LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI WADAH PEMBINAAN …

http://unsuri.ac.id/jurnal-fakultas-hukum-dan-sosial/

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SEBAGAI WADAH PEMBINAAN NARAPIDANA

DI LINGKUNGAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO

Oleh

Rusmiyah

Fakultas Hukum UNSURI Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan dan fungsi serta dukungan Lembaga

Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam proses pembinaan narapidana apakah sudah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan

yuridis sosiologis dalam penelitian ini menelaah melalui peraturan perundang-undangan yang

didasarkan pada studi dilapangan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo

terhadap proses pembinaan narapidana .

Data penelitian diperoleh secara langsung berasal dari studi dilapangan di wilayah kerja

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Sedang data sekunder sebagai data penunjang

seperti Undang-Undang, Peraturan, literature, buku Pedoman.

Analisis data, menggunakan analisa kualitatif dengan logika induktif. Analisa Kualitatif yaitu

suatu analisa yang dipergunakan untuk memperoleh kebenaran dibalik suatu kenyataan ( Das

Sein ) yang ditulis dan tidak menggunakan uji statistik dalam melakukan analisa.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaProses pembinaan narapidana sudah dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia,

pembinaan diharapkan agar para narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana yang pernah dilakukan. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum dapat

mengakomodir semua kebutuhan narapidana , mengingat sarana yang di miliki sangat terbatas

terlebih dengan tingkat hunian yang jumlahnya melebihi dari daya tampung

PENDAHULUAN

Menurut sifat-sifat bawaannya, manusia adalah baik . Manusia senang disebut orang baik .

Manusia malu, marah dan susah apabila dikatakan sebagai orang jahat. Oleh karena pembawaan yang

baik itulah manusia selalu dan senantiasa merindukan kehidupan yang baik tidak ada satupun orang yang

ingin kehidupannya sengsara.

Manusia selalu mencita-citakan kehidupan yang baik . Manusia selalu berusaha mewujudkan

kehidupan yang baik dan manusia selalu berusaha mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera , bahagia

lahir dan batin.

Usaha mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan itu bukanlah suatu hal yang mudah . Manusia

menjumpai berbagai hambatan, rintangan , tantangan bahkan kemungkinan ancaman kegagalan

.Semuanya harus dapat diatasi , harus dapat dipecahkan demi mewujudkan cita-citanya.

Ada hambatan dan rintangan serta ancaman yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam

manusia itu sendiri.

Yang datang dari dalam manusia itu antara lain : a. Keterbatasan

b. Kelemahan Jasmani

Yang datang dari luar manusia antara lain :


a. Kemiskinan

b. Lingkungan yang tidak tentram

c. Lingkungan yang tidak sejahtera

Disamping kelemahan-kelemahan dan kekurangannya , manusia juga mempunyai

kelebihan-kelebihan.

Kelebihan-kelebihan manusia antara lain : a. Kemampuan berpikir , untuk menggunakan akal pikiran sehingga dapat membedakan kebaikan dan

keburukan.

b. Kemampuan menentukan sikap dan pendirian terhadap setiap gangguan dan hambatan untuk

mencapai cita-cita hidupnya.

Manusia memandang dan merenungkan seluruh hidupnya, ia mencoba memahami semua

hambatan dan rintangan yang dihadapinya.

Sampailah manusia pada gagasan-gagasan dasar dan pikiran-pikiran terdalam tentang kehidupan yang ia

anggap baik itulah pilihannya timbul tekad,sikap dan pendiriannya itu merupakan jawaban dan

keputusannya terhadap rintangan dan ancaman yang ia jumpai dalam perjalanan hidupnya.

Jawaban-jawaban manusia,hasil ia dan merenungkan hidup dan kehidupannya yang penuh cobaan dan

rintangan itu adalah pandangan hidupnya.

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai

bidang , salah satunya adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh

masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum perlu adanya kosistensi dari seluruh aparat

hukum dan masyarakat Indonesia untuk menegakkan dan melaksanakan tertib hukum guna mencapai

tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat .

Akibatnya permasalahan hukum juga akan ikut berkembang sejalan dengan perkembangan permasalahan

yang terjadi di masyarakat.

Akhir-akhir ini seringkali kita mendengarkan dan melihat di media televisi maupun surat kabar

atau radio serta internet tentang persoalan narapidana dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga-

lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang sering menjadi sorotan adalah persoalan perkelahian antar

sesama narapidana bahkan pembunuhan, perlakuan dan sikap petugas lembaga pemasyarakatan terhadap

narapidana , pelarian narapidana dan lain sebagainya.Persoalan-persoalan tersebut sebagian besar sering

terjadi di hampir seluruh kantor Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Persoalan-persoalan tersebut diatas timbul dan muncul akibat :

1. Depresi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga

pemasyarakatan.

2. Adanya perbedaan latar belakang penyebab para narapidana menjalani kehidupan di lembaga

pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14

disebutkan mengenai hak-hak narapidana antara lain : a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan\mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang

f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi )

i. Mendapatkan kesempatan berasisimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat


k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai hak-hak yang tercantum dalam Undang –Undang tersebut merupakan dasar

bahwasannya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sitem

pimbinaan yang terpadu di semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (UU No. 12 Tahun

1995)

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program yang berupa kegiatan

pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan

pada pembinaan mental serta watak sehingga narapidana menjadi manusia seutuhnya, manusia

yang bertakwa kepada Allah SWT dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri terhadap

keluarga maupun kepada masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan

bakat dan peningkatan ketrampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai bagian

masyarakat yang merdeka, bebas dan bertanggung jawab. Bermacam-macam model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari

sebuah dinamika yang semuanya mempunyai tujuan memberikan bekal kepada narapidana untuk

menyongsong kehidupannya yang lebih baik setelah mereka selesai menjalani masa hukuman . Istilah

Penjara telah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan ( istilah ini dicetuskan oleh Rahardjo, S.H

yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI ) . Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan

untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat (Dirjen Bina Tuna Warga,1969)

Berdasarkan uaraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagi beriku: 1. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana

TUJUAN PENULIS

Tujuan penulisan ini dalah untuk mengkaji dan meneliti bagaiaman proses standart yang harus

dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana sebagai bekal narapidana

kembali ke masyarakat setelah proses pidana dijalani dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa

serta masyarakat yang ingin mengetahui pembinaan narapidana selama di lapas dan bagi penulis

juga menambah wawasan keilmuan terkait proses penanggana narapidana di lapas

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Yuridis yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan , sosiologis yaitu

pendekatan yang dilakukan melalui studi lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

penelitian yang menelaah melalui peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada studi

dilapangan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo terhadap proses

pembinaan narapidana .

Data penelitian diperoleh secara langsung berasal dari studi dilapangan di wilayah kerja

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Sedang data sekunder sebagai data penunjang

seperti Undang-Undang, Peraturan, literature, buku Pedoman.

Analisis data, menggunakan analisa kualitatif dengan logika induktif. Analisa Kualitatif

yaitu suatu analisa yang dipergunakan untuk memperoleh kebenaran dibalik suatu kenyataan (

Das Sein ) yang ditulis dan tidak menggunakan uji statistik dalam melakukan analisa (Bambang

Sungkono, 1995).

Logika Induktif yaitu pola yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil

dari pengamatan) dan berakhir suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum

(Bambang Sungkono, 1995).


TINJAUAN PUSTAKA

Peranan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pembinaan Sesuai

Peraturan Perundang-Undangan 1. Peranan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pembinaan Sesuai

Undang-Undang RI Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.

Sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 ayat ( 1 ) : “ Setiap Warga Negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya. “

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan :

a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sitem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

b. System Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan

Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pdapat

diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

d. Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat WBP adalah Narapidana , Anak Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

g. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS

Anak paling lama sampai berumur 18 ( delapan belas ) tahun ;

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk

dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 ( delapan belas ) tahun ;

Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan

pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 ( delapan belas )

tahun.

Pasal 3, System pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 5 , yang dimaksud dengan system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

asas :

a. Pengayoman;

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. Pendidikan;

d. Pembimbingan;

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia ;

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Pasal 12 , menggolongkan pembinaan Narapidana di LAPAS atas dasar : a. Umur;

b. Jenis kelamin;

c. Lama pidana yang dijatuhkan;


d. Jenis kejahatan;

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2. Peranan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pembinaan Sesuai Peraturan

pemerintah RI Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini : a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, intelektual , sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan

Anak didik Pemasyarakatan.

b. Pembina Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan

Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan di LAPAS.

c. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mellaui jalur

sekolah atau luar sekolah.

d. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

e. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan

dengan membaurkan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 3 , menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan

kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : a. Ketakwaan kepada Tuhan YME;

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

c. Intelektual;

d. Sikap dan perilaku;

e. Kesehatan jasmani dan rohani;

f. Kesadaran hukum;

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

h. Ketrampilan kerja;

i. Latihan kerja dan produksi.

Pasal 4, Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas

kemasyarakatan yang terdiri atas :

a. Pembina Kemasyarakatan;

b. Pengaman Pemasyarakatan;

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan , Lembaga

Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait , badan-badan

kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan

system kemasyarakatan.

Kepala LAPAS sesuai peraturan pemerintah ini mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Menetapkan Petugas Kemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak didik

Pemasyarakatan.

2. Melaksanakan pembinaan Narapidana dengan mengadakan perencanaan , pelaksanaan dan

pengendalian atas semua kegiatan program pembinaan yang diarahkan pada kemampuan

Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan Narapidana dilaksanakan dalam 3 tahab , yaitu :

1. Tahab awal , yang meliputi :

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan;

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahab awal.

2. Tahab lanjutan, yang meliputi :


a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Tahab akhir, yang meliputi :

a. Perencanaan program integrasi;

b. Pelaksanaan program integrasi;

c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahab akhir.

Pembinaan tahab awal dan lanjutan dilaksanakan di LAPAS, pembinaan tahab akhir

dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-

syarat tertentu pembinaan tahab akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di

LAPAS.Apabila terdapat Narapidana yang tidak memungkinkan memperoleh kesempatan

asimilasi atau integrasi maka yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Pembinaan Narapidana berakhir apabila yang bersangkutan : a. Masa pidananya telah habis;

b. Memperoleh pembebasan bersyarat;

c. Memperoleh cuti menjelang bebas;

d. Meninggal dunia.

3 Peranan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pembinaan Menurut

Peraturan Pemerintah RI Nomer 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan.

b. Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan

melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

c. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak

Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-

kurangnya 2/3 ( dua per tiga ) masa pidananya minimal 9 ( Sembilan ) bulan.

e. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak didik

Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.

Warga binaan dalam system pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan

pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya ( pasal 2 dan 3 ) ,

berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain ( pasal 30 ) ,

memperoleh informasi baik melaui media cetak maupun elektronik ( pasal 27 ), memperoleh

pendidikan yang layak ( pasal 9 – 13 ) , memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan (

pasal 14-25 ) dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

DUKUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A SIDOARJO TERHADAP PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA,APAKAH

SUDAH SESUAI DENGAN KONSEP PEMASYARAKATAN 1. Pengertian Konsep Pemasyarakatan.

Konsep dari bahasa latin : Conciepere ( kk ) berarti mencakup, mengandung. Menyedot,

menangkap. Conceptus ( kb ) berarti ; tangkapan. Konsep berarti : hasil tangkapan intelek, akal budi

manusia. Konsep juga sama dengan ide/idea.


Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system

pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

System Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan

Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang RI Nomor 12

tahun 1995).

2. Proses Pembinaan Narapidana kelas II A Sidoarjo dalam Sistem Pemasyarakatan.

Proses Pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo sebagai bagian dari Kementerian Hukum

dan HAM, sebagai payung system pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan system

pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana,

sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif

berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga Negara.

Ketika seseorang menerima vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan maka sejak saat itu

orang tersebut hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi dan orang tersebut akan

memulai hidup di Lembaga Pemasyarakatan sebagai seorang narapidana. Berdasarkan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 , narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan

kemerdekaannya tapi masih ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam system

pemasyarakatan Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan mempunyai pengertian :

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat mendidik, mengajar dan melatih . Apabila

dijabarkan konsep tersebut mengandung tiga perkataan yaitu : mendidik, mengajar dan

melatih , di mana hakekat tiga kata tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

karena masing-masing memiliki fungsi tertentu yang mengarah kepada pembentukan bagian-

bagian tertentu dari kepribadian orang binaan .

Pengertian ketiga perkataan tersebut adalah : a) Mendidik

Lebih tertuju kepada pengembangan aspek-aspek moral agama dan segi –segi kepribadian yang

lain ( sikap tingkah laku ) sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga

Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo bekerjasama dengan LSM SEKAR MENTARI , DEPAG, Bina

Mitra Polres Sidoarjo melakukan pembinaan mental kerohanian dengan melakukan :

Penyuluhan Keagamaan.

Peringatan hari-hari besar keagamaan.

b) Mengajar

Lebih memusatkan sasaran pada pengisian ilmu pengetahuan serta peningkatan

kecerdasan.Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo bekerjasama dengan LSM YAKITA dan

LSM SEKAR MENTARI memberikan pembelajaran dan penyuluhan terutama kepada Narapidana

Anak-anak untuk memperoleh pendidikan di lingkungan LAPAS.

c) Melatih

Lebih diarahkan untuk mengembangkan ketrampilan orang-orang binaan dalam rangka

mempraktekkan atau mengamalkan hasil pendidikan dan pengajaran yang diterima. Lembaga

Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo dalam melaksanakan pembinaan Narapidana sejalan dengan

konsep melatih melakukan usaha-usaha :


Ketrampilan jahit – menjahit sehingga mampu menghasilkan karya berupa : sepatu, tas, sandal

dan lain-lain.

Ketrampilan di bidang pertukangan,menghasilkan : kerajinan miniatur alat transportasi seperti :

perahu phinisi, becak, sepeda, meubel dan lain-lain.

Ketrampilan di bidang jasa, menghasilkan tenaga-tenaga dari Narapidana di lingkungan kerja

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo untuk melakukan cuci kendaraan. Mereka

mempunyai usaha pencucian sepeda montor dan mobil.

Ketrampilan di bidang eletrik/perlistrikan, menghasilkan tenaga-tenaga dari narapidana di

lingkungan kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo untuk memperbaiki alat-alat

elektronik seperti radio, televisi, VCD, sound system dan lain-lain.

Dari pola berpikir itu jelaslah bahwa tidak tepat apabila seluruh usaha pendidikan hanya dititik

beratkan pada pengembangan salah satu aspek kepribadian tersebut

Apabila dihubungkan dengan kemampuan ( potensi ) manusia yang hakiki yang dianugerahkan

Tuhan Yang Maha Esa , hal-hal yang diuraikan di atas sungguh sangat sesuai . Mendidik merupakan

usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti , hati nurani, semangat kecintaan , rasa

kesusilaan , ketakwaan dan lain-lain yang lebih bermaksud mengangkat citra dan martabat

kemanusiaan orang binaan.

Tujuan kegiatan pendidikan adalah untuk membentuk pribadi yang baik sehingga sikap dan

tingkah lakunya dalam hidup bermasyarakat juga lebih baik.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan adalah

Lembaga Pemasyarakatan mengadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi

berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum dan tindakan kejahatan lainnya.

Selama ini citra Lembaga Pemasyarakatan sebagai penjara bagi orang-orang yang telah

melakukan tindakan berlawanan hukum atau tindakan criminal dipandang orang sangat negative

sehinga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau penjara orang akan dicap criminal dan karenanya

yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan

yang telah dilakukan melainkan tindakan – tindakan yang mendidik kembali orang yang melakukan

perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Adapun caranya untuk mencapai usaha pemasyarakatan ini adalah bermacam-macam , yang

boleh berganti dan berubah menurut perkembangan ilmu pendidikan dalam bidang tersebut. Dengan

demikian makna pidana seharusnya berubah tidak lagi sebagai penderitaan fisik dan perendahan

martabat manusia sebagai pembalasan dari pada kejahatan yang telah dilakukan tetapi mencakup

seluruh sarana yang dipandang layak dan dapat dipraktekkan dalam suatu masyarakat yang tertentu.

Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai

kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan

menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara serta terbentuk perilaku warga

Negara Indonesia yang taat hukum .Kemampuan penyuluhan hukum adalah kemampuan petugas

Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum kepada Narapidana melalui

pembinaan mental dan budi pekerti kepada Narapidana yang mana dapat ditingkatkan melalui

pemberian pendidikan dan pelatihan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku petugas lenbaga

pemasyarakatan sebagai aparat hukum menjadi contoh nyata bagi Narapidana dilembaga

pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan menjadi contoh masyarakat.Sebagai contoh

apabila perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan sewenang-wenang kepada narapidana akan

menimbulkan tindakan melawan hukum oleh narapidana seperti pelarian dan perkelahian di Lembaga

Pemasyarakatan dan tindakan sewenang-wenang di masyarakat akan menimbulkan keresahan dan

pikiran untuk melakukan perbuatan kejahatan, perbuatan melawan hukum.

Penerapan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas

tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan


kepastian hukum , meningkatkan tertib social dan disiplin nasional , mendukung pembangunan serta

memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Fungsi dan peranan organisasi hukum , lembaga hukum , profesi hukum serta badan peradilan

perlu di tata kembali agar persyaratan hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan

kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam Negara hukum yang berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peranan lembaga hukum dalam hal ini

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan melakukan tindakan-tindakan yang tepat

seperti bimbingan kerohanian, pembinaan perilaku , pelatihan ketrampilan sehingga narapidana tidak

akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan tindakan kejahatan lainnya. Organisasi

hukum,lembaga hukum, profesi hukum serta peradilan perlu ditata kembali, artinya organisasi dan

lembaga hukum tersebut dikembalikan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan

kewenangannya. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum melaksanakan kewenangannya

sebagai lembaga pembinaan Narapidana yang akan melakukan tindakan mendidik, mengajar dan

melatih Narapidana.

Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang professional perlu ditunjang

oleh system pendidikan dan pelatihan . Termasuk kurikulum dan managemen pendidikan tinggi

hukum serta pembinaan profesi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya

dibidang hukum .

Melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar

aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan

dan penegakan serta pelayanan hukum serta professional dalam rangka pemantapan fungsi serta

peranan hukum sebagai sarana pengatur dan pengayom masyarakat.

3. Dukungan Yang Telah Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Dalam

Proses Pembinaan Narapidana.

Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana

dan prasarana pendukung guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Sarana dan Prasarana yang telah dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A

Sidoarjo dalam proses pembinaan narapidana adalah sebagai berikut : A. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo saat ini mempunyai kamar tahanan 3 blok

yaitu : 1. Blok A sejumlah 18 kamar

2. Blok B sejumlah 14 kamar

3. Blok C ( khusus untuk wanita ) sejumlah 4 kamar.

Daya tampung saat ini adalah sejumlah 443 narapidana namun pada kenyataan saat ini

dihuni lebih dari 600 narapidana. Keadaan gedung Pemasyarakatan merupakan representasi dari

keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak sebenarnya dapat mendukung proses

pembinaan narapidana yang sesuai dengan harapan konsep pemasyarakatan itu sendiri.

B. Sarana Pembinaan Narapidana

Sarana pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo meliputi :

1. Sarana pembinaan keagamaan

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ,

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo mempunyai fasilitas rumah ibadah dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan bagi pembinaan narapidana yang beragama Islam

yaitu :

a. Masjid berukuran 8 x 10 meter bisa menampung 200 jamaah .

b. Pembinaan kerohanian yang berupa kegiatan dengan jadwal sebagai berikut :


HARI MATERI PENYELENGGARA

SENIN TAFSIR AL QUR’AN LSM Sekar Mentari

SELASA Kajian Al Islam

Kyai Sepuh

Lapas Sidoarjo

Lapas Sidoarjo

RABU Pembina’an

Mental Agama

Kemenag Sidoarjo

JUM’AT Khutbah sholat Jum’at

Tartil Al qur’an

Tokoh masyarakat

Lapas Sidoarjo

MINGGU Istighosah Lapas Sidoarjo

Bagi narapidana yang beragama Kristen/Katholik , Lembaga Pemasyarakatan kelas II A

Sidoarjo memiliki sarana untuk menjalankan ibadah sebagai salah satu cara pembinaan sebagai

berikut :

a. Rumah Doa El’Shadai sebagai tempat untuk melakukan kebaktian.

b. Melaksanakan pembinaan mental kerohanian kepada para narapidana dengan jadwal

kebaktian bulan Juni 2016 sebagai contoh diambil peneliti sebagai berikut : NO. Tanggal / Hari TIM PIC

1 Rabu 01/ 06 / 2015 KRISTEN Bpk. Agus

2 Sabtu 04/ 06 / 2015 Y.O. MINISTRY Bpk. Jonathan

3 Rabu 08/ 06 /2015 KATHOLIK Bpk. Vitalis

4 Sabtu 11/06/2015 T.O.C Bpk. Thomas

5 Sabtu 15/06/2015 KRISTEN Bpk.Agus

6 Sabtu 18/06/2015 FGBMFI Bpk Benny

7 Rabu 22/06/2015 Katholik Bpk Vitalis

8 Sabtu 25/06/2015 T.O.C Bpk Thomas

9 Rabu 29/06/2015 Libur Peringatan Isra Mira’j

Bagi narapidana yang beragama selain Islam dan Kristen/Katholik karena jumlahnya

minoritas, pembinaan kerohanian kepada mereka hanya berupa kebebasan untuk menjalankan

ibadah sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

Dengan pemberian fasilitas sarana untuk menjalankan ibadah secara langsung akan

memberi dampak yang positif bagi kehidupan rohani para narapidana sehingga diharapkan akan

menumbuhkan kesadaran para narapidana akan perbuatan dosa dimasa lampau, kesadaran untuk

mendekatkan diri kepada zat Maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa sehingga akan timbul

rasa ketakutan untuk melakukan perbuatan jahat, untuk meningkatkan nilai ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa sehingga sekembalinya mereka setelah bebas dari Lembaga

Pemasyarakatan akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan dapat berguna bagi

kehidupannya di masa yang akan datang.

2. Sarana pelatihan ketrampilan.

Sarana pembinaan narapidana untuk pendidikan ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan

kelas II A Sidoarjo sangat terbatas baik dalam jumlah maupun dalam jenisnya, ketrampilan

yang sudah tersedia baru sarana untuk :

a) Ketrampilan jahit-menjahit sejumlah 10 mesin.

b) Ketrampilan pertukangan .

c) Sarana yang lain seperti percetakan , mesin-mesin sablon diupayakan oleh mitra kerja

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo.

d) Bengkel listrik.

3. Sarana yang berhubungan dengan kesehatan dan lainnya.

Sarana lainnya seperti kesehatan , sanitasi, pelayanan makan dan minum serta

penghijauan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo adalah sarana yang

tidak secara langsung memberikan dampak yang nyata bagi pembinaan narapidana.Sarana

kesehatan yang tersedia adalah :


a) Klinik kesehatan , tersedia dokter umum dan dokter Gigi

b) Lapangan untuk melakukan olah raga , tersedia fasilitas perlengkapan tenis meja, bola

volley , badminton.

c) Dapur umum.

C Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang tercapainya tujuan dari

pembinaan narapidana sangat penting dan utama karena melalui petugas Lembaga

Pemasyarakatan yang dapat melakukan pembinaan dengan pendekatan secara humanis yang

dapat memberikan kesadaran kepada para narapidana untuk berbuat lebih baik dan menyentuh

kesadaran para narapidana akan kesalahan dan kejahatan yang pernah dilakukan sehingga akan

menimbulkan niat dalam hati para narapidana untuk insyaf dan kembali ke jalan yang benar.

Petugas Lembaga Pemasyarakatanlah yang mampu berdaya cipta untuk melakukan

pembinaan kepada para narapidana.Oleh karena itu untuk mewujudkan sosok Petugas Lembaga

Pemasyarakatan yang diharapkan , maka pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan

melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada pencapaian petugas Lembaga

Pemasyarakatan yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan dan bahkan keahlian yang

memadai dan cukup layak di bidangnya sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan

perkembangan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan narapidana dapat tercapai

tujuannya. Upaya – upaya pendidikan dan ketrampilan tersebut adalah

1. Pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan yang berkerja sama dengan Kepolisian Republik

Indonesia,

2. Pendidikan tentang Narkotika , bahaya yang ditimbulkan dan cara-cara penanganannya

bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ,

3. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi termasuk yang saat ini dilakukan

oleh peneliti.

4. Perwujudan Kongkret Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Sidoarjo .

Perwujudan konkret rehabilitasi dan reintegrasi social di Lembaga Pemasyarakatan

kelas II A Sidoarjo berpedoman pada progam pembinaan narapidana sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ( UU ) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi : 1. Asimilasi

Pengertian assimilasi adalah kerja di luar tembok, diberikan kepada narapidana yang telah

memenuhi syarat Keputusan Menteri Kehakiman, 1999.

a. Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan ½ (satu per dua ) masa pidana.

b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 06 (

enam ) bulan pertama;

c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. Berkelakuan baik.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo, assimilasi diwujudkan dalam berbagai macam

program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada

narapidana.

Latihan kerja tersebut seperti pekerjaan juru parkir, pencucian mobil dan sepeda montor,

kebersihan di halaman kantor Lembaga Pemasyarakatan.

2. Reintegrasi Sosial

Integrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan dalam dua macam bentuk program

pembinaan , yaitu “

2.1 Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan syarat , narapidana telah

menjalani 2/3 ( dua pertiga ) dari masa pidananya, setekah dikurangi masa tahanan dan remisi,


dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan

ketentuan 2/3 ( dua pertiga ) tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan ) bulan.

2.2 Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 ( dua

pertiga ) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak

putusan pengadilan memperoleh kekutan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan

remisi terakhir, paling lama 6 ( enam ) bulan.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana , sesuai dengan Keputusan

Menteri Kehakiman RI Nomer M.01.PK.04-10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 Tentang

Assimilasi,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Ditinjau dari didirikannya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah dan proses pembinaan , maka

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo :

1. Proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan sesuai dengan konsep

Pemasyarakatan itu sendiri , yaitu pembinaan yang diharapkan agar para narapidana mampu

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

2. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum dapat mengakomodir semua kebutuhan narapidana ,

mengingat sarana yang di miliki sangat terbatas terlebih dengan tingkat hunian yang jumlahnya

melebihi dari daya tampung.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana yang bekerjasama dengan instansi. LSM dan

masyarakat sangat tepat untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan kegiatan pembinaan dan

ketrampilan para narapidana di lingkungan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Saran –Saran Beberapa saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pembinaan narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

khususnya di lingkungan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo ,dalam pembentukan

hukum perlu diperhatikan ketentuan yang memenuhi nilai Filosofis yang berintikan rasa keadilan dan

kebenaran , nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, nilai

yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

2. Pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan bagi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dengan

pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan narapidana selama

menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan..

3. Kerjasama antara instansi lain dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo perlu diperluas

lagi m contohnya dengan dunia usaha atau Balai latihan Kerja dan lain-lainnya sehingga bisa

meningkat pembinaan narapidana menjadi lebih baik lagi dan mengakomodir kebutuhan narapidana

selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Djendral BINA TUNA WARGA, 1969. SMR ( The Standard Minimum Rules ) ,

Jakarta


Soerjono Soekanto, 1984.Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,.

Bambang Sungkono,Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995.

Sudikno Merto Kusumo,, Mengenal Hukum. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi , M.A. , Metodologi Research. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tabloid NURANI, 2009Edisi 467 Tahun VIII Minggu ke V Desember,.

Buku Pedoman Bimbingan Kerja Lingkungan 2006. Di LAPAS Dan RUTAN ,Direktorat Bina

Latihan Kerja Dan Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum

Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,.

Pemasyarakatan Dalam Prospeksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum

Dan Hak Asasi Manusia.

Peningkatan Aspek Sanitasi Dan Higiene Di LAPAS/RUTAN Sebagai Upaya Meningkatkan

Derajat Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Departemen Hukum Dan HAM RI , Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10

Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

.

Documents

LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI WADAH PEMBINAAN …