MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL

BADAN PERADILAN MILITER DAN

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 By Pass Cempaka Putih Timur

Jakarta Pusat

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Dirjen Badilmiltun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN GUGATAN DAN JAWABAN SECARA ELEKTRONIK

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan Penerimaan Gugatan dan Jawaban Secara Elektronik, agar terlaksana secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan standar administrasi persidangan secara elektronik

RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengunduhan gugatan dan jawaban pada aplikasi e-Court, pendistribusiannya secara elektronik kepada Majelis Hakim, hingga pembuatan Berita Acaranya

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Memahami aturan-aturan tentang administrasi perkara di Pengadilan;

2. Memahami Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

3. Mampu Mengoperasikan aplikasi e-Court dan SIPP

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan 2. SOP Penyelesaiaan Perkara

1. Komputer 2. Akses Internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka penerimaan Gugatan dan Jawaban tidak memenuhi standar persidangan secara elektronik

Penerimaan Gugatan dan Jawaban Secara Elektronik dilakukan melalui aplikasi e-Court, SIPP (Register Elektronik) dan Berita Acara Sidang.

MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 By Pass Cempaka Putih Timur

Jakarta Pusat

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Dirjen Badilmiltun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN GUGATAN DAN JAWABAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Juru Sita Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Muda

Perkara

Majelis Hakim

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Mengunduh gugatan penggugat dan jawaban tergugat

- Berkas Perkara

- Softcopy gugatan penggugat dan jawaban tergugat

1 hari

Telah diunduhnya gugatan penggugat dan jawaban tergugat

2. Mendistribusikan gugatan dan jawaban kepada Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal persidangan

- Softcopy gugatan penggugat dan jawaban tergugat

- Alamat email Majelis Hakim

Telah distribusikannya gugatan dan jawaban kepada Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal persidangan

3. Panitera Pengganti mencetak gugatan dan jawaban untuk berkas perkara

- Surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat

Telah dicetaknya gugatan dan jawaban untuk berkas perkara

4. Majelis Hakim menunda sidang dan memerintah-kan Penggugat untuk mengajukan Replik pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan

- Berita

Acara Sidang

- Penetapan hari dan tanggal siding acara replik

Telah ditetapkannya hari dan tanggal acara sidang replik

5. Mencatat proses penerimaan gugatan dan jawaban dalam berita acara sidang

- Berkas Perkara

- Berita Acara Sidang

Telah dicatatnya sidang penerimaan gugatan dan jawaban dalam berita acara sidang