Upload
jessica-brown
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEKILAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Tantangan dan PeluangRINGKASAN MATA KULIAH
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
OLEH:
IQLIMA A. MANAF
Nim: 1309200070054
Kelas: A STAR BPKP
DOSEN PENGASUH
Dr. NADIRSYAH, S.E. M.Si, Ak, CA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2014
SEKILAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKReformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Tantangan dan PeluangI. PendahuluanSejak dimulainya reformasi mengadopsi dua kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah 24/2005 (PP24), tentang standar akuntansi pemerintah, dan Permendagri 13/2006 (PM13), yang isinya memperkenalkan standar penganggaran berbasis kinerja.
Implementasi peraturan tersebut berjalan lambat dan tidak konsisten di seluruh pemerintah daerah, dan para pejabat dan staf kewalahan dan bingung oleh banyak inovasi dan peraturan yang ditetapkan. Kebijakan yang tidak konsisten dan kadang-kadang bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk mengatur keuangan dan isu-isu akuntansi.
II. Tantangan Kebijakan di Tingkat Nasional
Kerangka Hukum
Peraturan yang ditetapkan depdagri berbeda dengan depkeu.
Kementerian yang Tumpang tindih dan Kurang Koordinasi
Tumpang tindih:
(a) otoritas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah;
(b) didelegasikannya otoritas dan fungsi yang diberikan kepada Depdagri, badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan; dan
(c) otoritas untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan bagi semua tingkat pemerintahan, termasuk instrumen yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). kurangnya koordinasi antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dapat terlihat pada Penerbitan PP24 dan Permendagri 13 Peraturan masing-masing instansi mewajibkan untuk melaporkan informasi yang sama tetapi dalam format yang berbeda dan didasarkan atas basis akuntansi yang berbeda
bagan akun pemerintah daerah yang digunakan berbeda
Perbedaan juga terjadi dalam perlakukan transaksi tertentu
III. Tantangan Pelaksanaan Bagi Pemerintah Daerah
1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran.
2. Persiapan dan Penerapan Anggaran..
3. Eksekusi Anggaran..
4. Laporan Anggaran.. 5. Akuntansi..
6. Kendala Sumber Daya Manusia. IV. Rekomendasi untuk Meningkatkan ImplementasiDari segi Umum
menyepakati pemahaman dan pendekatan yang sama sebelum mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan,
membatasi frekuensi mengeluarkan peraturan baru
Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah harus spesifik
mempertimbangkan kemampuan daerah dalam konteks otonomi daerah saat menerbitkan peraturan yang terkait dengan urusan wajib dan pilihan dari pemerintah daerah
melakukan monitoring dan evaluasi pemerintah daerah secara teratur untuk mendapatkan umpan balik tentang pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
memperjelas peraturan dasar yang berlaku saat audit laporan keuangan pemerintah daerah
PM 13/2006
Kementerian Dalam Negeri harus merevisi PM nomor 13/2006 dengan ketentuan PP nomor 58/2005
Peraturan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah dan keuangan perlu ditinjau dan diubah untuk menyesuaikan dengan PM nomor 13/2006.
Depdagri harus mengacu pada rekomendasi dari berbagai studi di universitas yang menyediakan panduan khusus pada penguatan pelaksanaan PM nomor 13 /2006 dan PP nomor 24/2005.
Indikator Kinerja
Depdagri harus mengembangkan Standar Indikator Kinerja yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan program dan kegiatan.
Depdagri harus mengeluarkan pedoman untuk rencana kerja LG tahunan, RKPD, yang memberikan contoh yang jelas dari indikator kinerja yang akan digunakan secara konsisten selama proses penganggaran.
PM nomor 13/2006 menciptakan target indikator kinerja pada program dan kegiatan.
.
Lampiran 1: Pengalaman dan Tantangan LGSPTantangan:
a. pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan dasar tentang peraturan untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran dan reformasi akuntansi b. kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di posisi manajemen keuangan yang diperlukan untuk memperkuat sistem manajemen keuangan untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan pengendalian internal yang efektif untuk memberantas korupsi. Pengalaman
Banyak pemerintah daerah tidak memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, kurang pencahayaan yang tepat, meja dan kursi, perlengkapan audio visual, AC, dll;
Kegiatan pelatihan dilakukan di situs yang sering terganggu oleh kegiatan resmi sehari-hari;
Ketika kegiatan dilakukan di fasilitas pemerintah, jumlah peserta sering melebihi jumlah yang direkomendasikan;
Kebijakan rotasi standar dalam sistem pelayanan sipil menghalangi pengembangan keterampilan dan pengetahuan pada pekerjaan;
Tidak ada kekurangan kemauan untuk belajar; hampir semua staf meminta kami untuk membantu mereka tentang cara untuk melakukan pekerjaan mereka.
Perkembangan positif yang mungkin timbul dari bantuan LGSP meliputi:
Partisipasi dalam proses perencanaan dan anggaran dengan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat menjadi lebih mudah diakses dan transparan;
Kalender anggaran, yang sebelumnya tidak dipublikasikan, semakin dipublikasikan di media lokal dan diposting di kantor-kantor pemerintah dan tempat umum lainnya;
Sidang anggaran, yang sebelumnya tidak dipublikasikan, diiklankan dan terbuka untuk umum dan kini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memberikan masukan terhadap anggaran;
Para dewan lokal, khususnya yang baru terpilih, sangat antusias untuk meningkatkan evaluasi anggaran eksekutif dan pengawasan eksekutif;
Laporan keuangan, yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau diterbitkan akhir, kini dikeluarkan pada waktu yang tepat dan tersedia untuk umum;
OMS dan LSM meningkatkan kesadaran mereka tentang proses anggaran dan peran mereka sebagai pendukung;
PNS Perempuan dalam kegiatan pelatihan LGSP terbukti bersedia untuk belajar, berpartisipasi secara aktif dan menjadi semakin antusias karena mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Sampai saat ini, sekitar 30 persen dari peserta pelatihan kami perempuan, terutama di bidang akuntansi.
Lampiran 2: UU dan Peraturan Pemerintah yang Mempengaruhi Kebijakan Keuangan
UU/RegulasiTentangDetailTingkat
Permendagri 13/2006Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahMerevisi Kepmendagri 29/2002 dan diikuti PP 58/2005. Ini memberikan bagan akun dengan kode program dan kegiatan, dan membagi sisi pengeluaran dalam kategori langsung dan tidak langsung. Tidak ada lagi penjelasan antara pelayanan publik dan aparatur daerah dalam kelompok utama anggaran seperti pada peraturan sebelumnya, sedangkan urusan wajib dan pilihan akan diperkenalkan dalam peraturan ini. Peraturan ini juga memberikan rincian tentang bagan akun formulir dan prosedur untuk mengimplementasikannya.
Regulasi Kementerian Dalam Negeri
PP 58/2005Pengelolaan Keuangan DaerahSebuah peraturan yang menggambarkan keuangan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17/2003 dan 1/2004, undang-undang 32 dan 33/2004 dan UU 25/2005. Hal ini menentukan secara umum proses dan prosedur perencanaan, anggaran, administrasi anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini juga mendefinisikan saling keterkaitan mereka.
Regulasi Pemerintah
PP 24/2005Standar Akuntansi PemerintahanMenetapkan standar pertama untuk akuntansi pemerintah yang terdiri dari sebelas laporan akuntansi utama. Juga menyerukan pelaksanaan double-entry pembukuan standar dan basis akrual dimodifikasi untuk catatan transaksi. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi keuangan mereka dalam setiap periode akuntansi tertentu.
Regulasi Pemerintah
UU 25/2005Sistem Perencanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraMenetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menggambarkan prosedur perencanaan dari forum pemangku kepentingan lokal (musrenbang) melalui penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah pusat. Peran badan perencanaan adalah kunci dalam proses perencanaan ini.
UU Nasional
UU 33/2004Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Revisi UU 25/1999, Keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjelaskan secara rinci pembagian pajak penghasilan dan tambahan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).UU Nasional
UU 32/2004Pemerintah DaerahRevisi UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Mengurangi kekuasaan yang diberikan kepada dewan lokal dan menetapkan peran yang lebih tinggi untuk gubernur provinsi. Menentukan bahwa manajer distrik atau walikota akan dipilih langsung oleh warga negara dan bahwa rancangan anggaran kota dan atau kabupaten harus diverifikasi terlebih dahulu oleh provinsi.
UU Nasional
UU 15/2004Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraMenetapkan fungsi audit dan mekanisme audit keuangan, audit kinerja dan audit tertentu di lingkungan pemerintah. Dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bekerja sama dengan auditor internal pemerintah, audit berikutnya memberdayakan pemerintah untuk menindaklanjuti jika ada tindakan yang diperlukan.
UU Nasional
UU 1/2004Perbendaharaan NegaraMemotong pengelolaan kas negara baik di pemerintah pusat dan daerah. Dimulai dengan pembentukan dinas keuangan pada pemerintah daerah sebagai bendahara daerah. Dinas keuangan menggabungkan divisi keuangan, divisi pengadaan/aset dan pendapatan.UU Nasional
UU 17/2003Keuangan NegaraMenetapkan Departemen Keuangan yang mengelola sistem keuangan baru berdasarkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, menggantikan eks sistem dalam peraturan Belanda. Mendefinisikan anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan berdasarkan kinerja.
UU Nasional
Kepmendagri 29/2002Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBDMemberikan pedoman bagaimana mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan menggunakan anggaran berbasis kinerja dan pembukuan double-entry. Ini adalah revolusi dalam anggaran pemerintah dan sistem akuntansi lokal. Ini memberikan pedoman umum dengan sedikit data yang dipimpin informasi tentang bagaimana mempersiapkan anggaran berbasis kinerja, bagaimana mengelola anggaran menggunakan pembukuan double-entry.
Kementerian Dalam Negeri
PP 105/2000Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahMenetapkan bagaimana menerapkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang 22/1999 dan 25/1999. Peraturan ini menyatakan bahwa secara eksplisit anggaran pemerintah daerah harus bergantung pada manajemen berbasis kinerja.
Regulasi Pemerintah
UU 25/1999Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Mendefinisikan distribusi sumber daya di seluruh daerah, sesuai UU 22/1999. Restrukturisasi beberapa sumber pendapatan bagi hasil pemerintah daerah, terutama bagi hasil dari pemerintah pusat. UU Nasional
UU 22/1999Otonomi Pemerintah DaerahMenentukan perubahan struktural untuk otonomi pemerintah daerah, khususnya di kotamadya dan kabupaten. Undang-undang ini menentukan bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan daerah adalah DPRD. Anggota Dewan yang dipilih langsung oleh warga, dan memiliki kewenangan untuk memilih. Undang-undang ini juga menyiratkan bahwa anggaran pemerintah daerah harus partisipatif, transparan dan akuntabel.UU Nasional