LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG Tahun ... no 4...tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 seri C.8), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan

Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 40 -

LEMBARAN DAERAHKOTA PADANG PANJANG

Tahun 2018 Nomor 4

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANGPANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkandalam Peraturan Daerah Kota PadangPanjang Nomor 12 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Umum, dirasakan tidaksesuai lagi dengan indeks harga danperkembangan perekonomian;

b. bahwa dengan adanya penambahanobjek retribusi jasa umum, perluditetapkan tarifnya dalam suatuPeraturan Daerah;


c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah Kota Padang Panjangtentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kota Padang Panjang Nomor 12Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Deaerah OtonomKota Kecil dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Tengah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara PemberianInsentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor115, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang PanjangNomor 12 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2011 Nomor 12Seri C.8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGPANJANG

danWALIKOTA PADANG PANJANG


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANGPANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kota Padang Panjang Tahun 2011Nomor 12 seri C.8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22,angka 23, angka 24, dan angka 61 dihapus,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.2. Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.


3. Pemerintah Daerah adalah Walikotadan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah KotaPadang Panjang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Padang Panjang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah yangbertanggungjawab dan berwenangdalam melaksanakan pengelolaan danpemungutan retribusi daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu di bidang retribusidaerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orangdan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukanusaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), atauBadan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, organisasi profesi atauorganisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasukkontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap.


8. Retribusi Daerah yang selanjutnyadisebut Retribusi, adalah pungutanDaerah sebagai pembayaran atas jasayang khusus disediakan olehPemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan PemerintahDaerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas,atau kemanfaatan lainnya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atauBadan.

10. Jasa Umum adalah jasa yangdisediakan atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.

11. Pelayanan Kesehatan, adalah segalabentuk jasa pelayanan terhadapperorangan dan atau badan/lembagaoleh tenaga kesehatan meliputi upayapeningkatan kesehatan, pencegahanpenyakit, penyembuhan penyakit,pemulihan kesehatan, dan perawatankesehatan yang dilakukan di saranapelayanan kesehatan PemerintahDaerah.

12. Sarana Kesehatan, adalah tempat yangdigunakan untuk menyelenggarakanupaya pelayanan kesehatan.

13. Sarana Pelayanan KesehatanPemerintah Daerah, adalah RSUD danUnit Pelaksana Teknis DinasKesehatan yang merupakan organisasifungsional milik Pemerintah Daerah


yang bertugas memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat.

14. Rumah Sakit Umum Daerah yangselanjutnya disingkat RSUD, adalahsarana pelayanan kesehatan rujukanmilik Pemerintah Daerah yangmemberikan layanan medisspesialistik, layanan keperawatan danlayanan penunjang medik yangdilakukan oleh tenaga kesehatanprofesional serta dilaksanakan secaratimbal balik dan berkesinambungan.

15. Unit Pelaksana Teknis DinasKesehatan Pusat KesehatanMasyarakat yang selanjutnya disingkatUPTD Puskesmas, adalah UnitPelaksana Teknis Dinas milikPemerintah Daerah yang merupakanPusat Pembangunan KesehatanMasyarakat yang juga membina peranserta masyarakat di sampingmemberikan pelayanan kesehatansecara menyeluruh kepadamasyarakat di wilayah kerjanya.

16. Puskesmas Pembantu, adalah unitpelayanan kesehatan yang sederhanadan berfungsi menunjang danmembantu kegiatan yangdilaksanakan oleh UPTD Puskesmasdalam ruang lingkup wilayah yanglebih kecil.

17. Tarif Pelayanan Kesehatan, adalahrisiko biaya penyelenggaraan kegiatanlayanan medik dan/atau layanankeperawatan dan/atau layananpenunjang medik dan atau layananpenunjang keperawatan, dan/atau


layanan umum lainnya yangdibebankan kepada masyarakatpengguna jasa layanan denganmemperhitungkan komponenbahan/alat, jasa sarana dan jasalayanan.

18. Laboratorium, adalah laboratoriumyang berada pada sarana pelayanankesehatan di lingkungan PemerintahDaerah.

19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alamyang berbentuk padat.

20. Sumber sampah adalah tempat yangdisiapkan dan ditentukan olehPemerintah Daerah.

21. Dihapus.22. Dihapus.23. Dihapus.24. Dihapus.25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak

suatu kendaraan yang tidak bersifatsementara.

26. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum,adalah tempat pemberhentiankendaraan di lokasi tertentu di tepijalan umum di wilayah Daerah.

27. Kendaraan bermotor adalah semuakendaraan beroda dua atau lebihbeserta gandengannya yang digunakandi semua jenis jalan darat, dandigerakkan oleh peralatan teknikberupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah suatusumber daya energi tertentu menjaditenaga gerak kendaraan bermotor yangbersangkutan, termasuk alat-alat


berat dan alat-alat besar yangbergerak.

28. Pasar adalah tempat pertemuanpenjual dan pembeli yang bersifatumum dan teratur serta diberi batastertentu yang terdiri atashalaman/pelataran, bangunanberbentuk los dan atau kios sertabentuk lainnya yang dikelola olehPemerintah Daerah dan khususdisediakan untuk pedagang.

29. Kios adalah bangunan tetap di dalampasar berbentuk bangunan yangdipisahkan satu dengan lainnyadengan dinding dan lantai terpisahyang dipergunakan untuk tempatberdagang.

30. Los adalah bangunan tetap di dalamlingkungan pasar berbentuk bangunanmemanjang tanpa dilengkapi dengandinding dan langit-langit yangdigunakan untuk tempat berdagang.

31. Lapak adalah bangunan tetap di dalampasar berbentuk bangunan yangberukuran kecil memanjang tanpadilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempatberdagang.

32. Pelataran Pasar yang selanjutnyadisebut Pelataran, adalah tempat atauruang yang ada di lingkungan Pasardengan peruntukan bagi baik kegiatanperdagangan maupun di luar usahaperdagangan (titipan kendaraan,bongkar muat barang dan lain-lain).

33. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasartradisional/sederhana yang berupa


pelataran, los, kios yang dikelola olehPemerintah Daerah dan khususdisediakan untuk pedagang tidaktermasuk yang dikelola oleh BadanUsaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah dan pihak swasta.

34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalahserangkaian kegiatan pengujiandan/atau pemeriksaan bagian-bagiankendaraan bermotor, keretagandengan, kereta tempelan, dankendaraan khusus dalam rangkapemenuhan terhadap persyaratanteknis dan laik jalan.

35. Kendaraan Umum adalah setiapkendaraan bermotor yangdipergunakan untuk mengangkutorang atau barang dengan dipungutbayaran dan menggunakan tandanomor kendaraan bermotor dengandasar plat kuning, serta huruf angkahitam.

36. Kendaraan Khusus adalah kendaraanbermotor selain daripada kendaraanbermotor untuk penumpang dankendaraan bermotor untuk barang,yang penggunaannya untuk keperluankhusus atau mengangkut barang-barang khusus.

37. Mobil Bus adalah setiap kendaraanbermotor yang dilengkapi lebih dari 8(delapan) tempat duduk tidaktermasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun tanpaperlengkapan pengangkutan bagasi.

38. Mobil Barang adalah kendaraanbermotor selain dari yang termasuk


sepeda motor, mobil penumpang danmobil bus.

39. Mobil non Bus adalah setiapkendaraan bermotor yang dilengkapisebanyak-banyaknya 8 (delapan)tempat duduk tidak termasuk tempatduduk pengemudi, baik denganmaupun tanpa perlengkapanpengangkutan bagasi.

40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiapkendaraan yang berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku wajib diuji untuk ditentukankelaikan jalan.

41. Uji Berkala adalah pengujiankendaraan bermotor yang dilakukansecara berkala terhadap setiapkendaraan wajib uji

42. Uji Ulang adalah pengujian yangdilaksanakan terhadap kendaraanbermotor yang pada waktu pengujiantidak lulus atau ketika dilakukanpemeriksaan di jalan ditemukankondisi kendaraan tidak memenuhipersyaratan teknis dan laik jalan yangdapat membahayakan keselamatanpengemudi, penumpang atau pemakaijalan lainnya.

43. Buku Uji Berkala adalah tanda buktilulus uji berkala berbentuk buku yangberisi data dan legitimasi hasilpengujian setiap Kendaraan Bermotor,Kereta Gandeng, Kerta Tempelan danKendaraan Khusus.

44. Tanda Uji Berkala adalah tanda buktilulus uji berkala berbentuk plat berisidata mengenai kode wilayah


pengujian, nomor uji kendaraan danmasa berlaku yang dipasang secarapermanen di tempat tertentukendaraan.

45. Tanda Samping adalah suatu tandayang berisi informasi singkat hasil ujiberkala, yang dicantumkan ataudipasang secara permanen denganmenggunakan cat atau sticker padabagian samping kanan dan kiri mobilbus, mobil barang, kereta gandengan,kereta tempelan dan kendaraankhusus.

46. Laik Jalan adalah persyaratanminimum kondisi suatu kendaraanyang harus dipenuhi agar terjaminnyakeselamatan dan mencegah terjadinyapencemaran udara dan kebisinganlingkungan pada waktu dioperasikandi jalan.

47. Persyaratan Teknis adalah persyaratantentang susunan, peralatanperlengkapan, ukuran, bentuk,karoseri, pemuatan teknis kendaraansesuai dengan peruntukannya, emisigas buang, penggunaanpenggandengan dan penempelankendaraan bermotor.

48. Instalasi Pengolahan Limbah Tinjayang selanjutnya disebut IPLT, adalahsuatu rangkaian instalasi yangdipergunakan sebagai alat pengolahair kotor/tinja.

49. Alat Pemadam Kebakaran adalah alatyang digunakan untuk memadamkankebakaran.


50. Alat Perlengkapan Pemadam adalahalat atau bahan yang digunakanuntuk melengkapi alat-alat pemadamkebakaran, seperti air busa (foam),kimia kering (dry powder), ember,karung goni, sekop dan lain-lain.

51. Hydrant adalah alat yang dilengkapidengan selang gulung dan mulutpancar untuk mengalirkan airbertekanan yang digunakan bagikeperluan pemadam kebakaran.

52. Spinkler adalah alat pemancar airuntuk pemadam kebakaran yangmempunyai tudung yang berbentukdeflektor pada ujung mulut pancarnya,sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.

53. Alat ukur, alat takar, alat timbang,dan perlengkapannya yang selanjutnyadisingkat UUTP adalah alat ukur, alattakar, alat timbang, danperlengkapannya yang wajib dilakukantera dan/atau tera ulang.

54. Alat Ukur adalah alat yangdiperuntukan atau dipakai bagipengukuran kualitas dan/ataukuantitas.

55. Alat Takar adalah alat yangdiperuntukan atau dipakai bagipengukuran kualitas atau penakaran.

56. Alat Timbang adalah alat yangdiperuntukan atau dipakai bagipengukuran massa atau penimbang.

57. Alat Perlengkapan adalah alat yangdiperuntukan atau dipakai sebagaiperlengkapan atau tambahan padaalat-alat ukur, takar, atau timbang


yang menentukan hasil pengukuran,penakaran atau penimbang.

58. Tera adalah suatu kegiatan menandaidengan tanda tera sah atau dengantanda tera batal yang berlaku ataumemberikan keterangan tertulis yangtertanda tera sah atau tanda tera batalyang berlaku, dilakukan oleh peneraberdasarkan hasil pengujian yangdilakukan atas alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya yangbelum dipakai sesuai persyaratan atauketentuan yang berlaku.

59. Tera Ulang adalah suatu kegiatanmenandai berkala dengan tanda-tandatera sah atau tera batal yang berlakuuntuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda terasah atau tera batal yang berlaku,dilakukan oleh penera berdasarkanhasil pengujian yang dijalankan ataualat-alat ukur, tukar, timbang danperlengkapannya yang telah ditera.

60. Pengujian adalah keseluruhantindakan sesudah UUTP lulus dalampemeriksaan berupa membandingkanpenunjukannya dengan standar yangdilakukan oleh pegawai yang berhakmenera atau menera ulang agar dapatdiketahui apakah sifat-sifat ukurUUTP tersebut lebih besar, sama ataulebih kecil dari batas kesalahan yangdiijinkan.

61. Dihapus.62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi

atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi


diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusitertentu.

63. Wajib Retribusi Jasa Umum adalahorang pribadi atau Badan yangmenurut ketentuan peraturanperundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusijasa umum.

64. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah Daerah yangbersangkutan.

65. Surat Setoran Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SSRD, adalahbukti pembayaran atau penyetoranretribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Walikota.

66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokokretribusi yang terutang.

67. Surat Ketetapan Retribusi DaerahLebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKRDLB, adalah suratketetapan retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit


retribusi lebih besar daripada retribusiyang terutang atau seharusnya tidakterutang.

68. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihanretribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga dan/ataudenda.

69. Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban danretribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidangretribusi adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untukmencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang retribusi yangterjadi serta menemukantersangkanya.

2. Ketentuan huruf c dan huruf j Pasal 2dihapus, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 2

a. retribusi pelayanan kesehatan;


b. retribusi pelayananpersampahan/kebersihan;

c. dihapus;d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum;e. retribusi pelayanan pasar;f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;g. retribusi pemeriksaan alat pemadam

kebakaran;h. retribusi penyediaan dan/atau

penyedotan kakus;i. retribusi pelayanan tera/tera ulang; danj. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatanadalah pelayanan kesehatan di UPTDPuskesmas, dan Puskesmas Pembantuyang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah kecuali pelayananpendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek RetribusiPelayanan Kesehatan adalah pelayanankesehatan yang dilakukan oleh BUMN,BUMD, layanan umum dan pihakswasta.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:


Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusipelayanan kesehatan di UPTD Puskesmasdan Puskesmas Pembantu ditetapkandengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran I dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

5. Ketentuan Bagian Keempat Bab II dihapus.


Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor ditetapkandengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran II dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

7. Ketentuan Bagian Kesebelas Bab II dihapus.


Pasal 85


(1) Peraturan pelaksanaan dari PeraturanDaerah Kota Padang Panjang Nomor 12Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum masih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dengan PeraturanDaerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan KesehatanKelas III pada Rumah Sakit UmumDaerah Kota Padang Panjangsebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Kota Padang Panjang Nomor 12Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum, masih tetap berlaku sampaiditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal 1 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangannya PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjangpada tanggal 2018


FADLY AMRAN


Diundangkan di Padang Panjangpada tanggal 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

MARTONI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGPROVINSI SUMATERA BARAT : (4/120/2018).


PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR TAHUN 2018

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

PANJANGNOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumberpendapatan daerah yang penting untuk membiayaipelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah.Oleh sebab itu, pengelolaan retribusi daerah harusdiperhatikan dengan baik. Pengelolaan retribusi daerahyang baik menandakan Pemerintah Daerah telahmenjalankan amanah masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum diKota Padang Panjang ditetapkan melalui Peraturan DaerahKota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Umum. Dengan perkembanganperekonomian dan semakin meningkatnya tingkat inflasisetiap tahunnya dirasakan tarif retribusi jasa umum diKota Padang Panjang, tidak sesuai dengan kondisisekarang.


Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) Kota Padang Panjang dan adanya dinamikaperkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah berusahauntuk melakukan penyesuaian terhadap potensipemasukan melalui retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal IICukup jelas.


LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR TAHUN 2018TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAPADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTDPUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

1. POLIKLINIK UMUM

NO POLIKLINIKJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Pemeriksaan Dokter Umum 9.000 6.000 15.0002 Konsultasi Sanitasi 3.000 2.000 5.0003 Konsultasi Gizi 3.000 2.000 5.000

4 Konsultasi antar Poliklinik 4.200 2.800 7.0005 Konsultasi Jiwa 4.200 2.800 7.0006 Konsultasi Penyakit Tidak

Menular (PTM)4.200 2.800 7.000

7 Konsultasi PenyakitMenular

4.200 2.800 7.000

8 Konsultasi PKPR 4.200 2.800 7.000Konsultasi Apoteker 6.000 4.000 10.000

9 Terapi SEFT 18.000 12.000 30.00010 Ekstraksi Serumen 12.000 8.000 20.00011 Corpus Alienum Telinga 9.000 6.000 15.00012 Corpus Alienum Hidung 9.000 6.000 15.00013 Ekstraksi Cerumen 1 6.000 4.000 10.000


Telinga14 Ekstraksi Cerumen 2

Telinga9.000 6.000 15.000

15 Pemeriksaan ECG 36.000 24.000 60.000

2. SURAT KETERANGAN

NO SURAT - SURATKETERANGAN

JASA JASATARIF

SARANA PELAYANAN

1 Surat KeteranganKesehatan Umum

6.000 4.000 10.000

2 Surat KeteranganKesehatan Pelajar

3.000 2.000 5.000

3 Surat Keterangan TidakButa Warna

3.000 2.000 5.000

3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

NO INSTALASI GAWATDARURAT

JASA JASATARIF

SARANA PELAYANAN

1 Pemeriksaan Dokter Umum/ Dokter Gigi

9.000 6.000 15.000

2 Perawatan luka bersih tanpaHecting- Ukuran kecil 5.700 3.800 9.500- Ukuran sedang 7.200 4.800 12.000- Ukuran besar 10.800 7.200 18.000

3 Perawatan luka kotor tanpahecting- Ukuran kecil 5.700 3.800 9.500- Ukuran sedang 7.200 4.800 12.000


- Ukuran besar 25.200 16.80042.000

4 Perawatan luka denganhecting- 1-3 jahitan 12.000 8.000 20.000- 4 s/d 6 jahitan 18.000 12.000 30.000- 7 s/d 10 jahitan 24.000 16.000 40.000

- 11 s/d 20 jahitan 36.000 24.000 60.000- > 20 jahitan / jahitan(per jahitan + 10.000

6.000 4.00010.000

5 Perawatan luka denganskin loss- Ukuran kecil (< 5 cm) 5.700 3.800 9.500- Ukuran sedang (6-10 cm) 7.390 4.927 12.317- Ukuran besar (> 10 cm) 12.300 8.200 20.500

6 Jasa penyuntikana. IM 9.000 6.000 15.000b. IV 15.000 10.000 25.000c. IC 9.000 6.000 15.000d. SC 9.000 6.000 15.000

7 Incisi abses kecil 7.200 4.800 12.0008 Incisi abses sedang 12.000 8.000 20.0009 Incisi abses besar 15.000 10.000 25.000

10Exterpasi Corpus Alienumkecil 12.000 8.000 20.000

11Exterpasi Corpus Alienumdengan penyulit 24.000 16.000 40.000

12Exterpasi, lypoma, clavus,kista aterom 90.000 60.000

150.000

13 Pasang Catheter 15.000 10.000 25.00014 Sunat Wanita + Tindik Bayi 12.000 8.000 20.000

15 Sircum Sisi Laki-laki 72.000 48.000120.00

0


16 Buka Jahit-< 5 jahitan 3.000 2.000 5.000- > 10 Jahitan 6.000 4.000 10.000- < 10 jahitan 9.000 6.000 15.000

4. POLIKLINIK KIA. KB

NO POLIKLINIK KEBIDANANJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Pasang IUD denganDokter Umum/Bidan

45.000 30.000 75.000

2 Angkat IUD denganDokter Umum/Bidan

45.000 30.000 75.000

3 Pasang KB Susuk denganDokter Umum/ Bidan

45.000 30.000 75.000

4 KB Suntik 9.000 6.000 15.0005 IVA 36.000 24.000 60.000

5.6. 5. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO TINDAKAN GIGI

JASA JASATARIFSARAN

APELAYA

NANI ORAL SURGERY

1Ekstraksi Gigi (olehDokter Gigi )a. Gigi seri 15.000 10.000 25.000b. Gigi Taring 18.000 12.000 30.000c. Gigi Premolar 18.000 12.000 30.000d. Gigi Geraham 18.000 12.000 30.000


e. Gigi M3 Bukoversi 30.000 20.000 50..000f. Radix depan mudah 15.000 10.000 25.000g. Radix depan sulit 18.000 12.000 30.000h. Radix belakang untuk1 akar 15.000 10.000 25.000

2 Ekstraksi Gigi dengankomplikasi oleh DokterGigia. Gigi seri 18.000 12.000 30.000b. Gigi Taring 24.000 16.000 40.000c. Gigi Premolar 24.000 16.000 40.000d. Gigi Geraham 30.000 20.000 50.000e. Gigi M3 Bukoversi 36.000 24.000 60.000

3 Tindakan Medik &Therapi Sedang

( oleh Dokter Gigi )a. Incisi Abses 30.000 20.000 50.000

II KONSERVASI1 Tambalan permanen (

oleh Dokter Gigi )a. Tipe I :

- Amalgam 12.000 8.000 20.000- Glasiyonomer 12.000 8.000 20.000

b. Tipe II :- Amalgam 15.000 10.000 25.000

- Glasiyonomer 12.000 8.000 25.000c. Tipe III :

- Glasiyonomer 15.000 10.000 25.000d. Tipe IV/ V :

- Glasiyonomer 15.000 10.000 25.000


2 Tambalan permanendengan sinar

( oleh Dokter Gigi )- Kecil 18.000 12.000 30.000- Besar 24.000 16.000 40.000

3 Tambalan Sementara(oleh Dokter Gigi)

- Pulp Capping 9.000 6.000 15.000III PERIODONTOLOGY1 Skelling 1/2 Rahang

- Skelling rahang atas 30.000 20.000 50.000- Skelling rahang bawah 30.000 20.000 50.000

IV PAEODONTY ( GIGIANAK )

1 Ekstraksi Gigi Susu (olehDokter Gigi)

a. Dengan Chlor Ethyl- Gigi seri 6.000 4.000 10.000- Gigi Taring 6.000 4.000 10.000- Gigi Geraham 6.000 4.000 10.000

b. Suntik- Gigi seri 12.000 8.000 20.000- Gigi Taring 12.000 8.000 20.000- Gigi Geraham 12.000 8.000 20.000

7. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWATJALAN

NO PEMERIKSAAN

JASA JASATARIFSARAN

APELAYA

NAN1 SEDERHANA

- Darah Rutin 21.000 14.000 35.000


- Eritrosit 6.000 4.000 10.000- Trombosit 6.000 6.000 10.000- Hematokrit 6.000 4.000 10.000- Malaria / Microfilaria 6.000 4.000 10.000

- Malaria rapid test 30.000 20.000 50.000- Leucosit - ( manual ) 6.000 4.000 10.000- HB - ( manual ) 6.000 4.000 10.000

- HB Spektro (ShianmetHb) 13.200 8.800 22.000

- LED 6.000 4.000 10.000- Dif Count 6.000 4.000 10.000- Reduksi Urine 4.800 3.200 8.000- Sedimen Urine 4.800 3.200 8.000- Faeces Rutin 4.800 3.200 8.000

- Protein Urine 4.800 3.200 8.000- BTA & Cairan Pleura 9.600 6.400 16.000- Bleeding Time 1.800 1.200 3.000- Clothing Time 1.800 1.200 3.000- Golongan Darah 6.000 4.000 10.000

2 SEDANG- Total Protein 10.200 6.800 17.000- Albumin 10.800 7.200 18.000- Globulin 10.800 7.200 18.000

- Trigliserida 12.600 8.400 21.000- Total Bilirubin 10.500 7.000 17.500- Bilirubin Direk 10.500 7.000 17.500- Bilirubin Indirek 10.500 7.000 17.500- Ureum 10.500 7.000 17.500- Creatinin 10.500 7.000 17.500- Gula Darah 9.000 6.000 15.000- Gula Darah 2 jam PP 9.000 6.000 15.000


- Urin Rutin 4.800 3.200 8.000- Urid Acid 10.800 7.200 18.000- S. G. O. T 9.600 6.400 16.000- S. G. P. T 9.600 6.400 16.000

- Cholesterol 14.400 9.600 24.000- HDL Cholesterol 15.600 10.400 26.000- LDL Cholesterol 15.600 10.400 26.000

- Planotest 6.000 4.000 10.0007. TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH

NO TINDAKAN

JASA JASATARIFSARAN

APELAYA

NANSEDERHANA

1Visum mayat tanpa bedahmayat (dalam gedung)

24.000 16.000 40.000

Visum mayat tanpa bedahmayat (luar gedung)

30.000 20.000 50.000

2Visum Hidup /Kecelakaan

7.800 5.200 13.000

3 Visum kejahatan Seksual 15.000 10.000 25.000

8. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO PELAYANANJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Pemakaian AmbulanceDalam Kota

-

2 Pemakaian AmbulanceLuar Kota s/d 5 km

30.000 20.000 50.000

3 Tambahan pemakaianAmbulan lebih dari 5

4.500 3.000 7.500


km dikenakantambahan per km

9. TARIF PERSALINAN

NO PERSALINANJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Persalinan Normal 150.000 100.000 250.0002 Persalinan Normal

dengan Laserasi165.000 110.000 275.000

Jalan Lahir (Episiotomi)

10. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJITINGKAT I

NO PEMERIKSAANJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Pemeriksaan FisikDokter Umum

18.000 12.000 30.000

2 Administrasi 3.000 2.000 5.0003 Pemeriksaan Penunjang

- Hemoglobin 6.000 4.000 10.000- Reduksi 6.000 4.000 10.000- Gula Darah 9.000 6.000 15.000- Golongan darah 7.200 4.800 12.000- Planotest 9.000 6.000 15.000


11. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAHHAJI TINGKAT II

NO PEMERIKSAANJASA JASA

TARIFSARANA

PELAYANAN

1 Pemeriksaan FisikDokter Umum 18.000 12.000 30.000

2 Administrasi 3.000 2.000 5.0003 Pemeriksaan Penunjang

- Hemoglobin 1.800 1.200 3.000- Reduksi 1.800 1.200 3.000- Gula Darah 6.000 4.000

10.000- Golongan darah 3.600 2.400 6.000- Planotest 6.000 4.000

10.0004 Imunisasi Meningitis 183.000 122.000

305.0005 Imunisasi Influenza 90.000 60.000

150.000

12. Tarif Poliklinik Akupresur

No Pelayanan JasaSarana

JasaPelayanan

Tarif


1 Akupresur asma 20.000 30.000 50.0002 Akupresur commond

cold 20.000 30.000 50.0003 Akupresur dyspepsia/

kembung 20.000 30.000 50.0004 Akupresur anoreksia/

gangguan nafsu makan 20.000 30.000 50.0005 Akupresur enuresis/

mengompol 20.000 30.000 50.0006 Akupresur dismenorhoe 20.000 30.000 50.0007 Akupresur post partum 20.000 30.000 50.0008 Akupresur migraine 20.000 30.000 50.0009 Akupresur myalgia 20.000 30.000 50.00010 Akupresur

nausea/mual 20.000 30.000 50.00011 Akupresur konstipasi 20.000 30.000 50.00012 Akupresur insomnia 20.000 30.000 50.00013 Akupresur relaksasi 20.000 30.000 50.000

13. TARIF LAIN – LAIN

No PELAYANANJASA

TARIFSARANA PELAYAN

AN1 Tarif Pemakaian Gas

MedisPemakaian OksigenPerjam 3.000 2.000 5.000



FADLY AMRAN

LAMPIRAN IIPERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR TAHUN 2018TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAPADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No. Jenis pelayanan Biaya Jumlah1 2 3 4

I Uji Berkala Pertama1. Mobil bus, mobil barang dan

kendaraan khusus, terdiridari :a. biaya administrasib. biaya jasa pengujian

kendaraanbermotor/upah uji

c. biaya pembubuhan nomoruji

d. biaya pemasangan tandasamping

e. biaya tanda ujif. biaya buku uji

2. Mobil penumpang, sepeda

Rp. 15.000,-Rp. 35.000,-

Rp. 75.000,-Rp. 15.000,-Rp. 15.000,-Rp. 15.000,-

Rp. 15.000,-Rp. 25.000,-

Rp.170.000,-


motor roda tiga, keretagandengan dan keretatempelan, terdiri dari :a. biaya administrasib. biaya jasa pengujian

kendaraanbermotor/upah uji

c. biaya pembubuhan nomoruji

d. biaya pemasangan tandasamping

e. biaya tanda ujif. biaya buku uji

Rp. 75.000,-Rp. 15.000,-Rp. 15.000,-Rp. 15.000,-

Rp.160.000,-

II Uji Berkala :1. mobil bus, mobil barang dan

kendaraan khusus, terdiridari :a. pemeriksaan laik jalan;b. buku uji;c. tanda uji;d. tanda samping; dane. administrasi.

Rp.25.000,-Rp.15.000,-Rp.15.000,-Rp.15.000,-Rp.10.000,- Rp.80.000,-

2. Mobil penumpang, sepedamotor roda tiga, keretagandengan dan keretatempelan, terdiri dari :a. pemeriksaan laik jalan;b. buku uji;c. tanda uji;d. tanda samping; dane. administrasi.

Rp.15.000,-Rp.15.000,-Rp.15.000,-Rp.15.000,-Rp.10.000,- Rp.70.000,-


III Pemeriksaan Teknis :1. penggantian mesin yang

sejenis pada mobilpenumpang, mobil bus, mobilbarang dan kendaraankhusus, terdiri dari :a. pemeriksaan teknis; danb. adminsitrasi.

2. penggantian mesin yangberbeda jenis pada mobilpenumpang, mobil bus, mobilbarang dan kendaraankhusus, terdiri dari :a. pemeriksaan teknis; danb. adminsitrasi.

Rp.50.000,-Rp.10.000,-

Rp.100.000,-Rp. 10.000,-

Rp.60.000,-

Rp.110.000,-

IV Penggantian Buku dan Tanda Uji1. Penggantian buku uji, terdiri

daria. buku uji hilang; danb. administrasi.

2. Penggantian tanda uji, terdiridari:a. tanda uji hilang; danb. administrasi.

Rp.100.000,-Rp. 10.000,-

Rp.20.000,-Rp.10.000,-

Rp.110.000,-

Rp.30.000,-

V Pelayanan Pengecekan EmisiGas Buang Kendaraan dilapangan

Rp.25.000,-

VI Rekomendasi Numpang Uji ,terdiri dari :1. keluar daerah, terdiri dari

a. pemberian rekomendasinumpang uji; dan

b. Administrasi.2. dari luar daerah

Rp.25.000,-

Rp.10.000,--

Rp.35.000,-Rp.60.000,-


VII Retribusi modifikasi/rubah jeniskendaraan

Rp.25.000,-

VIII Retribusi penilaian persentaseteknis kendaraan bermotor(lelang/rampasan Negara)a.kendaraan roda duab.mobil penumpang/bus/barang

Rp.50.000,-Rp.100.000,-


FADLY AMRAN

Documents

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG Tahun ... no 4...tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 seri C.8), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan