Upload
ngocong
View
257
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Mahkamah Mahasiswa
Universitas Indonesia
PUTUSAN SELA
NOMOR: 02/PSHP-I/2017/MM.UI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Mahasiswa yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa PEMIRA UI
dengan agenda acara cepat, telah menjatuhkan putusan sela (provisi) sebagai berikut dalam
perkara antara:
Nama Lengkap : Wanda Melani
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Politik
NPM : 1406618045
Nomor Telepon : 085697745644
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Nama : Cindy Tomassa
NPM : 1406553606
Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
2. Nama : Kintan Nadya Fadilla
NPM : 1406553373
Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
3. Nama : Faisal Alhaq Harahap
NPM : 1506748184
Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2017. Untuk selanjutnya disebut
sebagai --------------------------------------------------------------------------------------PEMOHON;
MELAWAN
Panitia PEMIRA Universitas Indonesia berkedudukan di Gedung Pusat Kegiatan
Mahasiswa Universitas Indonesia Lantai 2, Kampus Universitas Indonesia, Depok yang
dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya:
Nama : Mirza Amadea
Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya
NPM :
Jabatan : PO PEMIRAUI 2017
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------TERMOHON;
Mahkamah telah mendengar pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal
10 November 2017 dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum,
Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon tertanggal 10 November 2017
dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum.
TENTANG DUDUK PERKARANYA:
Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 20.00
WIB, PEMOHON dan Nisa Adilina Sharfina (FISIP UI 2014) selaku Manajer
Kampanye tim Wanda - Said, diputuskan MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK
LOLOS berdasarkan Keputusan Termohon No. 05/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017
yang merupakan Hasil Sidang Verifikasi II (Bukti P-3 - Terlampir);
2. Bahwa atas Putusan tersebut di atas, PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatan
melalui Surat Permohonan Keberatan pada hari Jumat tanggal 3 bulan November
tahun 2017 (Bukti P-4 - Terlampir);
3. Bahwa pada Sabtu, 4 November 2017 pukul 21.28 WIB, PEMOHON telah menerima
Surat Pemanggilan Sidang Permohonan Keberatan No.
014/UND/PEMIRAUI/XI/2017 yang pada intinya menyatakan Sidang Permohonan
Keberatan akan dilaksanakan pada Minggu, 5 November 2017 pukul 16.00 WIB di
Ruang DPM UI, Pusgiwa; (Bukti P-5 - Terlampir);
4. Bahwa pada Sabtu, 4 November 2017 pukul 19.28 WIB, PEMOHON bertanya
melalui aplikasi WhatsApp kepada Heru Utomo Adji (FISIP UI 2014/Ilmu Politik -
081370342xxx) yang merupakan salah satu anggota Panitia Pemira IKM UI 2017:
“apakah diperbolehkan menghadiri sidang bersama dengan Kuasa Hukum?”, yang
kemudian dijawab oleh Heru Utomo Adji dengan: “iya, sebab mekanismenya akan
seperti sidang sebelumnya, yangmana yang maju hanya bakal calon” (Bukti P-6 -
Terlampir);
5. Bahwa mekanisme sidang sebelumnya yang dimaksud adalah mekanisme Sidang
Verifikasi II, yakni hanya Pemohon yang diperbolehkan menghadap ke Majelis
Sidang;
6. Bahwa kemudian PEMOHON mengikuti Sidang Permohonan Keberatan dengan tidak
didampingi oleh Kuasa Hukum PEMOHON dan setelah Sidang Permohonan
Keberatan PEMOHON selesai kemudian dilaksanakan Sidang Permohonan Keberatan
atas pasangan El Lutfie - Shendy yangmana dalam Sidang Permohonan Keberatan
tersebut, Kuasa Hukum pasangan El Lutfie Shendy yaitu M. Agra S. (FH UI 2014)
diperbolehkan untuk memasuki ruang sidang;
7. Bahwa tindakan TERMOHON telah melanggar asas keadilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 huruf c UU IKM UI No. 2/2017, yang berbunyi:
“Penyelenggara Pemira IKM UI berpedoman pada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil;
d. Kepastian hukum; e. Tertib; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan; h.
Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas.”
Dimana dalam Penjelasan Pasal 2 huruf c UU IKM UI No. 2/2017, yang dimaksud
dengan “asas adil” adalah sebagai berikut:
“Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus
berlaku adil dalam situasi dan kondisi apapun.”;
8. Bahwa apabila mekanisme Sidang Permohonan Keberatan sama dengan Sidang
Verifikasi II maka berdasarkan Pasal 11 PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP
Pemira IKM UI No. 02/2017 dinyatakan “Sidang Verifikasi terbuka dan dibuka untuk
umum,” dengan demikian maka Sidang Permohonan Keberatan seharusnya juga
terbuka dan dibuka untuk umum;
9. Bahwa ketika Sidang Permohonan Keberatan PEMOHON dilaksanakan pada
Minggu, 5 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, Sidang Permohonan Keberatan
PEMOHON ternyata dilaksanakan secara tertutup di Ruang DPM Pusgiwa UI;
10. Bahwa Panitia Pemira IKM UI 2017 telah melanggar asas keterbukaan yang
didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 2 huruf g UU IKM UI No. 2/2017 sebagai berikut:
“Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus
terbuka dengan tidak menutup akses publik.”;
11. Bahwa berdasarkan BAB IV mengenai Permohonan Keberatan PP Pemira IKM UI
No. 01/2017 jo. PP Pemira IKM UI No. 02/2017 tidak ada satupun pasal yang
mengatur mengenai tertutupnya Sidang Permohonan Keberatan;
12. Bahwa Majelis Sidang pada Sidang Permohonan Keberatan PEMOHON berdasarkan
Surat Penunjukan Majelis Sidang Nomor 007/JK/PEMIRAIKMUI/X/2017 (Bukti P-7
- Terlampir) adalah:
1. Heru Utomo Adji (FISIP 2014); 2. Mirza Amadea (FIB 2013); 3. Icang Khairani
(FF 2013).
Perlu diketahui bahwa Mirza Amadea merupakan Ketua Panitia Pemira IKM UI
2017;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira
IKM UI No. 02/2017 dinyatakan bahwa “Sidang permohonan keberatan dipimpin
oleh Majelis Sidang yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pemira melalui surat
penunjukkan,” dengan demikian, Mirza Amadea sebagai Ketua Panitia Pemira IKM
UI 2017 ‘telah menunjuk dirinya sendiri’ sebagai Majelis Sidang Permohonan
Keberatan;
14. Bahwa Sidang Permohonan Keberatan dimulai pada Minggu, 5 November 2017
sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Ketua Majelis Sidang membuka Sidang Permohonan
Keberatan, Majelis Sidang memperkenalkan para pihak yang hadir dalam Sidang
Permohonan Keberatan yaitu Ketua Majelis Sidang, Pemohon, DPM UI, dan
Termohon;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira
IKM UI No. 02/2017 disebutkan bahwa “Sidang permohonan keberatan dihadiri oleh
Panitia Pemira, Pemohon, Komite Pengawas (KP) Pemira IKM UI 2017, dan dapat
dihadiri oleh anggota DPM UI,” sedangkan Sidang Permohonan Keberatan
PEMOHON tidak dihadiri oleh Komisi Pengawas Pemira IKM UI 2017;
16. Bahwa setelah Ketua Majelis Sidang membacakan Tata Tertib Sidang serta Agenda
Sidang, Majelis Sidang membacakan seluruh isi surat Keberatan PEMOHON dan
PEMOHON tidak dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya
setelah PEMOHON menempati tempat yang disediakan, setelah dibacakan Majelis
Sidang bertanya kepada PEMOHON akan hal yang telah digarisbawahi oleh Majelis
Sidang;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira
IKM UI No. 02/2017 dinyatakan sebagai berikut:
“Setelah Pemohon menempati tempat yang telah disediakan, Ketua Majelis
mempersilahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan
dan tuntutan.”
Maka sudah seharusnya PEMOHON sendiri yang menyampaikan pokokpokok
permohonannya dengan terlebih dahulu dipersilakan oleh Ketua Majelis Sidang;
18. Bahwa selama Sidang Permohonan Keberatan PEMOHON, Anggota Independen
DPM UI yaitu Fadlan Zamzami Sitio (FH UI 2015) terlalu banyak menanggapi
PEMOHON memperdebatkan poin yang menjadi tuntutan PEMOHON yaitu Pasal 13
dan Pasal 15 PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira IKM UI No. 02/2017;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira
IKM UI No. 02/2017 disebutkan bahwa:
“DPM UI hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait yang akan memberikan
keterangan atau pendapat terhadap permohonan Pemohon yang terkait dengan
penafsiran Undang-Undang tentang Pemira dan peraturan DPM lainnya yang
berhubungan dengan Pemira.”;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 (UU IKM UI No. 6/2016 tentang Dewan
Perwakilan Mahasiswa UI dinyatakan bahwa yang termasuk dari wewenang DPM UI
adalah membentuk Produk Hukum yaitu UU IKM UI, Ketetapan DPM UI, Keputusan
DPM UI, dan Peraturan DPM UI;
21. Bahwa dengan demikian PP Pemira IKM UI No. 01/2017 dan PP Pemira IKM UI No.
02/2017 bukan merupakan Produk Hukum dari DPM UI, terlebih lagi berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) UU IKM UI No. 1/2015 jo. UU IKM UI No. 1/2017 disebutkan
bahwa “Panitia Pemira bersifat sementara dan mandiri,”;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira
IKM UI No. 02/2017 jo. Pasal 6 ayat (1) UU IKM UI No. 6/2016, Anggota
Independen DPM UI yaitu Fadlan Zamzami Sitio TIDAK MEMILIKI HAK untuk
berbicara mengenai Pasal 13 dan Pasal 15 PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP
Pemira IKM UI No. 02/2017 yang menjadi dasar Keberatan Permohonan
PEMOHON;
Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas
Indonesia untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil
pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan permohonan
PEMOHON sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Memutuskan penundaan penyelenggaraan Pemira IKM UI 2017 yang pada saat ini telah
sampai pada Tahap Eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa,
Calon Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Calon Anggota Majelis Wali
Amanat unsur Mahasiswa dalam putusan sela sampai dengan Mahkamah Mahasiswa
Universitas Indonesia selesai memeriksa, mengadili, dan memutus final dan mengikat
sengketa Pemira IKM UI a quo.
2. Memutuskan Keputusan No. 09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang Penetapan Hasil
Sidang Permohonan Keberatan telah melanggar Pasal 11, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2),
Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) PP Pemira IKM UI No. 01/2017 jo. PP Pemira IKM
UI No. 02/2017 dan Pasal 6 ayat (1) UU IKM UI No. 6/2016, serta Pasal 2 dan Pasal 4 ayat
(1) UU IKM UI No. 1/2015 jo. UU IKM UI No. 1/2017 sehingga harus dinyatakan tidak sah
dan batal demi hukum; dan
3. Memutuskan harus dijalankannya kembali Sidang Permohonan Keberatan atas nama
PEMOHON;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
Menimbang bahwa atas Surat Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban atas permohonan sebagai berikut:
Bahwa dalam Petitum Permohonan PEMOHON, PEMOHON meminta penundaaan
penyelenggaraan PEMIRA IKM UI 2017 dalam Putusan Sela.
Bahwa dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Mahkamah Mahasiwa Universitas Indonesia yang menjadi landasan hukum
penyelesaian perkara adalam Mahkamah Mahasiswa tidak menyebutkan dan tidak mengatur
adanya Putusan Sela, sehingga putusan sela tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah
Mahasiswa dalam proses penyelesaian perkara a quo.
Menimbang, bahwa atas surat permohonan dari Pemohon dan surat jawaban dari
Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon dalam eksepsi, Mahkamah
Mahasiswa mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Mahasiswa serta
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk menentukan apakah Permohonan yang
diajukan Pemohon dapat diterima atau tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUD IKM UI setelah Perubahan,
tahun 2015 dijelaskan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Mahasiswa adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang (UU) IKM UI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 9 Tahun 2016
tentang Mahkamah Mahasiswa, disebutkan pula bahwa Mahkamah Mahasiswa berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat
untuk memutus sengketa Pemilihan Raya di Tingkat Universitas;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 huruf e UU Nomor 9 tahun 2016 tentang
Mahkamah Mahasiswa, dijelaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa di MM UI salah
satunya adalah sengketa pemilihan raya di tingkat universitas;
Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo, yang dimohonkan adalah permohonan
penyelesaian sengketa Pemira IKM UI 2017 yaitu dikeluarkannya keputusan Nomor
09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang penetapan hasil sidang permohonan keberatan
yang dikeluarkan oleh TERMOHON pada minggu 5 November 2017 yang melanggar pasal
11, pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 23 ayat (2) dan pasal 23 ayat (5) PP Panitia
PEMIRA IKM UI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta
Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia jo. PP PEMIRA IKM UI
Nomor 02 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peratutan Panitia Pemilihan Raya Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Verifikasi Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan
pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa UI, serta Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) UU
IKM UI No.1 /2015 tentang penyelenggaraan Pemira IKM UI jo. Undang-Undang Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pemilihan Raya Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Menimbang, bahwa berdasarkan Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Mahasiswa
UI seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON masuk
dalam kewenangan Mahkamah Mahasiswa UI dan dapat dijadikan pokok sengketa sesuai
dengan pasal 5 ayat (1) huruf e jo. Pasal 23 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Mahkamah Mahasiswa UI.
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU IKM UI No. 9/2016, Pemohon
adalah pihak yang mengajukan permohonan kepada MM UI;
Menimbang, Bahwa selanjutnya menurut Pasal 28 huruf a UU IKM UI No. 9/2016,
klasifikasi Pemohon salah satunya adalah perorangan Anggota IKM UI, yang berbunyi:
“Para pihak dalam sengketa Pemira IKM UI adalah (a) Pemohon: (1) Perorangan Anggota
IKM UI”;
Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU IKM UI No. 3/2016 jo. UU IKM
UI No. 2/2017, anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di
Universitas Indonesia;
Menimbang, Bahwa Pemohon adalah anggota IKM UI yang dibuktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Wanda Melani Larasati (Bukti P-1
Terlampir) dan screen capture Sistem Akademik - Next Generation (SIAK NG) atas nama
Wanda Melani Larasati (Bukti P-2 - Terlampir);
Menimbang, Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai pemohon penyelesaian sengketa perkara a quo karena telah memenuhi
ketentuan Pasal 28 huruf a UU IKM UI No. 9/2016.
PERMOHONAN MASUK WEWENANG MM
Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MM UI Nomor 9 Tahun 2016 menentukan bahwa
“Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk
wewenangnya, ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan
menyidangan perkara tersebut”
Menimbang, bahwa pasal 88 ayat (5) UU MM UI Nomor 9 Tahun 2016 menentukan bahwa
dalam penyelesaia sengketa PEMIRA, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal;
Menimbang, bahwa karena dalil yang diajukan Termohon dalam eksepsi obscuur libel telah
masuk dalam pokok perkara, sedangkan bukan tempatnya hal-hal mengenai pokok perkara
dibahas dalam putusan provisi ini, sehingga eksepsi obcuur libel tidak dipertimbangkan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki Majelis Hakim mengeluarkan putusan
sela yang menunda penyelenggaraan pemira IKM UI 2017 yang pada saat ini telah sampai
pada Tahap Eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Calon
Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Calon Anggota Mahelis Wali
Amanat unsur Mahasiswa sampai dengan Mahkamah Mahsiswa Universtas Indonesia selesai
memeriksa,mengadili, dan memutus final dan mengikat sengketa Pemira IKM UI;
Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawaban mengkutip bahwa Undang-Undang
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Mahkamah
Mahasiswa Universitas Indonesia tidak menyebut dan mengatur adanya Putusan Sela,
sehingga Termohon menyimpulkan bahwa Mahkamah Mahasiswa tidak dapat mengeluarkan
putusan sela;
Menimbang bahwa menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka
pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah
akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri;
Menimbang, bahwa Mahkamah Mahasiswa dalam yurisprudensinya pernah
mengeluarkan Putusan Sela dengan Nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dalam perkara
Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI maka Mahkamah
Mahasiswa berwenang untuk mengeluarkan Putusan Sela walaupun dalam Undang-Undang
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Mahkamah
Mahasiswa Universitas Indonesia tidak menyebut dan mengatur adanya Putusan Sela
sehingga dalam perkara ini pun Mahkamah Mahasiswa tetap berwenang mengeluarkan
putusan sela;
Menimbang bahwa Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian
kepastianhukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari
hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah
hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain,
yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam
hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam
undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang
berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan
rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang
tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch, salah satu tujuan
dari hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; Menimbang bahwa pada
hakikatnya, untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan
hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah
keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum maka Mahkamah Mahasiswa dapat
menciptakan kekosongan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan atau
kekurangan hukum acara tersebut dengan memutus permohonan provisi Pemohon;
Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo tujuan hukum yang paling utama
adalah menegakkan keadilan tanpa melupakan kemanfaatan dan kepastian hukum;
Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa pemira IKM UI 2017 yaitu dikeluarkannya Keputusan Nomor
09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017, sedangkan jangka waktu pemeriksaan perkara Mahkamah
Mahasiswa dengan agenda acara cepat adalah 14 hari berdasarkan pasal 88 ayat (1) jo. Pasal
38 ayat (7) Undang-Undang IKM UI No. 09 Tahun 2016 sehingga perkara ini dapat
berlangsung hingga 22 November 2017
Menimbang, bahwa penyelenggaraan Pemira IKM UI tetap berlanjut hingga saat ini
dan sudah sampai tahap eksplorasi sementara upaya hukum yang dilakukan pemohon di
tingkat Mahkamah Mahasiswa belum selesai menyebabkan adanya ketidakadilan bagi
pemohon.
Menimbang, bahwa dalam Pemira IKM UI bertujuan untuk suksesi Ketua dan Wakil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa Universitas Indonesia, dan anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa
Universitas Indonesia
Menimbang, kerugian Konstitusional pemohon dalam permohonannya di perkara ini
adalah sebagai bakal calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
sehingga penyelenggaran Pemira IKM UI yang merugikan langsung pemohon adalah
penyelenggaraan Pemira UI untuk suksesi Badan Eksekutif Mahasiswa.
Menimbang, bahwa uraian kerugian konstitusional dalam Permohonan adalah sebagai
kapasitas sebagai bakal calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia maka
proses penyelenggaraan Pemira UI yang berakibat langsung merugikan Pemohon adalah
penyelenggaraan Pemira UI untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.
Menimbang, bahwa Mahkamah Mahasiswa adalah badan peradilan di Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjalankan kekuasaan yudikatif (Pasal 35 ayat (2)
UUD IKM UI Perubahan 2015);
Menimbang, bahwa kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka dalam
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia (Pasal 35 ayat (1) UUD IKM UI Perubahan 2015)
Menimbang, bahwa Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa
antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan permasalahan status
keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa
Pemilihan Raya tingkat Universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada Badan
Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas permasalahan Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia apabila dimohonkan (vide pasal 36 ayat (1) UUD IKM UI
Perubahan 2015)
Menimbang, bahwa atas kewenangan yang diberikan oleh UUD IKM a quo
Mahkamah Mahasiswa diantaranya berwenang mengadili sengketa Pemilihan Raya tingkat
Universitas
Menimbang, bahwa Pemilihan Raya IKM UI adalah sarana suksesi lembaga
kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI secara berpasangan,
Anggota MWA UI UM dan Anggota DPM UI secara perseorangan (vide pasal 1 angka 13
UU IKM UI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa UI). Sehingga sengketa
Pemilihan Raya tingkat Universitas mencakup semua permasalahan yang terjadi pada saat
proses suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI
secara berpasangan, Anggota MWA UI UM dan Anggota DPM UI secara perseorangan.
Menimbang, bahwa Surat Keputusan No. 09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang
Penetapan Hasil Sidang Permohonan Keberatan termasuk bagian dari rangkaian proses
Pemilihan Raya IKM UI. Sehingga atas kewenangan yang diberikan oleh UUD IKM a quo,
Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili objek sengketa atas Surat Keputusan a quo.
Menimbang, permohonan PEMOHON atas penundaan penyelenggaraan Pemira IKM
UI 2017 yang pada saat ini telah sampai pada Tahap Eksplorasi Calon Ketua dan Wakil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Calon Anggota Independen Dewan Perwakilan
Mahasiswa, dan Calon Anggota Majelis Wali Amanat unsur Mahasiswa dalam putusan sela
sampai dengan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia selesai memeriksa, mengadili,
dan memutus final dan mengikat sengketa Pemira IKM UI a quo.
Menimbang, bahwa dalam rangka menjalankan kekuasaan yudikatif guna
menegakkan hukum dan keadilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (Pasal
35 ayat (1) UUD IKM UI Perubahan 2015), Mahkamah Mahasiswa memiliki kewenangan
dalam rangka menjamin hak dan kewajiban setiap anggota IKM UI untuk menunda
penyelenggaraan Pemira IKM UI 2017 yang pada saat ini telah sampai pada Tahap
Eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dalam putusan sela
sampai dengan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia selesai memeriksa, mengadili,
dan memutus final dan mengikat sengketa Pemira IKM UI a quo.
Menimbang, bahwa penundaan a quo semata-mata merupakan bentuk perwujudan
dalam rangka menjamin hak memilih dan dipilih PEMOHON dalam Pemilihan Raya serta
berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia (vide Pasal 41 ayat (2) UUD IKM UI Perubahan 2015).
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi untuk seluruhnya
Dalam Provisi
1. Mengabulkan putusan provisionil Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menunda penyelenggaraan pemira IKM UI untuk Badan Eksekutif
Mahasiswa Universitas Indonesia sampai dengan Mahkamah Mahsiswa Indonesia
selesai memeriksa, mengadili, dan memutus final dan mengikat sengketa Pemira IKM
UI.
Demikian putusan sela ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Mahasiswa, pada hari kamis 13 November 2017, oleh William A. Sarana sebagai
Ketua Majelis, Muhammad Badru Zaman, Maria I. Tarigan, Rido Pradana, dan Ahmad
Sarinawi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari ini, 14
November 2017, dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan dibantu oleh Tunggal S sebagai Panitera.
HAKIM KETUA HAKIM ANGGOTA I
William A. Sarana Muhammad Badru Zaman
HAKIM ANGGOTA II HAKIM ANGGOTA III
Maria I. Tarigan Rido Pradana
HAKIM ANGGOTA IV
Ahmad Sarinawi
Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat satu Hakim Konstitusi yang
mempunyai pendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Maria I. Tarigan sebagai
berikut:
PENDAPAT BERBEDA
1. Maria I. Tarigan
Menimbang, bahwa dalam rapat permsyawaratan hakim tertanggal 13 november
2017, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh dua hakim konstitusi, yaitu Maria
I. Tarigan dan Muhamad Badru.
Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan tuntutan
provisionil pada Majelis Hakim agar memutuskan penundaan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemira IKM UI 2017 yang pada saat ini telah sampai pada tahap Eksplorasi Calon Ketua dan
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Calon Anggota Independen Dewan Perwakilan
Mahasiswa, dan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa sampai dengan
selesainya pemeriksaan perkara sengketa Pemira IKM UI, yakni dengan dikeluarkannya
putusan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang bersifat final dan mengikat;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Pemohon, Termohon dalam
jawabannya merujuk pada Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mana di dalamnya
tidak terdapat pengaturan mengenai adanya putusan sela, sehingga Mahkamah Mahasiswa
tidak berwenang mengeluarkan putusan sela dalam proses penyelesaian perkara a quo;
Menimbang, bahwa terkait putusan sela, Mahkamah Mahasiswa dalam praktik telah
mengeluarkan putusan sela, yakni putusan sela dengan nomor 01/PUU-XI/2015/MM.UI.
Adapun putusan ini telah bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dijadikan preseden dan
landasan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dalam
mengeluarkan putusan sela. Dengan demikian, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia
berwenang mengeluarkan putusan sela dalam proses penyelesaian perkara ini.
menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak
yang dapat mengajukan pokok perkara kepada MM UI;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya mengajukan tuntutan
provisionil untuk menunda penyelenggaraan PEMIRA, namun tidak diikuti dengan uraian
yang jelas mengenai kerugian konstitusional yang baik secara aktual maupun potensial
diderita oleh Pemohon apabila proses penyelenggaraan Pemira IKM UI 2017 tidak ditunda.
Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilakukan pada tanggal 10 November
2017, Hakim Mahkamah Mahasiswa yang mengadili perkara menyerahkan kembali pada
masing-masing pihak untuk memperbaiki permohonan dan jawaban, dan dalam saran
tersebut, Hakim memberikan pula saran agar Pemohon mengajukan tuntutan provisionil
untuk diputus dalam putusan sela. Saran ini kemudian diikuti oleh Pemohon dengan
menambahkan tuntutan provisionil dalam petitum, namun tidak diikuti oleh dalil-dalil
pendukung dalam pokok perkara (posita). Pemohon tidak menambahkan dalil-dalil terkait
kerugian yang diderita Pemohon dalam mengajukan tuntutan provisionil, sehingga Hakim
berpandangan bahwa Pemohon sebenarnya tidak merasakan adanya urgensi untuk
mengajukan tuntutan provisionil, melainkan hanya mengajukan tuntutan tersebut atas dasar
saran yang diberikan oleh Hakim dalam persidangan sebelumnya, dan dengan demikian,
Hakim tidak memandang adanya urgensi untuk mengabulkan tuntutan provisionil Pemohon
2. Muhammad Badru Zaman
menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak
yang dapat mengajukan pokok perkara kepada MM UI seperti yang diuraikan diatas;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum primair surat permohonan nya
mengajukan permohonan provisi untuk menunda penyelenggaraan PEMIRA UI
Menimbang, hakim memandang dalam uraian mengenai duduk perkara yang menjadi
dalil pemohon tidak ditemukan alas an yang kuat serta kerugian yang faktual maupun
potensial yang diderita oleh Pemohon apabila penyelenggaraan PEMIRA tidak ditunda;
Menimbang, bahwa Achmad Roestamdi dalam bukunya sepertiyang juga dikutip oleh
Termohon, menjelaskan beberapa kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal
standing, yaitu:
a. Kriteria pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum
b. Kriteria kedua yang berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak atau
wewenang konstitusionalnnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang.
Menimbang, bahwa Doktrin kerugian konstitusional berisikan lima syarat. Kelima
syarat kerugian ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu (1) syarat yang
merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi; dan (2) syarat yang berisi prosedur penilaian
ukuran kerugian konstitusional. Termasuk dalam kelompok pertama yang berisikan unsur-
unsur yang harus dipenuhi adalah (i) ada hak dan/atau kewenangan, dan (ii) ada kerugian
yang diderita. Sedangkan kelompok kedua yang berisikan prosedur pengujian kerugiannya
adalah (i) bentuk kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial akan
terjadi, (ii) adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan UU yang diuji, dan (ii)
kerugian tidak akan terjadi bila permohonan dikabulkan.
Menimbang, bahwa dalil kerugian konstitusional yang harus dijelaskan secara rinci
dalam posita ini dalam praktiknya pada Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan
putusan-putusan yang ditolak dikarenakan tidak dijelaskan nya secara rinci dan jelas kerugian
seperti apa yang dialami oleh pemohon
Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon menguraikan secara jelas kerugian
konstitusional yang timbul atau berpotensi timbul dalam dalil-dalil permohonanya (posita)
guna memenuhi syarat materil dalam surat permohonan.
PANITERA
Tunggal S.