Upload
vuduong
View
237
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 3 Tahun 2008
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUNOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkandengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatasperlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKota Pekanbaru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Daerah RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIPekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan WALIKOTA PEKANBARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHKOTA PEKAN BARU.
BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksuddalam UUD Republik Indonesia tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat DPRD;5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah
yang berwenang dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan danmendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kota Pekanbaruyaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia;
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemerintah Daerah, adalah Walikota Pekanbaru beserta PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah KotaPekanbaru;
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadihak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahanuntuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadikewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupanorma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintahsebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADIKEWENANGAN DAERAH
Pasal 2
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 3 Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :1. Pendidikan.2. Kesehatan.3. Pekerjaan Umum.4. Perumahan.5. Penataan Ruang.6. Perencanaan Pembangunan.7. Perhubungan.8. Lingkungan Hidup.9. Pertanahan.10. Kependudukan dan Catatan Sipil.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.13. Sosial.14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.16. Penanaman Modal.17. Kebudayaan dan Pariwisata.18. Kepemudaan dan Olah Raga.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.22. Statistik.23. Kearsipan.24. Perpustakaan.25. Komunikasi dan Informatika.26. Pertanian dan Ketahanan Pangan.27. Kehutanan.28. Energi dan Sumber Daya Mineral.29. Kelautan dan Perikanan.30. Perdagangan; dan31. Perindustrian.
Pasal 4
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 5
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan
pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yangberhubungan dengan pelayanan dasar;
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan Hidup; d. Pekerjaan Umum; e. Penataan Ruang; f. Perencanaan Pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan Olahraga; i. Penanaman Modal; j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; k. Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan Pangan; n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan Informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpusatakaan.
Pasal 6 (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah.
(2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Perdagangan; b. Industri; c. Pertanian; d. Pariwisata; e. Kehutanan; f. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan g. Perikanan.
Pasal 7
Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2), diatur lebih lanjut dalamlampiran yang merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh peraturandaerah ini.
Pasal 8
Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupunpilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 9
Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jugaberpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan olehPemerintah.
Pasal 10
Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah;b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan
serta potensi daerah;c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan;d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;f. Penilaian Kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan otonomi daerah.g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerahkepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahandaerah kepada masyarakat.
BAB III
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHANLINTAS DAERAH
Pasal 11
(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 12 a. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyelenggarakansendiri atau ;
b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepadaKecamatan/Kelurahan berdasarkan asas tugas pelimpahan urusanpemerintahan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru yangmengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali yang tidak bertentangan denganPeraturan Daerah ini.
Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur tentang penjabaran Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Walikota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2008
WALIKOTA PEKANBARU,
dto
H. HERMAN ABDULLAHDiundangkan di Pekanbarupada tanggal 21 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, dto H. FAUAZ ILYAS
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 3
PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGANPEMERINTAH KOTA PEKANBARU
I. UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusanpemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007, Urusanyang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan olehpemerintahan daerah yang terkait dengan dasar (basic service) bagimasyarakat seperti; pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahanyang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskanoleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait denganupaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadikekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusanpilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjangmenjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harusdiselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namunmengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki olehdaerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahandifokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benarmengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikandengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagaitatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.Prosedur adalah metode atau tata cara untukpenyelenggaraan pemerintahan daerah.Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasardalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 9 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenisdan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajibdaerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1)
Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentukkerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 12 a. Cukup jelas. b. Walikota dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada Kecamatan/Kelurahanberdasarkan asas tugas pelimpahan urusanpemerintahan yang ditetapkan melalui PeraturanWalikota.
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUNOMOR : 3 TAHUN 2008TANGGAL : 21 Juli 2008
1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Kebijakan
1. Kebijakan danStandar
1. Penetapan kebijakanoperasional pendidikandi Kota Pekanbarusesuai dengankebijakan nasional danprovinsi.
2. Perencanaanoperasional programpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal sesuaidengan perencanaanstrategis tingkatprovinsi dan nasional.
3. Sosialisasi danpelaksanaan standarnasional pendidikan.
4. Pengelolaan danpenyelenggaraanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal.
5. Pemberian izinpendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar,satuan pendidikanmenengah dansatuan/penyelenggarapendidikan nonformal.
6. Penyelenggaraandan/atau pengelolaansatuan pendidikansekolah dasar bertarafinternasional.
7. Pemberian izinpendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmenengah berbasiskeunggulan lokal.
8. Penyelenggaraandan/atau pengelolaanpendidikan berbasiskeunggulan lokal padapendidikan dasar danmenengah.
9. Pemberian dukungansumber daya terhadappenyelenggaraanperguruan tinggi.
10. Pemantauan danevaluasi satuanpendidikan sekolahdasar bertarafinternasional.
11. Peremajaan data dalamsistem infomasimanajemen pendidikan nasional.
2. Pembiayaan 1. Penyediaan bantuanbiaya penyelenggaraanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal sesuaikewenangannya.
2. Pembiayaanpenjaminan mutusatuan pendidikansesuai kewenangannya.
3. Kurikulum 1. Koordinasi dansupervisipengembangankurikulum tingkatsatuan pendidikanpada pendidikan dasar.
2. Sosialisasi kerangkadasar dan strukturkurikulum pendidikananak usia dini,pendidikan dasar, danpendidikan menengah.
3. Sosialisasi danimplementasi standarisi dan standarkompetensi lulusanpendidikan dasar.
4. Sosialisasi danfasilitasi implementasi kurikulum tingkat
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAsatuan pendidikanpada pendidikan anakusia dini danpendidikan dasar.
5. Pengawasanpelaksanaan kurikulumtingkat satuanpendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana danPrasarana
1. Pengawasan terhadappemenuhan standarnasional sarana danprasarana pendidikananak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah,dan pendidikannonformal.
2. Pengawasanpendayagunaanbantuan sarana danprasarana pendidikan.
3. Pengawasanpenggunaan bukupelajaran pendidikananak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah,dan pendidikannonformal.
5. Pendidik danTenagaKependidikan
1. Perencanaankebutuhan pendidikdan tenagakependidikanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal sesuaikewenangannya.
2. Pengangkatan danpenempatan pendidikdan tenagakependidikan PNSuntuk pendidikan anakusia dini, pendidikandasar, pendidikanmenengah, danpendidikan nonformalsesuai kewenangannya.
3. Pemindahan pendidikdan tenagakependidikan PNS di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkabupaten/ kota.
4. Peningkatankesejahteraan,penghargaan, danperlindungan pendidikdan tenagakependidikanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal.
5. Pembinaan danpengembanganpendidik dan tenagakependidikanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal.
6. Pemberhentianpendidik dan tenagakependidikan PNS padapendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah,dan pendidikannonformal selainkarena alasanpelanggaran peraturanperundang-undangan.
6. PengendalianMutu Pendidikan
1. Penilaian HasilBelajar
1. Membantupelaksanaan ujiannasional pendidikandasar, pendidikanmenengah danpendidikan nonformal.
2. Koordinasi, fasilitasi,monitoring, danevaluasi pelaksanaanujian sekolah..
3. Penyediaan biayapenyelenggaraan ujiansekolah..
2. Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasipengelola, satuan,jalur, jenjang, dan jenispendidikan padapendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAnonformal.
2. Pelaksanaan evaluasipencapaian standarnasional pendidikanpada pendidikan anakusia dini, pendidikandasar, pendidikanmenengah danpendidikan nonformal.
3. Akreditasi 1. Membantu pemerintahdalam akreditasipendidikan nonformal.
4. Penjaminan Mutu 1. Supervisi dan fasilitasisatuan pendidikananak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal dalampenjaminan mutuuntuk memenuhistandar nasionalpendidikan.
2. Supervisi dan fasilitasisatuan pendidikanbertaraf internasionaldalam penjaminanmutu untuk memenuhistandar internasional.
3. Supervisi dan Fasilitasisatuan pendidikanberbasis keunggulanlokal dalam penjaminanmutu.
4. Evaluasi pelaksanaandan dampakpenjaminan mutusatuan pendidikan.
2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Upaya Kesehatan 1. Pencegahan dan
PemberantasanPenyakit
1. Penyelenggaraansurvailans epidemiologi,penyelidikan kejadianluar biasa.
2. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular.
3. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenyakit tidak menulartertentu.
4. Penyelenggaraanoperasionalpenanggulanganmasalah kesehatanakibat bencana danwabah.
2. Lingkungan Sehat 1. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpencemaranlingkungan.
2. Penyehatanlingkungan.
3. Perbaikan GiziMasyarakat
1. Penyelenggaraansurvailans gizi buruk.
2. Penyelenggaraanpenanggulangan giziburuk.
3. Perbaikan gizikeluarga danmasyarakat.
4. PelayananKesehatanPerorangan danMasyarakat
1. Penyelenggaraanpelayanan kesehatanhaji.
2. Pengelolaan pelayanankesehatan dasar danrujukan sekunder.
3. Penyelenggaraanupaya kesehatan padadaerah perbatasan,terpencil, rawan dankepulauan.
4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi saranakesehatan sesuaiperaturan perundang-undangan.
5. Pemberianrekomendasi izinsarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah danprovinsi.
6. Pemberian izin saranakesehatan meliputirumah sakitpemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakitswasta yang setara,praktik berkelompok,klinik umum/spesialis,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTArumah bersalin, klinikdokter keluarga/ doktergigi keluarga,kedokterankomplementer, danpengobatantradisional, sertasarana penunjang yangsetara.
2. PembiayaanKesehatan
1. PembiayaanKesehatanMasyarakat
1. Pengelolaan/penyelenggaraan,jaminan pemeliharaankesehatan sesuaikondisi lokal.
2. Penyelenggaraanjaminan pemeliharaankesehatan nasional(Tugas Pembantuan).
3. Sumber DayaManusiaKesehatan
1. PeningkatanJumlah, Mutu danPenyebaran TenagaKesehatan
1. Pemanfaatan tenagakesehatan strategis.
2. Pendayagunaan tenagakesehatan.
3. Pelatihan teknis.4. Registrasi, akreditasi,
sertifikasi tenagakesehatan tertentuskala KotaPekanbaru sesuaiperaturan perundang-undangan.
5. Pemberian izin praktiktenaga kesehatantertentu.
4. Obat danPerbekalanKesehatan
1. Ketersediaan,Pemerataan, MutuObat danKeterjangkauanHarga Obat SertaPerbekalanKesehatan
1. Penyediaan danpengelolaan obatpelayanan kesehatandasar, alat kesehatan,reagensia dan vaksin.
2. Pengambilansampling/contohsediaan farmasi dilapangan.
3. Pemeriksaan setempatsarana produksi dandistribusi sediaanfarmasi.
4. Pengawasan danregistrasi makananminuman produksirumah tangga.
5. Sertifikasi alatkesehatan dan PKRTKelas I.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA6. Pemberian
rekomendasi izin PBFCabang, PBAK danIndustri Kecil ObatTradisional (IKOT).
7. Pemberian izin apotik,toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat
1. PemberdayaanIndividu, Keluargadan MasyarakatBerperilaku HidupSehat danPengembanganUpaya KesehatanBersumberdayaMasyarakat(UKBM).
1. Penyelenggaraanpromosi kesehatan.
6. Manajemen Kesehatan
1. Kebijakan 1. Penyelenggaraan,bimbingan danpengendalianoperasionalisasi bidangkesehatan.
2. Penelitian danPengembanganKesehatan
1. Penyelenggaraanpenelitian danpengembangankesehatan yangmendukungperumusan kebijakan.
2. Pengelolaan surkesda.3. Implementasi
penapisan Iptek dibidang pelayanankesehatan.
3. Kerjasama LuarNegeri
1. Penyelenggaraankerjasama luar negeri.
4. PeningkatanPengawasan danAkuntabilitas
1. Pembinaan,monitoring, evaluasidan pengawasan.
5.
Pengembangan SistemInformasi Kesehatan (SIK)
1. Pengelolaan SIK.
3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Sumber Daya Air 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan sumberdaya air.
2. Penetapan pola
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApengelolaan sumberdaya air pada wilayahsungai dalam satu.
3. Penetapan rencanapengelolaan sumberdaya air pada wilayahsungai.
4. Penetapan danpengelolaan kawasanlindung sumber airpada wilayah sungai.
5. Pembentukan wadahkoordinasi sumber dayaair di tingkat. dan/ataupada wilayah sungai.
6. Pembentukan komisiirigasi.
2. Pembinaan 1. Penetapan danpemberian izin ataspenyediaan,peruntukan,penggunaan, danpengusahaan sumberdaya air pada wilayahsungai.
2. Penetapan danpemberian izinpenyediaan,peruntukan,penggunaan, danpengusahaan air tanah.
3. Menjaga efektivitas,efisiensi, kualitas, danketertiban pelaksanaanpengelolaan sumberdaya air pada wilayahsungai.
4. Pemberian izinpembangunan,pemanfaatan,pengubahan, dan/ataupembongkaranbangunan dan/atausaluran irigasi padajaringan irigasi primerdan sekunder dalamdaerah irigasi.
5. Pemberdayaan parapemilik kepentingandalam pengelolaansumber daya air.
6. Pemberdayaankelembagaan sumber
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdaya air.
3. Pembangunan/Pengelolaan
1. Konservasi sumberdaya air pada wilayahsungai.
2. Pendayagunaansumber daya air padawilayah sungai.
3. Pengendalian dayarusak air.
4. Penyelenggaraansistem informasisumber daya air.
5. Pembangunan danpeningkatan sistemirigasi primer dansekunder pada daerahirigasi.
6. Operasi, pemeliharaandan rehabilitasi sistemirigasi primer dansekunder pada daerahirigasi dalam satu. yangluasnya kurang dari1.000 ha.
7. Operasi, pemeliharaandan rehabilitasi padasungai, danau, wadukdan pantai padawilayah sungai.
4. Pengawasan danPengendalian
1. Pengawasanpengelolaan sumberdaya air pada wilayahsungai.
2. Bina Marga 1. Pengaturan 1. Pengaturan jalan.2. Perumusan kebijakan
penyelenggaraan jalankota berdasarkankebijakan nasional dibidang jalan denganmemperhatikankeserasian antardaerah dan antarkawasan.
3. Penyusunan pedomanoperasional penyelenggaraan jalankota.
4. Penetapan status jalankota.
5. Penyusunanperencanaan umumdan pembiayaanjaringan jalan kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Pembinaan 1. Pembinaan jalan.
2. Pemberian bimbinganpenyuluhan sertapendidikan danpelatihan para aparatur penyelenggarajalan kota.
3. Pemberian izin,rekomendasi,dispensasi danpertimbanganpemanfaatan ruangmanfaat jalan, ruangmilik jalan, dan ruangpengawasan jalan.
4. Pengembanganteknologi terapan dibidang jalan untukjalan kota.
3. Pembangunan danPengusahaan
1. Pembangunan jalan.2. Pembiayaan
pembangunan jalankota.
3. Perencanaan teknis,pemrograman danpenganggaran,pengadaan lahan, sertapelaksanaan konstruksijalan kota.
4. Pengoperasian danpemeliharaan jalankota.
5. Pengembangan danpengelolaanmanajemen jalan kota.
4. Pengawasan 1. Pengawasan jalan.2. Evaluasi kinerja
penyelenggaraan jalankota.
3. Pengendalian fungsidan manfaat hasilpembangunan jalankota.
3. Perkotaan danPerdesaan
1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakandan strategi pembangunanperkotaan danperdesaan wilayah.(mengacu kebijakannasional dan provinsi).
2. Penetapan peraturandaerah mengenaipengembangan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperkotaan berdasarkanNSPK.
2. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatankapasitas manajemenpembangunan danpengelolaan PSperkotaan tingkat.
2. Pemberdayaanmasyarakat dan duniausaha dalampembangunan perkotaan.
3. Pembangunan 1. Penyiapan programpembangunan saranadan prasaranaperkotaan jangkapanjang dan jangkamenengah. denganmengacu pada RPJPdan RPJM nasional danprovinsi.
2. Penyelenggaraankerjasama/kemitraanantara pemerintahdaerah/dunia usaha/masyarakat dalampengelolaan danpembangunan saranadan prasaranaperkotaan.
3. Penyelenggaraanpembangunan PSperkotaan.
4. Pembentukanlembaga/badanpengelolapembangunanperkotaan.
4. Pengawasan 1. Pengawasan danpengendalian terhadappelaksanaanpembangunan danpengelolaan kawasanperkotaan.
2. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
4. Air Minum 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah. mengenaikebijakan dan strategipengembangan airminum di daerah..
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Penetapan BUMD
sebagai penyelenggaraSPAM.
3. Penetapan peraturandaerah NSPK pelayananPS air minumberdasarkan SPM yangdisusun pemerintahdan provinsi.
4. Memberikan izinpenyelenggaraanpengembangan SPAMdi wilayahnya.
2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalahdan permasalahannya.
2. Peningkatan kapasitasteknis dan manajemenpelayanan air minum diwilayah Kota termasukkepada BadanPengusahaanPelayanan (operator)BUMD.
3. Pembangunan 1. Penetapan pemenuhankebutuhan air bakuuntuk kebutuhanpengembangan SPAM.
2. Pengembangan SPAMdi wilayah Kota untukpemenuhan SPM.
3. Fasilitasipenyelenggaraan(bantuan teknis)kepada kecamatan,kelurahan, sertakelompok masyarakatdi wilayahnya dalampenyelenggaraanpengembangan SPAM.
4. Penyusunan rencanainduk pengembanganSPAM.
5. Penyediaan PS airminum untuk daerahbencana dan daerahrawan air.
6. Penanganan bencanaalam.
4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadapseluruh tahapanpenyelenggaraanpengembangan SPAM.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Evaluasi terhadap
penyelenggaraanpengembangan SPAMyang utuh diwilayahnya.
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakanpengembangan PS airlimbah di wilayah.mengacu padakebijakan nasionaldan provinsi.
2. Pembentukan lembagatingkat Kota sebagaipenyelenggara PS airlimbah.
3. Penetapan peraturandaerah berdasarkanNSPK yang ditetapkanoleh pemerintah danprovinsi.
4. Memberikan izinpenyelenggaraan PS airlimbah.
2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalahpelayanan.
2. Pelaksanaankerjasama dengandunia usaha danmasyarakat dalampenyelenggaraanpengembangan PS airlimbah.
3. Penyelenggaraan(bantek) padakecamatan, kelurahan,serta kelompokmasyarakat diwilayahnya dalampenyelenggaraan PS airlimbah.
3. Pembangunan 1. Penyelenggaraanpembangunan PS airlimbah untuk daerahkota dalam rangkamemenuhi SPM.
2. Penyusunan rencanainduk pengembanganPS air limbah.
3. Penanganan bencana
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAalam tingkat lokal(kabupaten/kota).
4. Pengawasan 1. Monitoringpenyelenggaraan PSair limbah.
2. Evaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan airlimbah.
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan SPM.
6. Persampahan
1. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakanpengembangan PSpersampahan di.mengacu padakebijakan nasional danprovinsi.
2. Penetapan lembagatingkat. penyelenggarapengelolaanpersampahan.
3. Penetapan peraturandaerah berdasarkanNSPK yang ditetapkanoleh pemerintah danprovinsi.
4. Pelayanan perizinandan pengelolaanpersampahan.
2. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitasmanajemen danfasilitasi kerjasama dunia usaha danmasyarakat dalampenyelenggaraanpengembangan PSpersampahan.
2. Memberikan bantuanteknis kepadakecamatan, pemerintahdesa, serta kelompokmasyarakat.
3. Pembangunan 1. Penyelengaraan danpembiayaanpembangunan PSpersampahan.
2. Penyusunan rencanainduk pengembanganPS persampahan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA4. Pengawasan
1. Pengawasan terhadapseluruh tahapanpengembanganpersampahan di.
2. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan diwilayah..
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
7. Drainase
1. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakan danstrategi. berdasarkankebijakan nasional danprovinsi.
2. Penetapan peraturandaerah NSPK drainasedan pematusangenangan di wilayah.berdasarkan SPM yangdisusun pemerintahpusat dan provinsi.
2. Pembinaan 1. Peningkatankapasitas teknik danmanajemenpenyelenggara drainasedan pematusangenangan di wilayah..
3. Pembangunan
1. Penyelesaian masalahdan permasalahanoperasionalisasi sistemdrainase danpenanggulangan banjirdi wilayah kota sertakoordinasi dengandaerah sekitarnya.
2. Penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan PSdrainase.
3. Penyusunan rencanainduk PS drainaseskala.
4. Pengawasan 1. Evaluasi terhadappenyelenggaraan sistemdrainase danpengendali banjir.
2. Pengawasan danpengendalianpenyelenggaraandrainase danpengendalian banjir.
3. Pengawasan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApengendalian ataspelaksanaan NSPK.
8. Permukiman
1. Kawasan SiapBangun (Kasiba)dan LingkunganSiap Bangun (Lisiba)yang berdiri sendiri:
a. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakan danstrategi Kasiba/Lisiba.
2. Penetapan PeraturanDaerah NSPK Kasibadan Lisiba.
b. Pembinaan -c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan
pembangunanKasiba/Lisiba.
2. Pelaksanaan kerjasamaswasta, masyarakattingkat nasional dalampembangunanKasiba/Lisiba.
3. Penetapan izin lokasiKasiba/Lisiba.
d. Pengawasan 1. Pengawasan danpengendalianpenyelenggaraan Kasibadan Lisiba.
2. Evaluasi penyelenggaraanpembangunan Kasibadan Lisiba.
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
2. PermukimanKumuh/ Nelayan :
a. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakan danstrategipenanggulanganpermukimankumuh/nelayan.
2. Penetapan peraturandaerah tentangpencegahan timbulnyapermukiman kumuh.
b. Pembinaan -c. Pembangunan
1. Penyelenggaraanpenanganan kawasankumuh perkotaan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Pengelolaan
peremajaan/ perbaikanpermukimankumuh/nelayandengan rusunawa.
d. Pengawasan 1. Melaksanakanpengawasan danpengendalianpermukiman kumuh.
2. Evaluasi pelaksanaanprogram penangananpermukiman kumuh.
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
3. PembangunanKawasan
a. Pengaturan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakan danstrategi pembangunankawasan.
2. Penetapan peraturandaerah NSPKpembangunankawasan.
b. Pembinaan -c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan
pembangunan kawasanstrategis nasional.
d. Pengawasan 1. Melaksanakanpengawasan danpengendalianpembangunankawasan.
2. Evaluasi pelaksanaanprogram pembangunankawasan.
3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK.
9. BangunanGedung danLingkungan
1. Pengaturan
1. Penetapan peraturandaerah., mengenaibangunan gedung danlingkungan mengacupada norma, standar,prosedur dan kriterianasional.
2. Penetapan kebijakandan strategi kotamengenai bangunangedung danlingkungan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 3. Penetapan
kelembagaan bangunangedung.
4. Penyelenggaraan IMBgedung.
5. Pendataan bangunangedung.
6. Penetapan persyaratanadministrasi dan teknisuntuk bangunangedung adat, semipermanen, darurat,dan bangunan gedungyang dibangun di lokasibencana.
7. Penyusunan danpenetapan RencanaTata Bangunan danLingkungan (RTBL).
2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraanbangunan gedung danlingkungannya.
2. Pemberdayaanmasyarakat dalampenyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan.
3. Pembangunan 1. Penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan denganberbasis pemberdayaanmasyarakat.
2. Pembangunan danpengelolaan bangunangedung dan rumahnegara yang menjadiaset pemerintah..
3. Penetapan statusbangunan gedung danlingkungan yangdilindungi dandilestarikan yangberskala lokal.
4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadappelaksanaan peraturanperundang-undangan,pedoman dan standarteknis dalampenyelenggaraanbangunan gedung danlingkungannya.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Pengawasan dan
penertibanpembangunan,pemanfaatan, danpembongkaran
3. Pengawasan danpenertiban pelestarianbangunan gedung danlingkungan yangdilindungi dandilestarikan yangberskalalokal.bangunan gedung.
10. Jasa Konstruksi
1. Pengaturan
1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan jasakonstruksi yang telahditetapkan.
2. Pemberdayaan 1. Pengembangan sisteminformasi jasakonstruksi dalamwilayah. yangbersangkutan.
2. Penelitian danpengembangan jasakonstruksi dalamwilayah. yangbersangkutan.
3. Pengembangansumber daya manusiabidang jasa konstruksidi tingkat.
4. Peningkatankemampuan teknologijasa konstruksi dalamwilayah. yangbersangkutan
5. Melaksanakanpelatihan, bimbinganteknis dan penyuluhandalam.
6. Penerbitan perizinanusaha jasa konstruksi.
3. Pengawasan 1. Pengawasan tatalingkungan dalamwilayah. yangbersangkutan.
2. Pengawasan sesuaikewenangannya untukterpenuhinya tertibpenyelenggaraanpekerjaan konstruksi.
4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 1. Pembiayaan
1. Pembangunan Baru
1. Penetapan kebijakan,strategi, dan programkabupaten/kota di bidangpembiayaan perumahan.
2. Penyusunan NSPMkabupaten/ kota bidangpembiayaan perumahan.
3. Pelaksanaan, penerapandan penyesuaianpengaturan instrumenpembiayaan dalamrangka penerapan sistempembiayaan.
4. Fasilitasi bantuan teknisbidang pembiayaanperumahan kepada parapelaku di tingkatkabupaten/kota.
5. Pemberdayaan pelakupasar dan pasarperumahan di tingkatkabupaten/kota.
6. Fasilitasi bantuanpembiayaanpembangunan danpemilikan rumah sertapenyelenggaraan rumahsewa.
7. Pengendalianpenyelenggaraan bidangpembiayaan perumahandi tingkatkabupaten/kota.
8. Melakukan evaluasipenyelenggaraan bidangpembiayaan perumahandi tingkatkabupaten/kota.
2. Perbaikan 1. Penetapan kebijakan,strategi, dan programkabupaten/kota dibidang pembiayaanperumahan.
2. Penyusunan NSPMkabupaten/kota bidangpembiayaan perumahan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 3. Pelaksanaan, penerapan
dan penyesuaianpengaturan instrumenpembiayaan dalamrangka penerapan sistempembiayaan.
4. Fasilitasi bantuan bidangpembiayaan perumahankepada para pelaku ditingkat kabupaten/ kota.
5. Pemberdayaan pelakupasar dan pasarperumahan di tingkatkabupaten/kota.
6. Fasilitasi bantuanpembiayaanperbaikan/pembangunanrumah swadaya milik.
7. Pengendalianpenyelenggaraan bidangpembiayaan perumahandi tingkatkabupaten/kota.
8. Melakukan evaluasipenyelenggaraan bidangpembiayaan perumahandi tingkatkabupaten/kota.
2. PembinaanPerumahanFormal
1. Pembangunan Baru
1. Memberikan masukanpenyusunan danpenyempurnaanperaturan perundang-undangan bidang perumahan.
2. Peninjauan kembalikesesuaian peraturanperundang-undanganbidang perumahan dikabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan di atasnya.
3. Pelaksanaan kebijakandan strategi nasionalpembangunan danpengembangan padaskala kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan upayaefisiensi pasar danindustri perumahanskala kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan peraturan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA perundang-undangan,produk NSPM, sertakebijakan dan strateginasional perumahan.
6. Pelaksanaan teknispenyelenggaraanperumahan.
7. Memanfaatkan badanusaha pembangunanperumahan, baikBUMN,BUMD, koperasi,perorangan maupunswasta, yang bergerak dibidang usaha industribahan bangunan,industri komponenbanguan, konsultan,kontraktor danpengembang.
8. Penyusunan pedomandan manualperencanaan, pembangunan danpengelolaan PSU skalakabupaten/kota.
9. Melaksanakan hasilsosialisasi.
10. Pelaksanaan kegiatanmelalui pelakupembangunanperumahan.
11. Penyelenggaraanperumahan sesuai teknikpembangunan.
12. Pembinaan dankerjasama dengan badanusaha pembangunanperumahan, baikBUMN,BUMD, koperasi,perorangan maupunswasta, yang bergerak dibidang usaha industribahan bangunan,industri komponenbangunan, konsultan,kontraktor danpengembang dikabupaten/kota.
13. Fasilitasi pelaksanaantindakan turun tangandalam penyelenggaraanpembangunanperumahan dan PSU
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA yang berdampak lokal.
14. Perumusan RPJP danRPJM kabupaten/kota.
15. Fasilitasi percepatanpembangunanperumahan skalakabupaten/kota.
16. Pembangunan Rusunawadan Rusunami lengkapdengan penyediaantanah, PSU danmelakukan pengelolaandan pemeliharaandiperkotaan, perbatasaninternasional, pusatkegiatan, perdagangan/produksi.
17. Pembangunanprasarana, sarana danutilitas umum sebagaistimulan di RSH, Rusundan Rusus denganmelaksanakanpengelolaan danpemeliharaan.
18. Pembangunan rumahcontoh (RSH) sebagaistimulan pada daerahterpencil dan uji cobaserta fasilitasipengelolaan,pemeliharaan kepadakabupaten/kota,penyediaan tanah, PSUumum.
19. Pelaksanaanpembangunan rumahuntuk korban bencanadan khusus lainnya sertapengelolaan depo danpendistribusian logistikpenyediaan lahan,pengaturan, pemanfaatanseluruh bantuan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 2. Perbaikan
1. Perumusan kebijakandan strategipembangunan danpengembanganperumahan skalakabupaten/kota.
2. Pelaksanaan SPO bakupenanganan pengungsiakibat bencana skalakabupaten/kota.
3. Pelaksanaan SPMperumahan dan PSUpesisir dan pantai sertapulau kecil, dikabupaten/kota.
4. Pelaksanaan dan ataupenerima bantuanperumahan.
5. Penetapan harga sewarumah.
6. Pelaksanaanpembangunanperumahan untukpenampungan pengungsilintas kawasan se-kabupaten/kota.
3. Pemanfaatan 1. Pelaksanaan bantuanpembangunan dankelembagaan sertapenyelenggaraanperumahan dengan danatugas pembantuan.
2. Pelaksanaanpembangunan rumahsusun untuk MBR danrumah khusus, rumahnelayan, perbatasaninternasional danpulau-pulau kecil.
3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.
4. Pembentukankelembagaan perumahankabupaten/kota.
5. Pengawasan danpengendalianpelaksanaan kebijakanpembangunan danpengelolaan perumahan.
6. Penyusunan pedomandan manual penghunian,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA dan pengelolaanperumahan setempatdengan acuan umumSPM nasional.
7. Pengawasan danpengendalian pengelolaanrusun dan rusus.
3. PembinaanPerumahanSwadaya
1. Pembangunan Baru
1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotatentang perumahanswadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
4. Koordinasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategi
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
2. Pemugaran 1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotaperumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
4. Koordinasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategiKabupaten/kota tentang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA lembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya ditingkat kabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
3. Perbaikan
1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotaperumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
4. Koordinasi pelaksanaan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
4. Perluasan
1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA peningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotaperumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadayatingkat kabupaten/kota.
4. Koordinasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
5. Pemeliharaan
1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotaperumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
4. Koordinasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA perumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
6. Pemanfaatan
1. Perumusan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Penyusunan RPJP danRPJM kabupaten/kotaperumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunanperumahan swadaya.
4. Koordinasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA perumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
6. Pengawasan danpengendalian pelaksanaan kebijakandan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
8. Pengkajian kebijakandan peraturan daerahkabupaten/kota yangterkait denganpembangunanperumahan swadaya.
3. PengembanganKawasan
1. SistemPengembanganKawasan
1. Penetapan kebijakandan strategikabupaten/kota dalampengembangan kawasan.
2. Penyusunan RencanaKabupaten/Kota dalamPembangunan danPengembanganPerumahan danPermukiman Daerah
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA (RP4D-Kabupaten/ Kota).
3. Pembinaan teknispenyusunan RP4D diwilayahnya.
4. Penyusunan RP4D diwilayahnya.
5. Monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakandan strategi pengembangan kawasandan RP4D di skalakabupaten/kota.
6. Pengendalianpelaksanaan kebijakandan strategipengembangan kawasandan RP4D di wilayahnya.
2. Kawasan Skala Besar 1. Penetapan kebijakandan strategikabupaten/kota dalampenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasanskala besar.
2. Pembinaan teknis pelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasanskala besar diwilayahnya.
3. Pelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasanskala besar diwilayahnya.
4. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasanskala besar diwilayahnya.
5. Pengendalianpelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasanskala besar diwilayahnya.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 3. Kawasan Khusus 1. Penetapan kebijakan
dan strategikabupaten/kota dalampenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasankhusus.
2. Pembinaan teknis pelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasankhusus di wilayahnya.
3. Pelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasankhusus di wilayahnya.
4. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasankhusus di wilayahnya.
5. Pengendalianpelaksanaanpenyelenggaraanpembangunan danpengelolaan kawasankhusus di wilayahnya.
4. KeterpaduanPrasarana Kawasan
1. Penetapan kebijakandan strategikabupaten/Kota dalampenyelenggaraanketerpaduan prasaranakawasan.
2. Pembinaan teknispelaksanaanpenyelenggaraanketerpaduan prasaranakawasan di wilayahnya.
3. Pelaksanaanpenyelenggaraan keterpaduan prasaranakawasan di wilayahnya.
4. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpenyelenggaraanketerpaduan prasaranakawasan di wilayahnya.
5. Pengendalian
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA pelaksanaanpenyelenggaraanketerpaduan prasaranakawasan di wilayahnya.
5. Keserasian Kawasan
1. Penetapan kebijakandan strategikabupaten/kota dalampenyelenggaraankeserasian kawasan danlingkungan hunianberimbang.
2. Pembinaan teknispelaksanaanpenyelenggaraankeserasian kawasan danlingkungan hunianberimbang di wilayahnya.
3. Pelaksanaanpenyelenggaraankeserasian kawasan danlingkungan hunianberimbang di wilayahnya.
4. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpenyelenggaraankeserasian kawasan danlingkungan hunianberimbang di wilayahnya.
5. Pengendalianpelaksanaanpenyelenggaraankeserasian kawasan danlingkungan hunianberimbang di wilayahnya.
5. PembinaanHukum,Peraturan Perundang-undangan danPertanahanuntuk Perumahan
1. Pembangunan Baru
1. Pelaksanaanpenyusunan danpenyempurnaanperaturan perundang-undangan bidangperumahan di tingkatkabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangka
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA mewujudkan jaminankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim dikabupaten/kota.
4. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan peraturan perundang-undanganbidang perumahan dikabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kebijakandan penanganan masalah dan sengketabidang perumahan dikabupaten/kota.
6. Pelaksanaan fasilitasipenanganan masalah dansengketa bidangperumahan dikabupaten/kota.
7. Fasilitasi penyusunan,koordinasi dan sosialisasiNSPM bidang perumahandi tingkatkabupaten/kota.
8. Pelaksanaan dansosialisasi NSPMpenyediaan lahan untukpembangunan.
9. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunanperumahan sesuaidengan penataan ruangdan penataanpertanahan dikabupaten/kotaperumahan dikabupaten/kota.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunanperumahan sesuaidengan penataan ruangdan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakankabupaten/kota tentangpembangunanperumahan sesuaidengan penataan ruang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunanperumahan sesuaidengan penataan ruangdan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternasitaspembangunanperumahan dikabupaten/kota.
5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan
daerah bidang penataanruang di tingkatkabupaten/kota.
2. Penetapan penataanruang perairan sampaidengan 4 (empat) mildari garis pantai.
3. Penetapan kriteriapenentuan danperubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayahdalam rangkapenyelenggaraanpenataan ruang.
4. Penetapan kawasanstrategiskabupaten/kota.
2. Pembinaan 1. Sosialisasi NSPK bidangpenataan ruang.
2. Sosialisasi SPM bidangpenataan ruang.
3. Pendidikan danpelatihan.
4. Penelitian danpengembangan.
5. Pengembangan sisteminformasi dankomunikasi penataanruang kabupaten/kota.
6. Penyebarluasaninformasi penataanruang kepadamasyarakat.
7. Pengembangankesadaran dantanggungjawabmasyarakat.
3. Pembangunan 1. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang WilayahKabupaten/Kota (RTRWK).
2. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang Kawasan Strategiskabupaten/kota.
3. Penetapan rencanadetail tata ruang untukRTRWK.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA4. Penyusunan program
dan anggarankabupaten/kota dibidang penataan ruang.
5. Pemanfaatan kawasanstrategiskabupaten/kota.
6. Pemanfaatan NSPKbidang penataan ruang.
7. Pemanfaatan kawasanandalan sebagai bagiandari RTRWK.
8. Pemanfaatan investasi dikawasan strategiskabupaten/kota dankawasan lintaskabupaten/kotabekerjasama denganpemerintah daerah,masyarakat dan duniausaha.
9. Pemanfaatan SPM dibidang penataan ruang.
10. Perumusan kebijakanstrategis operasionalisasiRTRWK dan RencanaTata Ruang KawasanStrategiskabupaten/kota.
11. Perumusan programsektoral dalam rangkaperwujudan struktur danpola pemanfaatan ruangwilayah kabupaten/kotadan kawasan strategiskabupaten/kota.
12. Pelaksanaanpembangunan sesuaiprogram pemanfaatanruang wilayahkabupaten/kota dankawasan strategiskabupaten/kota.
13. Pengendalianpemanfaatan ruangwilayah kabupaten/kota.
14. Pengendalianpemanfaatan ruangkawasan strategiskabupaten/kota.
15. Penyusunan peraturanzonasi sebagai pedomanpengendalian
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApemanfaatan ruangkabupaten/kota.
16. Pemberian izinpemanfaatan ruang yangsesuai dengan RTRWK.
17. Pembatalan izinpemanfaatan ruang yangtidak sesuai denganRTRWK.
18. Pembentukan lembagayang bertugasmelaksanakanpengendalianpemanfaatan ruangtingkat kabupaten/kota.
4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadappelaksanaan penataanruang di wilayahkabupaten/kota.
6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perencanaan
danPengendalianPembangunanDaerah
1. Perumusankebijakan
1. a. Penetapan petunjukpelaksanaanperencanaan danpengendalianpembangunan daerah.
b. Pelaksanaanperencanaanpembangunan daerah.
c. Penetapan pedomandan standarperencanaanpembangunan daerahkecamatan/kelurahan.
2. Pelaksanaan SPM.3. Pelaksanaan kerjasama
pembangunan antardaerah kabupaten/kotadan antara daerahkabupaten/kota denganswasta, dalam dan luarnegeri.
4. Pelaksanaan pengelolaandata dan informasipembangunan daerah.
5. a. Penetapan petunjukpelaksanaanpengelolaan kawasandan lingkungan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperkotaan.
b. Pelaksanaan petunjukpelaksanaanpengelolaan kawasandan lingkunganperkotaan.
6. a. Penetapan keserasianpengembanganperkotaan.
b. Pelaksanaan petunjukpelaksanaankeserasianpengembanganperkotaan.
7. Penetapan petunjukpelaksanaan manajemendan kelembagaanpengembangan wilayah dankawasan.
8. a. Pelaksanaanpedoman dan standarpelayanan perkotaan.
b. Pelaksanaan petunjukpelaksanaanpelayanan perkotaan.
9. a. Penetapan petunjukpelaksanaanpengembanganpembangunanperwilayahan.
b. Pelaksanaan pedomandan standarpengembanganpembangunanperwilayahan.
10. Pengembangan wilayahtertinggal, perbatasan,pesisir dan pulau-pulaukecil.
11. Pengembangan kawasanprioritas, cepat tumbuhdan andalan.
1. Bimbingan,Konsultasi danKoordinasi
1. Koordinasi perencanaan,pelaksanaan danpengendalianpembangunan daerah.
2. Pelaksanaan konsultasiperencanaan danpengendalianpembangunan daerah.
3. a. Kerjasamapembangunan antardaerah dan antara
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdaerah dengan swasta,dalam dan luar negeri.
b. Bimbingan, supervisidan konsultasikerjasamapembangunan antarkecamatan/ kelurahandan antarakecamatan/ kelurahandengan swasta, dalamdan luar negeri.
4. a. Konsultasipengelolaan kawasandan lingkunganperkotaan.
b. Bimbingan, supervisidan konsultasipengelolaan kawasandan lingkunganperkotaan di daerahkecamatan/kelurahan.
5. a. Konsultasi pelayananperkotaan.
b. Bimbingan, supervisidan konsultasipelayanan perkotaandi kecamatan/kelurahan.
6. a. Konsultasi keserasianpengembanganperkotaan.
b. Bimbingan, supervisidan konsultasikeserasianpengembanganperkotaan danperdesaan dikecamatan/kelurahan.
7. Pengembangan wilayahtertinggal, pesisir danpulau-pulau kecil.
8. a. Konsultasipengembangankawasan prioritas,cepat tumbuh danandalan.
b. Perencanaankelembagaan danmanajemenpengembanganwilayah dan kawasan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdikecamatan/kelurahan.
9. a. Konsultasi terhadapkelembagaan danmanajemenpengembanganwilayah dan kawasan.
b. Perencanaankelembagaan danmanajemenpengembanganwilayah dan kawasandikecamatan/kelurahan.
2. Monitoring danEvaluasi (Monev)
1. a. Pelaksanaanmonitoring danevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah.
b. Penetapan petunjukteknis pembangunanskalakecamatan/kelurahan.
c. Pelaksanaanpemantauan danevaluasi pelaksanaanpembangunan daerahkecamatan/kelurahan.
2. Pelaksanaan monitoringdan evaluasi pelaksanaankerjasama pembangunanantarkecamatan/kelurahan danantarakecamatan/kelurahandengan swasta, dalam danluar negeri.
3. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan.
4. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpengembangan wilayahtertinggal, pesisir danpulau-pulau kecil.
5. Pelaksanaan monitoringdan evaluasi pelaksanaanpengembangan kawasanprioritas, cepat tumbuhdan andalan.
6. Pelaksanaan monitoringdan evaluasi pelaksanaankeserasian pengembangan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperkotaan.
7. Pelaksanaan monitoringdan evaluasi pelaksanaanterhadap kelembagaan danmanajemen pengembanganwilayah dan kawasan.
7. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perhubungan
Darat
1. Lalu Lintas danAngkutan Jalan(LLAJ)
1. Penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan transportasi jalankabupaten/kota.
2. Pemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitasparkir untuk umum.
3. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalankabupaten/kota.
4. Pengawasanpenyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi.
5. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe C.
6. Pengesahaan rancangbangun terminalpenumpang Tipe C.
7. Pembangunanpengoperasian terminalpenumpang Tipe A, Tipe B,dan Tipe C.
8. Pembangunan terminalangkutan barang.
9. Pengoperasian terminalangkutan barang.
10. Penyusunan jaringantrayek dan penetapankebutuhan kendaraanuntuk kebutuhan angkutanyang wilayah pelayanannyadalam satukabupaten/kota.
11. Penyusunan danpenetapan kelas jalanpada jaringan jalankabupaten/kota.
12. Pemberian izin trayek
angkutanperdesaan/angkutan kota.
13. Penyusunan danpenetapan jaringan lintas angkutan barang padajaringan jalankabupaten/kota.
14. Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannyadalam satukabupaten/kota.
15. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani wilayahkabupaten/kota.
16. Pemberian rekomendasioperasi angkutan sewa.
17. Pemberian izin usahaangkutan pariwisata.
18. Pemberian izin usahaangkutan barang.
19. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi angkutandalam kabupaten/kota.
20. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kabupaten/kota.
21. Penyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas di jalankabupaten/kota.
22. Penyelenggaraan andalalindi jalan kabupaten/kota.
23. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan kabupaten/kota.
24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas dijalan yang mengakibatkankorban meninggal duniadan/atau yang menjadi isukabupaten/kota.
25. Pelaksanaan pengujian
berkala kendaraanbermotor.
26. Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuaikewenangannya.
27. Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalankabupaten/kota.
28. Pelaksanaan penyidikanpelanggaran :a. Perda kabupaten/kota
bidang LLAJ.b. Pemenuhan
persyaratan teknis danlaik jalan.
c. Pelanggaran ketentuanpengujian berkala.
d. Perizinan angkutanumum.
29. Pengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah kabupaten/kota.
30. Pelaksanaan pengujianberkala kendaraanbermotor.
31. Pemberian izin usahabengkel umum kendaraanbemotor.
32. Pemberian izin trayekangkutan kota yangwilayah pelayanannyadalam satu wilayahkabupaten/kota.
33. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum dijalan kabupaten/kota.
34. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum dijalan kabupaten/kota.
35. Pengoperasian fasilitasparkir untuk umum dijalan kabupaten/kota.
36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan danlatihan mengemudi.
2. Lalu LintasAngkutan Sungai,Danau, danPenyeberangan(LLASDP)
1. Penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan sungai dan danaudalam kabupaten/kota.
2. Penyusunan danpenetapan rencana umumlintas penyeberangan
dalam kabupaten/kotayang terletak pada jaringanjalan kabupaten/kota.
3. Penetapan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.
4. Pengadaan kapal SDP.5. Rekomendasi lokasi
pelabuhan penyeberangan.6. Penetapan lokasi
pelabuhan sungai dandanau.
7. Pembangunan pelabuhanSDP.
8. Penyelenggaraanpelabuhan penyeberangan.
9. Penyelenggaraanpelabuhan sungai dandanau.
10. Pemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberanganyang terletak pada jaringanjalan provinsi, nasional danantar negara.
11. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDPyang terletak pada jaringanjalan kabupaten/kota.
12. Pengadaan, pemasangandan pemeliharaan rambupenyeberangan
13. Izin pembuatan tempatpenimbunan kayu (logpon),jaring terapung dankerambah di sungai dandanau.
14. Pemetaan alur sungaikabupaten/kota untukkebutuhan transportasi.
15. Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau kabupaten/kota.
16. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.
17. Penetapan tarif angkutan
sungai dan danau kelasekonomi dalamkabupaten/kota.
18. Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP dalamkabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.
19. Penetapan tarif jasapelabuhan SDP yang tidakdiusahakan yang dikelolakabupaten/kota.
20. Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangandalam kabupaten/kotapada jaringan jalankabupaten/kota.
21. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau.
22. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota.
2.
Perkereta-apian 1. Penetapan rencana induk
perkeretaapiankabupaten/kota.
2. Pembinaan yangdilakukan oleh pemerintahkabupaten/kota meliputi :a. Penetapan sasaran
dan arah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayahkabupaten/kota;
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihandan bantuan tekniskepada pengguna danpenyedia jasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapiankabupaten/kota.
3. Pengusahaan prasaranakereta api umum yangtidak dilaksanakan olehbadan usaha prasarana
kereta api.4. Penetapan izin
penyelenggaraanperkeretaapian khususyang jaringan jalurnyadalam kabupaten/kota.
5. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringandalam wilayah kabupaten/kota.
6. Penutupan perlintasanuntuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidakmempunyai izin dan tidakada penanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
7. Penetapan jaringanpelayanan kereta api dalamsatu kabupaten/ kota.
8. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan berada dalamkabupaten/kota.
9. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota.
10. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
11. Penetapan tarifpenumpang kereta apidalam hal pelayananangkutan yang merupakankebutuhan pokokmasyarakat dan pelayananangkutan yang disediakanuntuk pengembanganwilayah, untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satu
kabupaten/kota.3. Perhubungan
Laut 1. Kapal berukuran
tonase kotor sama denganatau lebih dari 7 (GT ≥7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungaidan danau) :a. Pemberian surat izin
berlayar.2. Kapal berukuran
tonase kotor kurang dari7 (GT <7) yang berlayarhanya di perairan daratan(sungai dan danau):a. Pelaksanaan
pengawasan keselamatan kapal.
b. Pelaksanaanpengukuran kapal.
c. Penerbitan pasperairan daratan.
d. Pencatatan kapaldalam buku registerpas perairan daratan.
e. Pelaksanaanpemeriksaankonstruksi kapal.
f. Pelaksanaanpemeriksaan permesinan kapal.
g. Pelaksanaanpemeriksaan perlengkapan kapal.
h. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
i. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
j. Pemberian surat izinberlayar.
3. Kapal berukuran tonase
kotor lebih dari atau samadengan GT 7 (GT ≥ 7) yangberlayar di laut :
4. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yg berlayar di laut :a. Pelaksanaan
pengawasankeselamatan kapal.
b. Pelaksanaanpengukuran kapal.
c. Penerbitan pas kecil.
d. Pencatatan kapaldalam buku registerpas kecil.
e. Pelaksanaanpemeriksaankonstruksi kapal.
f. Pelaksanaanpemeriksaanpermesinan kapal.
g. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
h. Pelaksanaanpemeriksaanperlengkapan kapal.
i. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
5. Penetapan penggunaan
tanah lokasi pelabuhanlaut.
6. Pengelolaan pelabuhanlokal lama.
7. Pengelolaan pelabuhanbaru yang dibangun olehkabupaten/kota.
8. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
9. Penetapan rencana indukpelabuhan lokal.
10. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.
11. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.
12. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut lokal.
13. Penetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus lokal.
14. Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut lokal.
15. Penetapan izinpengoperasian pelabuhankhusus lokal.
16. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional hub.
17. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional.
18. Rekomendasi penetapan
DLKr/DLKp pelabuhan lautnasional.
19. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhanlaut regional.
20. Penetapan DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
21. Pertimbangan teknisterhadap penambahandan/atau pengembanganfasilitas pokok pelabuhanlaut lokal.
22. Izin kegiatan pengerukandi wilayah perairanpelabuhan khusus lokal.
23. Izin kegiatan reklamasi diwilayah perairanpelabuhan khusus lokal.
24. Penetapan DUKS dipelabuhan lokal.
25. Pelaksanaan rancangbangun fasilitas pelabuhanbagi pelabuhan denganpelayaran lokal(kabupaten/ kota).
26. Izin kegiatan pengerukandi dalam DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
27. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
28. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautlokal.
29. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus lokal.
30. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbukabagi perdagangan luarnegeri.
31. Penetapan besaran tarifjasa kepelabuhanan padapelabuhan lokal yangdiselenggarakan olehpemerintahkabupaten/kota.
32. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan
dalam kabupaten/kotasetempat.
33. Izin usaha pelayaranrakyat bagi perusahaanyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
34. Pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dalam satukabupaten/kota.
35. Pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan pelayaranrakyat yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dalam satukabupaten/ kota.
36. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetapdan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutanlaut yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
37. Pelaporan penempatankapal dalam trayek tetapdan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaranrakyat yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
38. Izin usaha tally dipelabuhan.
39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
40. Izin usahaekspedisi/FreightForwarder.
41. Penetapan lokasipemasangan danpemeliharaan alatpengawasan dan alatpengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai
lintas kabupaten/kota.42. Pemberian rekomendasi
dalam penerbitan izinusaha dan kegiatan salvageserta persetujuanPekerjaan Bawah Air (PBA)dan pengawasankegiatannya dalamkabupaten/kota.
4. PerhubunganUdara
1. Angkutan Udara 1. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
2. Pemantauan terhadappelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
3. Penetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara <30 tempat duduk.
2. Pesawat Udara -3. Bandar Udara -4. Keselamatan
Penerbangan(Kespen)
-
8. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pengendalian
DampakLingkungan
1. Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya danBeracun (B3)
1. Pengawasanpelaksanaan pengelolaanLimbah B3.
2. Izin pengumpulanlimbah B3 kecualiminyak pelumas/olibekas.
3. Pengawasanpelaksanaan pemulihanakibat pencemaranlimbah B3.
4. Pengawasanpelaksanaan sistemtanggap darurat.
5. Pengawasanpenanggulangankecelakaan pengelolaanlimbah B3.
6. Izin lokasi pengolahan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAlimbah B3.
7. Izin penyimpanansementara limbah B3 diindustri atau usahasuatu kegiatan.
2. Analisis MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)
1. Penilaian AMDAL bagijenis usaha dan/ataukegiatan yangmempunyai dampakpenting terhadaplingkungan hidup dikabupaten/ kota, sesuaidengan standar, norma,dan prosedur yangditetapkan olehpemerintah.
2. Pemberian rekomendasiUKL dan UPL.
3. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagijenis usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL.
4. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagiseluruh jenis usahadan/atau kegiatan diluar usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL.
3. Pengelolaan KualitasAir dan PengendalianPencemaran Air
1. Pengelolaan kualitas air.2. Penetapan kelas air
pada sumber air.3. Pemantauan kualitas air
pada sumber air.4. Pengendalian
pencemaran air padasumber air.
5. Pengawasan terhadappenaatan persyaratanyang tercantum dalamizin pembuangan airlimbah ke air atausumber air.
6. Penerapan paksaanpemerintahan atau uangpaksa terhadappelaksanaanpenanggulangan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApencemaran air padakeadaan daruratdan/atau keadaan yangtidak terduga lainnya.
7. Pengaturan pengelolaankualitas air danpengendalianpencemaran air.
8. Perizinan pembuanganair limbah ke air atausumber air.
9. Perizinan pemanfaatanair limbah ke tanahuntuk aplikasi padatanah.
4. Pengelolaan KualitasUdara danPengendalianPencemaran Udara.
1. Pemantauan kualitasudara ambien, emisisumber bergerak dantidak bergerak.
2. Pengujian emisi gasbuang dan kebisingankendaraan bermotorlama secara berkala.
3. Koordinasi danpelaksanaanpemantauan kualitasudara.
4. Pengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan yang dapatmenyebabkan terjadinyapencemaran udara darisumber bergerak dantidak bergerak skalakabupaten/kota.
5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalamruangan.
5. PengendalianPencemaran dan/atauKerusakan Pesisir danLaut
1. Pengaturan terhadappencegahan pencemarandan perusakan wilayahpesisir dan laut.
2. Pengaturan terhadappengendalianpencemaran dan/ataukerusakan wilayahpesisir dan laut.
3. Penetapan lokasi untukpengelolaan konservasilaut.
4. Pengawasan penaataninstrumen pengendalian
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApencemaran dan/ataukerusakan.
5. Pemantauan kualitaslingkungan wilayahpesisir dan laut.
6. Pengaturan pelaksanaanterhadap monitoringkualitas lingkunganpesisir dan laut.
7. Penegakan hukumterhadap peraturanpengendalianpencemaran dan/ataukerusakan pesisir lautyang dikeluarkan olehdaerah kabupaten/kotaatau yang dilimpahkankewenangannya olehpemerintah.
6. PengendalianPencemaran dan/atauKerusakan TanahAkibat KebakaranHutan dan/atauLahan
1. Penetapan kriteriateknis baku kerusakanlingkungan hidup yangberkaitan dengankebakaran hutandan/atau lahan.
2. Penanggulangankebakaran hutandan/atau lahan.
3. Pengawasan ataspengendalian kerusakandan/atau pencemaranlingkungan hidup yangberkaitan dengankebakaran hutandan/atau lahan yangberdampak ataudiperkirakan dapatberdampak skalakabupaten/kota.
4. Pengendalian kerusakandan/atau pencemaranlingkungan hidup yangberkaitan dengankebakaran hutandan/atau lahan.
7. PengendalianPencemaran dan/atauKerusakan TanahUntuk KegiatanProduksi Biomassa
1. Penetapan kriteria bakukerusakan lahandan/atau tanah untukkegiatan pertanian,perkebunan dan hutantanaman berdasarkankriteria baku kerusakan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAtanah nasional.
2. Penetapan kondisi lahandan/atau tanah.
3. Pengawasan ataspengendalian kerusakanlahan dan/atau tanahakibat kegiatan yangberdampak atau yangdiperkirakan dapatberdampak.
4. Pengaturanpengendalian kerusakanlahan dan/atau tanahuntuk produksibiomassa.
8. PenanggulanganPencemaran dan KerusakanLingkungan AkibatBencana
1. Penanggulanganpencemaran dan/ataukerusakan lingkunganakibat bencana.
2. Penetapan kawasanyang beresiko rawanbencana.
3. Penetapan kawasanyang beresikomenimbulkan bencanalingkungan.
9. Standar NasionalIndonesia (SNI) danStandar KompetensiPersonil BidangLingkungan Hidup
1. Pembinaan danpengawasan penerapanSNI dan standarkompetensi personilbidang pengelolaanlingkungan hidup padaskala kabupaten/kota.
10. PengembanganPerangkat EkonomiLingkungan
1. Penetapan peraturandaerah di bidangpenerapan instrumenekonomi untukpengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan.
2. Pembinaan danpengawasan penerapaninstrumen ekonomidalam pengelolaansumber daya alam danlingkungan untuk daerahyang bersangkutan.
3. Penerapan instrumenekonomi dalampengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan.
11. Penerapan SistemManajemenLingkungan, Ekolabel,
1. Pembinaan danpengawasan penerapansistem manajemen
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAProduksi Bersih, danTeknologi BerwawasanLingkungan
lingkungan, ekolabel,produksi bersih, danteknologi berwawasanlingkungan yangmendukung polaproduksi dan konsumsiyang berkelanjutan.
12. Pendidikan danPelatihan (Diklat)
1. Evaluasi hasilpelaksanaan diklat.
2. Penyelenggaraan diklatdi bidang lingkunganhidup sesuaipermasalahanlingkungan hidup.
13. Pelayanan BidangLingkungan Hidup
1. Penyelenggaraanpelayanan di bidangpengendalian lingkunganhidup.
14. Pembinaan danPengawasan atasPenyelenggaraanOtonomi DaerahBidang Lingkungan
-
15. Penegakan HukumLingkungan
1. Penegakan hukumlingkungan.
16. PerjanjianInternasional diBidang PengendalianDampak Lingkungan
1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatanatas perjanjianinternasional di bidangpengendalian dampak lingkungan.
2. Pemantauanpengendalianpelaksanaan konvensidan protokol.
17. Perubahan Iklim danPerlindungan Atmosfir
1. Penetapan kebijakanpelaksanaanpengendalian dampakperubahan iklim.
2. Penetapan kebijakanperlindungan lapisanozon dan pemantauan.
3. Pemantauan dampakdeposisi asam.
18. LaboratoriumLingkungan
1. Penyediaanlaboratorium lingkungansesuai dengankebutuhan daerah.
2. KonservasiSumber DayaAlam (SDA)
1. KeanekaragamanHayati
1. Koordinasi dalamperencanaan konservasikeanekaragaman hayati.
2. Penetapan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA pelaksanaan kebijakan
konservasi danpemanfaatanberkelanjutan keanekaragaman hayati.
3. Penetapan danpelaksanaanpengendaliankemerosotankeanekaragaman hayati.
4. Pemantauan danpengawasan pelaksanaankonservasikeanekaragaman hayati.
5. Penyelesaian konflikdalam pemanfaatankeanekaragaman hayati.
6. Pengembanganmanajemen sisteminformasi danpengelolaan databasekeanekaragaman hayati.
9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Izin Lokasi
1. Penerimaanpermohonan danpemeriksaankelengkapanpersyaratan.
2. Kompilasi bahankoordinasi.
3. Pelaksanaan rapatkoordinasi.
4. Pelaksanaan peninjauanlokasi.
5. Penyiapan berita acarakoordinasi berdasarkanpertimbangan teknispertanahan dari kantorpertanahan danpertimbangan teknislainnya dari instansiterkait.
6. Pembuatan peta lokasisebagai lampiran suratkeputusan izin lokasiyang diterbitkan.
7. Penerbitan suratkeputusan izin lokasi.
8. Pertimbangan danusulan pencabutan izin
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan pembatalan suratkeputusan izin lokasidengan pertimbangankepala kantorpertanahan.
9. Monitoring danpembinaan perolehantanah.
2. PengadaanTanah UntukKepentinganUmum
1. Penetapan lokasi.2. Pembentukan panitia
pengadaan tanah sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
3. Pelaksanaanpenyuluhan.
4. Pelaksanaaninventarisasi.
5. Pembentukan TimPenilai Tanah.
6. Penerimaan hasilpenaksiran nilai tanahdari Lembaga/TimPenilai Tanah.
7. Pelaksanaanmusyawarah.
8. Penetapan bentuk danbesarnya ganti kerugian.
9. Pelaksanaan pemberianganti kerugian.
10. Penyelesaian sengketabentuk dan besarnyaganti kerugian.
11. Pelaksanaan pelepasanhak dan penyerahantanah di hadapan kepalakantor pertanahan.
3. PenyelesaianSengketaTanah Garapan
1. Penerimaan danpengkajian laporanpengaduan sengketatanah garapan.
2. Penelitian terhadapobyek dan subyeksengketa.
3. Pencegahan meluasnyadampak sengketa tanahgarapan.
4. Koordinasi dengankantor pertanahanuntuk menetapkanlangkah-langkahpenanganannya.
5. Fasilitasi musyawarahantar pihak yang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbersengketa untukmendapatkankesepakatan para pihak.
4. PenyelesaianMasalah GantiKerugian danSantunanTanah UntukPembangunan
1. Pembentukan timpengawasanpengendalian.
2. Penyelesaian masalahganti kerugian dansantunan tanah untukpembangunan.
5. PenetapanSubyek danObyekRedistribusiTanah, sertaGanti KerugianTanahKelebihanMaksimum danTanah Absentee
1. Pembentukan panitiapertimbangan landreformdan sekretariat panitia.
2. Pelaksanaan sidangyang membahas hasilinventarisasi untukpenetapan subyek danobyek redistribusi tanah,serta ganti kerugiantanah kelebihanmaksimum dan tanahabsentee.
3. Pembuatan hasil sidangdalam berita acara.
4. Penetapan tanahkelebihan maksimumdan tanah absenteesebagai obyek landreformberdasarkan hasil sidangpanitia.
5. Penetapan parapenerima redistribusitanah kelebihanmaksimum dan tanahabsentee berdasarkanhasil sidang panitia.
6. Penerbitan suratkeputusan subyek danobyek redistribusi tanahserta ganti kerugian.
6. PenetapanTanah Ulayat
1. Pembentukan panitiapeneliti.
2. Penelitian dan kompilasihasil penelitian.
3. Pelaksanaan dengarpendapat umum dalamrangka penetapan tanahulayat.
4. Pengusulan rancanganperaturan daerahtentang penetapan tanahulayat.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Pengusulan pemetaan
dan pencatatan tanahulayat dalam daftartanah kepada kantorpertanahan.
6. Penanganan masalahtanah ulayat melaluimusyawarah danmufakat.
7. PemanfaatandanPenyelesaianMasalah TanahKosong
1. Inventarisasi danidentifikasi tanah kosonguntuk pemanfaatantanaman pangansemusim.
2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagaitanah kosong yang dapatdigunakan untuktanaman pangansemusim bersamadengan pihak lainberdasarkan perjanjian.
3. Penetapan pihak-pihakyang memerlukan tanahuntuk tanaman pangansemusim denganmengutamakanmasyarakat setempat.
4. Fasilitasi perjanjiankerjasama antarapemegang hak tanahdengan pihak yang akanmemanfaatkan tanahdihadapan/diketahuioleh kepala desa/lurahdan camat setempatdengan perjanjian untukdua kali musim tanam.
5. Penanganan masalahyang timbul dalampemanfaatan tanahkosong jika salah satupihak tidak memenuhikewajiban dalamperjanjian.
8. Izin MembukaTanah
1. Penerimaan danpemeriksaanpermohonan.
2. Pemeriksaan lapangdengan memperhatikankemampuan tanah,status tanah danRencana Umum Tata
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTARuang Wilayah (RTRW).
3. Penerbitan izinmembuka tanah denganmemperhatikanpertimbangan teknis darikantor pertanahan.
4. Pengawasan danpengendalianpenggunaan izinmembuka tanah. (TugasPembantuan)
9. PerencanaanPenggunaanTanah WilayahKabupaten/Kota
1. Pembentukan timkoordinasi.
2. Kompilasi data daninformasi yang terdiridari :a. Peta pola
Penatagunaantanah atau petawilayah tanahusaha atau petapersediaan tanahdari kantorpertanahansetempat.
b. Rencana TataRuang Wilayah.
c. Rencanapembangunan yangakan menggunakantanah baik rencanapemerintah,pemerintah kota,maupun investasiswasta.
3. Analisis kelayakan letaklokasi sesuai denganketentuan dan kriteriateknis dari instansiterkait.
4. Penyiapan draft rencanaletak kegiatanpenggunaan tanah.
5. Pelaksanaan rapatkoordinasi terhadapdraft rencana letakkegiatan penggunaantanah dengan instansiterkait.
6. Konsultasi publik untukmemperoleh masukanterhadap draft rencanaletak kegiatan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenggunaan tanah.
7. Penyusunan draft finalrencana letak kegiatanpenggunaan tanah.
8. Penetapan rencanaletak kegiatanpenggunaan tanahdalam bentuk peta danpenjelasannya dengankeputusan walikota.
9. Sosialisasi tentangrencana letak kegiatanpenggunaan tanahkepada instansi terkait.
10. Evaluasi danpenyesuaian rencanaletak kegiatanpenggunaan tanahberdasarkan perubahanRTRW danperkembangan realisasipembangunan.
10. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pendaftaran
Penduduk
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakanpendaftaran penduduk.
2. Sosialisasi 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis,advokasi, supervisi,dan konsultasipelaksanaanpendaftaran penduduk.
3. Penyelenggaraan 1. Koordinasipenyelenggaraanpendaftaran penduduk.
2. Penyelenggaraanpelayanan pendaftaranpenduduk dalamsistem administrasikependudukan,meliputi :a. Pencatatan dan
pemutakhiranbiodata pendudukserta penerbitanNomor IndukKependudukan(NIK);
b. Pendaftaranperubahan alamat;
c. Pendaftaranpindah datangpenduduk dalamwilayah RepublikIndonesia;
d. Pendaftaran WargaNegara Indonesiatinggal sementara;
e. Pendaftaranpindah datangantar negara;
f. Pendaftaranpenduduk yangtinggal diperbatasan Antarnegara;
g. Pendataanpenduduk rentanAdministrasiKependudukan;
h. Penerbitandokumenkependudukanhasil pendaftaranpenduduk;
i. Penatausahaanpendaftaranpenduduk.
4. Pemantauan danEvaluasi
1. Pemantauan, evaluasidan pelaporanpenyelenggaraanpendaftaran penduduk.
5. Pembinaan danPengembanganSumber Daya Manusia
1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusiapengelola pendaftaranpenduduk.
6. Pengawasan 1. Pengawasan ataspenyelenggaraanpendaftaran penduduk.
2. PencatatanSipil
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakanpencatatan sipil.
2. Sosialisasi 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis,advokasi, supervisi,dan konsultasipelaksanaanpencatatan sipil.
3. Penyelenggaraan 1. Koordinasipenyelenggaraanpencatatan sipil skalakabupaten/kota.
2. Penyelenggaraanpelayanan pencatatan
sipil dalam sistemadministrasikependudukanmeliputi :a. Pencatatan
kelahiran;b. Pencatatan lahir
mati;c. Pencatatan
perkawinan;d. Pencatatan
perceraian;e. Pencatatan
kematian;f. Pencatatan
pengangkatananak, pengakuananak danpengesahan anak;
g. Pencatatanperubahan nama;
h. Pencatatanperubahan statuskewarganegaraan;
i. Pencatatanperistiwa pentinglainnya;
j. Pencatatanperubahan danpembatalan akta;
k. Penerbitandokumenkependudukanhasil pencatatansipil;
l. Penatausahaandokumenpencatatan sipil.
4. Pemantauan danEvaluasi
1. Pemantauan, evaluasidan pelaporanpenyelenggaraanpencatatan sipil.
5. Pembinaan danPengembanganSumber Daya Manusia
1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusiapengelola pencatatansipil.
6. Pengawasan 1. Pengawasan ataspenyelenggaraanpencatatan sipil.
3. PengelolaanInformasiAdministrasiKependudukan
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan informasiadministrasikependudukan.
2. Sosialisasi 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis,advokasi, supervisi,dan konsultasipengelolaan informasiadministrasikependudukan.
3. Penyelenggaraan 1. Koordinasipengelolaan informasiadministrasikependudukan.
2. Pembangunan danpengembanganjaringan komunikasidata.
3. Penyediaan perangkatkeras danperlengkapan lainnyaserta jaringankomunikasi datasampai dengan tingkatkecamatan ataukelurahan sebagaitempat pelayanandokumen penduduk.
4. Pelaksanaan sisteminformasi administrasikependudukan.
5. Pembangunanreplikasi datakependudukan.
6. a. Pembangun-anbank datakependudukan.
b. Pembangunantempat perekamandata kependudukandi kecamatan.
7. Perekaman data hasilpelayanan pendaftaranpenduduk danpencatatan sipil sertapemutakhiran datapendudukmenggunakan sisteminformasi administrasikependudukan.
8. Penyajian dandiseminasi informasipenduduk.
9. a. Perlindung-andata pribadipenduduk padabank data
kependudukan.b. Perlindungan
data pribadipenduduk dalamproses dan hasilpendaftaranpenduduk sertapencatatan sipil.
4. Pemantauan danEvaluasi
1. Pemantauan danevaluasi pengelolaaninformasi administrasikependudukan.
5. Pembinaan danPengembanganSumber Daya Manusia
1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusiapengelola informasiadministrasikependudukan.
6. Pengawasan 1. Pengawasan ataspengelolaan informasiadministrasikependudukan.
4. PerkembanganKependuduk-an
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakanperkembangankependudukan.
2. Penetapan norma,standar, prosedur, dankriteriapenyelenggaraanpengendaliankuantitas,pengembangankualitas, pengarahanmobilitas danpersebaran pendudukserta perlindunganpenduduk.
2. Sosialisasi -3. Penyelenggaraan 1. Pelaksanaan
kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk,pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindunganpenduduk dalamkonteks pembangunanberwawasankependudukan.
2. Pembuatan analisispengendalian kuantitas
penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran pendudukdan perlindunganpenduduk sertapembangunanberwawasankependudukan.
3. Koordinasi dankerjasama antardaerah dalampelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk,pengembangan kualitaspenduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindunganpenduduk sertapembangunanberwawasankependudukan.
4. Pelaporanpelaksanaanpengendalian kuantitaspenduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,dan perlindunganpenduduk dalamkonteks pembangunanberwawasankependudukan.
4. Pemantauan danEvaluasi
1. Pemantauan danevaluasi kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk,pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindunganpenduduk sertapembangunanberwawasankependudukan.
5. Pembinaan danFasilitasi
-
6. Pengawasan 1. Pengawasankebijakanpengendalian kuantitaspenduduk,pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindunganpenduduk, danpembangunanberwawasankependudukan.
5. PerencanaanKependudukan
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakanperencanaankependudukan.
2. Sosialisasi -3. Penyelenggaraan 1. a. Penyerasi-an
dan harmonisasikebijakankependudukanantar dan denganlembagapemerintah dannon pemerintahpada.
b. Penyelenggaraankerjasama denganorganisasikemasyarakatandalam rangkatertib administrasikependudukan.
2. Penetapan indikatorkependudukan,proyeksi penduduk,dan analisis dampakkependudukan.
3. Koordinasi dansosialisasi hasilpenyusunan indikator,proyeksi, dan analisisdampakkependudukan sertakebijakankependudukan kepadakhalayak sasaran.
4. Penilaian danpelaporan kinerjapembangunankependudukan secara
periodik.5. Pendayagunaan
informasi atas indikatorkependudukan dananalisis dampakkependudukan untukperencanaanpembangunan berbasispenduduk.
4. Pemantauan danEvaluasi
Pemantauan, evaluasi, danpelaporan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan,serta penyerasian kebijakankependudukan.
5. Pembinaan -6. Pengawasan Pengawasan indikator
kependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan,serta penyerasian kebijakankependudukan.
11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pengarus-
utamaan Gender(PUG)
1. KebijakanPelaksanaan PUG
1. Penetapan kebijakandaerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota.
2. Koordinasi, fasilitasi danmediasi pelaksanaanPUG.
2. Kelembagaan PUG 1. Fasilitasi penguatankelembagaan danpengembanganmekanisme PUG padalembaga pemerintahan,PSW, lembaga penelitiandan pengembangan,lembaga nonpemerintah.
2. Koordinasi dan fasilitasikebijakan, program dankegiatan yang responsifgender.
3. Pemantauan danevaluasi pelaksanaanPUG.
3. Pelaksanaan PUG 1. Pelaksanaan analisisgender, perencanaananggaran yang responsif
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAgender, danpengembangan materiKIE PUG.
2. Pelaksanaan PUG yangterkait dengan bidangpembangunan terutamadi bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM danpolitik.
3. Fasilitasi penyediaandata terpilah menurutjenis kelamin.
2. Kualitas HidupdanPerlindunganPerempuan
1. Kebijakan KualitasHidup Perempuan
Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kota peningkatankualitas hidup perempuanyang terkait dengan bidangpembangunan terutamadibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukumdan HAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya.
2. PengintegrasianKebijakan KualitasHidup Perempuan
Pengintegrasian upayapeningkatan kualitas hidupperempuan dalam kebijakanbidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukumdan HAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya.
3. Koordinasi PelaksanaanKebijakan KualitasHidup Perempuan
Koordinasi pelaksanaankebijakan kualitas hidupperempuan dalam bidangpendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya.
4. Kebijakan PerlindunganPerempuan
Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kotaperlindungan perempuanterutama perlindunganterhadap kekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjut usia danpenyandang cacat, danperempuan di daerah konflikdan daerah yang terkenabencana.
5. PengintegrasianKebijakan PerlindunganPerempuan
Fasilitasi pengintegrasiankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadap
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana.
6. Koordinasi PelaksanaanKebijakan PerlindunganPerempuan
Koordinasi pelaksanaankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana.
3. PerlindunganAnak
1. KebijakanKesejahteraan danPerlindungan Anak
1. Pelaksanaan kebijakandalam rangkakesejahteraan danperlindungan anak.
2. Penetapan kebijakandaerah untukkesejahteraan danperlindungan anak.
2. PengintegrasianHak-Hak Anak dalamKebijakan dan ProgramPembangunan
Pengintegrasian hak-hakanak dalam kebijakan danprogram pembangunan.
3. Koordinasi PelaksanaanKesejahteraan danPerlindungan Anak
Koordinasi pelaksanaankesejahteraan danperlindungan anak.
4. PemberdayaanLembagaMasyarakat danDunia Usaha
1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakatdan Dunia Usahauntuk PelaksanaanPUG dan PeningkatanKesejahteraan danPerlindungan Anak
Fasilitasi penguatanlembaga/organisasimasyarakat dan duniausaha untuk pelaksanaanPUG dan peningkatankesejahteraan danperlindungan anak.
2. Pengembangan danPenguatan JaringanKerja LembagaMasyarakat dan DuniaUsaha untukPelaksanaan PUG,Kesejahteraan danPerlindungan Anak
1. Fasilitasi pengembangandan penguatan jaringankerja lembagamasyarakat dan duniausaha untukpelaksanaan PUG,kesejahteraan danperlindungan anak.
2. Fasilitasi lembagamasyarakat untukmelaksanakan rekayasasosial untukmewujudkan KKG danperlindungan anak.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Data dan
Informasi Genderdan Anak
1. Data Terpilah menurutJenis Kelamin dari diSetiap Bidang Terkait
Penjabaran dan penetapankebijakan sistem informasigender dan anak denganmerujuk pada kebijakannasional.
2. Data dan InformasiGender dan Anak
1. Pelaksanaanpengumpulan,pengolahan dan analisis,pemanfaatan danpenyebarluasan sisteminformasi gender dananak.
2. Pelaksanaanpengumpulan,pengolahan dan analisis,pemanfaatan danpenyebarluasan sisteminformasi gender dananak.
3. Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE)
1. Analisis, pemanfaatan,penyebarluasan danpendokumentasian dataterpilah menurut jeniskelamin, khususperempuan dan anak.
2. Pemantauan danevaluasi serta pelaporanpelaksanaan pendataandan sistem informasigender dan anak.
3. Penyusunan modelinformasi data (mediasidan advokasi).
12. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pelayanan
KeluargaBerencana (KB)dan KesehatanReproduksi
1. Kebijakan danPelaksanaan Jaminandan Pelayanan KB,PeningkatanPartisipasi Pria,PenanggulanganMasalah KesehatanReproduksi, sertaKelangsungan HidupIbu, Bayi dan Anak
1. Penetapan kebijakanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak.
2. Penyelenggaraandukungan pelayananrujukan KB dankesehatan reproduksi,operasionalisasi jaminan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan pelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak.
3. Penetapan danpengembangan jaringanpelayanan KB dankesehatan reproduksi,termasuk pelayanan KBdi rumah sakit.
4. Penetapan perkiraansasaran pelayanan KB, sasaran peningkatanperencanaan kehamilan,sasaran peningkatanpartisipasi pria, sasaran“Unmet Need”, sasaranpenanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertasasaran kelangsunganhidup ibu, bayi dananak.
5. Penyerasian danpenetapan kriteria sertakelayakan tempatpelayanan KB dankesehatan reproduksi,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak.
6. Pelaksanaan jaminandan pelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak.
7. Pemantauan tingkatdrop out peserta KB.
8. Pengembangan materipenyelenggaraanjaminan dan pelayananKB dan pembinaanpenyuluh KB.
9. Perluasan jaringan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApembinaan pelayananKB.
10. Penyelenggaraandukungan pelayananrujukan KB dankesehatan reproduksi.
11. Penyelenggaraan danfasilitasi upayapeningkatan kesadarankeluarga berkehidupanseksual yang aman danmemuaskan, terbebasdari HIV/AIDS danInfeksi Menular Seksual(IMS).
12. Pembinaan penyuluhKB.
13. Peningkatan kesetaraandan keadilan genderterutama partisipasi KBpria dalam pelaksanaanprogram pelayanan KBdan kesehatanreproduksi.
14. Penyediaan sarana danprasarana pelayanankontrasepsi mantap dankontrasepsi jangkapanjang yang lebihterjangkau, aman,berkualitas dan merata.
15. Pelaksanaan distribusidan pengadaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi, danpelayanannya denganprioritas keluargamiskin dan kelompokrentan.
16. Penjaminanketersediaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi bagi pesertamandiri.
17. Pelaksanaan promosipemenuhan hak-hakreproduksi dan promosikesehatan reproduksi.
18. Pelaksanaan informedchoice dan informedconsent dalam programKB.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Kesehatan
ReproduksiRemaja (KRR)
1. Kebijakan danPelaksanaan KRR danPerlindungan Hak-HakReproduksi
1. Penetapan kebijakanKRR, pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA.
2. Penyelenggaraandukungan operasionalKRR, pencegahanHIV/AIDS, IMS danNAPZA.
3. Penetapan perkiraansasaran pelayanan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan NAPZA.
4. Penyerasian danpenetapan kriteria sertakelayakan tempatpelayanan KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA.
5. Penyelenggaraanpelayanan KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA.
6. Penyelenggaraankemitraan pelaksanaanKRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektorpemerintah dengansektor LembagaSwadaya OrganisasiMasyarakat (LSOM).
7. Penetapan fasilitaspelaksanaan KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baikantara sektorpemerintah dengansektor LSOM.
8. Pelaksanaan KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danNAPZA baik antarasektor pemerintahdengan sektor LSOM.
9. Penetapan sasaran KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA10. Penetapan prioritas
kegiatan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA.
11. Pemanfaatan tenagaSDM pengelola, pendidik sebaya dankonselor sebaya KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baikantara sektorpemerintah dengansektor LSOM.
3. Ketahanan danPemberdayaanKeluarga
1. Kebijakan danPelaksanaanpengembanganKetahanan danPemberdayaanKeluarga
1. Penetapan kebijakandan pengembanganketahanan danpemberdayaan keluarga.
2. Penyelenggaraandukungan pelayananketahanan danpemberdayaan keluarga.
3. Penyerasian penetapankriteria pengembanganketahanan danpemberdayaan keluarga.
4. Penetapan sasaranBina Keluarga Balita(BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), dan BinaKeluarga Lansia (BKL).
5. Penyelenggaraan BKB,BKR, dan BKL termasukpendidikanpra-melahirkan.
6. Pelaksanaan ketahanandan pemberdayaankeluarga skalakabupaten/kota.
7. Pelaksanaanmodel-model kegiatanketahanan danpemberdayaan keluarga.
8. Pembinaan teknispeningkatanpengetahuan,keterampilan, kewirausahaan danmanajemen usaha bagikeluarga pra sejahteradan keluarga sejahtera Ialasan ekonomi dalamkelompok Usaha
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAPeningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera(UPPKS).
9. Pelaksanaanpendampingan/ magangbagi para kader/anggotakelompok UPPKS.
10. Pelaksanaan kemitraanuntuk aksesibilitaspermodalan, teknologi,dan manajemen sertapemasaran gunapeningkatan UPPKS.
11. Peningkatan kualitaslingkungan keluarga.
4. PenguatanPelembagaanKeluarga KecilBerkualitas
1. Kebijakan danPelaksanaanPenguatanPelembagaan KeluargaKecil Berkualitas danJejaring Program
1. Penetapan kebijakandan pengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram.
2. Penyelenggaraandukungan operasionalpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram.
3. Penetapan perkiraansasaran pengembanganpenguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program.
4. Pemanfaatan pedomanpelaksanaan penilaianangka kredit jabatanfungsional penyuluh KB.
5. Penetapan petunjukteknis pengembanganperan InstitusiMasyarakatPedesaan/Perkotaan(IMP) dalam program KBnasional.
6. Penetapan formasi dansosialisasi jabatanfungsional penyuluh KB.
7. Pendayagunaanpedoman pemberdayaan danpenggerakan institusimasyarakat program KBnasional dalam rangka
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkemandirian.
8. Penetapan petunjukteknis peningkatanperan serta mitraprogram KB nasional.
9. Pelaksanaanpengelolaan personil,sarana dan prasaranadalam mendukungprogram KB nasional,termasuk jajaran medisteknis tokoh masyarakatdan tokoh agama.
10. Penyediaan danpemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
11. Penyediaan dukunganoperasional penyuluhKB.
12. Penyediaan dukunganoperasional IMP dalamprogram KB nasional.
13. Pelaksanaan pembinaanteknis IMP dalamprogram KB nasional.
14. Pelaksanaanpeningkatan kerjasamadengan mitra kerjaprogram KB nasionaldalam rangkakemandirian.
15. Penyiapan pelaksanaanpengkajian danpengembangan programKB nasional dikabupaten/kota.
16. Pemanfaatan hasilkajian dan penelitian.
17. Pendayagunaankerjasama jejaringpelatih terutamapelatihan kliniskabupaten/kota.
18. Pendayagunaan SDMprogram terlatih, sertaperencanaan danpenyiapan kompetensiSDM program yangdibutuhkankabupaten/kota.
19. Pendayagunaan bahanpelatihan sesuai dengankebutuhan program
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApeningkatan kinerjaSDM.
5. Advokasi danKomunikasi,Informasi, danEdukasi (KIE)
1. Kebijakan danPelaksanaan Advokasidan KIE
1. Penetapan kebijakandan pengembanganadvokasi dan KIE.
2. Penyelenggaraanoperasional advokasiKIE.
3. Penetapan perkiraansasaran advokasi danKIE.
4. Penyerasian danpenetapan kriteriaadvokasi dan KIE.
5. Pelaksanaan advokasi,KIE, serta konselingprogram KB dan KRR.
6. Pelaksanaan KIE ketahanan danpemberdayaan keluarga,penguatan kelembagaandan jaringan institusiprogram KB.
7. Pemanfaatan prototipeprogram KB/KesehatanReproduksi (KR), KRR,ketahanan danpemberdayaan keluarga,penguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas.
8. Pelaksanaan promosiKRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS, dan bahaya NAPZAdan perlindunganhak-hak reproduksi.
6. Informasi danData MikroKependudukandan Keluarga
1. Kebijakan danPelaksanaan DataMikro Kependudukandan Keluarga
1. Penetapan kebijakandan pengembanganinformasi serta datamikro kependudukandan keluarga.
2. Penyelenggaraaninformasi serta datamikro kependudukandan keluarga.
3. Penetapan perkiraansasaran pengembanganinformasi serta datamikro kependudukandan keluarga.
4. Informasi serta datamikro kependudukan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan keluarga.
5. Pelaksanaanoperasional sisteminformasi manajemenprogram KB nasional.
6. Pemutakhiran,pengolahan, danpenyediaan data mikrokependudukan dankeluarga.
7. Pengelolaan data daninformasi program KBnasional serta penyiapansarana dan prasarana.
8. Pemanfaaan data daninformasi program KBnasional untukmendukungpembangunan daerah.
9. Pemanfaatanoperasional jaringankomunikasi data dalampelaksanaane-government danmelakukan diseminasiinformasi.
7. KeserasianKebijakanKependudukan
1. Penyerasian danKeterpaduanKebijakanKependudukan
1. Penyelenggaraankebijakan teknisoperasional danpelaksanaan programkependudukan terpaduantara perkembangankependudukan (aspekkuantitas, kualitas, danmobilitas) denganpembangunan di bidangekonomi, sosial budayadan lingkungan didaerah kabupaten/kota.
2. Pengkajian danpenyempurnaanperaturan daerah yangmengaturperkembangan dandinamikakependudukan didaerah kabupaten/kota.
3. Penyerasian isukependudukan ke dalamprogram pembangunandi daerah kabupaten/kota.
4. Pengkajian dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenyempurnaanperaturan daerah yangmengaturperkembangan dandinamikakependudukan didaerah kabupaten/kota.
8. Pembinaan 1. Kebijakan danPelaksanaanPembinaan
1. Monitoring, evaluasi,asistensi, fasilitasi, dansupervisi pelaksanaanprogram KB nasional dikabupaten/kota.
13. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kebijakan Bidang
Sosial 1. Penetapan kebijakan
bidang sosial mengacupada kebijakan provinsidan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial
1. Penyusunanperencanaan bidangsosial.
3. Kerjasama Bidang
Sosial 1. Penyelenggaraan
kerjasama bidangsosial.
4. PembinaanBidang Sosial
1. Koordinasipemerintahan di bidangsosial.
2. Sinkronisasi danharmonisasipelaksanaan pedomandan standarisasi.
3. Seleksi dankelengkapan bahanusulan untuk penetapan akreditasidan sertifikasi.
4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial.
5. Identifikasi danPenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial
1. Identifikasi sasaranpenanggulanganmasalah sosial.
6. Pengembangandan Pendayagunaan
1. Penggalian danpendayagunaan PSKS.
2. Pengembangan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)
pendayagunaan PSKS.
7. PelaksanaanProgram/KegiatanBidang sosial
1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
8. PengawasanBidang Sosial
1. Pengawasan ataspelaksanaan urusanpemerintahan bidangsosial.
9. PelaporanPelaksanaanProgram di BidangSosial
1. Pelaporan pelaksanaanprogram bidang sosialkepada Menteri DalamNegeri melaluiGubernur dengantembusan kepadaMenteri Sosial.
10. Sarana danPrasarana Sosial
1. Penyediaan sarana danprasarana sosial.
11. PembinaanTenagaFungsionalPekerja Sosial
1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerjasosial.
2. Pengusulan calonpeserta pendidikanprofesi pekerjaan sosial.
3. Pengusulan calonpeserta pendidikan danpelatihan pekerja sosial.
12. Sistem InformasiKesejahteraanSosial
1. Pengembanganjaringan sisteminformasi kesejahteraansosial.
13. Penganugerahan TandaKehormatan
1. Penyiapan bahankelengkapan usulanpenganugerahan satyalencana kebaktiansosial kepada Presidenmelalui Gubernur danMenteri Sosial.
2. Pemberianpenghargaan di bidangsosial.
14. Nilai-nilaiKepahlawanan,Keperintisan Kejuangan dan KesetiakawananSosial
1. Pelestarian Nilai-Nilai
1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan,keperintisan dankejuangan sertanilai-nilaikesetiakawanan sosialsesuai pedoman yangditetapkan oleh pusat
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAatau provinsi.
2. Pemeliharaan TamanMakam Pahlawan (TMP)
1. Pembangunan,perbaikan,pemeliharaan, TMP dikabupaten/kota.
3. Pemeliharaan MakamPahlawan Nasional(MPN)
-
4. Penganugerahan GelarPahlawan dan PerintisKemerdekaan
1. Penyiapan bahankelengkapan usulanpenganugerahan gelarPahlawan Nasional danPerintis Kemerdekaan.
5. PenyelenggaraanPeringatan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional
1. Penanggungjawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional tingkatkabupaten/kota.
15. PenanggulanganKorban Bencana
1. Penanggulangankorban bencana.
16. PengumpulanUang atau Barang(SumbanganSosial)
1. Pemberian izinpengumpulan uangatau barang.
2. Pengendalianpengumpulan uangatau barang.
17. Undian 1. Pemberianrekomendasi izinundian bila diperlukan.
2. Pengendalian danpelaksanaan undian.
18. Jaminan Sosialbagi PenyandangCacat Fisik danMental, danLanjut Usia TidakPotensialTerlantar, yangberasal dariMasyarakatRentan dan TidakMampu
1. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidakpotensial terlantar yangberasal dari masyarakatrentan dan tidakmampu.
19. Pengasuhan danPengangkatanAnak
1. Pemberianrekomendasi pengangkatan anak.
14. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DAN KETRANSMIGRASIAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Ketenagakerjaan 1. Kebijakan, 1. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
Perencanaan,Pembinaan, danPengawasan
pusat dan provinsi,penetapan kebijakandaerah dan pelaksanaanstrategi penyelenggaraanurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaan.
2. Pembinaan(pengawasan,pengendalian,monitoring, evaluasi, danpelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan.
3. Penanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan.
4. Pembentukankelembagaan SKPDbidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
5. Perencanaan tenagakerja daerahkabupaten/kota,pembinaan perencanaantenaga kerja mikro padainstansi/tingkatperusahaan, pembinaandan penyelenggaraansistem informasiketenagakerjaan.
2. Pembinaan SumberDaya Manusia (SDM)Aparatur
1. Pelaksanaan kebijakan,pedoman, norma,standar, prosedur, dankriteria monitoringevaluasi pembinaanSDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaan.
2. Perencanaan formasi,karir, dan diklat SDMaparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaandi kabupaten/kota.
3. Pembinaan,penyelenggaraan,pengawasan,pengendalian, sertaevaluasi pengembanganSDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbidang ketenagakerjaan.
4. Pengangkatan danpemberhentian pejabat perangkat daerah yangmenangani bidangketenagakerjaan.
5. Pembinaan,pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan diinstansikabupaten/kota.
3. Pembinaan Pelatihandan ProduktivitasTenaga Kerja
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpelatihan kerja .
2. Pelaksanaan pelatihandan pengukuranproduktivitas.
3. Pelaksanaan programpeningkatanproduktivitas.
4. Penyelenggaraanperizinan/ pendaftaranlembaga pelatihan sertapengesahankontrak/perjanjianmagang dalam negeri.
5. Koordinasi pelaksanaansertifikasi kompetensidan akreditasi lembagapelatihan kerja.
4. Pembinaan danPenempatan TenagaKerja Dalam Negeri
1. Penyebarluasaninformasi pasar kerjadan pendaftaran pencarikerja (pencaker) danlowongan kerja.
2. Penyusunan,pengolahan danpenganalisisan datapencaker dan datalowongan kerja.
3. Pemberian pelayananinformasi pasar kerja,bimbingan jabatankepada pencaker danpengguna tenaga kerja.
4. Pembinaan pejabatfungsional pengantarkerja.
5. Penilaian angka kreditjabatan fungsionalpengantar kerja di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAwilayah kerja.
6. Penerbitan danpengendalian izinpendirian LembagaBursa Kerja/LPTKS danLembaga Penyuluhandan Bimbingan Jabatan.
7. Penerbitan rekomendasiuntuk perizinanpendirian LPTKS danlembaga penyuluhandan bimbingan jabatanyang akan melakukankegiatan.
8. Pemberikanrekomendasi kepadaswasta dalampenyelenggaraanpameran bursa kerja/jobfair.
9. Fasilitasi penempatanbagi pencari kerjapenyandang cacat,lansia dan perempuan.
10. Penyuluhan,Rekrutmen, seleksi danpengesahan pengantarkerja, serta penempatantenaga kerjaAKAD/Antar Kerja Lokal(AKL).
11. Penerbitan SPP AKL.12. Penerbitan rekomendasi
izin operasional TKSLuar Negeri, TKSIndonesia, lembagasukarela Indonesia yangakan beroperasi pada 1(satu) kota.
13. Pelaksanaanpembinaan,pengendalian, danpengawasanpendayagunaan TKS danlembaga sukarela.
14. Pendaftaran danfasilitasi pembentukanTKM.
15. Penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKAyang lokasi kerjanya.
16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAlokasi kerjanya dalamwilayah kabupaten/kotayang bersangkutan.
17. Pelaksanaanpelatihan/bimbinganteknis, penyebarluasandan penerapan teknologitepat guna.
18. Penyelenggaraanprogram perluasan kerjamelalui bimbinganusaha mandiri dansektor informal sertaprogram padat karya.
5. Pembinaan danPenempatan TenagaKerja Luar Negeri
1. Pelaksanaanpenyuluhan,pendaftaran dan seleksicalon TKI.
2. Pengawasanpelaksanaan rekrutmencalon TKI.
3. Fasilitasi pelaksanaanperjanjian kerjasamabilateral dan multilateralpenempatan TKI yangpelaksanaannya.
4. Penerbitan rekomendasiizin pendirian kantorcabang PPTKIS.
5. Penerbitan rekomendasipaspor TKI berdasarkanasal/alamat calon TKI.
6. Penyebarluasan sisteminformasi penempatanTKI dan pengawasanpenyetoran danaperlindungan TKI.
7. Sosialisasi terhadapsubstansi perjanjiankerja penempatan TKIke luar negeri.
8. Penelitian danpengesahan perjanjianpenempatan TKI ke luarnegeri.
9. Pembinaan,pengawasan, danmonitoring penempatanmaupun perlindunganTKI.
10. Penerbitan rekomendasiperizinan tempat
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenampungan.
11. Pelayanan kepulanganTKI yang berasal darikabupaten/kota.
6. PembinaanHubungan Industrialdan Jaminan SosialTenaga Kerja
1. Fasilitasi penyusunanserta pengesahanperaturan perusahaanyang skala berlakunyadalam satu wilayahkabupaten/kota.
2. Pendaftaran PKB,perjanjian pekerjaanantara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyediajasa pekerja/buruh yangskala berlakunya pada 1(satu) wilayahkabupaten/kota.
3. Pencatatan PKWT padaperusahaan yang skalaberlakunya dalam 1(satu) wilayahkabupaten/kota.
4. Penerbitan izinoperasional perusahaanpenyedia jasapekerja/buruh yangberdomisili di kota danpendaftaran perjanjianpekerjaan antaraperusahaan pemberikerja denganperusahaan penyediajasa pekerja/buruh yangskala berlakunya dalam1 (satu) wilayahkabupaten/kota.
5. Pencabutan izinoperasional perusahaanpenyedia jasapekerja/buruh yangberdomisili dikabupaten/kota atasrekomendasi pusat danatau provinsi.
6. Pencegahan danpenyelesaianperselisihan hubunganindustrial, mogok kerja,dan penutupanperusahaan di wilayahkabupaten/kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA7. Pembinaan SDM dan
lembaga penyelesaianperselisihan di luarpengadilan.
8. Penyusunan danpengusulan formasiserta melakukanpembinaan mediator,konsiliator, arbiter.
9. Pendaftaran dan seleksicalon hakim ad-hocpengadilan hubunganindustrial yangwilayahnya meliputikabupaten/ kota.
10. Bimbingan aplikasipengupahan diperusahaan.
11. Penyusunan danpengusulan penetapanupah minimum kotakepada gubernur.
12. Pembinaan kepesertaanjaminan sosial tenagakerja.
13. Pembinaanpenyelenggaraan fasilitasdan kesejahteraan diperusahaan.
14. Pembinaan pelaksanaansistem dan kelembagaanserta pelaku hubunganindustrial.
15. Verifikasi keanggotaanSP/SB.
16. Pencatatan organisasipengusaha danorganisasipekerja/buruh danmelaporkannya kepadaprovinsi.
17. Penetapan organisasipengusaha danorganisasipekerja/buruh untukduduk dalam lembaga-lembagaketenagakerjaanberdasarkan hasilverifikasi.
18. Pembinaan danpengawasanpelaksanaan norma
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAketenagakerjaan.
7. PembinaanKetenagaker-jaan
1. Pemeriksaan/ pengujianterhadap perusahaandan obyek pengawasanketenagakerjaan.
2. Penerbitan/rekomendasi (izin)terhadap obyekpengawasanketenagakerjaan.
3. Penanganankasus/melakukanpenyidikan terhadapperusahaan danpengusaha yangmelanggar normaketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan penerapanSMK3.
5. Pelaksanaan koordinasidan audit SMK3.
6. Pengkajian danperekayasaan bidangnorma ketenagakerjaan,hygiene perusahaan,ergonomi, keselamatankerja yang bersifatstrategis.
7. Pelayanan danpelatihan sertapengembangan bidangnorma ketenagakerjaan,keselamatan dankesehatan kerja yangbersifat strategis.
8. Pemberdayaan fungsidan kegiatan personildan kelembagaanpengawasanketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pembinaanpengawasanketenagakerjaan.
10. Penyelenggaraanketatalaksanaanpengawasanketenagakerjaan.
11. Pengusulan calonpeserta diklatpengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah dan/ataupemerintah provinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA12. Pengusulan calon
pegawai pengawasketenagakerjaan kepadapemerintah.
13. Pengusulan penerbitankartu legitimasi bagipengawasketenagakerjaan kepadapemerintah.
14. Pengusulan kartu PPNSbidang ketenagakerjaankepada pemerintah.
2. Ketransmi-grasian
1. Kebijakan,Perencanaan,Pembinaan, danPengawasan
1. Pelaksanaan kebijakanpusat dan provinsi,perumusan kebijakandaerah dan pelaksanaanstrategi penyelenggaraanurusan pemerintahanbidangketransmigrasian.
2. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian.
3. Integrasi pelaksanaanurusan pemerintahanbidangketransmigrasian.
4. Pembentukankelembagaan SKPDbidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan,pedoman, norma,standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkanpemerintah.
5. Perancanganpembangunantransmigrasi daerahkabupaten/kota, sertapembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasiketransmigrasian.
6. Peningkatan kapasitaspemerintah daerahdalam penyelenggaraanurusan pemerintahanbidangketransmigrasian.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Pembinaan SDM
Aparatur1. Pelaksanaan kebijakan,
pedoman, norma,standar, prosedur,kriteria, dan monitoring,evaluasi pembinaanSDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketransmigrasiandi pemerintah daerahkota.
2. Perencanaan formasi,karir, dan diklat SDMaparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketransmigrasiandi pemerintah daerahkota.
3. Pembinaan,penyelenggaraan,pengawasan, danpengendalian, sertaevaluasi pengembanganSDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketransmigrasiandi pemerintah daerahkota.
4. Pengangkatan danpemberhentian pejabat perangkat daerah yangmenangani bidangketransmigrasian.
5. Pembinaan,pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional di bidangketransmigrasianinstansi kota.
3. PenyiapanPermukiman danPenempatan
1. Pengalokasian tanahuntuk pembangunanWPT atau LPT.
2. Pengusulan rencanalokasi pembangunanWPT atau LPT.
3. Pengusulan rencanakebutuhan SDM untukmendukungpembangunan WPT atauLPT.
4. Pengusulan rencanapengarahan danperpindahantransmigrasi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Penyelesaian legalitas
tanah untuk rencanapembangunan WPT atauLPT.
6. Penetapan alokasipenyediaan tanah untukrencana pembangunanWPT dan LPT.
7. Penyediaan data untukpenyusunan rencanateknis pembangunanWPT atau LPT.
8. KIE ketransmigrasian.9. Penyediaan informasi
pengembangan investasidalam rangkapembangunan WPT atauLPT.
10. Pelayanan investasidalam rangkapembangunan WPT atauLPT.
11. Penjajagan kerjasamadengan daerahkabupaten/kota lain.
12. Pembuatan naskahkerjasama antar daerahdalam perpindahan danpenempatantransmigrasi.
13. Sinkronisasipembangunan WPT atauLPT dengan wilayahsekitar.
14. Pendaftaran dan seleksicalon transmigran.
15. Penetapan status calontransmigranberdasarkan kriteriapemerintah.
16. Peningkatanketrampilan dankeahlian calontransmigran .
17. Pelayananpenampungan calontransmigran .
18. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan penyiapanpermukiman danpenempatantransmigran.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA4. Pengembangan
Masyarakat danKawasan Transmigrasi
1. Pengusulan rencanapengembanganmasyarakat dankawasan transmigrasi.
2. Sinkronisasipeningkatan kapasitasSDM dan masyarakat diWPT atau LPT denganwilayah sekitar.
3. Sinkronisasipengembangan usahamasyarakat di WPT atauLPT dengan wilayahsekitar.
4. Sinkronisasipemeliharaan danpengembanganinfrastruktur WPT atauLPT dengan wilayahsekitar.
5. Sinkronisasipenyerasianpengembanganmasyarakat dankawasan WPT atau LPTdengan wilayah sekitar.
6. Penyediaan data daninformasi tentangperkembangan WPT danLPT.
7. Pengusulan calon WPTatau LPT yang dapatdialihkan tanggungjawabpembinaan khususnya.
8. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaanpengembanganmasyarakat dankawasan transmigrasi.
5. Pengarahan DanFasilitasi PerpindahanTransmigrasi
1. PelaksanaanKomunikasi, Informasi,dan Edukasi (KIE)ketransmigrasian .
2. Penyediaan danpelayanan informasiketransmigrasian .
3. Peningkatan motivasiperpindahantransmigrasi .
4. Penyamaan persepsi,kesepahaman,kesepakatan mengenai
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApembangunanketransmigrasian .
5. Identifikasi dan analisiskeserasian pendudukdengan daya dukungalam dan daya tampunglingkungan .
6. Pemilihan danpenetapan daerah dankelompok sasaranperpindahantransmigrasi .
7. Penyusunan rencanapengarahan danfasilitasi perpindahantransmigrasi .
8. Pelaksanaan kerjasamaperpindahantransmigrasi danpenataan persebaran transmigrasi yang serasidan seimbang .
9. Pelayanan pendaftarandan seleksi perpindahantransmigrasi danpenataan persebarantransmigrasi.
10. Pelayanan pelatihandalam rangkapenyesuaian kompetensiperpindahantransmigrasi.
11. Pelayananpenampungan,permakanan, kesehatan,perbekalan, daninformasi perpindahantransmigrasi.
12. Pelayananpengangkutan dalamproses perpindahantransmigrasi.
13. Pelayanan danpengaturanpenempatan, adaptasilingkungan dankonsoliasi penempatantransmigrasi.
14. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaanpengarahan danfasilitasi perpindahan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAtransmigrasi.
15. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kelembagaan
Koperasi
1. Pelaksanaan kebijakanpembentukan,penggabungan, danpeleburan, sertapembubaran koperasi.
2. a. Pengesahanpembentuk-an,penggabung-an danpeleburan, sertapembubarankoperasi. (TugasPembantuan)
b. Fasilitasipelaksanaanpengesahan danpengumuman aktapendirian koperasi.
3. Fasilitasi pelaksanaanpengesahan perubahanAD yang menyangkutpenggabungan,pembagian danperubahan bidang usahakoperasi.
4. Fasilitasi pelaksanaanpembubaran koperasi.sesuai dengan pedomanpemerintah.
5. a. Pembinaan danpengawasan KSPdan USP koperasi.
b. Fasilitasipelaksanaan tugasdalam pengawasanKSP dan USPKoperasi. (TugasPembantuan).
2. PemberdayaanKoperasi
1. Pelaksanaan kebijakanpemberdayaan koperasimeliputi :a. Penciptaan usaha
simpan pinjam yangsehat. sesuai dengankebijakanpemerintah.
b. Bimbingan danpenyuluhan koperasi
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdalam pembuatanlaporan tahunan KSPdan USP.
c. Pembinaan KSP danUSP.
d. Fasilitasipelaksanaanpembubaran danpenyelesaian akibatpembubaran KSPdan USP.
e. Pemberian sanksiadministratif kepadaKSP dan USP. yangtidak melaksana-kankewajibannya.
2. Pengembangan iklimserta kondisi yangmendorongpertumbuhan danpemasyarakatankoperasi.
3. Pemberian bimbingandan kemudahankoperasi.
4. Perlindungan kepadakoperasi.
3. PemberdayaanUKM
1. Penetapan kebijakanpemberdayaan UKMdalam penumbuhaniklim usaha bagi usahakecil. meliputi :a. Pendanaan/
penyediaan sumberdana, tata cara dansyarat pemenuhankebutuhan dana.
b. Persaingan.c. Prasarana.d. Informasi.e. Kemitraan.f. Perijinan.g. Perlindungan.
2. Pembinaan danpengembangan usahakecil. meliputi :a. Produksi.b. Pemasaran.c. Sumber daya
manusia.d. Teknologi.
3. Fasilitasi aksespenjaminan dalam
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenyediaan pembiayaanbagi UKM. meliputi :a. Kredit perbankan.b. Penjaminan lembaga
bukan bank.c. Modal ventura.d. Pinjaman dari dana
pengasihan sebagailaba BUMN.
e. Hibah.f. Jenis pembiayaan
lain.4. Pengawasan,
Monitoring, danEvaluasi
1. Pengawasan,monitoring, dan evaluasiupaya pemberdayaanKoperasi dan UKM.
16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kebijakan
PenanamanModal
1. Kebijakan PenanamanModal
1. Menyusun danmenetapkan kebijakanpengembanganpenanaman modaldaerah dalam bentukrencana umumpenanaman modaldaerah dan rencanastrategis daerah sesuaidengan programpembangunan daerah,berkoordinasi denganpemerintah provinsi.
2. Merumuskan danmenetapkan pedoman,pembinaan, danpengawasan terhadappenyelenggaraankebijakan danperencanaanpengembanganpenanaman modal,berkoordinasi denganpemerintah provinsi.
3. Mengoordinasikan,merumuskan,menetapkan danmelaksanakankebijakan di bidangpenanaman modalmeliputi :(1) Penyiapan usulan
bidang-bidang
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAusaha yang perludipertimbangkantertutup.
(2) Penyiapan usulanbidang-bidangusaha yang perludipertimbangkanterbuka denganpersyaratan.
(3) Penyiapan usulanbidang-bidangusaha yang perludipertimbangkanmendapat prioritastinggi.
(4) Penyusunan petainvestasi daerahdan identifikasipotensi sumberdaya daerah terdiridari sumber dayaalam, kelembagaandan sumber dayamanusia termasukpengusaha mikro,kecil, menengah,koperasi, danbesar.
(5) Usulan danpemberian insentifpenanaman modaldi luar faslitasfiskal dan nonfiskal nasionalyang menjadikewenangan.
4. Menetapkan peraturandaerah tentangpenanaman modaldengan berpedomanpada ketentuanperaturan perundangundangan yangberlaku.
2. PelaksanaanKebijakanPenanamanModal
1. KerjasamaPenanaman Modal
1. Melaksanakan,mengajukan usulanmateri danmemfasilitasikerjasama dengandunia usaha di bidangpenanaman modal.
2. Melaksanakan,mengajukan usulan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmateri danmemfasilitasikerjasama internasionaldi bidang penanamanmodal.
2. Promosi PenanamanModal
1. Mengkaji,merumuskan, danmenyusun kebijakanteknis pelaksanaanpemberian bimbingandan pembinaanpromosi penanamanmodal.
2. Melaksanakan promosipenanaman modaldaerah baik di dalamnegeri maupun ke luarnegeri.
3. Mengkaji,merumuskan, danmenyusun materipromosi.
3. PelayananPenanaman Modal
1. Mengkaji,merumuskan, danmenyusun pedomantata cara danpelaksanaan pelayananterpadu satu pintukegiatan penanamanmodal yang menjadikewenanganberdasarkan pedomantata cara danpelaksanaan pelayananterpadu satu pintukegiatan penanamanmodal yang ditetapkanoleh Pemerintah.
2. Pemberian izin usahakegiatan penanamanmodal dan nonperizinan yang menjadikewenangan.
3. Melaksanakanpelayanan terpadu satupintu berdasarkanpendelegasian ataupelimpahan wewenangdari lembaga atauinstansi yang memilikikewenangan perizinandan nonperizinan.
4. Pemberian usulan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApersetujuan fasilitasfiskal nasional, bagipenanaman modal.
4. PengendalianPelaksanaanPenanaman Modal
1. Mengkaji,merumuskan, danmenyusun kebijakanteknis pengendalianpelaksanaanpenanaman modal.
2. Melaksanakanpemantauan,bimbingan, danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal,berkoordinasi denganPemerintah danpemerintah provinsi.
5. Pengelolaan Data danSistem InformasiPenanaman Modal
1. Mengkaji,merumuskan danmenyusun pedomantata cara pembangunandan pengembangansistem informasipenanaman modal.
2. Membangun danmengembangkansistem informasipenanaman modal yangterintegrasi dengansistem informasipenanaman modalPemerintah danpemerintah provinsi.
3. Mengumpulkan danmengolah data kegiatanusaha penanamanmodal dan realisasiproyek penanamanmodal.
4. Memutakhirkan datadan informasipenanaman modaldaerah.
6. Penyebarluasan,Pendidikan danPelatihan PenanamanModal
1. Membina danmengawasipelaksanaan di bidangsistem informasipenanaman modal.
2. Melaksanakansosialisasi ataskebijakan danperencanaan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApengembangan,kerjasama luar negeri,promosi, pemberianpelayanan perizinan,pengendalianpelaksanaan, dansistem informasipenanaman modalkepada aparaturpemerintah dan duniausaha.
3. Melaksanakanpendidikan danpelatihan penanamanmodal.
17. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kebijakan
BidangKebudayaan
1. Kebudayaan
1. Rencana indukpengembangankebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai perlindunganHKI bidangkebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kriteriasistem pemberianpenghargaan/anugerahbagi insan/lembagayang berjasa di bidangkebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kerja samaluar negeri di bidangkebudayaan.
2. Tradisi 1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi sertapenetapan kebijakan dibidang penanamannilai-nilai tradisi,pembinaan karakterdan pekerti bangsa.
2. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenetapan kebijakandalam pembinaanlembaga kepercayaanterhadap Tuhan YangMaha Esa dan lembagaadat.
3. Perfilman 1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanoperasional perfilman.
2. Pemberian izin usahaterhadap pembuatanfilm oleh tim asing.
3. Pemberian perizinanusaha perfilman dibidang pembuatan film,pengedaran film,penjualan danpenyewaan film (VCD,DVD), pertunjukan film(bioskop), pertunjukanfilm keliling,penayangan filmmelalui mediaelektronik, dan tempathiburan.
4. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakan dibidang kegiatanstandarisasi profesi danteknologi perfilman.
5. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kerjasamaluar negeri di bidangperfilman.
6. Pengawasan danpendataan film danrekaman video yangberedar, perusahaanpersewaan danpenjualan rekamanvideo serta kegiatanevaluasi dan laporanpelaksanaan kebijakanperfilman.
7. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kegiatanstandarisasi di bidang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApeningkatan produksidan apresiasi film.
8. Monitoring danevaluasi pengembanganperfilman.
4. Kesenian 1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakan mengenai standarisasipemberian izinpengiriman danpenerimaan delegasiasing di bidangkesenian.
2. Penerbitanrekomendasipengiriman misikesenian dalam rangkakerjasama luar negeri.
3. Penetapan kriteria danprosedurpenyelenggaraanfestival, pameran, danlomba.
4. Penerapan danmonitoringimplementasi SPMbidang kesenian.
5. Pemberianpenghargaan kepadaseniman yang telahberjasa kepada bangsadan negara.
6. Penyelenggaraankegiatan pendidikandan pelatihan kesenian.
7. Penerapan danpelaksanaan prosedurperawatan danpengamanan aset ataubenda kesenian (karyaseni).
8. Pelaksanaanpembentukan dan/ataupengelolaan pusatkegiatan kesenian.
9. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanpeningkatan bidangapresiasi senitradisional dan nontradisional.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA10. Pelaksanaan kebijakan
nasional/provinsi danpenetapan kebijakandalam rangkaperlindungan,pengembangan danpemanfaatan kesenian.
5. Sejarah 1. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakan dibidang penulisansejarah lokal dansejarah kebudayaandaerah.
2. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakan dibidang pemahamansejarah nasional,sejarah wilayah, sejarahlokal dan sejarahkebudayaan daerah.
3. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakan dibidang inventarisasidan dokumentasisumber sejarah danpublikasi sejarah.
4. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakanpemberianpenghargaan tokohyang berjasa terhadappengembangan sejarah.
5. Penerapan pedomanpeningkatanpemahaman sejarahdan wawasankebangsaan.
6. Pelaksanaan pedomanpenanaman nilai-nilaisejarah dankepahlawanan.
7. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai database dansistem informasigeografi sejarah.
8. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenetapan kebijakanmengenai koordinasidan kemitraanpemetaan sejarah.
9. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakanpenyelenggaraan diklatbidang sejarah.
6. Purbakala 1. Pelaksanaan pedomanmengenai hasilratifikasi konvensiinternasional "CulturalDiversity, Protection onCultural Landscape,Protection on Culturaland Natural Heritage".
2. Penerapan kebijakanperlindungan,pemeliharaan, danpemanfaatanBCB/situs.
3. Penetapan BCB/situs.4. Penerapan kebijakan
penyelenggaraan danpengelolaan museum.
5. Penerapan pedomanpenelitian arkeologi.
6. Penerapan pedomanpendirian museum yangdimiliki.
7. Penerapan pedomanhasil pengangkatanpeninggalan bawah air.
2. PelaksanaanBidang Kebudayaan
1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraanperlindungan,pengembangan, danpemanfaatankebudayaan, meliputi :a. Penanaman
nilai-nilai tradisi sertapembinaan watakdan pekerti bangsa.
b. Pembinaan lembagakepercayaanterhadap Tuhan YangMaha Esa danlembaga adat.
c. Pengembanganjaringan informasikebudayaan.
d. Peningkatankemitraan dengan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAberbagai pihakterkait, lembaga adatdan masyarakat.
e. Advokasi lembagakepercayaanterhadap Tuhan YangMaha Esa danlembaga adat.
2. Monitoring danevaluasi kegiatanmeliputi :a. Pelaksanaan dan
hasil kegiatan.b. Pengendalian dan
pengawasan kegiatan.c. Pelaksanaan
kebijakan nasional,norma dan standarserta pedomanpenanaman nilai-nilaibudaya bangsa dibidang tradisi padamasyarakat.
d. Pelaksanaanpeningkatan apresiasiseni tradisional dannon tradisional.
e. Pelaksanaanpeningkatan apresiasifilm.
f. Pelaksanaankebijakan sejarahlokal.
3. Pengajuan usulrekomendasipembebasan fiskaluntuk kegiatan misikesenian Indonesia keluar negeri.
4. Penyelenggaraankegiatan revitalisasi dankajian seni.
5. Penyelenggaraanpembinaan danpengembanganpeningkatan apresiasiseni tradisional danmodern.
6. Koordinasi dansinkronisasi kebijakanoperasional perfilman.
7. Penyelenggaraankegiatan festival
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApameran dan lombasecara berjenjang danberkala.
8. Pengawasanpembuatan film olehtim asing.
9. Pemberian izinpelaksanaan kegiatan-kegiatan festival filmdan pekan film.
10. Fasilitasiorganisasi/lembagaperfilman.
11. Penapisan danpengawasan peredaranfilm dan rekaman video.
12. Fasilitasi advokasipengembanganperfilman.
13. Perizinan membawaBCB ke luarkabupaten/kota dalamsatu provinsi.
14. Penyebarluasaninformasi sejarah lokal.
15. Pelaksanaan pemberianpenghargaan bidangsejarah lokal.
16. Pelaksanaan kongressejarah tingkat daerah.
17. Pelaksanaan lawatansejarah tingkat lokal.
18. Pelaksanaanseminar/lokakaryasejarah lokal dalamperspektif nasional.
19. Pelaksanaanmusyawarah kerjadaerah bidang sejarah.
20. Pengkajian danpenulisan sejarahdaerah dan sejarahkebudayaan daerah.
21. Pemetaan sejarah.22. Koordinasi dan
kemitraan bidangsejarah.
23. Penangananperlindungan,pemeliharaan danpemanfaatan BCB/situswarisan budaya dunia.
24. Registrasi BCB/situs
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan kawasan.
25. Pengusulan penetapanBCB/situs provinsikepada provinsi danpenetapan BCB/situs.
26. Penyelenggaraankerjasama bidangperlindungan,pemeliharaan,pemanfaatanBCB/situs.
27. Koordinasi, danfasilitasi, peningkatanperanserta masyarakatdalam perlindunganpemeliharaan danpemanfaatanBCB/situs.
28. Perizinan survei danpengangkatanBCB/situs bawah airsampai dengan 4(empat) mil laut darigaris pantai atasrekomendasipemerintah.
29. Pengembangan danpemanfaatan museum.
30. Registrasi museum dankoleksi.
31. Penyelenggaraanakreditasi museum.
32. Penambahan danpenyelamatan koleksimuseum.
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan
1. Kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakannasional, provinsi danpenetapan kebijakan :a. RIPP.b. Pelaksanaan
kebijakan nasional,provinsi danpenetapan kebijakan dalam pengembangansistem informasipariwisata.
c. Pelaksanaankebijakan nasionaldan provinsi sertapenetapan kebijakandalam penerapanstandarisasi bidangpariwisata.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAd. Pelaksanaan
kebijakan nasionaldan provinsi sertapenetapan pedomanpengembangandestinasi pariwisata.
e. Pelaksanaankebijakan nasionaldan provinsi sertapenetapan kebijakandalam pembinaanusaha danpenyelenggaraanusaha pariwisata.
f. Penetapan danpelaksanaanpedomanperencanaanpemasaran.
g. Penetapan danpelaksanaanpedoman partisipasidan penyelenggaraanpameran/eventbudaya danpariwisata.
h. Penetapan danpelaksanaanpedoman danpenyelenggaraanwidya wisata.
i. Penetapan danpelaksanaanpedoman kerjasamapemasaran.
2. Pemberian izin usahapariwisata.
3. Pelaksanaankerjasama internasionalpengembangandestinasi pariwisata.
4. Pelaksanaankerjasamapengembangandestinasi pariwisata.
5. Monitoring danevaluasi pengembanganpariwisata.
4. PelaksanaanBidangKepariwisataan
1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraanpromosi :a. Penyelenggara-an
widya wisata sertamengirim dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmenerima pesertagrup widya wisata.
b. Peserta/penyelenggarapameran/event,roadshow bekerjasama denganpemerintah/ provinsi.
c. Pengadaan saranapemasaran.
d. Pembentukanperwakilan kantorpromosi pariwisata didalam negeri.
e. Penyediaan informasipariwisata ke pusatpelayanan informasipariwisata provinsidan pembentukanpusat pelayananinformasi pariwisata.
f. Pelaksanaan eventpromosi di luar negeridengan koordinasipemerintah danprovinsi.
2. Pengembangan sisteminformasi pemasaranpariwisata.
3. Penerapan brandingpariwisata nasional danpenetapan taglinepariwisata.
5. KebijakanBidangKebudayaan danPariwisata
1. Rencana indukpengembangan sumberdaya kebudayaan danpariwisata nasional.
2. Pelaksanaankebijakan nasional/provinsi danpenetapan kebijakandalam pengembangansumber daya manusiakebudayaan danpariwisata.
3. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanpenelitian kebudayaandan pariwisata.
4. Pelaksanaanrancangan indukpenelitian arkeologi
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAnasional olehberkoordinasi denganBalai Arkeologi.
18. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kepemudaan 1. Kebijakan dibidang
Kepemudaan2. Penetapan kebijakan di
bidang kepemudaan :a. Pengembangan
keserasian kebijakandan pemberdayaan.
b. Pengembangankemitraan pemerintahdengan masyarakatdalam Pembangunan.
c. Peningkatanperanserta secaralintas bidang dansektoral.
d. Pengembanganmanajemen, wawasandan kreativitas.
e. Kemitraan dankewirausahaan.
f. Pengembangan ilmupengetahuan danteknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan(IMTAQ).
g. Peningkatanprofesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan.
h. Pengaturan sistempenganugerahanprestasi.
i. Peningkatan prasaranadan sarana.
j. Pengembanganjaringan dan sisteminformasi.
k. Kriteria danstandarisasi lembagakepemudaan.
l. Pembangunankapasitas dankompetensi lembagakepemudaan.
m. Pencegahandan perlindunganbahaya distruktif.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan kebijakan
di bidang kepemudaan :a. Aktivitas kepemudaan
yang berskalakabupaten/kota,provinsi, nasional daninternasional.
b. Fasilitasi dandukungan aktivitaskepemudaan lintaskecamatan.
c. Pembangunan pusatpemberdayaanpemuda.
d. Pendidikan danpelatihankepemudaan.
e. Kerjasama antarkecamatan,kabupaten/kota,provinsi, pemerintahdan internasional.
3. Koordinasi 1. Koordinasi bidangkepemudaan :a. Koordinasi antar dinas
instansi terkait.b. Koordinasi dengan
lembaga nonpemerintah.
c. Koordinasi antarkecamatan.
4. Pembinaan danPengawasan
1. Pembinaan danpengawasan di bidangkepemudaan :a. Pembinaan terhadap
organisasikepemudaan.
b. Pembinaan terhadapkegiatan kepemudaan.
c. Pembinaan koordinasipemerintahan antarsusunan pemerintahandi bidangkepemudaan.
d. Pembinaan,penyusunanpemberian pedomandan standarpelaksanaan urusanpemerintahan dibidang kepemudaan.
e. Pembinaan pemberianbimbingan, supervisi
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan konsultasi urusanpemerintahan dibidang kepemudaan.
f. Pembinaan pendidikandan pelatihan dibidang kepemudaan.
g. Pembinaanperencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan danevaluasi pelaksanaanurusan pemerintahandi bidang kepemudaan.
h. Pengaturanpengawasan terhadappelaksanaan normadan standar di bidangkepemudaan.
2. Olah raga
1. Kebijakan dibidangKeolahragaan
1. Penetapan kebijakan dibidang keolahragaan :a. Pengembangan dan
keserasian kebijakanolahraga.
b. Penyelenggaraankeolahragaan.
c. Pembinaan danpengembangankeolahragaan.
d. Pengelolaankeolahragaan.
e. Penyelenggaraanpekan dan kejuaraanolahraga.
f. Pembangunan danpeningkatan prasaranadan sarana olahraga.
g. Pendidikan danpelatihankeolahragaan.
h. Pendanaankeolahragaan.
i. Pengembangan IPTEKkeolahragaan.
j. Pengembangankerjasama daninformasikeolahragaan.
k. Pengembangankemitraan pemerintahdengan masyarakatdalam pembangunanolahraga.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAl. Peningkatan
peranserta secaralintas bidang dansektoral sertamasyarakat.
m. Pengembanganmanajemen olahraga.
n. Kemitraan industri dankewirausahaanolahraga.
o. Pengembangan IPTEKolahraga.
p. Peningkatanprofesionalisme atlit,pelatih, manager danpembina olahraga.
q. Pembangunan danpengembanganindustri olahraga.
r. Pengaturan sistempenganugerahan,penghargaan dankesejahteraan pelakuolahraga.
s. Pengaturanpelaksanaanstandarisasi, akreditasidan sertifikatkeolahragaan.
t. Peningkatan danpembangunanprasarana dan saranaolahraga.
u. Pengembanganjaringan dan sisteminformasikeolahragaan.
v. Kriteria lembagakeolahragaan.
w. Pemberdayaan danpemasyarakatanolahraga sertapeningkatankebugaran jasmanimasyarakat.
2. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan kebijakandibidang keolahragaan :a. Aktivitas keolahragaan
kabupaten/kota,provinsi, nasional daninternasional.
b. Fasilitasi dandukungan aktivitas
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkeolahragaan lintaskecamatan.
c. Kerjasama antarkecamatan,kabupaten/kota,provinsi, pemerintahdan internasional.
d. Pembangunan danpenyediaan prasaranadan sarana olahraga.
e. Pendanaankeolahragaan.
f. Pendidikan danpelatihankeolahragaan.
g. Pembangunan sentrapembinaan prestasiolahraga.
3. Koordinasi 1. Koordinasi bidangkeolahragaan :a. Koordinasi antar
dinas/instansi terkait.b. Koordinasi dengan
lembaga nonpemerintah danmasyarakat.
c. Koordinasi antarakabupaten/kota dankecamatan.
4. Pembinaan danPengawasan
1. Pembinaan danpengawasan di bidangkeolahragaan :a. Pembinaan terhadap
organisasikeolahragaan.
b. Pembinaan terhadapkegiatan keolahragaan.
c. Pembinaanpengelolaan olahragadan tenagakeolahragaan.
d. Pembinaan danpengembanganprestasi olahragatermasuk olahragaunggulan.
e. Pembinaan koordinasipemerintahan antarsusunanpemerintahan.
f. Pembinaan pendidikandan pelatihan dibidang keolahragaan.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAg. Pembinaan
perencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan danevaluasi pelaksanaanurusan pemerintahandi bidangkeolahragaan.
h. Pengaturanpengawasan terhadappelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan.
i. Pembinaan danpengembanganindustri olahraga.
j. Pengawasan terhadappenyelenggaraanolahraga.
k. Pengawasan terhadappelaksanaananggaran/dana.
19. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Bina Ideologidan WawasanKebangsaan
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Penetapan kebijakanoperasional (merujukkepada kebijakan umumnasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kecamatan, kelurahan,
dan masyarakat(bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaan.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
2. KewaspadaanNasional
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAnilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat di bidangkewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
3. Ketahanan Seni,Budaya, AgamadanKemasyarakatan
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknis
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAprovinsi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan.
4. Politik DalamNegeri
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
4. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidang sistem dan implementasipolitik, kelembagaanpolitik pemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
5. KetahananEkonomi
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAsupervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidang kebijakan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. OtonomiDaerah
1. UrusanPemerintahan:
1. Penetapan kebijakanpenyelenggaraan urusanpemerintahan daerah.
1. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
a. Kebijakan
b. Pembinaan,sosialisasi,bimbingan,konsultasi,supervisi,koordinasi,monitoring danevaluasi sertapengawasanpenyelenggaraanurusanpemerintahan.
c. Harmonisasi
d. LaporanPenyelenggaraanPemerintahDaerah (LPPD)
norma, standar, prosedurdan kriteria pembinaan,sosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasanpenyelenggaraan urusanpemerintahan.
2. Penyelenggaraan
pembinaan sosialisasi,bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi,monitoring dan evaluasiserta pengawasan urusanpemerintahan di wilayahkota.
1. Harmonisasi peraturan
daerah dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi.
2. Harmonisasi antar bidangurusan pemerintahandalam wilayah kota denganpemerintah danpemerintahan daerahprovinsi.
1. Penyusunan LPPD kota.2. Penyampaian LPPD kota
kepada Menteri DalamNegeri melalui gubernur.
1. Pengolahan database LPPD
kota.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
e. Database2. Penataan Daerah
dan Otonomi Khusus(Otsus) :a. Kebijakan
b. PembentukanDaerah
c. Pembinaan,Sosialisasi,Observasi danPengkajianPenataan Daerahdan Otsus
d. Monitoring
1. Pengusulan penataan
daerah.2. Pelaksanaan kebijakan
perubahan batas, namadan/atau pemindahanibukota daerah dalamrangka penataan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakanpembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah.
1. Pengusulan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah.
2. Pembentukan kecamatan.3. Pengusulan perubahan
batas kota, nama danpemindahan ibukotadaerah kota.
1. Pelaksanaan kebijakan
pembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraan penataandaerah.
2. Penyelenggaraanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraan penataandaerah dan otsus.
1. Penyelenggaraan
monitoring dan evaluasipenataan daerah dan otsusdalam wilayah kota.
2. Penyelenggaraanpengawasan danpengendalian penataandaerah dan otsus dalamwilayah kota.
1. Pembangunan dan
pengelolaan databasepenataan daerah danotsus.
2. Penyampaian data daninformasi penataan daerah
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
e. PembangunanSistem(Database)Penataan Daerahdan Otsus
f. Pelaporan
ke provinsi danpemerintah.
1. Menindaklanjuti pedoman,
norma, standar, prosedurdan kriteria laporanpenataan daerah.
2. Pengolahan databaselaporan penataan daerah.
3. Penyampaian laporanpenataan daerah kepadaMenteri Dalam Negerimelalui gubernur.
3. Fasilitiasi DewanPertimbanganOtonomi Daerah(DPOD) danHubungan AntarLembaga (HAL) :a. DPOD
b. PenyusunanPeraturanDaerah (Perda)
1. Penyiapan bahan
masukan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah kotauntuk sidang DPOD.
2. Penyusunan tata tertibbahan masukan penetapanDAU dan DAK bagi sidangDPOD.
1. Penyusunan Perda kota.2. Pengajuan Rancangan
Peraturan Daerah(Raperda) Kota tentangAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD),pajak daerah, retribusidaerah dan tata ruangdaerah kepada gubernur.
3. Menyampaikan Perdakepada pemerintah untukdievaluasi.
1. Membentuk Asosiasi
Daerah/Badan Kerjasama
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
c. Fasilitasi AsosiasiDaerah/BadanKerjasamaDaerah
Daerah.
4. PengembanganKapasitas danEvaluasi KinerjaDaerah :a. Penyusunan dan
PenerapanStandar PelayananMinimal (SPM) :(1) Kebijakan (2) Pembinaan
b. Evaluasi
PenyelenggaraanPemerintahanDaerah
c. PengembanganKapasitas Daerah(1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan
1. Penetapan perencanaan,
penganggaran, danpenerapan SPM.
1. Penerapan SPM. - 1. Penetapan perencanaan
dan penganggaranpengembangan kapasitasdaerah.
2. Penetapan rencana tindakpeningkatan kapasitas.
1. Implementasi rencanatindak peningkatankapasitas.
2. Fasilitasi implementasirencana tindak.
1. Koordinasi pengembangan
kapasitas.
5. Pejabat Negara :a. Tata Tertib
DPRD :(1) Kebijakan
1. Penetapan pedoman tata
tertib DPRD kota.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
(2) Pembinaan
b. PeresmianPengangkatandanPemberhentianAnggota DPRDProvinsi, Kota
c. Pemilihan,PengesahanPengangkatandanPemberhentianKepala Daerah(KDH) dan WakilKDH : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan
d. KedudukanProtokoler danKeuangan DPRD :(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
e. KedudukanKeuangan KDH danWakil KDH :(1) Kebijakan (2) Pembinaan
f. LaporanKeterangan Pertanggunjawaban(LKPJ) KDH(1) Kebijakan (2) Pembinaan
g. Tugas dan
- - - -1. Fasilitasi pemilihan
walikota dan wakilwalikota.
1. Pelaksanaan pedoman
kedudukan protokoler dankeuangan DPRD kota.
- - 1. Pelaksanaan pedoman
kedudukan keuanganwalikota dan wakilwalikota.
- 1. Pelaksanaan pedoman
LKPJ walikota.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAWewenang sertaKedudukanKeuanganGubernur sebagaiWakil Pemerintah :(1) Kebijakan(2) Pembinaan
--
2. PemerintahanUmum
1. FasilitasiDekonsentrasi,Tugas Pembantuandan Kerjasama :a. Fasilitasi
Dekonsentrasib. Fasilitasi Tugas
Pembantuan c. Fasilitasi
KerjasamaDaerah denganPihak Ketiga
d. Kerjasama antar
Daerah
- 1. Pelaksanaan dan
pelaporan penyelenggaraantugas pembantuan olehpemerintah dan/ataupemerintah provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasiurusan pemerintahan yangditugaspembantuankankepada kecamatan dankelurahan.
1. Penetapan kebijakan di
bidang kerjasama denganpihak ketiga.
2. Pelaksanaan kerjasamadengan pihak ketiga.
3. Pelaporan pelaksanaankerjasama pemerintah kotadengan pihak ketigakepada provinsi.
1. Pelaksanaan kerjasama
antar kabupaten/kota.2. Pelaporan pelaksanaan
kerjasama antarkabupaten/kota kepadaprovinsi.
1. Penetapan kebijakan
harmonisasi hubunganantar susunanpemerintahan di kotadengan berpedomankepada kebijakanpemerintah dan provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasiharmonisasi hubungan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA e. Pembinaan
Wilayah f. Koordinasi
Pelayanan Umum
antarkecamatan/kelurahan diwilayahnya.
3. Koordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antarkecamatan/kelurahan diwilayahnya.
4. Pelaksanaan dan fasilitasikebijakan usaha kecil danmenengah .
5. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan urusanpemerintahan sisa.
1. Pelaksanaan pelayanan
umum.
2. Trantibum danLinmas :a. Ketentraman,
Ketertiban Umumdan PerlindunganMasyarakat
1. Penetapan kebijakan kota
dengan merujuk kebijakannasional dalam bidang :(a) Penegakan
Perda/PeraturanKepala Daerah.
(b) Ketertiban umum danketenteram-an masya-rakat.
(c) Kepolisi-pamongprajaan danPPNS.
(d) Perlindung-an masya-rakat.
2. Pelaksanaan ketertibanumum dan ketenteraman
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA b. Koordinasi
Perlindungan danPenegakan HakAsasi Manusia(HAM)
masyarakat.3. Pelaksanaan
kepolisipamongprajaan danPPNS.
4. Pelaksanaan perlindunganmasyarakat.
5. Koordinasi dengan instansiterkait.
1. Koordinasi penegakan
HAM.
3. Wilayah perbatasan:a. Pengelolaan
Perbatasan AntarNegara
b. PerbatasanDaerah
c. Toponimi danPemetaanDaerah
1. Dukungan pelaksanaankebijakan pengelolaanperbatasan antar negara.
2. Dukungan koordinasiantarkecamatan/kelurahan yangberbatasan dengan negaralain.
1. Penetapan kebijakan dan
pelaksanaan perbatasankecamatan dan kelurahan.
1. Penetapan kebijakan
mengacu pada kebijakannasional mengenaitoponimi dan pemetaanwilayah.
2. Pengelolaan toponimi danpemetaan.
3. Inventarisasi dan laporantoponimi dan pemetaan.
1. Penetapan kebijakan
pengembangan wilayahperbatasan.
2. Pengelolaanpengembangan wilayahperbatasan.
3. Koordinasi dan fasilitasipengembangan wilayahperbatasan.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAd. Pengembangan
WilayahPerbatasan
e. Penetapan LuasWilayah
1. Inventarisasi perubahan
luas wilayah kota yangdiakibatkan oleh alamantara lain delta, abrasi.
2. Pemetaan luas wilayahsesuai peruntukannya.
4. Kawasan Khusus :a. Kawasan Sumber
Daya Alam;Kehutanan, Energidan Sumber DayaMineral
b. Kawasan Sumber
Daya Buatan:Pelabuhan, BandarUdara,Perkebunan,Peternakan,Industri,Pariwisata,Perdagangan,Otorita, Bendungandan sejenisnya.
c. Kawasan
kepentinganUmum; KawasanFasilitasn Sosialdan Umum
d. Kawasan Kelautan
dan Dirgantara
1. Penetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya alam .
1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya buatan .
1. Penetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankepentingan umum .
1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankelautan dankedirgantaraan.
5. ManajemenPencegahan danPenanggulanganBencana :
a. Mitigasi Pencegahan
1. Penetapan kebijakan,
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTABencana
b. Penanganan
Bencana c. Penanganan Pasca
Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan
Kebakaran
koordinasi, dan fasilitasipengelolaanmitigasi/pencegahanbencana.
1. Penetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasipenanganan bencana.
1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan pascabencana.
1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasikelembagaan penangananbencana.
1. Penetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasipenanganan kebakaran.
3. AdministrasiKeuanganDaerah
1. Organisasi danKelembagaanPengelolaanKeuangan Daerah
1. Pelaksanaan penataanorganisasi, kelembagaandan peningkatan kapasitassumber daya aparaturpengelola keuangandaerah.
2. Anggaran Daerah 1. Penetapan Perda tentangpokok-pokok pengelolaankeuangan daerah.
2. Penetapan standar satuanharga dan analisis standarbelanja daerah.
3. Perencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintahan.
4. Penetapan Perda tentangAPBD dan perubahanAPBD.
5. Penetapan kebijakankeseimbangan fiskal antardesa.
6. Penetapan kebijakanpendanaan urusanpemerintahan yang
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmenjadi tanggung jawabbersama (urusanconcurrent).
7. Penetapan kebijakanpendanaan kerjasamapemerintahan.
8. Fasilitasi perencanaan danpenganggaranpemerintahan.
3. Pendapatan danInvestasi Daerah :a. Pajak dan
Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset
Daerah c. Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)dan LembagaKeuangan Mikro
1. a. Penetapan kebijakanpengelolaan pajak danretribusi daerah.
b. Pelaksanaanpengelolaan pajak danretribusi daerah.
2. Pembinaan danpengawasan pajak danretribusi daerah.
1. Penetapan kebijakanpengelolaan investasi danaset daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaaninvestasi dan aset daerah.
3. Pengawasan pengelolaaninvestasi dan aset daerah.
4. Fasilitasi pengelolaan asetdaerah pemekaran.
1. Penetapan kebijakan
pengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikro.
2. Pelaksanaan pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan mikro, sertapembinaan danpengawasan Badan UsahaMilik Daerah.
3. Pengawasan pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan mikro, sertapembinaan danpengawasan Badan UsahaMilik Daerah.
1. Penetapan kebijakan
pengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU.
2. Pelaksanaan pengelolaanpinjaman dan obligasidaerah, serta BLU.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA d. Pinjaman Daerah
3. Pengawasan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU.
4. Dana Perimbangan :a. Dana Alokasi
Umum (DAU) b. Dana Alokasi
Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil
(DBH)
1. Pengelolaan data dasar
penghitungan alokasi DAU.2. Pengelolaan DAU.3. Pelaporan pengelolaan
DAU. 1. Usulan program dan
kegiatan kota untukdidanai dari DAK.
2. Pengelolaan DAK (bagikota yang menerima DAK).
3. Pengendalian danpelaporan pengelolaanDAK.
1. Penyiapan data realisasi
penerima DBH.2. Pengendalian dan
pelaporan pengelolaanDBH.
5. PelaksanaanPenatausahaan,Akuntansi danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1. Penetapan kebijakantentang sistem danprosedur akuntansipengelolaan keuangandaerah.
2. Penyusunan laporankeuangan danpertanggungjawabanpelaksanaan APBD.
3. Penetapan kebijakanlaporan keuangan danpertanggungjawabanpelaksanaan pendanaanurusan pemerintahan yangmenjadi tanggung jawabbersama (urusanconcurrent).
4. PerangkatDaerah
1. Kebijakan 1. Pelaksanaan pedomanumum tentang perangkatdaerah.
2. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApembentukan perangkatdaerah.
3. Pelaksanaan pedomanteknis perangkat daerah.
4. Pelaksanaan pedomantatalaksana perangkatdaerah.
5. Pelaksanaan pedomananalisis jabatan perangkatdaerah.
2. PengembanganKapasitas
1. Pelaksanaanpengembangan kapasitaskelembagaan perangkatdaerah.
2. Pelaksanaanpengembangan kapasitasperangkat daerah.
3. Fasilitasi 4. Pembinaan dan
Pengendalian1. Penerapan dan
pengendalian organisasiperangkat daerah.
5. Monitoring danEvaluasi
1. Penyediaan bahanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah.
2. Penyediaan bahandatabase perangkat daerah.
5. Kepegawaian 1. Formasi PegawaiNegeri Sipil (PNS)
1. Penyusunan formasi PNSDsetiap tahun anggaran.
2. Penetapan formasi PNSDsetiap tahun anggaran.
3. Usulan formasi PNSDsetiap tahun anggaran.
2. Pengadaan PegawaiNegeri Sipil (PNS)
1. Pelaksanaan pengadaanPNSD.
2. Usulan penetapan NIP3. Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil(CPNS)
1. Penetapan kebijakanpengangkatan CPNSD.
2. Pelaksanaanpengangkatan CPNSD.
3. Pelaksanaan orientasitugas dan pra jabatan,sepanjang telah memilikilembaga diklat yang telahterakreditasi.
4. Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil(CPNS) menjadiPegawai Negeri Sipil(PNS)
1. Penetapan CPNSDmenjadi PNSD.
5. Pendidikan danLatihan (Diklat)
1. Penetapan kebutuhandiklat PNSD.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Usulan penetapan
sertifikasi lembaga diklat.3. Pelaksanaan diklat.
6. Kenaikan Pangkat 1. Penetapan kenaikanpangkat PNSD menjadigolongan ruang I/b s/dIII/d.
2. Usulan penetapankenaikan pangkatanumerta dan pengabdian.
7. Pengangkatan,Pemindahan danPemberhentiandalam dan dariJabatan
1. Penetapan pengangkatan,pemindahan danpemberhentian PNS dalamdan dari jabatan strukturaleselon II atau jabatanfungsional yang jenjangnyasetingkat, kecualipengangkatan,pemindahan danpemberhentian sekda kota.
2. Usulan pengangkatan,pemindahan danpemberhentian sekda kota.
3. Usulan konsultasipengangkatan,pemindahan, danpemberhentian eselon IIPNS.
8. PerpindahanPegawai Negeri Sipil(PNS) antar Instansi
1. Penetapan perpindahanPNSD.
9. PemberhentianSementara dariJabatan Negeri
1. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatannegeri bagi semua PNSD.
10. PemberhentianPegawai Negeri Sipil(PNS) Akibat TindakPidana
1. Pemberhentian sementaraPNSD untuk golongan III/dke bawah.
11. PemberhentianPegawi Negeri Sipil(PNS) atau CalonPegawai Negeri Sipil(CPNS)
1. Penetapan pemberhentianPNSD gol/ruang III/d kebawah dan pemberhentiansebagai CPNSD.
12. Pemutakhiran DataPegawai Negeri Sipil(PNS)
1. Pelaksanaanpemutakhiran data PNSD.
13. Pengawasan danPengendalian
1. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang kepegawaian .
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA14. Pembinaan dan
PengawasanPenyelenggaraanManajemen PegawaiNegeri Sipil (PNS)
1. Menyelenggarakanpembinaan danpengawasan manajemenPNS dilingkungan kota.
6. Persandian 1. Kebijakan 1. Penyelenggaraanpersandian.
2. Penyelenggaraan palsan.3. Penyelenggaraan sissan.4. Penyelenggaraan
kelembagaan persandian.2. Pembinaan SDM 1. Perencanaan kebutuhan
SDM persandian.2. Rekrutmen calon SDM
persandian.3. Usulan pemberian tanda
penghargaan bidangpersandian.
3. Pembinaan Palsan 1. Perencanaan kebutuhanpalsan.
2. Penyelenggaraanpengadaan palsan melaluikarya mandiri dan mitra.
3. Pemeliharaan palsantingkat O.
4. Penghapusan palsan.4. Pembinaan Sissan 1. Perencanaan kebutuhan
sissan.2. Pengadaan sissan untuk
jaring persandian.3. Penyelenggaraan protap
penyimpanan sissan.4. Penentuan
pemberlakuan/penggantiansissan jaring persandian.
5. PembinaanKelembagaan
1. Penyelenggaraanhubungan komunikasipersandian antarapemerintah provinsidengan pemerintahdan/atau kabupaten/kota.
6. Pengawasan danPengendalian(Wasdal)
-
7. Pengkajian - 21. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Pemerintahan Kelurahan
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakandaerah.
2. Penyelenggaraanpemerintahan kelurahan.
2. AdministrasiPemerintahanKelurahan
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanadministrasi pemerintahankelurahan.
2. Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahankelurahan.
3. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahan kelurahan.
4. Data base penyelenggaraanadministrasi pemerintahankelurahan.
3. PengembanganKelurahan
1. Penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan, bataskelurahan.
2. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan kelurahan.
3. Pembinaan, pengawasandan supervisipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan kelurahan.
4. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan kelurahan.
4. PengembanganKapasitasPemerintahan Kelurahan
1. a. Penetapan pedomanpengembangankapasitas pemerintah kelurahan.
b. Penyelenggaraanbimbingan, konsultasi,pelatihan danpendidikan bagipemerintah kelurahan.
2. Pembinaan, pengawasan,supervisi dan fasilitasi
pengembangan kapasitaspemerintah kelurahan.
3. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpengembangan kapasitaspemerintahan kelurahan.
2. PenguatanKelembagaandanPengembanganPartisipasiMasyarakat
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakandaerah.
2. Penetapan pedoman,norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidangpenguatan kelembagaandan pengembanganpartisipasi masyarakat.
2. Pemantapan DataProfil Kelurahan
1. Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profilkelurahan.
2. Pelaksanaan pegolahandata profil kelurahan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengolahan dataprofil kelurahan.
3. PenguatanKelembagaanMasyarakat
1. Koordinasi dan fasilitasipenguatan kelembagaanmasyarakat.
2. Penyelenggaraanpenguatan kelembagaanmasyarakat.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpenguatan kelembagaanmasyarakat.
4. PelatihanMasyarakat
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pelatihanmasyarakat.
2. Pelaksanaan pelatihanmasyarakat.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpelatihan masyarakat.
5. PengembanganManajemenPembangunanAspiratif
1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat.
2. Pelaksanaanpengembangan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpemantapan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat.
3. PemberdayaanAdat danPengembanganKehidupanSosial BudayaMasyarakat
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakandaerah.
2. Penetapan pedoman,norma, standar, kriteriadan prosedur di bidangpemberdayaan adat danpengembangan kehidupansosial budaya masyarakat.
2. PemberdayaanAdat Istiadat danBudaya Nusantara
1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan lembagaadat dan budaya.
2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan lembagaadat dan budaya.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemberdayaanlembaga adat dan budaya.
3. PemberdayaanPerempuan
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemberdayaanperempuan.
2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan pemberdayaanperempuan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpemberdayaan perempuan.
4. Pemberdayaan danKesejahteraanKeluarga (PKK)
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan gerakan PKK.
2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan gerakan PKK.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaangerakan PKK.
5. PeningkatanKesejahteraanSosial
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial.
2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpeningkatan kesejahteraansosial.
6. Pengembangan danPerlindunganTenaga Kerja
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan perlindungantenaga kerja.
2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan perlindungantenaga kerja.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerja.
4. PemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakat
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakandaerah.
2. Penyelenggaraanpemberdayaan usahaekonomi masyarakat.
2. PemberdayaanEkonomi PendudukMiskin
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin.
2. Penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin.
3. PengembanganUsaha EkonomiKeluarga danKelompokMasyarakat
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat.
2. Penyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat.
3. Monitoring evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan usaha ekonomi keluarga dankelompok masyarakat.
4. PengembanganProduksi danPemasaran HasilUsaha Masyarakat
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat.
2. Penyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat.
3. Monitoring evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat.
5. PengembanganPertanian Pangandan PeningkatanKetahanan PanganMasyarakat
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat.
2. Penyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan
masyarakat.3. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat.
5. PemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaanSumber DayaAlam danTeknologi TepatGuna
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakandaerah.
2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologitepat guna.
2. FasilitasiKonservasi danRehabilitasiLingkungan
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan konservasi danrehabilitasi lingkungan.
2. Pelaksanaan fasilitasikonservasi dan rehabilitasilingkungan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanfasilitasi konservasi danrehabilitasi lingkunganlingkup.
3. Fasilitasi PemetaanKebutuhan danPengkajianTeknologi TepatGuna
1. Koordinasi dan fasilitasikebutuhan teknologiteknologi tepat guna.
2. Pembinaan dan supervisipemanfaatan teknologi tepatguna.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemanfaatanteknologi tepat guna.
22. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Statistik Umum 1. Kebijakan
1. Penyelenggaraankerjasama antar lembagauntuk mengembangkanstatistik.
2. Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi
3. Fasilitasi danpembinaan
2. Statistik Dasar 1. Statistik dasarmeliputi:a. Sensus
· Pemberian dukungan
penyelenggaraan statistikdasar.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAb. Survei Antar
Sensus c. Survei Berskala
Nasional. d. Survei Sosial dan
Ekonomi
· Pemberian dukunganpenyelenggaraan surveiantar sensus.
· Pemberian dukungan
survei berskala nasional ditingkat kota di bidangekonomi dan kesejahteraanrakyat.
· Pemberian dukungan
survei sosial dan ekonomi.2. Statistik Lintas
Sektor BerskalaNasional
-
3. StatistikSektoral
1. Koordinasi StatistikAntar Sektoral
1. Penyelenggaraan statistiksektoral.
4. Statistik Khusus 1. PengembanganJejaring StatistikKhusus
1. Pengembangan jejaringstatistik khusus.
23. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kearsipan
1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standardan pedomanpenyelenggaraan kearsipandi lingkungan kotaberdasarkan kebijakankearsipan nasional,meliputi :a. Penetapan peraturan
dan kebijakanpenyelenggaraankearsipan dinamis dilingkungan kota sesuaidengan kebijakannasional.
b. Penetapan peraturandan kebijakanpenyelenggaraankearsipan statis di lingkungan kota sesuaidengan kebijakannasional.
c. Penetapan peraturandan kebijakanpenyelenggaraan sistemkearsipan di lingkungankota sesuai dengankebijakan nasional.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAd. Penetapan peraturan
dan kebijakanpenyelenggaraanjaringan kearsipan di lingkungan kota sesuaidengan kebijakannasional.
e. Penetapan peraturandan kebijakanpengembangan sumberdaya manusia kearsipandi lingkungan kotasesuai dengan kebijakannasional.
f. Penetapan peraturandan kebijakanpenggunaan sarana danprasarana kearsipan di lingkungan kota sesuaidengan kebijakannasional.
2. Pembinaan 1. Pembinaan kearsipanterhadap perangkat daerahkota, badan usaha milikdaerah kota, kecamatandan kelurahan.
3. Penyelamatan,Pelestarian danPengamanan
1. Pengelolaan arsip statisperangkat daerah kota,badan usaha milik daerahkota, perusahaan swastadan perorangan berskalakota.
4. Akreditasi danSertifikasi
-
5. Pengawasan/Supervisi
1. Pengawasan/supervisiterhadap penyelenggaraankearsipan perangkatdaerah kota, kecamatandan kelurahan.
24. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perpustakaan
1. Kebijakan
1. Penetapan norma, standardan pedoman yang berisikebijakan kotaberpedoman kebijakanprovinsi dan nasional,meliputi :a. Penetapan peraturan
dan kebijakanpenyelenggaraan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperpustakaan di skalakota berdasarkankebijakan nasional.
b. Penetapan peraturandan kebijakanpenyelenggaraanjaringan perpustakaanskala kota sesuaikebijakan nasional.
c. Penetapan peraturandan kebijakanpengembangan SDMperpustakaan skala kotasesuai kebijakannasional.
d. Penetapan peraturandan kebijakanpengembanganorganisasi perpustakaanskala kota sesuaikebijakan nasional.
e. Penetapan danperaturan kebijakan dibidang sarana danprasarana perpustakaanskala kota sesuaikebijakan nasional.
2. Pembinaan TeknisPerpustakaan
1. Pembinaan teknis semuajenis perpustakaan diwilayah kota :a. Pengelolaan
perpustakaan sesuaistandar.
b. Pengembangan SDM.c. Pengembangan sarana
dan prasarana sesuaistandar.
d. Kerjasama dan jaringanperpustakaan.
e. Pengembangan minatbaca.
3. Penyelamatan danPelestarian KoleksiNasional
1. Penetapan kebijakanpelestarian koleksi daerahkota berdasarkankebijakan nasional.
2. Koordinasi pelestarian.4. Pengembangan
Jabatan FugsionalPustakawan
1. Penetapan peraturan dankebijakan pengembanganjabatan fungsionalpustakawan di skala kotasesuai kebijakan nasional.
2. Penilaian dan penetapanangka kredit pustakawan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApelaksana sampai denganpustakawan penyelia danpustakawan pertamasampai denganpustakawan muda.
5. AkreditasiPerpustakaan danSertifikasiPustakawan
-
6. Pendidikan danPelatihan (Diklat)Teknis danFungsionalPerpustakaan
1. Penyelenggaraan diklatteknis dan fungsionalperpustakaan.
25. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pos dan
Telekomunikasi1. Pos 1. Pemberian rekomendasi
untuk pendirian kantorpusat jasa titipan.
2. Pemberian izin jasa titipanuntuk kantor agen.
3. Penertiban jasa titipanuntuk kantor agen.
2. Telekomunikasi 1. Pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khususuntuk keperluanpemerintah dan badanhukum yang cakupanareanya kota sepanjangtidak menggunakanspektrum frekuensi radio.
2. Pemberian rekomendasiterhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringantetap tertutup lokalwireline (end to end)cakupan kota.
3. Pemberian rekomendasiwilayah prioritas untukpembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
4. Pemberian izin terhadapInstalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G).
5. Pengawasan/pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi yang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAcakupan areanya kota,pelaksanaan pembangunantelekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warungtelekomunikasi, warungseluler atau sejenisnya.
6. Pemberian izin kantorcabang dan loketpelayanan operator.
7. Penanggung jawabpanggilan darurattelekomunikasi.
3. SpektrumFrekuensi Radio danOrbit Satelit (Orsat)
1. Pemberian IzinMendirikan Bangunan(IMB) menaratelekomunikasi sebagaisarana dan prasaranatelekomunikasi.
2. Pemberian izin galianuntuk keperluanpenggelaran kabeltelekomunikasi dalam satukota.
3. Pemberian izin HinderOrdonantie (OrdonansiGangguan).
4. Pemberian izin instalansipenangkal petir.
5. Pemberian izin instalansigenset.
4. Bidang StandarisasiPos danTelekomunikasi
1. Pengendalian danpenertiban terhadappelanggaran standarisasipos dan telekomunikasi.
2. Pemberian izin usahaperdagangan alatperangkat telekomunikasi.
5. KelembagaanInternasional Posdan Telekomunikasi
1. Fasilitasi pelaksanaankoordinasi penyelenggaraanpos dan telekomunikasiserta penggunaan frekuensiradio di daerah perbatasandengan negara tetangga.
2. SaranaKomunikasi DanDiseminasiInformasi
1. Penyiaran
1. Pemberian rekomendasipersyaratan administrasidan kelayakan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan radio.
2. Pemberian izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radiodan/atau televisi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Kelembagaan
Komunikasi Sosial1. Koordinasi dan fasilitasi
pemberdayaan komunikasisosial.
3. KelembagaanKomunikasiPemerintah
-
4. KelembagaanKomunikasiPemerintah Daerah
1. Pelaksanaan diseminasiinformasi nasional.
5. Kemitraan Media 1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kemitraanmedia.
26. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DANKETAHANAN PANGAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. TanamanPangan danHortikultura
1. Lahan Pertanian 1. Penetapan kebijakan,pedoman dan bimbinganpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian.
2. Penyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian.
3. Pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian.
4. Penetapan danpengawasan tata ruangdan tata guna lahanpertanian.
5. a. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanpertanian.
b. Pengembangan lahanpertanian.
6. Pengaturan danpenerapan kawasanpertanian terpadu.
7. Penetapan sentrakomoditas pertanian.
8. Penetapan sasaran arealtanam.
9. Penetapan luas bakulahan pertanian yangdapat diusahakan sesuai
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkemampuan sumberdayalahan yang ada.
2. Air Irigasi
1. Pembangunan danrehabilitasi pemeliharaanjaringan irigasi di tingkatusaha tani dan desa.
2. a. Bimbingan danpengawasanpemanfaatan danpemeliharaanjaringan irigasi.
b. Bimbingan danpengawasanpemanfaatan sumber-sumber air dan airirigasi.
3. a. Bimbinganpengembangan danpemberdayaanPerkumpulan PetaniPemakai Air (P3A) danPerkumpulan PetaniPemakai Air Tanah(P3AT).
b. Bimbingan danpelaksanaankonservasi air irigasi.
4. Bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan air untukusaha tani.
3. Pupuk 1. Bimbingan penggunaanpupuk.
2. a. Pengawasanpengadaan, peredarandan penggunaanpupuk.
b. Pengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk.
c. Bimbinganpenyediaan,penyaluran danpenggunaan pupuk.
3. Pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaanpupuk.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA4. Bimbingan penerapan
standar mutu pupuk.
4. Pestisida
1. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisida.
2. a. Pengawasanpengadaan, peredarandan penggunaanpestisida.
b. Pengembangan danpembinaan unitpelayanan pestisida.
c. Bimbingan penyediaan,penyaluran danpenggunaan pestisida.
4. Pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaanpestisida.
5. Bimbingan penerapanstandar mutu pestisida.
5. Alat dan MesinPertanian
1. Pelaksanaan kebijakanalat dan mesin pertanian.
2. Identifikasi daninventarisasi kebutuhanalat dan mesin pertaniandi.
3. Pengembangan alat danmesin pertanian sesuaistandar.
4. Penerapan standar mutualat dan mesin pertanian.
5. Pengawasan standarmutu dan alat mesinpertanian.
6. Pembinaan danpengembangan jasa alatdan mesin pertanian.
7. Pemberian izinpengadaan dan peredaranalat dan mesin pertanian.
8. Analisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin pertanian sesuaikebutuhan lokalita.
9. Bimbingan penggunaandan pemeliharaan alat danmesin pertanian.
10. Pembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmesin pertanian.
6. Benih Tanaman 1. Bimbingan penerapanpedoman perbenihantanaman.
2. Penyusunan kebijakanbenih antar lapang.
3. Pemantauan benih dariluar negeri di.
4. Bimbingan penerapanstandar mutu benih.
5. Pengaturan penggunaanbenih.
6. Pembinaan danpengawasan penangkarbenih.
7. Pembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran danpenggunaan benih.
8. Bimbingan danpemantauan produksibenih.
9. Bimbingan penerapanstandar teknis perbenihanyang meliputi sarana,tenaga dan metode.
10. Pemberian izin produksibenih.
11. Pengujian danpenyebarluasan benihvarietas unggul spesifiklokasi.
12. Perbanyakan danpenyaluran mata tempeldan benih tanaman.
13. Pelaksanaan danbimbingan dan distribusipohon induk.
14. Penetapan sentraproduksi benih tanaman.
15. Pengembangan sisteminformasi perbenihan.
16. Pembangunan danpengelolaan balai benih.
17. Pembinaan danpengawasan balai benihmilik swasta.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA7. Pembiayaan 1. Bimbingan
pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kreditagribisnis.
2. Bimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis.
3. Bimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan.
4. Pengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit.
8. PerlindunganTanaman
1. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/fenomenaiklim.
2. Bimbingan pemantauan,pengamatan, danperamalan OPT/fenomenaiklim.
3. Penyebaran informasikeadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya di.
4. Pemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/fenomena iklim.
5. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman.
6. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim.
7. Pengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakittanaman.
9. Perizinan Usaha 1. Pemberian izin usahatanaman pangan danhortikultura.
2. Pemantauan danpengawasan izin usaha
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAtanaman pangan danhortikultura.
10. Teknis Budidaya 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis polatanam, perlakuanterhadap tanaman pangandan hortikultura.
2. Bimbingan peningkatanmutu hasil tanamanpangan dan hortikultura.
11. Pembinaan Usaha 1. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani.
2. Bimbingan pemantauandan pemeriksaan hygienedan sanitasi lingkunganusaha tanaman pangandan hortikultura.
3. Pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangtanaman pangan danhortikultura.
4. Bimbingan pelaksanaanamdal.
5. Bimbingan penerapanpedoman kompensasikarena eradikasi danjaminan penghasilan bagipetani yang mengikutiprogram pemerintah.
6. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usaha tanamanpangan dan hortikultura.
12. Panen, PascaPanen danPengolahan Hasil
1. Bimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasil tanamanpangan dan hortikultura.
2. Bimbingan peningkatanmutu hasil tanamanpangan dan hortikultura.
3. Penghitungan perkiraankehilangan hasil tanamanpangan dan hortikultura.
4. Bimbingan penerapanstandar unit pengolahan,alat transportasi, unitpenyimpanan dankemasan hasil tanaman
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApangan dan hortikultura.
5. Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil.
6. Bimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil.
13. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaranhasil tanaman pangan danhortikultura.
2. Promosi komoditastanaman pangan danhortikultura.
3. Penyebarluasan informasipasar.
4. Pengawasan hargakomoditas tanamanpangan dan hortikultura.
14. Sarana Usaha 1. Bimbinganpengembangan saranausaha.
2. Bimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman panganwilayah .
15. PengembanganStatistik danSistem InformasiTanaman Pangandan Hortikultura
1. Penyusunan statistiktanaman pangan danhortikultura.
2. Bimbingan penerapansistem informasi tanamanpangan dan hortikultura.
16. Pengawasan danEvaluasi
-
2. Perkebunan
1. LahanPerkebunan
1. Penetapan kebutuhandan pengembangan lahanperkebunan.
2. Penyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi, danpengendalian lahanperkebunan.
3. Pengembangan,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTArehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan perkebunan.
4. Penetapan danpengawasan tata ruangdan tata guna lahanperkebunan.
5. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan.
6. Pengembangan lahanperkebunan.
7. Pengaturan danpenerapan kawasanperkebunan terpadu.
8. Penetapan sentrakomoditas perkebunan.
9. Penetapan sasaran arealtanam.
2. Pemanfaatan AirUntuk Perkebunan
1. Pemanfaatan sumber-sumber air untukperkebunan.
2. Pemanfaatan airpermukaan dan air tanahuntuk perkebunan.
3. Pemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan.
4. Pengembangan sumber-sumber air untukperkebunan.
5. Pengembangan teknologiirigasi air permukaan danirigasi bertekanan untukperkebunan.
6. Pemantauan dan evaluasipengembangan air untukperkebunan.
3. Pupuk 1. Bimbingan penggunaanpupuk.
2. Pengawasan pengadaan,peredaran danpenggunaan pupuk.
3. Pengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk.
4. Bimbingan penyediaan,penyaluran danpenggunaan pupuk.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Pelaksanaan peringatan
dini dan pengamananterhadap ketersediaanpupuk.
6. Bimbingan penerapanstandar mutu pupuk.
4. Pestisida 1. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisida.
2. Pengawasan pengadaan,peredaran danpenggunaan pestisida.
3. Pengembangan unitusaha pelayanan pestisida.
4. Bimbingan penyediaan,penyaluran danpenggunaan pestisida.
5. Pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaanpestisida.
6. Bimbingan penerapanstandar mutu pestisida.
5. Alat dan MesinPerkebunan
1. Pelaksanaan kebijakanalat dan mesinperkebunan.
2. Identifikasi daninventarisasi kebutuhanalat dan mesinperkebunan.
3. Pengembangan alat danmesin perkebunan sesuaistandar.
4. Penerapan standar mutualat dan mesinperkebunan.
5. Pengawasan standar mutudan alat mesinperkebunan.
6. Pembinaan danpengembangan jasa alatdan mesin perkebunan.
7. Pemberian izin pengadaandan peredaran alat danmesin perkebunan.
8. Analisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin perkebunan sesuaikebutuhan lokalita.
9. Bimbingan penggunaandan pemeliharaan alat dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmesin perkebunan.
10. Pembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat danmesin perkebunan.
6. BenihPerkebunan
1. Bimbingan penerapanpedoman perbenihanperkebunan.
2. Penerapan kebijakan danpedoman perbenihanperkebunan.
3. Identifikasi danpengembangan varietasunggul lokal.
4. Pemantauan benih impor.5. Bimbingan penerapan
standar mutu benihperkebunan.
6. Pengaturan penggunaanbenih perkebunan.
7. Pembinaan danpengawasan penangkarbenih perkebunan.
8. Pembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran danpenggunaan benihperkebunan.
9. Bimbingan danpemantauan produksibenih perkebunan.
10. Bimbingan penerapanstandar teknis perbenihanperkebunan yang meliputisarana, tenaga danmetode.
11. Pemberian izin produksibenih perkebunan.
12. Pengujian danpenyebarluasan benihperkebunan varietasunggul spesifik lokasi.
13. Perbanyakan danpenyaluran mata tempeldan benih perkebunantanaman.
14. Pelaksanaan danbimbingan dan distribusipohon induk.
15. Penetapan sentraproduksi benihperkebunan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA16. Pengembangan sistem
informasi perbenihanperkebunan.
17. Pembangunan danpengelolaan balai benih.
18. Pembinaan danpengawasan balai benihmilik swasta.
7. Pembiayaan 1. Bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kreditperkebunan.
2. Bimbingan penyusunanrencana usahaperkebunan.
3. Bimbinganpemberdayaan lembagakeuangan mikro pedesaan.
4. Pengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit.
8. PerlindunganPerkebunan
1. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/fenomenaiklim.
2. Bimbingan pemantauan,pengamatan, danperamalan OPT/fenomenaiklim.
3. Penyebaran informasikeadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya di.
4. Pemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/fenomena iklim.
5. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman.
6. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim.
7. Pengaturan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakitmenular tanaman.
8. Penanganan gangguanusaha perkebunan.
9. Perizinan Usaha 1. Pemberian izin usahaperkebunan.
2. Pemantauan danpengawasan izin usahaperkebunan.
10. Teknis Budidaya 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis budidayaperkebunan.
11. Pembinaan Usaha
1. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani.
2. Bimbingan pemantauandan pemeriksaan hygienedan sanitasi lingkunganusaha perkebunan.
3. Pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangperkebunan.
4. Bimbingan pelaksanaanamdal.
5. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usahaperkebunan.
12. Panen, PascaPanen danPengolahan Hasil
1. Bimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasilperkebunan.
2. Bimbingan peningkatanmutu hasil perkebunan.
3. Penghitungan perkiraankehilangan hasilperkebunan wilayah .
4. Bimbingan penerapanstandar unit pengolahan,alat transportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil perkebunan.
5. Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pasca
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApanen dan pengolahanhasil.
6. Bimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil.
13. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaranhasil perkebunan.
2. Promosi komoditasperkebunan.
3. Penyebarluasan informasipasar.
4. Pengawasan hargakomoditas perkebunan.
14. Sarana Usaha
1. Bimbingan pengembangansarana usaha.
2. Bimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil perkebunan.
15. PengembanganStatistik danSistem InformasiPerkebunan
1. Penyusunan statistikperkebunan.
2. Bimbingan penerapansistem informasiperkebunan.
16. Pengawasan danEvaluasi
-
3. Peternakan danKesehatanHewan
1. KawasanPeternakan
1. Penetapan danpengawasan kawasanpeternakan.
2. Penetapan peta potensipeternakan.
3. Bimbingan penetapankawasan industripeternakan rakyat.
4. Pengembangan lahanhijauan pakan.
5. Penetapan padangpengembalaan.
2. Alat dan MesinPeternakan danKesehatan Hewan
1. Penerapan kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan KesehatanMasyarakatVeteriner(Kesmavet)
kesmavet.2. Identifikasi dan
inventarisasi kebutuhanalat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesmavet.
3. Pengawasan penerapanstandar mutu alat danmesin peternakan dan kesehatan hewan dankesmavet.
4. Pengawasan penerapanstandar mutu alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
5. Pengawasan produksi,peredaran, penggunaandan pengujian alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
6. Pembinaan danpengembangan pelayananjasa alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavetwilayah .
7. Analisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin peternakan dankesehatan hewan sesuaikebutuhan lokalita.
8. Bimbingan penggunaandan pemeliharaan alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
9. Pembinaan danpengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet.
10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
11. Pelaksanaan kajian,pengenalan danpengembangan teknologitepat guna bidangpeternakan dan kesehatan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAhewan dan kesmavet.
12. Pelaksanaan kerjasamadengan lembaga-lembagateknologi peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
3. Pemanfaatan Airuntuk Peternakandan KesehatanHewan danKesmavet
1. Bimbingan pemanfaatanair untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavetwilayah .
2. Bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan pemanfaatanair untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet.
4. Obat hewan,Vaksin, Sera danSediaan Biologis
1. Penerapan kebijakan obathewan.
2. Identifikasi daninventarisasi kebutuhanobat hewan.
3. Penerapan standar mutuobat hewan.
4. Pengawasan peredarandan penggunaan obathewan tingkat depo, toko,kios dan pengecer obathewan.
5. Bimbingan pemakaianobat hewan di tingkatpeternak.
6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo,toko, kios dan pengecerobat hewan.
7. Pemeriksaan, pengadaan,penyimpanan, pemakaiandan peredaran obathewan.
8. Pelaksanaan pemeriksaanpenanggung jawab.
9. Bimbingan penyimpanandan pemakaian obathewan.
10. Pelaksanaan penerbitanperizinan bidang obathewan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA11. Pelaksanaan penerbitan
penyimpanan mutu danperubahan bentuk obathewan.
12. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan bahanproduk asal hewan dariresidu obat hewan (daging,telur dan susu).
13. Bimbingan pemakaian,penyimpanan, penggunaansediaan vaksin, sera danbahan diagnostik biologisuntuk hewan.
14. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan sediaanpremik.
15. Bimbingan pelaksanaanpendaftaran obat hewantradisional/pabrikan.
16. Bimbingankelembagaan/Asosiasibidang Obat Hewan(ASOHI).
5. Pakan Ternak 1. Penerapan kebijakanpakan ternak.
2. Bimbingan produksipakan dan bahan bakupakan ternak.
3. Bimbingan penerapanteknologi pakan ternak.
4. Bimbingan standar mutupakan ternak.
5. Pengawasan mutu pakanternak.
6. Pengadaan, perbanyakandan penyaluran benihhijauan pakan.
7. Penyelenggaraan kebunbenih hijauan pakan.
8. Bimbingan pembuatan,penggunaan danperedaran pakan jadi.
9. Bimbingan pembuatan,penggunaan danperedaran pakankonsentrat .
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA10. Bimbingan pembuatan,
penggunaan danperedaran pakantambahan dan pelengkappengganti (additive andsupplement).
11. Bimbingan usaha minifeedmil pedesaan (homeindustry).
12. Pelaksanaan pemeriksaanpakan jadi.
13. Pelaksanaan pemeriksaanpakan konsentrat.
14. Pelaksanaan pemeriksaanpakan tambahan danpengganti (additive andsupplement).
15. Bimbingan produksi benihhijauan pakan ternak.
16. Bimbingan kerjasamaperluasan produksihijauan pakan ternak.
6. Bibit Ternak 1. Bimbingan seleksi ternakbibit.
2. Bimbingan penerapanstandar perbibitan danplasma nutfah.
3. Bimbinganregistrasi/pencatatanternak bibit.
4. Bimbingan pembuatandan pengesahan silsilahternak.
5. Pengawasan peredaranbibit/benih ternak.
6. Penetapan lokasi danpenyebaran bibit ternak.
7. Penetapan penggunaanbibit unggul.
8. Bimbingan pelestarianplasma nutfah peternakan.
9. Pengadaan/produksi danpengawasan semen beku.
10. Pelaksanaan inseminasibuatan.
11. Bimbingan danpengawasan pelaksanaaninseminasi buatan olehmasyarakat.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA12. Produksi mani beku
ternak lokal (lokal spesifik).13. Bimbingan produksi mani
beku lokal (lokal spesifik)untuk.
14. Bimbingan penerapanstandar-standar teknis dansertifikasi perbibitanmeliputi sarana, tenagakerja, mutu dan metode.
15. Bimbingan peredaranmutu bibit.
16. Pelaksanaan penetapanpenyaluran ternak bibityang dilakukan olehswasta.
17. Pelaksanaan registrasihasil inseminasi buatan.
18. Bimbingan kastrasi ternaknon bibit.
19. Bimbingan perizinanproduksi ternak bibit.
20. Bimbingan pelaksanaanpengadaan dan/atauproduksi mudigah, alihmudigah sertapemantauan pelaksanaandan registrasi hasilmudigah.
21. Pengadaan danpengawasan bibit ternak.
22. Bimbingan pelaksanaaninseminasi buatan yangdilakukan oleh swasta
23. Bimbingan sertifikasipejantan unggul sebagaipemacek.
24. Bimbingan pemantauanproduksi mani beku ternaklokal (lokal spesifik).
25. Bimbingan pengadaanproduksi mani beku ternakproduksi dalam negeri.
26. Bimbingan pelaksanaanpenyebaran bibit unggul.
27. Bimbingan pelaksanaanpenyebaran bibit unggul.
28. Bimbingan pelaksanaanuji reformans recording danseleksi.
29. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi perbibitan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
7. Pembiayaan
1. Penerapan kebijakan danpedoman pembiayaan darilembaga keuanganperbankan dan nonperbankan.
2. Bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kreditprogram.
3. Bimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis.
4. Bimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan.
f. Bimbingan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram.
8. Kesehatan Hewan(Keswan),KesehatanMasyarakatVeteriner danKesejahteraanHewan
1. Penerapan kebijakan danpedoman keswan,kesmavet dankesejahteraan hewan.
2. Pembinaan danpengawasan praktekhygiene-sanitasi padaprodusen dan tempatpenjajaan PAH.
3. Monitoring penerapanpersyaratan hygiene-sanitasi pada unit usahaPAH yang mendapat NKV.
4. Pengawasan lalu lintasproduk ternak dari/ke.
5. Bimbingan danpenerapan kesejahteraanhewan.
6. Bimbingan pembangunandan pengelolaan pasarhewan dan unit-unitpelayanan keswan.
7. Bimbingan pemantauandan pengawasan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApembangunan danoperasional pasar hewandan unit-unit pelayanankeswan.
8. Pengamatan, penyidikandan pemetaan penyakithewan.
9. Pengawasan kesehatanmasyarakat veteriner.
10. Penerapan danpengawasan norma,standar teknis pelayanankeswan, kesmavet sertakesejahteraan hewan.
11. Pengawasan urusankesejahteraan hewan.
12. Bimbingan pembangunandan pengelolaanlaboratorium keswan danlaboratorium kesmavet.
13. Penanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular.
14. Pemantauan danpengawasan pelaksanaanpenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular.
15. Pencegahan penyakithewan menular.
16. Penutupan danpembukaan kembali statusdaerah wabah.
17. Pengaturan danpengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukanhewan, bahan asal hewanke/dari wilayah Indonesiaantar provinsi di.
18. Bimbingan penerapan danstandar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan keswan.
19. Pengawasan lalu lintasternak, produk ternak danhewan kesayangan.
20. Bimbingan pelaksanaanunit pelayanan keswan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA(pos keswan, praktekdokter hewan mandiri,klinik hewan).
21. Bimbingan danpelaksanaan pengamatan,pemetaan, pencatatankejadian danpenanggulangan penyakithewan.
22. Bimbingan pelaksanaanpenyidikan epidemiologipenyakit hewan.
23. Bimbingan pelayanankesehatan hewan padalembaga-lembaga maupunperorangan yangmendapat ijin konservasisatwa liar.
24. Bimbingan danpengawasan pelayanankeswan, kesmavet di RPH,tempat pemotonganhewan sementara, tempatpemotongan hewandarurat dan usaha susu.
25. Bimbingan pengaturanpelayanan kesehatanhewan pada lalu lintas tataniaga hewan (hewan besar,sedang dan kecil).
26. Bimbingan pelaksanaansosialisasi dan surveilanceHazard Analysis CriticalControl Point (HACCP).
27. Bimbingan pelaksanaanstandarisasi jagal hewan.
28. Bimbingan pelaksanaanpelaporan dan pendataanpenyakitindividual/menular yangmewabah.
29. Bimbingan pelaksanaanpenutupan wilayah padapenyakit hewan yangmenular yang mewabah.
30. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan peredaranproduk pangan asal hewandan pengolahan produkpangan asal hewan.
31. Bimbingan pelaksanaandan pengawasan laranganpemotongan ternak betina
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAproduktif.
32. Bimbingan pelaksanaanpemantauan penyakitzoonosis.
33. Bimbingan pelaksaaanperedaran produk panganasal hewan dan produkhewani non pangan.
34. Bimbingan pengamatandan penyidikanepidemiologi penyakithewan parasit, bakteri,virus dan penyakit hewanlainnya.
35. Penutupan danpembukaan kembaliwilayah penyakit hewanmenular skala.
36. Bimbingan penerapannorma, standar teknispelayanan keswan,kesmavet sertakesejahteraan hewan.
37. Bimbingan danpengawasan urusankesejahteraan hewan.
38. Sertifikasi keswan yangkeluar/masuk.
39. Sertifikasi kesehatanbahan asal hewan yangkeluar/masuk.
40. Pelaksanaan pelayananmedik/paramedikveteriner di.
41. Pelaporan pelayananmedik/paramedikveteriner dalampencegahan danpenanggulangan penyakithewan menular/nonmenular, penyakitindividual, penyakitparasiter, virus, bakteri,penyakit reproduksi dangangguan reproduksi.
42. Bimbingan pengamatandan penyidikanepidemiologi penyakithewan parasit, bakteri,virus dan penyakit hewanlainnya.
43. Bimbingan penerapannorma, standar teknis
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApelayanan kesehatanhewan.
44. Sertifikasi kesehatanhewan yangkeluar/masuk.
9. Penyebaran danPengembanganPeternakan
1. Pelaksanaan kebijakan penyebaranpengembanganpeternakan.
2. Pemantauan penyebaranternak yang dilakukanswasta.
3. Pemantauan lalu lintasternak.
4. Bimbingan melaksanakankebijakan penyebaran danpengembanganpeternakan.
5. Bimbingan pemantauandan penyebaran ternakyang dilakukan swasta.
6. Bimbingan pelaksanaanpenetapan penyebaranternak.
7. Bimbingan pelaksanaanpenetapan penyebaran,registrasi dan redistribusiternak.
8. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi dan seleksiternak.
9. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi calonpenggaduh.
10. Bimbingan pelaksanaanseleksi lokasi.
11. Bimbingan pelaksanaanseleksi calon penggaduh.
12. Pelaksanaan identifikasilokasi terhadap
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenyebaran ternak.
13. Bimbingan pelaksanaansistem dan polapenyebaran ternak.
14. Bimbingan pelaksanaanevaluasi pelaporanpenyebaran danpengembangan ternak.
10. Perizinan/Rekomendasi
1. Pemberian izin usahabudidaya peternakan.
2. Pemberian izin rumahsakit hewan/pasar hewan.
3. Pemberian izin praktekdokter hewan.
4. Pemberian izinlaboratorium keswan danlaboratorium kesmavet.
5. Pendaftaran usahapeternakan.
6. Pemberian izin usahaRPH/RPU.
7. Pemantauan danpengawasan pelaksanaanizin usaha peternakan.
8. Pemberian izinpengadaan dan peredaranalat dan mesin peternakandan keswan.
9. Pengembangan alat danmesin peternakan dankeswan sesuai standar.
10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkatdepo, toko, kios danpengecer obat hewan,poultry shop dan pet shop.
11. Bimbingan danpemantauan ternak bibitasal impor.
12. Pemberian suratketerangan asal hewandan produk hewan.
13. Pemberian suratketeranganasal/kesehatan bahanasal ternak dan hasilbahan asal ternak.
14. Pemberian rekomendasiinstalasi karantina hewan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdi.
15. Pembinaan izin usahabudidaya hewankesayangan.
16. Pemberian izin usaha alatangkut/transportasiproduk peternakan.
17. Bimbingan standar teknisunit usaha produk panganasal hewan.
18. Bimbingan pelaksanaanpenerapan NKV.
11. Pembinaan Usaha
1. Penerapan danpengawasan pelaksanaanpedomankerjasama/kemitraanusaha peternakan.
2. Bimbingan penerapanstandar-standar teknis,pembinaan mutu danpengolahan hasilpeternakan.
3. Bimbingan pemantauandan pengawasan lembagasistem mutu produkpeternakan dan hasilbahan asal.
4. Bimbingan peningkatanmutu hasil peternakandan hasil bahan asalhewan.
5. Bimbingan pengelolaanunit pengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan hasil bahanasal hewan.
6. Promosi komoditaspeternakan.
7. Bimbingan analisis usahatani dan pemasaran hasilpeternakan.
8. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani.
9. Bimbingan pelaksanaanstandardisasi teknisanalisa usaha, pembinaanmutu dan pengolahan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAhasil serta pemasaran.
10. Pembinaan mutu danpengelolaan hasil produkolahan peternakan dankeswan.
11. Bimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan.
12. Bimbingan pemantauandan pemeriksaan hygienedan sanitasi lingkunganusaha peternakan.
13. Bimbingan dan pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangpeternakan.
14. Bimbingan pelaksanaanamdal.
15. Bimbingan penerapanpedomankerjasama/kemitraanusaha peternakan.
12. Sarana Usaha 1. Bimbingan penerapanpedoman, norma, standarsarana usaha.
2. Bimbingan teknispembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,pengolahan danpemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil peternakan.
13. Panen, PascaPanen danPengolahan Hasil
1. Bimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasilpeternakan.
2. Perhitungan perkiraankehilangan hasil budidayapeternakan.
3. Bimbingan penerapanstandar unit pengolahan,alat transportasi dan unitpenyimpanan dankemasan hasil peternakan.
4. Penyebarluasan danpemantauan penerapan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan.
5. Bimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan.
14. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaranhasil peternakan.
2. Promosi komoditaspeternakan.
3. Penyebarluasan informasipasar.
15. Pengembangansistem statistikdan informasipeternakan dankeswan
1. Penerapan sistemperstatistikan daninformasi peternakan.
2. Pengumpulan,pengolahan dan analisisdata peternakan.
3. Bimbingan penerapanperstatistikan peternakandan keswan.
4. Bimbingan penerapansistem informasi.
16. Pengawasan danEvaluasi
-
4. KetahananPangan
1. Ketahanan Pangan
1. Identifikasi potensisumberdaya dan produksipangan serta keragamankonsumsi panganmasyarakat.
2. Pembinaan peningkatanproduksi dan produkpangan berbahan bakulokal.
3. Pembinaanpengembanganpenganekaragamanproduk pangan.
4. Pencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan.
5. Identifikasi cadanganpangan masyarakat.
6. Pengembangan danpengaturan cadanganpangan pokok tertentu.
7. Pembinaan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmonitoring cadanganpangan masyarakat.
8. Penanganan danpenyaluran pangan untukkelompok rawan pangan .
9. Pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizidan keamanan pangan.
10. Identifikasi kelompokrawan pangan.
11. Identifikasi infrastrukturdistribusi pangan.
12. Pengembanganinfrastruktur distribusipangan.
13. Pencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatpenurunan akses pangan.
14. Informasi harga.15. Pembangunan pasar
untuk produk pangan yangdihasilkan masyarakat.
16. Identifikasi pangan pokokmasyarakat.
17. Peningkatan mutukonsumsi masyarakat.
18. Pembinaan danpengawasan mutu dankeamanan produk panganmasyarakat.
19. Analisis mutu, gizi dankeamanan produk panganmasyarakat.
20. Analisis mutu dan gizikonsumsi masyarakat.
21. Pembinaan danpengawasan produkpangan segar danpabrikan skalakecil/rumah tangga.
22. Identifikasi LSM dan tokohmasyarakat.
23. Pengembangan danfasilitasi forummasyarakat.
24. Pengembangan ”trustfund”.
25. Pengalokasian APBD kotauntuk ketahanan pangan.
26. Pengumpulan dan analisis
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAinformasi ketahananpangan.
2. KeamananPangan
1. Penerapan standar BMR.2. Pelatihan inspektur,
fasilitator, PPNS keamananpangan.
3. Pembinaan sistemmanajemen laboratoriumuji mutu dan keamananpangan.
4. Pelaksanaan sertifikasidan pelabelan prima.
5. Penunjang
1. KarantinaPertanian
-
2. PengembanganSumber DayaManusia (SDM)Pertanian
1. Penetapan kebijakan SDMpertanian.
2. Penerapan persyaratanjabatan pada institusipertanian.
3. Perencanaan,pengembangan, mutasijabatan fungsional(rumpun ilmu hayat dannon rumpun ilmu hayat).
4. Penyiapan tenagadidik/peserta pendidikankeahlian danketerampilan.
3. PenyuluhanPertanian
1. Penerapan kebijakan danpedoman penyuluhanpertanian.
2. Pembinaanpenyelenggaraanpenyuluhan pertanianwilayahkecamatan/kelurahan.
3. Penetapan kelembagaanpenyuluhan pertanian dikota sesuai norma danstandar.
4. Penerapan persyaratan,sertifikasi dan akreditasijabatan penyuluhpertanian.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Penerapan standar dan
prosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian.
6. Perencanaan penyuluhanpertanian di tingkatkelurahan, kecamatan dankota.
7. Penyelenggaraanpenyuluhan pertanian.
4. Penelitian danPengembanganTeknologiPertanian
1. Bimbingan,pendampingan danpengawasan penerapanteknologi hasil penelitiandan pengkajian.
5. PerlindunganVarietas
1. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnyapada satu.
2. Izin penggunaan varietaslokal untuk pembuatanvarietas turunan esensialyang sebaran geografisnyapada satu kota.
6. Sumber DayaGenetik (SDG)
1. Pengaturan hasilpembagian keuntunganyang diperoleh untukkonservasi SDG dankesejahteraan masyarakat.
2. Pengawasan penyusunanperjanjian akses terhadappembagian keuntungandari pemanfaatan SDGyang ada di wilayahnya.
7. Standarisasi danAkreditasi
1. Rekomendasi usulankebijakan sektor pertaniandi bidang standarisasisesuai pengalaman didaerah.
2. Rekomendasi aspekteknis, sosial dan ekonomidalam penyusunanrencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
3. Koordinasi standarisasisektor pertanian.
4. Pengusulan kebutuhanstandar yang akandirumuskan.
5. Rekomendasi aspek
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAteknis, sosial dan bisnisdalam rencanapemberlakuan wajib SNIserta mengusulkan usulanpemberlakuan wajib SNI.
6. Penerapan sistemmanajemen mutukelembagaan dalamrangka proses akreditasi.
7. Penerapan sistemsertifikasi yangmendukung standarisasisektor pertanian.
8. Pengembanganpembinaan laboratoriumpenguji dan lembagainspeksi sektor pertanian.
9. Kerjasama standarisasidalam rangka penerapanstandar dan peningkatandaya saing produkpertanian.
10. Fasilitasi penyebarandokumentasi dan informasistandarisasi sektorpertanian.
11. Fasilitasi pelaksanaanprogram pemasyarakatanstandarisasi di.
12. Fasilitasi penyelenggaraanprogram pendidikan danpelatihan standarisasisektor pertanian sesuaikebutuhan.
27. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Inventarisasi
Hutan 1. Penyelenggaraan
inventarisasi hutanproduksi dan hutanlindung dan DAS dalamwilayah kota.
2. PengukuhanKawasan HutanProduksi, HutanLindung,Kawasan
-
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
3. PenunjukanKawasan Hutan,Hutan Produksi,Hutan Lindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
1. Pengusulan penunjukankawasan hutan produksi,hutan lindung, kawasanpelestarian alam, kawasansuaka alam dan tamanburu.
4. Penataan Batasdan Pemetaan Kawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
-
5. PenetapanKawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
-
6. Kawasan Hutandengan TujuanKhusus
1. Pengusulan pengelolaankawasan hutan dengantujuan khusus untukmasyarakat hukum adat,penelitian danpengembangan,pendidikan dan pelatihankehutanan, lembaga sosialdan keagamaan untuk kotadengan pertimbangangubernur.
7. PenatagunaanKawasan Hutan
1. Pengusulan perubahanstatus dan fungsi hutandan perubahan status darilahan milik menjadikawasan hutan, danpenggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan.
8. PembentukanWilayahPengelolaan
1. Pertimbanganpenyusunan rancangbangun dan pengusulan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAHutan pembentukan wilayah
pengelolaan hutan lindungdan hutan produksi, sertainstitusi wilayahpengelolaan hutan.
9. RencanaPengelolaanJangka Panjang(Dua PuluhTahunan) UnitKesatuanPengelolaanHutan Produksi(KPHP)
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkapanjang unit KPHP.
10. RencanaPengelolaanJangkaMenengah (LimaTahunan) UnitKPHP
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkamenengah unit KPHP.
11. RencanaPengelolaanJangka Pendek(Tahunan) UnitKPHP
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekunit KPHP.
12. Rencana KerjaUsaha Dua PuluhTahunan UnitUsahaPemanfaatanHutan Produksi
1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha dua puluh tahunanunit usaha pemanfaatanhutan produksi.
13. RencanaPengelolaan LimaTahunan UnitUsahaPemanfaatanHutan Produksi
1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjalima tahunan unitpemanfaatan hutanproduksi.
14. RencanaPengelolaanTahunan (JangkaPendek) UnitUsahaPemanfaatanHutan Produksi
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan(jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutanproduksi.
15. Penataan BatasLuar Areal KerjaUnit UsahaPemanfaatanHutan Produksi
1. Pertimbangan teknisuntuk pengesahan, danpengawasan pelaksanaanpenataan batas luar arealkerja unit pemanfaatanhutan produksi dalam kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA16. Rencana
Pengelolaan DuaPuluh Tahunan(Jangka Panjang)Unit KesatuanPengelolaanHutan Lindung(KPHL)
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang)unit KPHL.
17. RencanaPengelolaan LimaTahunan (JangkaMenengah) UnitKPHL
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHL.
18. RencanaPengelolaanTahunan (JangkaPendek) UnitKPHL
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan(jangka pendek) unit KPHL.
19. Rencana KerjaUsaha (Dua PuluhTahunan) UnitUsahaPemanfaatanHutan Lindung
1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha (dua puluh tahunan)unit usaha pemanfaatanhutan lindung.
20. RencanaPengelolaan LimaTahunan (JangkaMenengah) UnitUsahaPemanfaatanHutan Lindung
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitusaha pemanfaatan hutanlindung.
21. RencanaPengelolaanTahunan (JangkaPendek) UnitUsahaPemanfaatanHutan Lindung
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan(jangka pendek) unit usahapemanfaatan hutanlindung.
22. Penataan ArealKerja Unit UsahaPemanfaatanHutan Lindung
1. Pertimbangan teknispengesahan penataan arealkerja unit usahapemanfaatan hutanlindung kepada provinsi.
23. RencanaPengelolaan DuaPuluh Tahunan(Jangka Panjang)Unit KesatuanPengelolaanHutan Konservasi(KPHK)
1. Pertimbangan teknisrencana pengelolaan duapuluh tahunan (jangkapanjang) unit KPHK.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA24. Rencana
Pengelolaan LimaTahunan (JangkaMenengah) UnitKPHK
1. Pertimbangan teknisrencana pengelolaan limatahunan (jangkamenengah) unit KPHK.
25. RencanaPengelolaanJangka Pendek(Tahunan) UnitKPHK
1. Pertimbangan teknisrencana pengelolaanjangka pendek (tahunan)unit KPHK.
26. RencanaPengelolaanJangka Panjang(Dua PuluhTahunan) CagarAlam, SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkapanjang (dua puluhtahunan) untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu kota.
27. RencanaPengelolaanJangkaMenengah CagarAlam, SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkamenengah untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu kota.
28. RencanaPengelolaanJangka PendekCagar Alam,SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional, taman wisataalam dan taman buru kota
29. Penataan Blok(Zonasi) CagarAlam, SuakaMarga Satwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
-
30. PengelolaanTaman Hutan
1. Pengelolaan taman hutanraya, penyusunan rencana
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTARaya pengelolaan dan penataan
blok (zonasi) sertapemberian perizinan usahapariwisata alam dan jasalingkungan sertarehabilitasi di taman hutanraya kota.
31. RencanaKehutanan
1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkatkota.
32. Sistem InformasiKehutanan(Numerik danSpasial)
1. Penyusunan sisteminformasi kehutanan(numerik dan spasial)tingkat kota.
33. Pemanfaatan
Hasil Hutan padaHutan Produksi
1. Pertimbangan tekniskepada gubernur untukpemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutankayu serta pemberianperizinan usahapemanfaatan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi kecuali padakawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani.
34. PemungutanHasil Hutan padaHutan Produksi
1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutankayu dan pemungutanhasil hutan bukan kayupada hutan produksi kotakecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
35. PemanfaatanKawasan Hutandan JasaLingkungan padaHutan Produksi
1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasanhutan dan jasalingkungan kota kecualipada kawasan hutannegara pada wilayah kerjaPERUM Perhutani.
36. Industri
Pengolahan HasilHutan
1. Pertimbangan teknispemberian izin industriprimer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan
Hasil Hutan 1. Pengawasan dan
pengendalian penatausahaan hasilhutan kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
38. PemanfaatanKawasan Hutanpada HutanLindung
1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasanhutan, pemungutan hasilhutan bukan kayu yangtidak dilindungi dan tidaktermasuk ke dalamLampiran (Appendix)CITES, dan pemanfaatanjasa lingkungan kotakecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
39. PenerimaanNegara BukanPajak BidangKehutanan
1. Pelaksanaan pemungutanpenerimaan negara bukanpajak.
40. Perencanaan
RehabilitasiHutan dan LahanTermasuk HutanMangrove
1. Penetapan lahan kritiskota.
2. Pertimbangan teknisrencana rehabilitasi hutandan lahan DAS/Sub DAS.
3. Penetapan rencanapengelolaan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan padahutan taman hutan rayakota.
4. Penetapan rencanapengelolaan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan padahutan produksi, hutanlindung yang tidakdibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan dan lahan di luarkawasan hutan kota.
41. PengelolaanDaerah AliranSungai
1. Pertimbangan teknispenyusunan rencanapengelolaan,penyelenggaraanpengelolaan DAS kota.
42. PelaksanaanRehabilitasiHutan dan LahanTermasuk HutanMangrove
1. Pelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutanpada taman hutan rayakota.
2. Pelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutanpada hutan produksi,hutan lindung yang tidak
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan, dan lahan di luarkawasan hutan kota.
43. Reklamasi Hutanpada Areal yangDibebani IzinPenggunaanKawasan Hutan
1. Pertimbangan teknisrencana reklamasi danpemantauan pelaksanaanreklamasi hutan
44. Reklamasi HutanAreal BencanaAlam
1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasihutan pada areal bencanaalam kota.
45. PemberdayaanMasyarakatSe-tempat diDalam dan diSekitar Hutan
1. Bimbingan masyarakat,pengembangankelembagaan dan usahaserta kemitraanmasyarakat setempat didalam dan di sekitarkawasan hutan.
46. PengembanganHutan Hak danAneka UsahaKehutanan
1. Penyusunan rencana,pembinaan pengelolaanhutan hak dan anekausaha kehutanan.
47. Hutan Kota 1. Pembangunan,pengelolaan, pemeliharaan,pemanfaatan, perlindungan danpengamanan hutan kota.
48. PerbenihanTanaman Hutan
1. Inventarisasi danidentifikasi sertapengusulan calon arealsumberdaya genetik,pembinaan penggunaanbenih/bibit, pelaksanaansertifikasi sumber benihdan mutu benih/bibittanaman hutan.
49. PengusahaanPariwisata Alampada KawasanPelestarian Alam,dan PengusahaanTaman Buru,Areal Buru danKebun Buru
1. Pertimbangan teknispengusahaan pariwisataalam dan taman buru sertapemberian perizinanpengusahaan kebun burukota.
50. PengelolaanKawasan SuakaAlam, KawasanPelestarian Alam,dan Taman Buru
-
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA51. Pengawetan
Tumbuhan danSatwa Liar
-
52. PemanfaatanTumbuhan danSatwa Liar
1. Pemberian perizinanpemanfaatan tumbuhandan satwa liar yang tidakdilindungi dan tidaktermasuk dalam Lampiran(Appendix) CITES.
53. LembagaKonservasi
1. Pertimbangan teknis izinkegiatan lembagakonservasi (antara lainkebun binatang, tamansafari) kota.
54. PerlindunganHutan
1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutanproduksi, hutan lindungyang tidak dibebani hakdan hutan adat sertataman hutan raya kota.
2. Pemberian fasilitasi,bimbingan danpengawasan dalamkegiatan perlindunganhutan pada hutan yangdibebani hak dan hutanadat kota.
55. Penelitian danPengembanganKehutanan
1. Penyelenggaraanpenelitian danpengembangan kehutanandi tingkat kota danpemberian perizinanpenelitian pada hutanproduksi serta hutanlindung yang tidakditetapkan sebagaikawasan hutan dengantujuan khusus.
56. Pendidikan danPelatihan (Diklat)Kehutanan
-
57. PenyuluhanKehutanan
1. Penguatan kelembagaandan penyelenggaraanpenyuluhan kehutanan.
58. Pembinaan danPengendalianBidangKehutanan
1. Bimbingan, supervisi,konsultasi, pemantauandan evaluasi bidangkehutanan.
59. Pengawasan BidangKehutanan
1. Pengawasan terhadapefektivitas pelaksanaanpembinaanpenyelenggaraan oleh
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdesa/masyarakat, kinerjapenyelenggara kota danpenyelenggaraan olehdesa/masyarakat di bidangkehutanan.
28. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Mineral, Batu
Bara, PanasBumi, dan AirTanah
1. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah kota di bidangmineral, batubara, panasbumi, dan air tanah.
2. Penyusunan data daninformasi wilayah kerjausaha pertambanganmineral dan batubara sertapanas bumi.
3. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah.
4. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah.
5. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumipada wilayah kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
6. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung pada wilayahkota dan 1/3 (sepertiga)dari wilayah kewenanganprovinsi.
7. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi, pada wilayahkota dan 1/3 (sepertiga)dari wilayah kewenanganprovinsi.
8. Pemberian izin badan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAusaha jasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.
9. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalam rangkapenanaman modal.
10. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi.
11. Pembinaan danpengawasan pengusahaanKP.
12. Pembinaan danpengawasan Keselamatandan Kesehatan Kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap KP.
13. Penetapan wilayahkonservasi air tanah.
14. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung.
15. Penetapan nilai perolehanair tanah pada cekunganair tanah dalam.
16. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumi danair tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan.
17. Penetapan potensi panas
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara.
18. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang serta pembinaanjabatan fungsional.
2. Geologi 1. Pelaksanaan inventarisasigeologi dan sumber dayamineral, batubara, panasbumi, migas dan air tanah.
2. Pelaksanaan inventarisasikawasan karst dankawasan lindung geologi.
3. Penetapan zonasipemanfaatan kawasankarst dan kawasan lindunggeologi.
4. Penetapan pengelolaanlingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi.
5. Pelaksanaan inventarisasilingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi.
6. Pelaksanaan kebijakanmitigasi bencana geologi.
7. Inventarisasi danpengelolaan, kawasanrawan bencana geologi,.
8. Pelaksanaan koordinasimitigasi bencana geologi.
9. Pengelolaan informasibencana geologi.
10. Pelaksanaan pembinaanfungsional penyelidik buminasional.
11. Pengelolaan data daninformasi geologi.
3. Ketenaga-listrikan
1. Penetapan peraturandaerah kota di bidangenergi danketenagalistrikan.
2. Penetapan RencanaUmum KetenagalistrikanDaerah (RUKD).
3. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya dalam kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA4. Pengaturan harga jual
tenaga listrik untukkonsumen pemegang IUKUyang izin usahanyadikeluarkan oleh kota.
5. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkota.
6. Pemberian IUKS yangsarana instalasinya didalam kota.
7. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkota.
8. Pemberian izin usaha jasapenunjang tenaga listrikbagi badan usaha dalamnegeri/mayoritassahamnya dimiliki olehpenanam modal dalamnegeri.
9. Pembinaaan danpengawasan pelaksanaanusaha ketenagalistrikanyang izinnya diberikan olehkota.
10. Penyediaan listrikpedesaan.
11. Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsional.
4. Minyak dan GasBumi
1. Kegiatan UsahaHulu Minyak danGas Bumi (Migas)
1. Penghitungan produksidan realisasi lifting minyakbumi dan gas bumibersama pemerintah.
2. Pemberian rekomendasipenggunaan wilayah kerjakontrak kerja sama untukkegiatan lain di luarkegiatan migas.
3. Pemberian izinpembukaan kantorperwakilan perusahaan disub sektor migas.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA2. Kegiatan Usaha
Hilir Minyak danGas Bumi
1. Pengawasan pengendalianpendistribusian dan tataniaga bahan bakar minyakdari agen dan pangkalandan sampai konsumenakhir di wilayah kota.
2. Pemantauan daninventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitasharga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaanBBM.
3. Pemberian rekomendasilokasi pendirian kilang dantempat penyimpananmigas.
4. Pemberian izin lokasipendirian StasiunPengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU).
3. Kegiatan UsahaJasa PenunjangMinyak dan GasBumi
1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasi padawilayah kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
2. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsional.
5. Pendidikan danPelatihan (Diklat)
1. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.
2. Penyusunan kebutuhandan penyelenggaraandiklat teknis danfungsional tertentu sektorenergi dan sumber dayamineral.
29. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kelautan 1. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA pengelolaan sumberdaya
kelautan dan ikan diwilayah laut.
2. Pelaksanaan penataanruang laut sesuai denganpeta potensi laut diwilayah laut.
3. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil termasuksumberdaya alam diwilayah laut.
4. Pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenangankota dan pemberianinformasi apabila terjadipelanggaran di luar batas.
5. Koordinasi pengelolaanterpadu dan pemanfaatansumberdaya laut diwilayah.
6. Pelaksanaan dankoordinasi perizinanterpadu pengelolaan danpemanfaatan wilayah laut.
7. Pemberdayaanmasyarakat pesisir diwilayah.
8. Pelaksanaan sistemperencanaan danpemetaan serta risetpotensi sumberdaya dalamrangka optimalisasipemanfaatan sumberdayakelautan di wilayah.
9. Pelaksanaan koordinasipengawasan danpemanfaatan bendaberharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannya dengan pemerintah danprovinsi.
10. Pemberian bimbinganteknis pelaksanaaneksplorasi, eksploitasi,konservasi danpengelolaan kekayaan lautdi wilayah laut.
11. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbidang kelautan danperikanan.
12. Pelaksanaan kebijakanreklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan lautdalam.
13. Pelaksanaan koordinasidan kerjasama dengandaerah lain terutamadengan wilayah yangberbatasan dalam rangkapengelolaan laut terpadu.
14. Pelaksanaan pemetaanpotensi sumberdayakelautan di wilayahperairan laut.
15. Pelaksanaan penyerasiandan pengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya laut.
16. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaanwilayah laut di dalam.
17. Pelaksanaan pencegahanpencemaran dankerusakan sumberdayaikan serta lingkungannya.
18. Pelaksanaan koordinasiantar kota dalam halpelaksanaan rehabilitasidan peningkatansumberdaya ikan sertalingkungannya.
19. Pelaksanaan penetapanjenis ikan yang dilaranguntuk diperdagangkan,dimasukkan dandikeluarkan ke dan dariwilayah RepublikIndonesia.
20. Pelaksanaan perlindunganjenis ikan yang dilindungi.
21. Pelaksanaan mitigasikerusakan lingkunganpesisir dan laut di wilayahlaut.
22. Pengelolaan jasa kelautandan kemaritiman diwilayah laut.
23. Pengelolaan dankonservasi plasma nutfahspesifik lokasi di wilayah
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAlaut.
24. Pelaksanaan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaanperairan danau, sungai,rawa dan wilayah perairanlainnya di wilayah kota.
25. Pelaksanaan dankoordinasi penyusunanzonasi dan tata ruangperairan dalam wilayah.
26. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankawasan konservasiperairan dan rehabilitasiperairan di wilayah.
27. Perencanaan,pemanfaatan pengawasandan pengendalian tataruang laut wilayah.
28. Pelaksanaan pengelolaankonservasi sumberdayaikan dan lingkungansumberdaya ikan.
29. Rehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulaukecil yang mengalamikerusakan (kawasanmangrove, lamun danterumbu karang).
2. Umum 1. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaandan pemanfaatansumberdaya ikan dalamwilayah.
2. Koordinasipenyelenggaraan program,pelaksanaan penelitiandan pengembanganteknologi di bidangperikanan kota.
3. Perencanaan danpelaksanaanpembangunan perikanan kota.
4. Pelaksanaan teknisstandarisasi, akreditasilembaga sertifikasi sistemmutu hasil perikanan.
5. Pelaksanaan kerjasamapemanfaatan terpadusumberdaya ikan dalamwilayah kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA6. Pemberian bimbingan
teknis pelaksanaanpenyusunan zonasi lahandan perairan untukkepentingan perikanandalam wilayah kota.
7. Penyusunan rencana danpelaksanaan kerjasamainternasional bidangperikanan kota.
8. Pelaksanaan sisteminformasi perikanan diwilayah kota.
9. Pelaksanaan bimbinganteknis dalam peningkatankapasitas kelembagaandan SDM bidang kelautandan perikanan di wilayah.
10. Pelaksanaan kebijakanpengembangan wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil.
11. Pelaksanaan penelitiandan pengembangansumberdaya kelautan danperikanan di wilayahperairan kota.
12. Peragaan, penyebarluasandan bimbingan penerapanteknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap
1. Pengelolaan danpemanfaatan perikanan diwilayah laut.
2. Koordinasi danpelaksanaan estimasi stokikan di wilayah perairan.
3. Pelaksanaan dankoordinasi perlindungan,pelestarian, danpemanfaatan plasmanutfah sumberdaya ikan.
4. Dukungan pembuatandan penyebarluasan petapola migrasi danpenyebaran ikan diperairan.
5. Pemberian izinpenangkapan dan/ataupengangkutan ikan yangmenggunakan kapalperikanan sampai dengan10 GT serta tidakmenggunakan tenaga
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkerja asing.
6. Penetapan kebijakan danpelaksanaan pungutanperikanan.
7. Pelaksanaan kebijakanusaha perikanan tangkap.
8. Pelaksanaan kebijakanpemberdayaan nelayankecil.
9. Pelaksanaan kebijakanpeningkatan kelembagaandan ketenagakerjaanperikanan tangkap.
10. Pelaksanaan kebijakansistem permodalan,promosi, dan investasi dibidang perikanan tangkap.
11. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpenetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan.
12. Pengelolaan danpenyelenggaraanpelelangan di TempatPelelangan Ikan (TPI).
13. Dukungan pembangunandan pengelolaanpelabuhan perikanan padawilayah perbatasandengan negara lain.
14. Pelaksanaan kebijakanpembangunan kapalperikanan.
15. Pendaftaran kapalperikanan sampai dengan10 GT.
16. Pelaksanaan kebijakanpembuatan alatpenangkap ikan.
17. Dukungan dalampenetapan kebijakanproduktivitas kapalpenangkap ikan.
18. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan peralatanbantu dan penginderaanjauh untuk penangkapanikan.
19. Pelaksanaan kebijakanpemeriksaan fisik kapalperikanan berukuran
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAsampai dengan 10 GT.
20. Pelaksanaan kebijakandan standarisasi kelaikankapal perikanan danpenggunaan alat tangkapikan yang menjadi.
21. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpemanfaatan danpenempatan rumpon diperairan laut.
22. Dukungan rekayasa danpelaksanaan teknologipenangkapan ikan.
4. PerikananBudidaya
1. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan.
2. Pelaksanaan kebijakanproduk pembenihanperikanan di air tawar, airpayau dan laut.
3. Pelaksanaan kebijakanmutu benih/induk ikan.
4. Pelaksanaan kebijakan,pembangunan danpengelolaan balai benihikan air tawar, air payaudan laut.
5. Pelaksanaan kebijakanpengadaan, penggunaandan peredaran sertapengawasan obat ikan,bahan kimia, bahanbiologis dan pakan ikan.
6. Pelaksanaan kebijakanakreditasi lembagasertifikasi perbenihanikan.
7. Pelaksanaan kebijakanpembinaan tatapemanfaatan air dan tatalahan pembudidayaanikan.
8. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaansarana dan prasaranapembudidayaan ikan.
9. Pelaksanaan kebijakanrekomendasi ekspor,impor, induk dan benihikan.
10. Pelaksanaan potensi danalokasi lahanpembudidayaan ikan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA11. Pelaksanaan teknis
pelepasan dan penarikanvarietas induk/benih ikan.
12. Pelaksanaan teknis perbanyakan danpengelolaan indukpenjenis, induk dasar danbenih alam.
13. Pelaksanaan kebijakanperizinan dan penerbitanIUP di bidangpembudidayaan ikan yangtidak menggunakantenaga kerja asing diwilayah kota.
14. Pelaksanaan kebijakanpemasukan, pengeluaran,pengadaan, pengedarandan/atau pemeliharaanikan.
15. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan danperlindungannya.
16. Pelaksanaan kebijakanpengawasan alatpengangkut, unitpenyimpanan hasilproduksi budidaya ikandan unit pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya sertapelaksanaan pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya.
17. Koordinasi danpelaksanaan kebijakanwabah dan wilayah wabahpenyakit ikan.
18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan diwilayah kota.
19. Pelaksanaan teknologipembudidayaan ikanspesifik lokasi.
20. Pemberian bimbingan,pemantauan danpemeriksaan higienitasdan sanitasi lingkunganusaha pembudidayaanikan.
21. Pembinaan danpengembangan kerja samakemitraan usaha
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApembudidayaan ikan.
22. Pelaksanaan kebijakankeramba jaring apung diperairan umum danwilayah laut.
5. Pengawasan danPengendalian
1. Pengawasan pemanfaatandan perlindungan plasmanutfah perikanan.
2. Pengawasan perbenihan,pembudidayaan ikan dansistem pengendalian hamadan penyakit ikan.
3. Pembinaan, pemantauandan pengawasan lembagasertifikasi perbenihanikan.
4. Pengawasan mutu benihdan induk, pakan ikan,obat ikan dan bahanbakunya.
5. Pengawasan PMMT atauHACCP di unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan.
6. Pemantauan mutu eksporhasil perikanan.
7. Pengawasan pemanfaatandan perlindungansumberdaya dipulau-pulau kecil diwilayah.
8. Pengawasan pemanfaatansumberdaya ikan diwilayah laut.
6. Pengolahan danPemasaran
1. Pelaksanaan kebijakanpengolahan hasilperikanan danpemasarannya.
2. Pembangunan,perawatan danpengelolaan pasar ikan.
3. Pelaksanaanpengendalian mutu di unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP.
4. Pelaksanaan kebijakanpengawasan monitoringresidu antibiotik dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAcemaran mikroba danbahan berbahaya lainnyaserta perairan/lingkungantempat ikan hidup.
5. Pelaksanaan kebijakaninvestasi danpengembangan usahahasil perikanan.
6. Pelaksanaan kebijakanperizinan usahapengolahan danpemasaran hasilperikanan.
7. Penyuluhan danPendidikan
1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan sertapenyelenggaraan diklatfungsional, teknis,keahlian, manajemen dankepemimpinan bidangkelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan penyuluhankelautan dan perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakanakreditasi dan sertifikasidiklat bidang kelautan danperikanan.
30. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perdagangan
Dalam Negeri 1. Pemberian izin usaha
perdagangan.2. Pembinaan dan
pengawasanpelaksanaanizin/pendaftaran jasabisnis dan jasadistribusi.
3. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izinperdagangan barangkategori dalampengawasan skalakabupaten/kota (SIUPMinuman Beralkoholgolongan B dan C untukPengecer, PenjualanLangsung untukdiminum di tempat,Pengecer dan PenjualanLangsung untuk
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdiminum di tempatuntuk MinumanBeralkohol mengandungRempah sampai dengan15%, Rekomendasi SIUPBahan Berbahaya,Rekomendasi PengakuanPedagang Kayu antarPulau).
4. Pengawasan, pelaporanpelaksanaan danpenyelenggaraan sertapenyajian informasipelaksanaan wajib daftarperusahaan.
5. Dukungan pelaksanaan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanperdagangan di daerahperbatasan, pedalaman,terpencil dan pulauterluar.
6. Pembinaan danpengawasan, pemberianizin dan rekomendasiskala tertentu,monitoring dan evaluasisarana perdagangan(pasar/toko modern dangudang) dan saranapenunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi,dan seminar dagang)skala lokal.
7. Penyelenggaraan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga.
8. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanpeningkatan penggunaanproduksi dalam negeri.
9. Pembinaanpenyelenggaraanperlindungan konsumen.
10. Sosialisasi, informasidan publikasi tentangperlindungan konsumen.
11. Pelayanan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenangananpenyelesaian sengketakonsumen.
12. Pembinaan danPemberdayaan Motivatordan MediatorPerlindungan Konsumen.
13. Pengusulanpembentukan BPSK dikota kepada pemerintahberkoordinasi denganprovinsi dan fasilitasioperasional BPSK.
14. Pendaftaran danpengembangan LPKSM.
15. Koordinasi dankerjasama denganinstansi terkait dalampenyelenggaraanperlindungan konsumen.
16. Evaluasi implementasipenyelenggaraanperlindungan konsumen.
17. Pelaksanaan kebijakan,pedoman, petunjukpelaksanaan/petunjukteknis pengawasanbarang beredar dan jasa.
18. Pengawasan barangberedar dan jasa sertapenegakan hukum.
19. Koordinasi pelaksanaanpengawasan barangberedar dan jasa.
20. Sosialisasi kebijakanpengawasan barangberedar dan jasa.
21. Pembinaan danpemberdayaan PPBJ.
22. Pembinaan danpemberdayaan PPNS-PK.
23. Penyelenggaraan,pelaporan danrekomendasi ataspendaftaran petunjukpenggunaan (manual)dan kartujaminan/garansi dalambahasa Indonesia bagiproduk teknologiinformasi danelektronika.
24. Pembinaan dan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApemberdayaanPPNS-WDP.
25. Pelaksanaan danpelaporan sisteminformasi perdagangandan penyusunan potensiusaha di sektorperdagangan.
2. Metrologi Legal 1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatanmetrologi legal setelahmemperoleh penilaiandari pemerintah yangdidasarkan rekomendasiprovinsi.
2. Fasilitasi danpembinaan sertapengendalian SDMmetrologi.
3. Fasilitasi standarukuran dan laboratoriummetrologi legal.
4. Pelayanan tera dan teraulang UTTP setelahmelalui penilaian standar ukuran danlaboratorium metrologilegal oleh pemerintah.
5. Fasilitasipenyelenggaraankerjasama metrologilegal.
6. Pelaksanaanpenyuluhan danpengamatan UTTP, BDKTdan SI.
7. Pembinaan operasionalreparatir UTTP.
4. Pengawasan danpenyidikan tindak pidanaUUML.
3. Perdagangan LuarNegeri
1. Penyediaan bahanmasukan sebagai bahanpertimbanganperumusan kebijakanbidang ekspor.
2. Koordinasi dansosialisasi kebijakanbidang ekspor.
3. Monitoring danpelaporan pelaksanaankebijakan bidang ekspor.
4. Penyediaan bahan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAmasukan untukperumusan kebijakanbidang impor.
5. Penyediaan bahanmasukan sebagai bahanpertimbanganperumusan kebijakanbidang impor.
6. Koordinasi danpelaksanaan kebijakanbidang impor.
7. Pengambilan contoh,pengujian, inspeksiteknis dan sertifikasimutu barang meliputi:a. Pengambilan contoh
yang dilakukan olehPPC yang teregistrasi;
b. Pengujian, inspeksiteknis dan sertifikasi dilakukanoleh lembaga uji,inspeksi teknis,sertifikasi yangterakreditasi danteregistrasi.
8. Penilaian dan pelaporanangka kredit PMB.
9. Penyediaan bahanmasukan untukperumusan kebijakanpenerbitan SKA danpenelusuran asal barang.
10. Sosialisasi, penerbitandan pelaporanpenerbitan SKApenelusuran asal barangyang ditunjuk.
11. Penyediaan bahanmasukan untukpenerbitan API.
12. Sosialisasi kebijakan danpelaporan penerbitanAPI.
13. Penyediaan bahanmasukan, sosialisasi,fasilitasi, koordinasipelaksanaan monitoringdan pelaporan,penyediaan informasipotensi ekspor daerahsebagai bahanpertimbangan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperumusan kebijakan.
14. Penyediaan bahanmasukan dalam rangkapenetapan kesepakatandalam sidang komoditiinternasional.
15. Sosialisasi, monitoringdan evaluasi, pelaporanpelaksanaankesepakatan.
16. Fasilitasi pemberianbimbingan teknis danevaluasi di bidangperdagangan luar negeri.
4. KerjasamaPerdaganganInternasional
1. Monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdaganganinternasional.
2. Monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdaganganinternasional.
3. Monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdagangan bilateral.
4. Monitoring dansosialisasi dumping,subsidi, dan safeguard.
5. PengembanganEkspor Nasional
1. Penyediaan bahankebijakanpengembangan ekspor.
2. Pelaksanaan kegiatanpengembangan ekspor.
6. PerdaganganBerjangkaKomoditi,AlternatifPembiayaanSistem Resi Gudang, PasarLelang
1. Koordinasi denganaparat penegak hukum dalam penanganankasus-kasus yangberkaitan denganperdagangan berjangkakomoditi.
2. Pembinaan komoditasdalam rangkamemperoleh aksespembiayaan resi gudang.
3. Pembinaan, pengaturandan pengawasan yangbersifat teknis terhadappenyelenggaraan danpelaku pasar lelang.
31. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perizinan 1. Penerbitan tanda daftar
industri dan IUI skalainvestasi s/d Rp 10 miliartidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha.
2. Penerbitan berita acarapemeriksaan dalam rangkapenerbitan IUI olehpemerintah dan provinsi.
3. Penerbitan izin usahakawasan industri.
2. Usaha Industri 1. Penetapan bidang usahaindustri prioritas.
3. Fasilitas UsahaIndustri
1. Pemberian fasilitas usahadalam rangkapengembangan IKM.
4. PerlindunganUsaha Industri
1. Pemberian perlindungankepastian berusahaterhadap usaha industri.
5. Perencanaandan Program
1. Penyusunan rencanajangka panjangpembangunan industri.
2. Penyusunan RPJM SKPDkabupaten/kota di bidangindustri.
3. Penyusunan rencana kerjaKota Pekanbaru di bidangindustri.
6. Pemasaran 1. Promosi produk industri.7. Teknologi 1. Pelaksanaan penelitian,
pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri.
2. Fasilitasi pemanfaatanhasil penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri.
3. Sosialisasi hasil penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri.
8. Standarisasi 1. Fasilitasi dan pengawasanterhadap penerapanstandar yang akandikembangkan.
2. Kerjasama bidangstandarisasi.
9. Sumber DayaManusia (SDM)
1. Penerapan standarkompetensi SDM industri
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan aparatur pembinaindustri.
2. Pelaksanaan diklat SDMindustri dan aparaturpembina industri.
10. Permodalan 1. Fasilitasi aksespermodalan bagi industrimelalui bank dan lembagakeuangan bukan bank.
11. LingkunganHidup
1. Pembinaan industri dalamrangka pencegahanpencemaran lingkunganyang diakibatkan olehindustri.
2. Pengawasan terhadappencemaran lingkunganyang diakibatkan kegiatanindustri.
12. KerjasamaIndustri
1. Fasilitasi kemitraan antaraindustri kecil, menengahdan industri besar sertasektor ekonomi lainnya.
2. Fasilitasi kerjasamapengembangan industrimelalui pola kemitraanusaha.
3. Pelaksanaan hasil-hasilkerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoraldan regional untukpemberdayaan industri.
13. Kelembagaan 1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan.
2. Pembentukan danpembinaan unit pelaksanateknis.
14. Sarana danPrasarana
1. Penyusunan tata ruangkota industri dalam rangkapengembanganpusat-pusat industri yangterintegrasi sertakoordinasi penyediaansarana dan prasarana(jalan, air, listrik, telepon,unit pengolahan limbahIKM) untuk industri yangmengacu pada tata ruangregional (provinsi).
15. InformasiIndustri
1. Pengumpulan, analisisdan diseminasi data bidangindustri dan pelaporankepada provinsi.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA16. Pengawasan
Industri 1. Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugasdesentralisasi bidangindustri.
17. Monitoring,Evaluasi, danPelaporan
1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang perindustrian.
Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 21 Juli 2008
WALIKOTA PEKANBARU, H. HERMAN ABDULLAH
Diundangkan di : Pekanbarupada tanggal : 21 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTAPEKANBARU,
H. FAUAZ ILYAS Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3