LKIP · Web view1 Sosialisasi Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran 45,000,000.00 43,656,240.00 97.01 2 Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 122,275,000

DPKP LKIP

2019

LKIP Tahun 2019 DPKP Kota Palangka Raya

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(L K I P)

DPKP LKIP

2019

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan

amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk

mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Palangka Raya Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa

informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis

(Renstra), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 menjadi laporan

keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah

disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah

perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai

elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas

melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun

anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/ sasaran strategis instansi, mengacu kepada Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014.

Laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 disusun sebagai

pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintahan

Daerah Tahun 2019 yang didanai dari APBD. LKIP Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

disampaikan kepada Walikota Palangka Raya melalui Bagian

Organisasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun

waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong

peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi

salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam

Kebakaran Kota Palangka Raya. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP

sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam

Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya menjalankan

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan lingkup Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan;

4. pelaksanaan administrasi lingkup Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka

Raya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia;

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;

2) Seksi Penyuluhan dan Publikasi; dan

3) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.

4. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman;

1) Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;

2) Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi; dan

3) Seksi Rencana Operasi Pemadaman.

5. Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan;

1) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan;

2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil;

3) Seksi Rencana Operasi Penyelamatan;

6. Bidang Sarana dan Prasarana;

1) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik;

2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Logistik;

3) Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.

Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Bidang Teknis

adalah: Pencegahan Kebakaran, Pemadam Kebakaran dan

Operasi Penyelamatan dan 2 (dua) kelompok penunjang/ dukungan

manajemen dan bidang teknis, yaitu : Sekretariat dan Bidang

Sarana Prasarana.

1. Pencegahan Kebakaran


Palangka Raya, dalam upaya pencegahan kebakaran

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas pendataan pemeriksaan, pengawasan

dan penyuluhan, penelitian kualitas bahan konstruksi

sarana sistem pemadam kebakaran dan bencana lainnya

kepada masyarakat luas;

b. Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha

kepada perorangan dan atau badan hukum yang

memproduksi, memasang, mendistribusikan,

memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat

pencegahan dan pemadam kebakaran;

c. melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis,

instalatur, konsultan, kontraktor bangunan bidang

keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran;

d. melakukan tugas inspeksi, meliputi :

Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap

penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada

bangunan gedung dalam masa konstruksi;

Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba

terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada

bangunan gedung baru, penyimpanan dan

penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya

sebelum digunakan;

Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan

penerbitan sertifikat layak fungsi untuk bangunan

gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran

untuk bangunan gedung lama;

Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan

kebakaran kepada masyarakat;

Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan

perangkat daerah ;

e. Melakukan penindakan, meliputi :

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan

pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi

kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan

gedung dan penyimpanan penggunaan serta

pengangkutan bahan berbahaya;

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan

hukum terhadap pelanggaran peraturan pencegahan

dan penanggulangan kebakaran.

2. Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran merupakan tindak lanjut dari

kegiatan usaha-usaha pencegahan kebakaran. Dalam

melakukan pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran

di hadapkan pada situasi extreme yang dapat menimbulkan

kecelakaan kerja, dengan kata lain sangat beresiko tinggi. Oleh

karenanya dalam melakukan pemadaman kebakaran

dibutuhkan keterampilan khusus, disiplin tinggi dan kerjasama

tim yang baik.

Pemadaman kebakaran bertujuan untuk meminimalisir

kerugian masyarakat dari kebakaran baik harta maupun jiwa.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

melakukan pemadaman kebakaran difokuskan pada :

a. Mengamankan pelaksanaan pembangunan dan aset

pembangunan yang ada baik milik pemerintah maupun

swasta

b. Mendorong seluruh pemilik bangunan baik komersil,

industri dan bangunan umum untuk dapat melakukan

upaya penanggulangan kebakaran secara mandiri;

c. Melakukan pengaturan lebih detail mengenai sarana

proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda

pada seluruh bangunan;

d. Mengembangkan prasarana kota berkaitan dengan

permasalahn kebakaran dan penyelamatan dalam rangka

mengantisipasi perkembangan kota yang di tandai oleh

semakin beragamnya jenis bangunan serta peruntukannya.

3. Penyelamatan

Tugas Pengendalian Operasi Penyelamatan yang

menjadi tanggung jawab dinas meliputi :

a. Melakukan kebijakan teknis penyelamatan;

b. Memegang komando penyelamatan serta berkoordianasi

dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan

masyarakat yang bergerak di bidang penyelamatan ;

c. Melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam

tindakan penyelamatan ;

d. Melaksanakan penegakan peraturan penyelamatan untuk

perlindungan hak-hak sipil.

Kelompok penunjang dukungan manajemen dan bidang

teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan melaksanakan

tugas-tugas meliputi :

a. Pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, aset dan

penatausahaan keuangan;

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban program-program

kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;

c. Analisa kebutuhan sarpras (pengadaan/pemeliharaan

peralatan dan logistik) ;

d. Melaksanakan fungsi hubungan teritorial dan sektoral.

1.4 Struktur Organisasi

Bagan Strusktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah sebagai

berikut:

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan

Sekretariat

Sub. Bag. Perencanaandan Evaluasi

Sub. Bag. Umum dan

Kepegawaian

Sub. Bag. Keuangan dan

Aset

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan

Pelatihan

Kasi Pengadaan Peralatan dan

Logistik

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Kasi Inspeksi Proteksi

Kebakaran

Kasi Hubungan Teritorial dan

Sektoral

Kasi Pemeliharaan Peralatan dan

Logistik

Bidang Pengendalian Operasi

Pemadanaman

Bidang Sarana dan Prasarana

Kasi Penyuluhan dan Publikasi

Kasi Operasi Pemadaman dan

Investigasi

Kasi Kesiapsiagaan dan Komunikasi

Kasi Rencana Operasi

Pemadaman

Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan

Kasi Evaluasi dan Penyelamatan

Kasi Perlindungan Hak-Hak Sipil

Kasi Rencana Operasi

Penyelamatan

1.5 Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) DPKP

Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya adalah sebagai berikut ;

1. Sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya yang belum memadai dan

belum terbangun.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, baik

secara kuantitas maupun kualitas.

3. Hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kota yang kurang jelas dan selaras.

4. Penyusunan rencana kontijensi belum dilakukan.

5. Gladi Posko belum dilakukan untuk seluruh Instansi.

6. Gladi Lapangan belum dilakukan untuk unsur yang terkait.

7. Komitmen kebijakan pemerintah dalam bidang Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan.

8. Koordinasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih

rendah dan belum optimal.

Tabel 1.1Masalah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota

Palangka Raya pada saat pra bencana

Prioritas aksi Masalah Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan

Memastikan Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan menjadi

prioritas pembangunan

daerah dengan basis

Keterbatasan anggaran Pemerintah

Daerah

Lemahnya kemampuan sumber daya

manusia staf Pemerintah Daerah

Kelembagaan belum representatif

kelembagaan yang kuat

untuk implementasinya

Lemahnya koordinasi antar instansi

Lemahnya penerapan aturan daerah

tentang inspeksi proteksi alat

pemadam kebakaran pada

bangunan, gedung dan lingkungan

Masih terdapat kebijakan yang

tumpang tindih atau kurang

mendukung upaya Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan, baik

di tingkat pusat maupun daerah

Belum adanya kejelasan peran dan

fungsi Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota dalam

perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan maupun evaluasi atas

kegiatan/ proyek yang dilaksanakan

SKPD lain terkait penyelenggaraan

pemadaman kebakaran dan

penyelamatan

Belum ada aturan turunan dari

Peraturan Daerah tentang Pemadam

Kebakaran/ Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan

Perencanaan Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan belum terintegrasi

dengan pembangunan secara

berkelanjutan

Kurangnya perencanaan terpadu

Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan dengan pembangunan

secara berkelanjutan

Peraturan dan standar-standar teknis

tentang pencegahan kebakaran,

pemadam kebakaran serta

penyelamatan masih terbatas.

Mengidentifikasi,

melakukan assesment

dan monitoring risiko

terjadinya kebakaran

serta meningkatkan

kehandalan peringatan

dini

Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) belum terintegrasi dengan

peta risiko

Peta risiko masih belum detail

Analisis kerentanan dan kapasitas

masih belum mendalam

Dampak perubahan iklim yang

mempengaruhi variabel risiko

kebakaran masih belum

diperhitungkan secara mendalam

dalam kajian risiko kebakaran

Memanfaatkan

pengetahuan, inovasi

dan pendidikan untuk

membangun budaya

keselamatan dan

ketahanan di semua

level

Sosialisasi Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan ke masyarakat kurang

Upaya penguatan masyarakat dalam

rangka pengurangan risiko kebakaran

belum terintegrasi antar sektor dan

tidak berkelanjutan

Lemahnya kesadaran masyarakat

akan potensi kebakaran

Mengurangi akar

kerentanan penyebab

risiko

Lemahnya tindakan pencegahan

Belum ada building code

Lemahnya penegakan hukum terkait

Kebakaran

Penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang beresiko timbulnya kebakaran, kegiatan

pencegahan kebakaran, tanggap darurat, dan penyelamatan.

Kegiatan pencegahan kebakaran adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau

mengurangi ancaman kebakaran.

Kesiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengantisipasi kebakaran melalui pengorganisasian

serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Tanggap darurat kebakaran adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan pemadam, penyelamatan (evakuasi korban

dan harta benda).

Adapun istilah-istilah dalam menangani penanggulangan

bencana dan kebakaran adalah ;

Titik api atau firespot adalah titik api kebakaran yang

terlihat secara visual.

Daerah rawan kebakaran adalah daerah yang

diidentifikasi mempunyai tingkat kejadian kebakaran.

Peta rawan kebakaran adalah peta yang menggambarkan

tingkat kerawanan daerah terhadap terjadinya kebakaran.

Intensitas kebakaran adalah laju dimana suatu

kebakaran menghasilkan energi panas dan selalu

digambarkan dalam bentuk panas (kalori)atau tenaga

(watt).

Sistem peringkat bahaya kebakaran adalah sistem yang

dikembangkan untuk membantu para pengelola

kebakaran untuk mengurangi kerusakan akibat kebakaran

untuk mendukung pengaturan kegiatan dengan resiko

tinggi penyebab kebakaran dan penerapan sumberdaya

pemadaman kebakaran secara efektif berdasarkan

observasi meteorology harian dan tutupan vegetasi.

Pemadaman dini kebakaran adalah upaya/kegiatan yang

dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran

yang lebih besar saat ditemukan titik api agar kerugian

yang diderita dan dampak yang ditimbulkan tidak meluas

dan membesar.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa

yang bisa menimbulkan bencana.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk

mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup

yang terkena bencana kebakaran dengan memfungsikan

kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan

melakukan upaya rehabilitasi.

Pencegahan kebakaran adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan

resiko kebakaran, baik melalui pengurangan ancaman

kebakaran maupun kerentanan pihak yang terancam

kebakaran.

Resiko kebakaran adalah potensi kerugian yang

ditimbulkan akibat kebakaran pada suatu wilayah dan

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan

masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 disusun atas

dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga akan

diketahui secara jelas mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi

kinerja dengan indikator yang ada, sehingga akan lebih mudah

untuk melakukan pengukurannya kemudian dengan tingkat

capaian hasil kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019.

1.6 Sistematika Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dilakukan

dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam

merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan

sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka

Raya Tahun 2018– 2023 menjadi sasaran yang lengkap dengan

indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2019 yang

sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan

sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Adapun sistimatika penyusunan LKIP Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN1. 1 Latar Belakang

1. 2 Maksud dan Tujuan

1. 3 Tugas, Fungsi dan Peran Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Palangka Raya

1. 4 Struktur Organisasi

1. 5 Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) DPKP

1. 6 Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis DPKP

2. 2 Rencana Kinerja 2019

2. 3 Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya

3. 2 Analisis Capaian Kinerja

3. 3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUPLAMPIRAN

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan mengendalikan dan

menyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

serta perlindungan masyarakat.


Palangka Raya tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan

eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak

terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Perumusan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya merupakan cerminan apa

yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Otonomi Daerah dan

memberikan arah serta fokus yang jelas terhadap orientasi

kemasa depan. Adapun Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya untuk tiga tahun kedepan

dirumuskan sebagai berikut :

LKIP Tahun 2019 DPKP Kota Palangka Raya 19

Gambar 2.1

Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

“Terwujudnya Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Secara Cepat, Tepat Dan Efisien”

VISI DPKP MISI DPKP

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Menghadapi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Sehingga Maju, Rukun dan Sejahtera

3. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Didukung Oleh SDM Yang Berkualitas dan Profesional

Institusi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

merupakan salah satu organisasi publik yang melayani

masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI

dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi institusi pemadam kebakaran

tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah,

ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul

adha, dan hari natal. Guna memberikan pelayanan publik yang

prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota

pemadam kebakaran di Indonesia termasuk di Kota Palangka

Raya (Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional

Pemadaman Kebakaran dan Operasional Penyelamatan) agar

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung

jawab. Jam kerja 1x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi

logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang

Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih

popular dengan anggota pemadam kebakaran.

Pada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya jam kerja dibagi menjadi 3

regu yaitu regu I, II dan III. Masing-masing regu jam kerjanya 1 x

24 jam, setiap regu terdiri dari 15 orang personil. Untuk lebih

jelasnya lihat Tabel 2.1

Tabel 2.1Pembagian Jam Kerja Petugas Pemadam Kebakaran

Kota Palangka RayaNo Waktu Piket/Shif Jam Kerja

1 Piket Regu IPukul 07.00 s.d.07.00 wib (1 x 24

jam)

2 Piket Regu IIPukul 07.00 s.d.07.00 wib (1 x 24

jam)

3 Piket Regu IIIPukul 07.00 s.d.07.00 wib (1 x 24

jam)

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi

yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari penjabaran RPJMD Kota

Palangka Raya Tahun 2018-2023, tujuan juga merupakan hasil

akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

sampai dengan 5 tahun kedepan, sedangkan sasaran adalah

penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan

oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan dan bulanan. Berdasarkan Visi, Misi, tugas dan fungsi

organisasi, maka tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat diuraikan seperti tabel

dibawah ini ;

Tabel 2.2Tujuan Dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Palangka Raya

Visi Kota Palangka Raya “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju,Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”.

Misi ke kesatu : “Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya

Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi ; pembangunan Insfra Struktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah,

manjemen bangunan dan tata ruang,transportasi.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang

dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan

komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan

dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran yang diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. kebijakan

sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI SKPD : “Terwujudnya Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Secara Cepat, Tepat Dan Efisien”.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup


Meningkatnya

Tanggap Bencana

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pemadam

Kebakaran

Tabel 2.4Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya

No. Sasaran Indikator Kinerja Formula Satuan Target

1.Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana kebakaran

- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota

Jumlah kebakaran tahun t x 100Jumlah kejadian

% 55

2.3 Perjanjian KinerjaDalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam

jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana

strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019

yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota)

dengan bawahan ( Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya) terlampir.

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan

instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun

dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran,

indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran

yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan

program/kegiatan.

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk

setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang

bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur

seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dapat

dilihat pada Lampiran LKIP 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) adalah

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis

yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya melaksanakan ( enam )

program dan 26 ( dua puluh enam ) kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan

capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya

merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2019 disusun guna

mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya seperti tertuang

dalam perencanaan strategik. Dalam LKIP Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya menyajikan

capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target

setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya yang ditetapkan dalam

dokumen RPJMD ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 11 Tahun 2016. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya terhadap

capaian kinerja tahun 2019 dalam penyelenggaraan urusan

lingkungan hidup diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Pencapaian IKU

No. Indikator Capaian 2018

Tahun

2019

Target Akhir

RPJMD Tahun 2019

Capaian s/d Thn

2019Target Realisasi Capaian%

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota

50 55 55 100 55 55

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.2Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

No. Sasaran Indikator Sasaran

Tahun2019

Target Realisasi Realisasi%

1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana kebakaran


55 55 100 %

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada sub ini membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya sesuai

dengan target kinerja yang sudah dijabarkan pada RPJMD Kota

Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Pencapain Kinerja pada tahun 2019 adalah

tanggungjawab SOPD yang berkaitan dengan Tujuan dan sasaran

. Untuk Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya pada tahun 2019 dapat

diuraikan pada tabel berikut

Tabel.3.3Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

2019


Realisasi dan Capaian Tahun 2019

Realisasi 2018

Capaian 2018

Realisasi 2019

Capaian2019



100% 100% 100% 100%

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan

target RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan

RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya Tahun 2018-2023, maka target capaian kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang

ditetapkan dalam RPJM dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel. 3.4Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis


Target Capaian Kinerja

Tahun2019

Target RPJMD

Realisasi %



55 55 100% 100%

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

Pelaksanaan Operasional Pemadaman Kebakaran dan

Penyelamatan supaya dapat sesuai dengan keinginan

masyarakat yaitu terlayani dengan prima, cepat dan akurat,

maka Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Palangka Raya telah menyusun standar operasional

prosedur pemadaman kebakaran. Berikut Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pemadaman kebakaran:

1) Menerima laporan/informasi kebakaran

2) Melakukan crosh ceck laporan/informasi kebakaran

3) Apabila informasi kebakaran dinyatakan positif maka

personil di pos penjagaan/siaga terdekat dan pos Rescue

langsung berangkat menuju TKP kebakaran dengan

menghidupkan sirine kebakaran dan lampu rotari

4) Setelah tiba di TKP personil pos siaga terdekat melakukan

upaya tanggap darurat terhadap kebakaran dibawah

komando Komandan regu (Danru) yang lagi bertugas

dengan berkoordinasi dengan Komandan Pos (Danpos)

5) Apabila Komandan Regu tidak berada di TKP maka

Komando diambil alih oleh wakil komandan regu (Wadanru)

6) Apabila Kebakaran belum bisa diatasi oleh personel di pos

siaga terdekat maka Komandan Pos akan memerintahkan

beberapa pos atau seluruh pos untuk membantu

melakukan upaya pemadaman dan penyelamatan

7) Apabila komandan pos sudah berada di TKP maka

Komandan pos mengambil alih komando terkait teknis

pemadaman kebakaran

8) Jika api sudah dapat dipadamkan maka seluruh personil

kembali ke pos utama untuk mengikuti apel evaluasi

pemadaman dan penyelamatan kebakaran dengan

menghidupkan sirine dan lampu rotary

9) Setelah dilakukan apel evaluasi pemadaman kebakaran

maka seluruh personel kembali ke pos siaga masing-

masing.

Pada tahun 2019 Jumlah frekuensi kebakaran di wilayah

administratif Kota Palangka Raya sebanyak 47 Kasus yang

terdiri dari kebakaran bangunan, kendaraan, dan genset.

Frekuensi tertinggi kasus kebakaran terjadi pada bulan

September yaitu sebanyak 8 kasus kebakaran dan frekuensi

terendah terjadi pada bulan Mei dan Juni yaitu sebanyak 1

kasus kebakaran. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Data

Frekuensi Kebakaran Tahun 2019

Tabel 3.5

Data Frekuensi Kebakaran Tahun 2019

No BulanJumlah

Frekuensi Kebakaran

Jumlah/Jenis Yang Terbakar Kerugian

1 Januari 6 Kasus4 rumah, teras rumah,gudang

bekas,ruang tidur/kamarRp 740.000.000,-

4 Februari 5 Kasus3 unit café,17 rumah,3 barak,1 atap

asrama,1 dapur rumah Rp 1.735.000.000,-

3 Maret 3 Kasus 81 rumah dan asrama putri Rp 2.900.000.000,-

4 April 2 Kasus 1 Rumah, plafon rumah Rp 100.000.000,-

5 Mei 1 Kasus 6 unit ruko Rp 160.000.000,-

6 Juni 1 Kasus Rumah kayu Rp 75.000.000,-

7 Juli 4 Kasus1 rumah kayu,ruko kayu dan rumah

permanen Rp 1.090.000.000,-

8 Agustus 7 Kasus 5 rumah, 1 genset, 2 barak Rp 270.000.000,-

9 September 8 Kasus6 rumah,1 set kompor gas,barak 3

pintu,BBM Rp 450.000.000,-

10 Oktober 3 Kasus 1 kantor,kios 10 pintu,1 tabung gas Rp 665.300.000,-

12 November 5 Kasus

Tumpukan plastic

pengepul,ruko,gudang,barak

kososng,SMP/SMK Karsa,Brak dan

rumah kayu

Rp 1.020.000.000,-

12 Desember 3 Kasus1 unit rumah permanen,1 unit warung,1

ruang bag tamu Rp 995.000.000,-

Total 48 Kasus Rp 10.200.300.000,-

Secara umum untuk Tahun 2019 ini Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Perda

Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Palangka Raya, tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah merumuskan, dan

melaksanakan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

berdasarkan Asas Otonomi dan tugas Pembantuan. Hal tersebut

sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kota

Palangka Raya namun dari hasil pelaksanaan kegiatan

menunjukan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2019 telah

tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan sebanyak 26 ( dua puluh

enam ), keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara fisik

mencapai 100 % ( sangat berhasil ). Namun apabila dilihat dari

realisasi keuangan, dari 26 ( dua puluh enam ) kegiatan sebanyak

18 (delapan belas) kegiatan mencapai 91% keatas (sangat baik), 3

(tiga) kegiatan mencapai 84 % keatas (tinggi ) dan 2 (dua) kegiatan

mencapai 70 % keatas (tinggi ), dan 1 ( satu ) kegiatan mencapai

61% keatas ( rendah ) dan namun dari keseluruhan kegiatan rata-

rata realisasi keuangan adalah 91 % dengan kategori capaian

Sangat Baik, dan apabila dilihat dari pencapaian target sasaran

indikator kinerja tahun 2019 sesuai dengan IKU yang ditetapkan

pada penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023

dan Renstra SKPD rata rata capaian kinerja Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya 100 % dengan

Kategori sangat baik.

Penetapan indikator kinerja pada tingkatan sasaran dan kegiatan

merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang

dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun

melalui perencanaan kinerja. Selanjutnya dikategorikan kedalam

empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai RealisasiKinerja

Kriteria Penialaian

Realisasi Kinerja

Kode

I 91 ≤ Sangat Baik

II 76 ≤ 90 Tinggi

III 66 ≤ 75 Sedang

IV 51 ≤ 65 Rendah

V ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber :Permendagri 54 Tahun 2010

3.1.5Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya pada Tahun

2019 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun demikian

masih dijumpai beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi pengelolaan barang instansi masih

belum efektif.

2. Tingkat kualitas SDM aparatur sangat terbatas.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan

waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum

turun.

4. Aturan / petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka strategi

yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi

adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk

melaksanakan pengelolaan barang milik Negara dengan baik.

2. Penambahan SDM yang professional dan mengirim aparatur

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan

waktu kegiatan.

3.1.6Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra SKPD, Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya melaksanakan beberapa

program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat

dijelaskan seperti tabel dibawah ini

Tabel. 3.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

No.

Sasaran Indikator Sasaran

Program/Kegiatan

Tahun2019

Target Realisasi

Realisasi%



Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

55 55 100

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

memperoleh dana sebesar Rp. 8.006.819.083,32 dengan belanja

sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.657.565.579,32 (tiga

milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh

lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh dua

sen), realisasi keuangan sebesar Rp. 3.082.692.618 (tiga milyar

delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu

enam ratus delapan belas rupiah) atau 84.3 %.

- Belanja Langsung sebesar Rp. 4.349.253.508,00 (empat milyar

tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga

ribu lima ratus empat rupiah), realisasi keuangan Rp.

4.175.221.366,00 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta

dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam

rupiah) atau 91 %.

Untuk lebih jelasnya serapan anggaran Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya melalui

APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 dapat

dilihat pada Realisasi Fisik dan Keuangan secara rinci untuk

setiap program dan perkegiatan (Terlampir).

BAB IVPENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah ( LKIP ), yang tersusun ini

merupakan media pertanggung jawaban atas keberhasilan dan

kegagalan penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya selama Tahun 2019. Media

ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan

pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk

membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29

Tahun 2010 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, yang merupakan gambaran

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya Tahun 2018 temasuk evaluasi dan analisis

terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama Tahun 2019 sebagai realisasi atas Rencana

Kinerja Tahun 2019.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan

analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan

masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai

faktor penghambat keberhasilan.

Palangka Raya, 30 Januari 2020

Kepala Dinas Pemadam KebakaranDan Penyelamatan (DPKP) Kota Palangka Raya

(Pengguna Anggaran/PPK),

Dra. Gloriana, MM.Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19651020 199403 2 009NNIP. 19651020 199403 2 009

Dinas Pemadam Kebakaran dan Pernyelamatan Kota

Palangka Raya pada tahun 2019 telah melaksanakan 6 (enam)

Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan yang bersumber dari

dana APBD Kota Palangka Raya, sebagaimana besar tingkat

capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat

realisasi 91 % atau bisa dikategorikan capaian kinerja sangat baik sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2019 berada

pada posisi 91 % dengan kategori capaian sangat baik.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2019 dan

bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di

Tahun ber

LAPORAN EVALUASI PROGRAM TAHUN 2019

A. Deskripsi EvaluasiPenguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu

program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi

masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai

hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah

dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil

keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan

tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung

argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data

untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan

kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat

diperoleh dengan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Proses pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor … Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Rencana Strategis

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka

Raya adalah suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas yang

dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan terpadu untuk

menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan

agar berhasil efektif dan efisien. Rencana Strategis Dinas


merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi,Tujuan,

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi, Arah Kebijakan dan

Program.

1. Visi

Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya

Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju,Rukun dan

Sejahtera untuk Semua”.

2. Misi

Misi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Mewujudkan

Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment

(Lingkungan Cerdas)”.

3. Tujuan

Meningkatnya Mutu Lingkungan

4. Sasaran Strategis

Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran

5. Indikator Kinerja Utama

Indeks Kejadian Bencana

Cakupan pelayanan kebakaran di kota

6. Strategi

Meningkatkan tanggap bencana

7. Arah Kebijakan

a. Peningkatan Sarpras dan personil damkar, akan

meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran sehingga

memperkecil luas wilayah kebakaran dalam melakukan

penyelamatan terhadap harta maupun korban jiwa

b. Peningkatan kapasitas SDM Petugas Damkar

8. Program

a. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

9. Model Logika Informasi Kinerja

Model logika informasi kinerja yang digunakan adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan harus mendukung indikator kinerja

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Informasi kinerja

meliputi sasaran kinerja, indikator kinerja, output kegiatan dan

anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan output dan

pencapaian indikator kinerja.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Indikator SasaranTahun 2019 Capaian

Kinerja Ket.Target (%)

Realisasi (%)



55 55 100%

Tabel Capaian Program Prioritas Tahun 2019

Sasaran Indikator Sasaran Target Program /

KegiatanAnggaran

(Rp)Realisasi

(Rp) %



55% Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.487.380.125 1.451.459.285 96,04

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut di

atas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas


(termasuk BelanjaTidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar

Rp. 8.006.819.083.32 dengan realisasi 7.257.913.984 atau mencapai

91%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan

penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan

diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, sehingga

masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 748.905.099.32 yaitu

mencapai 9.35%

Rincian pagu dan realisasi anggaran belanja langsung dan

belanja tidak langsung disajikan pada berikut :

Tabel Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi %I Belanja Pegawai (gaji

dan Tunjangan Daerah)3.657.565.579.32 3.082.692.618 84.28%

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2,112,797,930

1,868,928,984 88.46

Tunjangan Keluarga 210.400.000 171.374.554 81.45Tunjangan Jabatan 202.870.000 185.025.000 91.20

Tunjangan Fungsional Umum

95.000.000 43.260.000 45.54

Pembulatan Gaji 521.000 30.301 5.82

Tunjangan Kinerja 530.400.000,32 457.760.000 86.30

Tunjangan Lauk Pauk 275.235.749 267.041.000 97.02

Tunjangan Beras 155.340.900 88.135.140 56.74

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

75.000.000 1.137.639 1.52

Tabel Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019

Program Pelayanan Adm. Perkantoran 2,582,517,128.00

2,467,342,831.00

95.54

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

114,000,000.00

81,935,083.00

71.87

2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

65,000,000.00

51,569,972.00

79.34

3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

2,062,565,203.00

1,994,945,423.00

96.72

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

10,049,500.00

10,049,500.00

100.00

5 Penyediaan ATK 15,000,175.00

14,817,025.00

98.78

6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

18,266,000.00

18,266,000.00

100.00

7Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00

8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

10,080,000.00

10,080,000.00

100.00

9 Penyediaan makan dan minuman 27,996,250.00

27,828,000.00

99.40

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

210,000,000.00

209,551,828.00

99.79

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

42,560,000.00

41,300,000.00

97.04

12 Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah

2,000,000.00

2,000,000.00

100.00

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

47,750,000.00

37,277,000.00

78.07

1 Pengadaan Perlengkapan kantor 24,88 82.

30,000,000.00 7,000.00 96

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

17,750,000.00

12,390,000.00

69.80

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

95,000,000.00

92,766,000.00

97.65

1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

95,000,000.00

92,766,000.00

97.65

Peningkatan Kapasatas Sumber Daya Aparatur

23,960,000.00

20,960,000.00

87.48

1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV

3,960,000.00

3,960,000.00

100.00

2

Pendidikan dan pelatihan Formal Pengembangan Sumber Daya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek)

20,000,000.00

17,000,000.00

85.00

Pelayanan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

112,646,251.00

105,416,250.00

93.58

1Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

87,401,126.00

83,722,250.00

95.79

2 Penyusunan Laporan Keuangan 8,999,875.00

5,499,000.00

61.10

3 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

16,245,250.00

16,195,000.00

99.69

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1,487,380,125.00

1,451,459,285.00

97.58

1Sosialisasi Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran

45,000,000.00

43,656,240.00

97.01

2 Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

122,275,000.00

121,270,000.00

99.18

4 pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

150,000,000.00

144,140,200.00

96.09

5Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

140,005,125.00

119,462,770.00

85.33

6Penangan siaga darurat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan musim kemarau

480,100,000.00

478,475,000.00

99.66

7Pengembangan wilayah managemen kebakaran Kota Palangka Raya

550,000,000.00

544,455,075.00

98.99

A. Keterbatasan Dalam Proses EvaluasiProses evaluasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Palangka Raya memiliki keterbatasan antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keterkaitan

antara indikator kinerja dengan kegiatan yang dilaksanakan serta

mekanisme melakukan pemantauan dan evaluasi.

2. Kecepatan pengumpulan data dan penyusunan laporan tidak

dapat mengimbangi perubahan kondisi yang sangat dinamis,

sehingga hasil evaluasi dalam bentuk laporan kurang dapat

memberikan banyak kontribusi dalam pengambilan keputusan

pimpinan.

PELAKSANAAN EVALUASI

B. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku KepentinganEvaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palangka Raya dilaksanakan oleh masing-masing Bidang Kerja

Lingkup Dinas dengan Sekretariat Dinas sebagai koordinatornya.

Masing-masing Bidang tersebut menyampaikan data capaian

kegiatan realisasi fisik dan keuangan. Data tersebut selanjutnya akan

digunakan Bagian Perencanaan dan Evaluasi untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan dan selanjutnya

dibuat Laporan Realiasasi Fisik dan Keuangan SOPD (Laporan

Bulanan) serta Laporan Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran

(TEPRA) untuk disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan

pengambilan kebijakan.

C. Persiapan EvaluasiEvaluasi dilakukan setiap awal bulan dengan melakukan

pengumpulan data pelaksanaan dari masing-masing kegiatan. Data

tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan evaluasi untuk

penyusunan laporan bulanan. Selain melakukan penyusunan laporan

bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan, evaluasi juga

dilakukan monitoring dan evaluasi triwulan yang dilakukan setiap tiga

bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indikator kinerja

atas realisasi fisik dan keuangan yang telah dilaksanakan.

D. Pengumpulan Data Dalam rangka monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi

anggaran, realisasi volume atau capaian output dan capaian

indikator kinerja. Data tersebut diperoleh dari laporan realisasi fisik

dan keuangan dari masing-masing kegiatan.

E. Pengukuran dan PenilaianPengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan inisiatif

kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indikator kinerja

yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran

kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen

atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan

output kegiatan dan volume atau jumlah kegiatan yang telah

dilaksanakan, digunakan untuk melakukan penghitungan capaian

volume kegiatan atau output. Capaian volume kegiatan tersebut

digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran dan penilaian indikator kinerja sebagaimana

terlampir pada tabel berikut :

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran dengan indikator kinerja yaitu

cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota , maka berdampak

sebagai berikut:

a. Memberikan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan

pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang

dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk

penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur

guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalam

mencapai tujuan dan sasaran adalah :

a. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-

kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun

keuangan.

b. Memberi peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian

rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam

pelaksanaan kegiatan.

c. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk

penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur

guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 30 Januari 2019Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palangka ,

Dra. Gloriana, MM.Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19651020 199403 2 009NNIP. 19651020 199403 2 009

Laporan Kinerja Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan

No Uraian KegiatanJumlah

Kegiatan1 2 3

1. Evakuasi dan Pemindahan Orang sesuai

perintah Pimpinan

(Kasus Ibu Titi penyandang Obesitas)

1 orang

2. Pembersihan dan pemindahan Sarang

Tawon yang mengganggu warga28 Lokasi

3. Penangkapan dan Evakuasi orang

dengan kehilangan akal (Gila)5 Orang

4. Penangkapan dan pengamanan hewan

buas (Ular, anjing gila dan lain sebaginya)6 Lokasi

5. Kejadian lainnya yang berhubungan

dengan keselamatan jiwa orang lain.1 Kejadian

6. Tim Penanganan Drinise/selokan yang

tersumbat selama banjir

Di Wilayah Kota Palangka Raya sesuai

perintah pimpinan

12 kejadian

Laporan Tim Rescue

Pembersihan drainase untuk antisipasi Banjir oleh Tim Rescue

Dokumentasi Foto :Pemadaman Kebakaran 65 Regu 2 Jl.Rajawali III No.050

Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Palangka Raya tanggal 12 Desember 2019.

DATA KEBAKARAN TAHUN 2019

No BulanJumlah

Frekuensi Kebakaran

Jumlah/Jenis Yang Terbakar Kerugian

1 Januari 6 Kasus4 rumah, teras rumah,gudang

bekas,ruang tidur/kamarRp 740.000.000,-

4 Februari 5 Kasus3 unit café,17 rumah,3 barak,1 atap

asrama,1 dapur rumah Rp 1.735.000.000,-

3 Maret 3 Kasus 81 rumah dan asrama putri Rp 2.900.000.000,-

4 April 2 Kasus 1 Rumah, plafon rumah Rp 100.000.000,-

5 Mei 1 Kasus 6 unit ruko Rp 160.000.000,-

6 Juni 1 Kasus Rumah kayu Rp 75.000.000,-

7 Juli 4 Kasus1 rumah kayu,ruko kayu dan rumah

permanen Rp 1.090.000.000,-

8 Agustus 7 Kasus 5 rumah, 1 genset, 2 barak Rp 270.000.000,-

9 September 8 Kasus6 rumah,1 set kompor gas,barak 3

pintu,BBM Rp 450.000.000,-

10 Oktober 3 Kasus 1 kantor,kios 10 pintu,1 tabung gas Rp 665.300.000,-

12 November 5 Kasus

Tumpukan plastic

pengepul,ruko,gudang,barak

kososng,SMP/SMK Karsa,Brak dan

rumah kayu

Rp 1.020.000.000,-

12 Desember 3 Kasus1 unit rumah permanen,1 unit warung,1

ruang bag tamu Rp 995.000.000,-

Total 48 Kasus Rp 10.200.300.000,-

DOKUMENTASI PENGECEKAN ARMADA DAN PERALATAN

LAPORAN PEMELIHARAAN

No. Bulan Uraian Kegiatan Keterangan

1 Januari Pengecekan dan Perawatan Rutin Armada dan Peralatan Pemadaman/Perbaikan Ringan

Untuk Kesiapsiagaan Kebakaran bangunan serta kegiatan lainnya

2Pebruari Pengecekan dan Perawatan Armada dan Peralatan

Pemadaman/Perbaikan Ringan Untuk Kesiapsiagaan Kebakaran bangunan serta kegiatan lainnya

3Maret Pengecekan, Servis/Perbaikan Armada Lencruser dan

Armada Rescue, Bongkar Pasang 1 Set Drok Kampas Kopling Armada Hino Fuso


4 April Perbaikan Fiber Vakum Preming mobil Hino Fuso, Perawatan Armada dan Peralatan Pemadaman/Perbaikan Ringan


5 Mei Pengecekan, Peraawatan Rutin 8 armada pemadam Kebakaran


6 Juni Pengecekan, Peraawatan Rutin 8 armada pemadam Kebakaran


7 Juli Perbaikan Mesin Pompa Fortable, Selang Hisap, Mesin Pompa Armada Truck PS. 125/Pengelasan Kuningan dan Perbaikan Selang dan Peralatan pendukung pemadaman

Untuk Kesiapsiagaan Kebakaran bangunan, Hutan dan Lahan serta kegiatan lainnya

8 Agustus Bongkar Pasang 1 set Drok Kampas Kopling Mobil Rescue Hibah Jepang, Perbaikan Mesin Pompa Fortable, Mesin Pompa Armada PS. 125 dan Perbaikan Selang dan Peralatan pendukung pemadaman


9 September Perbaikan Mesin Pompa Fortable, Mesin Pompa Armada PS. 125 dan Perbaikan Selang dan Peralatan pendukung pemadaman


10 Oktober Servis mobil Toyopet, Lencruser dan Rescue Mobil Hibah Jepang, Perbaikan Rutin Armada Damkar (Ganti Bolam Lampu, Mesin Fortabel Armada Truck Ps. 125


11Nopember Perbaikan Monitor Atas mobil Hino Fuso dan Servis

Perbaikan Mesin PompaUntuk Kesiapsiagaan Kebakaran bangunan serta kegiatan lainnya

12 Desember Servis Perbaikan Preming (Mesin Pompa Hisap) Fuso Hino dan PS.190 Fuso, Bongkar Pasang 1 Set drok Kampas Kopling Truck PS. 190, Servis, Bongkar Pasang Kopling atas dan Bawah, Packing dll Truck PS. 125 dan Bongkar Pasang 1 Set Drok Kampas Kopling Mobil Komando,


Documents

LKIP · Web view1 Sosialisasi Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran 45,000,000.00 43,656,240.00 97.01 2 Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 122,275,000