Boom! 3 Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Diledakkan Oleh TNI ALREP | 05 December 2014

Kapal pencuri ikan diledakkan (Sumber: www.detik.com)

Kini, siapa yang berani meragukan ketegasan Jokowi dalam menjaga kedaulatan wilayah laut RI. Sebelumnya, politisi PKS, Mahfud Siddik menuduh instruksi Jokowi untuk menenggelamkan kapal pelaku Illegal Fishing hanya pencitraan untuk gagah-gagahan belaka. Menurut Mahfud Siddik pernyataan Jokowi yang akan menenggelamkan kapal pelaku Illegal Fishing merupakan blunder. Mahfud Siddik bahkan meragukan kemampuan Angkatan Laut RI yang menurutnya masih lemah.

Dan faktanya, instruksi Jokowi dapat dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara. Tiga kapal pelaku illegal fishing asal Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhirnya diledakkan. Aksi peledakan tersebut dikawal oleh KRI Sultan Hasanuddin, KRI Barakuda-633 dan KRI Todak-631.

Kapal-kapal illegal tersebut diledakkan di perairan wilayah pulau Anambas, Kepulauan Riau. Ketiga kapal tersebut diledakkan dengan senjata dari Kapal Navigasi Bintang Laut 4801 oleh Satuan Kopaska Koarmabar. Para nahkoda dan anak buah kapal (ABK) kapal-kapal illegal tersebut sudah lebih dulu dievakuasi ke KRI Barakuda-633.

Kebijakan tegas Jokowi untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia diinisiasi oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. Susi meminta kepada Jokowi untuk menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sebelumnya, Susi juga telah melakukan moratorium kapal-kapal besar penangkap ikan. Kebijakan Susi tersebut berdampak positif karena pasokan ikan di Indonesia kini melimpah, sebaliknya pasokan ikan di Malaysia dan Thailand menurun drastis sejak kebjikan moratorium diterapkan. Selain itu, Susi juga membuat gebrakan baru melarang impor garam. Memang terasa aneh, Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah perairan 2/3 tetapi kekuarangan ikan dan garam.

Kembali ke topik peledakan kapal illegal fishing yang dituduh hanya untuk gagah-gagahan oleh politisi PKS, Mahfud Siddik sebenarnya berlaku secara internasional. Praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand dan Indonesia.

Dasar hukum penenggelaman kapal pencuri ikan milik asing juga sangat jelas di Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi, “dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Mahfud Siddik sebagai seorang politisi seharusnya tahu dan paham bahwa persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip bagi kita. Kita harus tunjukkkan bahwa dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan kita tidak pernah main-main.

Seperti diketahui, Setiap tahun Indonesia menderita kerugian sekitar Rp300 triliun akibat kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Jumlah itu sangat jauh dari pendapatan negara yang masuk dari sektor kelautan yang hanya Rp300 miliar per tahun. Kini Jokowi ingin menyelamatkan Rp300 triliun tersebut yang selama ini dinikmati oleh 5400 kapal asing yang hilir mudik beroperasi mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Refrensi dari : http://politik.kompasiana.com/2014/12/05/boom-3-kapal-illegal-fishing-asal-vietnam-diledakkan-oleh-tni-al-690487.html