LATAR BELAKANG - Bappeda Kab. Temanggung | …...Penyusunan Laporan AkhirRencana Tata Bangun dan Lingkungan Kawasan Aloon - Aloon Kabupaten Temanggung I - 1 1.1 LATAR BELAKANG Ruang

Penyusunan Laporan AkhirRencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon - Aloon Kabupaten Temanggung I - 1

1.1 LATAR BELAKANG

Ruang merupakan wadah (Space) bagi masyarakat untuk beraktivitas. Suatu

wilayah akan selalu mengalami perubahan seiiring dengan paradigma

kehidupan masyarakat sebagai pelaku aktivitas dalam suatu wilayah.

Perkembangan wilayah akan selalu dipengaruhi oleh faktor intern yang antara lain

adalah faktor alam, kondisi sosial masyarakat, ekonomi serta budaya

mesyarakat setempat serta faktor eksternal yaitu kondis i perkembangan

wilayah di sekitarnya yang mempunyai daya tarik yang kuat serta kebijakan

regional. Faktor intern maupun ekstern dalam suatu wilayah perlu diidentifikasi

untuk memprediksi arah perkembangan guna menyusun strategi dalam penataan

ruang suatu wilayah agar dapa t mengakomod i r keg i a t an dan kebutuhan

yang ada d i masyarakat.Suatu wilayah baik perdesaan maupun perkotaan, dari

tahun ke tahun se la lu berkembang se ja lan dengan men ingkatnya aktivitas

kegiatan penduduknya. Perkembangan tersebut terutama terjadi di wilayah-

wilayah perkotaan, seperti halnya kota-kota kecamatan, yang dapat ditunjukkan

dengan adanya perkembangan jumlah penduduk serta tumbuh dan

berkembangnya berbagaikegiatan sosial dan ekonomi dalam berbagai skala

kegiatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering menjadi

permasalahan karena:

a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya

pemanfaatan secara efisien dan optimal

Bab ini berisi latar belakang

pekerjaan, maksud tujuan,

ruang lingkup dari

Penyusunan RTBL Kawasan

Aloon-aloon Kabupaten

Temanggung



b. Suatu ruang pada dasarnya dimanfaatkan bagi berbagai alternatif

kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa

alternatif ruang.

Berpedoman pada kondisi/kenyataan seperti tersebut di atas, suatu

ruang tertentu sering menimbulkan konflik kepentingan antar kegiatan sektor yang

berbeda. Sebagai contoh dalam pembangunan prasarana dan sarana, dengan

terpaksa tanah yang dikonservasi fungsinya berubah menjadi areal

terbangun dan penggunaan tanah subur yang sepantasnya dimanfaatkan bagi

pengembangan kawasan pertanian yang produktif diubah menjadi kawasan

permukiman dan permasalahan-permasalahan lainnya. Menghadapi permasalahan

tersebut di atas, maka sangat diperlukan upaya pengaturan ruang yang optimal

dengan menyusun rencana tata ruang.

Sebagaimana diketahui, pengaturan ruang pada dasarnya merupakan

salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan maksud un t uk menga tu r

po tens i , k eg i a t an masya raka t , mobilitas/pergerakan dan kecenderungan

perkembangannya secara harmonis serta saling mendukung satu dengan

lainnya dalam satu tata ruang yang ada. Sehingga akan tercipta proses

pengaturan dan penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan

suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien

dalam proses perkembangannya.Penyusuan Rencana Bangunan dan Lingkungan

bertujuan sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi

kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi :

pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup

masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan

perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung telah mempunyai produk Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang baru dengan mengacu

pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Produk Rencana Tata Ruang

Wilayah KabupatenT emanggung yang ba ru t e rmua t da l am Pe r a tu r an

Dae rah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012. Perda tersebut menjadi

dasar dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten

Temanggung.

Aloon-aloon Kota Temanggung merupakan salah satu kawasan pusat aktivitas di

wilayah Kecamatan Temanggung dan pusat pemerintahan. Secara fisik, alun-alun Kota

Temanggung dikelilingi oleh bangunan simbol-simbol kekuasaan daerah yaitu

Pendopo Pengayoman yang sekaligus merupakan rumah dinas Bupati Temanggung di

sebelah utara alun-alun. Sebelah timur alun-alun terdapat Gedung DPRD Kabupaten

Temanggung dan Gedung Kejaksaan, sedangkan di sebelah barat terdapat Masjid



Agung Darussalam dan Rumah Tahanan. Selain aktivitas kepemerintahan dan peribadatan,

aktivitas yang terlihat pada kawasan alun-alun di antaranya adalah aktivitas pendidikan dan

olah raga dengan beberapa sekolah di sekitar kawasan ini yang memanfaatkannya sebagai

tempat untuk kegiatan berolahraga. Aktivitas lain adalah perdagangan dan jasa baikformal

maupun informal. Sebelah selatan alun-alun merupakan kawasan perdagangan dan

jasa dengan beberapa toko, rumah makan dan warung internet, sedangkan sektor

informal (pedagang kaki lima) berada pada lokasi di pinggir Alun-Alun Kota Temanggung.

Kondisi pada siang hari, Alun-Alun Kota Temanggung terlihat ramai terutama pada

waktu selesainya jam belajar sekolah dimana banyak anak-anak sekolah yang

berkumpul dan beraktivitas di sekitar kawasan alun-alun. Pada malam hari, kawasan

alun-alun terlihat relatif sepi, aktivitas pedagang kali lima bergeser ke arah timur di

depan Gedung Bank BCA dan sebelah utara Gedung DPRD. Alun-alun juga menjadi

lokasi even-even tertentu seperti upacara hari besar nasional dan pergelaran pentas

seni dan hiburan.

a) Konsep Rencana Penataan Kawasan sekitar Alun-Alun

Konsep penataan kawasan sekitar Alun-alun Kota Temanggung bertujuan untuk

menata kawasan tersebut menjadi ruang publik yang nyaman dan mampu menjadi

tempat aktiv itas dar i warga KotaTemanggung pada khususnya maupun Kabupaten

Temanggung pada umumnya. Konsep tersebut terdiri dari :

A) Lahan yang saat ini masih berdiri rumah tahanan /rutan direncanakan akan

dialihfungsikan menjadi area pengembangan kegiatan masjid.

Adanya rencana pemindahan rumah tahanan ke kawasan di pinggiran kota

mendorong adanya rencana pemanfaatan lahan di kawasan tersebut setelah alih

fungsi. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah bahwa lokasi tersebut sangat

potensial sebagai area parkir yang mendukung aktivitas yang ada di sekitar kawasan

Aloon-aloon. berisi kantor layanan umum, kantor arsip, perpustakaan, pusat kajian

Islam, dsb.

Lahan parkir direncanakan juga sebagai ruang terbuka yang sewaktu-waktu

dapat dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dan menunjang keberadaan masjid

dan alun-alun itu sendiri, misalnya untuk pameran, bazaar, dsb. Zona parkir

direncanakan memakai 2/3 area lahan yang ada, sementara 1/3 nya digunakan untuk

bangunan fisik (gedung).

B) Lahan di selatan alun-alun yang saat ini sebagian digunakan untuk tempat parkir dan

warung serta unit usaha lainnya, direncanakan untuk diperluas fungsinya sebagai

lahan parkir yang lebih memadai dalam hal kapasitasnya. Lahan parkir direncanakan

bisa digunakan oleh bus, mobil, dan motor dengan demikian dapat menyediakan lahan

parkir yang lebih luas bagi alun-alun dan sekitarnya serta mendukung aktifitas kawasan.



b) Konsep Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Konsep untuk pedoman pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada rumusan

kebijaksanaan dan produk perencanaan yang telah ditetapkan di Kabupaten

Temanggung, yaitu:

- Penetapan wilayah pembangunan harus dirumuskan dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, ciri utama daerah, geografis maupun keadaan

sosial.

- Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan sistem pengembangan

wilayah akan lebih dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan kepentingan keamanan dan

ketertiban masyarakat.

- Dengan adanya pusat-pusat pengembangan regional, per lu mendapatkan

perhatian untuk terus didorong pertumbuhan agar dapatmelaksanakan fungsinya

sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi kawasan yang dilayaninya.

- Orientasi pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada daerah-daerah

yang belum sempat berkembang, termasuk daerah perbatasan dalam rangka

perluasan jangkauan tingkat perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kecamatan

Temanggung.

Kota merupakan tempat konstelasi manusia dengan segala kegiatannya di

berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Kegiatan

yang terpola biasanya relatif komplek sehingga sering menimbulkan masalah. Dengan

demikian aspek perencanaan menjadi cukup penting dalam upaya menciptakan keadaan

dan kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup

yang layak. Mengingat aspek perencanaan merupakan unsur penting dalam pembinaan kota,

maka pada bagian ini akan ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan

usaha tersebut, yaitu :

1. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan perencanaan kota.

2. Ketentuan hukum yang kerkenaan dengan tanah perkotaan.

3. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan

pemerintah kota, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, di daerah atau kota dalam usaha

menggali sumber-sumber keuangannya, tidak dapat melepaskan diri dari potensi-potensi

yang ada dalam daerah/kota masingmasing. Oleh sebab itu pembinaan dan

pengembangan daerah/kota ditentukan pula oleh kondisi potensi daerah/ kota yang

bersangkutan.



1.2 PENGERTIAN RTBL

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah rencana teknik dan program

tata bangunan dan lingkungan (Urban Guideline), serta pedoman pengendalian

pembangunan, sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan

secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan

(Urban Building Desain and Development Guideline).

Dari pemikiran di atas, maka RTBL perlu disusun dan dikenakan untuk setiap bagian

kota berdasarkan hasil identifikasi pemerintah daerah. Prioritas penanganan terutama

dilakukan pada daerah atau pusat-pusat kota yang mempunyai pertumbuhan cepat dan

memerlukan pengendalian perkembangan fisik yang cepat.

Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi

kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan daya dukung

tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan melalui panduan-panduan yang bersifat

pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota, maupun perancangan kelompok

bangunan lingkungan didalamnya. Dengan arahan tersebut, konsultan perencana akan

mempunyai gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam wawasan kebersamaan yang

mengetengahkan dan menjaga ciri karakter, sehingga tercipta bangunan dan lingkungan

yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya identitas lokal.

RTBL harus mempunyai juridiksi dan kekuatan hukum agar bisa dioperasikan sebagai

alat pengendali. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam

RTBL harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, RTBL

juga hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan

ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

RTBL adalah rencana teknik dan program tata bangunan dan lingkungan (Urban

design Guideline) serta pedoman pengendalian pembangunan. Berfungsi sebagai

salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan secara khusus

pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan (Urban

Building Desain and Development Guideline).

Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi

kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya setempat, dan

daya dukung tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan baik melalui panduan-

panduan yang bersifat pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota

maupun perancangan kelompok bangunan lingkungan di dalamnya. Dengan arahan

tersebut akan dimiliki suatu gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam



wawasan kebersamaan yang mengetengahkan dan menjaga ciri keunikan karakter

lokal. Arahan yang berpijak pada potensi karakter setempat akan dapat menciptakan

bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya

identitas lokal. Agar bisa dioperasikan sebagai alat pengendali, RTBL harus

mempunyai jurisdiksi dan kekutan hukum. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan

bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam konteks ini RTBL juga

hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan

ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

adalah sebagai berikut :

1. Merupakan usulan untuk menciptakan lingkungan yang tertata, teratur,

terintegrasi dan komprehensif sehingga rencana pengembangan kawasan kota ini

memiliki elemen kontrol yang lebih bermakna.

2. Mengintegrasikan antara fungsi permukiman, prasarana transportasi dan aktivitas

yang dapat menjembatani berbagai kegiatan komersial, fasilitas umum dan

fasilitas sosial pada jalur regional.

3. Mengendalikan perubahan fungsi lahan, perubahan peruntukan serta perubahan

lingkungan akibat pembangunan prasarana jalan.

4. Mewujudkan keunikan kawasan yang sesuai dengan karakter dan kondisi

lingkungan serta mempertimbangkan asas perencanaan yang berkelanjutan.

5. Mewujudkan lingkungan dan bangunan yang manusiawi melalui konsep penataan

yang disusun berdasarkan prosedur baku perencanaan kota, urban design,

landscaping, serta perancangan arsitektural desain teknis yang sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang ada.

6. Menata kembali aspek visual estetika kota, sehingga menimbulkan keserasian

antara unsur-unsur binaan dengan komponen-komponen lingkungan alami.

1.3.3 Manfaat

Manfaat dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun danLingkungan Kawasan

Aloon-Aloon Kab. Temanggung adalah :

Pengaturan tata guna tanah (Land Regulation).

Pengaturan bangunan setempat.

Penyusunan Rencana Teknik Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

setempat.

Pelaksanaan Program pembangunan.

Sebagai dasar penyusunan Peraturan Zonasi.



2 Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Kawasan Aloon-aloon Temanggung ini adalah :

Penentuan kawasan perencanaan

Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang

kawasan.

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan

Perumusan rencana yang terdiri dari :

- Penentuan Tujuan pengembangan kawasan fungsional

- perkotaan.

- Penyusunan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan.

- Penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional

perkotaan.

- Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional

perkotaan.

1.3 DASAR HUKUM

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) Aloon-aloon Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembangunan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

- Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung.



- Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010 tenteng pengadaan barang/jasa

pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden nomor 70 tahun

2012.

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung.

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang RIPPDA

Propinsi Jawa Tengah.

- Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2031.

- Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun2002 tentang Bangunan

Gedung.

- Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis

Bangunan Gedung.

- Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas

dan Aksesbilitas pada BangunanUmum dan Lingkungan.

- Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan.

- Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan

Perkotaan.

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan RTRW Kota.

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang.

- SNI03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan.

- Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota tentang

petunjuk desain drainase permukaan jalan No. 008/T/BNKT/1990.



1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dan persiapan, survei

dan pengumpulan data awal, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep dan

strategi serta RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung, yang secara garis

besar meliputi:

- Persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu koordinasi dan menyusun data awal,

rencana kerja dan penentuan metode pelaksanaan kegiatan.

- Identifikasi dan analisis potensi dan permasalahan kawasan serta merumuskan

konsep dan strategi RTBL yang sesuai dengan potensi kawasan.

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersifat teknis dan

operasional.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan harus dipresentasikan dalam setiap tahapan

penyusunan dengan Tim Teknis dan didiskusikan dalam forum dialog maupun

lokakarya dengan ” stakeholder” di pemerintah daerah dan instansi terkait.

1.4.1 Lingkup Wilayah Perencanaan

Wilayah Perencanaan untuk Lokasi pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun dan

Lingkungan Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung ini meliputi wilayah

Kelurahan Temanggung I, Butuh, Temanggung II, dengan luasan sekitar 36 Ha

dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah utara : Kodim Temanggung

Sebelah timur : Pasar Temanggung dan Plaza

Sebelah selatan : Kelurahan Mungseng, Kelurahan Giyanti

Sebelah barat : Kelurahan Manding, Desa Gilingsari.

1.4.2 Lingkup Substansional

Kegiatan penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung ini

diharapkan dapat menghasilkan produk berupa tersusunnya rancang bangun dan

lingkungan, yang dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan perkembangan dan

pembangunan di wilayah perencanaan. Pedoman yang digunakan dalam menyusun

produk RTBL adalah Standar Hasil Karya RTBL dan Pedoman Umum RTBL, yang

minimal harus memuat hal-hal pokok terkait dengan Program Bangunan dan

Lingkungan.

Program bangunan dan lingkungan harus mempertimbangkan faktor kelayakan baik

dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Program ditetapkan setelah

mempertimbangkan konsep keragaman kawasan (diversity), seperti keseimbangan



pengembangan fungsi perumahan, niaga, rekreasi dan budaya dan upaya-upaya

pelestarian. Dalam pembahasan program bangunan dan lingkungan meliputi beberapa

analisis diantaranya adalah:

Analisis kawasan dan wilayah perencanaan

Komponen analisis meliputi: perkembangan sosial kependudukan, prospek

pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi

lahan perencanaan, daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan, serta kajian

aspek signifikansi historis kawasan.

Analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat

Pembangunan berbasis peran masyarakat (community-based development)

adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan

masyarakat. Prinsip utama dalam pengembangan pembangunan berbasis peran

masyarakat diantaranya kesepakatan dan hasil kerjasama Sesuai dengan aspirasi

publik kejelasan tanggung jawab kesepakatan yang sama.

Konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan

Merupakan hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan, memuat

gambaran dasar penataan pada lahan perencanaan yang selanjutnya

ditindaklanjuti dengan penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari

masing-masing elemen desain. Komponen dasar perancangan meliputi: visi

pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan,

konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok pengembangan kawasan dan

program penanganannya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Laporan Antara penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan Aloon- Aloon Temanggungterdiri atas:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan studi, tujuan dansasaran

kegiatan, dasar hukum, ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari ruang lingkup kawasan

dan ruang lingkup materi, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Kebijakan dan Program Pengembangan Kabupaten

Temanggung

Bab ini merupakan uraian mengenai tinjauan kebijakan Kabupaten Temanggung meliputi

kedudukan Kabupaten Temanggung, rencana struktur pusat pelayanan, dan rencana

sistem jaringan transportasi kota dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Temanggung serta kebijakan BWK I dalam rencana detail tata ruang Kabupaten

Temanggung.



Bab 3 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Temanggung

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Temanggung yang terdiri dari letak geografis,

penggunaan lahan, kependudukan, kondisi sarana, dan kondisi prasarana. Serta data dan

Informasi potensi dan permasalahan Aloon-Aloon Temanggung yang berisi tentang uraian

yang menggambarkan kondisi faktual kawasan perencanaan, yang diidentifikasikan dari

data primer, sekunder maupun dari observasi lapangan. Isinya mencakup kondisi

lingkungan, kondisi tata bangunan, kondisi perabot ruang luar, sirkulasi, dan utilitas

lingkungan.

Bab 4 Analisis Tata Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan analisis bangunan dan lingkungan di Aloon-Aloon Temanggung

meliputi analisis aspek lingkungan, aspek bangunan, perabot kota, dan utilitas

lingkungan.

Bab 5 Konsep Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan konsep-konsep penataan bangunan dan lingkungan yang diawali

dari konsep besar, yaitu konsep penguatan karakter kawasan dan konsep pengembangan

kawasan. Kemudian pengembangan konsep penataan bangunan dan lingkungan.

Bab 6 Panduan Rancang

Bab ini menguraikan panduang perancangan tentang aturan wajib dan aturan anjuran

pada masing-masing kawasan.

Bab 7 Indikasi Program

Bab ini menguraikan program investasi, pengendalian program dan rencana Aloon-Aloon

Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung II - 1

2.1 PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN DAN

GEDUNG

Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang bangunan dan gedung

di Kabupaten Temanggung. Perda tersebut di latarbelakangi oleh semakin meningkatnya

kegiatan pembangunan di Kabupaten Temanggungyang berakibat pada meningkatnya

permasalahan pembangunan di Kabupaten Temanggung.Peningkatan pembangunan tersebut

disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas

masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju

pembangunan semakin pesat.

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung memiliki maksud sebagai pedoman

dalam suatu proses pembangunan agar tercipta tertib bangunan di Kabupaten Temanggung.

Hal ini dikarenakan bangunan merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan

karakter fisik lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya tertib bangunan merupakan

unsur dari tertib lingkungan serta bagian di dalam mewujudkan terciptanya tertib perkotaan.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu,

pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum

dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan

gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan

gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan

kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan tentang

bangunan dan gedung pun membahas tentang ketentuan wewenang, tanggung jawab dan

kewajiban, pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung,

penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan

Bab ini berisipenjelasan

atau tinjauan mengenai

kebijakan dan program

pengembangan Kabupaten

Temanggung



gedung, dan pembinaan dalam penyelengaraan bangunan gedung, sistem informasi dan data

dan sangsi.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini

dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang

diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya,

kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa

bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah

dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.

Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan administratif

bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau

memanfaatkan bangunan gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Pelayanan pemrosesan dan pemberian izin

mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap,

akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang

harus diberikan oleh pemerintah daerah.

Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut

persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat dalam

mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang

harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan

lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel,sehinggga

secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang

fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan

lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan

klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung

dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah

dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat

dan bernegara.

Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan,

keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang

berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat

dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka

pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi

juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib

penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Pelaksanaan peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga tetap

mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan,

sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan yang merupakan salah satu bentuk

peranmasyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung juga mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan gugatan perwakilan. Pengaturan peran masyarakat



dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang

tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan

bagi pengguna dan masyarakat disekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai ketentuan dasar pelaksanaan

pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan

berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk

pemilik bangunan gedung, pengguna banguna ngedung, penyedia jasa konstruksi, maupun

masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan

dan keandalan bangunan gedung yangmemenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta

yang dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggara bangunan gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung tidak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi

baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-jasa

pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung, dan

pelaksanaannya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua

pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan

bangunan gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan

diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses dilapangan, dengan tetap

mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. Mengenai sanksi

pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.2 KEBIJAKAN TATA RUANG MENURUT TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

TEMANGGUNG TAHUN 2011 – 2031 (PERDA Nomor I Tahun 2012)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memberikan gambaran tentang susunan,

sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten, hirarki pelayanan, dan pembagian fungsi kota

serta kawasan perkotaan dalam memberikan layanan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya

yang berada dalam wilayah kabupaten, serta perletakan jaringan prasarana wilayah yang

menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam

wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Untuk

kepentingan pembangunan ruang dalam wilayah kabupaten dapat dibangun sistem struktur

internal kabupaten yang terdiri dari sistern perkotaan/pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten dan sistem prasarana skala kabupaten.

2.2.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Temanggung

Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Temanggung dibagi dalam perencanaan

sistem perkotaan, rencana sistem pedesaan dan rencana sistem perwilayahan. Pusat

permukiman dapat diranking dalam satu hirarki berdasarkan tingkat sentralitas pusat

permukiman ini adalah keragaman dan fungsi/ fasilitas yang terdapat didalamnya.



Umumnya, makin besar fungsi-fungsi dasar yang berlokasi di satu pusat permukiman, makin

banyak pula keanekaragamannya.

2.2.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi. Kabupaten Temanggung secara alamiah mempunyai beberapa wilayah sebagai

pusat-pusat pertumbuhan dimana masing-masing memiliki tingkat pelayanan tersendiri yang

didukung dengan keberadaan kawasan hinterland. Perbedaan perbedaan tingkat pelayanan

tersebut dilihat dari aspek jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas ekonomi, serta

aspek lainnya.

Struktur kota digunakan untuk mengetahui sistem perkotaan pada wilayah yang lebih

luas (kabupaten). Struktur kota dapat dilihat dari perkembangan suatu daerah yang

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal digunakan untuk mengetahui

hubungan fungsional antar kota, dan faktor internal digunakan untuk mengetahui struktur

keruangan kota itu sendiri. Hal ini berguna untuk mengintegrasikan kota dalam wilayah yang

lebih luas.

Pola perkembangan kota lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk,

perkembangan prasarana, kondisi relief, dan aksesibilitas yang mempengaruhi pergerakan

barang atau orang. Untuk daerah yang landai dengan aksesibilitas tinggi seperti Pringsurat,

Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan cepat berkembang.

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Temanggung meliputi kawasan perkotaan

Temanggung dan Parakan. PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat

perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-

kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung fungsi tersebut maka

fasilitas yang harus ada adalah fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa

skala kecamatan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Kota PKL direncanakan memiliki skala pelayanan satu wilayah kabupaten. Jenis fasilitas

dan prasarana yang dilokasikan di kawasan perkotaan ini dirancang untuk memiliki

pelayanan Kabupaten.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)di Kabupaten Temanggung adalah kawasan

Ngadirejo dan Kranggan. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan

perkotaan yang dalam jangka waktu tertentu akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan

Lokal (PKL).

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Temanggung adalah kawasan Perkotaan

Pringsurat, Kedu, Kandangan, Kledung, Bulu, Candiroto, Selopampang, Bejen, Jumo,

Tlogomulyo, Tembarak, Kaloran, Gemawang, Wonoboyo, Bansari dan Tretep. Kawasan

Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PPK adalah kota-kota ibukota kecamatan



yang memiliki skala kecamatan dan beberapa desa. Kota-kota ini merupakan pusat

pemerintahan, aktifitas sosial, serta kegiatan perekonomian di tingkat lokal (kecamatan).

2.2.1.2 Rencana Sistem Pedesaan

Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan dengan

terminologi wilayah belakang (hinterland) pada konsep pusat-wilayah belakang (center-

hinterland). Pusat adalah kawasan perkotaan yang dicirikan oleh dominasi kegiatan non-

pertanian, baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah

kawasan “di luar” kawasan perkotaan. Kawasan yang berada di luar kawasan perkotaan

tersebut, tentunya adalah kawasan perdesaan, di mana kegiatan pertanian sangat dominan.

Sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam RTRW, sistem permukiman perdesaan

dikembangkan sebagai pusat kegiatan kawasan perdesaan atau hinterland. Dengan demikian,

dalam konteks Jawa Tengah pengembangan sistem permukiman perdesaan dapat diarahkan

kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah

belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan

dan perkotaan.

b. Permukiman perdesaan diarahkan sebagai media transformasi fungsi perkotaan kepada

kawasan perdesaan.

c. Permukiman perdesaan menjadi pusat distribusi dan koleksi (pengumpulan) sumberdaya

yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung adalah perdesaan, sehingga wajib

untuk membuat perencanaan perdesaan. Daerah perdesaan merupakan penghasil

sumberdaya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung bermukim pada wilayah

perdesaan. Jadi membangun perdesaan merupakan membangun masyarakat pada

umumnya. Pembangunan perdesaan umumnya dipengaruhi faktor fisik. Rencana kawasan

pedesaan meliputi kawasan:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi kawasan Desa Kebumen di Kecamatan

Pringsurat, Desa Kebonsari di Kecamatan Wonoboyo, Desa Gentan di Kecamatan

Kranggan dan Desa Malebo di Kecamatan Kandangan. PPL adalah Desa dengan dengan

pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa. PPL berfungsi

sebagai pusat pelayanan umum serta perdagangan dan jasa. Fasilitas yang harus ada

diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun perdagangan

dan jasa skala kecamatan. Jenis fasilitas dan prasarana yang dilokasikan di kawasan

pusat pelayanan lingkungan ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan beberapa desa

atau satu wilayah kecamatan.

b. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Kledung, Pringsurat, Gemawang dan

Selopampang.



2.2.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pengembangan sistem prasarana perkotaan bertujuan untuk meningkatkandan

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Rencana sistem jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, energi, lingkungan dan lainnya.

2.2.2.1 RencanaSistemJaringanPrasaranaTransportasi

Sistem jaringan terbagi menjadi sistem jaringan jalan dan sistem perangkutan, baik

barang maupun orang. Sistem jaringan jalan dilihat dari kelas jalan dan kualitas jalan,

disamping kuantitas (ukuran) dari jalan yang dibutuhkan. Untuk sistem perangkut

menganalisa sistem angkutan orang dan angkutan barang dari moda angkutan. Wilayah

Kabupaten Temanggung dilewati oleh jaringan jalan provinsi yaitu yang menghubungkan

antara Magelang-Temanggung-Wonosobo. Jalur jalan tersebut merupakan wadah pola

pergerakan transportasi regional antar kabupaten. Rencana pengembangan sistem jaringan

prasarana transportasi meliputi rencana sistem jaringan jalan, rencana sistem jaringan

pelayanan angkutan umum dan rencna sarana pelayanan umum.

2.2.2.2 Rencana Sistem Jaringan Jalan

Sasaran pembangunansistem transportasi Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan mengembangkan

sistem jaringan jalan yang baik dan menyediakan sarana angkutan umum untuk

membuka wilayah terisolir dan merangsang pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu

yang saat ini pertumbuhannya masih sangat rendah.

b. Memadukan sistem jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten Temanggung dengan wilayah

sekitarnya agar sistem transportasi dapat berfungsi secara optimal dalam melayani

kegiatan lokal dan wilayah sekitarnya.

c. Mengembangkan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan dengan kebijakan

spasial dan daya dukung lingkungan serta mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan.

d. Mengembangkan manajemen transportasi dalam rangka mencapai efisiensi dan kualitas

pelayanan yang lebih tinggi melalui kebijakan seperti :

1) Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan hirarki trayek dikaitkan dengan

karakteristik permintaan angkutan dan karakteristik jalan.

2) Penataan arus lalu-lintas pada pusat-pusat kegiatan seperti Parakan, Ngadirejo, dan

Temanggung, seperti pengaturan fasilitas parkir, pedestrian/pejalan kaki, pedagang

kaki lima, dan arus lalu-lintas.

3) Mempertahankan tingkat pelayanan jalan melalui pengawasan dan pengendalian

terhadap setiap pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan lalu-lintas pada

pusat-pusat kegiatan seperti Parakan, Temanggung, dan Ngadirejo.

Rencana pembangunan sistem transportasi di Kabupaten Temanggung antara lain:

1) Rencana jaringan jalan arteri primer

Rencana jaringan arteri primer, peningkatan ruas jalan Secang – Pringsurat; dan

peningkatan ruas jalan Pringsurat – batas Kedu Timur/Semarang Barat (Pringsurat-

Bawen);



2) Rencana jalan kolektor primer

a) jalan kolektor primer yang bertatus jalan nasional meliputi:

(1) ruas jalan batasKabupatenWonosobo – Parakan;

(2) ruas jalan Parakan - Pertigaan BuluberupaJalanDiponegoro;

(3) ruas jalan pertigaan Bulu – Kedu;

(4) ruas jalan Kedu - batas Kota Temanggung meliputi :

Jalan Hayam Wuruk;

Jalan Gajahmada;dan

JalanDiponegoro.

(5) ruas jalan batas Kota Temanggung – Krangganmeliputi :

Jln. S. Parman; dan

Jln. Sudirman.

(6) peningkatan ruas jalan Kranggan - Secang.

b) jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi meliputi:

jalanTemanggung – Kaloran – Batas Kabupatensemarang;

jalanPringsurat – Kranggan;

jalanTemanggung – PertigaanBulu - Parakan; dan

jalanParakan – Ngadirejo – Patean.

3) Rencana jalan lokal primer

peningkatan jalan Kaloran – Kandangan;

peningkatan jalan Kandangan Jumo;

peningkatan jalan Jumo – Ngadirejo;

peningkatan jalan Wonoboyo – Ngadirejo;

peningkatan jalan Tretep – Candiroto;

peningkatan jalan Tretep – Wonoboyo;

peningkatan jalan Kedu – Kandangan;

peningkatan jalan Gemawang – Jumo;

peningkatan jalan Selopampang – Kranggan;

peningkatan jalan Selopampang – Tembarak – Temanggung;

peningkatan jalan Tlogomulyo – Temanggung;

peningkatan jalan Bansari – Parakan; dan

peningkatan jalan Bansari – Ngadirejo;

4) Rencana jalan lingkungan dan jalan sekunder berupa peningkatan dan pengembangan

sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder di seluruh wilayah Kabupaten.

2.2.2.3 Rencana Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

Rencana pelayanan jaringan angkutan umum merupakan peningkatan rute pelayanan

umum agar tercipta jaringan pelayanan angkutan umum yang baik dan terencana, rencana

ini meliputi:

a. Peningkatan rute pelayanan angkutan perdesaan meliputi :



Temanggung – Kranggan - Secang;

Selopampang – Tambarak - Kranggan;

Temanggung – Kaloran - Sumowono;

Temanggung – Kedu - KAndangan;

Gumawang – Jumo – Ngadirejo – Parakan;

Bejen – Candiroto – Gngadirejo - Parakan;

Parakan – Kledung - Wonosobo;

Bansari – Parakan;

Kandangan – Kedu - Temanggung; dan

Tlogomulyo - Temanggung.

b. Peningkatanrutepelayananangkutanperkotaanmeliputi :

kawasan perkotaan Temanggung; dan

kawasanperkotaanParakan.

2.2.2.4 Rencana Sarana Pelayanan Umum

Rencana sarana pelayanan umum dimaksud untuk meningkatkan kualitas sarana

sebagai pendukung aktivitas pelayanan umum yang berada di Kabupaten Temannggung.

Rencana ini meliputi:

1) Rencana Terminal Penumpang

Peningkatan terminal Tipe A di Kawasan Perkotaan Temanggung

Peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi: Kawasan Perkotaan Parakan;

Kawasan Perkotaan Ngadirejo; Kawasan Perkotaan Kranggan; Kawasan Perkotaan

Pringsurat Kawasan Perkotaan Kedu; Kawasan Perkotaan Kandangan; Kawasan

Perkotaan Kledung; Kawasan Perkotaan Bulu; Kawasan Perkotaan Candiroto; Kawasan

Perkotaan Selopampang; Kawasan Perkotaan Bejen; Kawasan Perkotaan

Jumo;Kawasan Perkotaan Tlogomulyo; Kawasan Perkotaan Tembarak Kawasan

Perkotaan Kaloran; Kawasan Perkotaan Gemawang; Kawasan Perkotaan Wonoboyo;

Kawasan Perkotaan Bansari; Kawasan Perkotaan Tretep.

2) Rencana terminal barang yang direncanakan berada di Kecamatan Pringsurat; Kecamatan

Selopampang; Kecamatan Temanggung; Kecamatan Kranggan; Kecamatan Candiroto;

Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Parakan untuk mendukung kegiatan akses keluar

masuknya barang ke Kabupaten Temanggung.



Gambar II. 1 RencanaStruktur RuangKabupaten TemanggungSumber : RTRW KabupatenTemanggung 2011 - 2031



2.3 RDTRK BWK I KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2011 – 2031

Berdasarkan pertimbangan beberapa hasil analisis yang sudah ada dan pertimbangan

dari kawasan perkotaan yang ada di Kecamatan Temanggung, maka kemudian dirumuskan

rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK). Adapun beberapa pertimbangan yang

dipakai dalam penentuan BWK adalah dari tinjauan aspek fisik dan peruntukkan lahan

eksisting yang ada.

1. Bagian Wilayah Kota I

BWK I merupakan pusat kota yang berada di bagian tengah wilayah Kecamatan

Temanggung dan menjadi Central Business District (CBD) yang mempunyai

jangkauan pelayanan kecamatan maupun kabupaten dengan fungsi dan pola struktur

kegiatan:

Fungsi dominan:

Pemerintahan

Perkantoran

Perdagangan dan Jasa

Fungsi kawasan lainnya:

Pendidikan

Kesehatan

Permukiman

Kegiatan Campuran

BWK I adalah pengembangan kawasan pusat Kota Temanggung dengan pusat

kawasan berada di Kelurahan Temanggung I dan Temanggung II dengan pusat-pusat

perekonomian seperti pasar dan kantor pelayanan pemetintahan antara lain Kantor

Bupati, Kantor Sekretariat Daerah, Komando Distrik Militer (Kodim) dan beberapa

kantor pelayanan lainnya.

BWK I terdiri atas Kelurahan Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Jampiroso,

Jampirejo, dan Banyuurip. Pusat BWK I terletak di Alun-alun dengan penggunaan

lahan sebagai ruang terbuka hijau dan komersial. Fungsi utama BWK I adalah sebagai

pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan dan jasa, dengan fungsi penunjang

sebagai pusat kegiatan perkantoran, permukiman, kesehatan, campuran, dan

pendidikan.

Penggunaan lahan di BWK I didominasi kegiatan-kegiatan utama berbagai sektor

perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan,

pendidikan, permukiman dan transportasi yang membentuk suatu kawasan serta

mengemban sebagai pusat kota. Kegiatan pemerintahan di BWK I terdapat di

beberapa ruas jalan antara lain:

Jalan R Suprapto

Jalan Jendral Sudirman

Jalan Suwandi Suwardi

Jalan Suyoto



Jalan A. Yani

Jalan DR. Sutomo

Jalan Kartini

2. Pembagian SUB BWK I

BWK I dibagi menjadi 7 (tujuh) Sub BWK dengan perincian sebagai berikut:

a) Sub BWK 1

Sub BWK 1 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung Temanggung II dengan batas

wilayah:

Utara : Kali Kuas

Selatan: Kali Jambe

Barat : Kec Tlogomulyo

Timur : Jalan DI Panjaitan

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini:

Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 1 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas

jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 1 adalah ruas

Jalan Raya Gilingsari, ruas Jalan MT Haryono, dan ruas Jalan DI Panjaitan.

Penggunaan lahan di blok Sub BWK 1 (blok 8) digunakan sebagai daerah pertanian

(sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Raya Gilingsari (sisi utara) digunakan

sebagai lahan permukiman dan pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas

Jalan MT Haryono (sisi utara) digunakan sebagai lahan campuran (permukiman,

perkantoran serta perdagangan dan jasa). Sedangkan penggunaan lahan di ruas

DI Panjaitan (sisi timur) juga digunakan sebagai lahan permukiman.

b) Sub BWK 2

Sub BWK 2 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung II dengan batas wilayah:

Utara : Kali Kuas

Selatan: Kali Jambe

Barat : Jalan Sindoro

Timur : Jalan DR Sutomo dan Jalan KS Tubun



jalan dan blok (ada lima blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 2 adalah ruas

Jalan MT Haryono, ruas Jalan KS Tubun, dan ruas Jalan Dr Wahidin. Penggunaan

lahan di blok Sub BWK 2 (blok 6) digunakan sebagai daerah permukiman.

Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 4) digunakan sebagai daerah

permukiman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 1) digunakan sebagai

daerah ruang terbuka hijau (alun-alun). Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2

(blok 2) digunakan sebagai daerah pemerintahan (pendopo bupati). Penggunaan

lahan di blok Sub BWK 2 (blok 10) digunakan sebagai daerah permukiman.

Penggunaan lahan di ruas Jalan MT Haryono (sisi utara) digunakan sebagai lahan



campuran (permukiman, perkantoran serta perdagangan dan jasa). Penggunaan

lahan di ruas Jalan KS Tubun (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran

(perdagangan dan jasa serta pendidikan). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Dr

Wahidin (sisi utara) digunakan sebagai lahan campuran (permukiman,

perkantoran, serta perdagangan dan jasa).

c) Sub BWK 3

Sub BWK 3 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung I dengan batas wilayah:

Utara : Kali Kuas

Selatan: Jalan Jendral Sudirman

Barat : Jalan KS Tubun

Timur : Jalan DR Cipto dan WR Supratman



jalan dan blok (ada empat blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 3 adalah ruas

Jalan Sudirman , ruas Jalan KS Tubun, ruas Jalan Gajahmada, dan ruas Jalan Dr

Cipto. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 12) digunakan sebagai daerah

permukiman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 13) digunakan sebagai

daerah perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 14)

digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa serta perkantoran. Penggunaan

lahan di blok Sub BWK 3 (blok 15) digunakan sebagai daerah perdagangan dan

jasa Penggunaan lahan di ruas Jalan KS Tubun (sisi barat) digunakan sebagai

lahan campuran (perdagangan dan jasa serta pendidikan). Penggunaan lahan di

ruas Jalan Gajahmada (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran

(perdagangan dan jasa serta permukiman). Penggunaan lahan di ruas Jalan Dr

Cipto (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa).

Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jendral Sudirman (sisi selatan) digunakan

sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan jasa).

d) Sub BWK 4

Sub BWK 4 masuk ke dalam Kelurahan Banyuurip dengan batas wilayah:

Utara : Kali Kuas

Selatan: Jalan Sri Suwarno

Barat : Jalan Dr Cipto

Timur : Kel Kertosari




Jalan Sri Suwarno, ruas Jalan Sundoro, ruas Jalan Gajamada dan ruas Jalan Dr

Cipto. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 4 (blok 21) digunakan sebagai daerah

pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Gajahmada (sisi barat)

digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta permukiman).



Penggunaan lahan di ruas Jalan Dr Cipto (sisi barat) digunakan sebagai lahan

campuran (perdagangan dan jasa). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan Sri

Suwarno dan ruas Jalan Sundoro (sisi selatan) digunakan sebagai lahan campuran

(permukiman serta perdagangan dan jasa).

e) Sub BWK 5

Sub BWK 5 masuk ke dalam Kelurahan Jampiroso dengan batas wilayah:

Utara : Jalan Sri Suwarno

Selatan: Jalan Jendral Sudirman

Barat : Jalan WR Supratman

Timur : Jalan Suyoto




Jalan Sri Suwarno, ruas Jalan Suyoto, dan ruas Jalan Jendral Sudirman.

Penggunaan lahan di blok Sub BWK 5 (blok 18) digunakan sebagai daerah

permukiman Penggunaan lahan di ruas Jalan Sri Suwarno (sisi utara) digunakan

sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta permukiman). Penggunaan

lahan di ruas Jalan Suyoto (sisi timur) digunakan sebagai lahan permukiman.

Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan Jendral Sudirman (sisi selatan)

digunakan sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan jasa).

f) Sub BWK 6

Sub BWK 6 masuk ke dalam Kelurahan Butuh dan Jampirejo dengan batas wilayah:

Utara : Jalan S Parman, Jalan R Suprapto dan Kali Jambe

Selatan: Kel Madureso

Barat : Jalan Basri

Timur : Kali Jambe




Jalan Basri, ruas Jalan Pahlawan, dan ruas Jalan S Parman. Penggunaan lahan di

blok Sub BWK 6 (blok 13) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa.

Penggunaan lahan di ruas Jalan Basri (sisi barat) digunakan sebagai lahan

permukiman dan pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Pahlawan

(melewati tengah blok) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa

serta perkantoran). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan S Parman (sisi

utara) digunakan sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan

jasa).



g) Sub BWK 7

Sub BWK 7 masuk ke dalam Kelurahan Jampirejo dengan batas wilayah:

Utara : Jalan Jendral Sudirman

Selatan: Kel Madureso

Barat : Kali Jambe

Timur : Jalan Kartini




Jalan Jendral Sudirman, dan ruas Jalan Kartini. Penggunaan lahan di blok Sub BWK

7 (blok 17) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di

ruas Jendral Sudirman (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran

(perdagangan dan jasa serta perkantoran). Sedangkan penggunaan lahan di ruas

Jalan Kartini (sisi timur ) digunakan sebagai lahan permukiman.



Gambar II. 2RencanaPembagian Blokdan Ruas PadaBWK ISumber : RTRWKabupatenTemanggung 2011 -2031



2.4 KETENTUAN UNDANG-UNDANG N0MOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN

GEDUNG

Menurut UU No. 28 tahun 2002, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung

tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang tersebut, yaitu:

A. Pasal 7

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan

teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan

ijin mendirikan bangunan.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung

harus memiliki ijin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung

semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada

daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial

dan budaya setempat.

B. Pasal 8

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:

status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

status kepemilikan gedung; dan ijin mendirikan bangunan gedung; sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan

gedung.

Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib

pembangunan dan pemanfaatan.

Ketentuan mengenai ijin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan dan pendataan

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

C. Pasal 9

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 meliputi

persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung,

dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.



D. Pasal 9

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 meliputi

persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung,

dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan lebih lanjut

dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E. Pasal 10

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 ayat 1 meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak

bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

Pemerintah daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka

tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang

memerlukannya.

F. Pasal 11

1. Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang.

2. Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau

prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi

lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

G. Pasal 12

Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat 1 meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian

bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian bangunan gedung

yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan,

kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan.

Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan dan ketinggian

yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan ketinggian

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

H. Pasal 13

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1

meliputi:

Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta

api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.

Jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan

pagar halaman yang diijinkan pada lokasi yang bersangkutan.



Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun

di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan

tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

I. Pasal 14

Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1

meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta

pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap

penerapan berbagai perkembangan arsitektural dan rekayasa.

Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus

memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di

sekitarnya.

Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan

lingkungannya sebagimana dimaksud dalam ayat 1 harus mempertimbangkan

terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi,

dan selaras dengan lingkungannya.

Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,

dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

J. Pasal 15

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan

gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.Persyaratan

pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 KETENTUAN PERIZINAN

2.5.1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung

fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiata nmeliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;

- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung,

meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan

- Pelestarian/pemugaran.

Dalam proses penerbitan IMB, pemerintah daerah, Pemerintah dan pemerintah

provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, melaksanakan dengan prinsip pelayanan



prima, serta mengendalikan penerapan persyaratan administrative dan persyaratan teknis

yang ditetapkan dalam rencana teknis.

Penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan

urusan wajib pemerintahan di bidang bangunan gedung, meliputi: pembangunan,

pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung gedung pada umumnya

dan bangunan gedung tertentu.

Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan:

1) Penerbitan IMB;

2) Penerbitan Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung dan Perpanjangan Sertifikat Fungsi

Bangunan Gedung; dan

3) Persetujuan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung.

2.5.2 REKLAME

Perizinan reklame di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Temanggung

Nomor 33 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame.Setiap penyelenggaraan reklame

harus memperoleh ijin tertulis dari Bupati Temanggung dengan cara mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati. Penyelenggaraan reklame non permanen di

sarana / prasarana kota dan di luar sarana / prasarana kota wajib mengisi blanko

permohonan ijin penyelenggaraan reklame.Permohonan Perpanjangan Reklame Permanen

baik di Prasarana Kota maupun di Non Prasarana Kota wajib melampirkan foto copy ijin dan

foto copy sewa lahan / retribusi reklame tahun sebelumnya.


Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten TemanggungVI - 1

6.1 SEGMEN 1

ATURAN WAJIB

Aturan wajib yang ada di segmen 1 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian

maksimum bangunan, dan GSB.

Peruntukkan lahan

Segmen 1 diperuntukkan sebagai zona pertanian, perdagangan dan jasa. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 1 dapat berupa pertokoan, kantor, jasa dan

pertanian.

KLB

KLB untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut.

Pertanian KLB yang direncanakan 0,05

Swalayan KLB yang direncanakan 2,25

Pertokoan KLB yang direncanakan 2,25

Perkantoran KLB yang direncanakan 2,25

Ketinggian maksimum bangunan

Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut.

No. Aktivitas Ketinggian MaksimumBangunan (meter)

1 Pertanian 6

2 Swalayan 16

3 Pertokoan 16

4 Perkantoran 16

GSB

Garis sempadan bangunan pada segmen 1 adalah sebesar 13 meter.

Bab ini berisi panduang

rancang dari Penyusunan

RTBL Kawasan Aloon-aloon

Kabupaten Temanggung



KDB

KDB untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut.

Pertanian KDB yang direncanakan 70 %

Swalayan KDB yang direncanakan 75 %

Pertokoan KDB yang direncanakan 75 %

Perkantoran KDB yang direncanakan 75 %

ATURAN ANJURAN

Aturan anjuran pada segmen 1 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi

pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.

Arahan komposisi bangunan

Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 1 adalah pertanian, toko, pertokoan dan jasa.

Sirkulasi Kendaraan

Sirkulasi kendaraaan pada segmen 1 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan, arahan

pencahayaan dan pengaturan parkir yang hanya diperbolehkan menggunakan satu ruas jalan

sebelah kanan saja atau ruas jalan sebelah kiri saja. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang

mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan

GSB

B

A

C

Contoh perhitungan KDB :

KDB = (A + B) * C x 100 % = 70%

A * C



streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m

secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau

sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-

lampu spot bangunan sepanjang jalan MT Haryono menuju ke Aloon-Aloon Temanggung. Lampu-

lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.

Sirkulasi pejalan kaki

Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 1 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan

pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau.

Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang

ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau

jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang

bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah

melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik

unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.

Ruang terbuka dan tata hijau

Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan

40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman

hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak

sampah dan bangku taman.

Utilitas Lingkungan

Bangunan pada segmen 1 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat

berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan

jarak 100 meter.

6.2 SEGMEN 2

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 2 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan pemerintahan, perdagangan dan jasa,

dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 2 dapat

berupa perkantoran dan pemerintahan, perdagangan dan jasa, dan permukiman.



KLB


Permukiman KLB yang direncanakan 2,25

Pemerintahan KLB yang direncanakan 2,4


Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 2,4




1 Permukiman 16

2 Pemerintahan 20

3 Perkantoran 20

4 Perdagangan dan jasa 16

GSB


KDB


Permukiman KDB yang direncanakan 75 %

Pemerintahan KDB yang direncanakan 60 %



KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C



Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 %

ATURAN ANJURAN


pejalan kaki, ruang terbuka, peletakan informasi (signage) dan tata hijau dan utilitas bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 2 adalah permukiman, pemerintahan,

perkantoran, perdagangan dan jasa.

Sirkulasi Kendaraan

Sirkulasi kendaraaan pada segmen 2 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan, arahan

pencahayaan dan pengaturan parkir yang hanya diperbolehkan menggunakan satu ruas jalan

sebelah kanan saja atau ruas jalan sebelah kiri saja. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang

mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan

streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m

secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau

sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-

lampu spot bangunan sepanjang jalan MT Haryono menuju ke Aloon-Aloon Temanggung. Lampu-

lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.















Perletakan informasi (signage)



Perletakan signage pada segmen 2 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk

kawasan.

Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.3 SEGMEN 3

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 3 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan, perkantoran, dan permukiman. Dengan

demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 3 dapat berupa pemerintahan,

perkantoran, dan permukiman.

KLB








1 Pemerintahan 20

2 Perkantoran 20

3 Permukiman 16

GSB




KDB





ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 3 adalah pemerintahan, perkantoran dan

permukiman.

Sirkulasi Kendaraan

Sirkulasi kendaraaan pada segmen 3 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan

pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara

nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik.

Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan

menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten

Temanggung.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C





kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.4 SEGMEN 4

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 4 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa, perkantoran, dan permukiman.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 4 dapat berupa perdagangan

dan jasa, perkantoran, dan permukiman.

KLB









No. Aktivitas KetinggianMaksimum

Bangunan (meter)


2 Perkantoran 20

3 Permukiman 16

GSB


KDB





ATURAN ANJURAN




KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 4 adalah perdagangan dan jasa, perkantoran

dan permukiman.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.5 SEGMEN 5

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 5 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 5 dapat berupa pemerintahan dan ruang terbuka

hijau.

KLB



Ruang terbuka hijau KLB yang direncanakan 0,1




Bangunan (meter)

1 Ruang Terbuka hijau 6

2 Pemerintahan 20

GSB


KDB



KDB = (A + B) * C x 100 % = 60%

A * C



Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10 %


ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 5 adalah Ruang terbuka hijau dan

pemerintahan.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-lampu spot disekitar kawasan

Aloon-Aloon Temanggung. Lampu- lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi

pengarah di tepi jalan.



kawasan.

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.6 SEGMEN 6

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 6 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan ruang terbuka hijau. Dengan

demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 6 dapat berupa perdagangan dan jasa

dan ruang terbuka hijau.

KLB







Bangunan (meter)



GSB




KDB




ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 6 adalah Ruang terbuka hijau dan perdagangan

dan jasa.

Sirkulasi Kendaraan










KDB = (A + B) * C x 100 % = 80%

A * C





kawasan















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.7 SEGMEN 7

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 7 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 7 dapat berupa pendopo pengayoman dan ruang

terbuka hijau yang berupa aloon-aloon Temanggung.

KLB


Perkantoran KLB yang direncanakan 3







Bangunan (meter)


2 perkantoran 20

GSB


KDB




ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 7 adalah Ruang terbuka hijau dan perkantoran.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C



Sirkulasi Kendaraan











kawasan















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.8 SEGMEN 8

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 8 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 8 dapat berupa perkantoran dan ruang terbuka

hijau yang berupa aloon-aloon Temanggung.

KLB







Bangunan (meter)


2 perkantoran 20

GSB


KDB


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C






ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 8 adalah Ruang terbuka hijau dan perkantoran.

Sirkulasi Kendaraan











kawasan

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.9 SEGMEN 9

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 9 diperuntukkan sebagai zona permukiman dan pendidikan. Dengan demikian, aktivitas

dan bangunan yang ada pada segmen 9 dapat berupa hunian dan gedung sekolah.

KLB



Pendidikan KLB yang direncanakan 2,1



Aktivitas KetinggianMaksimum

Bangunan (meter)

1 Pendidikan 16

2 permukiman 16

GSB




KDB



Pendidikan KDB yang direncanakan 70 %

ATURAN ANJURAN




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 9 adalah permukiman dan pendidikan.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.10 SEGMEN 10

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 10 diperuntukkan sebagai zona perkantoran, perdagangan dan jasa dan permukiman.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 10 dapat berupa hunian,

perkantoran dan perdagangan/ jasa.

KLB



Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 3







Bangunan (meter)


2 perkantoran 20

3 permukiman 12

GSB


KDB





ATURAN ANJURAN

Aturan anjuran pada segmen 10 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan,

sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas

bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 10 adalah perkantoran, permukiman,

perdagangan dan jasa.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C



Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.11 SEGMEN 11

ATURAN WAJIB





Peruntukkan lahan

Segmen 11 diperuntukkan sebagai zona permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan

yang ada pada segmen 11 dapat berupa hunian.

KLB






Bangunan (meter)

1 permukiman 12

GSB


KDB



ATURAN ANJURAN



bangunan.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 11 adalah permukiman.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.12 SEGMEN 12

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 12 diperuntukkan sebagai zona ruang terbuka hijau, permukiman, perkantoran,

perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 12 dapat

berupa ruang terbuka hijau (taman pengayoman), hunian, kantor dan pertokoan/jasa.

KLB









Bangunan (meter)

1 Ruang terbuka hijau 6

2 Permukiman 16

3 Perkantoran 20


GSB


KDB


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C




Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10%


Perkantoran KLB yang direncanakan 75%

Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 80%

ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 12 adalah ruang terbuka hijau, permukiman,

perkantoran, perdagangan dan jasa.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.13 SEGMEN 13

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 13 diperuntukkan sebagai zona permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 13 dapat berupa hunian, kantor

dan pertokoan/jasa.

KLB








Bangunan (meter)

1 Permukiman 16

2 Perkantoran 20


GSB




KDB





ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 13 adalah permukiman, perkantoran,


Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C





kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.14 SEGMEN 14

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 14 diperuntukkan sebagai zona perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 14 dapat berupa kantor, hunian,

dan pertokoan/jasa.

KLB






Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 4




Bangunan (meter)

1 Perkantoran 20

2 Permukiman 16


GSB


KDB





ATURAN ANJURAN



bangunan.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C




Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 14 adalah ruang perkantoran, permukiman,


Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.15 SEGMEN 15

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 15 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan

bangunan yang ada pada segmen 15 dapat berupa perdagangan dan jasa .

KLB






Bangunan (meter)

1 Perdagangan dan Jasa 24

GSB


KDB




KDB = (A + B) * C x 100 % = 80 %

A * C



ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 15 adalah Ruang terbuka hijau dan perdagangan

dan jasa.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan





jarak 100 meter.

6.16 SEGMEN 16

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 16 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan permukiman. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 16 dapat berupa perdagangan dan jasa dan

permukiman.

KLB







Bangunan (meter)

1 Permukiman 12


GSB


KDB






ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 16 adalah Permukiman dan perdagangan dan

jasa

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.17 SEGMEN 17

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 17 diperuntukkan sebagai zona perdangan dan jasa dan permukiman. Dengan demikian,

aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 17 dapat berupa perdagangan dan jasa dan

permukiman.

KLB









Bangunan (meter)

1 Permukiman 16


GSB


KDB




ATURAN ANJURAN



bangunan.



KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C



Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 17 adalah Permukiman dan perdagangan dan

jasa.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.18 SEGMEN 18

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 18 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan permukiman. Dengan


dan permukiman.

KLB







Bangunan (meter)

1 permukiman 16


GSB


KDB


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C






ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 18 adalah permukiman dan perdagangan dan

jasa.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.19 SEGMEN 19

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 19 diperuntukkan sebagai zona permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan

yang ada pada segmen 19 adalah permukiman.

KLB






Bangunan (meter)

1 permukiman 16

GSB


KDB





ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 19 adalah permukiman.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.






KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C













Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.20 SEGMEN 20

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 20 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 20 dapat berupa pemerintahan,

permukiman, perdagangan dan jasa.

KLB



permukiman KLB yang direncanakan 2,25

pemerintahan KLB yang direncanakan 2,4


Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 20 adalah adalah sebagai berikut.




Bangunan (meter)

1 pemerintahan 20


3 permukiman 16

GSB


KDB





ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 20 adalah Ruang terbuka hijau dan perdangan

dan jasa

Sirkulasi Kendaraan




KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C






Temanggung.


Perletakan signage pada segmen 20 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda

masuk kawasan.















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.



6.21 SEGMEN 21

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 21 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan permukiman. Dengan


dan permukiman.

KLB



permukiman KLB yang direncanakan 2,25




Bangunan (meter)

1 permukiman 16


GSB


KDB


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C






ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 21 adalah Ruang terbuka hijau dan perdangan

dan jasa

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.

6.22 SEGMEN 22

ATURAN WAJIB



Peruntukkan lahan

Segmen 22 diperuntukkan sebagai zona permukiman dan perdagangan dan jasa. Dengan

demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 22 dapat berupa permukiman dan

perdagangan jasa.

KLB







Bangunan (meter)

1 permukiman 16


GSB




KDB




ATURAN ANJURAN



bangunan.


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 22 adalah permukiman dan perdagangan dan

jasa.

Sirkulasi Kendaraan






Temanggung.



kawasan.


KDB = (A + B) * C x 100 % = 75%

A * C

















Utilitas Lingkungan



jarak 100 meter.


Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung VII - 1

7.1 PROGRAM INVESTASI

Program investasi pada penyusunan RTBL Kawasan Aloon-Aloon Temanggung disusun dalam

jangka waktu lima tahun. Program investasi juga dilakukan pada setiap segmen kawasan

pada Aloon-Aloon Temanggung. Berikut tabel program investasi.

Tabel VII.1 Program Investasi Segmen Kawasan 1

No

Komponen Satuan VolumeTahun Pelaksanaan

InstansiSumber Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

1 PeningkatanJalan(perkerasanbahu jalan)

m2

2400DPU Kab.Temanggung

APBD

597.600.000

2PembangunanPedestrian

m2


APBN,APBD

604.800.000

3 Street Furniture

- TempatSampah (jalan+aloon-aloon)

buah 44

Din.KebersihanDanPertamanan

APBD ,Swasta

132.000.000

- Tempat dudukaloon-aloon

buah 20DPU Kab.Temanggung

APBD ,Swasta

20.000.000

- Lampu Jalan buah 48DPU Kab.Temanggung

APBD ,Swasta

960.000.000

- LampuPedestrian -aloon-aloon


APBD ,Swasta

300.000.000

-Penunjuk Arah 4Din.Perhubunga

APBD ,Swasta

1.750.000

Bab ini berisi program

investasi, pengendalian

program dan rencana

Aloon-aloon Kabupaten

Temanggung.



No


InstansiSumber Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

n

- PapanInformasi

buah 2

Din.Perhubungan

APBD ,Swasta

2.000.000

4 Penghijauan/Vegetasi

- Peneduh buah 240


APBD ,Swasta

42.000.000

- Pengarah buah 240


APBD ,Swasta

36.000.000

5PembangunanSaluranDrainase

m2 2400DPU Kab.Temanggung

APBN,APBDPropinsi, APBDKab

3.600.000.000

6PembangunanMarka Jalan


APBD1.200.000

.000

Total = 7.496.150.000

Sumber : Tim Penyusun, 2013


No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018



APBD

996.000.000



APBN,APBD

504.000.000

3 Street Furniture

- TempatSampah

buah 40


APBD ,Swasta

120.000.000

- Tempat duduk buah 10DPU Kab.Temanggung

APBD ,Swasta

10.000.000


APBD ,Swasta

1.600.000.000

- LampuPedestrian


APBD ,Swasta

800.000.000

-Penunjuk Arah 10Din.Perhubungan

APBD ,Swasta

10.000.000

- Papan Informasi buah 2Din.Perhubung

APBD ,Swasta

2.000.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

an4 Penghijauan/Ve

getasi

- Peneduh buah 40


APBD ,Swasta

6.000.000

- Pengarah buah 40


APBD ,Swasta

6.000.000

5 PembangunanSaluranDrainase


APBD ,Swasta

1.200.000.000

Total = 5.254.000.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018


m2


APBD

398.400.000


m2


APBN,APBD

403.200.000

3 Street Furniture

- TempatSampah

buah 20


APBD ,Swasta

60.000.000


APBD ,Swasta

10.000.000


APBD ,Swasta

320.000.000

- LampuPedestrian


APBD ,Swasta

160.000.000

- Penunjuk Arah 10Din.Perhubungan

APBD ,Swasta

10.000.000

- Papan Informasi buah 2Din.Perhubungan

APBD ,Swasta

2.000.000


- Peneduh buah 16Din.Kebersihan

APBD ,Swasta

2.400.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

DanPertamanan

- Pengarah buah 16


APBD ,Swasta

2.400.000



APBN,APBDPropinsi,APBD Kab

1.600.000.000

6PembangunanHalte

buah 3Din.Perhubungan

APBD

195.000.000

Total = 3.163.400.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018


m2


APBD

667.320.000


m2


APBN,APBD

675.360.000

3 Street Furniture

- TempatSampah

buah 26


APBD ,Swasta

78.000.000


APBD ,Swasta

10.000.000


APBD ,Swasta

1.040.000.000

- LampuPedestrian


APBD ,Swasta

520.000.000


APBD ,Swasta

6.000.000


APBD ,Swasta

10.000.000


- Peneduh buah 52 Din. APBD , 7.800.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

KebersihanDanPertamanan

Swasta

- Pengarah buah 52


APBD ,Swasta

7.800.000




2.680.000.000

6PembangunanHalte


APBD

325.000.000

Total = 6.027.280.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018


m2


APBD

219.120.000


m2


APBN,APBD

221.760.000

3 Street Furniture

- TempatSampah

buah 8


APBD ,Swasta

24.000.000


APBD ,Swasta

20.000.000


APBD ,Swasta

320.000.000

- LampuPedestrian


APBD ,Swasta

160.000.000


APBD ,Swasta

6.000.000


APBD ,Swasta

8.000.000


- Peneduh buah 10Din.Kebersihan

APBD ,Swasta

1.500.000



No


InstansiSumber

Dana Biaya2014 2015 2016 2017 2018

DanPertamanan

- Pengarah buah 10


APBD ,Swasta

1.500.000




880.000.000

6PembangunanHalte


APBD

130.000.000

Total = 1.991.880.000


7.2 PENGENDALIAN PROGRAM DAN RENCANA

Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Aloon-Aloon Temanggung

dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- Rencana pola penataan kawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan merupakan

satu kesatuan pemahaman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan,

pengelolaan dan pengendaliannya.

- Untuk mendukung terwujudnya rencana dan program penataan, pelaksanaanya dapat

dilakukan secara bertahap sejalan dengan tersedianya peraturan yang memiliki kekuatan

hukum sebagai unsur pengendali.

- Pelaksanaan rencana dan program penataan memerlukan peran serta dari masyarakat

untuk ikut serta mewujudkan sesuai dengan program dan rencana penataan bangunan

dan lingkungan

Dalam tahap pelaksanaan program-program yang dihasilkan pada rencana penataan

bangunan, harus selalu dilakukan pengendalian serta membutuhkan peran masyarakat, agar

pelaksanaannya tidak menyimpang dengan arahan-arahan yang dihasilkan. Hasil rencana

pola penataan kawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan merupakan satu

kesatuan pemahaman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan

pengendaliannya. Setelah perangkat pengaturan RTBL mempunyai kekuatan hukum untuk

dilaksanakan (berbentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota), maka agar

pelaksanaannya dapat terjamin kelangsungannya dan tidak menyimpang dari arahan yang

telah ditentukan, dibutuhkan suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan, pemanfaatan

hasil RTBL, pengelolaan dan pengendaliannya. Lembaga tersebut dapat beranggotakan wakil-

wakil instansi yang terkait dalam pelaksanaan RTBL. Misalnya dari Bappeda, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PJPR, Perusahaan Listrik Negara, PSDA, Dinas



Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di samping itu kerjasama antara

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan.

Di samping pihak pemerintah yang berperan dalam bidang pengaturan dan pembinaan hasil-

hasil penyelenggaraan penataan bangunan, ada beberapa organisasi di luar instansi formal

yang dinilai cukup berpotensi untuk dikembangkan dan dapat mendukung keberhasilan

kegiatan penataan bangunan dan lingkungan ini antara lain:

1. Organisasi-organisasi Profesi, misalnya:

- IAP (Ikatan Ahli Perencanaan)

- IAI (Ikatan Arsitek Indonesia)

- GAPENSI (Gabungan Pengusaha Indonesia)

2. Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Perguruan Tinggi

Pelaksanaan rencana dan program penataan memerlukan peran serta dari masyarakat untuk

ikut serta mewujudkan kawasan yang sesuai dengan rencana dan program penataan

bangunan dan lingkungan.

7.3 KETENTUAN ADMINISTRASI

Maksud dari pengaturan administrasi atas rencana tata bangunan dan lingkungan di Kawasan

Aloon-Aloon Temanggung adalah mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan implementasi

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Di samping itu

agar RTBL memasyarakat terutama di kalangan penduduk di Kawasan Aloon-Aloon

Temanggung, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat agar terbentuk suatu iklim kondusif

yang mengarah pada penggalangan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

penataan bangunan dan lingkungan. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan

rencana dan program dilaksanakan melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan yang

harus sesuai dengan rencana dan program RTBL, antara lain berisi tentang:

7.3.1 Kewenangan Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini berwenang :

- Memberikan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

- Menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang

dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah

dikeluarkan dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan.

- Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang berjati diri Jawa

Tengah/ Kabupaten Magelang.

- Menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang penampilan

bangunan.



- Menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan,

pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota demi kepentingan

umum.

7.3.2 Mekanisme Perijinan

- Setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan bangunan dalam kawasan Aloon-

Aloon Temanggung harus memiliki ijin.

- Selain harus memiliki ijin, harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan

kegiatan mendirikan bangunan.

- IMB diberikan sepanjang pelaksanaan bangunan sesuai dengan rencana dan program

RTBL.

7.3.3 Tertib Pembangunan Bangunan

Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana penataan bangunan

dan lingkungan di kawasan Aloon-Aloon Temanggung, melalui IMB dilakukan penyesuaian-

penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

7.3.4 Pengendalian Pembangunan

- Persyaratan dan ketentuan perancangan bangunan baik produk yang harus dihasilkan,

arsitektur, struktur dan utilitas maupun pelaku perancangan bangunan termasuk di

dalamnya ijin-ijin yang harus dimiliki dan diproses pada waktu melakukan perancangan

bangunan.

- Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan pembangunan terutama pelaksanaan

pemborongan bangunan, termasuk ijin yang harus diproses pada waktu melaksanakan

konstruksi fisik bangunan.

- Persyaratan dan ketentuan pemanfaatan/penggunaan bangunan termasuk ijin-ijin yang

harus dimiliki untuk dapat memanfaatkan bangunan.

7.4 KETENTUAN PENGATURAN OPERASIONALISASI

Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan dapat dilaksanakan secara bertahap sejalan

dengan disediakannya perangkat aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum untuk

mendukung terlaksananya program-program ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengkondisikan

masyarakat yang terlibat dengan peraturan ini, sehingga lambat laun keberhasilan penataan

bangunan dan lingkungan dapat tercapai. Secara bertahap peran swasta dapat dilibatkan

untuk investasi dengan diberikan insentif atau kompensasi, misalnya dengan memberikan

hak pada pengelolaan pada kawasan tertentu, misalnya pada blok pertokoan dan perumahan,

dengan tetap mengacu pada arahan-arahan yang telah dihasilkan dalam rencana penataan

bangunan dan lingkungan.



7.5 ARAHAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Langkah penting setelah penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasaan

Aloon-Aloon Temanggung ini guna menunjang pelaksanaannya adalah menyusun strategi dan

mekanisme pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan sesuai

dengan yang diharapkan.

Strategi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan ini menyangkut beberapa aspek antara

lain:

7.5.1 Aspek Koordinasi Pembangunan

Sistem organisasi dan pengelolaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RTBL harus

memadai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Pembagian fungsi yang lebih jelas pada masing-masing instansi untuk menghindari

adanya fungsi yang bercampur.

- Meningkatkan peran Bappeda yang mampu mengkoordinasikan berbagai instansi sektoral

baik di dalam Pemerintahan Kabupaten Magelang maupun dengan Pemerintahan di

tingkat Propinsi guna membantu dan memonitoring pembangunan yang sesuai dengan

rencana.

- Memperjelas arah di dalam merencanakan dan pengawasan maupun pengendalian

penggunaan lahan, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang terpadu.

7.5.2 Aspek Hukum Pelaksanaan Rencana

Rencana teknis sebagai sarana untuk penataan dan pengendalian tata bangunan dan

lingkungan selayaknya diikuti oleh kekuatan hukum yang lebih mendasar untuk mengatur

wilayah perencanaan.

Untuk mempercepat perencanaan yang efektif dan tepat guna maka diperlukan adanya

peningkatan dari aspek hukum, antara lain:

- Peningkatan kewenangan hukum dalam pengaturan bangunan dan lingkungan

- Menyusun peraturan-peraturan rencana pengaturan bangunan dan lingkungan sesuai

dengan hukum yang berlaku

- Menyusun mekanisme pengendalian dengan memperhatikan pemberian ijin bangunan

yang disertai pula dengan peraturan pajak atau pungutan tertentu yang pada dasarnya

merupakan suatu mekanisme pengendalian.

- Melakukan intervensi hukum secara positif dan lebih efektif di dalam usaha penyediaan

lahan, pengaturan kembali petak lahan, pembebasan lahan dan pengembangan lahan.

7.5.3 Aspek Pembiayaan

Usaha pokok di dalam bidang pembiayaan ini adalah meningkatkan sumber pendapatan yang

bisa digali, misalnya dari pajak pembangunan, pajak hiburan, pajak usaha dan lain-lain. Di

samping itu dapat ditingkatkan pula sumber-sumber pendapatan yang berasal dari :



- Peningkatan dari pendapaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

- Mengendalikan kemungkinan pemungutan khusus dari berbagai pemungutan

pembangunan dan pungutan pemakai.

Sumber-sumber tersebut perlu dipertimbangkan terhadap perimbangan keuangan antara

Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat, serta perlu adanya peningkatan

swadaya masyarakat dan swasta sebagai salah satu sumber dana utama, terutama yang

berkaitan dengan proyek yang berorientasi ekonomi.

7.5.4 Pemantauan Pelaksanaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemantauan pelaksanaan rencana,

antara lain:

- Perlu sistem informasi yang terus menerus dan canggih, sehingga berbagai kegiatan

pembangunan yang dilakukan dapat dicatat dan dianalisa

- Aspek hubungan kerja antara instansi, pengorganisasiannya dan hasil yang diharapkan

dari proses pemantauan.

- Cara dan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan dan bagaimana

pemantauan tersebut dilakukan di dalam proses yang lebih luas dan berkesinambungan.

7.5.5 Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan yang sudah direncanakan secara berkala akan terus meningkat seiring dengan

meningkatnya kebutuhan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus dengan

pertimbangan sebagai berikut:

- Kebutuhan dana dan tenaga yang ada.

- Beberapa pembatasan dan perlunya pertimbangan pelestarian lingkungan.

- Persyaratan kebijaksanaan maupun perencanaan yang telah dirumuskan.

- Masalah yang harus diselesaikan terutama yang memerlukan penanganan yang

mendesak.

7.5.6 Sangsi dan Denda

Sangsi dan denda akan dikenakan apabila terdapat pembangunan yang menyimpang dari

ketentuan yang telah ditetapkan, sangsi dan denda ini termasuk studi tentang besarnya

biaya denda.

Documents

LATAR BELAKANG - Bappeda Kab. Temanggung | …...Penyusunan Laporan AkhirRencana Tata Bangun dan Lingkungan Kawasan Aloon - Aloon Kabupaten Temanggung I - 1 1.1 LATAR BELAKANG Ruang