MAHASABHA X KMHDIkmhdi.org/wp-content/uploads/2017/04/ADART-KMHDI-2016-2018.pdf · pembangunan umat dan masyarakat nasional. (2 ) KMHDI bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan

Satyam Eva Jayate

MAHASABHA X KMHDIKendari, 25 – 28 Agustus 2016

“KMHDI Berkarya Indonesia Jaya”

SIDANG PLENO III :

ANGGARAN DASAR & ANGGARANRUMAH TANGGA KMHDI

PANITIA MAHASABHA (KONGRES NASIONAL)XKESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Sekretariat Pusat : Jl. Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II,Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13120

021 – 86600779 | www.kmhdi.org| [email protected] Daerah : Jln. Budi utomo, Lr.Hoga 1, RT/RW 003/007, Kel. Kadia, Kec. Kadia,

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

SATYAM EVA JAYATE

Nomor : II/TAP/MAHASABHA X/KMHDI/VIII/2016Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI

ANGGARAN DASARKESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

PURWAKA

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa, kami menyadari tugas mahasiswa HinduIndonesia untuk mengabdi bagi agama dan negara. Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Veda,mahasiswa Hindu Indonesia berusaha mewujudkan intelektual Hindu yang Moksartham Jagadhita YaCa Iti Dharma.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, mahasiswa Hindu Indonesia berusahamencapai tujuan Indonesia Merdeka yang berlandaskan Pancasila. Mahasiswa Hindu Indonesiaberkeyakinan bahwa hukum dan demokrasi harus menjadi dasar praktek kenegaraan sehingga nilai-nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas yang dianut oleh rakyat Indonesia dapat dipertahankan dandikembangkan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, kami mahasiswa Hindu Indonesia membentuk organisasiKesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sebagai wadah pemersatu dan alat pendidikan kaderyang bertujuan untuk memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas. KesatuanMahasiswa Hindu Dharma Indonesia meletakkan tanggung jawab di pundaknya untuk membentukkader mahasiswa Hindu Indonesia yang religius, humanis, nasionalis serta berpikiran progresif.Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, sebagai berikut :

BAB IKETENTUAN UMUM

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1

(1) Organisasi ini bernama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disingkat denganKMHDI.

(2) KMHDI dibentuk di Denpasar pada Hari Jumat, tanggal 3 September 1993 sampai batas waktuyang tidak ditentukan.

(3) KMHDI berkedudukan di ibu kota negara.

BAB IIAZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2KMHDI berasaskan Pancasila.

Pasal 3(1) KMHDI bersifat nasionalistik dan independen.(2) KMHDI bernafaskan Hindu.





SATYAM EVA JAYATE

Pasal 4(1) KMHDI bertujuan menumbuhkembangkan semangat religiusitas, humanisme, nasionalisme, dan

progresifitas mahasiswa Hindu Indonesia dalam rangka turut serta berperan aktif dalampembangunan umat dan masyarakat nasional.

(2) KMHDI bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuanbangsa yang berkeadilan sosial.

(3) KMHDI bertujuan menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa Hindu Indonesia.

BAB IIIKEGIATAN ORGANISASI

Pasal 5(1) Kegiatan KMHDI bercirikan intelektualitas dan profesionalisme.(2) Segala kegiatan organisasi harus sesuai dengan asas, sifat, dan tujuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.(3) Kegiatan KMHDI dilaksanakan sesuai dengan program yang tercantum dalam Garis-Garis Besar

Haluan Organisasi yang menjadi ketetapan dalam Mahasabha.(4) Dalam melaksanakan programnya, KMHDI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi atau

dengan lembaga lainnya.(5) Hubungan kerja sama antara KMHDI dengan lembaga lain diatur dengan ketentuan tersendiri di

dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IVKEANGGOTAAN

Pasal 6(1) Anggota KMHDI adalah Mahasiswa Hindu Indonesia yang sedang atau telah menyelesaikan

studinya, dan memenuhi persyaratan keanggotan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi.

(2) Keanggotaan KMHDI bersifat aktif.

Pasal 7Anggota KMHDI seperti yang dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mahasiswa Indonesia.2. Beragama Hindu.3. Mendaftarkan diri sebagai anggota, mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan peraturan KMHDI lainnya yang telahditetapkan.

4. Umur anggota maksimal 30 tahun bila masih berstatus mahasiswa, atau tiga tahun setelahmenyelesaikan masa studi.

5. Aktif mengikuti kegiatan organisasi KMHDI.

Pasal 8Anggota KMHDI yang telah mencapai umur lebih dari 30 tahun atau telah melebihi tiga tahun purnastudinya sebagai mahasiswa, namun yang bersangkutan masih sedang menjabat dalam kepengurusan





SATYAM EVA JAYATE

KMHDI maka keanggotaannya dapat diperpanjang sampai habis masa jabatannya dan tidak dapatdipilih lagi sebagai pengurus KMHDI.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9Anggota mempunyai hak :

1. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepadapimpinan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan sesuai dengansusunan organisasi.

3. Hak Memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.4. Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.5. Hak Membela Diri adalah hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan, sikap dan tindakan

yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap KMHDI.6. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi .7. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan dari organisasi.8. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan.

Pasal 10Setiap anggota berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi.2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan disiplin

organisasi.3. Aktif melaksanakan program-program KMHDI.4. Membayar iuran anggota yang ditetapkan oleh tingkatan organisasi dimana ia terdaftar apabila

diperlukan oleh masing-masing daerah.5. Memberi dukungan secara material dan spiritual bagi kegiatan KMHDI.

BAB VIBERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11Status keanggotaan KMHDI berakhir karena :

1. Meninggal dunia.2. Mengundurkan diri secara tertulis.3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun underbouw-nya.4. Menjadi anggota tim sukses calon pemimpin yang akan duduk di eksekutif, dan legislatif baik

ditingkatan kota/kabupaten, provinsi, dan nasional.5. Tidak memenuhi ketentuan administrasi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.6. Melanggar ketentuan Disiplin Organisasi yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.





SATYAM EVA JAYATE

BAB VIIPERPINDAHAN ANGGOTA

Pasal 12Anggota KMHDI dapat melaksanakan perpindahan administrasi keanggotaan antar struktur pimpinanKMHDI.

Pasal 13Perpindahan administrasi anggota KMHDI dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihakpemohon dan pihak penerima yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VIIISTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14(1) KMHDI di tingkat nasional disebut Pimpinan Pusat KMHDI yang selanjutnya disingkat PP KMHDI.(2) KMHDI di tingkat provinsi disebut Pimpinan Daerah KMHDI yang selanjutnya disingkat PD KMHDI.(3) KMHDI di tingkat kabupaten atau kota disebut Pimpinan Cabang KMHDI yang selanjutnya disingkat

PC KMHDI.(4) KMHDI ditingkat basis disebut Komisariat KMHDI

PIMPINAN PUSATPasal 15

(1) PP KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat nasional yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PP KMHDI selanjutnya diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16Tugas dan tanggung jawab PP KMHDI meliputi :

1. Memimpin kegiatan organisasi di tingkat nasional baik ke luar maupun ke dalam organisasi.2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh PD dan PC serta badan-badan penunjang

guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha.3. Pengurus PP KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi

kepada Mahasabha.

PIMPINAN DAERAHPasal 17

(1) PD KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat provinsi yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PD KMHDI selanjutnya diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18Tugas dan tanggung jawab PD KMHDI meliputi:

1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerjamasing-masing.





SATYAM EVA JAYATE

2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh PC KMHDI di bawah wilayah kerjanya danbadan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha dan Lokasabha.

3. Pengurus PD KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasipada saat Lokasabha.

PIMPINAN CABANGPasal 19

(1) PC KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang diaturdengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PC KMHDI selanjutnya diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20Tugas dan tanggung jawab PC KMHDI meliputi:

1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerjamasing-masing.

2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Komisariat KMHDI di bawah wilayah kerjanyadan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha, dan Sabha.

3. Pengurus PC KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasipada saat Sabha.

KOMISARIATPasal 21

(1) Komisariat KMHDI adalah badan koordinasi KMHDI di tingkat basis yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Komisariat KMHDI selanjutnyadiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22Tugas dan tanggung jawab Komisariat KMHDI meliputi:

1. Mengkoordinasikan anggota KMHDI guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha,, danSabha.

2. Pengurus Komisariat KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada RapatPimpinan organisasi KMHDI yang secara hierarki bertanggung jawab dalam wilayah kerjanya.

BAB IXPERMUSYAWARATAN

Pasal 23Permusyawaratan KMHDI terdiri dari :

1. Mahasabha.2. Loka Sabha.3. Sabha.4. Sabha Khusus.5. Rapat Kerja (Raker)6. Rapat Koordinasi (Rakor)





SATYAM EVA JAYATE

7. Rapat Pimpinan (Rapim)

Pasal 24Mahasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI yang berwenang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan tertinggiorganisasi KMHDI.

2. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan PusatKMHDI.

3. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi KMHDI.4. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat Nasional5. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 25Lokasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat provinsi yang berwenang:

1. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Daerah.2. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Daerah

(GBPK).3. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat daerah.4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 26Sabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang berwenang:

1. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Cabang2. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Cabang

(GBPK).3. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat cabang.4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 27Sabha Khusus adalah permusyawaratan yang sifatnya khusus yang meliputi :

1. Mahasabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi yang bersifat khusus danmemiliki kekuasaan yang sama dengan Mahasabha dan dapat diadakan setiap saat apabiladikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PD KMHDI dan PC KMHDI.

2. Lokasabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat daerah yangbersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Lokasabha dan dapat diadakansetiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah PC KMHDI setempat ataudikehendaki oleh minimal dua pertiga jumlah anggota.

3. Sabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang bersifatkhusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Sabha dan dapat diadakan setiap saatapabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.

Pasal 28(1) Raker adalah rapat kerja pengurus yang dilaksanakan segera setelah Mahasabha atau Lokasabha

atau Sabha.(2) Raker di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas.





SATYAM EVA JAYATE

(3) Raker di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda.(4) Raker di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab.(5) Raker bertujuan untuk merumuskan program kerja pengurus selama 1 (satu) periode kepengurusan

sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 29(1) Rakor adalah rapat koordinasi antar pimpinan organisasi yang diadakan sesuai dengan susunan

organisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) permusyawaratantertinggi dari masing-masing struktur pimpinan KMHDI.

(2) Rakor di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas.(3) Rakor di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Koordinasi Daerah disingkat Rakorda.(4) Rakor di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Koordinasi Cabang disingkat Rakorcab.(5) Rakor bertujuan untuk mengevaluasi dan koordinasi program kerja sesuai dengan ruang lingkup

tugas masing-masing.

Pasal 30(1) Rapim adalah rapat koordinasi internal pengurus KMHDI yang dilaksanakan berdasarkan

kebutuhan organisasi.(2) Rapim di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas.(3) Rapim di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Pimpinan Daerah disingkat Rapimda.(4) Rapim di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Pimpinan Cabang disingkat Rapimcab.(5) Rapim berwenang untuk mengambil kebijakan taktis dan strategis organisasi sesuai dengan ruang

lingkup tugas masing-masing.

BAB XDANA ORGANISASI

Pasal 31(1) Dana KMHDI bersumber dari iuran anggota, donatur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.(2) Hal-hal lain mengenai iuran anggota dan pendanaan organisasi KMHDI ditentukan lebih lanjut

dalam peraturan organisasi.

BAB XILAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 32Lambang KMHDI adalah ASTA BRAHMACARYA MARGA NUSANTARA sebagaimana ditentukandalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33Bendera KMHDI adalah TRI DATU sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34Lagu KMHDI adalah Mars dan Hymne KMHDI sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Organisasi.





SATYAM EVA JAYATE

BAB XIIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35Perubahan Anggaran Dasar KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri olehsekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujuioleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIIIATURAN PERALIHAN

Pasal 36Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KMHDI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tanggaatau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIVPENUTUPPasal 37

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





SATYAM EVA JAYATE

ANGGARAN RUMAH TANGGAKESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

BAB IKEANGGOTAAN

Pasal 1(1) KMHDI menerapkan Sistem Kaderisasi dalam melakukan pemberdayaan anggota, yang teknis

pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.(2) Anggota KMHDI yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota, wajib melakukannya dengan

bertanggung jawab dan membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukankepada PC KMHDI dan/atau PD KMHDI ditempat yang bersangkutan terdaftar sebagai anggotaKMHDI dengan tembusan kepada PP KMHDI.

(3) Anggota KMHDI yang mengundurkan diri atau diberhentikan keanggotaannya sebagai anggotaKMHDI, tidak diperbolehkan kembali menjadi anggota KMHDI.

(4) Anggota KMHDI akan mendapatkan status sebagai Alumni KMHDI dengan ketentuan :a. Secara otomatis, jika yang bersangkutan telah habis masa keanggotaannya sesuai ketentuan

dalam pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar KMHDI atau;b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (2) dalam pasal ini, dan diakui oleh KMHDI sebagai

Alumni KMHDI melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI.

BAB IISUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS

PIMPINAN PUSATPasal 2

(1) Susunan pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari :a. Pengurus Inti, yaitu:

1. Presidium PP KMHDI berjumlah 3 (tiga) orang.2. Sekretaris PP KMHDI berjumlah 1 (satu) orang.3. Bendahara PP KMHDI berjumlah 1 (satu) orang.

b. Pengurus non inti, yaitu:1. Wakil Sekretaris PP KMHDI.2. Wakil Bendahara PP KMHDI.3. Ketua Departemen dan Anggota Departemen PP KMHDI.

(2) Penentuan jumlah Pengurus non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pembentukan jumlah Departemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3(1) Pimpinan Pusat KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang berwenang

menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakannya sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Mahasabha.

(2) Presidium PP KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi ditingkatan PP KMHDIyang bersifat kolektif yang berwenang penuh mengambil kebijakan taktis dan strategis untukurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapanMahasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.





SATYAM EVA JAYATE

(3) Sekretaris PP KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PP KMHDI dan untukpertama kalinya menggantikan Presidium PP KMHDI, jika Presidium PP KMHDI berhalangan tidaktetap.

(4) Bendahara PP KMHDI berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan dan administrasikeuangan PP KMHDI.

(5) Presidium PP KMHDI bersama Sekretaris PP KMHDI berwenang mengesahkan susunan danpersonalia PD KMHDI yang terpilih dalam Lokasabha, dan PC KMHDI yang terpilih dalam Sabha,serta komisariat KMHDI disuatu daerah yang belum memiliki PD maupun PC KMHDI.

(6) Sekretaris dan Bendahara PP KMHDI bertanggung jawab kepada Presidium PP KMHDI dalammenjalankan tugas dan fungsinya.

(7) Wakil Sekretaris PP KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PP KMHDI bila SekretarisPP KMHDI berhalangan tidak tetap.

(8) Wakil Sekretaris PP KMHDI bertanggung jawab kepada Sekretaris PP KMHDI dalam pelaksanaanfungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presidium PP KMHDI untukurusan organisasi secara umum.

(9) Wakil Bendahara PP KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PP KMHDI bilaBendahara PP KMHDI berhalangan tidak tetap.

(10) Wakil Bendahara PP KMHDI bertanggungjawab kepada Bendahara PP KMHDI dalammenjalankan fungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepadaPresidium PP KMHDI untuk urusan organisasi secara umum .

(11) Ketua Departemen PP KMHDI bertanggung jawab kepada Presidium PP KMHDI dalammenjalankan fungsinya masing-masing.

(12) Anggota Departemen PP KMHDI bertanggung jawab kepada Ketua Departemen PP KMHDIdalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan Departemen.

(13) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Departemen PP KMHDI adalah sejajar.(14) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Departemen PP KMHDI adalah

sejajar.

PIMPINAN DAERAHPasal 4

(1) Susunan pengurus PD KMHDI terdiri dari:a. Pengurus Inti

1. Satu orang Ketua2. Satu orang Sekretaris3. Satu orang Bendahara

b. Pengurus Non Inti1. Wakil Sekretaris2. Wakil Bendahara3. Ketua Biro dan Anggota Biro.

(2) Penentuan jumlah pengurus non inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pembentukan jumlah Biro dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 5(1) Pimpinan Daerah KMHDI merupakan badan pelaksanan organisasi tertinggi di tingkat provinsi.





SATYAM EVA JAYATE

(2) Ketua PD KMHDI berwenang menentukan kebijaksanaan taktis dan strategis organisasi danmelaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.

(3) Sekretaris PD KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PD KMHDI.(4) Sekretaris PD KMHDI bertanggungjawab langsung kepada Ketua PD KMHDI.(5) Ketua PD KMHDI berwenang melantik komposisi dan personalia PC KMHDI yang terpilih dalam

Sabha sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan intruksi PP KMHDI.(6) Jika dalam wilayah atau daerah kerja KMHDI belum terbentuk PC KMHDI, maka Ketua PD KMHDI

bersama Sekretaris PD KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan personalia KomisariatKMHDI sesuai dengan wilayah kerjanya.

(7) Bendahara PD KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan PD KMHDI.(8) Bendahara PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PD KMHDI.(9) Wakil Sekretaris PD KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PD KMHDI bila Sekretaris

PD KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.(10) Wakil Sekretaris PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan

fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PD KMHDI untukurusan organisasi secara umum.

(11) Wakil Bendahara PD KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PD KMHDI bilaBendahara PD KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.

(12) Wakil Bendahara PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara PD KMHDI dalampelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua PDKMHDI untuk urusan organisasi secara umum.

(13) Ketua Biro dan Non Biro PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PD KMHDIdalam menjalankan fungsinya masing-masing

(14) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Biro PD KMHDI adalah sejajar.(15) Kedudukan Wakil Sekretaris Wakil Bendahara dan Anggota Biro PD KMHDI adalah sejajar.(16) Jika Ketua PD KMHDI berhalangan tidak tetap maka untuk pertama kalinya sekretaris akan

menggantikannya.

PIMPINAN CABANGPasal 6

(1) Susunan Pengurus PC KMHDI terdiri dari :a. Pengurus Inti, yaitu:

1. Satu orang Ketua2. Satu orang Sekretaris3. Satu orang Bendahara

b. Pengurus Non Inti, yaitu:1. Wakil Sekretaris2. Wakil Bendahara3. Ketua Bidang dan Anggota Bidang

(2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pembentukan jumlah Bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.





SATYAM EVA JAYATE

Pasal 7(1) Pimpinan Cabang KMHDI merupakan badan pelaksanan organisasi tertinggi di tingkat kota atau

kabupaten.(2) Ketua PC KMHDI berwenang menentukan kebijaksanaan taktis dan strategis organisasi dan

melaksanakan di Cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.

(3) Sekretaris PC KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PC KMHDI dan untukpertama kalinya menggantikan Ketua PC KMHDI, jika Ketua PC KMHDI berhalangan tidak tetap.

(4) Sekretaris PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDI.(5) Ketua PC KMHDI bersama Sekretaris PC KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan

personalia Komisariat KMHDI dalam wilayah kerjanya.(6) Bendahara PC KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan PC KMHDI.(7) Bendahara PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDI.(8) Wakil Sekretaris PC KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PC KMHDI bila Sekretaris

PC KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.(9) Wakil Sekretaris PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan

fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PC KMHDI untukurusan organisasi secara umum.

(10) Wakil Bendahara PC KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PC KMHDI bilaBendahara PC KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.

(11) Wakil Bendahara PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara dalam pelaksanaanfungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PC KMHDIuntuk urusan organisasi secara umum.

(12) Ketua Bidang dan Non Bidang PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDIdalam menjalankan fungsinya masing-masing

(13) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang PC KMHDI adalah sejajar.(14) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Bidang adalah sejajar.

KOMISARIATPasal 8

Susunan pengurus Komisariat terdiri dari :1. Seorang Koordinator2. Seorang Wakil Koordinator

Pasal 9(1) Komisariat ditetapkan dan bertanggung jawab melalui Rapim PD KMHDI atau Rapim PC KMHDI

disesuaikan dengan wilayah kerja komisariat tersebut.(2) Komisariat yang dibentuk oleh PP KMHDI di suatu kabupaten/kota yang belum memiliki PC KMHDI,

bertanggung jawab langsung kepada PP KMHDI melalui Departemen Organisasi.

DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANGPasal 10

(1) Pada tingkat pusat dibentuk Departemen, pada tingkat daerah dibentuk Biro, dan pada tingkatCabang dibentuk Bidang.





SATYAM EVA JAYATE

(2) Departemen, Biro dan Bidang adalah badan penunjang organisasi yang merupakan saranapelaksana kegiatan dan wajib berkoordinasi satu sama lainnya.

(3) Restrukturisasi/reshufle jumlah anggota Departemen, Biro atau Bidang di masing-masing tingkatanorganisasi dapat dilakukan dalam Rapim yang telah memenuhi persyaratan quorum.

LEMBAGA-LEMBAGAPasal 11

(1) Lembaga adalah sarana penunjang untuk menjalankan kegiatan organisasi dan kegiatan dalambidang tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan oleh pengurus organisasipada masing-masing tingkatan.

(2) Pada setiap tingkatan organisasi dapat dibentuk Lembaga Non Departemen, Lembaga Non Biro,Lembaga Non Bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Lembaga tersebut pada pasal 11 ayat (2) ini dapat dibentuk oleh Presidium PP KMHDI atau KetuaPD KMHDI atau Ketua PC KMHDI disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan organisasi.

BAB IIIPERMUSYAWARATAN

Pasal 12(1) Mahasabha dihadiri oleh :

a. Peserta yang terdiri dari :1. Pengurus PP KMHDI2. Utusan PD KMHDI3. Utusan PC KMHDI

b. Peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI.(2) Mahasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.(3) Pelaksana dan penanggung jawab Mahasabha adalah PP KMHDI.

Pasal 13(1) Lokasabha dihadiri oleh :

a. Peserta yang terdiri dari:1. Pengurus PD KMHDI.2. Utusan PC KMHDI dan/atau anggota PD KMHDI.

b. Peninjau yang terdiri dari :1. Utusan PP KMHDI.2. Peninjau yang telah ditentukan oleh PD KMHDI.

(2) Lokasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.(3) Pelaksana dan penanggung jawab Lokasabha adalah PD KMHDI.(4) Pelaksanaan Lokasabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab PP KMHDI.

Pasal 14(1) Sabha dihadiri oleh :

a. Peserta yang terdiri dari:1. Pengurus PC KMHDI.2. Utusan Komisariat KMHDI dan/atau anggota PC KMHDI.

b. Peninjau yang terdiri dari :





SATYAM EVA JAYATE

1. Utusan PD KMHDI.2. Peninjau yang telah ditentukan oleh PC KMHDI.

(2) Sabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Sabha adalah PC KMHDI.(4) Pelaksanaan Sabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab PP KMHDI atau PD

KMHDI.

Pasal 15(1) Rakernas dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PP KMHDI.b. Peninjau yaitu utusan PD, dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI.

(2) Rakernas dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Mahasabha.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakernas adalah PP KMHDI.

Pasal 16(1) Rakerda dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PD KMHDI.b. Peninjau yaitu utusan PP KMHDI, PC KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PD

KMHDI.(2) Rakerda dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Lokasabha.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakerda adalah PD KMHDI.

Pasal 17(1) Rakercab dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PC KMHDI.b. Peninjau yaitu utusan PD KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI.

(2) Rakercab dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Sabha.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakercab adalah PC KMHDI.

Pasal 18(1) Rakornas dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PP KMHDI, utusan PD KMHDI dan utusan PC KMHDI.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI.

(2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakornas adalah PP KMHDI.

Pasal 19(1) Rakorda dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PD KMHDI, utusan PC KMHDI dan utusan Komisariat.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PD KMHDI.

(2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorda adalah PD KMHDI.

Pasal 20(1) Rakorcab dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu pengurus PC KMHDI, utusan Komisariat dan atau anggota.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI.





SATYAM EVA JAYATE

(2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorcab adalah PC KMHDI.Pasal 21

(1) Rapimnas dihadiri oleh :a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PP KMHDI.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI.

(2) Rapimnas dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimnas adalah PP KMHDI.

Pasal 22(1) Rapimda dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PD KMHDI.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PD KMHDI.

(2) Rapimda dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimda adalah PD KMHDI.

Pasal 23(1) Rapimcab dihadiri oleh :

a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PC KMHDI.b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI.

(2) Rapimcab dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.(3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimcab adalah PC KMHDI.

BAB IVPEMBENTUKAN PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 24(1) Dalam memperluas dan mempererat jaringan Mahasiswa Hindu Indonesia, KMHDI dapat

melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru.(2) Persetujuan untuk melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru ditentukan oleh

PP KMHDI.(3) Dalam teknis pelaksanaannya, PP KMHDI dapat memberikan penugasan kepada PC KMHDI atau

PD KMHDI untuk melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru.(4) PP KMHDI dapat melakukan pembentukan PD KMHDI yang baru, apabila dalam suatu wilayah

atau provinsi telah memiliki PC KMHDI yang terletak di ibukota provinsi dan telah melaksanakansedikitnya satu kali Sabha.

BAB VPEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 25(1) Presidium PP KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha untuk selanjutnya ditetapkan

dan diangkat dalam Mahasabha.(2) Pengurus PP KMHDI selain Presidium PP KMHDI, ditentukan oleh Presidium PP KMHDI sebagai

hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Mahasabha.(3) Apabila dalam Mahasabha hanya menetapkan dan mengangkat pengurus inti saja, maka

Presidium PP KMHDI diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pasca Mahasabhauntuk menentukan pengurus non inti.





SATYAM EVA JAYATE

(4) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Non Departemen PP KMHDI dapatdilakukan oleh Presidium PP KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI.

(5) Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Lokasabha atauSabha untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha.

(6) Pengurus PD KMHDI atau PC KMHDI selain Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI, ditentukanoleh Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkandan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha.

(7) Lokasabha atau Sabha menetapkan dan mengangkat seluruh personalia kepengurusan atau dapatsaja hanya menetapkan dan mengangkat personalia kepengurusan inti dari PD KMHDI atau PCKMHDI.

(8) Apabila Lokasabha atau Sabha hanya menetapkan dan mengangkat kepengurusan inti saja, makapemilihan pengurus non inti menjadi hak prerogatif dari Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDIterpilih dan seluruh pengurus non inti wajib telah terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari pasca Lokasabha atau Sabha.

(9) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Non Biro PD KMHDI atau Non BidangPC KMHDI dapat dilakukan oleh Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dengan menerbitkanSurat Keputusan (SK) dari PD KMHDI atau PC KMHDI.

(10)Pengurus Komisariat KMHDI dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Pimpinan organisasiKMHDI yang secara hirarki bertanggung jawab dalam wilayah kerjanya.

BAB VIPERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 26(1) Pergantian antar waktu bagi pengurus organisasi yang tidak menjabat sebagai Presidium PP

KMHDI, Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dapat dilakukan oleh masing – masing tingkatanorganisasi melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) dengan mempertimbangkan berbagaisituasi, kondisi, aspirasi dan keselamatan organisasi.

(2) Bila ditengah masa jabatannya, salah satu personalia Presidium PP KMHDI berhalangan tetapyang tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan sebagaiberikut :

a. Diangkat penggantinya dengan menunjuk Sekretaris PP KMHDI sebagai pelaksana tugas(Plt) Presidium PP KMHDI.

b. Jumlah maksimal Plt Presidium PP KMHDI adalah 1 (satu) orangc. Jika ketentuan ayat (2) huruf b dalam pasal ini telah terjadi, maka Presidium dan Plt

Presidium PP KMHDI wajib berkoordinasi dengan pd pc seluruh indonesia untukmenyelenggarakan Mahasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak terjadinyakondisi ini.

d. Mahasabha luar biasa diadakan hanya untuk memilih posisi pengganti presidium yangsebelumnya berhalangan tetap.

(3) Bila ditengah masa jabatannya, Ketua PC KMHDI atau Ketua PD KMHDI berhalangan tetap yangtidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan yaitu diangkatpenggantinya dengan menunjuk Sekretaris sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua PD atau PCKMHDI.

(4) Plt Ketua PC atau PD KMHDI wajib berkoordinasi untuk menyelenggarakan Sabha Luar Biasaatau Lokasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan setelah ditunjuk.





SATYAM EVA JAYATE

(5) Plt Ketua PC atau Plt Ketua PD KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI.(6) Plt Presidium PP KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI.(7) Selain melaksanakan tugas dan kewajiban barunya sebagai Plt, personalia yang ditunjuk sebagai

Plt, tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang lama sesuai posisi jabatan saatpengangkatannya dalam Sabha, Lokasabha atau Mahasabha.

BAB VIIQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27(1) Mahasabha, Lokasabha, Sabha, Sabha khusus, Raker, Rakor dan Rapim dinyatakan sah apabila

dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhakhadir.

(2) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidaktercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB VIIIHUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 28(1) KMHDI dapat menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam

negeri maupun luar negeri.(2) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu pasal ini dapat dilakukan oleh

setiap tingkatan organisasi KMHDI baik secara individu maupun secara lembaga.

Pasal 29Hubungan dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan:1. Lembaga/organisasi bersangkutan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, GBHO, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi KMHDI.2. Independensi KMHDI, kesetaraan derajat, kebersamaan dan saling menghargai.

BAB IXDISIPLIN ORGANISASI

Pasal 30(1) Anggota dan pengurus organisasi KMHDI dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat

mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi KMHDI.(2) Setiap anggota dan Pengurus organisasi KMHDI wajib menghindari perpecahan dalam organisasi

KMHDI.

DISIPLIN KEANGGOTAANPasal 31

(1) Anggota KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi baik yang sedang menjabatsebagai pengurus maupun tidak, dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.

(2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan setingkatdiatasnya sebelum ditangani oleh PP KMHDI sebagai pimpinan tertinggi.





SATYAM EVA JAYATE

(3) Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukansecara bertahap berupa tiga kali teguran lisan, tiga kali peringatan tertulis dan pemberhentian olehpimpinan tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi.

(4) Terhadap anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalampermusyawaratan yang diadakan organisasi KMHDI.

(5) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam peraturanorganisasi.

DISIPLIN PENGURUSPasal 32

(1) Anggota KMHDI yang karena fungsionalitasnya sebagai pengurus KMHDI melakukanpelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.

(2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi.

(3) Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukansecara bertahap berupa dua kali teguran lisan, satu kali peringatan tertulis dan dapat dilanjutkandengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya.

(4) Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat diberhentikansebagai pengurus oleh pimpinan organisasi di masing masing tingkatan dalam forum Rapimsetelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya.

(5) Khusus mengenai penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua PC KMHDI atau Ketua PDKMHDI dilakukan oleh PP KMHDI.

(6) Ketua PC KMHDI atau Ketua PD KMHDI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasidapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh PP KMHDI, dan selanjutnya PP KMHDI menunjukseorang Plt Ketua PC KMHDI atau Plt Ketua PD KMHDI yang berasal dari anggota atau pengurusPC KMHDI atau PD KMHDI bersangkutan.

(7) Plt Ketua PC atau Plt Ketua PD KMHDI yang ditunjuk oleh PP KMHDI wajib menyelenggarakansabha atau lokasabha luar biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak yang bersangkutanditunjuk sebagai Plt.

(8) Terhadap Ketua PC atau PD KMHDI yang dikenakan sanksi penonaktifan atau pemberhentianharus diberikan hak membela diri dalam Sabha atau Lokasabha luar biasa yang diadakanorganisasi.

(9) Personalia Presidium PP KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapatdikenakan sanksi.

(10) Sanksi dapat diberikan kepada personalia Presidium PP KMHDI apabila ada bukti pelanggarandisiplin organisasi dan disertai dengan bukti pernyataan mosi tidak percaya dari minimal 2/3jumlah PC dan PD KMHDI.

(11) Sanksi penonaktifan atau pemberhentian kepada personalia Presidium PP KMHDI dapatdilakukan dalam forum Rakornas yang telah memenuhi persyaratan quorum setelah yangbersangkutan diberikan hak membela diri.

(12) Forum Rakornas yang dimaksud dalam ayat 11 pasal ini, dapat menunjuk salah satu personaliapengurus PP KMHDI sebagai pelaksana tugas (Plt) Presidium PP KMHDI yang telah dinonaktifkanatau diberhentikan karena pelanggaran disiplin organisasi.





SATYAM EVA JAYATE

(13) Apabila jumlah personalia Presidium PP KMHDI yang dinonaktifkan dan/atau diberhentikanberjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka personalia Presidium PP KMHDI yang masih ada wajibmelaksanakan Mahasabha Luar Biasa selambat lambatnya enam bulan sejak diputuskannyapenonaktifan atau pemberhentian.

(14) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada pengurus KMHDI, diatur lebih lanjut dalam peraturanorganisasi.

Pasal 33Pemulihan nama baik atau rehabilitasi dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada anggotamelalui permusyawaratan anggota, yaitu Sabha atau Lokasabha atau Mahasabha atau Sabha Khusus.

BAB XLAMBANG

Pasal 34Lambang KMHDI adalah Asta Brahmacarya Marga Nusantara dengan penjelasan sebagai berikut:1. Gambar:2. Pengertian:

a. LingkaranMakna : satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

b. Asta DalaMakna : delapan kemahakuasaan Tuhan (Asta Isawarya), menggambarkan delapan penjurumata angin; mempunyai pola berfikir multidimensional dan proporsional sehingga senantiasamempertimbangkan berbagai aspek.

c. Tri Datu (Tiga Warna Suci)Makna : merah, putih, hitam. Tiga warna ini menggambarkan Tri Murti, yaitu tiga manifestasiTuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur (Brahma, Wisnu, Siwa). Dengan kata lain,kader KMHDI harus memiliki daya pikir yang inovatif,siap menjaga dan melestarikan potensiHindu dengan nilai-nilai Dharma yang dimiliki, serta berani tampil di depan untukmengembalikan serta menegakkan nilai-nilai ajaran Dharma dalam kehidupan beragama,berbangsa dan bernegara.

d. Segi LimaMakna : philosofi Agama. Merupakan konsep Panca Sradha, yaitu lima dasar kepercayaandalam Agama Hindu.

e. Buku terbuka dan kosongBuku terbuka bermakna : bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal.Kosong bermakna : suatu kemurnian pengabdian KMHDI.

f. Nyala oborMakna : semangat perjuangan untuk mewujudkan tujuan KMHDI.

g. Kepulauan IndonesiaMakna : KMHDI di dalam perjuangannya selalu berwawasan Nasional dan menghargaisemboyan Bhineka Tunggal Ika

h. SwastikaMakna : lambang Agama Hindu dan dipercaya sebagai sumber keselamatan dunia. Hal ini jugamenegaskan bahwa KMHDI adalah organisasi yang berdasarkan Hindu.





SATYAM EVA JAYATE

Pasal 35Mengenai penggunaan lambang dan atribut organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturanorganisasi.

BAB XIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36Perubahan Anggaran Rumah Tangga KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri olehsekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujuioleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIIATURAN PERALIHAN

Pasal 37Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi danketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.

BAB XIIIPENUTUPPasal 38

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Documents

MAHASABHA X KMHDIkmhdi.org/wp-content/uploads/2017/04/ADART-KMHDI-2016-2018.pdf · pembangunan umat dan masyarakat nasional. (2 ) KMHDI bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan