LEMBARAN

NOMOR A2

KABUPATEN CIANJURi

DAERAH

TAHUN 2OO8

PERATT]RAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERT]BAHAN KEDUA ATAS PERATT]RAN DAERAH KABUPATEN CHNJURNOMOR 18 TAHTIN 1999 TENTANG RATRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUKDAN AKTA CATATAN SIPIL

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI CIANJUR,

bahwa retribusi penggantian biaya cetak karhr tanda penduduk dan aktacatatan sipil di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 18 Tahun 1999 dan telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 19 Tahun 2000;

bahwa sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkanpelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Menteri DalamNegeri Nomor 470ll41ll'tD, tanggal 9 Januari 2A07, perihal GerakanNasional Pemutahiran Data Kependudukan, pengaturan mengenairetribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf 0 perlu dimjau kembalidan disempumakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu merubah kembaliPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun tahun 1950 tentang PetnbentukanDaeratr-Daerah Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi Jawa Barat(BeritaNegara tahun 1950 Nomor 43);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-PokokPerkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Nomor 3019); i

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 21981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNemor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denganUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor246, T anbahan Lembaran Negara Nomor a0a8);

Undang-Undang Nomor 23 Tahwr 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Tahrur 2002 Nomor 109, Tambatran Lembaran

NegaraNomor 4235);

b.

c.

: 1.

3.

4.

5.

2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan atasrUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004 ,tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telatrditetapkan dengan Undang-Undang'Nomor 8 Tahun 2005 (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor a84$;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdminisfiasiKependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, TambatranLernbaran Negara Nomor a67 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahur 1975 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor I Tahun 19174 tertarrg Perkawinan (IembaranNegara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor3050);

Peratwan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana'(Lembaran Negara Tahun 1983Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeratr(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegaraNomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 'Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyefenggaxaan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nombr 165, Tambatran LembaranNegara Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudtrkan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, TambahanLembaran Negara Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang PersyaratanPendaftardn Penduduk di Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdSnean Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 206;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentangRetribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AlcaCatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahut2000 (Lembaran Daeratr Tahun 200 Nomor 20 Seri B);

7.

8.

9.

11.

12.

10.

13.

15.

16.

14.

17.

Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor44 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentangPerubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tatun 2001tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan PenerbitanLembaran Daerah (Lembaran Daerah Tatrun 2006 Nomor 02 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentangRenoana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenCianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12

Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor02 Seri D).

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIA}.IruR

dan

, BUPATI CIA}IJUR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1999TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTUTANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

tasal IPeraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor l8 Tahun 1999 tentangRetribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipil, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7September 1999 Nomor 18 Seri B, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2000 dandiundangkan dalam Lembaran Daerah taqggal 20 September 2000 Nomor20 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

1. BAB I, KETENTUANUMUM, Pasal l, diubah'sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan. masyarakat htrkum yang mempunyai batas daerah tertentu

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetemp,at menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasimasyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaituBupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah.

"3. Bupati adalah Bupati Cianjur,

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Cianjur.

5.

6,

9.

10.

11.

7.

8.

12,

14.

15.

16.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalatrsatuan kerja perangkat daerah yang secara teknis mengelolaadministmsi kependudukan di Kabupaten Cianjur.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kepala satuan kerjaperangkat daerah yang secara teknis mengelola administrasikependudukan di Kabupaten Cianjur.

Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara kesatuan RepublikIndohesia mauput warga Negara asing yang bertempat tinggal tetapdi dalam wilayatr Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telahmemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalatr kartusebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagr setiap penduduk baiksebagai wargaNegara Indonesia maupun warga Negara asing.

Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat satu nama kepala.keluarga dan anggota keluarganya.

Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkapseseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,pengakuan dan pengangkat anak, perubatran nama yang dibuat dandisimpan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk.

Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari alCa catatansipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutanmaupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian,kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatananak dan perubahan nama.

Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta caAAn sipilyang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh SKPD karenakutipan akta yang asli hilang, rusak, atau musnah yang dibuktikandengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Salinan alta adalatr surat yang diterbitkan oleh SKPD mengenaisesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan pendaftaranpenduduk.

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atauseluruh bangrrnan yang tinggal bersama dan makan sari satu dapuryang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungandaratr saja, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruhbangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.

Kepala keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baikmempunyai hubungan daran maupun tidak, yang bertanggungjayab dalam keluarga tersebut;

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;

c. Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-laindimana beberapa orang bertempat tinggal bersanma-sama.

Anggora keluarga adalah . mereka yang tercantum dalam kartukeluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungiawabkepala keluarga.

13.

t7,

18.

19,

20.

2t.

22,

23.

24.

25.

26,

27.

28.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib rehibusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinantertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Sdtoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRDadalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukanpembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerahatau ke tempat-tempat pembayararr lain yang ditetapkan olehBupati.

Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlatr retribusiyang terutang.

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebutSKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumtahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit refiibusi lebihbesar daripad4 reribusi yang terutang atau tidak seharusnyaterutang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik Negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atauorganisasi yang sejenis, lembaga dana pendiun, bentuk usaha tetapstirta bentuk badan usaha lainnya.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusidaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalatrsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajibanretribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilnkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjuErya disebut penyidik, untuk mencari sertra mengumpulkanbnkti yang dengan bukti itu.membuat terang tindak pidana dibidangretribusi yang tedadi serta menemukan tersangka.

2, BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI, Pasal 8, diubah sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tandapenduduk, kartu keluarga, dan akta catatan sipil ditetapkan sebagaiberikut:

a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp 0,00;

b. Kartu Keluarga sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-ItF c. Akta Kelahiran sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

dikecualikan usia 0 sampai 60 hari kerja tidak dikenakan biayaretribusi;

d. Akta Perkawinan sebesar Rp Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiatr);

e. Akta Perceraian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiatr);

f. Akta Ganti Nama sebesar Rp 15.000,00 (lima belas rupiah);

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Alcta Kematian sebesarRp 15.000,00 (lima belas ribu rupiatr).

Pasal IIPerafiran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur,pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJET.IEP MUCHTAR SOLEH

LEMBAIL\N DAERAFINOMOR 02 SERI D.

KABUPATEN CIA}IJIJR TAFIUN 2OO8

ffiff

Diundangkan di Cianjurnggal 14 Agustus 2008

.--r-

Utama Muda: 480 092 110