Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN ANTARPULAU (PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29 TAHUN 2017)
DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PELAPORAN MANIFEST DOMESTIK PERDAGANGAN ANTARPULAU
JAKARTA, 17 Oktober 2017
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
KONDISI GEOGRAFI INDONESIA TERDIRI DARI> 17.000 pulau, dengan 2/3 dari luas Indonesia terdiri
dari Perairan (3.2 juta km2)
DIPERLUKAN KEBIJAKAN DAN SISTEM LOGISTIK YANG TERINTEGRASI
MENINGKATNYA PERDAGANGAN ANTAR PULAU SEHINGGA KETERSEDIAAN PRODUK/KOMODITAS YANG MERATA DAN HARGA YANG STABIL SERTA TERJANGKAU DAN AMAN BAGI
MASYARAKAT INDONESIA TERWUJUD
KOMODITI TERBANYAK DIANTARPULAUKAN TAHUN 2016PELABUHAN DI INDONESIA
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
Komoditi Paling Banyak di Muat
M3
MTON
KOMODITI TERBANYAK DIANTARPULAUKAN TAHUN 2016 (SEMUA PELABUHAN INDONESIA)
KOMODITI TERBANYAK DIANTARPULAUKAN TAHUN 2016
PELABUHAN DI INDONESIA
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
Komoditi Paling Banyak di Bongkar
M3
MTON
KOMODITI TERBANYAK DIANTARPULAUKAN TAHUN 2016 (SEMUA PELABUHAN DI INDONESIA)
KEBIJAKANPERDAGANGAN ANTAR PULAU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan Kegiatan Perdagangan Antar Pulau bertujuan Untuk Integrasi Pasar di Dalam Negeri
Pengaturan antar pulau diarahkan untuk :a. Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minusb. Memperkecil kesenjangan harga antar daerahc. Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannyad. Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerahe. Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulauf. Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negerig. Mencegah penyelundupan barang ke luar negerih. Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 1 :Jenis Barang
Diantarpulaukan
Terdiri dari barang kebutuhan pokok, barangpenting dan barang lainnya
Barang Kebutuhan Pokok , Barang Pentingdan Barang lainnya dapat didistribusikanmelalui perdagangan antar pulau setelahkebutuhan daerah setempat terpenuhi
1.Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganmengenai penetapan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting .
2.Barang lainnya berupa barang selainBarang kebutuhan Pokok dan BarangPenting.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 2 :Kewajiban Pelaku Usaha
Perdagangan
Perdagangan antarpulau Barang KebutuhanPokok , Barang Penting dan Barang Lainnyaharus dilengkapi dengan dokumen ManifestDomestik Antar Pulau
Kondisi tertentu dapat berupa :a. Bencana Alamb. Terjadinya gangguan pasokan; dan/atauc. Kondisi harga barang kebutuhan Pokok
dan/atau Barang Penting tertentuberada di atas harga acuan atau dibawah harga acuan
1.Menyampaikan dokumen ManifestDomestic Antar Pulau.
2.Mendistribusikan Barang yangdiantarpulaukan dari daerah yang surplus kedaerah yang minus dalam hal terjadi kondisitertentu yang dapat mengganggu kegiatanperdagangan nasional
Dalam hal terjadi kondisi tertentu Menteridapat menugaskan Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah atauswasta untuk melaksanakanpendistribusian Barang yangdiantarpulaukan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 3 :Data dan InformasiManifest Domestik
a. Identitas Pelaku Usaha pengirimBarang yang diantar pulaukan
b. Identitas Pelaku Usaha penerimaBarang yang diantarpulaukan
c. Jenis dan jumlah Barang yangdiantarpulaukan
d. Wilayah asal dan tujuan pengirimane. Moda angkutan danf. Uraian barang dan pos tarif /HS
Manifest Domestic Antarpulau diteruskan keportal Indonesian National Single Windowmelalui INATRADE
Manifest Domestic antarpulau disampaikanoleh pelakuusaha perdagangan antarpulaukepada Direktur secara online melalui SIPT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Format Dokumen Manifest DomesticAntarpulau tercantum dalam LampiranPeraturan Menteri Perdagangan
Untuk menyampaikan Manifest Domestikpelaku usaha Perdagangan antarpulauharus memiliki hak akses SIPT denganmelakukan registrasi melalui SIPT danmengunggah dokumen registrasi SIPTberupa :1. Tanda Daftar Perusahaan2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan3. Kartu Tanda Penduduk
Pengaturan 3 :Data dan InformasiManifest Domestik
Lanjutan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 4 :Kewenangan PemerintahDaerah (Gubernur, Bupati
dan Walikota)
a. Menyusun neraca produksi dan konsumsibarang yang diantar pulaukan,
b. Menyelenggarakan sistem informasibarang yang keluar dan masuk melaluipelabuhan,
c. Menyediakan informasi barang yangdiantarpulaukan,
d. Menyediakan sarana dan prasarana yangmendukung kegiatan perdagangan antarpulau,
e. Meningkatkan jumlah pelaku usahaperdagangan antar pulau sesuai dengankebutuhan pasar di daerahnya,
f. Memfasilitasi pemasaran produk unggulanmasing-masing daerah;
g. Mengoptimalkan muatan ruang kapalangkutan barang sebagai muatan balikuntuk pemasaran produk unggulan daridaerahnya
h. Menyusun kebijakan daerah yangmemperlancar kegiatan perdaganganantar pulau;
i. Memfasilitasi kelancaran distribusi barangmelalui perdagangan antar pulau.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 5 :PengembanganGerai Maritim
Dalam rangka mendukung perdaganganantarpulau khususnya ke daerahterpencil, terluar dan perbatasan dilakukanmelalui gerai maritim
Kegiatan Gerai Maritim dilaksanakan olehPemerintah Daerah bekerjasama denganPelaku Usaha penyedia jasa logistik
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 6 :Pelaku usaha dapat :
a. Melakukan kerjasama denganswasta, badan usaha miliknegara, badan usaha milikdaerah, koperasi danperbankan,
b. Memanfaatkan programpromosi untuk produkunggulan daerah setempat,
c. Memanfaatkan pusat distribusiyang ada di daerah,
d. Memanfaatkan sarana danprasarana perdagangan antarpulau , dan
e. Memanfaatkan programlainnya yang berkaitan denganperdagangan antarpulau
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 7 :Pengawasan Perdagangan
Antarpulau
a. Direktur Jenderal mengoordinasikankegiatan pengawasan perdaganganantarpulau dengan Gubernur dan/ataubupati /walikota,
b. Untuk pelaksanaan pengawasanperdagangan antarpulau DirekturJenderal dapat membentuk TimPengawas Pusat yang beranggotakanKementerian dan/atau lembaga teknisterkait,
c. Pelaksanaan pengawasan oleh TimPengawas Pusat dapat dilakukan secarabersama-sama atau sendiri.
d. Gubernur dan bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya dapatmembentuk Tim Pengawas Daerahyang beranggotakan satuan kerjaperangkat daerah terkait,
e. Dalam melaksanakan pengawasan, TimPengawas Pusat dan Tim PengawasDaerah dapat mengikutsertakan aparatkepolisian dan asosiasi usaha sebagaiunsur pendukung.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 7 :Pengawasan Perdagangan
Antarpulau
1. Pelaksanaan pengawasanperdagangan antarpulau dilakukanpaling sedikit terhadap :
a. Manifest Domestic Antarpulau,b. Pengakuan sebagai pedagang
antarpulau barang tertentu,c. Persetujuan Perdagangan
Antarpulau,d. Verifikasi atau Penelusuran Teknis
atas Barang yangdiantarpulaukan, dan /atau,
e. Pendistribusian barang dari daerahyang surplus ke daerah yang minusdalam kondisi tertentu sesuaidengan penugasan dari Menteri.
2. Pelaksanaan pengawasan dapatdilakukan secara berkala atausewaktu-waktu dalam keadaantertentu.
Lanjutan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 8 :Sanksi Administratifbagi Pelaku Usaha
Perdagangan Antarpulau
Apabila melanggar ketentuanPasal 6 ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa :
1. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
2. Pencabutan Perizinan dibidangperdagangan atau teknis lainnya
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Pengaturan 9 :Forum KoordinasiPengembangan
Perdagangan Antarpulau
Dalam rangka pengembanganperdagangan antarpulau Menteridapat membentuk ForumKoordinasi PengembanganPerdagangan Antarpulauberanggotakan: instansi, asosiasi,akademisi dan Pelaku usaha
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 Tentang PerdaganganAntarpulau mulai berlaku setelah 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal diundangkan