MAKALAH

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU DI INDONESIA

OLEH KELOMPOK IV :

Ketua: Rosalina14010281

Sekretaris: Santi Marlina14010043

Anggota:

1

[Type text]Page 8

Sakinah Amalia14010255.P

Muhammad Iqbal

Tri Cop Pasaribu14010174

Ade Prawira Wijaya

Armand Kurniadi. N14010152

M. Agus Bertawijaya14010190

M. Djohariansyah

Vicky Caesar Utama

Rico Tri Moris

Wendy Agung Finanda

Asef Sandi Yudha14010226

Wardiansyah

Bayu Munggaran PB14010141

Tiara Anastassia

Miftah Fuadi

Nurul Islam

Efrianza Wendi

Merasin Saputra

Dosen: Nediyanto Ramadhan, SH

UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH

FAKULTAS ILMU HUKUM

2015

28

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasullullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya, Amin.

Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Logika Hukum. dengan judul Analisis Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara Waktu Tertentu di Indonesia.

Makalah ini disusun berdasarkan apa yang Penulis dapat dari berbagai sumber dan literatur lain yang relevan. Namun demikian Penulis menyadari jika adanya kekurangankekurangan di dalam makalah ini dan oleh karena kekurangan itu untuk dapat terlengkapi melalui diskusi serta bimbingan dan arahan dari dosen pengampu.

Cukup sekian yang dapat Penulis ungkapkan dalam kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Demikian dan terima kasih.

Bengkulu, 11 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar ............................................................................................................................iDaftar isi ....................................................................................................................................iiBab I pendahuluan .............................................................................1A. Latar belakang ......................................................................................................................1B. Rumusan masalah .................................................................................................................2C. Tujuan penulisan. .................................................................................................................2D. Manfaat penulisan ................................................................................................................2Bab II tinjauan pustaka......................................................3A. Pengertian Pidana Penjara ....................................................................................................3B. Pengertian Pidana Penjara Waktu Tertentu...........................................................................4

C. Sejarah Perkembangan Pidana Penjara .................................................................................5 D. Sumber Sumber Pidana......................................................................................................6

E. Asas-Asas Hukum Pidana.6

F. Macam-Macam Pembagian Delik.7

Bab III Pembahasan ...................................................................................................................8Bab IV Kesimpulan dan Saran ................................................................................................25A.Kesimpulan...........................................................................................................................25 B. Saran....................................................................................................................................26Daftar pustaka ..........................................................................................................................27

Lampiran..28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[footnoteRef:2] [2: Ikhtisar Ilmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Hal. 84]

Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2 dimulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 43. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, serta pidana pengumuman keputusan hakim.

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Panjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal ini pidana penjara menurut pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut menurut pasal 12 ayat (2) KUHP. Untuk itu diadakan analisis untuk mengkaji pelaksanaan pidana penjara waktu tertentu di Indonesia menurut system hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari analisis ini adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan Pidana penjara waktu tertentu.

2. Bagaimana sistem hukum pelaksanaan penjatuhan pidana waktu tertentu di Indonesia.

3. Bagaimana proses penetapan tersangka pidana penjara waktu tertentu.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

a) Untuk menginformasikan apa yang dimaksud dengan pidana penjara waktu tertentu dan bagaimana sistem penerapannya di Indonesia.

b) Untuk memaparkan bagaimana proses penetapan seorang tersangka sampai akhirnya di tetapkan bersalah dan mendapatkan hukuman berupa pidana penjara waktu tertentu di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Hasil analisis ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

b) Secara Praktis

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin lebih memahami bagaimana pelaksanaan hukuman pidana penjara waktu tertentu di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tanggal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai (sebetulnya sebuah gelang leher). Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1. Pensylvania system: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membece buku suci yang diberikan padanya. Karena pelasanaanya dilakukan di sel-sel maka disebut juga cellulaire system.

2. Auburn system: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan silent system.

3. Progressive system: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan english/ire system.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergiaan tatapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :a) Hak untuk memilih dan dipilih. b) Hak muntuk memangku jawaban pablikc) Hak untuk bekerjapada perusahaan-perusahaan d) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu seperti izin usaha dan izin prakteke) Hak untuk mengadakan asuransi hidupf) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinang) Hak untuk kawin, danh) Beberapa hak sipil lainnya.

Dalam penjara-penjara besar, hukuman penjara dibagi dalam empat kelas yakni :

Kelas I: oarang yang dihukum seumur hidup dan orang yang menjalankan hukuman sementara, mereka yang berbahaya bagi orang lain. Dal Undang-undang tidak dijelaskan mengenai pengertian napi yang dianggap berbahaya, akan tetapi pengertian bahaya ini erat kaitannya dengan masalah keselamatan, baik napai yang lain maupun bagi petugas Lembaga Permasyarakatan.Kelas II: orang yang menjalankan hukuman penjara lebih dari 3 bulan.Kelas III: diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya menjadi penghuni kelas II, yang selama 6 bulan menjalani hukuman menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik (sesuai dengan tata tertib yang ditentukan).Kelas IV: yaitu diperuntukkan bagi mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 3 bulan.

Pasal 12 KUHPidana(1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama lamanya lima belas tahu