Embed Size (px)
Citation preview
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATANNOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 - 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATANdan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 - 2010
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.
7.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB IIRUANG LINGKUP
Pasal 2(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2006-2010 merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati terpilih yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional.
(2) RPJMD Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangka
Selatan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangka Selatan;
b. Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Kabupaten Bangka Selatan.
BAB IIISISTEMATIKA
Pasal 3(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2006-2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan1.3 Landasan Penyusunan1.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya1.5 Sistematika Penyusunan
BAB II KONDISI UMUM DAERAH2.1 Kondisi Geografis2.2 Perekonomian Daerah2.3 Sosial Budaya Daerah2.4 Prasarana dan sarana Daerah2.5 Pemerintahan Umum
BAB III VISI DAN MISI 3.1 Visi3.2 Misi
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH4.1 Strategi Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah5.3 Pembiayaan5.4 Kebijakan Umum Anggaran
BAB VI KEBIJAKAN UMUM BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIIIPENUTUP(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 4Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 5Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Ditetapkan di Toboalipada tanggal 28 Desember
2005BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd
JUSTIAR NOERDiundangkan di Toboalipada tanggal 1 Pebruari 2006
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANGKA SELATAN,
ttd
HARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E
LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 – 2010
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu ,menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan ,dengan jenjang perencanaan pembangunan jangka panjang (20 Tahun), perencanaan pembangunan jangka menengah (5 Tahun) maupun rencana pembangunan tahunan. Setiap daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bangka Selatan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional. Disamping itu, dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor kunci keberhasilan , evaluasi pembangunan 2 tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang baik secara lokal maupun regional. Menyadari peran dan fungsi RPJM Daerah sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten, pengusaha (private sector) dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders).
Berdasarkan konsepsi pemikiran di atas maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.
Muatan materi RPJM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 berisi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, program lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya (masukan) yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku (fleksibel).
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan dan pedoman umum pembangunan selama 5 tahun ke depan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, serta berbagai tolok ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan.
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk menetapkan strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahunan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui evaluasi pembangunan yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih sasaran yang tepat sesuai dengan kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
1.3. Landasan Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, dalam penyusunannya secara yuridis mempunyai landasan hukum sebagai berikut :a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung .b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerahd. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarae. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negaraf. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasionalg. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005.
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom
j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009.
1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara hierarkis menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (Pemerintah, swasta, dan masyarakat), sehingga RPJM daerah harus sinkron dan saling sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan memperhatikan RPJM nasional serta renstra Daerah Provinsi. Di sisi lain RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RKPD).
Sebagai dokumen perencanaan kebijakan lima Tahun ke depan, RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang, dimana kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka Selatan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
1.5. Sistematika Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 terdiri dari 8 (delapan) Bab dan dapat diuraikan sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Penyusunan1.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya1.5 Sistematika Penyusunan
BAB II KONDISI UMUM DAERAH2.1 Kondisi Geografis2.2 Perekonomian Daerah2.3 Sosial Budaya Daerah2.4 Prasarana dan sarana Daerah2.5 Pemerintahan Umum
BAB III VISI DAN MISI 3.1 Visi3.2 Misi
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH4.1 Strategi Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah5.3 Pembiayaan5.4 Kebijakan Umum Anggaran
BAB VI KEBIJAKAN UMUM BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHBAB VIII PENUTUP
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 KONDISI GEOGRAFIS
Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang terletak di bagian Selatan Pulau Bangka. Secara administratif Wilayah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas ± 3.607,08 Km² yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu, Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Toboali dan Lepar Pongok.
Secara umum wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan sungai Selan dan Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah; Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Gaspar; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Bangka; Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka;
Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Bangka Selatan beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan rata-rata 50,2 mm – 292,0 mm, suhu udara berkisar antara 25,9 C sampai dengan 28,3C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 72% s/d 88 %.
Berdasarkan Keadaan hidrologi, pada umumnya terdiri dari sungai-sungai yang berhulu pada perbukitan dan bermuara di laut. Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.
Tabel 2.1. Nama dan Klasifikasi Sungai per Kecamatandi Kabupaten Bangka Selatan
No Kecamatan Sungai Utama Sungai Sekunder Sungai Tersier1 Toboali Sungai Bantel Sungai Gusung
Sungai KepohSungai SerdangSungai BikangSungai Keriak
Air KeladangAir JelemuAir Tarum BesarAir MedangAir TanggarAir Lesung RinggaAir KalenAir DurenAir KuningAir Pumpung
2 Airgegas Sungai KepuhSungai KetiakSungai GombakSungai Jelmu
Sungai NyirihSungai LilinSungai BedugSungai Garut
Air KambingAir KetutuAir DekatAir SabutAir PinangAir NyirehAir KemisAir BatangAir JeringAir SabutAir RajungAir PeringAir LesungringaAir RegasAir NudurAir JelmuAir RayunAir Batu AmparAir Kuning
3 Payung Sungai Kurau Sungai JambuSungai UlimSungai BakanjungSungai Pangkalbuluh
Air IdikAir PelawanAir ParungkepAir BaruAir PalasAir KurauAir Pering
4 Simpang Rimba
Sungai Bangka Kota
Sungai BabuairSungai KabalSungai KambuhS.SembilangbesarS.SembilangkecilSungai BalarSungai TambakSungai Londong
Air RindukAir UpangAir PemancinganAir ArasAir Bunut
5 Lepong Sungai KampakSungai Pangku
Sumber : RT/RW Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Kabupaten Bangka Selatan termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, hasil perikanan laut, perikanan budidaya, pertanian, perkebunan, kehutanan dan hasil-hasilnya, pertambangan (timah, kaolin, pasir kuarsa, dll) dan pariwisata.
Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan lebih kurang 3.607,08 Km2 atau 360.708 Ha dengan jumlah penduduk per November 2005 sebanyak jiwa. 149.610 Ibukota Kabupaten Bangka Selatan adalah Kota Toboali yang berjarak kurang lebih 125 kilometer dari Kota Pangkalpinang, ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Keadaan alam Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan serta perbukitan, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan agroindustri (pertanian dan perkebunan). Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Bangka Selatan dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata bahari dan perikanan laut. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah industri/jasa perdagangan baik nasional maupun internasional. Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bangka SelatanNo Kecamatan Jumlah Penduduk
1 Toboali 59.588
2 Airgegas 34.282
3 Payung 25.594
4 Simpang Rimba 19.262
5 Lepar Pongok 10.884
Total 149.610Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2005
Kabupaten Bangka Selatan seluas 3.607,08 Km2 terdiri dari 5 Kecamatan mempunyai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dan tersedia peluang untuk investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
2.2 PEREKONOMIAN DAERAH
Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah, karena faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan (at constant price inflation factor) sehingga dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro. Pertumbuhan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 merupakan hasil yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Secara umum sektor-sektor perekonomian mengalami pertumbuhan positif, hanya sektor jasa-jasa yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2004.
Pada tahun 2004 Produk Domistik Regional Bruto Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp. 1.168.359.000,- atau naik sebesar 12,62 % dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.037.474,-.( Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2000-2004). Atau dengan kata lain atas dasar harga berlaku pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan sebesar 12,62 %. Hal ini berarti mengalami penurunan dibanding dengan tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang mencapai 12,88 %. Sementara itu jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan atas dasar harga berlaku mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,71 %.
Sedangkan berdasarkan harga konstan, yang mencerminkan produksi kotor riil daerah, produk domestik bruto Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 842.801 Juta atau naik sebesar 3,64 % dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai Rp. 813.171 Juta. Berarti laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 ini relatif menurun dibanding tahun 2003 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,38 %. (Pertumbuhan ekonomi (PE) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2000-2004 dapat dilihat pada Tabel 2.3. dibawah ini)
Tabel 2.3. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2000-2004
TahunPDRB
ADHB*)(Jutaan Rp)
PertumbuhanADHB (%)
PDRBADHK**)
(Jutaan Rp)PE(%)
20002001200220032004
699.028814.033919.097
1.037.4741.168.359
-16,4512,9112,8812,62
699.028737.754779.061813.171842.801
-5,545,604,383,64
Rata – rata 13,71 - 4,79Keterangan : *) Atas dasar harga berlaku
**) Atas dasar harga konstan tahun 2000Sumber : PDRB Kab. Bangka Selatan tahun 2005
Dalam kurun lima tahun terakhir sektor-sektor usaha di Kabupaten Bangka Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat khususnya sektor listrik dan air bersih yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,64 %. Sementara sektor jasa-jasa pertumbuhannya rata-rata sebesar 9,04 %, namun pada tahun 2004 mengalami kontraksi sebesar minus 1,86 %, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata pertumbuhan sebesar 6,48 %.
Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan secara sektoral cenderung mengalami peningkatan yang bervariasi. Secara sektoral sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,60 %, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 7,07 %, sektor listrik dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan mengalami pertumbuhan pada kisaran 6 %. Sedangkan sektor bangunan serta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh pada kisaran 4 %, sementara sektor pertanian hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 %. (Pertumbuhan riil sektor ekonomi tahun 2000-2004 dapat dilihat pada tabel II.4. dapat dilihat di bawah ini)
Tabel 2.4. Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tahun 2000-2004 (%)SEKTOR 2000 2001 2002 2003 2004
1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri, Pengolahan4. Listrik, Gas dan Air bersih5. Bangunan6. Perdagangan, Hotel dan Restoran7. Pengangkutan dan Komunikasi8. Keuangan, Persewaaan dan Jasa
Perusahaan9. Jasa - jasa
-----------
4,209,594,4215,415,345,81
2,514,33
2,46
4,486,264,656,267,886,33
5,034,04
19,11
3,433,624,136,205,676,18
8,894,95
16,45
2,254,027,076,694,447,60
6,686,19
(1,86)PDRB DENGAN MIGASPDRB TANPA MIGAS
--
5,545,54
5,605,60
4,384,38
3,643,64
Laju pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Bangka Selatan sangat didukung oleh besarnya potensi daerah yang dimiliki, diantaranya :
1. Potensi pelabuhan Niaga
Kabupaten Bangka Selatan terdapat sebuah pelabuhan niaga potensial yang cukup representatif untuk dijadikan pelabuhan niaga bertaraf nasional yaitu Pelabuhan Sadai. Dalam perencanaan Pemerintah Kabupaten Bangka selatan Pelabuhan Sadai akan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yang memadai dimasa depan seperti terminal Peti Kemas, tangki penampung CPO, PPI, TPI, Cool Storage sehingga nantinya Pelabuhan Sadai dapat ditingkatkan fungsinya menjadi pelabuhan multipurpose.
Pada tahun 2004 di pelabuhan-pelabuhan sekitar Toboali jumlah kunjungan kapal/perahu sebanyak 1.329 kapal/perahu dengan junlah barang yang dibongkar sebanyak 20.649 ton dan barang yang dimuat sebanyak 823.717 ton, sedangkan penumpang yang turun sebanyak 6.497 orang dan yang naik 3.704 orang.
Tabel 2.5. Jumlah Kunjungan Kapal/perahu , Lalu lintas Barang dan Penumpang menurut Jenis Pelayaran melaui Pelabuhan sekitar Toboali
di Kabupaten Bangka SelatanNo Jenis Pelayaran Banyaknya
Kapal/Perahu
Barang (Ton) Penumpang (orang)Bongkar Muat Turun Naik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1234567
SamuderaNusantaraLokal RakyatKhususNon PelayaranPerintis
----
517185
-
-----
1.638-
----
409.7051.139
-
-------
-------
Jumlah 200420032002
7021.3291.246
1.638,0020.649,0034.530,20
410.844823.717608.776
-6.4976.292
-3.7045.597
Sumber : PDRB Kab. Bangka Selatan tahun 2005
2. Potensi Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari potensi perikanan tangkap dan potensi perikanan budidaya. Proyeksi potensi perikanan tangkap di perairan laut tercatat 64.000 ton/tahun (penangkapan ikan lestari atau MSY). Kemudian proyeksi potensi perikanan budidaya terdiri dari potensi budi daya laut, budi daya air payau dan budi daya ikan air tawar mencapai luas areal 16.500 ha. Luas Perairan laut pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan mil laut mencapai 2100 km2 dengan panjang pantai mencapai 283,3 km. Jumlah pulau-pulau kecil yang telah diidentifikasi tercatat 28 pulau dan pulau yang berpenghuni tercatat 7 pulau, antara lain Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Celagen, Pulau Panjang, Pulau Tinggi, Pulau Kelapan dan Pulau Besar. Komoditi produksi andalan hasil perikanan meliputi jenis ikan karang (kerapu, kakap merah, napoleon, barunang, ekor kuning), jenis ikan pelagis (tenggiri, bawal putih/hitam, parang-parang, tongkol, jenis udang (lobster, udang macan), rumput laut, tripang, rajungan dan kerang-kerangan. Sarana dan prasarana pelayanan kapal nelayan untuk pangkalan pendaratan ikan terdapat lima lokasi yang strategis yaitu :a. PPI Desa Sadai;b. PPI Desa Pongok / Celagen;c. PPI Tanjung Ketapang;d. PPI Bangka Kota;
e. PPI Desa Rajik.Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan perlu dibangun untuk mendukung
usaha kegiatan perikanan tangkap yang sampai saat ini pemanfaatan potensinya belum optimal.
Tabel 2.6. Data Perikanan Darat dan LautNo Uraian Tahun
2003Tahun 2004
Tahun 2005
12345
6
7
89
Jumlah Tangkapan Ikan (ton)Jumlah Kapal Penangkap Ikan (kapal)Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)Jumlah Tempat Pelelangan IkanTambak a. Luas (Ha) b. Jumlah Produksi Perikanan Darat (Ton)Kolam a. Luas (Ha) b. Jumlah Rumah Tangga Produksi (RTP)Keramba a. Jumlah Keramba (Ha) b. Jumlah Rumah Tangga Produksi (RTP)Perusahaan Pengolahan PerikananEkspor Hasil Perikanan (Ton)
20.0001.4551.304
5
--
--
----
21.0001.4705.965
5
6823,7
1,5115
2,522
200
22.1001.5426.73
5
513.750
173
4,542
200
Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka tahun 2005
3. Potensi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Potensi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Pertanian tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan terdiri dari jenis padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan, sebagaimana Tabel. 2.7. dibawah ini
Tabel. 2.7. Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Per Musim Tanam 2004 Tanaman Pangan dan Padi-Padian
No. Komoditi
Musim Tanam 2004Realisasi
Luas Luas Prodvitas ProduksiTanam Panen (Ton/Ha) (Ton)
1 2 3 4 5 6
1 Padi sawah 2,139 2,020 36 72,7202 Padi gogo 572 397 18 7,1463 Padi Tadah Hujan 0 0 0 04 Jagung 375 325 110 35,7505 Kedelai 0 0 0 06 Kacang Tanah 232 123 18 2,2147 Kacang Hijau 0 0 0 08 Ubi Kayu 153 485 300 145,5009 Ubi Jalar 137 305 200 61,000
10 Gandum 0 0 0 011 Sorgum 0 0 0 0
Sumber : Statistik Pertanian 2004
Sedangkan luas panen dan produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Bangka Selatan, dapat dilihat pada Tabel. 2.8 berikut. Tabel 2.9. menyajikan data luas panen dan produksi tanaman sayuran, sedangkan tabel 2.10. menyajikan data luas panen dan produksi tanaman hias di Kabupaten Bangka Selatan. Begitu pula dengan luas panen dan produksi tanaman obat-obatan dilihat pada Tabel 2.11., sedangkan luas areal dan produksi perkebunan rakyat dapat dilihat pada Tabel. 2.12.
Pada tabel 2.13. dapat di lihat Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta Nasional Kabupaten Bangka Selatan .
Tabel 2.8. Jumlah Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahandi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
No Komoditi
Kecamatan
Toboali Air Gegas Payung Simpang Rimba Lepong
Panen (Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Th)
Panen (Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas (Kw/Ha/Th)
Panen (Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Th)
Panen (Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Th)
Panen (Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas (Kw/Ha
/Th)1 Mangga
72.0 72.0
10.0 35.0 35.0
10.0 20.0 20.0
10.0 15.0 15.0
10.0 10.0 0.0 5.0
2 Manggis 64.0
64.0
10.0 23.0 23.0
10.0 18.0 8.0
10.0 25.0 25.0
10.0 4.0 4.0 5.0
3 Cempedak 125.0
312.0
25.0 32.0 80.0
25.0 28.0 70.0
25.0 31.0 77.0
24.8 18.0 45.0 5.0
4 Nenas 10.0
250.0
250.0 3.0 75.0
250.0 4.0 100.0
250.0 2.0 50.0
250.0 1.0 5.0 5.0
5 Pepaya 7.0
175.0
250.0 4.0 100.0
250.0 2.0 50.0
250.0 2.0 50.0
250.0 2.0 0.0 5.0
6 Pisang 285.0
2,850.0
100.0 112.0 1,120.0
100.0 203.0 2,030.0
100.0 128.0
1,280.0
100.0 23.0 230.0 5.0
7 Rambutan 85.0
255.0
30.0 27.0 81.0
30.0 20.0 60.0
30.0 18.0 54.0
30.0 15.0 5.0 5.0
8 Salak 38.0
456.0
120.0 11.0 122.0
110.9 7.0 84.0
120.0 7.0 84.0
120.0 5.0 0.0 5.0
9 Sawo 7.0
14.0
20.0 4.0 8.0
20.0 3.0 6.0
20.0 2.0 4.0
20.0 2.0 4.0 5.0
10 Melinjo 24.0
48.0
20.0 9.0 18.0
20.0 7.0 14.0
20.0 6.0 12.0
20.0 4.0 8.0 5.0
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.9. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayurandi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
No Komoditi
Kecamatan
Toboali Air Gegas Payung Simpang Rimba Lepong
Luas La-han (Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod (Ton)
Pro-dukti-vitas
(Kw/Ha/Th)
Luas La-han (Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod (Ton)
Produk-Tivi-Tas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod (Ton)
Pro-dukti-vitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen (Ha)
Prod (Ton
)
Produk
-tivi-tas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod
(Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Thn)
1 Bawang Daun 45.1 41 328 80 25.3 23 179 78 6.6 6 46 76 11.0 10 77 77 2.2 2 15 75
2 Sawi 91.3 83 1,079 130 467.5 425 5,100 120 16.5 15 159 106 18.7 17 184 108 3.3 3 30 100
3 Kc merah 41.8 38 144 38 53.9 49 196 40 7.7 7 22 31 8.8 8 26 32 2.2 2 6 30
4 Kc Panjang 178.2 16
2 421 26 45.1 41 86 21 61.6 56 129 23 56.1 51 112 22 20.9 19 38 20
5 Cabe Besar 156.2 14
2 341 24 105.6 96 221 23 39.6 36 79 22 27.5 25 53 21 9.9 9 18 20
6 Cabe Rawit 166.1 15
1 378 25 14.3 13 27 21 35.2 32 70 22 39.6 36 83 23 12.1 11 22 20
7 Tomat 34.1 31 357 115 23.1 21 231 110 9.9 9 95 105 12.1 11 116 105 4.4 4 40 100
9 Buncis 20.9 19 266 140 5.5 5 52 104 13.2 12 138 115 8.8 8 104 130 5.5 5 52 103
10 Timun 122.1 111 1,499 135 26.4 24 276 115 39.6 36 468 130 31.9 29 348 120 12.1 11 11
0 100
11 Kangkung 95.7 87 1,044 120 9.9 9 98 109 22.0 20 230 115 20.9 19 217 114 3.3 3 30 100
12 Bayam 148.5 135 230 17 12.1 11 12 11 25.3 23 28 12 34.1 31 40 13 5.5 5 8 15
13 Semangka 56.1 51 1,326 260 7.7 7 140 200 23.1 21 483 230 20.9 19 418 220 9.9 9 18
9 210
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.10. Luas Panen dan Produksi Tanaman HiasKabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
No
Komo-diti
Kecamatan
Toboali Air Gegas Payung Simpang Rimba Lepong
LuasLa-han
(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-Tivitas (Kw/Ha/
Th)
LuasLa-han
(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han
(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han
(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han
(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Th)
1 Anggrek 2.0 1.80
3.60 20.00 0.3 0.3
00.45 15.00 0.1 0.1
00.17 17.0 0.2 0.2
00.32 16.00 0.1 0.1 0.17 17.00
2 Kuping Gajah 1.1 1.0
02.10 21.00 4.2 3.8
08.36 22.00 0.2 0.2
00.42 21.0 0.2 0.2
00.42 21.00 0.2 0.2 0.44 22.00
3 Anyelir 0.6 0.50
0.80 16.00 0.2 0.2
00.34 17.00 0.2 0.2
00.34 17.0 0.2 0.2
00.34 17.00 0.1 0.1 0.18 18.00
4 Mawar 0.7 0.60
1.32 22.00 0.3 0.3
00.69 23.00 0.2 0.2
00.46 23.0 0.1 0.1
00.23 23.00 0.1 0.1 0.22 22.00
5 Sedap Malam 1.9 1.7
05.27 31.00 0.9 0.8
02.48 31.00 0.7 0.6
01.80 30.0 0.1 0.1
00.31 31.00 88.
080.0 248.00 31.00
6 Melati 6.9 6.30
132.30
210.00 2.6 2.40
49.44 206.00 2.8 2.5
051.75 207.0 0.9 0.8
016.08 201.00 0.4 0.4 8.00 200.00
7 Palem 0.1 0.10
0.05 5.00 0.4 0.4
00.22 5.40 0.3 0.3
00.16 5.4 0.3 0.3
00.16 5.20 0.2 0.2 0.11 5.40
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.11. Luas Panen dan Produksi Tanaman Obat-obatan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
No
Komoditi
Kecamatan
Toboali Air Gegas Payung Simpang Rimba Lepong
Luas La-han (Ha)
Pa-nen(Ha)
Prod (Ton)
Produk-ivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen(Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitas
(Kw/Ha/Th)
LuasLa
hanHa)
Pa-nen (Ha)
Prod
(Ton)
Produk-tivitasKw/Ha/
Th)
LuasLa-han(Ha)
Pa-nen
(Ha)
Prod (Ton)
Produktivitas
(Kw/Ha/Th)
1 Jahe 10.89 9.90 99 100.00 2.53 2.30 44 190.00 3.03 2.75 28 100.00 0.94 0.85 9 110.00 8.25 7.5 81.75 109.00
2 Laos 12.27 11.15 343 308.00 4.29 3.90 119 305.00 3.74 3.40 10
3 304.00 2.20 2.00 62 310.00 1.87 1.7 51.00 300.00
3 Kencur 14.58 13.25 86 65.00 4.95 4.50 28 63.00 5.17 4.70 29 62.00 2.75 2.50 15 60.00 1.43 1.3 39.00 300.00
4 Kunyit 143.77 130.70 2,745 10.00 4.35 3.95 81 205.00 4.18 3.80 78 206.00 3.30 3.00 60 201.00 2.53 2.3 46.00 200.00
5 Lempuyang 165.50 150.45 2,864 190.33 4.66 4.24 77 180.83 4.70 4.28 77 180.00 4.71 4.28 73 170.00 2.42 2.2 35.20 160.00
6 Temulawak 16.28 14.80 247 167.00 4.79 4.35 67 153.00 6.18 5.62 73 130.00 3.41 3.10 37 120.00 0.99 0.9 10.35 115.00
7 Temu ireng 9.68 8.80 97 110.00 2.75 2.50 26 103.00 3.58 3.25 34 106.00 2.67 2.43 25 101.00 0.88 0.8 8.00 100.00
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.12. Luas Areal dan Produksi Perkebunan rakyatKabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
NO KOMODITILUAS AREAL (HA) JUMLAH PRODUKSI JUMLAH
TBM TM TT/TR JUMLAHPRODUKSI RATA-RATA PEMILIKTON/THN KG/HA/THN (KK)
1 Lada 3,468.00 7,320.00 2,453.00 13,241.00 6,214.80 849.02 8,830.002 Karet 1,040.00 1,468.00 330.00 2,838.00 1,309.00 891.69 3,811.003 Kelapa 223.00 465.00 79.00 767.00 279.00 600.00 652.004 Kelapa Sawit 392.00 50.00 0,00 442.00 240.00 4,800.00 144.005 Cengkeh 0,00 5.00 7.00 12.00 3.25 650.00 6.006 Nilam 0,00 61.00 11.00 72.00 0.06 0.98 39.007 Kakao 0,00 9.00 21.00 35.00 3.01 334.44 6.00
Jumlah5,123.0
09,378.00 2,901.00 17,407.00 8,046.11 13,488.00
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.13. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta Nasional Kabupaten Bangka Selatan
NO
NAMA PERUSAHAAN LUAS LUAS REALISASI TANAM JUMLAH PRODUKSI PRODUKSI RERATA MUTASI TANAMAN
LOKASI PENCADANGAN HGU TBM TM TT/TR JUMLAH TON/HA/THN TON/ HA/THN NEW RE JUMLAHPT. SWARNA NUSA
SENTOSA
1 - P. Lepar - 8,182.00 166.10 1,550.00 0,00 1,716.10 1,461,120.00 - 365,280.00 - 0,00 0,00 0,00
2 - Malik - 1,684.00 308.30 600.60 0,00 908.90 1,984,690.00 - 496,172.50 - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH - 9,866.00 474.40 2,150.60 0,00 2,625.00 3,445,810.00 - 861,452.50 - 0,00 0,00 0,00 Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas kawasan sebagaimana Tabel 2.14. berikut.
Tabel 2.14. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bangka Selatan
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Luas KawasanHutan (Ha)
Luas Luar Kawasan
Hutan (Ha)
1 Toboali 158.634 53.711 107.564
2 Airgegas 85.364 27.043 77.774
3 Payung 54.282 33.870 12.333
4 Simpang Rimba 36.230 29.404 12.0585 Lepar Pongok 26.198 0 26.198
Jumlah 360.708 144.028 235.927Sumber : LAKIP Kabupaten Bangka Selatan 2004
Sedangkan luas lahan kritis dapat dilihat Tabel 2.15.berikut.Tabel 2.15. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan di Luar
Kawasan Hutan
No. KecamatanDalam
Kawasan (Ha)
Luar Kawasan
(Ha)Jumlah
12345
ToboaliAir Gegas
Lepar PongokPayung
Simpang Rimba
11.0766.375
-11.0524.680
41.644,4063.287,1714.813,8354.340,0320.508,65
59.47841.37410.47915.9868.298
Jumlah 33.186 194.594,08 135.616Sumber : LAKIP Kabupaten Bangka Selatan 2004
Potensi populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.16. berikut.
Tabel 2.16. Populasi Ternak di Kabupaten Bangka Selatan
KecamatanSapi
(Ekor)Kambing
(Ekor)Kerbau (Ekor)
Babi (Ekor)
1. Toboali 297 278 44 1712. Air Gegas 44 68 - -3. Lepar Pongok 4 - - -4. Payung 126 98 - 725. Simpang Rimba 10 35 - -
Jumlah 200420032002
481421428
479206209
44646671
243190
2.040Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2004
Adapun jumlah produksi daging di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel 2.17.
Tabel 2.17. Jumlah Produksi Daging dan Jenis Ternak
Di Kabupaten Bangka Selatan dari Juli 2004 sampai dengan Oktober 2004
No.
Kec. Sapi (Kg) Kambing (Kg) Kerbau (Kg) Babi (Kg) Ayam Buras (Kg)
Ayam Pedaging
(Kg)Itik (Kg)
12345
Toboali Air Gegas Lp. PongokPayungSp. Rimba
46.500 4.836930
5.7761.860
3.420522
-756252
8.820----
4.800--
300-
32.64030.00023.20041.20052.000
52.0005.225
-2.5301.650
520200720280320
Jumlah 14.560 2.680 8.820 4.000 33.056,1 13.680 2.040
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
Tabel 2.18. berikut menampilkan data lalu lintas ternak yang masuk ke Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari Sapi, Babi, Ayam potong dan Ayam Buras.
Tabel 2.18. Jumlah Pemasukan Ternak menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Bangka Selatan dari 29 Juli 2004 sampai dengan 28 Oktober 2004
No Jenis Ternak Jumlah (ekor)
1234
SapiBabiAyam PotongAyam Buras
223240
102.0631.500
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005
4. Potensi Pariwisata
Objek pariwisata alam dan buatan serta sarana pendukung tersebar di 5 (lima) kecamatan yang memiliki objek wisata pantai dan pulau-pulau kecil yang potensial. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.19. Nama Pantai / Objek wisata dan Daya Tarik Wisata
di Kabupaten Bangka SelatanNo Kecamatan Alam, Pantai
dan SungaiAlam/
PegununganHutan dan
Taman Wisata1
2
3
Toboali
Payung
Lepar pongok
- Pantai sadai- Pantai Gunung Namak- Pantai Batu Kodok- Pantai Tj. Kerasak- Pantai Pasir Putih- Pantai Batu Ampar
- Pantai Batu - Betumpang- Pantai Pulau Besar- Sungai Balar- Sungai Bangka Ujung
- Pantai Penutuk- Pantai Batu sangkar- Pantai Celagen- Pantai Kumbung
-
- Benteng Portugis
5. Potensi Perdagangan
Data Jumlah KUD/Koperasi Mandiri dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan di 5 (lima) kecamatan dapat dilihat dari jumlah koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi pemuda, koperasi nelayan,kopontren, koperasi perkebunan, kokarmur, koperasi wanita, koperasi lainnya, koperasi pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.20.DATA JUMLAH KUD/KOPERASI MANDIRI DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
No
Kecamatan KUD Koperasi
Simpa
Koperasi
serba
Koperasi
pemda
Koperasi
nelaya
Kopontren
Koperasi
perkeb
Kokarm
Koperasi
angkut
Koperasi
wanita
Koperasi
lainny
Koperasi pasar
Jumlah
n pinjam
usaha n unan ur an a
12345
ToboaliAirgegasPayungSimpang RimbaLepar Pongok
23521
1----
6---1
1 1-1-1
112--
231-1
1----
1----
1----
4----
1----
22792-4
Jumlah 13 1 7 1 3 4 7 1 1 1 4 1 44
Data jumlah koperasi dan KUD dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan di 5 (lima) kecamatan pada Tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21. JUMLAH KOPERASI DAN KUD KABUPATEN BANGKA SELATAN
No Kecamatan Tahun 2004 Tahun 2005 Keterangan
1
2
3
4
5
TOBOALI
AIR GEGAS
PAYUNG
SIMPANG RIMBA
LEPONG
21
7
8
3
2
23
7
8
3
341 44
Data jumlah SITU, SIUP, TDP, TDG dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.22. JUMLAH SITU, SIUP, TDP, TDGKABUPATEN BANGKA SELATAN
No Tahun SITU SIUP TDP TDG SIPADTimah Kuarsa
1 2004 119 50 46 0 0 02 2005 286 132 106 2 33,5 ton 54,6 ton
6. Potensi PertambanganSumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan khususnya
untuk pertambangan sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi bahan galian tambang yang dimiliki terutama timah, dengan mineral ikutannya berupa monosit, xenotin, titan/ilmenit, rutil, zirkan dan bijih besi/hematit. Disamping itu terdapat bahan galian non logam yaitu pasir kuarsa, kaolin, pasir bangunan, tanah liat dan granit. Bahan galian tersebut perlu dilakukan penataan dan
pengembangan secara khusus mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbarui lagi dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Potensi bahan galian tambang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.23. POTENSI BAHAN GALIAN TAMBANGKABUPATEN BANGKA SELATAN
NO JENIS BAHAN GALIAN
CADANGANLOKASI
JUMLAH SATUAN
1 Pasir Kuarsa 108.000.000 M3 Kab. Basel2 Kaolin 154.000 M3 Kab. Basel3 Tanah Urug 150.000 M3 Kab. Basel4 Granit 13.000.000.000 M3 Kab. Basel5 Monosit 182 Ton Gunung Namak
Kec. Toboali6 Bijih Besi 58.000 Ton Bukit Pelawan Desa Paku Kec.Payung
7. Potensi Air BersihPotensi secara umum untuk potensi sarana air bersih di kawasan
pengembangan pembangunan kawasan industri terpadu di Kabupaten Bangka Selatan saat ini cukup memadai, hanya belum dikelola secara maksimal. Tersedianya kolong-kolong akibat aktifitas hasil pertambangan di beberapa tempat dapat dimanfaatkan sebagai air bersih.
2.3 SOSIAL BUDAYA DAERAH Tabel 2.24.
SARANA IBADAHNo Kecamatan Masjid Musholla Gereja Kelenteng Vihara
1.
2.
3.
4.
5.
Toboali
Air Gegas
Payung
Simpang Rimba
Lepar Pongok
37
31
21
6
10
2
11
12
13
4
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
1
-
-
-
-
JUMLAH 105 42 3 4 1
Sedangkan tempat ibadah terdiri dari 105 unit Mesjid, 42 unit Mushollah, 3 unit Gereja dan 4 unit Kelenteng serta 1 unit Vihara dengan jumlah 126.515 orang beragama Islam, 419 orang beragama Kristen Protestan, 574 orang Kristen katolik, Budha 2.806 orang dan Hindu sebanyak 8 orang.
Tabel 2.25.ORGANISASI KEAGAMAAN
No Kecamatan MUI DMI BKMT MUHAM
MADIYAH
NU BKPRMI BAZ
DAN
LAZ
LAIN
NYA
1.
2.
3.
4.
5.
Toboali
Air Gegas
Payung
Simpang Rimba
Lepar Pongok
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
38
31
21
6
10
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8
-
1
-
-
JUMLAH 6 6 106 2 1 6 9
Tabel 2.26.ORGANISASI PEMUDA DAN ORMAS / ORSOS / LSM
NO KECAMATAN KNPI PRAMUKAKARANG
TARUNAORMAS/ORSOSLSM LAINNYA
1.
2.
3.
4.
5.
Toboali
Air Gegas
Payung
Simpang Rimba
Lepar Pongok
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
10
4
9
7
5
22
-
-
-
-
JUMLAH 6 7 35 22
Tabel 2.27.PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
NO KECAMATAN
PEND. MISKIN
(JIWA)
RASKIN
(KK)
GAKIN BBM (KK)
ASKES
(JIWA)
RUMH TK
LYK HUNI
LAN
SIA
PENY.
CACAT
ANAK
NAKALKTK
1 Toboali 3.315 663 1.073 2.010 261 201 - 53 12
2
3
4
5
Air Gegas
Payung
Simp. Rimba
Lepar Pongok
2.235
3.200
4.175
4.040
447
640
835
808
938
824
225
539
1.155
2.588
2.032
482
10
34
206
43
51
413
52
36
-
-
66
32
30
3
17
-
3
1
3
14
JUMLAH 16.965 3.393 3.599 8.267 554 753 98 103 33
2.4 PRASARANA DAN SARANA DAERAH
1. PerumahanKondisi perumahan penduduk di wilayah Kabupaten Bangka Selatan
secara umum dalam kondisi baik dan mayoritas permanen, namun masih terdapat rumah-rumah yang dindingnya belum permanen yang masih membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal layak serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Pelayanan Fasilitas KesehatanCakupan pelayanan kesehatan belum optimal keseluruh wilayah
Kabupaten Bangka Selatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu bangunan RSUD telah tersedia namun peralatan belum terealisasi. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum didukung fasilitas kesehatan lainnya, maka disimpulkan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat belum memadai. Data jumlah RSUD, BKIA, Balai Kesehatan, Puskesmas, Pustu dan Apotik digambarkan dalam tabel 2.28, data sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Triwulan II Tahun 2005 dalam tabel 2.29, data jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Triwulan III Tahun 2005 pada tabel 2.30, data 10 diagnosa penyakit terbanyak Kabupaten Bangka Selatan Triwulan III Tahun 2005 pada tabel 2.31, data kesehatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan Triwulan III Tahun 2005 pada tabel 2.32, data sasaran penimbangan gizi Kabupaten Bangka Selatan pada tabel 2.33.
Tabel 2.28.Jumlah RSUD, BKIA, Balai Pengobatan, Puskesmas, Pustu dan
Apotik
No Kecamatan RSUD BKIA Balai Pengobatan Puskesmas Pustu ApotikUmum Gigi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)12345
ToboaliAirgegas
Lepar PongokPayung
Simpang Rimba
1----
21111
1----
-----
11211
68272
3----
Jumlah 200520042003
1--
6--
1--
---
666
252121
322
Tabel 2.29.Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Triwulan II Tahun 2005
No.
Rumah Sakit PustuPoliklinik Umum
Poliklinik Kebidanan
Tenaga Medis
Jumlah Tenaga Kerja
Pemerintah Swasta Puskesmas Paramedis Bidan Umum
1 - 1 6 25 1 1 14 59 39 23
Tabel 2.30.Data Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Triwulan III Tahun 2005
NODokter Ahli
Dokter Umum
Dokter Gigi Apoteker
Sarjana Kes. lain
Paramedis Perawatan
Paramedis Non
K Kepegawaian
Paramedis Pembantu
Non Medis
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 - - 8 6 1 - - 2 7 3 25 34 2 5 8 11 1 22
Tabel 2.31.Data 10 Diagnosa Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Bangka Selatan Bulan Januari – Juni Tahun 2005
No. Diagnosa Jumlah Kasus
1.2.3.4.5.6.7.
8.9.10.
MalariaPenyakit saluran pernafasan bagian atasPenyakit kulit dan jaringan subkutanPenyakit rongga mulutPenyakit darah tinggiDiarePenyakit akut lain pada saluran pernafasan bagian bawah(pneumonia, bronhitis, asma)Penyakit otot, tulang dan sendiKecelakaan dan keracunanPenyakit mata
44254152205512641179
10401025
989407375
Tabel 2.32 Data Kesehatan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan
Triwulan III Tahun 2005NO
Jumlah penduduk Kepala Keluarga
Dokter Gigi
Jumlah
Balita (1-5) Usia sekolah Usia produktif Lansia 60 keatas Kurang gizi
Cukup gizi
L P L P L P L P L P L P L P L P
75.04 75.624 - - 8.756 9.142 5.425 4.622 40.661 39.485 4.254 4.147 - - - -
1 - - 8 6 1 - - 2 7 3 25 34 2 5 8 11 1 22
3. Jaringan Transportasi
Panjang jalan di Kabupaten Bangka Selatan adalah 390 Km yang terdiri dari jalan Propinsi sepanjang 75 Km, jalan Kabupaten 316 Km dalam kondisi baik 135 Km, sedang 86 Km, rusak 75 Km dan rusak berat sepanjang 20 Km.
Tabel 2.29.Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004
No KeadaanPanjang Jalan (Km)
Tahun Provinsi Kabupaten
(1) (2) (5) (6)1
2
3
Jenis Permukaana. Diaspalb. Kerikilc. TanahKondisi jalana. Baikb. Sedangc. Rusakd. Rusak beratKelas jalana. Kelas Ib. Kelas IIc. Kelas IIId. Kelas IIIAe. Kelas IIIBf. Kelas IIICg. Kelas tidak terinci
74--
75---
-75-----
2663020
135867520
-196
-120
---
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Selatan Tahun 2004
4. Jaringan Air BersihJaringan air bersih di Kabupaten Bangka Selatan dikelola Perusahaan Air
Minum PDAM Toboali, namun kondisinya belum optimal, sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat belum terpenuhi.Di bawah ini adalah tabel Jumlah air minum yang disalurkan di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan banyaknya pelanggan dan bulan operasi.
Tabel 2.30.Jumlah air minum yang disalurkan menurut kategori pelanggan dan banyaknya pelanggan di Kabupaten Bangka Selata
No Kategori Pelanggan
Tahun 2003 Tahun 2004Banyaknya Pelanggan
Air minum yang disalurkan (m3)
Banyaknya Pelanggan
Air minum yang disalurkan (m3)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6)
123456789
Sosial umumSosial khususRumah tangga Instansi pemerintahNiaga kecilNiaga besarIndustri besarPelabuhanSusut/hilang dalam penyaluran
1119
1.11393----
2832.568
213.12427356----
1810
1.117122----
3.0492.219
226.1236.253539
----
Jumlah 1.155 216.304 1.159 314.208Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2005
Tabel 2.31.Jumlah air minum yang disalurkan menurut bulan operasi
No BulanTahun 2003 Tahun 2004
Air minum yang disalurkan (m3)
Air minum yang disalurkan (m3)
(1) (2) (3) (4)123456789
101112
JanuariFebruari
MaretAprilMeiJuniJuli
AgustusSeptember
OktoberNovemberDesember
14.13117.91712.94318.60219.97818.41920.48819.71221.55815.81518.37318.373
29.01626.20829.01628.08029.01628.08029.01633.48028.22413.82416.84823.400
Jumlah 216.304 314.208Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2005
5. Jaringan Listrik
Jaringan listrik yang tersedia saat ini di Kabupaten Bangka Selatan seperti yang tercantum dalam tabel 2.32. data ketersediaan ketenagalistrikan di bawah ini:
Tabel 2.32. Data Ketersediaan ketenagalistrikan
Lokasi Mesin Tersedia
Daya Mesin Beban Puncak (KW)
Energi Produksi(KWH)
Terpasang (KW)
Mampu(KW)
Toboali 9 Unit 4000 2.100 1.940 814.673Tj. Labu 1 Unit 200 150 75 14950Jumlah 10 Unit 4.200 2.150 2.015 623
Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup tahun 2005
Sedangkan jumlah pelanggan PT.PLN adalah 8120 pelanggan, dan data kelistrikan dari 48 desa / kelurahan yang baru dialiri jaringan listrik 32 desa / kelurahan ( 66,67 % ) serta rekapitulasi daftar tunggu pasang baru sampai dengan oktober 2005 untuk ranting Toboali 3550 pelanggan sama dengan 4.315 Kva.
6. Jaringan TelekomunikasiTabel 2.33.Jumlah Sambungan Induk Telepon menurut bulan
di Kabupaten Bangka Selatan Bulan Tahun 2003 Tahun 2004
Pelanggan
Telepon untuk umum
Pelanggan
Telepon untuk umum
(1) (2) (3) (2) (3)Januari
FebruariMaretAprilMeiJuniJuli
AgustusSeptember
OktoberNovemberDesember
935937939937936938939941944944950951
454545454546465050505052
952953953953954959959959959960960961
525252525252535353515152
7. Jaringan DrainaseJaringan drainase yang ada di Kabupaten Bangka Selatan hanya tersedia
di Kecamatan Toboali dengan perincian sebagai berikut :a. Drainase Rawabangun sepanjang 2,2 km
b. Drainase Sukadamai sepanjang 0,69 kmKhusus jaringan Irigasi yang tersedia di Kecamatan Toboali panjangnya adalah 87,85 km dengan 142 pintu air, sedangkan untuk kecamatan yang lain belum terdata.
Tabel 2.34. Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka SelatanNo. Kecamatan Lokasi Luas (Ha)1
234
5
Toboali
AirgegasSimpang Rimba
Payung
Lepong
TemayangPumpungGusung
Rindik / KepohBikangJeriji
PergamBangka Kota
DungunBatu Betumpang
Tanjung Labu
3157471415120080400100310813801500300
2.5 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang telah diundangkan pada tanggal 17 Desember 2005 yang meliputi :1.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri dari :a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :a) Sub Bagian Perangkat Daerah;b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;c) Sub Bagian Penataan, Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Tanah.
2. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri atas :a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian;b) Sub Bagian Pemulihan;c) Sub Bagian Uji dan Analisis Dampak Lingkungan
3. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri atas :a) Sub Bagian Perundang-undangan;b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum;c) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana.
4. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
a) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana Perekonomian;
b) Sub Bagian Program;c) Sub Bagian
Pengendalian dan Pelaporan.b. Asisten Bidang Administrasi, membawahi:
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;b) Sub Bagian Pemuda dan Olah raga;c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Bagian Arsip dan Perpustakaan, terdiri atas :a) Sub Bagian Tata Kearsipan;b) Sub Bagian Perpustakaan Daerah.
3. Bagian Komunikasi dan Informasi, terdiri atas :a) Sub Bagian Komunikasi;b) Sub Bagian Informasi ;c) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
4. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :a) Sub Bagian Umum, Perjalanan Dinas dan Protokoler;b) Sub Bagian Perlengkapan;c) Sub Bagian Rumah Tangga.
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada lampiran 1
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :a. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
1) Sub Bagian Umum;2) Sub Bagian Perlengkapan;
b. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :1) Sub Bagian Pelaksanaan Sidang dan Rapat;
2) Sub Bagian Pelayanan Risalah.c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi :
1) Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi;2) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
d. Bagian Keuangan membawahi :1) Sub Bagian Verifikasi;2) Sub Bagian Perbendaharaan;
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada lampiran II.
3. Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :1. Dinas Pendidikan;2. Dinas Pertambangan dan Energi;3. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;4. Dinas Pekerjaan Umum;5. Dinas Kesehatan;6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;8. Dinas Pertanian dan Kehutanan;9. Dinas Kelautan dan Perikanan;10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah dapat dilihat pada lampiran III
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :1. Badan Pengawasan Daerah;2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Badan Kepegawaian Daerah;4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah;6. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;7. Kantor Keluarga Berencana Daerah;Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat dilihat pada lampiran IV
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 5 Seri D) tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang terdiri dari :a. Kepala Satuan;b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Seksi Pengendalian dan Operasional;d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.Bagan Susunan Organisasi Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada lampiran V.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 6 Seri D) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, yang terdiri dari :a. Camat;b. Sekretaris Kecamatan;c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;e. Seksi Pelayanan Umum;f. Kelompok jabatan fungsionalBagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dapat dilihat pada lampiran VI.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 7 Seri D) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, yang terdiri dari :a. Lurah;b. Sekretaris Kelurahan;
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;e. Seksi Pelayanan Umum;f. Kelompok jabatan fungsional.Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dapat dilihat pada lampiran VII.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan , yang terdiri dari :a. Direktur;b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis, membawahi :
1. Urusan Ketatausahaan dan Kepegawaian;2. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;3. Urusan Rekam Medis, Laporan dan Hukum;4. Urusan Publikasi, Pemasaran Sosial dan Informasi.
c. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :1. Urusan Penyusunan Anggaran;2. Urusan Perbendaharaan;3. Urusan Verifikasi dan Akuntansi;4. Urusan Penyusunan Program.
d. Seksi Keperawatan, membawahi :1. Sub Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;3. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.
e. Seksi Pelayanan, membawahi :1. Sub Seksi Kebutuhan Pelayanan dan Penunjang Medis;2. Sub Seksi Pemantauan Penggunaan Fasilitas;3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
f. Instalasi, terdiri dari :1. Rawat Jalan;
2. Rawat Inap;3. Rawat Darurat;4. Bedah Sentral;5. Perawatan Intensif;6. Radiologi;7. Farmasi;8. Gizi;9. Patologi;10. Pemeliharaan sarana rumah sakit.
g. Komite Medis;h. Kelompok Jabatan Fungsional;i. Dewan Penyantun;j. Satuan Pengawas Intern.
BAB IIIVISI DAN MISI
3.1 VISIRencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010 dinyatakan dalam visi sebagai berikut :“ Terwujudnya Negeri Junjung Besaoh yang Sejahtera Melalui Pemerintah yang Amanah, Bersih dan Berwibawa Berbasis IPTEK dan IMTAQ serta Berwawasan Lingkungan ”.
3.2 MISIUntuk mencapai visi tersebut di atas maka ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK.
2. Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan terbuka.
BAB IVSTRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan. Disamping itu, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal dan eksternal.
Faktor-faktor lingkungan internal ( kekuatan dan kelemahan), meliputi:1. Letak Geografis yang sangat strategis 2. Sebagai jalur lintas damai laut Internasional ( ALKI )3. Infrastruktur sosial ekonomi 4. Struktur Ekonomi5. Pertumbuhan PDRB untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)6. Potensi Sumber Daya Kelautan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan.7. Potensi Sumber Daya Manusia 8. Pelayanan Publik9. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat.10. Infrastruktur pelayanan publik11. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan12. Kondisi kebersihan dan keindahan daerah 13. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)
14. Penegakan Hukum 15. Pembinaan Politik16. Partisifasi masyarakat dalam pembangunan17. Suasana Kamtibmas18. Potensi Wisata Bahari19. Peluang Investasi20. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya dan Aparatur21. Budaya Gotong Royong ( Junjung Besaoh)22. Seni dan Budaya
Faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman), meliputi :1. Aksesibilitas wilayah yang terbuka untuk interkoneksitas Regional, Nasional dan
Internasional2. Pengembangan Perekonomian3. Persaingan yang tinggi di pasar global4. Terbukanya peluang kawasan untuk investasi5. Daerah tujuan wisata6. Daya dukung lingkungan7. Perubahan prilaku sosial dan tatanan nilai masyarakat8. Transportasi dan Komunikasi9. Degradasi Lingkungan10. Kerja sama antar daerah11. Ilegal fishing, Mining dan Logging
4.1 Strategi Pembangunan
Dalam menentukan strategi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan bersifat rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini, kepentingan kebijakan dan persepsi yang diharapkan oleh pihak pemangku kepentingan pembangunan. Strategi pembangunan yang akan digunakan
mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2006-2010 untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :
4.1.1 Strategi Penguatan dan Pemberdayaan SDMStrategi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan kualitas
sumber daya manusia, serta memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah. Strategi pembangunan ini merupakan upaya menciptakan situasi dan kondisi agar masyarakat berperan aktif dalam berbagai pembangunan. Selain itu strategi ini juga mendorong masyarakat yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
4.1.2 Strategi Pertumbuhan Sub Fungsi UnggulanStrategi pertumbuhan sub fungsi unggulan diharapkan dapat
menciptakan pertumbuhan ekonomi secara luas. Strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga pada akhirnya terimplikasi pada pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi pembangunan ini mencakup upaya pendayagunaan berbagai potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pihak lain disertai optimalisasi, alokasi pembiayaan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
4.1.3 Strategi Pemerataan Pembangunan
Strategi ini bertujuan agar terjadi keseimbangan pertumbuhan pembangunan di semua wilayah. Serta untuk memberi ruangan yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, sehingga terjadi perkembangan wilayah di daerah terpencil, pesisir dan pulau-pulau kecil serta di wilayah perbatasan dan tidak terjadi pemusatan pertumbuhan pembangunan hanya di sebagian wilayah perkotaan. Strategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan nilai strategis yang dimiliki, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan kawasan stategis melalui pengembangan infrastruktur.
4.1.4 Strategi Efisiensi Penganggaran
Strategi efisiensi penganggaran dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna. Daya guna dan hasil guna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasarkan kebijakan umum dan prioritas anggaran
4.1.5 Strategi Keserasian PembangunanStrategi keserasian pembangunan bertujuan agar dapat terjadi
keharmonisan hubungan antar berbagai elemen masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan, serta dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan. Keserasian juga dimaksudkan dalam pola hubungan kerja antar unit atau lembaga pemerintah dan antar wilayah pembangunan. Sehingga dapat dikembangkan kerja sama internal/lembaga fungsional masyarakat, serta kerja sama eksternal lintas daerah baik antar pemerintah maupun antar pelaku pembangunan dalam membangun berbagai bentuk kerja sama. Hal ini diperkuat dengan upaya untuk pengembangan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
4.1.6 Strategi Kesinambungan Program Pembangunan
Strategi ini didasarkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam pembangunan. Dalam hal strategi kesinambungan ini mensyaratkan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan (Interlinkages) yang tepat antar pembangunan berdimensi fisik, alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Adapun prioritas pembangunan daerah adalah :
1. Penguatan Ekonomi MasyarakatPenguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana dan prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian.
2. Peningkatan Pelayanan PublikUpaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah/ terjangkau demi tercapainya pelayanaan prima. Hal ini melalui pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih (Clean Governance) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan secara
memadai, salah satunya dengan mengembangkan Electronic Government ( E-Gov). Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktifitas perekonomian.
3. Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur ditekankan pada peningkatan kualitas, kapasitas prasarana dan pengembangan wilayah terpencil, pesisir, pulau-pulau kecil serta wilayah perbatasan terutama yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa, peningkatan daya tarik investasi dan mendukung aktifitas perekonomian lokal.
4 . Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)Pembangunan ini ditekankan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ, kesehatan dan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat miskin khususnya diwilayah terpencil, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
5. Penanganan Lingkungan HidupUpaya penanganan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat saat ini dan bagi generasi mendatang. Pembangunan ini ditekankan pada penanganan masalah lahan kritis , kerusakan kasawan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pencemaran lingkungan yang dilakukan secara komprehensip dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan dampak-dampak negatip lainnya.
6. Pengembangan Seni dan BudayaPengembangan Seni dan Budaya dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mengakar dari warisan leluhur dengan harapan dapat membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat dan bermoral. Upaya untuk melestarikan seni dan budaya dilakukan melalui pengenalan kepada masyarakat sejak usia dini (pra sekolah), memasukkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, menggali dan menghidupkan kembali kesenian tradisional serta konservasi bangunan yang mempunyai nilai sejarah.
Permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan demikian komplek dan menyeluruh pada tiap-tiap bidang pembangunan sehingga dibutuhkan perencanaan dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan. Akan tetapi terdapat beberapa fungsi pembangunan yang harus memperoleh perhatian lebih dan menjadi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 s.d 2010, yaitu :
5. Fungsi pendidikan
6. Fungsi kesehatan
7. Fungsi ekonomi
8. Fungsi pariwisata dan budaya
9. Fungsi perumahan dan fasilitas umum
10. Fungsi pelayanan umum
11. Fungsi ketertiban dan keamanan
12. Fungsi perlindungan sosial
13. Fungsi lingkungan hidup
Adapun yang merupakan sub fungsi unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :
1. Sub fungsi kelautan dan perikanan
2. Sub fungsi pertanian dan kehutanan
3. Sub fungsi perdagangan dan industri
4. Sub fungsi pariwisata
5. Sub fungsi Pertambangan
BAB VARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi.5. 1 ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah dari tahun ketahun senantiasa menunjukan peningkatan, namun demikian kontribusi PAD terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah daerah termasuk pengembangan BUMD dengan menganut prinsip :1. Potensial, artinya lebih menitik beratkan pada
potensinya daripada jumlah atau jenis pungutan yang dilakukan, 2. Tidak memberatkan masyarakat,3. Tidak merusak lingkungan,
4. Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan,
5. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.
Penerimaan pendapatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004 dan Tahun 2005 (sampai dengan akhir November 2005) tergambar dalam tabel 1 dan 2 berikut ini :
Tabel 1. Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2004NO URAIAN PENDAPATAN DAERAH ANGGARAN REALISASI %1 Pendapatan Asli Daerah 5,830,500,000 6,679,086,851 114,55
- Pajak Daerah 4,157,500,000 4,841,006,083 116,44- Retribusi Daerah 1,188,000,000 822,379,049 69,22- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 485,000,000 1,015,701,719 209,42
2 Dana Perimbangan 65,659,773,472 75,577,922,338 115,11- Bagi hasil pajak dan bukan pajak 15,699,773,472 24,803,143,879 157,98- Dana Alokasi Umum(DAU) 41,210,000,000 42,298,500,000 102,64- Dana Alokasi Khusus (DAK) 4,000,000,000 3,999,850,000 99,99- Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi 4,750,000,000 4,476,428,459 94,24
3 Lain-Lain Pendapatan Yang sah 1,311,356,000 1,891,807,835 144,26- Bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah 1,311,356,000 1,460,659,085 111,39
- Penerimaan Lain-lain 0 431,148,750 -JUMLAH 73,161,629,472 84,148,817,024 115,02
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.Dari tabel diatas menunjukan bahwa proporsi pendapatan daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2004 masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan, baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK. Hal ini menunjukan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau perolehan pendapatan baru mencapai 7,9%. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah.
Tabel 2. Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Sampai Dengan Akhir November Tahun 2005
NO URAIAN PENDAPATAN DAERAH ANGGARAN REALISASI %1 Pendapatan Asli Daerah 11,003,500,000 10,142,617,021 92.18
- Pajak Daerah 6,259,000,000 4,655,540,369 74.38- Retribusi Daerah 3,087,500,000 3,320,609,179 107.55- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 165,700,000 2,166,467,473 130.75
2 Dana Perimbangan 93,400,000,000 82,903,076,594.35 88.76- Bagi hasil pajak dan bukan pajak 23,310,000,000 20,461,380,579 87.78- Dana Alokasi Umum(DAU) 56,695,000,000 56,695,000,000 100
- Dana Alokasi Khusus (DAK) 4,000,000,000 31,210,000 0.78
- Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi 9,395,000,000 5,715,476,015.35 60.84 3 Lain-Lain Pendapatan Yang sah 2,857,900,000 3,158,490,000 110.52
- Bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah 2,857,900,000 3,158,490,000 110.52
- Penerimaan Lain-lain 0 431,148,750 -JUMLAH 107,261,400,000 96,204,183,615.35 89.69
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam Tahun Anggaran 2005 (sampai dengan akhir November 2005) kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan baru sebesar 10,142,617,021 atau sebesar 9.46 % dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2005 sebesar 107,261,400,000, sedangkan realisasi dana perimbangan sebesar 82,903,076,594.35 atau 77,29 % dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3,158,490,000 atau 2,94%. Secara total realisasi pendapatan Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan akhir November 2005 baru sebesar 96,204,183,615.35 atau sebesar 89.69 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2005 masih didominasi oleh bagian dana perimbangan. Dengan demikian diperlukan kreasi dan inovasi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah didalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
Namun demikian apabila kita bandingkan dengan total pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2004 sebesar 6,679,086,851 dan total pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2005 sampai dengan akhir november sebesar 10,142,617,021 telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu
sebesar 51.87 % dan diyakini sampai dengan akhir desember total pendapatan asli daerah sampai dengan desember 2005 akan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 11,003,500,000 berarti akan mengalami peningkatan sebesar 64.75 %.
Dengan mempertimbangkan ratio pendapatan Tahun 2004 dan melihat potensi penerimaan yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan, maka proyeksi (Target Pendapatan) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Proyeksi (Target Pendapatan) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010
(Dalam Jutaan Rupiah)No. Jenis Pendapatan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Pendapatan Asli Daerah
13,200,000.00 15,800,000.00 18,960,000.00 22,760,000.00 27,360,000.00
2 Dana Perimbangan 187,635,000.00 206,398,000,05 227,038.000,35 249,742.000,85 274,717,000.143 Lain-lain yang sah 3,064,000.00 3,126,000.28 3,203,000.14 3,363,000.30 3,531,000.47
Total Pendapatan 203,899,000.00 225,324,000,78 249,193,000.49 275,866,000.15 305,608,000.61
Sumber : Prediksi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAHPengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen
keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi kepada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik baik langsung maupun tidak langsung, terutama masyarakat miskin, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui pendekatan kinerja (performance oriented).
Di samping itu, pengeluaran daerah harus mampu menunjukkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip value for money. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung, guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan. Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2004 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2004
URAIAN BELANJA ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 66,786,259,352 56,609,655,087 84,76
(1) Belanja Aparatur 46,821,997,982 40,175,445,792 85,81
(a) Belanja Administrasi Umum 31,507,955,307 25,694,967,188 81,55
- Belanja Pegawai dan Personalia 23,218,903,807 19,317,194,044 83,20
- Belanja Barang dan Jasa 4,810,131,000 3,809,512,377 79,20
- Belanja Perjalanan Dinas 2,089,880,000 1,564,978,416 74,88
- Belanja Pemeliharaan 1,389,040,500 1,003,282,351 72,23
(b) Belanja Operasional Pemeliharaan 1,793,613,425 1,586,913,029 88,48
- Belanja Pegawai dan Personalia 387,743,900 294,918,900 76,06
- Belanja Barang dan Jasa 964,563,800 888,016,329 92,06
- Belanja Perjalanan Dinas 361,352,300 326,827,800 90,45
- Belanja Pemeliharaan 79,953,425 77,150,000 96,49
(c) Belanja Modal/Pembangunan 13,520,429,250 12,893,565,575 95,36
- Belanja Modal Tanah 30,000,000 30,000,000 100
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan - - -
- Belanja Bangunan air (irigasi) - - -
- Belanja Modal Instalasi - - -
- Belanja Pegawai dan Personalia 387,743,900 294,918,900 76,06
- Belanja Barang dan Jasa 964,563,800 888,016,329 92,06
- Belanja Perjalanan Dinas 361,352,300 326,827,800 90,45
- Belanja Pemeliharaan 79,953,425 77,150,000 96,49
(c) Belanja Modal/Pembangunan 13,520,429,250 12,893,565,575 95,36
- Belanja Modal Tanah 30,000,000 30,000,000 100
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan - - -
- Belanja Bangunan air (irigasi) - - -
- Belanja Modal Instalasi - - -
- Belanja Pegawai dan Personalia 387,743,900 294,918,900 76,06
- Belanja Barang dan Jasa 964,563,800 888,016,329 92,06
- Belanja Perjalanan Dinas 361,352,300 326,827,800 90,45- Belanja Modal Brg Bercorak
Kesenian,Kebudayaan 25,000,000 22,270,000 89,08- Belanja Modal Hewan, Ternak &
Tanaman 373,000,000 360,572,500 96,67
- Belanja Modal Alat-alat Persenjataan - - -
1 2 3 4
(2) Belanja Publik 19,963,401,170 16,605,177,717 83,18
(a) Belanja Administrasi Umum 1,652,401,170 1,058,596,971 64,06
a. Belanja Pegawai dan Personalia 44,800,000 42,300,000 94,42
b. Belanja Barang dan Jasa 1,207,225,370 744,187,871 61,64
d. Belanja Pemeliharaan 300,955,800 216,099,100 71,80
(b) Belanja Operasional Pemeliharaan 2,107,000,000 2,083,386,225 98,88
a. Belanja Pegawai dan Personalia 173,110,000 165,280,000 95,48
b. Belanja Barang dan Jasa 1,898,137,500 1,885,473,725 99,33
c. Belanja Perjalanan Dinas 35,752,500 32,632,500 91,27
c) Belanja Pemeliharaan - - -
d) Belanja Modal 7,819,000,000 6,757,979,950 86,43
- Belanja Modal Tanah 500,000,000 92,445,000 18,49
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4,210,000,000 4,155,009,950 98,70
- Belanja Bangunan air (irigasi) 180,000,000 179,450,000 99,70
- Belanja Modal Instalasi 300,000,000 - 0
- Belanja Modal Jaringan 14,000,000 14,000,000 100
- Belanja Modal Bangunan Gedung 1,815,000,000 1,519,115,000 83,70
- Belanja Modal Monumen - - -
- Belanja Modal Alat-alat Besar - - -
- Belanja Modal Alat-alat Angkutan 200,000,000 198,470,000 99,24
- Belanja Modal Alat-alat Bengkel - - -
- Belanja Modal Alat-alat Pertanian - - -
- Belanja Modal Kantor dan Rumah Tangga 400,000,000 400,000,000 100
- Belanja Modal Alat-alat Studio & Komunikasi - - -
- Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 100,000,000 99,490,000 99,49
- Belanja Modal Laboratorium - - -
- Belanja Modal Buku/Perpustakaan 100,000,000 100,000,000 100
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -
- Belanja Modal Hewan, Ternak & Tanaman - - -
- Belanja Modal Alat-alat Persenjataan - - -
(3).Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
7,385,000,000 6,705,214,571 90,80
- Belanja Bagi Hasil Pajak kpd Desa - - -
- Belanja Bagi Hasil Retribusi kpd Pemdes - - -
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemkot/ Pemkab - - -
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemdes/kel 480,000,000 480,000,000 100
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi kemasyarakatan
1,590,000,000 1,466,640,590 92,24
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Profesi - - -
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Masyarakat Umum 2,565,000,000 2,206,853,230 86,04
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Instansi Vertikal 2,650,000,000 2,311,752,329 87,24
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik 100,000,000 69,000,000 69
(4). Belanja Tidak Tersangka 1,000,000,000 - 0
Dari tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2004 anggaran belanja aparatur masih mendominasi belanja pemerintah dibandingkan anggaran publik.
Namun demikian, Tahun 2005 proporsi belanja pelayanan publik sudah semakin besar dibandingkan belanja aparatur daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 anggaran belanja telah disusun sesuai dengan perubahan paradigma kepentingan masyarakat.
Dalam hal kepentingan tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah dapat pula membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
Adapun proyeksi belanja daerah pada tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5 Proyeksi (Target Belanja) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010
(Dalam Jutaan Rupiah)No. Jenis 2006 2007 2008 2009 2010
1 Belanja 203,899,000.00 265,068,700.00 331,335,875.00 397,603.000.00 457,243,000.00
Sumber : Prediksi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Mencermati besaran proyeksi belanja dalam 5 tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan.
5.3. PEMBIAYAAN
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan/penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.
Melihat prediksi kedepan, menunjukan bahwa prosentase kenaikan belanja lebih besar dari kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya pembiayaan kegiatan pemerintah diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.
5.4 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Arah kebijakan ekonomi daerah adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup peningkatan perekonomian daerah yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maknanya bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada, guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata prosentase kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu beberapa langkah harus dilakukan dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dapat juga melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disamping itu, lima tahun mendatang kebijakan umum anggaran diarahkan untuk memantapkan landasan ekonomi daerah yang mandiri dijiwai nilai-nilai religius berbasis perdagangan dan jasa untuk mewujudkan Negeri Junjung Besaoh yang sejahtera melalui :a.perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk
pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
b.mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, serta Pertambangan sebagai sektor unggulan perekonomian daerah;
c.meminimalisasikan dampak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimum;
d.mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
e.meningkatkan iklim investasi guna mendorong dan dapat mengurangi hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
f. mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasikan, ekstensifikasi dan diversivikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
g.mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen;
h.membentuk/mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang profitable.
i. mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan Swasta atau Masyarakat dengan Swasta. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dan handal.
j. Setiap pengeluaran daerah harus berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisien dan efektif.
BAB VIKEBIJAKAN UMUM
Visi sekaligus tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2006 – 2010 adalah “Terwujudnya Negeri Junjung Besaoh yang Sejahtera Melalui Pemerintah yang Amanah, Bersih dan Berwibawa Berbasis IPTEK dan IMTAQ serta Berwawasan Lingkungan” sebagai landasan tahap pembangunan berikutnya. Sebagai ukuran tercapainya pembangunan lima tahun mendatang, maka ditetapkannya arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian sasaran sebagai berikut:
6.1 Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 yang ditempuh dalam upaya pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK melalui fungsi ekonomi, fungsi pariwisata dan budaya serta fungsi lingkungan hidup yang meliputi :
6.1.1 Fungsi Ekonomi
a. Sub Fungsi Pertanian dan KehutananKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian.
b. Sub Fungsi Kelautan dan Perikanan.Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengawasan serta pengendalian sumber daya.
c. Sub Fungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, UKM dan InvestasiKebijakan pembangunan ini diarahkan pada tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, penumbuhan dan pengembangkan potensi sumber daya perdagangan dan jasa, perluasan pasar melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan perijinan, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, profesionalisme pengelolaan BUMD dan optimalisasi manajemen asset daerah, jaminan berusaha dan kemudahan perijinan dalam rangka meningkatkan efisiensi/penanaman modal dan meningkatkan dan mengembangkan promosi dan informasi pasar serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan
system ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
d. Sub Fungsi Industrikebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industrikecil/home industri, pengembangan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekenisme pasar dengan pengembangan eksport dan penguatan institusi pasar.
e. Sub Fungsi Pertambangan dan energikebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan dan pembangunan usaha pertambangan dan energi secara terpadu, peningkatan kapasitas penyediaan ketenaga listrikan, peningkatan sistem informasi dan teknologi, peningkatan prasarana dan sarana dinas/aparatur, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertambangan.
f. Sub Fungsi Tenaga Kerja dan TransmigrasiKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan tenaga kerja dan semangat.
g. Sub Fungsi Transportasi, Telekomunikasi dan Informatikakebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan prasarana, sarana transportasi dan komunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jasa transportasi dan telekomunikasi dan pengembangan sistem informasi manajemen transportasi dan telekomunikasi
6.1.2 Fungsi Pariwisata dan Budaya
a. Sub Fungsi PariwisataPembangunan sub fungsi pariwisata diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang, wisata religius dan wisata kuliner, peningkatan manajemen
pengelolaan pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
b. Sub Fungsi Kebudayaan dan KesenianKebijakan pembangunan ini diarahkan untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya local dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya local dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian local.
6.1.3 Fungsi Lingkungan Hidup
a. Sub Fungsi Perlindungan Lingkungan HidupKebijakan pembangunan ini diarahkan pada penanganan limbah dan air limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan hidup lainnya.
b. Sub Fungsi Penataan Ruangkebijakan pembangunan ini diarahkan bagi perwujudan struktur dan pola tata ruang wilayah yang optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan.
6.2 Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 yang ditempuh dalam upaya menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi, melalui fungsi ketertiban dan keamanan adalah sebagai berikut :
a.Sub Fungsi PolitikKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diantaranya melalui pendidikan dan partisipasi politik.
b.Sub Fungsi Ketertiban dan Keamanan Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadapmunculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.
c.Sub Fungsi HukumKebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
6.3 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 yang ditempuh dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan, melalui fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah sebagai berikut :
a.Sub Fungsi Jaringan JalanKebijakan pembangunan ini diarahkan bagi perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.
b.Sub Fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air BersihKebijakan pemabangunan ini diarahkan bagi pelestarian sumber daya air dalam kerangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui pengendalian pengawasan air bawah tanah.
c.Sub Fungsi Jaringan Drainase
Kebijakan pembangunan ini diarahkan bagi pencegahan banjir serta penanggulangan ROB dengan pembangunan system dan pengelolaan drainase wilayah dan kawasan.
d.Sub Fungsi Jaringan IrigasiKebijakan pembangunan ini diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dengan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi.
e.Sub Fungsi Jaringan PersampahanKebijakan pembangunan ini diarahkan bagi kelestarian lingkungan hidup dan kebersihan kota dengan optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah.
f. Sub Fungsi Pertamanan, Ruang Hijau dan Dekorasi KotaKebijakan pembangunan ini diarahkan bagi terciptanya estetika, kenyamanan dan kesehatan linkungan.
g. Sub Fungsi Perumahan dan PemukimanKebijakan pembangunan ini diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.
6.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi perlindungan sosial adalah sebagai berikut:
6.4.1 Fungsi Pendidikan
a. Sub Fungsi Pendidikan Usia DiniArah kebijakan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0-6 tahun untuk pengembangan bakat dan pengembangan mental.
b. Sub Fungsi Pendidikan Dasar
Arah kebijakan pembangunan ini ditujukan pada pemberian hak dasar pelayanan pendidikan yang bermutu, melalui pendidikan wajar 9 tahun, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen terpadu.
c. Sub Fungsi Pendidikan Menengah Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia,agar mampu bersaing dalam era globalisasi.
d. Sub Fungsi Pendidikan Luar SekolahKebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, melalui pengembangan model-model pendidikan luar sekolah yang variatif.
6.4.2 Fungsi KesehatanKebijakan fungsi ini diarahkan pada peningkatan derajadat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat upaya-upaya di bidang kesehatan.
a. Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan MasyarakatKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, peningkatan budaya perilaku hidup sehat, peningkatan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
b. Sub Fungsi Keluarga BerencanaKebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber KB , meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
6.4.3 Fungsi Perlindungan Sosial
a.Sub Fungsi Kesejahteraan SosialKebijakan pembangunan ini diarahkan pada perlindungan social terhadap penyandang masalah social melalui upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.
b.Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKebijakan pembangunan ini diarahkan pada rasa aman perempuan dan anak, kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi perempuan pada proses pembangunan, perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, peningkatan kualitas SDM perempuan.
c.Sub Fungsi KependudukanKebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan ( urbanisasi ) dan persebaran penduduk serta peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan.
d.Sub Fungsi Pengembangan Kelembagaan MasyarakatKebijakan pembangunan ini diarahkan pada mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi local dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.
e.Sub Fungsi AgamaKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan.
6.5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010 dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka dilakukan melalui pembangunan pada fungsi pelayanan umum yang meliputi :
a. Sub Fungsi Pelayanan UmumKebijakan Pembangunan sub fungsi pelayanan umum diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
b. Sub Fungsi Sumber Daya AparaturKebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur Pemerintah baik unsur ekskutif maupun legislatif agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat.
c. Sub Fungsi Kapasitas Keuangan DaerahKebijakan pembangunan kapasitas keuangan daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui pengendalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan darah dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
d. Sub Fungsi Infrastruktur Pemerintah Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintah yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
e. Sub Fungsi Pengembangan IPTEKKebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kerangka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hasil penelitian, pengembangan kajian permasalahan pembangunan danpengembangan perpustakaan daerah.
BAB VIIPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah baik yang menyangkut aspek administrasi, institusi maupun keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun suatu bentuk perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi antar fungsi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penyusunan program yang didasarkan atas fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya variable dan indicator yang tidak mampu diprediksikan sebelumnya mengingat begitu cepatnya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi.
Untuk mewujudkan visi kabupaten : “TERWUJUDNYA NEGERI JUNJUNG BESAOH YANG SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERSIH DAN BERWIBAWA BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN” maka Program dan kegiatan indikatif pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
7.1 Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK
7.1.1FUNGSI EKONOMI
Pembangunan yang dilaksanakan di daerah secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan harga konstan 1993, tahun 2000 sebesar 10,16%, tahun 2001 sebesar 5,30%, tahun 2002 sebesar 4,10% dan pada tahun 2003 sebesar 7,45%.
Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada, akan semakin besar PDRB dan PAD-nya.
a. Sub Fungsi Pertanian dan Kehutanan
Dalam melaksanakan sub fungsi pertanian dan kehutanan dibagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang pertanian tanaman pangan, bidang peternakan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan.Bidang pertanian tanaman pangan meliputi tanaman bahan pangan, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Produksi tanaman bahan pangan pada tahun 2005 yang berupa padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian sebanyak 29.846 ton dengan luas tanam 4.991 ha dan luas panen 4.058 ha.Produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2005 sebanyak 20.113,6 ton yang berupa sawi, ketimun, kangkung, bayam dan bawang daun dengan luas tanam 2.898 ha dan luas panen 2.634 ha. Produksi tanaman buah-buahan seperti salak, jeruk, nanas, rambutan, durian, mangga, pisang dan lain-lain pada tahun 2005 sebanyak 20.447 ton dengan luas tanam 1.293 ha dan luas panen 1.142,9 ha.Produksi tanaman hias pada tahun 2005 seperti anggrek, kuping gajah, anyelir, mawar, melati dan palem sebanyak 311,8 ton.Bidang peternakan populasi ternak pada tahun 2005 populasi ternak sapi sebanyak 481 ekor, kerbau 44 ekor, kambing 478 ekor, babi 243 ekor dan domba 233 ekor dengan produksi daging sapi sebanyak 50.070 kg, daging kerbau 322 kg, daging kambing 13.401 kg dan daging domba 1.712 kg. Populasi ternak unggas yaitu ayam potong
sebanyak 35.055 ekor, ayam buras 205.048 ekor dan itik 4.278 ekor dengan produksi ayam potong 618.461 kg, ayam buras 244.387 kg dan itik 1.418 kg. Bidang perkebunan terdiri dari berbagai jenis komoditi seperti lada, karet, kelapa, kopi, kakao, kelapa sawit, nilam, cengkeh dan tanaman obat-obatan sebagian besar dikelola oleh masyarakat atau perkebunan rakyat dan hanya kelapa sawit yang dikelola perkebunan swasta nasional, dimana produksi perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 50 % dibandingkan pada tahun 2003. Sedangkan produksi perkebunan besar swasta nasional pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 20 % dibandingkan tahun 2003.Bidang kehutanan telah dilakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2004 seluas 300 Ha dari luas lahan kritis sebesar 135.616 ha dengan jenis tanaman mahoni, nyato dan karet. Permasalahan pada sub fungsi pertanian adalah :1. Belum ditetapkannya rencana tata ruang wilayah2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian
dan kehutanan3. Keterbatasan SDM dalam penguasaan IPTEK 4. Tingginya kerusakan hutan dan lahan 5. Rendahnya produktifitas dan pemanfaatan produksi pertanian dan
kehutanan6. Rendahnya akses permodalan bagi petani7. Kurang terpantaunya peredaran produk pertanian (peternakan)
yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kaidah agama.
Sasaran yang akan dicapai pada sub fungsi ini adalah :1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, peternakan,
perkebunan dan kehutanan rata – rata 15 % setiap tahun2. Meningkatnya keragaman produksi pertanian tanaman pangan,
perkebunan dan kehutanan 5 % setiap tahun3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis
10 % setiap tahun
4. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan konservasi kawasan pantai rata – rata 20 % tiap tahun
5. Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis 2 % tiap tahun6. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk – produk
pertanian yang sesuai dengan standar kesehatan dan kaidah agama.
b. Sub Fungsi kelautan dan perikanan
Pada sub fungsi kelautan dan perikanan, produksi hasil penangkapan ikan pada tahun 2005 tercatat 24.425 ton, ditargetkan kenaikan produksi sebesar 15 % pertahun. Luas areal tambak udang sampai dengan tahun 2005 seluas 80 ha dan ditargetkan sebesar 30 % per tahun. Luas areal kolam ikan air tawar 20 ha, ditargetkan sebesar 50 % per tahun. Jumlah unit usaha budi daya laut sistim KJA pada tahun 2005 tercatat 15 unit, ditargetkan meningkat 30 % per tahun. Permasalahan sub fungsi kelautan dan perikanan :1.Rendahnya hasil tangkapan nelayan2.Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian
SDKP;3.Terbatasnya penguasaan teknologi penangkapan ikan dan budidaya;4.Terbatasnya akses penguatan modal bagi nelayan;5.Kerusakan fisik pantai dan laut akibat abrasi, sedimentasi dan
penambangan lepas pantai;6.Terbatasnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang
penangkapan ikan.7.Terbatasnya anggaran pembangunan kelautan dan perikanan;8.Kurangnya minat investasi di bidang kelautan dan perikanan
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah :1.Meningkatnya produksi hasil tangkapan nelayan sebesar 100 %,
perikanan budidaya sebesar 70 % .
2.Meningkatnya Sarana dan Prasarana penunjang Industri perikanan sebesar 40 %
3.Meningkatnya penguasaan teknologi penangkapan ikan dan budidaya sebesar 30 %
4.Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian SDKP sebesar 60 %
5.Tersedianya akses penguatan modal bagi nelayan sebesar 75 % 6.Terciptanya kawasan konservasi ekosistem pesisir pulau – pulau kecil
sebesar 50 %7.Meningkatnya kegiatan investasi bidang industri kelautan dan
perikanan sebesar 40 %
Arah kebijakan kelautan dan perikanan adalah peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengawasan serta pengendalian sumber daya.
Program indikatif pada sub fungsi kelautan dan perikanan adalah :1. Pengembangan agrobisnis dan agroindustri2. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan3. Pengembangan sumber daya perikanan4. Peningkatan sarana dan prasarana
c. Sub fungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM)
Perkembangan perdagangan, jasa, usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak Peranan koperasi sebagai soko perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah terlebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, ketika banyak perusahaan skala besar banyak yang kolaps bahkan harus menutup perusahaannya,
usaha – usaha mikro kecil dan menengah masih mampu bertahan ditengah badai krisis yang melanda Indonesia tersebut.Pada tahun 2003 jumlah koperasi yang ada mencapai 39 unit yang terdiri 39 unit koperasi yang aktif dan unit koperasi tidak aktif dan tahun 2004 mencapai 43 unit yang terdiri dari 16 unit koperasi yang aktif dan 27 unit koperasi tidak aktif . berdasarkan tahun 2004 jumlah modal koperasi berasal dari luar sebesar Rp.608.896.000 sedangkan modal dari anggota berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok Rp.546.036.000 dan SHU Rp.38.656.000 dan dari asset Rp.1.154.932.000 Dan volume usaha Rp.455.828.000.
Permasalahan pada sub fungsi ini adalah :1. Lemahnya daya saing produk – produk lokal, akses pasar baik
regional maupun internasional2. Terbatasnya jaringan pasar3. Lemahnya akses permodalan dan sistem distribusi yang terlalu
panjang4. Menurunnya kualitas sarana dan prasarana pendukung sistem
distribusi barang5. Kurangnya informasi tentang sumber daya dan ekonomi yang bisa
didapatkan oleh calon investor6. Terbatasnya kemampuan kesiapan pengusaha kecil dan menengah
dalam mengantisipasi era globalisasi7. rendahnya produktivitas pengelolaan koperasi8. rendahnya akses KUMKM pada sumber daya produktif baik berupa
akses permodalan, informasi dan pemasaran.
Sasaran yang ingin dicapai pada sub fungsi ini adalah :1. Meningkatkan arus distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat 2. Membuka peluang ekspor komoditi non migas 3. Memperkuat permodalan industri kecil dan menengah4. Memperpendek jalur distribusi barang kebutuhan pokok dari
produsen langsung kepada pengecer dan atau konsumen
5. Mewujudkan penataan kawasan perdagangan dan jasa6. Meningkatkan kualitas kelembagaan7. Meningkatnya nilai asset dan volume usaha koperasi .8. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi .9. Meningkatkan nilai asset dan volume usaha KUKM .10. Meningkatkan kualitas SDM pengelola UMKM .
Arah kebijakan pada sub fungsi koperasi dan UMKM adalah tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, penumbuhan dan pengembangkan potensi sumber daya perdagangan dan jasa, perluasan pasar, efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan perijinan, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, profesionalisme pengelolaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah, jaminan berusaha dalam rangka meningkatkan efisiensi / penanaman modal dan meningkatkan serta mengembangkan promosi dan informasi pasar serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
Program indikatif pada sub fungsi ini adalah :1. Pengembangan produk unggulan2. Pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa3. Perlindungan konsumen4. Membuka peluang ekspor5. Pengembangan regulasi usaha6. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan jasa7. Pengembangan dan pemberdayaan KUMKM8. Peningkatan produktifitas dan pengelolaan KUMKM.
d. Sub fungsi industri
Jumlah unit usaha industri kecil dari pertama terbentuknya kabupaten Bangka Selatan sampai dengan tahun 2005 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun belum terbentuk sentra industri kecilnya.
Permasalahan sub fungsi industri adalah : 1. Lemahnya peranan IKM terhadap sumber daya yang produktif2. Rendahnya kualitas pengelolaan IKM3. Terbatasnya akses pasar4. Terbatasnya akses permodalan
Sasaran sub fungsi industri adalah : 1. Terbentuknya sentra – sentra industri kecil2. Peningkatan produktifitas IKM3. Peningkatan akses pasar dan permodalan
Arah kebijakan sub fungsi ini adalah mengembangkan industri terutama industri kecil, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan mengembangkan ekspor dan penguatan pasar.
Program indikatif sub fungsi industri pasar adalah :1. Pengembangan sektor industri2. Peningkatan dan pengembangan IKM3. Peningkatan sumberdaya dan sarana prasarana industri
e. Sub Fungsi Pertambangan dan Energi
Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi bahan galian yang cukup melimpah, namun belum banyak diketahui secara pasti cadangannya seperti timah dengan mineral asosiasinya berupa Monasit, Xenotim, Ilmenit/Titan, Rutil, Zirkon dan Bijih Besi/Hematit, sedangkan bahan galian yang sudah diketahui cadangannya terutama yang berada di Kecamatan Toboali yaitu bahan galian golongan C atau bahan galian industri berupa pasir kuarsa ± 108 juta m3, Kaolin ± 154 ribu m3, pasir bangunan ± 154 ribu m3, bijih besi ± 56 ribu ton, dan granit ± 13 milyar m3.
Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 23 buah pulau, sedangkan yang berpenghuni 7 pulau, sehingga tidak dapat dilalui jaringan PLN (grid PLN), salah satu cara penyediannya dengan menggunakan energi surya (PLTS), genset, dan rencana energi angin (kincir angin) atau Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH). Di Kabupaten Bangka Selatan sudah dialiri aliran listrik PLN dengan daya tampung 4000 KW, daya mampu 2100 KW, sedangkan beban puncak pada malam hari mencapai 200KW, sehingga penyediaan listrik di Bangka Selatan pas-pasan, sementara daftar tunggu penerangan baru mencapai 3550 pelanggan atau dibutuhkan kira-kira 4,315 KVA. Dari 48 desa/kelurahan, 32 desa sudah dialiri listrik PLN atau 66,78 %.Penyediaan BBM minyak tanah di Kabupaten Bangka Selatan tersebar dengan tidak merata dan ada 18 Desa yang belum memiliki pangkalan, Secara umum pada Kabupaten Bangka Selatan ini yang Jumlah Penduduk nya adalah 153.911 penduduk mempunyai kebutuhan Minyak Tanah sebesar 697,791 KL sedangkan ketersediaan Minyak Tanah dari Pertamina hanya 355,5 KL, jadi kebutuhan minyak tanah yang belum dapat terpenuhi adalah 342,671 KL. Seperti pada Kecamatan Simpang Rimba yang memiliki jumlah penduduk sebesar 19.260 penduduk, kebutuhan minyak tanah pada kecamatan ini adalah 61,670 KL per bulan sedangkan yang tersedia hanya sebesar 39 KL per bulannya, sehingga kekurangannya sebesar 22,670 KL per bulan.
Permasalahan sub fungsi pertambangan dan energi adalah :1.Belum lengkapnya ketersediaan data informasi potensi bahan galian
tambang dan air bawah tanah;2.Terbatasnya peruntukan lahan untuk usaha pertambangan;3.Rendahnya kesadaran pelaku usaha pertambangan / masyarakat
terhadap pertambangan yang baik dan benar;4.Belum tersedianya produk hukum daerah yang terkait dengan sub
fungsi pertambangan dan energi;5.Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di sub
fungsi pertambangan dan energi;
6.Terbatasnya ketersediaan ketenagalistrikan;7.Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur;8.Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
Sasaran sub fungsi pertambangan dan energi adalah :1.Tersedianya data/informasi potensi bahan galian tambang 100 %2.Tersedianya peruntukan lahan untuk usaha pertambangan 100 % 3.Meningkatnya kesadaran pelaku usaha pertambangan / masyarakat
terhadap pertambangan yang baik dan benar 40 %4.Tersedianya produk hukum daerah yang mendukung pertambangan
dan energi 100 %5.Meningkatnya penegakan hukum 50 %6.Tersedianya ketenagalistrikan 75 %7.Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 75 %8.Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM 75 %Arah kebijakan sub fungsi pertambangan dan energi adalah pemanfaatan dan pengembangan potensi pertambangan dan energi secara maksimal, menciptakan manajemen peneglolaan Sumber Daya Alam mineral dan energi serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertambangan dan energi.
Program Indikatif sub fungsi pertambangan dan energi adalah :1. Pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam
mineral dan energi yang ramah lingkungan 2. Peningkatan penegakan hukum bagi pelaku usaha pertambangan
dan energi
f. Sub fungsi tenaga kerja dan transmigrasiSeiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula beban penyediaan lapangan kerja yang semakin terbatas karena tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja.
Jumlah pendaftar pencari kerja sampai akhir bulan oktober 2 Berdasarkan data dari BPS jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 sebanyak 1.944 orang meningkat menjadi 3.556 orang pada tahun 2004, atau meningkat sebesar 43,33 %. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada tahun 2004 sebesar 2,40 % atau turun/naik 2,40 % dari 47,73 % pada tahun 2003.Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 2004 sebesar 2.40 %.Tingkat pengenganguran terbuka pada tahun 2004 yaitu perbandingan antara pencari kerja sebesar 4.337 orang dengan angkatan kerja sebesar 3.556 orang atau sebesar 81,9 %
Permasalahan pada sub fungsi tenaga kerja dan transmigrasi adalah :1. Tingginya angka pencari kerja
Berdasarkan data yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini tercatat 4.337 orang pencari kerja.
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerjaMasih rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dicerminkan dari tingkat pendidikan pencari kerja yang ada 4.337 orang, terdiri dari :a) s/d tamat SD : 138 orangb) SMP/SLTP : 327 orangc) SMU/SLTA : 3.527 orangd) Diploma : 214 orange) Perguruan tinggi : 131 orang
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruhRendahnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruh dapat dilihat dari indikasi besarnya upah kerja buruh yang masih dibawah kebutuhan hidup minimum.
4. Masih adanya sebagian tenaga kerja yang belum mendapatkan hak – hak normatifAdanya sebagian pengusaha yang masih belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya yang
menyangkut hak dasar pekerja seperti misalnya upah minimum, upah lembur, cuti tahunan maupun cuti haid bagi pekerja wanita, kebebasan berserikat bagi para pekerja/buruhnya. Disisi lain masih adanya pekerja anak yang terpaksa bekerja dan diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sasaran pada sub fungsi tenaga kerja dan transmigrasi adalah :1. Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja2. Menurunnya jumlah kecelakaan kerja3. Meningkatnya upah minimum buruh/pekerja
Arah kebijakan pada sub fungsi tenaga kerja adalah penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi, berkesejahteraan da terlindungi hak – haknya.Program indikatif pada sub fungsi ini adalah :1. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja2. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan transmigrasi3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja4. Peningkatan sarana pelayanan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
g. Sub fungsi Transportasi, Telekomunikasi dan Informatika
Pelayanan Jaringan Transportasi/lalulintas khususnya pelayanan angkutan umum terdiri 10 trayek dibagi menjadi pelayanan trayek utama 5 trayek dengan jumlah angkutan 74 buah dan trayek cabang 5 trayek dengan jumlah angkutan 6 buah.
Keberadaaan terminal dan sub terminal di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Terminal Toboali.
Pengembangan komunikasi dua arah antara masyarakat dapat dilihat dari doalog interaktif antara pemerintah dan masyarakat, jumlah
informasi yang di sampaikan masyarakat pada pemerintah baik secara langsung maupun melalui mass media.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi jaringan transportasi dan lalulintas adalah :a.Belum terbentuknya struktur pelayanan transportasi yang efisien
sesuai hirarki pelayanan dan moda transportasi;b.Masih kurangnya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi;c.Kurang tertibnya pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalulintas;d.Kurangnya transfarannya informasi serta pemberitaan yang lengkap,
objektif dan bertanggungjawab;e.Lemahnya mekanisme kontorl sosial masyarakat terhadap
penyelengaraan pemerintah;f. Masih lemahnya jalinan komunikasi antara pemerintah,media massa
dan masyarakat;g.Kurang tersedianya data base informasi;h.Belum optimalnya pemanfaat teknologi infomasi dalam penyebaran
infomasi secara tepat guna;i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media
pemerintah;j. Kurangnya keseimbangan dalam mendukung perkembangan
masyarakat yang informatif, kritis dan demokratis.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan trnsportasi dan lalulintas adalah :
a. Terbentuknya strukur sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.
b. Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi;c. Terwujudnya budaya tertib berlalulintas;d. Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan
pemerintahan kota.e. Meningkatnya Pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan
dengan media.
f. Meningkatnya pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.g. Meningkatnya respon masyarakat terhadap informasi kebijakan
Pemerintahann kota.h. Meningkatnya penyebaran informasi, penyaluran aspirasi, dialog
interaktif dan jaringan komunikasi.i. Tersedianya data base informasi yang mudah diakses.
Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi transportasi, telekomunikasi dan informatika diarahkan bagi terwujudnya tertib dan disiplin berlalulintas, pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan yang serasi antara hirarki pelayanan dan moda transportasi yang representatif serta peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal, sehingga terwujud tranparansi informasi dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan.
Program indikatif sub fungsi jaringan transportasi dan lalulintas adalah :a. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas transportasi;b. Pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi;c. Peningkatan aksesbilitas pelayanan transportasi;d. Peningkatan disiplin laulintas dan angkutane. Pengembangan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi;f. Pengembangan data dan informasi;g. Pengembangan jaringan komunikasi.
7.1.2FUNGSI KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA
a. Sub Fungsi Pariwisata
Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalan pencanangan Renstra Kabupaten Bangka Selatan.
Permasalahan yang dihadapi pada sub fungsi pariwisata adalah:
1. Belum adanya pengelolaan obyek wisata2. Belum adanya sarana prasarana pariwisata3. Kurangnya event – event wisata4. Terbatasnya pemasaran wisata
Sasaran sub fungsi pariwisata adalah :1. Mengadakan pengelolaan obyek pariwisata2. Membangun sarana prasarana obyek wisataArah kebijakan sub fungsi pariwisata adalah pemanfaatan dan pengembangan potensi – potensi wisata secara maksimal, menciptakan manajemen pengelolaan pariwisata yang baik, serta meningkatkan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.
Program indikatif sub fungsi pariwisata adalah :1. Pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan pariwisata2. Peningkatan obyek dan event – event pariwisata3. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
b. Sub Fungsi Kebudayaan dan Kesenian
Dalam era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, karakteristik budaya ketimuran yangt menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah.
Permasalahan pembangunan sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah :a. kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya
dan kesenian daerah;b. kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda
cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah;c. terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya
aktualisasi dan globalisasi;
d. kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas kabupaten bangka selatan;
e. kurangnya sarana prasarana penmgembangan budaya dan kesenian.
Sasaran pembangunan sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah :a. melaksanakan penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar
budaya;b. melestarikan aset peninggalan sejarah;c. meningkatkan apresiasi budaya dan kesenian daerah;d. meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan bahasa sastra
dan kepustakaan;e. meningkatkan media informasi kebudayaan dan kesenian sebagai
sumber ilmu pengetahuan;f. tresedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian yang
memadai.
Arah kebijakan sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah untuk memperkuat pengembangan dan pelestarian potensi budaya local dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.
Program Indikatif sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah:1. Pengembangan pelestarian dan pembinaan kesenian dan nilai-nilai
budaya ;2. Pengembangan dan pengendalian bahasa, kesusastraaan dan
kepustakaan.
7.1.3FUNGSI LINGKUNGAN HIDUPa. Sub Fungsi perlindungan lingkungan hidup
Paradigma pembangunan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan daya lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan tatar uang
kota. Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan akibat pembangunan yang tidak terkendali adalah terjadinya banjir dan ROB, pencemaran lingkungan permukiman akibat penambangan liar.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi perlindungan lingkungan hidup adalah :a.Rusaknya lingkungan akibat penggalian/penambangan liar;b.Meningkatnya polusi udara dan pencemaran air akibat limbah
penambangan liar, penebangan hutan liar dan perkebunan yang berpindah-pindah;
c.Kurang lestarinya lingkungan pantai;d.Masih terjadinya dampak negatif akibat pembangunan yang tidak
teratur;e.Lemahnya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan;f. Lemahnya database system informasi lingkungan.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fungsi lingkungan hidup adalah:1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;2. Terselenggaranya kegiatan pembangunan yang memperhatikab
daya dukung lahan yang serasi dan berkelanjutan.
Kebijakan pembangunan sub fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penegakan hukum secara konsisten.Program indikatif sub fungsi lingkungan hidup adalah :a. Perlindungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;b. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup;c. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
d. Pengendalian pencemaran dan perusakan sumber daya alam dalam lingkungan hidup.
b. Sub Fungsi Tata Ruang
Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui penyebaran informasi , penyebaran leaflet mekanisme perijinan, dan pemberian penjelasan kepada masyarakat.Dokumen rencana tata ruang yang lebih detail dalam bentuk RTRW belum mencakup seluruh kawasan, masih terbatas pada kawasan kota lama , sehingga beberapa kawasan trategis lainnya perlu disusun RTRW. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan penataan ruang telah dikembangkan system informasi tata ruang (UDMIS) yang masih membutuhkan usaha-usaha peningkatan kualitas.Rencana RTRW tiap-tiap wilayah dengan periode ahun 2006 sampai dengan 2010 sehingga pada tahyun 2010 – 2015 perlu diadakan kegiatan review terhadap RTRW dalam rangka mempersiapkan dokumen RTRW untuk periode tahun 2010 – 2015.Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi tata ruang adalah:a. Masih terjadinya perbedaan pemahaman, penafsiran dan sikap
antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan terhadap permasalahan penataan dan pengembangan ruang wilayah kabupaten;
b. Rendahnya kualitas basis data serta kurang efisiennya pengembangan system informasi penataan ruang wilayah;
c. Kurang konsistennya rumusan rencana dengan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
d. Perkembangan kawasan tidak sesuai dengan potensi dan nilai strategis kawasan;
e. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan pada beberapa kawasan;f. Kurang tertibnya administrasi pertanahan;
g. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan pembangunan dalam penataan ruang.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fungsi tata ruang adalah :a. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebesar 50 %;b. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara
konsisten sebesar 80 %;c. Tersedianya jaringan basis data dalam rangka perencanaan tata
ruang dan pembangunan sebesar 75 %;d. Optimalisasi dan revitalisasi kawasan sesuai dengan potensi dan
strategis kawasan 80 %;e. Meningkatnya kualitas SDM perencanaan 50 %
Arah Kebijakan pembangunan fungsi ini diarahkan bagi terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang berkualitas, konsisten serta partisipatif dalam mengarahkan dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan kota.
Program indikatif sub fungsi penataan ruang adalah :a. Penyusunan rencana tata ruang;b. Pengelolaan dan pengendalian tata ruang;c. Pengembangan system informasi penataan ruang;
d. Penataan, optimalisasi dan revitalisasi kawasan.
7.2. Menciptakan Situasi Politk dan Keamanan Yang Kondusif Untuk Memacu Iklim Usaha dan Investasi
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Berdasarkan letak geaografisnya, Kabupaten Bangka Selatan berada pada perlintasan alur laut internasional. Oleh karenanya menyimpan berbagai potensi gangguan keamanan , ketentraman dan ketertiban yang diakibatkan oleh mudahnya akses transfortasi dari luar daerah untuk menjangkau kawasan wilayah
Kabupaten Bangka Selatan. Memperhatikan fenomena seperti ini, maka pembangunan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bela negara dan berbagai gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi; mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami, mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan mampu menjawab tantangan untuk dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesadaran politik masyarakat dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan sesuai dengan tuntutan demokrasi dan transfaransi pemerintahan dalam mewujudkan good goverment dan good governance, sehingga kegiatan pemerintahan dan pemabungan dapat berjalan.
a. Sub Fungsi Politik
Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang terdaftar sebagai pemiolih pada Pemilu Tahun 200 4 sebanyak 96.439 orang, yang menggunakn hak pilihnya : pada Pemilu legislatif sebanyak 70.647 atau 73,25 %, pada Pemilu Presiden Putaran pertama sebanyak 69.778 orang atau 72,35 % dan pda putaran kedua sebanyak 61.509 orang atau 63,78 %.dari angka-angka tersebut nampak jelas adanya penurunan angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi Tahun 2004.
Permasalahan Yang Dihadapi dalam sub fungsi politik adalah :a. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;b. Kurang efektifnya pelaksanaan sistem politik yang demokratis;c. Kurang tuntasnya penyelesaian tuntutan masyarakat terhadap peran
lembaga legislatif;d. Kurang efektifnya pendidikan politik masyarakat
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi politik adalah :a. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan
kewajibannya;b. Mewujudkan pelaksanaan sistem politik yang demokratis;c. Meningkatnya efektifitas peran dan fungsi lembaga legilatif;
d. Meminimalisasi dampak negatif perbedaan pendapat dan pandangan antar golongan dan partai politik yang menjurus tindakan anarkhis di masyarakat;
e. Mempertahankan iklim politik yang kondusif 100%.
Arah Kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada upaya meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.
Program Indikatif sub fungsi politik adalah :1. Pengembangan pendidikan politik rakyat;2. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara;3. Pengembangan pengawasan legislasi dan pengangggaran.
b. Sub Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Penyelenggaran pemerintahan menggunakan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pada era reformasi cenderung terjadi peningkatan gangguan kriminalitas sebagai akibat tringginya angka pengangguran, kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya.
Adanya bencana khususnya bencana kebakaran dapat menimbulkan kerugian tidak saja korban manusia, harta benda tetapi juga terganggunya arus lalu linntas, proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan masyarakat.
Untuk menanggulangi kebakaran diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat mengurangi korban manusi serta kerugian material.
Permasalahan yang dihadapi sub ketertiban dan keamanan adalah :a. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan;b. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan
ketertiban lingkungan;
c. Kurangnya responsifitas penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana;
d. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana;e. Potensi timbulnya tingkat kerawanan akibat kondisi perekonomian yang
tidak stabil;f. Terbatasnya kuantitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan bencana.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub funsi ketertiban dan keamanan adalah:a. meminimalisasi kejadian kerusuhan: kerusuhan antar kampung, kerusuhan
SARA dan tawuran remaja;b. Meningkatnya penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta
bencana;c. Mengurangi angka kerugian dan meningkatnya aset yang dapat
diselamatkan akibat kebakaran dan bencana lainnya;d. Tewujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi ini diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisifatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.
Program indikatif sub dan fungsi ketertiban dan keamanan adalah 1. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan Tramtibmas dan
terjadinya Bencana;2. Peningkatan kesadaran bina lingkungan;3. Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban dan keamanan;4. Peningkatan penanggulangan bencana.
c. Sub Fungsi Hukum
Sejak berdirinya Kabupaten Bangka Selatan telah ditetapkan 491 Keputusan Bupati dan 12 buah Peraturan Daerah baru. Tuntutan masyarakat untuk membentuk tata peraturan Daerah yang baik, perlu di ikuti dengan penyusunan
dan penyempurnaan produk-produk hukum Daerah dalam rangka meningkatakan jaminan, kepastian , rasa keadilan dan perlindungan hukum.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi hukum adalah : a. Belum memadainya produk hukum yang dimiliki untuk mendukung
implementasi penyelenggaraan pemerintahan;b. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan oleh
aparatur dan masyarakat;c. Lemahnya penegakan hukum dan HAM oleh aparatur dan masyarakat;d. Kurangnya pembelaan dan pelayanan dalam perlakuan hukum yang adil;e. Lemahnya mentalitas aparatur dalam penegakan hukum dan HAM.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi hukum adalah :1. Meningkatnya produk-produk hukum Daerah dan peninjauan kembali perda-
perda yang tidak sesuai lagi;2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta
masyarakat ( menurunnya jumlah pelnggaran perda 10% pertahun);3. Meningkatnya penegakan hukum dan HAM secara tegas berdasarkan azas
keadilan ( meningkatnya jumlah kasus yang ditangani );
Arah kebijakan pembangunan yang diarakan pada upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dam perlibndungan hukum bagi masyarakat.
Program indikatif sub fungsi hukum adalah:1) penegakan hukum dan HAM;2) peningkatan pelayan, bantuan hukum dan pengembangan tertib hukum3) Peningkatan penyusunan dan penyempurnan perundangan Daerah.
7.3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Memacu Percepatan Pelaksanaan Pembangunan
FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
Pembangunan perumahan dan fasilitas umum adalah bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu fasilitas penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi perumahan dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Berkurangnya kualitas perumahan dan fasilitas umum dan tertundanya pembangunan perumahan dan fasilitas umum akan memperlambat perekonomian daerah.
a. Sub Fungsi Jaringan Jalan.
Panjang jalan di Kabupaten Bangka Selatan sampai tahun 2004 adalah 412,49 km, sesuai dengan kewenangannya diklasifikasikan : jalan Negara sepanjang 102,02 km, Jalan propinsi sepanjang 22 km, dan jalan kabupaten sepanjang 288,47 km.Kondisi jalan kota pada tahun 2004 sebagai berikut 230,42 km kondisi baik 45,97 km kondisi sedang dan kondisi rusak sepanjang 136,1km.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi jaringan jalan adalah :a. Rendahnya umur konstruksi jalan dan jembatan di wilayah Bangka Selatan
bawah;b. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kapasitas
dan kelas jalan;c. Kurangnya jaringan jalan prasarana jalan dalam pemenuhan kebutuhan
pengembangan wilayah;d. Tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan pengguna jalan
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan Jalan adalah :a. Meningkatnya kualitas jalan serta terpenuhi spesifikasi jalan sesuai dengan
fungsi dan kelas jalan Kabupaten Bangka Selatan;
b. Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan wilayah.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi jaringan jalan diarahkan bagi perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.
Program indikatif sub fungsi jaringan jalan adalah :a. Pemeliharaan jalan dan jembatan;b. Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan.
b. Sub Fungsi Sumber Daya Air dan pelayanan Air bersih
Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan fungsi perkotaan. Permasalahan klasik yang dihadapi berkaitan dengan air bersih adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapsitas air bersih. Serta tingkat kebocoran mencapai 41 %.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Sumber daya air dan pelayanan air bersih adalah :a. Belum optimalnya tingkat cakupan pelayanan air bersih;b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber air baku untuk pelayanan air
bersihc. Tingginya tingkat eksploitasi sumber daya air bawah tanah;d. Tingginya tingkat pencemaran sumber air bersih;e. Berkurangnya tingkat pengisian (recharge) air tanah.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi sumber daya air dan pelayanan air bersih adalah :
1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan cakupan pelayanan 60 %;
2. Terpenuhinya kebutuhan air baku dengan pembangunan waduk.3. Terkendalinya eksploitasi air dibawah tanah;
Arah Kebijakan Pembangunan sub fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Program indikatif kegiatan sub Sumber Daya Air dan Pelayanan air Bersih adalah :1. Peningkatan suplai air baku;2. Peningkatan Cakupan Pelayanan air Bersih;3. Monitoring dan Pengendalian eksploitasi air bawah tanah;4. Rehabilitasi lahan dan hutan
d. Sub Fungsi Jaringan DrainaseDaerah Genangan Banjir di Kota Toboali kawasan bawah/pantai, yaitu di kelurahan Toboali Kota yaitu Rawabangun.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Drainase adalah :a. Terjadinya banjir dan ROB;b. Belum optimalnya system pengendalian banjir dan ROB;c. Kapasitas saluran kurang mampu menampung debit air akibat hujan di
daerah hulu;d. Menurunnya kapasitas saluran yang diakibatkan oleh sedimantasi dan
sampah;e. Maraknya penyalahguna Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga kurang
mendukung fungsi bantaran sungai dan catchment area;
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi Drainase adalah:1. Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir dan ROB;2. Meningkatnya kapasitas saluran drainase;
3. Teraturnya debit limpasan sesuai dengan kapasitas saluran, pengelolaan dan konservasi cacthment area dan badan sungai.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi drainase diarahkan bagi pengendalian banjir dan penanggulangan ROB dengan pembangunan system drainase wilayah dan kawasan.
Program indikatif sub fungsi drainase adalah :1. Pembangunan peningkatan saluran dan sungai;2. Pengaturan Debit Limpasan Air Hujan;3. Penanggulangan ROB.
e. Sub Fungsi Jarigan Irigasi
Fungsi utama irigasi merupakan suplai kebutuhan lahan pertanian, walaupun jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Bangka selatan cenderung mengalami penurunan, namun fungsi irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan.
Luas lahan pertanian dengan irigasi teknis 2.562 ha, setengah teknis 5.903 ha, irigasi sederhana 2.080 ha.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi jaringan irigasi adalah :1. Menurunnya fungsi bendung dan saluran irigasi;2. Meningkatnya fungsi pengelolaan system irigasi.Arah kebijakan pembangunan sub fungsi jaringan irigasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dengan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi.
Program indikatif sub fungsi jaringan irigasi adalah1. Pembangunan peningkatan bendung dan saluran;2. Peningkatan pengelolaan system jaringan irigasi.
f. Sub Fungsi Jaringan Persampahan
Sampah merupakan masalah perkotaan yang jika dikelola dengan benar akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, namun apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat.
Volume sampah pada saat ini kenaikannya belum terlalu signifikan, akan tetapi dengan semakin bertambahnya penduduk maka volume sampah akan bertambah sejalan dengan dinamika perubahan yang terjadi. Oleh karena itu perlu antisipasi penanganan melalui perencanaan pengelolaan sampah yang benar.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Jaringan Persampahan adalah :a. Meningkatnya volume sampah 1 % tiap tahun;b. Kapasitas pengangkutan sampah belum terprogram dengan baik;c. Belum adanya pengelolaan TPA yang memenuhi syarat teknis.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan persampahan adalah :1. Terangkutnya volume sampah yang dihasilkan;2. Terwujudnya TPA yang memenuhi persyaratan teknis;3. Peningkatan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi Jaringan Persampahan diarahkan bagi optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah.
Program indikatif sub fungsi jaringan persampahan adalah :1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan;2. Optimalisasi kapasitas dan pengelolaan TPA dan IPLT;
3. Optimalisasi peningkatan obyek retribusi;4. Bimbingan dan penyuluhan kebersihan.
g. Sub Fungsi Pertamanan, Ruang Hijau dan Dekorasi Kota
Fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi Kota disamping merupakan fungsi keindahan juga berfungsi sebagai ruang interaksi masyarakat, sarana olahraga, kenyamanan dan sebagai paru-paru kota. Kualitas maupun kuantitas ruang hijau saat ini dinilai masih sangat kurang, tidak sebanding dengan aktivitras masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah :a. Kurangnya fasilitas ruang publik yang dapat digunakan sebagai interaksi
masyarakatb. Menurunnya keindahan dan kenyamanan kota akibat kurang mencukupinya
fasilitas dekorasi dan taman kotac. Meningkatnya polusi udara yang diakibatkan kurang mencukupinya fasilitas
ruang hijau
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah :1. Terpenuhinya kebutuhan taman dan ruang hijau kota2. Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota3. Tercapainya baku mutu lingkungan (berkurangnya dampak polusi udara
akibat aktivitas perkotaan).
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota diarahkan bagi tercapainya keindahan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan.
Program indikatif sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah :1. Pertamanan dan penghijauaan kota2. Dekorasi kota.
h. Sub fungsi perumahan dan pemukiman
Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi akan peningkatan akan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi perumahan dan pemukiman adalah :a. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan b. Masih terdapatnya kawasan kumuh dan menurunnya kualitas lingkungan
pemukimanc. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah d. Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan
banyaknya pemukiman liar.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi perumahan dan pemukiman :1. Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah;2. Belum meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman.
Arah kebijakan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.
Program indikatif sub fungsi perumahan dan pemukiman adalah:1. Pemenuhan dan pengembangan perumahan;2. Pemberdayaan komunitas perumahan;3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman.
7.4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
7.4.1Fungsi Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia , melalui penyediaan tenaga ahli dan terampil yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan baku, sehingga dapat melakukan adaptasi sesuai dengan tuntutan dan kondisi lapangan kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Angka Partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan, APK untuk SD/MI sebesar 94,55 persen ,SLTP/MTs sebesar 60,93 %, dan SMU/SMK/MA sebesar 24,99 % . APM SD/MI sebesar 79,08% , SLTP/MTs. 45,98 % dan SMU/SMK /MA sebesar 19,03 %..
Dalam penyelenggaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan dasar (SD) sebanyak 82 sekolah, SLTP sebanyak 10 sekolah, dan menengah umum/kejuruan 5 sekolah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan masih sangat kurang terutama pada jenjang sekolah menengah umum dan kejuruan. Disamping itu yang masih sangat terbatas adalah dalam pelayanan pendidikan bagi anak usia dini. Padahal rendahnya pelayanan pendidikan dalam usia dini nantinya akan mempengaruhi dan menghambat pengembangan sumber daya manusia secar keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah sangat berkaitan dengan input, output serta proses pembelajaran, hal ini terlihat pada rasio hasil ujian akhir , penerapan kurikulum yang terlalu padat, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan (jumlah gedung yang rusak SD/MI ),ruang kelas (RK) SLTP /MTs. RK SMU /SM/MA), rendahnya kesejahteraan dan kekurangan
tenaga kependidikan yang professional dan sesuai dengan bidang tugasnya. Walaupun guru dan pengejar bukan satu-satunya factor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran meupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi merupakan cerminan kualitas, sehingga tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
a. Sub Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi dua kategori yakni pendidikan non formal (play group ) dan pendidikan formal (Taman Kanak-kanak). Jumlah lembaga pendidikan pra sekolah tahun 2004 sebanyak 11 buah.
Permasalahan Sub Fungsi pendidikan usia dini adalah :a.Beragamnya model dan bentuk pembelajaran pendidikan usia dini yang
cenderung membingungkan masyarakat;b.Tingginya kesenjangan fasilitas yang ditawarkan ;c.Belum adanya standar baku pengelolaan pendidikan usia dini.
Sasaran pembangunan sub fungsi pendidikan usia dini adalah :1. Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra
sekolah (PADU) formal ;2. Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa
memasuki pendidikan dasar.
Arah kebijkan sub fungsi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0 – 6 tahun untuk pengembangan bakat dan pembinaan mental.
Program indikatif sub fungsi pendidikan usia dini adalah :1. Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah;2. Fasilitasi sarana prasarana pendidikan pra sekolah.
b. Sub Fungsi Pendidikan dasar
Jumlah angka putus sekolah pada tahun 2004 SD/MI adalah relatif tinggi yang diakibatkan dari resesi ekonomi yang berkepanjangan sehingga orang tua wali murid kuang mampu membiayai sekolah anak-anaknya.
Permasalahan sub fungsi pendidikan dasar adalah :1. belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (wajar
dikdas);2. belum optimalnya manajemen dan kemandirian institusi pendidikan ;3. kurangnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas
maupun kualitas;4. Rendahnya kualitas program pendidikan .
Sasaran Pembangunan sub fungsi pendidikan dasar adalah :1. Mewujudkan keberhasilan pelaksanaan wajar dikdas 100%;2. Meningkatkan pengelolaan dan kemandirian institusi pendidikan;3. Meningkatkan sarana-prasarana sekolah;4. Meningkatkan kualitas pendidikan.
Arah kebijakan sub fungsi ini ditujukan pada pemberian hak dasar pelayanan pendidikan yang bermutu , melalui pendidikan wajar sembilan tahun, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan oenyelenggaraan pendidikan melalui manajemen terpadu.
Program Indikatif sub fungsi pendidikan dasar adalah :1. Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar;2. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;3. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dasar ;4. Peningktan sarana dan prasarana sekol;ah dasar.
c. Sub Fungsi Pendidikan Menengah
Jumlah lembaga pendidikan menengah sampai dengan tahun 2004 sebanyak 8 buah. Jumlah ini belum dapat menampung seluruh siswa lulusan dari SLTP/MTs.
Permasalahan Sub Fungsi Pendidikan menengah adalah :1. Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dari
keluarga miskin;2. Lemahnya pengelolaan pendidikan menengah ;3. Rendahnya kualitas pendidikan ;4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas
maupun kualitas;5. Kurangnya relevansi pendidikan formal dan non formal dengan pasar
kerja .
Sasaran Pembangunan sub fungsi pendidikan menengah adalah :1. memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi keluarga miskin;
2. optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan menengah ;3. meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar
pendidikan nasional ;4. terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan kebuthan
pendidikan menengah ;5. meningkatnya kual;itas pendidikan menengah yang sesuai dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja.
Arah kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia , agar mampu bersaing dalam era globalisasi.
Program indikatif sub fungsi pendidikan menengah adalah :1. Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan menengah;2. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;3. Peningkatan manajemen berbasis sekolah;4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
d. Sub fungsi pendidikan luar sekolah
Pendidikan luar sekolah mempunyai peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kemampuan teknis dan keterampilan , lembaga pendidikan luar sekolah di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari kejar paket C , Kursus-kursus .
Permasalahan sub fungsi pendidikan luar sekolah adalah :1. rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan
luar sekolah;2. penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan
harapan karena terbatasnya sarana dan prasarana;3. belum adanya standar kualitas yang sama dari masing-masing lembaga
penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
Sasaran pembangunan sub fungsi pendidikan luar sekolah adalah :1. menyediakan pelayanan pendidikan alternatif bagi yang tidak tahu
belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal;2. memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara
professional.3. Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sesuai dengan
kebutuhan pengguna .
Arah kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, melalui pengembangan model-model pendidikan luar sekolah yang efektif.
Program indikatif sub fungsi pendidikan luar sekolah adalah :1. peninkatan kualitas peserta didik lembaga pendidikan non formal;2. peningkatan kualitas lembaga pendidikan non formal ;3. peningkatan kualitas tenaga pendidik non formal .
7.4.2FUNGSI KESEHATAN
a. Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia sehat 2010. Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan hal ini disebabkan masih ditemukannya bebarapa kasus penyakit menular dan bahkan mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun. Adapun beberapa penyakit menular tersebut diantaranya jumlah penderita malaria, ISPA dan TBC. Beberapa jenis penyakit tidak menular seperti muntaber mengalami peningkatan, penderita hipertensi mengalami peningkatandan penderita stoke mengalami peningkatan. Prilaku masyarakat dikaitkan dengan penyakit menular maupun tidak menular, pemerintah mengadakan berbagai upaya baik dilakukan melalui penyuluhan, gerakan kebersihan dan hidup sehat serta pemberian vaksin.
Permasalahan sub fungsi pelayanan kesehatan masyarakat adalah :1. Terjadinya perubahan penyakit karena transisi demografi dan
efidemiologi serta adanya new emerging diseace;2. Belum optimalnya mutu kesehtan3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;4. Terbatsnya pembiayaan kesehatan ;5. Adanya sumberdaya kesehatan dan potensi daerah yang belum
optimal diberdayakan;6. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan.
Sasaran sub fungsi pelayanan kesehatan masyarakat adalah :
1. Menurunnya angka kematian ibu sebesar 10/100.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi 10/1000 kelahiran hidup.3. Menurunnya status gizi buruk;4. Mempertahankan umur harapan hidup diatas 70 tahun;5. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan ;6. Meningkatnya pengawasan obat dan makanan;7. Meningkatnya ketersediaan obat yang bernutu, aman dan efektif
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Arah kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya dibidang kesehatan.
Program indikatif sub fungsi pelayanan kesehatan masyarakat adalah:1. Pelayanan kesehatan masyarakat ;2. Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;4. Lingkungan sehat ;5. Pemberdayaan masyarakat;6. Manajemen kesehatan dan perijinan ;7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;8. Obat dan perbekalan kesehatan.
b. Sub Fungsi Keluarga Berencana
Penyerahan kewenangan bidang KB kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Keppres Nomor 103/2001, yang kemudian dioubah menjadi Keppres nomor 9 tahun 2004, menuntut adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tentang arti penting pelaksanaan program KB bagi keberhasilan pembangunan , rata-rata kelahiran total selama tahun 2004 dibawah angka 2 (total fertility rate) , Indikator ini menunjukkan suatu ukuran dari keberhasilan dalam upaya pengendalian kelahiran .
Permasalahan sub fungsi keluarga berencana adalah :1. Kurangnya pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat
kontrasepsi yang diminati masyarakat;2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan
remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan penduduk;3. Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya
ketahanan keluarga;4. Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB
ditingkat basis .
Sasaran sub fungsi keluarga berencana adalah :1. Mempertahankan TFR dibawah 2 melalui pencapaian peserta KB
aktif minimal dari total PUS ;2. Mempertahankan jumlah PUS menurut umur istri dibawah usia 20
tahun;3. Terbinanya KB (Bina keluarga Balita)4. Melembaganya IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan) dan jejaring KB
sampai tingkat basis yaitu POS Pembantu KB Desa mandiri dan kelompok KB Mandiri.
Arah Kebijakan sub fungsi keluarga berencana adalah pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber KB , meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
Program indikatif sub fungsi keluarga berencana adalah :1. Keluarga Berencana ;2. Kesehatan reproduksi remaja;3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
4. Penguatran kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring KB.
7.4.3FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
a. Sub fungsi kesejahteraan sosial
Kesejahteraan social merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ketelantaran baik anak maupun orang lanjut usia, penderita cacat , korban bencana alam dan korban bencana social , berbagai upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan social telah dilakukan akan tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dipacu dengan semakin sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.Permasalahan yang dihapai dalam sub fungsi kesejahteraan social adalah :1. Meningkatnya jumlah penduduk miskin;2. Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan
sosial;3. Belum efektifnya penanganan pasca bencana.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi kesejahteraan social adalah :1. Meningkatnya cakupan penanganan penduduk miskin .2. Meningkatnya cakupan penanganan Penyandang masalah
kesejahteraan social .3. Meningkatnya pemberdayaan potensi social masyarakat yang
meliputi relawan social, organisasi social, LSM , lembaga perlindungan social masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah social .dari keseluruhan masalah social.
4. Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga social masyarakat dan pemerintah;
5. Mempercepat upaya penangulangan dampak bencana (meminimalisasi resiko akibat bencana).
Arah Kebijakan sub fungsi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social serta mengembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat ; mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan social; meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan social dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan social meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan social; meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha dan orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan social secara terpadu dan berkelanjutan.
b. Sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Jumlah penduduk Kabupaten Bangka selatan tahun 2004 sebanyak 149.610 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 74.784.jiwa, penduduk perempuan 73.346 Jiwa. Jumlah penduduk wanita memiliki jumlah yang lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki, namun posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara masih bersifat diskriminatif. Hal ini jelas dapat dilihat dari keluarga miskin, dimana beban kerja perempuan lebih berat karena mereka harus melakukan pekerjaan ganda, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif dan rumah tangga sekaligus dibebani beberapa pekerjaan upahan.Fenomena yang terjadi banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi ini adalah :1. kurang dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender
dikalangan masyarakat;2. Rendahnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
3. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;4. Terjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak;5. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan
anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran serta perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah :1. meningkatkan pengerusutamaan gender ;2. meningkatnya upaya perlindungan terhadap tindak kekerasaan
terhadap perempuan dan anak.
Arah kebijkan pembangunan sub fungsi pemberdayaan perempuan da perlindungan anak dititiberatkan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak , peningkatan kualitas SDM perempuan dan kesetaraan gender.
Program indikatif sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :1. pengerusutamaan gender;2. perlindungan perempuan dan anak.
c. Sub Fungsi Kependudukan
Kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat kota kabupaten dan kecamatan yang merupakan pusat aktifitas ekonomi meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Toboali sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Air gegas, Kecamatan Payung,
Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Lepar pongok dengan jumlah penduduk seluruhnya 148.130 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 41,6 jiwa perkilometer persegi.
Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi kependudukan adalah :1. Persebaran penduduk di Kabupaten Bangka Selatan tidak merata ;2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi dan kelahiran;3. Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan .
Sasaran Pembangunan sub fungsi kependudukan adalah :2. meningkatkan keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka
mobilisasi dan penyebaran penduduk;3. meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan.
Arah Kebijakan Pembangunan Fungsi Kependudukan adalah : Upaya pengelolaan administrasi kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk .
Program Indikatif sub fungsi kependudukan adalah :1. Pengembangan adminsitarsi kependudukan ;2. Peningkatan pelayanan kependudukan;3. Pengendalian laju urbanisasi dan penyebaran penduduk.
d. Sub Fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada saat ini dipercaya sebagai suatu pendekatan pembangunan yang tepat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi sub fungsi pengembangan kelembagaan masyarakat adalah :1. lemahnya kemampuan lembaga masyarakat dalam mengelaola
informasi dan komunikasi;
2. kurangnya peran serta pemuda dalam pembangunan fisik dan non fisik;
3. rendahnya budaya olah raga karena kurang tersedianya sarana dan prasarana olah raga.
Sasaran fungsi pembangunan kelembagaan masyarakat :1. meningkatkan fungsi dan kemampuan lembagha masyarakat;2. meningkatkan sikap dari prilaku pemuda yang beriman , bertaqwa,
mandiri, inovatif dan kreatif;3. meningkatkan budaya olah raga dilingkungan masharakat dengan
harapan terwujudnya hidup sehat rohani dan jasmani.
Arah Kebijakan pembangunan kelembagaan masyarakat adalah mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu m,engembangkan potensi dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.
Program Indikatif sub fungsi pengembangan kelembagaan masyarakat adalah :1. Penguatan organiasi sosial;2. Pembinaan pemuda;3. Pembinaan olah raga.
e. Sub Fungsi Agama
Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat sekarang ini dalam kehidupan beragama baru pada tataran symbol-simbol keagamaan belum sepenuhnya bersifat subtansial. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan gejala negatif seperti prilaku asusila , tindak kejahatan dan sebagainya.
Permasalahan yang dihadapi sub fungsi agama adalah :1. kurangnya pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran
agama dimasyarakat ;2. belum memadainya pelayanan kehidupan beragama;
3. belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan.
Sasaran pembangunan sub fungsi agama adalah :1. meningkatnya fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai
landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta meningkatkan dan memantapkian kerukunan hidup beragama;
2. menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis, hormat menghormati, dalam semangat kemajemukan;
3. meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah.
Kebijakan sub fungsi keagamaan adalah pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
Program Indikatif sub fungsi keagamaan adalah :1. peningkatan pemahaman , penghayatan, pengamalan dan
pengembangan nilai-nilai keagamaan;2. peningkatan pelayanan kehidupan beragama;3. pengembangan dan peningkatan lembaga-lembaga social
keagamaan;4. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan.
7.5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka
FUNGSI PELAYANAN UMUM
a. Sub Fungsi Pelayanan Umum
Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat dapat diukur dari pelayanan publik.Kondisi masa lalu masih menunjukan adanya banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti diskriminasi pelayanan, tumpang tindih perijinan, prosedur yang berbelit maupun keterbatasan cakupan layanan. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan umum semakin mendapat perhatian dalam pembangunan.
Permasalahan mendasar dalam pelaksaan otonomi daerah di Kabupaten Bangka Selatan terutama pada pelayanan umum adalah:1. Diskriminasi pelayanan ;2. Tumpang tindih perijinan;3. Prosedur yang berbelit;4. Keterbatasan cakupan layanan .
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi pelayanan umum adalah:1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam one stop services kepada
masyarakat sesuai dengan SPM;2. Terlaksananya mutu pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokrasi
pelayanan serta sertifikasi ISO ( International Standard Operation ).3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan umum di semua di tingkat
pelayanan, meningkatnya efektifitas, efesiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan.
4. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi pelayanan umum di arahkan pada peningkatan kapasitas lembaga / institusi pemerintahan, agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dengan didukung kelembagaan yang efesien dan efektif serta berorentasi pada kepuasan masyarakat.
Program indikatif sub fungsi pelayanan umum mencakup:1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan;3. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintah;4. Peningkatan kerjasama;5. Pembangunan wilayah;6. Peningkatan pelayanan umum pemerintahan wilayah.
b. Sub Fungsi sumberdaya Aparatur
Dengan berlakunya otonomi daerah terdapat pelimpahan pegawai dari intansi vertikal sehingga sampai dengan tahun 2005 jumlah pegawai sebanyak 1150 Pegawai Negri Sipil ( PNS ) dan 588 (CPNS). Pada satu sisi jumlah pegawai yang besar tersebut merupakan aset namun pada sisi lain apabila tidak dapat di optimalkan akan merupakan beban bagi pemerintah daerah.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada sub fungsi sumberdaya aparatur adalah;1. Masih rendahnya kinerja sumber daya aparatur;2. Belum pastinya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah;3. Belum diterapkannya analisis jabatan;4. Belum jelasnya standar kemampuan dan pengembangan pola karier
pegawai;5. Belum proporsionalnya beban kerja aparatur pemerintah.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi sumberdaya aparatur adalah:
1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sebesar 50 %2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan meningkatnya
responsifitas aparatur pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sebesar 55%
3. Meningkatnya kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebesar 80 %
4. .Meningkatnya standar kemampuan kepegawaian pada masing-masing jenjang sebesar 55 %
5. Meningkatnya proporsional beban kerja aparatur pemerintah sebesar 55 %
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi sumberdaya aparatur diarahkan pada peningkatan aparatur pemerintah agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat.
Program indifikatif sub fungsi sumberdaya aparatur adalah:1. Pengembangan kualitas aparatur;2. Peningkatan manajemen kepegawaian;3. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
c. Sub Fungsi Kapasitas Keuangan Daerah
Selama dua tahun terakhir penerimaan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 28 %, pada tahun 2004 penerimaan sebesar Rp 84.15 milyar yang berasal dari PAD sebesar Rp 6.68 milyar atau sebesar 8 % dan pada tahun 2005 Jumlah penerimaan daerah mencapai Rp 107.26 milyar yang berasal dari PAD sebesar Rp 11.01 milyar atau sebesar 11 % sedangkan penerimaan yang berasal dari dana pertimbangan pada tahun 2004 sebesar Rp 75.58 milyar dan pada tahun 2005 sebesar Rp 93.40 milyar. Hal ini menunjukan masih rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar rata-rata 9.5 %. Prosentase perhitungan belanja pembangunan terhadap anggaran pada tahun 2004 adalah sebesar 9.5 %.
Rincian perhitungan anggaran belanja setelah perubahan sistem ( tahun 2004-2005) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2004 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 48 % tahun 2004 dan sampai dengan tahun 2005 mencapai 43.5 %, dari target satu tahun. Sedangkan prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2004 adalah sebesar 30 %, tahun 2005 sebesar 55 %.Apabila dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Bangka Selatan penerimaan keuangan daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 17 % pertahun.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada sub fungsi kapasitas keuangan daerah adalah:1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah yang berasal
dari dana pertimbangan;2. Belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah untuk biaya tidak
langsung dibanding dengan biaya langsung;3. Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi kapasitas keuangan daerah;1. Meningkatanya PADS rata-rata 20 % pertahun;2. Meningkatanya pengelolaan daerah secara transparan dan akuntabel;3. Mengembangkan sumber-sumber daerah.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi kapasitas keuangan daerah didaerah pada penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Program indikatif sub fungsi kapasitas keuangan daerah:1. Peningkatan pendapatan asli daerah;2. Pengelolaan keuangan daerah.
d. Sub Fungsi Infrastruktur Pemerintah
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakupm berbagai jenis pelayanan yang di berikan , diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayan surat menyurat dan penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menhghasilkan beberapa produk akhir yang beruipa dokumen, seperti sertifikat, perijinan, rekomendasi, keteranagan tertulis dan lain-lain. Produk admistrasi pemerintahan di antaranya adalah:
Pelayanan Sertifikat tanah, pelayanan IMB,HO, pelayanan Administrasi kependudukan ( KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR), Akte kelahiranKematian), pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan ,dan lain-lain.
Kondisi infrastruktur pemerintahan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan publik atau E-Goverment belum di implementasikan secara optimal.
Permasalahan sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah belum memadainya saran dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di setiap unit kerja untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah:1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
penyelenggaraan pemerintahan ;2. Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi infrastruktur pemerintah di arahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Program indikatif sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah:1. Pengembangan SIMDA ( E-Gov);2. Peningkatan sarana dan prasaran pemerintahan;
e. Sub Fungsi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menuntut perubahan sikap dan prilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi yang berdampak pada perubahan paradigma sistem dan mekanisme pemerintahan, institusi dan aparatur harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasikan berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta hasil penelitian kesejahteraan manusia.
Permasalahan sub fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan dalam iptek baik pengetahuan dasar, terapan maupun tekhnologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pengguna.
Sasaran yang ingin di capai dalam pembangunan sub fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi adalah :1. Meningkatnya jumlah kajian dan terapan iptek yang tepat guna dan berdaya
guna;2. Mewujudkan dokumen perencanaan atau pedoman kegiatan pembangunan
daerah mengembangkan sistem dokumentasi perencanaan pembangunan.
Arah kebijakan pembangunan sub fungsi pengembangan iptek diarahkan pada peningkatan efesiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pembangunan daerah.
Program indikatif Sub Fungsi Pengembangan Iptek adalah: 1. Penelitian dan pengembangan ;2. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan ;3. Pengembangan Dokumentasi dan Arsip Daerah.
BAB VIIIPENUTUP
Dalam rangka manjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada langsung tahun 2010 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2010. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 yang telah tersusununtuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif (Good Governance) dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju terwujudnya Visi dan Misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi
maupun kerangka anggaran harus memperhatikan prinsip integrasi dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing Satuan Kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam rangka mengakselerasi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan peran optimal semua komponen pemangku kepentingan pembangunan Stakeholders yang terdiri dari : Pemerintah (Government), sector swasta (Private Sectore), dan dikungan masyarakat (Sosiate) dalam pengawasan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Pada akhir tahun, Satuan Kerja dilingkungan Kabupaten Bangka Selatan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan maupun melakukan evaluasi terhadap kesesuaian rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD.
Sebagai upaya untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib melakukan pemantuan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan dan tindakan koreksi tersebut kepada Bupati Bangka Selatan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd
JUSTIAR NOER
