Mahfud Sebut RUU P-KS Lindungi Kaum Perempuan“Fakta sosial yang melatarbelakangi pengesahan RUU P-KS adalah adanya urgensi dari kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi di mana setiap 30 menit di Indonesia terdapat 2 kasus kekerasan seksual dan dampaknya ter-hadap korban cukup serius karena itu merampas akan hak untuk mendapat rasa aman di rumah, tempat kerja dan di ruang publik,” ujar Mahfud.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pol-hukam) Mahfud Md menga-

takan pengesahan Rencana Undang-Undang Penghapu-san Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sangat penting bagi

pemerintah. RUU PKS, kata Mahfud, merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

“Pengesahan RUU P-KS sangat penting bagi pemer-intah, sangat penting. Sebab, RUU tersebut merupakan ben-tuk hadirnya negara di dalam penghapusan diskriminasi ter-hadap perempuan, mengingat korban kekerasan seksual tert-inggi adalah perempuan,” kata Mahfud dalam sambutannya di kegiatan Laporan Pertang-gungjawaban Publik (LPJP) Komnas Perempuan periode 2015-2019 di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Mahfud menyampaikan, RUU P-KS ini digagas karena adanya urgensi terkait kasus kekerasan seksual. Menurut-nya, dampak kekerasan sek-sual cukup serius karena dapat merampas hak seseorang mera-sa aman di negara sendiri.

“Fakta sosial yang mela-tarbelakangi pengesahan RUU P-KS adalah adanya urgensi dari kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi di mana setiap 30 menit di Indonesia terdapat 2 kasus kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban cukup serius karena itu meram-pas akan hak untuk mendapat rasa aman di rumah, tempat kerja dan di ruang publik,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, nanti-nya RUU P-KS akan menjadi jalan keluar bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, rancangan undang-undang ini dapat menjadi langkah awal un-tuk melakukan perubahan bagi masyarakat.

“Jika nanti RUU P-KS disahkan tentu bisa jadi jalan keluar bagi berbagai masalah yang dialami perempuan. Dan ini juga merupakan langkah besar dalam rangka mencer-daskan kehidupan bangsa serta menjadi bagian untuk melaku-kan perubahan paradigma masyarakat agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun,” ucap Mahfud. osm

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 20 DESEMBER 2019

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin me-mastikan adanya praktik koru-psi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya dan menaksir angka kerugian negara sekitar Rp13,7 triliun.

Direktur Keuangan Jiwas-raya 2008-2018, Hary Prasetyo mengakui akan menghormati proses hukum yang ada. “Saya, kami sangat menghormati proses hukum ini,” kata Hary kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Mengenai temuan kejak-saan bila di Jiwasraya ada dug-aan korupsi, Hary mengatakan akan menjelaskan secara tuntas. “Saya percayakan pada proses hukum karena sejak tahun lalu kami mematuhi. Sejak tahun lalu kami memenuhi beberapa panggilan dan sampai sampai sekarang ini. Saya akan fokus menyelesaikan ini sampai tun-tas,” uajr Hary.

Sebelum menjadi Direktur Keuangan, Hary merupakan profesional di bursa saham. Selama 10 tahun menjadi Direk-tur Keuangan, Hary bersama Jiwasraya melakukan sejumlah langkah untuk mengangkat kapal perusahaan Jiwasraya yang karam.

Hasilnya, terjadi peningkatan

10 kali lipat. Saat awal masuk Hary ke Jiwasraya, aset Jiwasraya di angka Rp4 triliunan dan saat ia mening-galkan Jiwasraya naik 10 kali lipat menjadi Rp40 triliun lebih.

Setelah Jiwasraya diting-galkan Hary, terjadi berbagai masalah hingga banyak nasabah gagal bayar. Terakhir, ST Burha-nuddin menyatakan ada korupsi di Jiwasraya.

“Sebagaimana tertuang da-lam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keun-tungan tinggi antara lain yang pertama adalah penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset fi nansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk,” ucap ST Burhanuddin saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). han

Terkait Kasus Jiwasraya, Eks Dirkeu Hormati Proses Hukum

PANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MARGA ABHINAYA ABADI TBKDengan ini disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) Perseroan, namun karena RUPSLB tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPSLB tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPSLB Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari : RabuTanggal : 8 Januari 2020Pukul : 10.00 WIB s.d. selesaiTempat : Rantang Ibu ITS Tower - Nifarro Park lantai 1, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, Indonesia

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:Perubahan Pengurus Perseroan

Catatan Perihal Rapat:1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang

Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah

sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota Direksi atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku Kuasa dalam RUPSLB ini. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa wajib dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 09.00-17.00 WIB) sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 di Kantor Perseroan, ITS Tower Lantai 3, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan 12510. Seluruh Surat Kuasa untuk RUPSLB wajib telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB Kedua.

4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri RUPSLB, diminta agar membawa photocopy KTP/ kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI,

Kustodian.5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy Anggaran Dasarnya dan akta

pengangkatan Pengurus terakhir.6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang

bermaksud hadir, wajib berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB. Jakarta, 20 Desember 2019

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.Direksi

PT. DUTA SAMUDRA INDONESIA, Berkedudukan di Kabupaten Rembang (selanjutnya disebut PERSEROAN), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

PT. DUTA SAMUDRA INDONESIA, tersebut akan melakukan pelepasan 99,6 % saham dalam perseroan (akuisisi) kepada pihak

Bagi piha

yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT. DUTA SAMUDRA INDONESIAJl. Raya Rembang – Blora KM 8

Kabupaten Rembang

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Rembang, 20 Desember 2019Direksi

TtdYULI FARIZAL, SE.

PENGUMUMAN

PENGUMUMANPT. TRIARYANI, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, dimana seluruh peningkatan Modal Ditempatkan tersebut diambil bagian oleh seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan cara mengkonversi hutang Perseroan sebesar Rp.201.100.000.000,- (dua ratus satu miliar seratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan menjadi sejumlah 402.200 (empat ratus dua ribu dua ratus) saham Perseroan, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang ternyata di dalam akta No. 29, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 Desember 2019 No. AHU-0105824.AH.01.02.Tahun 2019 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Desember 2019, No. AHU-AH.01.03-0374063.

Jakarta, 20 Desember 2019Direksi PT. Triaryani

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bisa segera terlaksana. Syarif menyebut revisi UU Tipikor usulan KPK itu akan bisa berkontribusi memperbaiki indeks persepsi korupsi di In-donesia.

“Kita bilang apakah ini akan memberikan kontribusi positif terhadap corruption perception index, jelas sekali. Karena dengan adanya UU ini memberi kepastian yang tidak hanya untuk pejabat publik tertentu,” kata Syarif di kan-tornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Syarif menjelaskan UU Tipikor yang saat berlaku belum selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antiko-rupsi PBB. Menurutnya, banyak rekomendasi UNCAC yang belum diatur dalam UU Tipikor yang sekarang.

“Menyuap pejabat publik asing belum ada di dalam undang-undang Tipikor yang sekarang, korupsi di sektor swasta yang dijelaskan Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) dan Pak Pohan (Dosen Unpad Agustinus Pohan) juga belum ada, memperdagang-kan pengaruh juga belum jelas, dan yang paling terakhir soal asset recovery itu juga belum jelas,” ungkap Syarif

Dia menambahkan, khusus untuk asset recovery sebenarnya sudah lama di DPR. “Tapi mer-eka tidak memperbaikinya, tidak menyelesaikannya bahkan tiba-tiba UU KPK yang diubah padahal dalam review nggak ada satu rekomendasi untuk mengubah UU KPK, tidak ada. Bahkan ditambahkan Indonesia itu kalau mau karena sering dibilang adhoc lebih bagus dimasuki ke konstitusi. Itu salah satu usulan dari reviewer internasional,” ungkap Syarif.

Karena itu, Syarif mengatakan tim KPK bersama para akademisi

membuat naskah akademik men-genai usulan RUU Tipikor sesuai rekomendasi UNCAC. Syarif menyebut salah satu poin usulan itu yakni memperluas definisi penyelenggara negara.

Menurutnya, dalam UU yang sekarang definisi penye-lenggara negara itu belum luas, padahal perilaku korupsi bisa terjadi dimanapun. “Yang diperlu-kan masyarakat umum sebenarnya adalah layanan dasar yang tiap hari itu yang diteliti oleh peneliti untuk menentukan itu. Misalnya men-gurus KTP, rumah sakit, sekolah, tapi kita kan KPK tidak boleh mengurus guru, rumah sakit kar-ena dibatasi penyelenggara negara padahal yang dirasakan masyarakat itu di bawah itu,” kata Syarif

“Oleh karena itu dalam naskah ini kita harus memperluas apa itu penyelenggara negara dan bahkan mencakup swasta. Kalau hal itu sudah diperbaiki itu akan dengan sendirinya nilai kita akan lebih baik karena akan hati-hati semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pe-nyusun draf naskah akademik untuk usulan revisi UU Tipikor, Agustinus Pohan mengatakan selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia hanya fokus kepada para aparatur sipil negara dan pejabat birokrasi.

Padahal, menurutnya, perilaku korupsi terjadi di semua sektor tak terkecuali swasta. “Persoalan kita di Indonesia adalah persoalannya tersebar di semua sektor. Jadi di kita ini tidak ada yang terbebas dari perilaku koruptif. Barang kali ke depan ini yang perlu jadi perhatian gimana sektor swasta. Yang kita usulkan sekarang adalah perubahan UU Tipikor artinya kita mau mengkriminalisasi. Tapi langkah kriminalisasi tidak selalu berarti kriminalisasi tapi gagasan kriminalisasi ini diharapkan juga bisa menumbuhkan semangat pencegahan di kalangan swasta,” kata dosen Universitas Padjajaran ini. dot

PENGUMUMAN LIKUIDASIDengan ini diumumkan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. GEE CITRA NUSANTARA (Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Oktober 2019 No. 22, dibuat dihadapan STEVANUS JOSEPH, SH., M.Kn., Notaris di Cianjur. Perseroan telah dibubarkan dan selanjutnya dinyatakan “dalam likuidasi”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka likuidator Perseroan memanggil segenap Debitur & Kreditur untuk menyelesaikan hutang-piutangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bogor, 20 Desember 2019Likuidator Perseroan dalam likuidasi

JAKARTA (IM) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen In-donesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR di Masa Sidang I. DPR dinilai ‘tancap gas’ namun berpotensi melanggar rambu-rambu penyusunan prioritas.

“Jadi ‘tancap gas’ memang, dari sisi legislasi, dari sisi penataan kelembagaan, dari sisi fungsi anggaran, dari sisi pengawasan, semuanya tampak tancap gas. Tetapi tancap gasnya itu ternyata belum ada buktinya, bahkan ada tancap gas yang cenderung bisa melangkahi rambu-rambu, teru-tama terkait dengan masalah pe-nyusunan prioritas,” kata peneliti Formappi bidang pengawasan, Djadijono, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/12).

Djadijono menyoroti ban-yaknya rancangan undang-un-dang yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Selain itu, fungsi pengawasan DPR dinilai tidak sepenuhnya memberikan tanggapan yang kritis positif.

“Kalau periode sebelumnya

saja hanya menargetkan 189 (RUU), sekarang ditargetkan 248, wallahualam, apakah mau mena-brak-nabrak atau apa. Kemudian berkaitan dengan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat strat-egis, ternyata tidak sepenuhnya memberikan tanggapan yang kritis, positif, dan berguna bagi rakyat,” ujarnya.

Djadijono mencontohkan soal kenaikan iuran BPJS Keseha-tan. Ia menilai Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan tidak memperjuangkan kepent-ingan rakyat kecil. “Artinya kan kegigihan perjuangan DPR untuk rakyat kecil tidak kelihatan, hanya sebagai lip service, seolah-olah membela rakyat kecil. Dengan masa kerja sidang yang cukup panjang, 56 hari, tetapi hasil-nya masih kita ragukan,” ucap Djadijono.

Formappi juga menyoroti banyaknya anggota DPR periode 2019-2024 yang bolos saat mengi-kuti rapat paripurna. Kehadiran anggota DPR di forum paripurna disebut tidak signifi kan.

“Tingkat kehadiran anggota DPR di dalam rapat paripurna ternyata tidak mencapai angka signifi kan meskipun masih lebih baik dari periode sebelumnya 2014-2019. Sifat-sifat bolos dan mangkir dari sidang masih melekat pada anggota DPR periode ini, padahal baru saja dilantik, itu juga sudah banyak yang bolos tidak ikut sidang,” kata Djadijono. han

Formappi Kritik Kinerja ‘Tancap Gas’ DPR

KPK: Revisi UU Tipikor akan Perbaik i Indeks Persepsi Korupsi

SLEMAN (IM)- Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak ada habis-habisnya. Terakhir dua prajurit anggota TNI tewas ditembak kelompok tersebut yakni Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky Ramadhan.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indone-sia, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, konfl ik selalu ada di mana-mana, mulai dari Aceh hingga Papua yang sampai saat ini tidak juga kunjung selesai.

Kata JK, setiap konfl ik ada persamaan dan perbedaannya dalam proses penyelesaiannya. Begitu juga dengan konfl ik di Papua yang masih menjadi anca-man bagi aparat keamanan.

“Tentu saja ini harus disele-saikan dengan suatu penegakan aturan,” jelas JK di Kampus Uni-versitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (19/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berusaha maksi-mal dalam membangun bumi Papua. Fokus pada pemban-

gunan di wilayah Indonesia Timur sudah dilakukan sejak periode pertama. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mere-dam konfl ik sosial yang ada di masyarakat.

Namun apa yang dilaku-kan, ternyata belum mampu menyelesaikan masalah. “Masih perlu upaya sosial lain yang lebih baik,” terangnya.

Menurut JK, apa yang sudah dilakukan pemerintah, den-gan membangun wilayah di sana, belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Padahal

secara materi, alokasi anggaran yang dikucurkan cukup besar dan luar biasa. “Ada masalah sosial yang harus diperhatikan,” sambungnya.

Sementara itu, Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan, pihaknya telah memberikan penghargaan Hamengkubu-wono IX, kepada JK. Banyak pertimbangan yang mendasa-ri pihaknya menentukan JK sebagai penerima awards. Di antaranya jasa-jasanya yang san-gat besar kepada bangsa, negara dan masyarakat.

“Perjuangan beliau mir-ip yang dilakukan almarhum (Hamengkubuwono IX), seh-ingga penghargaan ini tepat,” terangnya.

Sejak menjadi guru, menteri hingga wapres dan selesai men-jadi wapres, Jusuf Kalla terus bergerak di bidang kemanusiaan. Bahkan dia dikenal sebagai juru damai untuk menyelesaikan konfl ik yang ada dimana-mana. “Beliau adalah ujung tombak menyelesaikan konfl ik,” tutur Panut. pan

Pandangan Jusuf Kalla terhada p KKB di Papua

MUHAMMAD JUSUF KALLA

HIMBAUAN KERUKUNA N UMAT BERAGAMAMenag Fachrul Razi (keempat kiri) berfoto bersama Anggota Wan-timpres Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (ketiga kanan) saat bersilaturahmi di Peka-longan, Jawa Tenga h, Kamis (19/12/2019). Menag dan Wantimpres Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya menghim-bau kepada seluruh masyarakat agar menjag a kerukunan beragama menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Hal 2 Polhukam BARU.indd 1 12/19/2019 6:35:51 PM