Team project ©2017 Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BERITA 6

Penggusuran Warga Luar Batang Dilakukan Akhir Tahun Ini Aghnia Adzkia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur rumah warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta

Utara yang dibangun di atas tanah milik negara akhir tahun ini. (Pendefinisian Masalah ( define

problems))

Warga setempat akan direlokasi ke rumah susun (rusun) di kawasan Rawa Bebek.

"Kami kerja terus, saya harap akhir taun (penggusuran). Kami tunggu rusun juga," kata Gubernur

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (26/4). (diagnose causes)

Ahok tidak bisa menjanjikan penggusuran dilakukan pada Mei 2016 seperti yang diisyaratkan

sebelumnya. "Belum tahu Mei, tunggu rusun," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji pekan lalu ketika dihubungi

menjelaskan belum ada instruksi dari Ahok untuk menyiapkan rusun bagi warga Luar Batang dan

Pasar Ikan yang akan direlokasi juga.

"Di sebelah Rawa Bebek ada rusun yang masih dalam pembangunan dan selesainya diperkirakan

September atau Oktober, ada 400 unit," katanya. ( make moral judgement ) ( Treatment

Recommendation )

Rencananya, pemerintah akan membangun tanggul laut di kawasan Luar Batang yang berimpitan

langsung dengan laut.

Sementara itu, di sekitar masjid akan dibangun plasa. Plasa ini digunakan sebagai ruang terbuka

untuk para pengunjung masjid yang akan beribadah dan berziarah.

Sebelumnya, tak jauh dari Luar Batang, akan dibangun cagar budaya Pasar Ikan dan Pasar

Heksagonal. Keduanya tengah dalam tahap perencanaan pemugaran oleh tim ahli.

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Pemugaran dilakukan setelah penggusuran rumah warga Pasar Ikan pada awal April 2016 lalu. (

Treatment Recommendation )

Judul : Penggusuran Warga Luar Batang Dilakukan Akhir Tahun

Edisi : Rabu, 27/04/2016 09:31 WIB

Tabel 4.7

Frame berita 7

Frame utama : Penggusuran Luar Batang Berjalan saat relokasi rumah susun siap

Masalah Penggusuran Luar Batang Diundur

Penyebab Gubernur DKI Jakarta Belum menyiapkan relokasi

Moral Ahok belum menginstruksikan pembangunan rusun

Rekomendasi Di sebelah rawa bebek terdapat pembangunan rusun sekitar 400 unit

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Tabel Hasil Analisis

Link : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429104154-20-127492/ahok-disebut-cetak-

sejarah-penggusuran-paling-brutal/

Judul : ” Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal”

Waktu : Jumat, 29/04/2016 10:41 WIBje

Tabel 4.1

Analisis Define Problems

Kalimat Isi Berita Analisis

1 (lead berita) Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang tahun lalu,

berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,

ada 113 kasus penggusuran paksa oleh Gubernur DKI

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan

600 unit usaha. Sebanyak 84 persen penggusuran

dilakukan secara sepihak.

Data penggusuran selama Ahok

menjabat, rakyat kecil yang di

rugikan (define problems)

2,3 Itu belum termasuk penggusuran yang dilakukan sejak

awal hingga menjelang tengah tahun ini. Merujuk pada

data tersebut, sejarawan Betawi JJ Rizal menyebut

Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang paling sering

menggusur warganya.

4,5 Penggusuran pada era Ahok, kata Rizal, bukan hanya

sering terjadi, tapi juga dilakukan dengan pendekatan

kekerasan, stigatisasi, bahkan teror. Ia menuding Ahok

tak mengedepankan dialog sebelum menggusur.

Kebijakan dilakukan secara

paksaan dapat diliihat dari kalimat

4 dan 5 Ahok tokoh utama

(Diagnose Causes)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

6,7 “Sejarah penggusuran yang paling rutin dan tanpa

pendekatan kemanusiaan, justru terjadi sekarang. Periode

Ahok penggusuran paling brutal dalam sejarah,” ujar

Rizal kepada CNNIndonesia.com di Serang, Banten.

Realita yang terjadi (define

problems)

8,9 Pun ganti rugi dan jaminan atas kehidupan dan pekerjaan

warga yang digusur, menurut Rizal, tidak dipikirkan oleh

gubernur.

“Ini lembaran paling hitam dalam sejarah penggusuran,

bagaimana pemerintah hadir dalam wajah yang paling

menyeramkan,” kata Rizal.

Pendapat para ahli melihat realitas

yang ada

(Make Moral Judgment)

10,11 Rizal mencatat, kasus penggusuran pertama di Jakarta

yang bermasalah terjadi pada masa penjajahan. Ketika

itu, pemerintah kolonial Belanda banyak merampas tanah

rakyat pribumi untuk membangun Kompleks Menteng.

12,13 Penggusuran dilakukan tanpa pertanggungjawaban.

Kasus itu mencuat pada 1930-an. Husni Thamrin –

pahlawan nasional asal Betawi yang berayahkan seorang

Belanda dan beribukan Betawi– pun kala itu ikut

menggugat

14,15 Sementara di masa Orde Lama, penggusuran dimulai

pada masa Wali Kota Sudiro. Saat itu Satuan Polisi

Pamong Praja mulai hadir pada aksi-aksi penggusuran

era 1950-an. Salah satunya di kawasan Hotel Indonesia.

Bung Hatta saat itu bahkan sempat melayangkan protes.

16,17 Bagi Rizal, yang menarik adalah penggusuran di

kawasan Senayan untuk membangun Kompleks Gelora

Bung Karno. Presiden Sukarno turun langsung dalam

rencana pembangunan dan penggusuran itu.

18,19,20 Setelah menemukan tempat yang tepat melalui potret

udara di pesawat, Bung Karno mendatangi sahabatnya

Haji Muntako untuk berdialog. Dia meminta agar para

sesepuh dan orang yang dianggap berpengaruh di

Senayan dikumpulkan untuk sosialisasi rencana

pembangunan.

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

21,22 “Bung Karno berdialog tentang rencana itu, sampai

pohonnya dihitung. Bukan hanya tanah, tapi pohon dan

buahnya pun dibayar. Disediakan tempat baru buat warga

di Tebet. Diganti semua dan sangat manusiawi,” kata

Rizal.

Solusi yang ditawarkan

(Treatment Recommemdation)

23,24,25 Sementara pada Orde Baru, pembangunan gencar

dilakukan. Gubernur Ali Sadikin tidak lepas dari aksi

menggusur. Namun, menurut Rizal, Bang Ali

menggunakan cara-cara persuasif dan penuh dialog.

26,27,28 Ali memperhatikan ganti rugi dan kebutuhan warga

sebelum tempat tinggal mereka digusur, sehingga warga

menerima program pembangunan kala itu. Bahkan ada

warga yang dengan sukarela mewakafkan tanah mereka.

“Justru penggusuran paling tidak manusia itu dilakukan

di masa ini, di mana nilai-nilai kemanusiaan menjadi

mahkota reformasi,” kata Rizal.

Kalimat 26 -26 solusi yang

ditawarkan ( Treatment

Recommemdation)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Link berita : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427152300-20-126987/warga-

kampung-pulo-tak-lagi-kebanjiran/

Judul : “Warga Kampung Pulo Tak Lagi Kebanjiran”

Waktu : Rabu, 27/04/2016 18:47 WIB

Tabel 4.2

Analisis Define Problems

Kalimat Isi Berita Penjelasan

1 ( Lead) Jakar ta, CNN Indonesia -- Masih lekat di ingatan Muhammad Zein saat pemerintah

provinsi DKI Jakarta menggusur permukiman Kampung Pulo, Jatinegara,

Jakarta Timur pada Agustus 2015.`

2,3 Pria berusia 66 tahun ini cukup beruntung tak seluruh rumahnya di RW 02 Kampung

Pulo terkena penggusuran. Ia hanya kehilangan separuh bangunan dapur dan

kamar mandi yang dihancurkan menggunakan alat berat.

4,5 "Cuma dua meter yang kena gusur. Jadi masih bisa ditinggali lah sisanya," ujar Zein ditemui di rumahnya, Rabu (27/4).

Meski terkena separuh bangunan, Zein mengaku tak memperoleh ganti apapun dari

pemerintah DKI.

6,7 Dia juga tak mendapat jatah rumah susun (rusun) di Jatinegara Barat lantaran tak

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Pasalnya, warga dengan KTP DKI Jakarta saja yang berhak mendapatkan unit

rusun.

8 Kendati demikian, pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di Pasar

Jatinegara ini mengaku lebih nyaman tinggal di Kampung Pulo

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

9,10 Terlebih sejak pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di bekas lahan bongkaran,

banjir yang biasanya menerjang Kampung Pulo kini tak ada lagi. Bahkan ketika banjir

terjadi di ibu kota pekan lalu, Kampung Pulo justru aman dari limpahan air.

Penggusuran yang digusur

dibuat tanggul dan jalan

inspeksi berhasil

menanggulangi banjir

(Define Problems)

11 "Berkurang banget sekarang banjirnya. Udah enggak masuk rumah

lagi, paling dikit aja di luar kalau kiriman dari Bogor," katanya.

Wawancara dari narasumber

membuktikan bahwa banjir

berhasil di tanggulangi

(Moral Judgment)

12,13,14 Hal senada diungkapkan warga RW 02, Kurniawan. Rumahnya yang berada di bantaran kali digusur habis pemerintah

provinsi DKI Jakarta. Meski memiliki KTP DKI dan mendapatkan jatah rusun, ia

tetap memilih mengontrak di Kampung Pulo.

15,16,17 "Enak di sinilah. Di rusun susah harus naik lift segala, sewanya juga mahal,"

tutur Kurniawan. Biaya sewa rusun yang mencapai

Rp300.000 per bulan dinilai terlalu mahal bagi pria yang sehari-hari bertugas di

kantor Kelurahan Kampung Melayu ini. Biaya itu belum termasuk pembayaran

listrik dan air. Sementara kontrak rumah di Kampung Pulo hanya Rp250.000 tanpa

perlu membayar air.

18,19,20 "Lingkungannya juga enak di sini (Kampung Pulo). Di sana keluar ketemunya tembok," ucapnya.

Pembangunan tanggul dan jalan inspeksi, menurut Kurniawan, terbukti mengurangi banjir yang terjadi tiap tahun di Kampung

Pulo. Ia tak perlu lagi mengungsi jika banjir besar datang.

Pembuatan tanggul dan inspeksi

(Diagnose Causes)

Pada kalimat 19 dan 20

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

21 "Semoga kondisinya begitu terus deh. Sudah digusur, mudah-mudahan memang

benar pembangunannya berguna buat semua," katanya.

Harapan kita terhadap kebijakan

pemerintah

(Treatment Recommendation)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Link berita : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427184701-20-127062/suka-

duka-warga-kampung-pulo-tinggal-di-rusun/\

Judul : “Suka Duka Warga Kampung Pulo Tinggal di Rusun”

Waktu : Rabu,27/04/2016 18:47 WIB

Tabel 4.3

Frame berita 3

Kalimat Isi Berita Penjelasan

1 (Lead) Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak perbedaan yang dirasakan Anita Zebua setelah direlokasi dari

Kampung Pulo ke rumah susun (rusun) Jatinegara Barat. Tak ada lagi suara teriakan khas penjaja makanan keliling seperti saat di rumahnya dulu.

2,3 Gelak tawa tetangganya yang biasa terdengar dari dalam rumah kini berganti senyap. Suara anak-anak yang kerap bermain di antara gang sempit kini telah

berganti bunyi liftyang berulang kali naik turun.

4,5 Hampir setahun sudah, perempuan berdarah Flores ini menempati rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur di lantai enam nomor satu. Ia adalah penghuni rusun pertama, jauh sebelum Kampung Pulo digusur. Anita

kini mulai terbiasa tinggal di gedung bertingkat bersama suami dan lima anaknya.

6,7 Di rusun seluas 6x5 meter itu Anita beraktivitas. Ia lebih sering tinggal sendiri karena suaminya sibuk

bekerja serabutan. Kondisi rusun diakuinya membuat ruang gerak terbatas. Belum lagi sepinya suasana

rusun jika malam tiba.

8,9 "Jam enam (malam) saja di sini sudah sepi. Dulu awal tinggal di sini lebih bingung lagi tetangga

enggak ada yang kenal. Sekarang sih udah akrab ya," ujar Anita, Rabu (27/4).

10,11 Meski demikian, ia mengaku sudah pasrah tinggal di rusun. Ketimbang harus susah payah mencari

kontrakan, menurutnya, kondisi rusun lebih layak dan bersih.

Berserah akan kejadian yang terjadi

(Treatment Recommendation)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

12,13 Padahal rumahnya di Kampung Pulo dulu tak pernah terkena banjir karena letaknya bukan di bantaran Kali Ciliwung. Hanya saja satu kamar dan ruang tamunya mesti ikut ditertibkan.

14 "Kalau dibilang sempit ya sempit banget. Tapi

daripada harus ngontrak, bersyukur sajalah sudah dikasih," katanya.

15,16,17,18 Dari 925 keluarga Kampung Pulo yang tergusur, hanya 518 keluarga yang mendapatkan jatah rusun di Jatinegara Barat. Anita merupakan salah satu dari 518 keluarga Kampung Pulo yang menempati rusun karena memiliki KTP DKI. Namun rupanya banyak

warga yang tak mengambil jatah rusun dan memilih mengontrak di permukiman Kampung Pulo yang tak tergusur. Dari 518 unit yang tersedia, hanya 493 unit

yang saat ini ditempati warga.

Solusi yang diberikan pemerintah

tidak tepat

(define Problems )

19,20 Ketua RW 09 rusun Jatinegara Barat Bahrudin mengatakan, banyak warga yang mencari tempat tinggal di luar rusun atau menumpang di rumah

kerabatnya. Banyak alasan yang membuat warga enggan menempati rusun. Selain sempit, biaya sewa

sebesar Rp300.000 per bulan terbilang mahal.

Solusi yang diberikan pemerintah

tidak tepat

(define problem)

21,22 "Banyak kok yang dapat rusun tapi enggak mau ngambil. Ada satu rumah isinya tiga keluarga, kan enggak mungkin kalau tinggal di rusun," katanya.

Warga enggan menempati rusun

(moral Judgement) pada kalimat 19-

22 narasumber

23,24 Lebih lanjut Bahrudin menuturkan, dalam tiga keluarga itu bisa ditempati hingga sembilan jiwa. Tentu tak mungkin jika warga mesti memaksakan

tinggal di rusun. Wajar, kata dia, jika kemudian mereka memilih tempat tinggal lain.

Gubernur Ahok (dalang) belom

menyiapkan relokasi yang sesuai

(Diagnose Causes) lihat kalimat 21-

24

25,26 Warga yang menempati rusun juga telah mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan alamat

rusun Jatinegara Barat. Hal ini, kata dia, untuk menghindari adanya pemilik yang menjual unit rusun

pada orang luar.

27,28 Sementara warga yang terkena penggusuran namun tak memiliki KTP DKI, juga mencari rumah kontrakan di tempat lain. Sebab tak ada jatah rusun bagi warga

yang bukan berasal dari ibu kota.

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

29,30,31 Dia menceritakan kerabatnya yang mesti mengontrak rumah hingga ke Cipinang, Jakarta Timur. Padahal

kerabatnya itu telah tinggal di Kampung Pulo puluhan tahun. Namun karena tak memiliki KTP DKI,

kerabatnya tak berhak menerima rusun sebagai ganti rugi rumahnya yang digusur.

31 "Mau enggak mau sih tinggal di rusun. Tapi kami sih alhamdulillah saja masih bisa dapat (rusun),"

ucapnya. (obs)

Bersyukur dan berserah akan hal

yang terjadi (Treatment Recom)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Berita 4

Link berita :http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427111632-20-

126879/masyarakat-kumpulkan-donasi-untuk-korban-penggusuran/

Judul : “Masyarakat Kumpulkan Donasi Untuk Korban Penggusuran”

Waktu : Rabu,27/04/2016 11:56 WIB

Tabel 4.4

Frame berita 4

Kalimat Isi Berita Penjelasan

1 (Lead) Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa anggota masyarakat mengumpulkan dana untuk eks warga Pasar Ikan, Jakarta Utara yang menjadi korban penggusuran. Donasi

ini untuk sekitar seribu jiwa korban penggusuran yang hidupnya terlantar di

sekitar kawasan yang telah runtuh menjadi tanah.

2,3 “Masyarakat yang terlantar ini tidak mendapat ganti rugi ataupun mendapat tempat tinggal pengganti,” kata Marwan

Batubara, salah seorang penggerak donasi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/4). Marwan pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-

2014.

Korban penggusuran terlantar (Define

Problems)

4,5 Menurut Marwan, masyarakat korban penggusuran yang terlantar merupakan

eks warga Pasar Ikan yang sebelum digusur tinggal mengontrak di wilayah itu.

Meski tak memiliki tanah, menurut Marwan, masyarakat itu berhak mendapat penggantian karena sudah tinggal di lokasi

mencapai belasan tahun.

Kalimat 5 sampai 7 muncul masalah baru

masyarakat terlantar akibat Gubernur DKI

Jakarta (Diagnose Causes)

6,7 Sebagian masyarakat yang terlantar itu tinggal di sekitar masjid Luar Batang dan

membuat tenda di sekitar wilayah itu. Selain itu, sebagian masyarakat juga memilih tinggal di perahu. Menurut

Korban terlantar muncul kerean kebijakan

Ahok (Diagnose Causes)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Marwan ada sekitar 100 jiwa yang memilih menetap di 27 perahu.

8,9,10 Saat ini, dana yang terkumpul, kata Marwan sekitar Rp30 juta. Penggalangan dana dia lakukan lewat pesan di whatsapp

dan mendapat respon dari beberapa kawan terdekat.

“Kami sedang dalam proses membuat rekening bersama dan siap menerima donasi dari mana saja yang bersimpati

dengan korban penggusuran,” kata Marwan.

Gugatan kepada pemerintah akibat munculnya

persoalan baru yang dikeluhkan oleh ahli

(make Moral Judgment)

11,12 Selain untuk biaya kehidupan masyarakat yang terlantar, kata Marwan, dana yang

terkumpul akan digunakan untuk membiayai gugatan ke pemerintah provinsi

DKI Jakarta. “Rencananya kami akan menggugat permintaan ganti rugi dan sudah ada beberapa pengacara yang bersedia

membantu,” kata dia.

Sumbangan yang dikumpulkan membantu

korban yang terlantar dan menuntut tanggung

jawab

(treatment recommendation)

13,14 Bila gugatan ini dilayangkan, maka terkait penggusuran, pemerintah provinsi DKI akan berhadapan dengan dua gugatan

terkait penggusuran. Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril

Ihza Mahendra pun berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) terkait rencana penggusuran kampung Luar Batang,

Penjaringan, Jakarta Utara.

Gugatan untuk menuntut tanggung jawab

kepada pemerintah

(treatment recommendation)

15,16 Ia menginginkan agar pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta membatalkan

penggusuran tersebut. Sebab sejumlah warga yang tinggal di Luar Batang telah

memiliki sertifikat maupun akta kepemilikan tanah.

17,18 "Jelas sekali masyarakat Luar Batang itu punya sertifikat tanahnya. Jangan bilang itu tanah negara, negara tidak memiliki tanah tapi menguasai tanah," ujar Yusril ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis

(21/4). (yul)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Berita 5

Link berita :http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427090729-20-

126834/penggusuran-jakarta-dinilai-salahi-prinsip-ham-internasional/

Judul : “Penggusuran Jakarta Dinilai Salahi Prinsip HAM Internasional”

Waktu : Rabu,27/04/2016 09:07 WIB

Tabel 4.5

Frame berita 5

Kalimat Isi Berita Penjelasan

1 (lead) Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) Hafid Abbas menerangkan penggusuran yang dilakukan oleh

pemerintah daerah DKI Jakarta telah menyalahi prinsip dari ketentuan HAM internasional. Pasalnya, ada empat hal

yang diabaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dapat

dipermasalahkan dari perspektif HAM.

2,3,4 Pertama, menurut Hafid, Pemda DKI Jakarta menggusur tanpa memperhatikan keadaan dari anak-anak kecil di daerah penggusuran tersebut. Seperti halnya

terdapat anak-anak yang sedang menjalani ujian sekolah atau ujian nasional. Padahal, penggusuran bisa saja ditunda hingga 10

Juni sampai masa sekolah anak-anak dapat diselesaikan terlebih dahulu.

1

5,6 "Saya bertemu anak-anak baik yang di Kalijodo dan Luar Batang, mereka enggak mau pindah karena sedang sekolah, jadi bayangkan menghancurkan masa depan anak-anak yang jumlahnya sekian ribu.

Anak -anak ingin sekolah tapi harus melihat rumahnya yang porak-poranda ini akan

timbulkan trauma," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu (27/4).

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

7,8 "Saya bertemu anak-anak baik yang di Kalijodo dan Luar Batang, mereka enggak mau pindah karena sedang sekolah, jadi bayangkan menghancurkan masa depan anak-anak yang jumlahnya sekian ribu.

Anak-anak ingin sekolah tapi harus melihat rumahnya yang porak-poranda ini akan

timbulkan trauma," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu (27/4).

9,10,11 Kedua, tambah Hafids, mekanisme dalam penggusuran belum sesuai karena belum terciptanya penampungan yang layak. Ia

mencontohkan yang terjadi di Luar Batang saat ini, banyak masyarakat yang akhirnya hidup terapung di atas perahu. Hal sama

juga dialami warga eks Kalijodo, dari sekitar 7 ribu hingga 8 ribu penduduk yang digusur,

hanya 114 yang disediakan tempat di Rusunawa.

Gubernur DKI Jakarta tidak

memperhitungkan segala sesuatu dengan

teliti (Diagnose Causes) Ahok sebagai

sumber tokoh utama

12,13 "Mereka ini kan warga negara yang sah, bukan warga negara kelas dua. Setelah

pembongkaran itu mereka lari ke mana?" kata Haifd.

3

14,15,16,17 Penduduk yang alami penggusuran akhirnya tercabut dari akar kehidupan. Ini

dianggap Haifd menjadi permasalahan ketiga. Dia menjelaskan seluruh sumber penghidupan diporak-porandakan oleh

pemerintah. Seharusnya, pemerintah sudah mempersiapkan sumber mata pencaharian baru seperti yang dilakukan oleh Wali Kota

Surabaya, Tri Rismaharini saat penggusuran kawasan Doli.

Kebijakan penggusuran menimbulkan

masalah baru (define Problem)

18,19 Ia menambahkan, tidak mungkin seorang penjual ikan dapat langsung menjadi

seorang tukang kayu. Pelatihan untuk alih profesi ini yang luput dari perhatian Ahok.

20 Keempat, Hafid mengatakan untuk pemerintah menganut pendekatan satu, dua dan tiga yang artinya adakan rumah mewah, rumah bagi kaum menengah dan

rumah bagi kalangan tidak mampu.

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

21,22 Dengan adanya penggusuran di berbagai daerah di Jakarta disinyalir dapat menjadi

petaka Jakarta di masa depan karena adanya upaya pembalasan dendam dari

anak-anak korban penggusuran yang menyimpan trauma. Bencana sosial akibat

tidak bersahabatnya pemerintah DKI dengan kaum terpinggirkan saat ini akan

menjadi ancaman bagi DKI Jakarta.

mekanisme penggusuran yang buruk

memunculkan persoalan baru

(moral Judgment)

23 "DKI ini bukanlah tempat yang aman di masa depan, tempat yang bisa membawa

bencana dan petaka sosial karena generasi muda dari kaum terpinggirkan ini digusur,"

ujar dia.

Pendapat ahli yang mendukung masalah

(Moral Judgment)

24,25,26 Sejauh ini, Komnas HAM sudah menyambangi lokasi-lokasi penggusuran di

Jakarta. Tak diam, mereka pun mengirimkan surat kepada pihak-pihak

terkait di jajaran pemerintah Jakarta. Hafid juga menambahkan pihaknya masih

menunggu waktu dan memperhatikan tindakan pemerintah untuk membawa hal

ini untuk masuk dalam permasalahan mekanisme internasional. (bag)

Jika pemerintah masih acuh terhadap

persoalan baru yang muncul. Pihak-pihak

akan membawa peristiwa ini kea rah

International

(treatment Recommendation)

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016

Konstruksi kebijakan..., Michael Riwoe Thalo, FIKOM UMN, 2016