DEWAN KEHUTANAN DAERAH MALUKU (DKDM) KELOMPOK KERJA REDD+

DEWAN REMPAH MALUKU (DRM) PS. MANAJEMEN HUTAN PROGRAM PASCA SARJANA UNPATTI

JURUSAN KEHUTANAN FAPERTA-UNPATTI

JAKARTA, 2012

LUAS WILAYAH MALUKU (km2)

LUAS HUTAN DI MALUKU (dalam Ha)

PETA WILAYAH PENGEMBAGAN (GUGUS PULAU) PROVINSI MALUKU

PETA WILAYAH PENGEMBANGAN (GUGUS PULAU) PROVINSI MALUKU

KPH DI MALUKU (5 KPHL & 17 KPHP)

No Unit Nama DAS Luas (ha) Tipe KPH Kabupaten/Kota 1 Unit I Wae Mala – Wae Koha 142.573,00 KPHP Buru Selatan 2 Unit II Wae Apu – Wae Nibe 232.432,00 KPHP Buru 3 Unit III *) Wae Tina 215.520,00 KPHP Buru dan Buru Selatan 4 Unit IV Wae Kawa 143.835,00 KPHP Seram Bagian Barat 5 Unit V Wae Tala 98.628,00 KPHL Seram Bagian Barat 6 Unit VI *) Wae Mala 131.660,00 KPHP Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat 7 Unit VII Wae Sapalewa 67.057,00 KPHP Maluku Tengah 8 Unit VIII Wae Tulungarang – Wae Kobi 102.226,00 KPHP Maluku Tengah 9 Unit IX Wae Ruatan 85.586 KPHL Maluku Tengah

10 Unit X Wae Bubi 66.323,00 KPHP Seram Bagian Timur 11 Unit XI Wae Bobot -Wae Kaba 141.993,00 KPHP Seram Bagian Timur 12 Unit XII Wae Masiwang 208.821,00 KPHP Seram Bagian Timur 13 Unit XIII Wae Hapu 30.469,00 KPHL Kota Ambon 14 Unit XIV Wae Hapu 10.964,00 KPHL Kota Ambon 15 Unit XV 13.646 KPHL Kota Tual 16 Unit XVI Maluku Tenggara 12.612,00 KPHP Maluku Tenggara 17 Unit XVII Larat-Ranarmoye 71.327,00 KPHP Maluku Tenggara Barat 18 Unit XVIII Bungai 134.183,00 KPHP Maluku Tenggara Barat 19 Unit XIX Babar-Moa 47.759,00 KPHP Maluku Barat Daya 20 Unit XX Wetar 71.774,00 KPHP Maluku Barat Daya 21 Unit XXI Wokam 60.990,00 KPHP Kepulauan Aru 22 Unit XXII Kobroor-Trangan 117.486,00 KPHP Kepulauan Aru

Jumlah 2.207.864,00

*) lintas kabupaten, Sumber : SK Menhut No. 66/Menhut-II/2010

Kelembagaan dan Proses Pokja REDD+, DKDM, Forum DAS, DRM Sharing dana (lembaga2 internasional, Pem.pusat,Pemda,

swasta MRV (workshop, ToT,,PSP)

Kerangka Hukum dan Peraturan • UU No. 26/2007 • Perda No. 5/2009 (RTRW 2007-2027) • Perpres No.61 Tahun 2011 • Perpres No.71 Tahun 2011 • SK. Gub Maluku No:133 Thn 2012

tertanggal 28 September 2012).

1 2

• Mempertahankan kawasan lindung 14,09%. • Mempertahankan HPK 40,34% dan menghentikan izin pelepasan

kawasan hutan untuk usaha-usaha lain • Merehabilitasi lahan kritis 796.891 ha • Mengembangkan ekowisata

• Membangun PUP penyerapan karbon pada berbagai strata hutan/KPH.

• Sosialisasi perlindungan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. • Mengendalikan konversi lahan untuk tambang terbuka.

• Pengelolaan hutan efisien dan lestari sampai ke tingkat tapak sesuai fungsi (KPH).

• Integrasi skema REDD+ kedalam KPH sesuai kondisi lansekap biofisik dan karakteristik Maluku (konsep 12 gugus pulau).

• Menjadikan program REDD+ sebagai upaya mengembalikan lansekap kehutanan pulau-pulau kecil.

• Melibatkan lansekap masyarakat hukum adat. • Gangguan berupa kerusakan hutan, kebakaran, dan pembalakan. • Pemetaan potensi sumberdaya alam desa secara partisipatif. • Menfasilitasi penyusunan tata ruang desa secara partisipatif.

Konservasi & Rehabilitasi

Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan yg Berkelanjutan

Pengelolaan lansekap yg berkelanjutan

Program-Program Strategis

3

a

b

c

• Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan (KPH) • Pengembangan hutan rakyat • Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup; • Inventarisasi sosial-budaya masyarakat • Melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi • Menginventarisasi kondisi sosek, budaya serta kelembagaan masyarakat desa sekitar

KPH

• Melibatkan para pihak dalam workshop, seminar, lokakarya • Sharing dana • Memfasilitasi pengembangan kerjasama masyarakat desa dengan para pihak lainnya. • Peningkatan iklim usaha kecil dan menengah serta akses masyarakat terhadap hutan • Pengembangan areal model usaha tani konservasi pada hutan rakyat

Kerangka STRADA REDD+ dan 5 Pilar Utama di Maluku

Perubahan Paradigma dan Budaya

Kerja

Pelibatan Para Pihak

4

5

Reduksi Emisi

Cadangan Karbon hutan meningkat

Keanekaragaman Hayati dan Jasa

Lingkungan Terpelihara

Pertumbuhan Ekonomi

(Agus Kastanya & Ronny Loppies, 2012)

Konsep Integrasi MRV REDD+ pada seluruh level di Maluku

INTERNASIONAL=NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN

LANSEKAP KPH

REDD/MRV : INTERNASIONAL (IPCC, LULUCF, UNFCCC, COP) –NASIONAL (PERPRES 61 &

71/2011, RAN-GRK, STRANAS REDD+)

STRADA/RAD-GRK, STRADA/RAD REDD+, INSTITUSI MRV KABUPATEN/KOTA, REL/RL/BAU

PENGELOLAAN LANSEKAP, KPH, HKM, HUTAN DESA, AGROFORESTRY, REL/RL/BAU, PSP

STRADA/RAD-GRK, STRADA/RAD REDD+, INSTITUSI MRV PROVINSI , REL/RL/BAU

(Agus Kastanya & Ronny Loppies, 2012)

Survey Awal Pembuatan PSP MoU antara Puspijak & Unpatti

WORKSHOP MRV REDD+

Ambon, 4 Oktober 2012

MoU antara Puspijak & Unpatti

FGD ANALISIS GAP KEBIJAKAN NFI

Ambon, 25 Oktober 2012

FGD ANALISIS GAP KEBIJAKAN NFI

Ambon, 19 Oktober 2012

PELANTIKAN DEWAN REMPAH MALUKU Upaya mengembalikan rempah sebagai icon Maluku

dan menghubungkannya dengan skema REDD+

Peserta workshop membangun rempah di Maluku

Cinderamata untuk Ketua Dewan Rempah Indonesia

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan REDD+

Publikasi REDD+ Pada Media Koran di Maluku

Nota Kesepahaman Unpatti-Puspijak untuk pembuatan Plot Ukur Permanen

Tulisan/Presentase Palu, Pebruari 2012

Tulisan/Presentase Workshop Konsultasi Publik Pembentukan POKJA REDD+ Maluku di

Ambon 1 Agustus 2012

Tulisan/Presentase MRV di Maluku , Ambon 4 Oktober 2012

Tulisan/Presentase University Forum and UN-REDD Lesson Learned

Palu, 23-24 Oktober 2012

Tulisan/Presentase Palu, 23-24 Oktober 2012

Kesiapan Maluku

1.Workshop National Carbon Accounting System (untuk mendukung program REDD+) oleh BPKH Wilayah IX dan juga yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan, Provinsi Maluku pada bulan Desember 2010.

2.Pembentukan DKDM Periode tahun 2011-2016 yang keanggotaanya dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, pengusaha, LSM, Akademisi sampai dengan masyarakat adat, yang akan menangani berbagai masalah kebijakan pengelolaan hutan di Maluku, termasuk juga REDD+, Februari 2011.

3.Workshop konsultasi publik pemangku kepentingan penanganan perubahan iklim di Maluku, yang diselenggarakan oleh Pustanling, Kemhut Maret 2011.

4.Dishut Provinsi Maluku telah menyampaikan data untuk pengusulan 3 unit KPH untuk dijadikan percontohan REDD+ pada September 2011.

5.Tim peneliti REDD+ Unpatti mengikuti terus perkembangan REDD+ secara nasional melalui berbagai FGD dan workshop yang dilakukan oleh UN-REDD dan BPKH Wilayah IX Maluku, dimana pada saat ini sementara dibuat plot-plot pengukuran karbon di berbagai wilayah Maluku (102 plot).

6.Melakukan ToT Penghitungan dan Monitoring Karbon di Provinsi Maluku pada

tanggal 30 dan 31 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh Pustanling. 7.Pembentukan POKJA REDD+ Maluku masa bakti 2012-2016 (SK. Gubernur

Maluku Nomor 133 Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012). 8.Pembuatan PUP pada 22 KPH sesuai Rencana Aksi Pembangunan KPH di

Provinsi Maluku, tahun 2010. 9.Pelaksanaan workshop MRV 4 Oktober 2012. 10.Pembuatan PUP Karbon di beberapa strata hutan/KPH di Pulau Ambon dan

Pulau Seram sebanyak 12 plot, yang merupakan kerjasama (MOU) antara Unpatti dan Puspijak Bogor. Pengukuran tidak dilakukan pada biomassa dalam tanah (Pengukuran sedang dilaksanakan).

Tantangan Maluku

1. Perbedaan karakteristik geo-biodiversity di tiga eco-region (Wallacea, Sahul, Tsansfly dan Vogelkop Papua).

2. Perbedaan karakteristik geografis pulau-pulau di Indonesia (Maluku dengan tipe pulau Oceanik).

3. Mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang tak terencana. 4. Konsistensi data dan metodologi penentuan baseline daerah. 5. Pemda masih belum memiliki kapasitas, baik untuk

kelembagaan maupun sumber daya manusianya. 6. Bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui

posisi dan perannya dalam pencapaian target pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.

DEWAN KEHUTANAN DAERAH MALUKU (DKDM)

KELOMPOK KERJA REDD+

DEWAN REMPAH MALUKU (DRM)

PS. MANAJEMEN HUTAN PROGRAM PASCA SARJANA UNPATTI

JURUSAN KEHUTANAN FAPERTA-UNPATTI

SIAP MENYUKSESKAN SKEMA REDD+ DI MALUKU