LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2015 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARANOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAHKABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,diperlukan pengaturan tentang rencanainduk pembangunan kepariwisataan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Induk PembangunanKepariwisataan Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2015-2030;

2

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRI Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5679);

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan MulaiBerlakunya Undang-Undang Nomor 13Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun2011 tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan NasionalTahun 2010-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4562);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007tentang Pengesahan, Pengundangan danPenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun2014 tentang Petunjuk PelaksanaanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 10 Tahun 2012 tentang RencanaInduk Pembangunan KepariwisataanJawa Tengah Tahun 2012-2027(Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2012 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 46);

4

12. Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 3 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Banjarnegara Tahun 2009Nomor 3 Seri E, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Banjarnegara Nomor114) sebagiamana telah diubah denganPeraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 1 Tahun 2012tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Banjarnegara Nomor3 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 SeriE);

13. Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 11 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 SeriE);

14. Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 2 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2012 Nomor 3 SeriE, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Banjarnegara Nomor 149);

5

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAINDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAANDAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2015-2030.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya padabidang pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

6

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan olehseseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungitempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembanganpribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yangdikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakanoleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahdaerah.

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkaitdengan pariwisata dan bersifat multidimensi sertamultidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiaporang dan Negara serta interaksi antara wisatawan danmasyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah,pemerintah daerah dan pengusaha.

10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DaerahKabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RIPPARDAadalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataandaerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejaktahun 2015 sampai dengan tahun 2030.

11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut DestinasiPariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satuatau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapatdaya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait danmelengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yangberada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasidesa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarikwisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umumdan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budayamasyarakat yang saling mendukung dalam perwujudankepariwisataan.

7

13. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnyadisingkat KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisatayang berada dalam geografis satu atau lebih wilayahadministrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapatpotensi daya tarik wisata, berbasis minat yang khusus,aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum danfasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosialbudaya masyarakat yang saling mendukung dalamperwujudan kepariwisataan, namun pengembangannyasangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upayapelestarian budaya dan lingkungan hidup.

14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalahsegala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilaiyang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya danhasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuankunjungan wisatawan.

15. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana danprasarana transportasi yang mendukung pergerakanwisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasipariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasipariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

16. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatulingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatulingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimanamestinya.

17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatulingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umumdalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secarakhusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan,kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukankunjungan ke destinasi pariwisata.

8

19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untukmeningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peranmasyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalammemajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraanmelalui kegiatan kepariwisataan.

20. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan olehPemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baikitu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untukmenciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produkwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untukmengembangkang kepariwisataan dan seluruh pemangkukepentingan.

22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yangsaling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ataujasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalampenyelenggaraan pariwisata.

23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barangdan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan danpenyelenggara pariwisata.

24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur besertajaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi,meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta danmasyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanismeoperasional, yang secara berkesinambungan gunamenghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidangkepariwisataan.

25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintahdaerah maupun swasta yang berhubungan denganpenyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebutSDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannyaterkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatankepariwisataan.

9

27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan,menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yangdilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semuapihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usahadan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutuproduk pariwisata, pelayanan dan pengelolaankepariwisataan.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 iniadalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberikemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

(2) Tujuan pembentukan Rencana Induk PembangunanKepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan kepariwisataan;b. memudahkan perencanaan pembangunan

kepariwisataan;c. memudahkan pengawasan aset-aset yang menjadi milik

Pemerintah Daerah;d. mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan

kepariwisataan;e. mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara

optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;dan

10

f. mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yangberdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarianbudaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yangterpadu.

BABIIIPEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;c. pembangunan industri pariwisata daerah; dand. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

(3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:a. visi;b. misi;c. tujuan;d. sasaran;e. arah pembangunan kepariwisataan daerah;f. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi

pariwisata daerah;g. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;h. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dane. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan

daerah.

11

Pasal 4

(1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh PemerintahDaerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:a. jangka pendek, tahun 2015-2020;b. jangka menengah, tahun 2020-2025; danc. jangka panjang, tahun 2025-2030.

Pasal 5

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian KeduaVisi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu BANJARNEGARA SEBAGAIDESTINASI BERDAYA SAING DALAM UPAYA MENINGKATKANKONTRIBUSI SEKTOR KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRIKREATIF UNTUK KESEJAHTERAAN SECARA BERKELANJUTAN.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:a. spesifikasi wilayah yang potensial dan strategis untuk

pembangunan pariwisata;b. spesifikasi potensi atraksi, amenitas dan aksesibilitas sebagai

bagian dari produk pariwisata yang akan dikembangkan;

12

c. spesifikasi stakeholders yang terkait dengan pembangunanpariwisata;

d. spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan (networking) ataupara pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata,termasuk pembangunan pariwisata di semua tingkatan;

e. spesifikasi industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel,menggerakan kemitraan usaha dan bertanggung jawabterhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

f. spesifikasi kondisi perekonomian, utamanya berkaitandengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata;dan

g. spesifikasi komponen pasar pariwisata.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Banjarnegara

agar mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawansehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan AsliDaerah, Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatanrakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;

b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkanperekonomian daerah melalui peningkatan investasi,mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluaslapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatanpembangunan berkelanjutan;

c. mensinergikan tata kelola lembaga kepariwisataan agarmampu secara maksimal membangun industri, destinasi, danpemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;dan

d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuklebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugaspemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligusmampu menarik kunjungan dan repeater ke Daerah.

13

Pasal 9

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi :a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

mancanegara;b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran

wisatawan;c. peningkatan peran serta masyarakat dalam

kepariwisataan; dand. peningkatan produk domestik regional bruto dan

pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangankemiskinan.

(2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Bagian KetigaArah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas,

berbasis masyarakat dan berkelanjutan;b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara

lintas sektor, daerah, dan pelaku;c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan

keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTWdengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan temapengembangan kawasan;

d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya,alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan

14

e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi padapemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatankerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya danlingkungan.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategidan indikasi program dari setiap komponen pembangunankepariwisataan daerah.

BAB IVARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimanadimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:a. perwilayahan destinasi pariwisata;b. pembangunan DTW;c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata;e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; danf. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

15

Bagian KeduaPerwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

(1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf a, meliputi :a. kawasan pariwisata; danb. KDTWK.

(2) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana TataRuang Wilayah.

Pasal 14

(1) Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahapdengan kriteria prioritas :a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk

dikembangkan;b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi

yang strategis;c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak

sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitarbaik lokal, regional maupun nasional;

d. memiliki potensi produk wisata masa depan;e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang

positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegaradan wisatawan nusantara; dan

f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasionalmaupun internasional.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria :a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan

wilayah administrasi desa/kelurahan;

16

b. memiliki potensi daya tarik wisata;c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata;dane. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling

mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.(3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf

b, ditetapkan dengan kriteria :a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih

satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;b. memiliki potensi daya tarik wisata;c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata;e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling

mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan

kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 15

(1) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari 5 (lima) zona kawasanpengembangan pariwisata pariwisata.

(2) Sebaran perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWKmeliputi:a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK;

dan

17

b. pengendalian implementasi pembangunan KawasanPariwisata dan KDTWK.

Pasal 17

Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata danKDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata

dan KDTWK; danb. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata

dan KDTWK.

Pasal 18

Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasanpariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah,Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian KetigaPembangunan DTW

Pasal 19

(1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf b, meliputi :a. DTW alam;b. DTW budaya; danc. DTW hasil buatan manusia.

(2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilaiagama dan toleransi beragama, budaya, kesesuaianperuntukan tata ruang serta keseimbangan antara upayapengembangan manajemen DTW untuk menciptakan dayatarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya

18

konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan sertakeberlanjutan sumberdaya.

Pasal 20

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkandengan kriteria:a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah

desa/kelurahan, bangunan dan lingkungan sekitarnya,jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah daerah baikyang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisatadan/atau KDTWK; dan

b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatanmanusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjunganwisatawan.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 meliputi :a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong

pertumbuhan destinasi pariwisata;b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya

saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawanserta memperluas segmen pasar;

c. pemantapan DTW; dand. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi

pariwisata.

19

Pasal 22

(1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi

pariwisata yang belum berkembang; danb. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan

dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.(2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 huruf b, meliputi :a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas

DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasipariwisata daerah; dan

b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan danlingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

(3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 huruf c, meliputi :a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW

dalam berbagai tema terkait; danb. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi

potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukungdiversifikasi DTW.

(4) Strategi pelaksanaan revitalisasi DTW sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 huruf d, meliputi:a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang

menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; danb. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi

potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukungrevitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

20

Bagian KeempatPembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf c, meliputi:a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasanpariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisiwilayah;

b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;dan

c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaanstandar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.

(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangankepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasipariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasanpariwisata dan KDTWK.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana danprasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasanpariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayahDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a,meliputi:a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasanpariwisata dan KDTWK; dan

b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan sertakeamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi danpergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK.

21

Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasaranatransportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisatadan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)huruf a meliputi:a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana

transportasi yang aman dan nyaman sebagai saranapergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakanwisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuaikebutuhan dan perkembangan pasar; dan

b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dankualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis dikawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan danperkembangan pasar.

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitaspariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurufb, meliputi:a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas

kepariwisataan; danb. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam

pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 27

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasiaksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf a, meliputi:a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan

informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda daripintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;

22

b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahanreservasi berbagai jenis moda transportasi; dan

c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagaijenis moda transportasi dalam rangka perencanaanperjalanan wisata.

Pasal 28

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalampengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui

media cetak dan elektronik; danb. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana

dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 29

Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi denganmenyediakan standar pelayanan yang dapat diterima olehwisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurufc, meliputi :a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi

kepariwisataan daerah; danb. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola

transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 30

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasikepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29huruf a, meliputi:a. menataalur dan trayek transportasi yang mendukung

kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaanregulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan

23

b. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasikepariwisataan daerah.

Pasal 31

Strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusiapengelola transportasi yang mendukung pembangunankepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b,meliputi :a. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi

pendukung kepariwisataan daerah; danb. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola

kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian KelimaPembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,

dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umumdan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf d, meliputi :a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangankawasan pariwisata dan KDTWK;

b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum danfasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan,meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisatadan KDTWK; dan

c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitasumum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yangsudah melampui ambang batas daya dukung.

24

Pasal 33

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum danfasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32meliputi :a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan

prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisatadalam mendukung perintisan pengembangandestinasipariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK;

b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembanganprasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataatas inisiatif swasta;dan

c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitasumum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapandan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasanpariwisata dan KDTWK.

Bagian KeenamPemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 34

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melaluikepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,meliputi:a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat

melalui pembangunan kepariwisataan;b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan

kepariwisataan;c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui

pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata;dan

25

d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sertapemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan saptapesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataansetempat.

Pasal 35

(1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasimasyarakat melalui pembangunan kepariwisataansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas

masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal

dalam pengembangan kepariwisataan; danc. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah

Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakatdalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melaluipembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf b, meliputi :a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pengarustamaan gender dalam pengembanganpariwisata; dan

b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektifkesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataandaerah.

(3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokalmelalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidangpariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c,meliputi :a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal

sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangkapemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan

b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desawisata.

26

(4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sertapemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan saptapesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataansetempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d,meliputi :a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat

tentang sadar wisata dalam mendukung pengembanganKepariwisataan di daerah;

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalammewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusifKepariwisataan setempat;

c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisipariwisata dalam menciptakan iklim kondusifkepariwisataan; dan

d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukungupaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian ketujuhPengembangan Investasi

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan

investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata danKDTWK yang belum berkembang; dan

b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

Pasal 37

(1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dankemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasanpariwisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :

27

a. melaksanakan debirokratisasi investasi dibidangpariwisata; dan

b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambatperizinan.

(2) Strategi peningkatan promosi investasi dibidang pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi :a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi

pariwisata;b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di

dalam negeri dan di luar negeri; danc. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang

pariwisata.

BAB VARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 38

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:a. pengembangan pasar wisatawan;b. pengembangan citra pariwisata;c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dand. pengembangan promosi pariwisata.

28

Bagian KeduaPengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentukpemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangansegmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangandestinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal danpengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 meliputi:a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk

meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;c. meningkatkan akselerasi perggerakan wisatawan diseluruh

destinasi pariwisata; dand. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang

diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian ketigaPengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara

berkelanjutan; danb. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang

aman, nyaman dan berdaya saing.

29

Pasal 42

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerahsecara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41huruf a, meliputi:a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;b.meningkatkan keamanan destinasi; danc. meningkatkan sapta pesona pariwisata.

(2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasiyang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diwujudkan denganmeningkatkan kehadiran media dan dalam rangkameningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian keempatPengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diwujudkandalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadusinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadusinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 meliputi:a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar

pemangku kepentingan pariwisata;

30

b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisatayang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasarutama pariwisata Daerah Banjarnegara, denganmempertimbangkan kondisi perekonomian negaratersebut;dan

c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadapmasyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

Bagian KelimaPengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diwujudkan dalam bentukpengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 46

Strategi pengembangan kegiatan promosi pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 meliputi:a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang

bersaing;b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema

tertentu;c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan

pariwisata;d. meningkatkan partisipasi dalam event pariwisata di wilayah

lain;e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan

untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiketpenerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantarapada musim sepi wisatawan (low season);

f. mengoptimaliasasikan pemanfaatan media komunikasi(cetak/elektronik);

31

g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempatstrategis; dan

h. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadapBadan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 47

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:a. penguatan struktur industri pariwisata;b. peningkatan daya saing produk pariwisata;c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;d. peningkatan kredibilitas bisnis; dane. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian KeduaPenguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkandalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antarmata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkandaya saing industri pariwisata.

32

Pasal 49

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar matarantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan dayasaing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48meliputi:a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata

rantai pembentuk industri pariwisata;b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan

hubungan antar usaha pariwisata sejenis untukmeningkatkan daya saing; dan

c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilaitambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian KetigaPeningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 50

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:a. peningkatan daya saing DTW;b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; danc. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 huruf a, diwujudkan dalam bentukpengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

33

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usahaDTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :a. mengembangkan manajemen atraksi;b. memperbaiki kualitas interpretasi;c. menguatkan kualitas produk wisata; dand. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diwujudkandalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi sertalayanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasionaldan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi sertalayanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasionaldan mengangkat unsur unsur keunikan serta kekhasan lokal,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan

sertifikasi usaha pariwisata;b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk

mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikrokecil dan menengah; dan

c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untukmendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal,terutama produk pertanian dan produk industri kecil dankerajinan.

34

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diwujudkan dalam bentukpeningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasiyang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasipariwisata.

Pasal 56

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasatransportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawanke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55meliputi :a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi

pariwisata; danc. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha

transportasi pariwisata.

Bagian KeempatPengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, diwujudkandalam bentuk pengembangan skema kerjasama antaraPemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

35

Pasal 58

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 meliputi :a. meningkatan dan menguatkan perencanaan program

kerjasama antara pemerintah Daerah, dunia usaha danmasyarakat;

b. meningkatkan dan menguatkan implementasi programkerjasama antara pemerintah Daerah, dunia usaha danmasyarakat; dan

c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasiprogram kerjasama antara pemerintah Daerah, dunia usahadan masyarakat.

Bagian KelimaPeningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diwujudkan dalam bentukpengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yangkredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi :a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata

yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secaranasional dan internasional dengan mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya lokal;

b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalamtransaksi bisnis secara elektronik; dan

36

c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skemaregulasi dan fasilitasi.

Bagian KeenamPengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadaplingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e,diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usahapariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisataberkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 62

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata

rantai usaha pariwisata; danb. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli

terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 63

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi :a. penguatan organisasi kepariwisataan;

37

b. pembangunan SDM pariwisata; danc. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian KeduaPenguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme

kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataansebagai portofolio pembangunan daerah;

b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataandalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategispembangunan daerah dan nasional;

c. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataanyang menangani bidang pemasaran pariwisata;

d. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataanyang menangani bidang industri pariwisata; dan

e. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataanyang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 65

(1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatanmekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 huruf a, meliputi:a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan program pembangunankepariwisataan; dan

b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasidan harmonisasi baik secara internal dinas yangmembidangi maupun lintas sektor.

38

(2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasikepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 hurufb, meliputi :a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis

kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;

b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisataterkait;

c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dand. meningkatkan pelestarian lingkungan.

(3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasikepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi :a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi

organisasi bidang pemasaran di pemerintah; danb. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas

operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secarasinergis dan berkelanjutan.

(4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasikepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi :a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan

Industri Pariwisata Banjarnegara; danb. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam

pembangunan kepariwisataan Daerah.(5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi

kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam

pengembangan destinasi di pemerintah untuk mencapaikepariwisataan berkelanjutan; dan

b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalampembangunan kepariwisataan daerah untukmeminimalkan dampak negatif pembangunankepariwisataan.

39

Bagian KetigaPembangunan SDM Pariwisata

Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 huruf b, meliputi:a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di Pemerintah

Daerah; danb. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan

masyarakat.

Pasal 67

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diwujudkandalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDMPariwisata di Pemerintah Daerah untuk meningkatkankepariwisataan Daerah yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDMPariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 meliputi:a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai

di bidang kepariwisataan; danb. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidangkepariwisataan.

40

Pasal 69

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di duniausaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dankuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 70

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usahadan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi :a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di

bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang

kepariwisataan; danc. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan

kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian KeempatPenyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembanganuntuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi :a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan

destinasi pariwisata;b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan

pemasaran pariwisata;c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan

industri pariwisata; dand. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan

kelembagaan kepariwisataan.

41

Pasal 72

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi padapengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71 huruf a, meliputi:a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan

aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalammendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;

c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasaranaumum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalammendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;

d. meningkatkan penelitian untuk memperkuatpemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan

e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasidi bidang kepariwisataan.

(2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi padapengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71 huruf b, meliputi:a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka

pengembangan pasar baru dan pengembangan keragamanproduk;

b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangandan penguatan citra pariwisata;

c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangankemitraan pemasaran pariwisata; dan

d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatankegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.

(3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi padapengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal71 huruf c, meliputi:a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan

struktur industri pariwisata;b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya

saing produk pariwisata;

42

c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangankemitraan usaha pariwisata; dan

d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangantanggungjawab terhadap lingkungan.

(4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi padapengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan

organisasi kepariwisataan; danb. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan

sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VIIIINDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DAERAH

Pasal 73

(1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataandaerah dalam jangka waktu 2015-2030 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 sertapenanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalamLampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunankepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansiterkait dan Pemerintah Daerah.

43

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunankepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IXPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalianpelaksanaan RIPPARDA.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud padaayat (1) melalui :a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan

dalam melaksanakan RIPPARDA;b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA

sesuai perkembangan; danc. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan

dibidang kepariwisataan.(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

44

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegarapada tanggal 29 Mei 2015BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2015 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 17/2015

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SIPembina

NIP. 19721030 199703 1 003

Diundangkan di Banjarnegarapada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

45

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARANOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAHKABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2015-2030

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan pariwisata global makasaat ini telah terjadi perubahan dari pariwisata lama kepariwisata baru. Pariwisata baru memiliki beberapa cirisebagai berikut; (a) daya tarik wisata dalam skala keciltetapi sangat beranekaragam; (b) setiap DTW harusmemiliki otentisitas yang tinggi secara lokal; dan (c) setiapobyek yang ditawarkan kepada wisatawan harusberkualitas tinggi dengan tingkat pelayanan yang memadaiuntuk setiap wisatawan. Daerah dengan kondisi alamnyadapat menjadi sebagai salah satu destinasi wisata duniayang mengalami perkembangan. Pembangunankepariwisataan Daerah diarahkan sesuai paradigmapembangunan pariwisata yang kontekstual denganmempertimbangkan aspek demand and supply sertamenganut prinsip keberlanjutan. Perkembangan fisikfasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalandengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baiknusantara maupun mancanegara. Struktur perekonomianDaerah juga ditopang pada sektor pariwisata karenapariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkandapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dukungan

46

industri pariwisata yang sangat besar, menyebabkan sektoryang mempunyai keterkaitan langsung dengan industripariwisata seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran,memberi sumbangan terhadap pembentukan ProdukDomestik Regional Bruto Daerah. Kunjungan wisatawan keDaerah setiap tahun menunjukkan peningkatan yangcukup signifikan, namun perkembangan pariwisata duniasaat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungandalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akandikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidangkepariwisataan telah memacu daerah untuk menggalipotensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatanguna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan diDaerah. Disamping itu, Daerah juga menghadapi berbagaitantangan penting yaitu:a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya

permintaan lahan dari pertumbuhan populasi danpertumbuhan pariwisata;

b. pencemaran lingkungan; danc. ketersediaan akses yang memadai.Sebagai salah satu penopang sektor ekonomi, pariwisatadituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunankepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntutuntuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangatkompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukanpedoman sebagai acuan dalam pembangunankepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarianlingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata diDaerah.

47

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan, mengamanatkan PemerintahDaerah untuk menyusun Rencana Induk PembangunanPariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuanperaturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusunRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DaerahKabupatenBanjarnegara.

RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi,arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yangpotensial untuk dikembangkan. RIPPARDA sekaligus akanmemberikan panduan atau arahan bagi pemangkukepentingan terkait, baik di maupun Kabupaten, swastamaupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaandestinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran danberkelanjutan. RIPPARDA menjadi sangat penting karena :a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap

potensi kepariwisatan dari sisi produk, pasar, SDM,manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh danberkembang secara positif dan berkelanjutan bagipengembangan wilayah dan kesejahteraanmasyarakat;dan

b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baiklintas sektor, lintas pelaku, maupun lintasdaerah/wilayah agar dapat mendorong pengembanganpariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

48

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan daerahyang berkualitas” adalah kepariwisataan daerahyang memberikan kemanfaatan ekonomi yangtinggi dengan memberikan dampak negatifterhadap lingkungan dan sosial yang minimal.Yang dimaksud dengan “kepariwisataan daerahberbasis mayarakat” adalah kepariwisataandaerah yang dilahirkan dan dikembangkan olehmasyarakat dan diusahakan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan daerahberkelanjutan” adalah kepariwisataan daerahyang tidak hanya mementingkan generasisekarang, akan tetap juga memperhitungkankepentingan generasi yang akan datang.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

49

Huruf eCukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Yang dimaksud dengan pembangunan destinasipariwisata adalah upaya pembangunan secaraterpadu dan sistematik seluruh komponen destinasipariwisata dalam rangka menciptakan,meningkatkan kualitas produk dan pelayanankepariwisataan serta kemudahan pergerakanwisatawan di destinasi pariwisata

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW”adalah upaya pengembangan yang dilakukandengan meningkatkan kualitas DTW yang sudahada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitassegmen pasar yang sudah ada dan memperluascakupan wilayah DTW yang sudah ada ataupengembangan ke lokasi baru.

50

Huruf aYang dimaksud dengan “DTW alam” adalahDTW yang berupa keanekaragaman dankeunikan lingkungan alam.

Huruf bYang dimaksud dengan “DTW budaya”adalah DTW yang berupa hasil olah cipta,karsa, dan rasa manusia sebagai mahlukbudaya.

Huruf cYang dimaksud dengan “DTW hasil buatanmanusia” adalah DTW khusus yang berupakreasi artifisial (artificially created) dankegiatan manusia lainnya di luar ranah DTWalam dan DTW budaya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “manajemen DTW” adalahpengelolaan DTW yang profesional yangmemenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarianlingkungan dan keberlanjutan sumber daya sertamemberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan danpembangunan DTW” adalah upayapengembangan yang dilakukan dengan membukadan membangun DTW baru dalam rangkamengembangkan peluang pasar yang ada didestinasi pariwisata yang belum berkembangkepariwisataannya.

Huruf bCukup jelas

51

Huruf cYang dimaksud dengan “pemantapan DTW”adalah upaya pengembangan yang dilakukandengan menciptakan DTW baru yang memilikijenis berbeda dalam upaya menangkap peluangpasar baru.

Huruf dYang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalahupaya pengembangan yang dilakukan denganperbaikan kondisi dan kualitas DTW yangmengalami degradasi dalam upaya menjagakeberlanjutan dan meningkatkan kualitas sertadaya saing produk untuk menarik pangsa pasaryang sudah ada maupun peluang pasar wisatabaru.

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

52

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Yang dimaksud dengan “Pembangunan PemasaranPariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematikdalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan,menyampaikan produk wisata dan mengelola relasidengan wisatawan untuk mengembangkankepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Yang dimaksud dengan “Segmen Pasar WisatawanMassal” adalah jenis wisatawan yang datang secaraberombongan dalam kelompok-kelompok yangbiasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.Yang dimaksud dengan “Segmen Ceruk Pasar”adalah jenis wisatawan yang datang secara indviduatau kelompok kecil yang berkunjung karena minatkhusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatifpanjang.

Pasal 41Cukup jelas

53

Pasal 42Ayat 1

Huruf aYang dimaksud dengan “PencitraanDestinasi Pariwisata” adalah usaha-usahauntuk meningkatkan citra destinasikepada wisatawan.

Huruf bCukup jelas

Huruf cYang dimaksud dengan “Sapta Pesona”adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harusdiwujudkan bagi terciptanya lingkunganyang kondusif dan ideal bagiberkembangnya kegiatan kepariwisataandisuatu tempat yang mendorongtumbuhnya minat wisatawan untukberkunjung.Ketujuh unsur sapta pesona yangdimaksud di atas adalah: aman, tertib,bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dankenangan.

Ayat 2Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

54

Pasal 47Yang dimaksud dengan “Pembangunan IndustriPariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematikdalam rangka mendorong penguatan strukturindustri pariwisata, peningkatan daya saing produkpariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata,penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangantanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Yang dimaksud dengan “Kualitas Interpretasi”adalah kualitas kemampuan manusia, segalabentuk media dan/atau alat yang berfungsimentrasformasikan nilai kemenarikan DTWkepada wisatawan.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

55

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Yang dimaksud dengan “Pengembangan ManajemenUsaha Pariwisata Yang Mengacu Pada PrinsipEkononi Hijau” adalah pengembangan manajemendengan pendekatan dalam pembangunan ekonomiyang tidak lagi mengandalkan pembangunanekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam danlingkungan yang berlebihan.

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Yang dimaksud dengan “PembangunanKelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadudan sistematik dalam rangka pengembanganorganisasi kepariwisataan, pengembangan sumberdaya manusia pariwisata untuk mendukung danmeningkatkan kualitas pengelolaan danpenyelenggaraan kegiatan kepariwisataan didestinasi pariwisata.

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

56

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Cukup jelas

Pasal 72Cukup jelas

Pasal 73Cukup jelas

Pasal 74Cukup jelas

Pasal 75Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARA NOMOR 204

57

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

a. Target Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Jenis Wisatawan 2015 2020 2025 2030

Wisatawan Nusantara (Juta) 552.000 690.000 862.500 1.000.000

Wisatawan Mancanegara (Juta) 5.000 5.500 6.000 6.5000

b. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Jenis Wisatawan 2015 2020 2025 2030

Wisatawan Nusantara (hari) 0,5 0,7 0,8 1,2

Wisatawan Mancanegara (hari) 0,5 0,7 0,8 1,2

c. Peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam kepariwisataan

(1) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun 2015 2020 2025 2030

Penyerapan Tenaga kerja (jiwa) 544 600 750 900

(2) Jumlah Akomodasi Pariwisata (Pondok Wisata)

Tahun 2015 2020 2025 2030

Hotel bintang 2 3 4 5

Hotel melati 9 9 10 10

Pondok Wisata 128 150 150 200

58

(3) Jumlah Restoran/Rumah Makan

Tahun 2015 2020 2025 2030

Restoran 2 2 4 5

Rumah Makan 35 40 50 60

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

59

LAMPIRAN IIPERATURAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARANOMOR 14 TAHUN 2015TENTANGRENCANA INDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARATAHUN 2015-2030

SEBARAN PERWILAYAHAN KAWASAN PARIWISATA

NO KAWASANPENGEMBANGAN

DAYA TARIK WISATA

BERBASIS ALAM BERBASISBUDAYA

BERBASISMINAT

KHUSUS

BERBASISBUATAN /

REKREATIFA Kawasan Dieng

dan sekitarnyaKawasan DiengKawah SikidangKawahCandradimukaTlaga Warna

Desa BudayaKompleks CandiMuseum Kailasa

AgrowisataPendakianpegununganDataran TinggiDieng

B Kawasan SungaiSerayu dansekitarnya

Sungai Serayu Kehidupanmasyarakatdisekitar SungaiSerayu

Wisata arungsungaiOff RoadOut Bond

C Kawasan KotaBanjarnegara dansekitarnya

KawasanSingamerta(agro SalakBanjar)

PasartradisionalMasjid agungkabupatenKuliner khas

TRMSerulingmasSurya YudhaParkAlun-AlunBanjarnegara

D Kawasan WadukMrica dansekitarnya

Waduk Mrica PLTA MricaLapangan Golf

E Kawasan Kec.Gumelem dansekitarnya

KawasanKerajinanGrabahKawasanKerajinanAnyaman

Prosespembelajaranmembuatkeramik,anyaman dangerabah serta

60

NO KAWASANPENGEMBANGAN

DAYA TARIK WISATA

BERBASIS ALAM BERBASISBUDAYA

BERBASISMINAT

KHUSUS

BERBASISBUATAN /

REKREATIFKawasankerajinan

batik

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IIIPERATURAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2015TENTANGRENCANA INDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATENBANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

A. Arahan Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kawasan Dieng dan SekitarnyaArah Kebijakan; Wisata Budaya, Heritage dan Living Culture

NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI PROGRAM TAHAPAN STAKEHOLDERYANG DIHARAPKANI II III IV V

1. Mengembangkankawasan Diengdan sekitarnya

PROGRAMPENGEMBANGAN

DESTINASIPARIWISATA

a. Perbaikan saranaakses jalan keobjek wisata lainyang potensialmisalnya: keSumur Jalatundadan kawahCandradimuka.

PerangkatDaerah yangmembidangidalamperencanaanpembangunan,kepariwisataan,kebudayaan danpekerjaan umum

Masyarakat Lokal Akademisi LSM

b. PenguatanKelompok SeniBudaya KhasDieng.

c. Pengembangansarana prasaranamuseum Kailasa.

d. PenambahanRambuPengaman diObjek RentanBencana.

e. PengembanganJalur Interpretasidan Paket wisatakawasan Dieng

2

2. Mengembangkankawasan wisataagro sebagaibentuk sinergidengan pertaniankentang

PROGRAMPENGEMBANGAN

DESTINASIPARIWISATA

a. Pengembangandemplot lahanwisata agro

PerangkatDaerah yangmembidangidalamperencanaanpembangunan,kepariwisataan,kebudayaan,pertanian,kehutanan danpekerjaan umum

Masyarakat Lokal

b. Pengembanganpapan informasiwisata agro

c. Pembangunansaranapenunjangpariwisata agro

B. Arahan Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kawasan Sungai Serayu dan SekitarnyaArah Kebijakan : Wisata Alam dan Minat Khusus

NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI PROGRAM TAHAPAN STAKEHOLDERYANG DIHARAPKANI II III IV V

1. Mengembangkankawasan SungaiSerayu dansekitarnya sebagaikawasan wisataterpadu berbasistirta

PROGRAMPENGEMBANGAN

DESTINASIPARIWISATA

a. Pengembangankawasan SungaiSerayu dansekitarnya sebagaisarana sport andrecreation dengandiadakannyaperlombaan tingkatdunia untukraftingsecaraberkala

Perangkat Daerahyang membidangidalamkepariwisataandankebudayaan

FAJI DAS Serayu Private Sectors Masyarakat lokal

b. Penataan kawasansekitar SungaiSerayu sertadaerah sempadansungai gunamenunjangaktivitaspengarungan

3