13.900 orang tenaga

terampil dan 2.100 orang tenaga ahli.

Berdasarkan latar belakang pendi-

dikan, sebanyak 8 ribu peserta adalah

calon pekerja konstruksi lulusan pen-

didikan formal (SMK, DIII, S1/D4),

sedangkan 8.000 orang lainnya me-

rupakan mereka yang sudah bekerja

di bidang konstruksi.

Menteri Basuki mengatakan, pem-

bangunan infrastruktur menjadi fo-

kus pemerintah yang akan dibarengi

dengan pengembangan sumber daya

manusia (SDM) pada masa kepemim-

pinan Presiden Joko Widodo jilid

kedua, 2019-2024. “Presiden Jokowi

meminta untuk diperbanyak jumlah

tenaga konstruksi yang bersertifikat,

bukan dipercepat. Karena belajar ti-

dak bisa dipercepat,” kata Menteri

Basuki.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi

memang menjadi salah satu prioritas

kerja Kementerian PUPR di bidang

pengembangan SDM dalam beberapa

tahun terakhir. Pada masa lalu, setiap

tahun hanya 200 ribuan tenaga kerja

konstruksi yang disertifikasi. Tahun

ini targetnya meningkat pesat. “Mi-

nimal 512 ribu tenaga kerja konstruksi

bersertifikat,” ujar dia.

Sejauh ini jumlah tenaga kerja

konstruksi yang memiliki sertifikat

memang masih sedikit. Hingga 2018,

jumlah tenaga kerja yang bersertifikat

sebesar 616 ribu orang yang terdiri

atas 419 ribu tenaga kerja terampil

dan 197 ribu tenaga kerja ahli. Angka

itu hanya sekitar 7,4% dari total te-

naga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta

orang.

Sertifikasi ini merupakan program

kerja Kementerian PUPR untuk me-

ningkatkan kualitas dan kompetensi

SDM bidang konstruksi. Hal ini se-

suai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi yang menyatakan kepemi-

likan sertifikat kompetensi kerja me-

rupakan kewajiban bagi para pekerja

konstruksi.

Dalam implementasinya, Program

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja

Konstruksi ini berkolaborasi dengan

pemerintah daerah, Lembaga Pe-

ngembangan Jasa Konstruksi (LPJK),

asosiasi kontraktor dan konsultan,

BUMN, perusahaan kontraktor dan

konsultan, serta perguruan tinggi.

Sertifikasi terdiri dari penyam-

paian materi, praktek lapangan dan

diakhiri dengan uji kompetensi. Se-

jumlah terobosan dilakukan, di an-

taranya melakukan sertifikasi on site

dengan menggunakan mobile training

unit (MTU) dan penggunaan Pela-

tihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak

Jauh atau dikenal dengan Sistem In-

formasi Belajar Intensif Mandiri (SI-

BIMA). n

Menteri Basuki saat acara Sertivikasi Tenaga Konstruksi

Menteri Basuki tinjau Praktik Pekerja Tenaga Konstruksi

77


78


79


Polesan Cantik di Kota LamaSelingan

Polesan Cantik di Kota Lama

KAWASAN Kota Lama Se-

marang (KKLS) mulai terli-

hat apik usai Kementerian

Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan

penataan tahap pertama. Kawasan

tersebut memang dikenal terdapat

banyak bangunan bersejarah dengan

arsitektur bergaya Eropa yang dulu

menjadi pusat perdagangan pada

masa Hindia Belanda.

Hanya saja, kondisinya dalam be-

berapa tahun terakhir tampak kurang

terawat, kusam bahkan menjadi dae-

rah rawan kejahatan karena minim

penerangan saat malam. Setelah revi-

talisasi kawasan selesai, KKLS siap

membuat mata dunia sekali lagi ter-

tuju kepadanya.


no mengatakan, penataan itu dilaku-

kan agar kawasan menjadi lebih rapi,

nyaman, dan bisa menjadi tujuan

wisata. “Selama ini, wisatawan yang

datang ke Semarang lebih banyak

memilih berkunjung ke Candi Boro-

budur atau Pulau Karimunjawa,” kata

Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Setelah dibenahi, kondisi jalan dan

pedestrian di kawasan seluas 22 hek-

tare tersebut sudah tertata rapi meng-

gunakan paving block dan dilengkapi

pembatas. Penataan juga mencakup

jaringan utilitas meliputi kabel lis-

trik, fiber optik, telepon, dan pipa

air minum (PDAM) di bawah tanah,

jaringan drainase, dan pembangunan

dua kolam retensi yakni Kolam Berok

dan Bubakan untuk mengurangi ri-

siko genangan.

Pembenahan tahap pertama sudah selesai. Kota Lama Semarang siap menjadi tuan rumah perhelatan pariwisata.

Suasana Kota Tua Semarang, Jateng


Selingan80


Revitalisasi KKLS juga mencakup

pemasangan fasilitas publik di seki-

tar jalan yang sekaligus bisa menjadi

area wisatawan berswafoto. Misalnya,

tempat pengisian daya ponsel yang

dibuat berupa kotak telepon, kursi

taman, tempat sampah, papan infor-

masi, lampu penerangan jalan, dan

halte.

Penataan kawasan tersebut dilaku-

kan Kementerian PUPR melalui Di-

rektorat Jenderal Cipta Karya secara

bertahap sejak Desember 2017 hingga

Juni 2019 dengan kontraktor pelak-

sana PT Brantas Abipraya. Adapun

total anggaran revitalisasi tersebut

mencapai sekitar Rp183 miliar miliar.

Selain mempercantik kawasan,

Menteri Basuki mengungkapkan, pe-

nataan juga bertujuan mewujudkan

kota Semarang menjadi kota pusaka

yang layak huni dan berkelanjutan.

“Nantinya bisa menjadi kawasan

wisata yang mewadahi berbagai ke-

giatan masyarakat, seperti car free day

(CFD), festival seni budaya dan ku-

liner yang akan meningkatkan eko-

nomi lokal,” tambah dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pra-

nowo mengungkapkan sudah ada be-

berapa perhelatan yang akan digelar

dalam waktu dekat untuk mempopu-

lerkan kembali Kota Lama. Salah sa-

tunya gelaran terdekat adalah Festival

Kota Lama Semarang yang diseleng-

garakan pada 12-22 September 2019.

“Seluruh indonesia mencoba

membantu untuk menghidupkan

Kota Lama. Teman-teman luar ne-

geri juga datang untuk membantu.

Ada buku yang diberikan kepada saya

berjudul Kissing Sleeping Beauty Alive.

Buku tentang Kota Lama yang indah

bak gadis cantik yang tertidur. Butuh

banyak pangeran untuk menciumnya

agar dia bisa hidup lagi. Festival ini

adalah festival untuk mencium gadis

cantik yang tidur itu,” ujar Ganjar.

Ada banyak pertunjukan yang akan

ditampilkan pada festival tersebut an-

tara lain seni musik, menari, mem-

baca puisi, kuliner, diskusi mengenai

KKLS yang dulu, sekarang dan kede-

pan. “Saya tunggu anda untuk hadir

dan mari kita hidupkan kota lama.

Terima kasih teman-teman yang su-

dah membantu,” kata Ganjar.

Untuk menjaga kebersihan dan

kenyamanan KKLS, Ganjar menghim-

bau agar para pengunjung membuang

sampah pada tempat yang telah terse-

dia, tidak melakukan aksi vandalisme

dan pencurian ornamen-ornamen di

sekitar jalan. Selain itu, ia berharap pe-

ngunjung dapat memarkir kendaraan

secara teratur pada area yang sudah

ditentukan. Sebab, KKLS didesain ti-

dak ada kendaraan yang parkir di ping-

gir jalan baik roda 2 maupun roda 4

agar mencegah terjadinya kemacetan

karena tingginya volume lalu lintas

yang melewati KKLS. n

Suasana Kota Tua Semarang, Jateng

81


82


Stadion Manahan Solo Segera Rampung

Dalam pembangunan stadion ter-

sebut, Menteri Basuki menugaskan

Ditjen Cipta Karya berkoordinasi de-

ngan Pemerintah Kota Solo untuk

memantau progres perampungan-

nya. Adapun kontraktor pelaksananya

yaitu PT Adhi Karya dan PT Penta

Rekayasa dengan Kerjasama Operasi

(KSO).

Pengerjaan seluruh area stadion

menelan dana negara (APBN) sebe-

sar Rp301,33 miliar. Stadion yang di-

lengkapi dengan fasilitas berstandar

FIFA itu memiliki kapasitas tampung

20.000 penonton dengan sistem kursi

tunggal (single seat). Pembangunan

RENOVASI Stadion Manahan

di Kota Solo, Jawa Tengah

sebentar lagi akan selesai.

Pengerjaan konstruksi yang

dimulai sejak Agustus 2018 lalu, kini

progresnya sudah mencapai 96%. Kami

targetkan bisa rampung sesuai jadwal

di bulan September 2019,” kata Men-

teri PUPR Basuki Hadimuljono, pekan

lalu.

Stadion Manahan Solo, Jateng

Konstruksinya sudah memasuki tahap akhir. Ditargetkan selesai pada akhir September 2019.


83


kan kualitas penerangan hingga 1.500

lux.

Keunggulan lain dari Stadion

Manahan ini tampak dari papan skor

elektronik berukuran besar. Ruang

ganti pemain juga dilengkapi ko-

lam berendam air panas untuk ma-

sing-masing tim.

Menteri Basuki berharap pem-

bangunan Stadion Manahan yang

tribun penonton juga akan dihiasi

motif batik Kawung sebagai ciri khas

budaya Solo.

Pembangunan stadion ditujukan

agar menjadi arena perhelatan olahra-

ga berskala nasional dan internasio-

nal. Karena itu, kualitas stadion juga

ditingkatkan. Misalnya, rumput la-

pangan sepakbola yang menggunakan

jenis Zoysia Japonica, sama dengan

yang digunakan di Stadion Gelora

Bung Karno karena memiliki keung-

gulan lebih hijau dan berakar kuat.

Selain itu, stadion didukung drai-

nase lapangan yang baik agar mes-

kipun hujan, tidak terjadi genangan

pada saat pertandingan. Meski demi-

kian, penyelesaian bangunan secara

keseluruhan termasuk lansekap dan

drainase diperkirakan baru akan se-

lesai seluruhnya pada akhir tahun ini.

Selanjutnya pada bagian atap sta-

dion juga dibuat mengelilingi area

duduk sehingga membuat penonton

aman dari hujan maupun cuaca panas.

Untuk pencahayaan akan mengguna-


Stadion Manahan Segera Solo Rampung


84


baru ini akan menjadi ikon baru Kota

Solo. Di sisi lain, ikut meningkatkan

prestasi olahraga lokal Solo, termasuk

di tingkat nasional dan internasional.

venue Piala Dunia Stadion Manahan rencananya diu-

sulkan menjadi salah satu venue ke-

juaraan sepak bola Piala Dunia U-20

pada 2021. Sekretaris Jenderal Persa-

tuan Sepak Bola Seluruh Indonesia

(PSSI) Ratu Tisha Destria mengata-

kan, ada tiga pihak yaitu PSSI, FIFA,

dan Pemda setempat yang akan ber-

peran menawarkan stadion menjadi

venue Piala Dunia U-20 tersebut.

Selain kondisi fisik stadion sebagai

venue utama, kelengkapan lapangan

pendukung untuk latihan tim-tim du-

nia juga harus disiapkan. “Kita akan

kerja bersama-sama untuk fasilitas-

nya,” kata Tisha.

Arena lain yang diusulkan yaitu

Stadion Gelora Bung Karno (GBK),

Wibawa Mukti Bekasi, Patriot Can-

drabhaga Bekasi, Si Jalak Harupat

Bandung, dan Pakansari Bogor. Ke-

lima stadion itu sudah digunakan

untuk Asian Games 2018. Tiga sta-

dion lainnya Manahan Solo, Kapten

I Wayan Dipta di Gianyar Bali, dan

Mandala Kridha Yogyakarta.

Wali Kota Surakarta FX Rudiatmo

mengatakan, Stadion Manahan su-

dah sesuai standar FIFA. Tinggal

melengkapi lima stadion untuk men-

dukung latihan tim, ruang ganti pa-

kaian, dan toilet. Kelima lapangan

itu yang disiapkan adalah Stadion

Sriwedari, Kotabarat, Banyunyar,

Sriwaru, dan Karangasem atau Sum-

ber. “Nantinya rumput, fasilitas ru-

ang ganti dan toilet akan dibenahi

seperti standar FIFA. Kita siap men-

dukung suksesnya Piala Dunia U-20,”

kata Rudiatmo optimis.

Ia berharap nantinya suporter bisa

ikut merawat stadion dengan tidak

melakukan vandalism seperti men-

coret atau merusak fasilitas stadion.

“Jangan berdiri atau joget di atas kursi

nanti sempal kabeh (rusak semua),”

pesannya. nStadion Manahan Solo, Jateng

85


86


Sei Gong Mulai Beroperasi dari Badan Pengelola (BP) Batam dalam

hal proses pembebasan lahan. Total

luas areanya mencapai 3,5 hektare.

Bendungan Sei Gong dibangun

untuk menambah tampungan air di

Kepulauan Riau. Kapasitas waduk ini

diproyeksikan mampu menampung

debit air hingga 11,8 juta meter kubik.

“Mampu memproduksi atau menyu-

plai air baku sebesar 400 liter per detik

yang akan diolah di instalasi pengo-

lahan air di Kota Batam,” urai Hari.

Ia menjelaskan, sebagai bendungan

muara, maka proses selanjutnya se-

telah bendungan terisi penuh akan di-

lakukan desalinasi atau proses menghi-

langkan kadar garam berlebih dalam air

untuk mendapatkan kualitas air tawar

yang baik. Setelah itu, akan dibangun

instalasi pengolahan air lengkap de-

ngan pipa saluran air untuk mendistri-

ALIRAN air terus memenuhi

Bendungan Sei Gong di Ke-

lurahan Sijantung, Keca-

matan Galang, Kota Batam.

Proses pengisian air atau impounding

itu dimulai pada pertengahan Juli me-

nyusul rampungnya konstruksi waduk

yang dibangun sejak 2015 tersebut.

Sei Gong merupakan satu dari 49

bendungan baru yang dibangun peme-

rintah pada periode 2015-2019. Secara

keseluruhan, ada 65 bendungan yang

menjadi target diselesaikan pemerin-

tah. Sebanyak 16 di antaranya merupa-

kan proyek lanjutan. Adapun Sei Gong

adalah satu-satunya bendungan muara

atau estuari dam yang dibangun pada

periode ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya

Air (SDA) Hari Suprayogi menutur-

kan, rampungnya pembangunan ben-

dungan ini tidak terlepas dari bantuan

Bendungan Sei Gong, Batam

Setelah terisi penuh, akan dilakukan proses desalinasi untuk menghilangkan kadar garam sehingga mendapatkan kualitas air tawar yang baik.

Oleh: Tim Kiprah

87


Sei Gong Mulai Beroperasi

busikan air baku.

Hari menuturkan, Bendungan Sei

Gong juga menjadi bendungan pertama

yang dibangun pemerintah pusat di Ba-

tam. Waduk tersebut dibangun dengan

anggaran APBN senilai Rp238,44 miliar

melalui kerjasama (KSO) kontraktor

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT

Tusenss Krida Utama.

Bendungan yang masuk Proyek

Strategis Nasional (PSN) tersebut di-

bangun untuk mengantisipasi pening-

katan kebutuhan air baku yang men-

desak, baik untuk domestik maupun

industri di Kota Batam. Sebab menurut

perkiraan, Kota Batam dalam beberapa

tahun mendatang akan mengalami

defisit air akibat pertumbuhan jum-

lah penduduk. Padahal ketersediaan

air baku juga vital bagi perkembangan

Kota Batam sebagai pusat pertum-

buhan ekonomi di Provinsi Kepulauan

Riau. “Karena itu, penting untuk meng-

optimalkan potensi air yang tersedia,

salah satunya dengan menampung

aliran Sungai Gong. Pastinya Kota Ba-

tam dan sekitarnya akan menikmati

manfaatnya,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah mela-

kukan perencanaan desain untuk pem-

bangunan Bendungan Sei Busung di

Kabupaten Bintan. Jika tidak ada per-

masalahan dalam proses pembebasan

lahannya, bendungan tersebut ditar-

getkan mulai dibangun pada 2021. Sei

Busung diproyeksikan dapat memasok

air baku untuk Kota Batam, Tanjung

Pinang, dan Kabupaten Bintan dengan

kapasitas 4.000 liter per detik. n



88


Kementerian PUPR Siap Jalankan visi Presiden

neksi dengan jaringan irigasi persawa-

han. “Infrastruktur PUPR menjadi

tulang punggung ekonomi nasional.

Nantinya ini juga akan diikuti dengan

mempercepat pembangunan SDM,”

imbuh dia.

Terkait pelaksanaan reformasi

birokrasi, Menteri Basuki menya-

takan bahwa hal tersebut harus

didukung dengan kesiapan Sumber

Daya Manusia (SDM) dari Aparatur

Sipil Negara (ASN) PUPR. Menurut-

nya, reformasi birokrasi merupakan

suatu keharusan untuk mendukung

peningkatan pelayanan publik yang

efektif dan efisien. Reformasi biro-

krasi bertujuan untuk menyederha-

nakan lembaga dan peraturan yang

dinilai tidak efektif, sehingga kece-

patan pelayanan serta perizinan se-

makin baik untuk meningkatkan

iklim investasi di Indonesia.

Ia pun mengingatkan tentang

arahan Presiden Jokowi untuk RAPBN

2020 yakni fokus pada belanja modal

yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini

membutuhkan birokrasi dan institusi

PRESIDEN Joko Widodo kem-

bali terpilih untuk memimpin

Indonesia hingga lima tahun

ke depan. Menapaki masa ke-

pemimpinannya itu, ada lima visi yang

digaungkan untuk pembangunan In-

donesia di periode 2020-2024. Kelima-

nya yaitu pembangunan infrastruktur

yang terus dilanjutkan, memberikan

prioritas pada pembangunan Sumber

Daya Manusia (SDM), mengundang

investasi seluas-luasnya, reformasi

birokrasi, dan menjamin penggunaan

APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki

Hadimuljono mengatakan siap me-

wujudkan visi tersebut. “Karena visi

Kementerian PUPR adalah menjalan-

kan visi Presiden,” tuturnya dalam

acara Rapat Koordinasi Jabatan Pim-

pinan Tinggi Kementerian PUPR di

Bogor, awal Agustus.

Komitmen itu akan diwujudkan

dengan meneruskan pembangunan

infrastruktur yang sudah dibuat dan

mengintegrasikan ke ke pusat-pusat

produksi. Tidak hanya peningkatan

konektivitas seperti jalan tol dan jalan

nasional, tetapi mencakup infrastruk-

tur lainnya. Misalnya bendungan yang

juga harus diteruskan sampai terko-

Menteri Basuki diskusi dengan emil Salim

Komitmen itu dalam rangka mewujudkan lima visi Presiden Jokowi di periode keduanya pada 2019-2024.


89


90


yang semakin ramping dan efisien se-

hingga pelayanan semakin cepat. “Kita

ingin merubah budaya untuk bekerja

lebih cepat dengan terobosan-terobo-

san baru (breakthrough),” ujarnya.

Menteri Basuki menilai, inovasi sa-

ngat diperlukan dalam pembangunan

infrastruktur guna meningkatkan ke-

cepatan dan kualitas hasil yang sangat

diharapkan manfaatnya oleh masyara-

kat. Saat ini masyarakat yang menjadi

obyek pajak sangat berharap manfaat

nyata dari pembangunan infrastruk-

tur. Sebagai salah satu kementerian

terbesar yang diamanahkan untuk

membelanjakan uang negara, maka

Kementerian PUPR harus dapat men-

jalankannya dengan baik, transparan,

dan akuntabel.

Menteri Basuki menyatakan, ke

depannya belanja infrastruktur ja-

ngan hanya berfokus pada APBN dan

akan terus mendorong inovasi pem-

biayaan pembangunan infrastruktur

melalui skema Kerjasama Pemerintah

Badan Usaha (KPBU) atau Public Pri-

vate Partnership (PPP). Sebab, kemam-

puan APBN 2020-2024 diproyeksikan

hanya mampu memenuhi 30 persen

atau sekitar Rp623 triliun dari total ke-

butuhan anggaran untuk penyediaan

infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Untuk memenuhi besarnya ke-

butuhan tersebut, solusinya yaitu me-

narik minat swasta untuk berinvestasi.

Ini menjadi tugas Ditjen Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan yang baru dibentuk khusus

untuk pengembangan skema KPBU.

“Siapkan betul data-data dan skema

pembiayaan yang akan ditawarkan.

Kita harus tahu betul kapasitas proyek

yang akan kita tawarkan,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama,

Menteri Keuangan Sri Mulyani me-

ngatakan bahwa belanja infrastruktur

di Indonesia masih rendah dibanding-

kan negara tetangga seperti Singapura

dan Malaysia. Untuk itu kemampuan

dalam menarik sumber daya dari pi-

hak swasta baik lokal maupun glo-

bal menjadi sangat penting. “Banyak

sumber pendanaan di dunia yang i-

ngin masuk ke Indonesia, namun me-

reka membutuhkan kerangka kebi-

jakan dan peraturan dari bisnis model

yang jelas untuk ditawarkan,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi

Emil Salim mengatakan, ketersediaan

infrastruktur di Indonesia masih jauh

tertinggal dibanding negara. Untuk itu

peranan Kementerian PUPR sangat

vital untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi Indonesia agar bisa keluar

dari jebakan negara berpenghasilan

menengah atau middle income trap.

“Pembangunan juga harus dilakukan

secara integratif dengan menjaga ke-

lestarian lingkungan,” kata Menteri

Negara Pengawasan Pembangunan

dan Lingkungan Hidup periode 1978-

1993 tersebut. n

Peserta Rapat Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian PUPR

91


TEKS TIM KIPRAH FOTO ISTIMEWA

RUMAH tidak hanya sekedar tempat tinggal.

Rumah juga bisa menjadi tempat bersantai,

berkumpul bersama keluarga, hingga

mencari inspirasi kerja. Kalau rumah besar tentu

menyenangkan. Luas dan lebih nyaman.

Tapi bukan berarti rumah kecil enggak bisa

buat kita nyaman. Mungkin bagi orang yang punya

rejeki lebih, masih bisa beli rumah lebih besar atau

diperluas. Nah, buat yang mereka ekonominya ke

bawah, sebenernya sekarang masih bisa nyicil rumah.

Kalaupun memang belum bisa beli, mungkin masih

bisa sewa atau kontrak.

Apapun itu, yang penting tempat tinggal itu harus

buat kita nyaman. Kalau mau nyaman, salah satunya

itu dimulai dari kebersihan. Kalau rumah kecil, penuh

barang-barang tentu jadi bikin sumpek dan akhirnya

kurang nyaman. Enggak ada salahnya kan kita rajin

membersihkan secara teratur, termasuk merapikan lagi

isi rumah. Kalau mau di rumah terasa lebih nyaman,

mungkin itu bisa jadi solusi. Minimalis tapi lumayan

bikin betah di rumah.

Yang penting juga, jangan berhenti bersyukur kalau

kita masih punya rumah sendiri. Karena masih banyak

juga orang belum punya rumah, bahkan tinggalnya di

pinggir jalan atau di kawasan kumuh. n

Jendela

Harus Nyaman dan Bersih

Via Vallen

92


Antisipasi Risiko Banjir di Kota Kendari

Timur dengan kapasitas 45,9 juta m3,

dengan progres fisik mencapai 60%.

Kemudian, Bendungan Ameroro de-

ngan kapasitas tampung 55,1 juta m3

di Kabupaten Konawe akan segera

ditenderkan pada akhir 2019. Angga-

rannya sekitar Rp1,3 triliun dan saat

ini telah sampai pada tahap pemba-

hasan teknis oleh Komisi Keamanan

Bendungan.

Selanjutnya pada tahun depan

akan disiapkan pembangunan ben-

dungan dengan kapasitas yang jauh

lebih besar yakni Bendungan Pelosika

yang berkapasitas 822 juta m3 dengan

membendung Sungai Konawe.

Selain itu, BWS Sulawesi IV Ken-

dari juga telah merencanakan mem-

bangun kolam retensi di tiga lokasi

dan satu waduk pengendali banjir di

daerah hulu sebagai upaya tambahan

dalam menanggulangi banjir. “Jika

sistem kolam retensi dan waduk pe-

ngendali banjir ini bekerja ditambah

tanggul yang sedang dikerjakan, maka

dapat mereduksi banjir di Kota Kendari

hingga 50%,” kata Kepala BWS Sulawe-

si IV Kendari, Haeruddin C Maddi.

Kepala BPJN XXI Kendari Yoha-

nis Tulak mengatakan, dalam pena-

nganan banjir di Kota Kendari juga

akan dibangun jembatan timbang

dan memasang portal permanen pada

Jembatan Rahabangga sekaligus me-

nambah bentang jembatan selebar

ambang Bendungan Ameroro. Saat ini

pembangunannya sedang menunggu

Surat Keputusan dari Gubernur Su-

lawesi Tenggara.

Sementara itu, anggota Komisi V

DPR RI Sigit Sosiantomo dan Hamka

Baco Kady berharap agar disiapkan

pompa untuk masing-masing kolam

retensi dan persiapan pengadaan la-

han sesuai kebutuhan. Sarana itu di-

harapkan bisa membantu menganti-

sipasi dan menekan risiko banjir bila

terjadi di kemudian hari. n

BEBERAPA waktu lalu, rom-

bongan Komisi V DPR

RI yang dipimpin oleh

IbnuMunzir meninjau

perkembangan pembangunan infra-

struktur pengendali banjir pascabanjir

bandang di beberapa kota/kabupaten

di Sultra yang terjadi pada awal Juni

2019. Kunjungan itu didampingi mitra

kerja dari Kementerian PUPR, Kemen-

terian Perhubungan, dan Basarnas ke

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam mengurangi risiko banjir

di Sulawesi Tenggara, Kementerian

PUPR melalui Balai Wilayah Sungai

(BWS) Sulawesi IV Kendari tengah

menyelesaikan pembangunan Ben-

dungan Ladongi di Kabupaten Kolaka

Oleh: ditri/ astari, Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPPR

Rombongan Komisi v DPR RI

Sepakat Rapat Paripurna RUU SDAOleh: biro Komunikasi publik,

Kementerian pUpr

paripurna DPR. “Substansinya sudah

sesuai dengan UUD 1945 khususnya

Pasal 33 dan 6 batasan pengelolaan

SDA dalam putusan Mahkamah Kons-

titusi (MK),” terangnya. Sebelumnya,

putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

telah membatalkan UU No.7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air, se-

hingga UU No. 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan berlaku kembali.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi

V DPR RI Fary Djemy Francis itu di-

awali dengan pembacaan kesimpulan

oleh Ketua Panitia Kerja RUU SDA

Lasarus. Pada sesi pembahasan nas-

kah RUU SDA, Menteri Basuki meng-

usulkan adanya tambahan ayat kedua

pada Pasal 33 yang berbunyi; ‘Setiap

orang dilarang melakukan Pendaya-

gunaan Sumber Daya Air di kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian

alam”. Ayat (2) pasal 33 disetujui yakni

“Larangan Pendayagunaan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan bagi perseorangan

untuk pemenuhan kebutuhan pokok

sehari-hari yang tidak dimanfaatkan se-

bagai bentuk usaha”.

Menteri Basuki menyampaikan,

pertimbangan dari usulan tersebut

adalah di dalam kawasan konservasi

seluas 27,14 juta hektare terdapat

5.800 desa sudah dihuni sekitar 9,5

juta jiwa yang sebagian sudah tinggal

sebelum hutan tersebut ditetapkan

sebagai kawasan suaka alam. Pendu-

duk yang tinggal memanfaatkan air

untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia pun membacakan pandangan

Presiden Jokowi bahwa RUU SDA ini

mengatur prinsip pengelolaan sumber

daya air di Indonesia secara utuh, yang

meliputi: penguasaan negara dan hak

rakyat atas air, wewenang dan tang-

gung jawab, pengelolaan sumber daya

air, perizinan, sistem informasi, pem-

berdayaan dan pengawasan, penda-

naan, hak dan kewajiban, partisipasi

masyarakat, koordinasi, penyidikan

dan ketentuan pidana.

Menteri Basuki menyampaikan,

Presiden Jokowi menyambut baik dan

memberikan apresiasi atas RUU SDA,

yang merupakan inisiatif DPR-RI, te-

lah selesai dibahas oleh Panitia Kerja,

Tim Perumus DPR dan Tim Peme-

rintah. Presiden juga menilai RUU ini

telah mengakomodir berbagai peru-

bahan baru dan mengikuti dinamika

yang berkembang, antara lain jaminan

kebutuhan pokok minimal sehari-hari

sebesar 60 liter per orang per hari,

dan pengelolaan sistem irigasi seba-

gai satu kesatuan sistem pengelolaan

(single management), pengelolaan SDA

baik air tanah maupun air permukaan,

serta pengaturan pengawasan dalam

pengelolaan SDA. n

Komisi V DPR RI dan Peme-

rintah menyetujui Ran-

cangan Undang-Undang

Sumber Daya Air (RUU

SDA) untuk dibahas dalam rapat pa-

ripurna DPR sehingga dapat disahkan

menjadi Undang-Undang (UU). Kepu-

tusan itu diambil dalam Rapat Kerja

antara Komisi V DPR RI dengan wakil

pemerintah yang dipimpin oleh Men-

teri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,

Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta

dihadiri perwakilan dari Kementerian

Pertanian, Kementerian Dalam Ne-

geri, serta Kementerian Hukum dan

HAM, di Ruang Rapat Komisi V DPR,

Jakarta, Senin pekan lalu.

Menteri Basuki mengatakan, pe-

ngesahan RUU SDA ini menunggu

Suasana Rapat Paripurna RUU SDA

93


Rumah Komunitas

94


OPINI

95


96


Documents

Majalah KIPRah Vol 98 th XIX | Agustus 2019 · Kerja sama Indonesia dengan negara tetangga terus terjalin. Beberapa waktu lalu, Menteri Basuki diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo