Upload
vokhue
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KOTA DUMAI
LEMBARAN DAERAHKOTA DUMAI
Nomor : 16 Tahun 2008 Seri : D Nomor 09
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAINOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitaspelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahanperlu dilakukan penataan system dan mekanismekinerja dan pelayanan oleh organisasi Dinas Daerah;
b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah, maka perlu diaturkembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKota Dumai, dengan berpedoman kepada PeraturanPemerintah tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanamaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah denganPeraturan Daerah.
579
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIdonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008tentang Pembagian Urusan/KewenanganPemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran DaerahKota Dumai tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
580
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Dumai;2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDPRD menurut asas otonomi dan asas tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan PerangkatDaerah sebagai penyelenggara pemerintahandaerah;
4. Walikota adalah Walikota Dumai;5. Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Dumai berbentuk Dinas;6. Kepala adalah Kepala Dinas sesuai dengan nama
Dinas masing-masing;
581
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebutUPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasionaldan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas yangmempunyai wilayah kerja satu atau beberapaKecamatan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yangmelaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuaidengan bidang tugas yang dimilikinya;
BAB IIPEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerahyang terdiri dari :a. Dinas Pendidikanb. Dinas Kesehatanc. Dinas Perhubungand. Dinas Pekerjaan Umume. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamananf. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangang. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan
Masyarakath. Dinas Sosiali. Dinas Perindustrian, Perdagangan & Investasij. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasil. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olah Ragam. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanann. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatas mengatur tentang kedudukan, tugas,fungsi Dinas Daerah.
582
(3) Susunan dan bagan organisasi Dinas Daerahtercantum dalam Lampiran I sampai denganLampiran XIV dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rincian tugas pokok dan uraian tugas organisasiperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IIIKEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksanaPemerintah Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.
BAB IVTUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian KesatuDinas Pendidikan
Pasal 4
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakankewenangan dibidang pendidikan dalam merumuskankebijakan, mengkoordinasikan, membina danmengendalikan program pendidikan dan tenagakependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Walikota.
583
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan;b. pembinaan dan pengendalian pendidikan prasekolah
dan luar sekolah;c. perencanaan, pengendalian, pembinaan,
pengurusan dan pengawasan pendidikan dasar danmenengah;
d. perencanaan, pengendalian, pembinaan,pengurusan dan pengawasan manajemenpendidikan dasar dan menengah;
e. perencanaan, pengendalian, pembinaan,pengurusan dan pengawasan tenaga kependidikan;
f. pembinaan dan pengendalian kurikulum dan muatanlokal;
g. pembinaan dan pengawasan teknis edukatif danadministratif kepada unsur terkait dengan bidangpendidikan;
h. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraanketatausahaan;
i. perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 6
Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengahterdiri dari:1. Seksi Pendidikan Dasar;2. Seksi Pendidikan Menengah Umum;3. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
584
d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Luar Sekolah danPendidikan Khusus terdiri dari:1. Seksi Pendidikan Pra Sekolah;2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
e. Bidang Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikanterdiri dari:1. Seksi Kurikulum;2. Seksi Profesi dan Ketenagaan;3. Seksi Diklat Tenaga Kependidikan.
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KeduaDinas Kesehatan
Pasal 7
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikotadalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidangkesehatan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan teknis penanganan dibidang
kesehatan;b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan
umum bidang kesehatan;c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas
dalam lingkup tugasnya;d. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi
pendekatan, pencegahan, pengobatan danpemeliharaan kesehatan;
e. perencanaan sistem kesehatan daerah, akreditasidan serifikasi kesehatan serta peningkatan sumberdaya manusia kesehatan berdasarkan kebijakanteknis;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikotasesuai dengan tugas dan fungsinya.
585
Pasal 9
Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Medikterdiri dari:1. Seksi Kesehatan Keluarga;2. Seksi Promosi Kesehatan;3. Seksi Gizi dan Peran Serta Masyarakat.
d. Bidang Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan terdiri dari:1. Seksi Pengendalian Penyakit;2. Seksi Penyehatan Lingkungan;3. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;2. Seksi Bina Rumah Sakit;3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:1. Seksi Jaminan Kesehatan;2. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Akreditasi;3. Seksi Pelayanan Sarana Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KetigaDinas Perhubungan
Pasal 10
Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakankewenangan bidang perhubungan, komunikasi daninformatika, merumuskan kebijakan, membina,mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, danmengendalikan penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan, pembangunan, dan pelayanan bidangperhubungan.
586
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal 10, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antaralain :a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;c. penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;d. pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;e. penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan,
komunikasi dan informatika;f. pengelolaan data dan informasi dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;g. pembinaan penyelenggaraan pemberian perizinan
dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
Pasal 12
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;2. Seksi Angkutan;3. Seksi LLASDP.
d. Bidang Pehubungan Laut terdiri dari:1. Seksi Kepelabuhan;2. Seksi Keselamatan Pelayaran;3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
587
e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari:1. Seksi Perhubungan Udara;2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;3. Seksi Informatika dan Telematika.
f. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari:1. Seksi Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas,
Patroli dan Pengawalan;2. Seksi Penegakan Hukum, Penyidikan dan
Pemberdayaan PPNS;3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Pencegahan dan
Penanggulangan Kecelakaan.g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KeempatDinas Pekerjaan Umum
Pasal 13
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakankegiatan, mengkoordinasikan, membina danmengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidangsumber daya air, cipta karya, bina marga, pengujian danperalatan.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padapasal 13, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya
dan bina marga.b. penyusunan rencana teknis pembangunan,
pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan danperizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
c. perencanaan teknis pembangunan, peningkatan danpemeliharaan jalan dan jembatan.
588
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidangsumber daya air, cipta karya, bina marga, peralatandan pengujian.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikotasesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 15
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;2. Seksi Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan;3. Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Pengendalian
Banjir.c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Jembatan.d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Teknis GedungPemerintahan,Perumahan & Pemukiman;
2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;3. Seksi Tata Bangunan dan Gedung Pemerintahan.
e. Bidang Peralatan dan Pengujian terdiri dari:1. Seksi Survey dan Pendataan;2. Seksi Pengujian dan Laboratorium;3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Alat.
f. Unit Pelaksana Teknis
589
Bagian KelimaDinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 16
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyaitugas melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina dan mengendalikanpenyelenggaraan kewenangan bidang pengembangantata kota, kebersihan dan pertamanan.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal16, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamananmempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan penataan ruang, penataan
bangunan, perizinan bangunan, pertamanan danpemakaman;
b. perencanaan program perizinan bangunan,penataan ruang, pertamanan dan pemakaman;
c. pembinaan perizinan untuk mendirikan, mengubahataupun membongkar bangunan-bangunan;
d. pengendalian dan penyediaan bantuan/dukunganpenerapan hasil penelitian dan pengembangantekhnologi, arsitektur bangunan dan jati dirikawasan;
e. pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan pekerjaan tata kota pertamanan danpemakaman;
f. pembinaan pemberian pelayanan umum danpelayanan tekhnis dibidang penataan ruang,penataan bangunan, perizinan bangunan danpemakaman;
590
Pasal 18
Susunan organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan danPertamanan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Tata Kota dan Penataan Ruang terdiri dari:1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;2. Seksi Perizinan dan Pengukuran;3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
d. Bidang Kebersihan terdiri dari:1. Seksi Operasional dan Retribusi Kebersihan;2. Seksi Peralatan dan Perawatan;3. Seksi Sanitasi dan Pengolahan Sampah.
e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan terdiridari:1. Seksi Pertamanan;2. Seksi Pemakaman;3. Seksi Penerangan Jalan.
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KeenamDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 19
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuanganmempunyai tugas melaksanakan kewenangandesentralisasi dibidang pendapatan, aset danpengelolaan keuangan daerah.
591
Pasal 20
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada Pasal 19, Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;b. pelayanan umum dibidang pendapatan asli daerah,
perimbangan, anggaran dan akuntansi sertaperbendaharaan;
c. pengawasan terhadap pelayanan umum di bidangpendapatan asli daerah, perimbangan, anggaran danakuntansi serta perbendaharaan;
d. penyusunan rencana bidang pendapatan danpengelolaan keuangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuaidengan lingkup tugasnya.
Pasal 21
Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang PAD terdiri dari:1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;2. Seksi Penetapan;3. Seksi Penagihan.
d. Bidang Akuntansi dan Manajemen Aset terdiri dari:1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;2. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
592
e. Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lainterdiri dari:1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;2. Seksi DAU dan DAK;3. Seksi Penerimaan Lain-lain Kekayaan Daerah.
f. Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari:1. Seksi Penyusunan Anggaran;2. Seksi Pengelolaan Gaji;3. Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KetujuhDinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 22
Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakatmempunyai tugas melaksanakan kewenangan,merumuskan kebijakan, pengawasan dan pengendaliandi bidang koperasi, usaha kecil menengah danpemberdayaan masyarakat.
Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal22, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakatmempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaanmasyarakat.
b. pemberian ijin dan atau pertimbangan teknisdibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, sertapemberdayaan masyarakat.
c. pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecildan menengah, serta pemberdayaan masyarakat.
593
d. pengawasan terhadap pemberian ijin dan ataupertimbangan teknis di bidang koperasi, usaha kecildan menengah, serta pemberdayaan masyarakat.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai denganlingkup bidang tugasnya.
Pasal 24
Susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM danPemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi terdiri dari:1. Seksi Kelembagaan;2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri dari:1. Seksi Pengembangan UKM;2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan UKM;3. Seksi Bina Sarana dan Prasarana UKM.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:1. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat;2. Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan;3. Seksi Bantuan dan Kerjasama.
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KedelapanDinas Sosial
Pasal 25
Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan sertamelaksanakan kewenangan dibidang sosial, bantuansosial dan penanggulangan bencana.
594
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 25, Dinas Sosial mempunyai fungsi :a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program dibidang sosial, rehabilitasidan penanggulangan bencana.
b. perumusan kebijakan dan pembinaan pelayanansosial dan pengembangan sosial.
c. pengkordinasian kewenangan bidang sosial danpenaggulangan bencana yang dikerjasamakandengan daerah kabupaten/kota lain dan propinsi.
Pasal 27
Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Rehabilitasi terdiri dari:1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial dan NAPZA;2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;3. Seksi Rehabilitasi Gepeng.
d. Bidang Penanggulangan Bencana dan BantuanSosial terdiri dari:1. Seksi Bantuan Bencana;2. Seksi Bantuan Fakir Miskin;3. Seksi Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
e. Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari:1. Seksi Kelembagaan Sosial;2. Seksi Partisipasi Sosial Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis
595
Bagian KesembilanDinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
Pasal 28
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasimempunyai tugas melaksanakan kewenangan,merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membinadan mengembangkan industri perdagangan daninvestasi.
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasimempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian,
perdagangan dan investasi;b. perumusan rencana dan program dibidang
perindustrian, perdagangan dan investasi;c. pembinaan, pengaturan dan pemberian izin usaha
perindustrian, perdagangan dan investasi;d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Pasal 30
Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangandan Investasi terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
596
c. Bidang Perindustrian terdiri dari:1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;3. Seksi Produksi Industri Kecil, Aneka dan Industri
Kerajinan.d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri danPendaftaran Perusahaan;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;3. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan.
e. Bidang Investasi terdiri dari:1. Seksi Pelayanan Investasi;2. Seksi Promosi dan Kerjasama;3. Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi.
f. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen terdiridari:1. Seksi Metrologi;2. Seksi Perlindungan Konsumen;3. Seksi Pengawasan Barang Beredar.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KesepuluhDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugasmerumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina danmengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidangkependudukan dan pencatatan sipil .
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 31, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai fungsi :a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program dibidang kependudukan danpencatatan sipil;
597
b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan programpengendalian kependudukan, mutasi dan migrasipenduduk;
c. pengkordinasian kewenangan bidang kependudukandan pencatatan sipil yang dikerjasamakan dengandaerah kabupaten/kota lain dan propinsi;
Pasal 33
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil terdiri:a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kependudukan terdiri dari:1. Seksi Pendaftaran Penduduk;2. Seksi Mobilitas dan Pengendalian;
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:1. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan
Perceraian;e. Bidang Data dan Informasi terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan dan Penyimpanan Data;2. Seksi Pelayanan Informasi;
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian KesebelasDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 34
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugasmerumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membinadan mengendalikan serta melaksanakan kewenangandibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
598
Pasal 35
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 34, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimempunyai fungsi :a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program dibidang ketenagakerjaan dantransmigrasi.
b. perumusan kebijakan dan pembinaan penempatantenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan danproduktivitas tenaga kerja, hubungan industrial danpersyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaandan pelayanan transmigrasi.
c. pengkordinasian kewenangan bidangketenagakerjaan yang dikerjasamakan dengandaerah kabupaten/kota lain dan propinsi;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap Balai LatihanKerja.
Pasal 36
Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiterdiri dari:a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:1. Seksi Bursa Kerja;2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;3. Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja.
d. Bidang Pengawasan terdiri dari:1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;3. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial;
599
e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial
Budaya;2. Seksi Sarana dan Prasarana;3. Seksi Bimbingan Penyuluhan , Pengarahan dan
Penempatan.f. Bidang Pelatihan dan Produktifitas terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;2. Seksi Bimbingan dan Instruktur;3. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan
Sertifikasi.g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Kedua belasDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Ragamempunyai tugas merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan sertamelaksanakan kurusan, kegiatan dan program dibidangkebudayaan, pariwisata, pemuda dan Olah Raga.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 37, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlah Raga mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis penyusunan
perencanaan dan program pembangunan dibidangkebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalampenyelenggaraan aktifitas bidang kebudayaan,pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikotasesuai dengan tugas dan fungsinya.
600
Pasal 39
Susunan organisasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlah Raga terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:1. Seksi Seni dan Budaya;2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;3. Seksi Pelestarian.
d. Bidang Pariwisata terdiri dari:1. Seksi Pengawasan Objek Wisata;2. Seksi Sarana Pariwisata;3. Seksi Promosi Pengembangan Wisata.
e. Bidang Pemuda dan Olah raga terdiri dari:1. Seksi Organisasi Pemuda;2. Seksi Pengembangan Olah Raga;3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Ketiga belasDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Pasal 40
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumaimempunyai tugas merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan sertamelaksanakan kewenangan, urusan, program dankegiatan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
601
Pasal 41
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut padaPasal 40, Dinas Pertanian, Perkebunan dan KehutananKota Dumai mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis penyusunan
perencanaan dan program pembangunan dibidangpertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahananpangan;
b. pembinaan dan pengendalian ketatausahaan,kearsipan, keuangan, kepegawaian danperlengkapan serta evaluasi pengawasan danpelaporan;
c. pemberian prizinan dan atau rekomendasipelaksanaan pelayanan umum dalam lingkuptugasnya;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalampenyelenggaraan aktifitas bidang pertanian,perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
e. pembinaaan terhadap unit pelaksana teknis dinasdalam lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikotasesuai dengan tugas dan fungsinya dalampengelolaan pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Pasal 42
Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan terdiri dari :a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Sub Bagian Kepegawaian.
602
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiridari:1. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman
Pangan;2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura;3. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan
Tanaman.d. Bidang Perkebunan terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;2. Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil
Perkebunan;3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
e. Bidang Kehutanan terdiri dari:1. Seksi Tata Pengelolaan dan Pengawasan Perhutanan;2. Seksi Produksi, Peredaran dan Pengolahan Hasil
Hutan;3. Seksi Penghijauan, Rehabil itasi dan
Pengamanan Hutan.e. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
1. Seksi Program Penyuluhan;2. Seksi Kelembagaan dan SDM Penyuluhan;3. Seksi Pengkajian Metode dan Teknologi
Penyuluhan.f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;2. Seksi Distribusi dan Kewaspadaan Pangan;3. Seksi Konsumsi , Mutu dan Ketahanan Pangan.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Keempat BelasDinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Pasal 43
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyaitugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,membina dan mengendalikan serta melaksanakankewenangan, urusan, program dan kegiatan dibidangpeternakan, perikanan dan kelautan:a. melaksanakan sebagian tugas pokok Walikota di
bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
603
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan,perikanan dan kelautan;
c. mengkoordinasikan perencanaan pengembanganusaha dan sarana serta prasarana perikanan;
d. membina pengembangan teknologi produksi danmutu peternakan dan perikanan;
e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayananumum;
f. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;g. membina pemberdayaan kelautan;h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
walikota sesuai dengan lingkup tugasnya
Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal 43, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautanmempunyai fungsi :a. perumusan kebijaksanan penyelenggaraan
kewenangan bidang peternakan, perikanan dankelautan;
b. penetapan dan pengembangan lahan peternakandan perikanan sesuai dengan rencana tata ruangkota;
c. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaansarana dan prasarana peternakan, perikanan dankelautan;
d. pembinaan, pengembangan, perizinan, danpengawasan usaha peternakan, perikanan dankelautan;
e. penyelenggaraaan, pengawasan pembeniahandalam lingkup peternakan, perikanan dan kelautan;
f. penyelenggaraan, pengelolaaan dan pembinaanlaboratorium pengujian mutu hasil peternakan,perikanan dan kelautan;
g. pembinaan dan pengembangan teknologi, mutuproduksi peternakan, perikanan dan kelautan;
h. penanggulangan, pengendalian, penutupan danpembukaan wilayah wabah dan penyakit lingkuppeternakan dan perikanan;
604
i. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan,pengawasan observasi, eksplorasi dan konservasisumberdaya laut dan perairan;
j. pembinaaan terhadap UPT dan lingkup tugasnya.
Pasal 45
Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan danKelautan yang dimaksud dalam Peraturan ini, terdiri dari:a. Kepalab. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisrterdiri dari:1. Seksi Pengembangan Penangkapan,
Pengawasan dan Pengendalian Kelautan;2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,
Konservasi dan Suaka Perikanan;3. Seksi Sarana dan Prasarana, Pengolahan,
Pemasaran dan Bina Mutu.d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Pembenihan;2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan
Pengembangan Usaha;3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia.e. Bidang Peternakan terdiri dari:
1. Seksi Pembibitan Ternak;2. Seksi Produksi Ternak Ruminansia;3. Seksi Produksi Ternak Non Rumsinansia.
f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari:1. Seksi Kesehatan Hewan;2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;3. Seksi Sarana dan Prasarana Veteriner.
g. Unit Pelaksana Teknis
605
BAB VUNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 46
(1) Unit pelaksanaan operasional Dinas Daerah dilapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknissesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangandaerah dan beban kerja;
(2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja, Tugas Pokokdan Fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
(3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepalayang berada dibawah dan bertanggung kepadaKepala Dinas;
(4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari seorang Kepala,Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatanfungsional dan bagi Unit Pelaksana Teknis yangbelum terdapat jabatan fungsional dapat dibentukpaling banyak 2 (dua) Seksi.
BAB VIKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 47
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk jabatanfungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikandengan kebutuhan.
(2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordiniroleh seorang tenaga fungsional senior yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatanfungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkankebutuhan dan beban kerja, sesuai denganketentuan yang berlaku.
606
BAB VIITATA KERJA
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuanorganisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkupkerjanya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasidan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas,transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar satuanorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta denganInstansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugasmasing-masing.
Pasal 49
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agar mengambil tindakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan danmemberikan bimbingan serta petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti,mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan menyiapkan laporanberkala tepat pada waktunya.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahanuntuk penyusunan laporan dan bimbingan.
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masingkepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikanpula kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.
607
BAB VIIIKETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 50
(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan darijabatan struktural dan fungsional ditetapkan olehWalikota atau Pejabat yang berwenang sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberiantunjangan jabatan berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Pejabat organisasi perangkat daerah yang ada sekarang,masih tetap menjalankan tugasnya sampai diangkatnyapejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerahini.
Pasal 52
Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing dinas akan ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Walikota.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya.
608
Pasal 54
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Kota Dumai sebagai berikut :1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2005
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Kesehatan Kota Dumai;
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PendidikanKota Dumai;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2005tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan KotaDumai;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Kota Dumai;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2005tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi danInvestasi Kota Dumai;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasPerhubungan;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2005tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Pendapatan Kota Dumai;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2005tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial KotaDumai;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai;
609
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun2005 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil danKeluarga Berencana Kota Dumai,dan Ketentuan Lain yang bertentangan denganPeraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Dumai.
Ditetapkan di Dumaipada tanggal 11 September 2008
WALIKOTA DUMAI,
cap/dto,
H. ZULKIFLI A.S.
Diundangkan di Dumaipada tanggal 12 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
cap/dto,
H. WAN FAUZI EFFENDIPembina Utama Muda, NIP. 010055541
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 09 SERI D
610
611
LAM
PIR
AN I
:PE
RAT
UR
AN D
AER
AH K
OTA
DU
MAI
NO
MO
R:
16 T
AHU
N 2
008
TAN
GG
AL:
11 S
EPTE
MBE
R 2
008
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
END
IDIK
AN K
OTA
DU
MAI
BI
DAN
G M
ANAJ
EMEN
PEN
DID
IKAN
D
ASAR
DAN
MEN
ENG
AH
SEKS
I PE
ND
IDIK
AN
DASA
R
SEKS
I PE
ND
IDIK
AN M
ENEN
GAH
U
MU
M
SEKS
I PE
ND
IDIK
AN M
ENEN
GAH
KE
JUR
UAN
BIDANG PENDIDIKAN PRA SEKOLAH LUAR SEKOLAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKSI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
BID
ANG
MU
TU P
END
IDIK
AN D
AN
TEN
AGA
KEPE
ND
IDIK
AN
SEKS
I KU
RIKU
LUM
SEKS
I PR
OFE
SI D
AN K
ETEN
AGAA
N
SEKS
I D
IKLA
T TE
NAG
A KE
PEN
DID
IKAN
SE
KRET
ARIA
T
SUBB
AGIA
N A
DM
INIS
TRAS
I D
AN
UM
UM
SUBB
AGIA
N P
ROG
RAM
, EV
ALU
ASI
DAN
PEL
APO
RAN
SU
BBAG
IAN
KEP
EGAW
AIAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
612
LAM
PIR
AN I
I:
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS K
ESEH
ATAN
KO
TA D
UM
AI
BI
DAN
G
PELA
YAN
AN K
ESEH
ATAN
SEKS
I PE
LAYA
NAN
KES
EHAT
AN
DAS
AR
SEKS
I BI
NA
RUM
AH S
AKIT
SEKS
I FA
RMAS
I D
AN A
LAT
KESE
HAT
AN
BI
DAN
G P
ERH
UBU
NG
AN
UD
ARA
SEKS
I PE
RH
UBU
NG
AN
UD
ARA
SEKS
I PO
S D
AN T
ELEK
OM
UN
IKA
SI
SEKS
I IN
FOR
MATI
KA D
AN
TE
LEM
ATI
KA
BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL
SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS, PATROLI DAN PENGAWALAN
SEKSI PENEGAKAN HUKUM, PENYIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN
PPNS
SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS, PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KECELAKAAN
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
SEKSI KEPELABUHAN
SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN
SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI LLASDP
KEPALA
613
LAM
PIR
AN I
II:
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN
UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
ERH
UBU
NG
AN K
OTA
DU
MAI
KE
PALA
614
LAM
PIR
AN I
V :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
EKER
JAAN
UM
UM
KO
TA D
UM
AI
BI
DAN
G S
UM
BER D
AYA
AIR
SEKS
I PE
REN
CAN
AAN
TEK
NIS
SU
MBE
R D
AYA A
IR
SEKS
I IR
IGAS
I, R
AW
A D
AN
JARIN
GAN
PEN
GAIR
AN
SEKS
I S
UN
GAI
, D
AN
AU, PA
NTA
I D
AN P
ENG
END
ALIA
N B
ANJI
R
BI
DAN
G B
INA
MAR
GA
SEKS
I PE
REN
CAN
AAN
TEK
NIS
JAL
AN
DAN
JEM
BATA
N
SEKS
I PE
MBA
NG
UN
AN
DAN
PE
MEL
IHARAAN
JALA
N
SEKS
I PE
MBA
NG
UN
AN D
AN
PEM
ELIH
ARAA
N J
EMBA
TAN
BI
DAN
G C
IPTA
KARYA
SEKS
I PE
REN
CAN
AAN
TEK
NIS
G
EDU
NG
PEM
ERIN
TAH
, PE
RU
MAH
AN
&
PEM
UKI
MAN
SEKS
I PE
RU
MAH
AN
DAN
PE
MU
KIM
AN
SEKS
I TA
TA B
AN
GU
NAN
DAN
G
EDU
NG
PEM
ERIN
TAH
KEPALA
615
LAM
PIR
AN V
:PE
RAT
UR
AN D
AER
AH K
OTA
DU
MAI
NO
MO
R:
16 T
AHU
N 2
008
TAN
GG
AL:
11 S
EPTE
MBE
R 2
008
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS T
ATA
KOTA
, KE
BER
SIH
AN D
ANPE
RTAM
ANAN
KO
TA D
UM
AI
BI
DAN
G T
ATA
KO
TA
DAN
PEN
ATAA
N R
UAN
G
SEKS
I TA
TA
RU
AN
G D
AN
ES
TETI
KA
BAN
GU
NAN
SEKS
I PE
RIZ
INAN
D
AN P
ENG
UKU
RAN
SEKSI
PEN
GAW
ASA
N D
AN
PE
NER
TIBA
N
BIDANG KEBERSIHAN
SEKSI OPERASIONAL DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
SEKSI PERALATAN DAN PERAWATAN
SEKSI SANITASI DAN PENGOLAHAN SAMPAH
BI
DAN
G P
ERTA
MAN
AN
DAN
PE
NER
AN
GAN
JALA
N
SEKS
I PE
RTA
MAN
AN
SEKS
I PE
MAKA
MAN
SEKS
I PE
NER
AN
GAN
JALA
N
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
END
APAT
AN D
AN P
ENG
ELO
LAAN
KEU
ANG
AN K
OTA
DU
MAI
616
LAM
PIR
AN V
I :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BI
DAN
G P
AD
SEKSI
PEN
DAFT
AR
AN
DAN
PE
ND
ATA
AN
SEKS
I PE
NET
APA
N
SEKS
I PE
NAG
IHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT
SEKSI PENINGKATAN PERANAN KELEMBAGAAN
SEKSI BANTUAN DAN KERJASAMA
KE
PALA
617
LAM
PIR
AN V
II:
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS K
OPE
RAS
I, U
KM D
AN P
EMBE
RD
AYAA
N M
ASYA
RAK
ATKO
TA D
UM
AI
SE
KRET
ARIA
T
SUBBA
GIA
N A
DM
INIS
TRASI
DAN
U
MU
M
SUBBA
GIA
N P
RO
GRAM
, EV
ALU
ASI
DAN
PEL
APO
RAN
SU
BBA
GIA
N K
EPEG
AW
AIA
N
BIDANG USAHA KECIL MENENGAH
SEKSI PENGEMBANGAN UKM
SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN UKM
SEKSI BINA SARANA DAN PRASARANA UKM
BIDANG KOPERASI
SEKSI KELEMBAGAAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
SEKSI FASILITAS PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM
KE
PALA
618
LAM
PIR
AN V
III
:PE
RAT
UR
AN D
AER
AH K
OTA
DU
MAI
NO
MO
R:
16 T
AHU
N 2
008
TAN
GG
AL:
11 S
EPTE
MBE
R 2
008
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS S
OSI
AL K
OTA
DU
MAI
BID
AN
G P
ENAN
GG
ULA
NG
AN
BEN
CAN
A D
AN
BAN
TU
AN
SO
SIAL
SEKS
I BAN
TU
AN
BEN
CAN
A
SEKSI
BAN
TU
AN
FAKI
R M
ISKI
N
SEKSI
PER
LIN
DU
NG
AN
SO
SIAL
DAN
JA
MIN
AN
SO
SIAL
BI
DAN
G P
ENG
EMBA
NG
AN S
OSI
AL
SEKS
I KE
LEM
BAG
AAN
SO
SIAL
SEKS
I PA
RTI
SIPA
SI S
OSI
AL
MAS
YARA
KAT
KE
PALA
619
LAM
PIR
AN I
X :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
ERIN
DU
STR
IAN
, PE
RD
AGAN
GAN
DAN
IN
VEST
ASI
KOTA
DU
MAI
SE
KRET
ARIA
T
SUBB
AGIA
N A
DM
INIS
TRA
SI
DAN
UM
UM
SU
BBAG
IAN
PR
OG
RAM
, EV
ALU
ASI
DAN
PEL
APO
RAN
SU
BBAG
IAN
KEP
EGAW
AIAN
BIDANG PERDAGANGAN
SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI SARANA DAN USAHA PERDAGANGAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
SEKSI INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN
SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN, DAN ELEKTRONIKA
SEKSI PRODUKSI INDUSTRI KECIL, ANEKA DAN INDUSTRI KERAJINAN
BI
DAN
G I
NVES
TASI
SEKS
I PE
LAYA
NAN
IN
VES
TASI
SEKS
I PR
OM
OSI
DAN
KER
JASA
MA
SEKS
I SA
RAN
A D
AN
PEN
GEN
DALI
AN
INVES
TASI
BIDANG METROLOGI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI METROLOGI
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR
620
LAM
PIR
AN
X :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS K
EPEN
DU
DU
KAN
DAN
PEN
CATA
TAN
SIP
ILKO
TA D
UM
AI
SEKS
I KE
LAH
IRAN
, PEN
GAK
UAN
AN
AK D
AN K
EMAT
IAN
SEKS
I PE
RKAW
INAN
, PEN
GES
AHAN
AN
AK D
AN P
ERCE
RAIA
N
BID
ANG
PEN
CATA
TAN
SIP
IL
BI
DAN
G D
ATA
D
AN I
NFO
RM
ASI
SEKS
I PE
NG
OLA
AN D
AN
PEN
YIM
PAN
AN D
ATA
SEKS
I PE
LAYA
NAN
IN
FORM
ASI
KEPALA
621
LAM
PIR
AN
XI :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS T
ENAG
A KE
RJA
DAN
TR
ANSM
IGR
ASI
KOTA
DU
MAI
BID
ANG
PEN
EMPA
TAN
TE
NAG
A KE
RJA
SEKS
I BU
RSA
KER
JA
SEKS
I PE
NEM
PATA
N T
ENAG
A KE
RJA
SEKS
I PE
RLU
ASA
N D
AN
KESE
MPA
TAN
KER
JA
BIDANG PENGAWASAN
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
SEKSI NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEKSI SYARAT KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN, PENGARAHAN DAN PENEMPATAN
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS
SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN
SEKSI BIMBINGAN DAN INSTRUKTUR
SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA LATIHAN SWASTA DAN SERTIFIKASI
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
622
LAM
PIR
AN
XII
:PE
RAT
UR
AN D
AER
AH K
OTA
DU
MAI
NO
MO
R:
16 T
AHU
N 2
008
TAN
GG
AL:
11 S
EPTE
MBE
R 2
008
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS K
EBU
DAY
AAN
, PA
RIW
ISAT
A, P
EMU
DA
DAN
OLA
H R
AGA
KOTA
DU
MAI
BI
DAN
G K
EBU
DAYA
AN
SEKS
I SE
NI
DAN
BU
DAYA
SEKS
I SE
JARAH
DAN
KE
PURBA
KALA
AN
SEKS
I PE
LEST
ARIA
N
BI
DAN
G P
EMU
DA D
AN O
LAH
RAG
A
SEKS
I O
RG
AN
ISASI
PEM
UD
A
SEKSI
PEN
GEM
BAN
GAN
OLA
H R
AG
A
SEKS
I SA
RAN
A D
AN
PRASA
RAN
A
OLA
H R
AG
A
SE
KRET
ARIA
T
SUBB
AG
IAN
AD
MIN
ISTR
ASI
DAN
U
MU
M
SUBB
AG
IAN
PRO
GRAM
, EV
ALU
ASI
DAN
PEL
APO
RAN
SU
BBAG
IAN
KEP
EGAW
AIAN
BIDANG KEHUTANAN
SEKSI TATA PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERHUTANAN
SEKSI PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
SEKSI PENGHIJAUAN, REHABILITASI DAN
PENGAMANAN HUTAN
BIDANG PENYULUHAN
SEKSI PROGRAM PENYULUHAN
SEKSI KELEMBAGAAN DAN SDM PENYULUHAN
SEKSI PENGKAJIAN METODE DAN TEKNOLOGI PENYULUHAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
SEKSI KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN
SEKSI DISTRIBUSI DAN KEWASPADAAN PANGAN
SEKSI KONSUMSI, MUTU DAN KETAHANAN PANGAN
KE
PALA
623
LAM
PIR
AN X
III
:PE
RAT
UR
AN D
AER
AH K
OTA
DU
MAI
NO
MO
R:
16 T
AHU
N 2
008
TAN
GG
AL:
11 S
EPTE
MBE
R 2
008
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
ERTA
NIA
N,
PER
KEBU
NAN
DAN
KEH
UTA
NAN
KOTA
DU
MAI
SE
KRET
ARIA
T
SUBBA
GIA
N A
DM
INIS
TRASI
D
AN
UM
UM
SU
BBAG
IAN
PRO
GRAM
, EV
ALU
ASI
DAN
PEL
APO
RAN
SU
BBA
GIA
N K
EPEG
AW
AIA
N
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN
PANGAN
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURAA
SEKSI SARANA PRASARANA DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
SEKSI TEKNOLOGI DAN PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN
SEKSI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
BID
AN
G P
ERIK
AN
AN
BU
DID
AYA
SEKSI
PR
OD
UKS
I D
AN
PEM
BEN
IHAN
SEKS
I PE
MBER
DAYA
AN
KEL
EMBA
GAAN
& P
ENG
EMBAN
GAN
U
SAH
A
SEKSI
PEN
GEM
BAN
GAN
TEK
NO
LOG
I &
PEN
GO
LAH
AN
HASI
L
BAG
AN S
TRU
KTU
R O
RG
ANIS
ASI
DAN
TAT
A KE
RJA
DIN
AS P
ETER
NAK
AN,
PER
IKAN
AN D
AN K
ELAU
TAN
KOTA
DU
MAI
KE
PALA
624
LAM
PIR
AN X
IV :
PER
ATU
RAN
DAE
RAH
KO
TA D
UM
AIN
OM
OR
: 16
TAH
UN
200
8TA
NG
GAL
: 11
SEP
TEM
BER
200
8
WA
LIK
OTA
DU
MA
I
cap/
dto,
H. Z
ULK
IFLI
A.S
KELO
MPO
K JA
BATA
NFU
NG
SIO
NAL
BI
DAN
G P
ERIK
AN
AN T
ANG
KAP
DAN
PE
NG
OLA
HAA
N P
ESIS
IR
SEKS
I PE
NG
EMBA
NG
AN
PEN
ANG
KAPA
N, PE
NG
AWAS
AN
DAN
PE
NG
END
ALI
AN K
ELAU
TAN
SEKS
I PE
MBE
RD
AYAA
N
MASY
ARAK
AT P
ESIS
IR, KO
NSE
RVA
SI
DAN
SU
AKA
PER
IKAN
AN
SEKS
I SA
RAN
A D
AN
PRAS
ARAN
A PE
NG
OLA
HAN
, PE
MASA
RAN
DAN
BI
NA
MU
TU
BI
DAN
G P
ETER
NAK
AN
SEKS
I PE
MBI
BITA
N T
ERN
AK
SEKS
I PR
OD
UKS
I TE
RN
AK
RU
MIN
ANSI
A
SEKS
I PR
OD
UKS
I TE
RN
AK N
ON
R
UM
INAN
SIA
BID
AN
G K
ESW
AN
DAN
KES
MAVET
SEKS
I KESE
HATAN
HEW
AN
SEKS
I KESE
HATAN
MASY
ARAKA
T
VET
ERIN
ER
SEKSI
SARAN
A D
AN
PRASA
RAN
A
VET
ERIN
ER