Upload
phamhanh
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN HASIL PENGAWASANWILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2014
NOMOR : LHPP - 20/PW 17/1/2015TANGGAL : 14 JANUARI 2015
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 i
KATA PENGANTAR
Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 menggambarkan hasil-hasil pengawasan
yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam
melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2011, yang menginstruksikan kepada BPKP untuk
membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
Laporan ini disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terhadap
peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah kepada Gubernur
Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana yang
dimaksud dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP Nomor 23
Tahun 2011.
Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan SPIP (sosialisasi,
kediklatan, asistensi, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas APIP), baik
kepada pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah (satker K/L), dan
BUMN/BUMD/BLUD, maupun terhadap berbagai isu strategis. Kegiatan pengawasan
tersebut lebih bersifat preventif (pencegahan) dengan memberikan rekomendasi
yang konstruktif kepada kepala daerah, pimpinan BUMN/D, dan pimpinan satuan
kerja kementerian/lembaga untuk terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance).
Dalam hal pengawasan yang bersifat represif untuk percepatan pencegahan dan
pemberantasan korupsi, BPKP juga telah memberikan kontribusi untuk membantu
aparat penegak hukum melalui kegiatan audit investigatif, bantuan penghitungan
kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.
Selama tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah
memberikan kontribusi dalam peningkatan potensi penghematan pengeluaran
keuangan negara, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unit kerja BPKP,
secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memberikan keyakinan
yang memadai atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari perspektif
akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan
pengelolaan aset/uang negara, perwujudan iklim bagi terselenggaranya
kepemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan program lintas sektoral
pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata kelola.
Dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan, kegiatan pengawasan
dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan.
Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan
daerah yang meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan,
penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA, asistensi
pengelolaan/penatausahaan BMD, penyusunan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi berbasis akrual, sosialiasi penerapan standar akuntansi berbasis
akrual, dan workshop penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual, serta sinergi
reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah.
Dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan
BUMD/RSUD/BLUD, Perwakilan BPKP Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan
pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP terhadap PDAM dan
RSUD/BLUD, dan bimbingan teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
PDAM (SIA PDAM). Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga
dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang berada di
wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Povinsi Kalimantan
Utara.
Hasil kegiatan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas
laporan keuangan telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas laporan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 iv
keuangan pemerintah daerah, BUMD/RSUD/BLUD, dan satker K/L. Hal ini tercermin
dari opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, BUMD/RSUD/BLUD, dan
satker K/L. Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Tarakan dan empat pemerintah daerah
lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari lima PDAM di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara, satu PDAM telah memperoleh opini WTP, yaitu
PDAM Kabupaten Nunukan, tiga PDAM lainnya memperoleh opini WDP, sedangkan
satu PDAM, yaitu PDAM Kabupaten Tana Tidung tidak diaudit. Untuk rumah sakit,
RSUD Tarakan, RSUD Kab. Malinau, dan RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo
Kabupaten Bulungan memperoleh opini WTP untuk tahun buku 2013.
Secara umum beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan untuk
memperoleh opini WTP antara lain: pengelolaan Kas dan Barang Milik
Negara/Daerah yang belum tertib, pengadaan barang dan jasa belum sesuai
ketentuan berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan
masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas
keuangan dapat diukur juga dari hasil evaluasi kinerja. Pada tahun 2014 Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi pelaporan kinerja
(LAKIP), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap
pemerintah kabupaten/kota bersama Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi
Kalimantan Utara, evaluasi kinerja atas BUMD, dan evaluasi kinerja BLUD pada
RSUD Kota Tarakan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum
negara/daerah dan pengelolaan aset telah dilakukan kegiatan evaluasi penyerapan
anggaran belanja daerah, pendampingan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah
(OPAD), audit operasional dan audit kinerja, audit Pinjaman Hibah Luar Negeri
(PHLN), audit operasional atas permintaan stakeholder, dan pendampingan
Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 v
Kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun
2013. Hal ini terlihat dari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Kenaikan total aset pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di tahun
2013 sebesar Rp3,228 trilyun atau 13,07% dibandingkan tahun 2012, walaupun
nilai total kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar Rp13,431 milyar atau
sebesar 32,14%. Hal tersebut tidak menghalangi naiknya nilai ekuitas sebesar
Rp3,215 trilyun atau 13,04% dibandingkan tahun 2012.
2. PAD tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp67,583 milyar atau sebesar
19,57%. Namun demikian jika PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan,
maka diperoleh angka tahun 2012 sebesar 4,49% dan tahun 2013 sebesar
5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan masih tergantung
dari Pendapatan Transfer Pusat. Dalam upaya mengurangi ketergantungan
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur telah membantu melalui upaya berupa pendampingan
kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan penerapan aplikasi
SIMDA-Pendapatan.
3. Belanja Modal tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1,740 trilyun atau
75,94%. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun
2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 38,04% dan 48,77%. Hal ini berarti
kontribusi APBD terhadap pembangunan di Kalimantan Utara cukup signifikan.
Namun demikian kenaikan Belanja Modal tersebut belum diimbangi dengan
pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara baik. Untuk mengatasi hal
tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan
asistensi/bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
memanfaatkan aplikasi SIMDA-BMD. Hasil yang diperoleh pada kabupaten/kota
yang melaksanakan implementasi SIMDA BMD adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 vi
a. Pos Aktiva Tetap telah didukung oleh pencatatan dan pelaporan aset yang
memadai;
b. Pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilakukan
secara akurat dan telah memenuhi pelaporan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Hasil pengawasan menunjukkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum
negara dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih
memerlukan perbaikan. Hal tersebut terlihat dari hasil pengawasan, yang
menghasilkan potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp1.452.637.139,00
dan persentase penyerapan belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan
Utara yang masih rendah, yaitu tahun anggaran 2013 sebesar 73,87% dan tahun
anggaran 2014 berdasarkan angka sementara (unaudited) sebesar 68,60%.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan cara preventif, edukatif dan represif. Pencegahan KKN melalui upaya
preventif dan edukatif, meliputi kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, pendampingan
perbaikan sistem pencegahan KKN/Fraud Control Plan (FCP).
Pencegahan KKN melalui upaya represif dilakukan melalui audit investigatif,
bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan Aparat
Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.
Hasil pengawasan dalam perspektif ini, meliputi antara lain pendampingan
proses lelang pengadaan barang dan jasa baik pada pemerintah daerah maupun
satker instansi vertikal di daerah. Dalam rangka peningkatan tata kelola BUMD/BLUD
dilakukan kegiatan asistensi Good Corporate Governance (GCG), berupa sosialisasi,
bimbingan teknis, dan assessment. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP
dilakukan kegiatan asistensi penerapan tata kelola APIP berupa bimbingan teknis
dan diklat.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 vii
Hasil pengawasan dalam perspektif ini antara lain berhasil menyelamatkan
keuangan negara sebesar Rp1.443.522.505,00.
Dalam pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral
dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro growth, pro poor,
dan pro jobs. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral mencakup
pengawasan atas implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pelayanan publik
oleh pemerintah daerah termasuk debottlenecking dalam upaya menangani
hambatan terhadap implementasi pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur antara lain:
1. Audit kinerja atas berbagai program, antara lain PPIP, Raskin, Dana Pelayanan
Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal, ;
2. Evaluasi atas berbagai program strategis yaitu Sarana dan Prasarana
Perbatasan,
3. Monitoring pemberian Tunjangan Profesi Guru
Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan
pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut:
1. Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk monitoring berbagai prioritas
pembangunan, implementasi BPJS dan evaluasi atas penyerapan anggaran.
2. Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring
Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013,
Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan
kepada penanggungjawab program terkait.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... x
BAB I SIMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN ............................................................................................ 1
1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ................................................ 1
2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan
Pengelolaan Aset ............................................................................ 6
3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan
Bersih .............................................................................................. 10
4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral ....................... 12
2. SARAN .................................................................................................. 13
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN
1. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab ..................................... 15
2. Informasi Umum .................................................................................... 16
3. Uraian Hasil Pengawasan ..................................................................... 18
1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ................................................. 18
(1) Kualitas Laporan Keuangan .................................................... 18
(2) Evaluasi Kinerja ...................................................................... 23
a. Evaluasi LAKIP ................................................................ 23
b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ............................................................................. 25
c. Evaluasi Kinerja BUMD ....................................................
d. Evaluasi Kinerja BLUD .....................................................
26
27
e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD .................. 27
(3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............ 28
2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan
Pengelolaan Aset ............................................................................ 34
(1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah ............ 35
(2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) ....................... 36
(3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah ........................... 36
a. Audit Operasional dan Audit Kinerja ................................ 37
b. Audit Pinjam Hibah Luar Negeri (PHLN) ..........................
c. Audit atas permintaan stakeholder ..................................
37
37
(4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah .......................................... 39
3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan
Bersih .............................................................................................. 40
4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral ....................... 44
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diWilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 – 2013 ............................... 19
Tabel 2 Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang MendapatkanPendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun2010 – 2013 ................................................................................................... 21
Tabel 3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan KualitasAkuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L Tahun 2011 – 2014 ... 22
Tabel 4 Hasil Penilaian atas Sistem AKIP Pemerintah Daerah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2010 – 2013 .............................................................................. 24
Tabel 5 Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan PemerintahanDaerah se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 – 2013 ........................... 25
Tabel 6 Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang MendapatkanPendampingan dari BPKP Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun2011 – 2013 ................................................................................................... 26
Tabel 7 Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda di WilayahProvinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 – 2014 ............................ 27
Tabel 8 Kompilasi Neraca Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2012 - 2013 .................................. ........................................... 28
Tabel 9 Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di WilayahProvinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 – 2013 ............................................. 29
Tabel 10 Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah DaerahSe-Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 – 2014 ......................... 35
Tabel 11 Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Tahun 2014 ........... 36
Tabel 12 Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara Sampai Dengan Akhir Tahun 2014 ... 40
Tabel 13 Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diWilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 ........................................... 42
Tabel 14 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah ProvinsiKalimantan Utara Tahun 2014 ...................................................................... 42
Tabel 15 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/BLUD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 ......................................... 43
Tabel 16 Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi BPKPTahun 2014 ................................................................................................... 43
Tabel 17 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2012 dan 2014 .......................................................................... 44
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 1
BAB I
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur mendapat amanah untuk secara konsisten melaksanakan
kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan
umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan pengawasan umum lainnya atas penugasan Presiden.
Pengawasan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari perspektif akuntabilitas pelaporan
keuangan negara, kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset/uang negara,
perwujudan iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih,
pengelolaan program lintas sektoral pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata
kelola keuangan. Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur lebih mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah, bukan sekedar
melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat represif.
Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur semakin memantapkan
perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik melalui peran
pembinaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2014 sebagai berikut:
1. SIMPULAN
1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
(1) Kualitas Laporan Keuangan
Tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah
melakukan audit dan memberikan opini terhadap LKPD tahun 2013 di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kecuali LKPD Provinsi Kalimantan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 2
Utara (Daerah Otonomi baru). Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah
daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu
Kota Tarakan dan empat pemerintah daerah yang memperoleh opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.
Secara umum beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan
dalam rangka mencapai opini WTP antara lain:
a. Kelemahan dalam pengelolaan barang /aset milik daerah;
b. Laporan Keuangan belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan;
c. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah; dan
d. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum
memadai.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan
pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas
akuntabilitas pelaporan keuangan, selama tahun 2014 mencakup
bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah kepada
6 pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan, dan
penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA, serta asistensi
pengelolaan/penatausahaan BMD, sinergi reviu atas LKPD tahun 2013
dengan Inspektorat Daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga membantu dalam
penyusunan draft peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
berbasis akrual, sosialiasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual
dan workshop penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual.
Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMD RSUD/BLUD telah dilakukan
pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP pada PDAM
dan RSUD/BLUD, pendampingan penyusunan laporan keuangan RSUD
Kota Tarakan, RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten
Bulungan, RSUD Kabupaten Malinau, bimbingan teknis penerapan PPK-
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 3
BLUD pada RSUD dr. H. Soemarmo Sostroatmojo Kabupaten Bulungan,
dan bimbingan teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
PDAM (SIA PDAM) pada PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, PDAM
Kabupaten Malinau, PDAM Kabupaten Nunukan dan PDAM Kabupaten
Tana Tidung.
Dari lima PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, satu PDAM telah
memperoleh opini WTP, yaitu PDAM Kabupaten Nunukan, tiga PDAM
lainnya memperoleh opini WDP, sedangkan satu PDAM, yaitu PDAM
Kabupaten Tana Tidung tidak diaudit. RSUD Tarakan, RSUD Kabupaten
Malinau, dan RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan
memperoleh opini WTP untuk tahun buku 2013.
Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga
dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang
berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di
Provinsi Kalimantan Utara.
(2) Evaluasi Kinerja
Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas
keuangan juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP)
pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh BPKP serta Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap pemerintah
kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD
Provinsi Kalimantan Utara.
a. Evaluasi LAKIP
Dari hasil evaluasi atas LAKIP pemerintah daerah untuk tahun 2010
- 2013 yang diuji petik belum ada pemerintah kabupaten/kota di
Kalimantan Utara yang memperoleh peringkat “Baik”.
Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah
sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 4
a) RPJMD dan Renstra SKPD serta Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) belum dilengkapi sasaran dan indikator kinerja yang
berorientasi hasil dan baik serta target kinerja;
b) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator
Kinerja Utama (IKU);
c) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai
serta informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan; dan
d) LAKIP belum digunakan sebagai alat pengukur dan peningkatan
kinerja.
Terhadap penyebab rendahnya penilaian atas Sistem AKIP tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan
rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait.
b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKPPD Provinsi
Kalimantan Utara, menunjukkan empat pemerintah kabupaten/kota
yang memperoleh skor lebih besar dari dua atau peringkat “ tinggi”,
sisanya satu pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
memperoleh peringkat “sedang”. Beberapa kelemahan yang masih
terjadi sebagai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan antara lain disebabkan oleh:
a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara
memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap
pencapaian kinerja;
b) Belum dilakukan evaluasi secara berkala terhadap
perkembangan pencapaian IKK oleh masing-masing SKPD;
c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum menjalankan fungsinya
secara memadai dalam melakukan self assessment atas IKK
SKPD;
d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 5
c. Evaluasi Kinerja BUMD
Tingkat kesehatan PDAM pada umumnya adalah “cukup”. Hal ini
disebabkan perusahaan masih mengalami kerugian, peningkatan
pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya, harga pokok
air melebihi harga jual (tidak full cost recovery), rendahnya cakupan
layanan dan masih tingginya tingkat kebocoran air.
d. Evaluasi Kinerja BLUD
Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya
melakukan evaluasi kinerja terhadap satu RSUD, yakni RSUD Kota
Tarakan. Evaluasi kinerja Terhadap tiga RSUD lainnya belum
dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari mitra kerja. Hasil
evaluasi kinerja BLUD pada RSUD Kota Tarakan yaitu “Sehat”.
e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD
Dari evaluasi atas penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2013,
masih terdapat dua pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam
penyusunan dan penetapan APBD, yaitu Kabupaten Nunukan dan
Kabupaten Bulungan. Sedangkan untuk APBD 2014 dua pemerintah
daerah yang tidak tepat penyusunan dan penetapan APBD, adalah
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Beberapa
penyebab keterlambatan penyusunan APBD Tahun Anggran 2013
antara lain sebagai berikut:
a) Kurangnya koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD);
b) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan; dan
c) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD.
(3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan analisis terhadap Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran
tahun 2012 dan tahun 2013 diperoleh disimpulan sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 6
a. Total aset seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 13,07%,
sedangkan kewajiban mengalami kenaikan sebesar 32,14% serta
ekuitas mengalami kenaikan sebesar 13,04%.
b. Secara umum, PAD seluruh Pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun
2013 sebesar 19,57%, namun demikian jika PAD dibandingkan
dengan jumlah pendapatan, maka diperoleh angka tahun 2012
sebesar 4,49% dan tahun 2013 sebesar 5,48%. Hal ini menunjukkan
bahwa pembiayaan pembangunan di daerah ini masih tergantung
dari Pendapatan Transfer.
c. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk
tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 38,04%
dan 48,77%. Sementara itu, rasio Belanja Pegawai dibandingkan
dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan tahun 2013 masing-
masing menunjukkan angka sebesar 30,59% dan 23,29%.
2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan
Aset
Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan
umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan
daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu audit, evaluasi, monitoring,
pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan
negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta
rekomendasi kebijakan lainnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas
akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset
melakukan kegiatan:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 7
(1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Rata-rata penyerapan belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah
Kalimantan Utara adalah sebesar 73,87% untuk tahun anggaran 2013,
sedangkan untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar 68,60%.
(2) Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD)
Dalam periode Tahun 2014 kegiatan optimalisasi PAD dilaksanakan
mulai bulan Agustus 2014 di Kota Tarakan. Kegiatan optimalisasi
pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan terhadap pajak
hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap
sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula
aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari
BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah
mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Retribusi Daerah
sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Hingga tahun 2014,
pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang telah
menggunakan SIMDA Pendapatan adalah Pemerintah Kota Tarakan
yang telah pada tahap implementasi, sedangkan Pemerintah Kabupaten
Bulungan baru tahap sosialisasi.
(3) Audit Operasional dan Audit Kinerja
Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan
terhadap 31 satuan kerja pada 5 satuan kerja Kementerian/Lembaga
yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai temuan sebesar
Rp1.065.849.310,00. Dari jumlah temuan sebesar Rp1.065.849.310,00,
telah ditindaklanjuti sebesar Rp209.128.546,00.
(4) Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Audit ini merupakan audit dukungan pada audit umum (general audit)
atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 8
dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku 2013 yang
terdiri atas:
a. PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari Loan
IBRD;
b. PNPM Mandiri Perdesaan yang sumber dananya berasal dari Loan
IBRD.
Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah
dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun masih
terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kelebihan
pembayaran, fisik tidak sesuai spesifikasi teknis, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku, dan kegiatan yang kurang
dimanfaatkan. Atas permasalahan yang dijumpai telah kami
rekomendasikan kepada satker terkait. Hasil audit yang menjadi temuan
penghematan keuangan negara sebesar Rp386.787.829,00, dari jumlah
tersebut sebesar Rp4.950.000,00 telah ditindaklanjuti pada periode
tahun 2014.
(5) Audit atas permintaan stakeholder
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan
pengawasan atas permintaan stakeholder, yaitu:
a) Audit Operasional atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode
tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada seluruh
pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa
total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut
Kemendikbud adalah sebesar Rp6.875.988.556,00. Berdasarkan
hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp6.376.946.456,00
sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar
Rp499.042.100,00.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 9
b) Audit TPG di lingkungan Kementerian Agama untuk periode tahun
2010 sampai dengan 2014 dilakukan pada seluruh satuan kerja
Kementerian Agama yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan
Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total
tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut Kementerian
Agama adalah sebesar Rp3.192.895.848,00. Berdasarkan hasil audit
terdapat koreksi positif sebesar Rp149.446.500,00 sehingga total
tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar
Rp3.342.342.348,00.
c) Audit atas kekurangan Dana Klaim Jamkesmas untuk periode Tahun
2008 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada 25 Pusat Pelayanan
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam wilayah Provinsi Kalimantan
Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total
tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut P2JK Kemenkes
adalah sebesar Rp75.922.887.707,00, berdasarkan hasil audit
terdapat koreksi negatif sebesar Rp35.381.140,00 sehingga total
tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar
Rp75.887.506.567,00.
d) Evaluasi atas adanya Hambatan Kelancaran Pembangunan berupa
adanya Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Berkala pada PT PLN
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
(6) Pendampingan penataan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 adalah membantu enam
pemerintah daerah melalui:
a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas Barang
Milik Daerah (BMD); dan
b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca
laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 10
Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:
a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan
pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD.
b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai
dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis
Pengelolaan BMD.
Setidaknya kedua kegiatan BPKP di atas telah ikut menyumbang
tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 nya memperoleh
opini WTP yaitu Pemerintah Kota Tarakan.
3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
Ukuran kualitas akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang
baik dan bersih adalah melalui capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari
lembaga independen, Indeks Layanan Publik (ILP) yang diterbitkan
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inisiatif
Pemberantasan Korupsi (IIPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Transparency International, IPK Indonesia pada tahun 2014
mencapai 3,4 atau naik 0,2 bila dibandingkan dengan IPK tahun 2013
sebesar 3,2. Namun bila dibandingkan dengan target Pemerintah
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
periode 2010– 2014, sampai dengan tahun 2014 IPK ditargetkan sebesar 5,0
maka peningkatan IPK di tahun 2014 belum menunjukkan prestasi yang
menggembirakan.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelamatan keuangan negara
dan perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur dengan cara preventif, edukatif dan represif, meliputi kegiatan sebagai
berikut:
(1) Pencegahan KKN melalui Upaya Preventif dan Edukatif berupa evaluasi
dan implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD Tarakan.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 11
(2) Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ),
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ikut membantu pemecahan
masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Berikut daftar
permasalahan yang menonjol dan berhasil diselesaikan Perwakilan
BPKP selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugas
pengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se-Provinsi
Kalimantan Utara; dan
b. Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas III Tarakan.
(3) Penguatan SPIP pada pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi,
bimbingan teknis, dan pemetaan penerapan SPIP (diagnostic
assessment/DA). Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada
pemerintah daerah di Kalimantan Utara sampai dengan akhir tahun 2014
dapat digambarkan sebagai berikut:
No Uraian / Dokumen SPIPJumlah
Pemerintahdaerah
1. Perkada tentang penyelenggaraan SPIP 5
2.Perkada/ keputusan kepala daerah tentangpetunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP
1
3. Grand design SPIP -4. Diagnostic Assesment (DA) SPIP 25. Monitoring perbaikan SPIP 26. Monitoring lanjutan SPIP 17. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 1
Pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan peningkatan penerapan SPIP
melalui berbagai kegiatan, yaitu: Penyusunan RTP pada satu pemerintah
daerah, Sosialisasi SPIP pada empat pemerintah daerah, dan Workshop
SPIP dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tiga
pemerintah daerah.
(4) Pencegahan KKN melalui Upaya Represif.
Pencegahan KKN ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Audit Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
sebanyak 5 kasus senilai Rp1.443.522.505,00.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 12
b. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) oleh auditor Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan Kejaksaan maupun
Kepolisian atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.
4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada
keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program
tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif,
namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai
pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat
capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat
pengendalian kebijakan.
Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan
pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan
pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Program-
program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas
pembangunan nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah
program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi
Kalimantan Utara.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap program-program strategis
menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan
pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan
publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan (debottlenecking).
Berdasarkan hasil Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai
dengan akhir Desember Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa sebagian
program prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat
beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 13
yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung
jawab program terkait.
Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan
pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut:
(1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan
Nasional Per 31 Desember 2013 pada 6 kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara.
(2) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Implementasi BPJS
Kesehatan per 31 Maret 2014 pada tiga kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Utara.
(3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan
Anggaran semester I Tahun 2014 pada kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara.
(4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring
Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan
terkait kepastian pemesanan, kepastian pembayaran, kepastian
penerimaan serta permasalahan lain yang dijumpai pada saat
pelaksanaan monitoring.
Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan
rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.
2. SARAN
Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2014, kami menyarankan kepada
Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagai
berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 14
1) Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif,
pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang
tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
2) Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,dan akuntabel serta lebih
mendorong efektivitas peran Inspektorat Daerah.
3) Melakukan penataan aset tetap secara komprehensif yang melibatkan
seluruh SKPD.
4) Mendorong Bupati untuk meningkatkan ketepatan waktu penyusunan APBD,
khususnya pada Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.
5) Meningkatkan penyerapan anggaran belanja daerah pada seluruh
kabupaten/kota di Kalimantan Utara melalui monitoring disbursment plan
secara periodik.
6) Mendorong Bupati/Walikota untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan
yang baik (good governance) melalui kegiatan pencegahan tindak pidana
korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dengan langkah-langkah
preventif-edukatif berupa penerapan sistem cegah dini (early warning
system), perbaikan tata kelola, penandatanganan Pakta Integritas dan
Pernyataan Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Pegawai, pencanangan
Pakta Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta langkah represif berupa
pengungkapan kasus/pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan peran
Inspektorat Daerah.
7) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan program lintas sektoral dengan
mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BP
BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN
1. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
Laporan hasil pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas
akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan
menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu pada empat dimensi (perspektif)
sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini.
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANG
Indikator
Upaya Perbaikan Kewajaran LaporaKeuanganTerhadap K/ L/ Pemda (Op
BPK, BPKP, dan Eksternal Auditor Lain
AKUNTABILITAS PENGELOLAANPROGRAM LINTAS SEKTORAL
Indikator
Efisiensi, Keekonomisan dan EfekfiviProgram Lintas Sektoral, Perbaikan Kin
Pelayanan Publik, dan PenangananHambatan Kelancaran Pembanguna
(Debottlenecking)
Gambar 1 : Perspektif Informasi Hasi
MAkuntabil
Hasil Pengawasan:eningkatnya Kualitas
itas Keuangan Negara/Daerah
KP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 15
AN AKUNTABILITAS KEBENDAHARAANUMUM
NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET
Indikator
nininya)
Penyerapan Anggaran, OptimalisasiPenerimaan Negara/ Daerah,
Peningkatan Cost Saving (Klaim,EskalasiHarga, dan Pengelolaan Aset Negara/
Daerah)
AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIMBAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN BERSIH
Indikator
taserja
n
Pengungkapan Kasus/ Pelanggaran yangDiduga Merugikan Keuangan Negara
danPenyelenggaraan SPIP, FCP dan GCG
l Pengawasan (Accountability 4.0)
C
B
e
A
D
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 16
Laporan Hasil Pengawasan kepada pemerintah daerah Tahun 2014 adalah
laporan hasil pengawasan Tahun 2014 yang disampaikan kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Ruang lingkup Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 meliputi:
1) akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan
pengelolaan aset; dan
2) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan pengelolaan
program lintas sektoral sampai dengan 31 Desember 2014 pada Provinsi
Kalimantan Utara.
Laporan ini menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan
sesuai dengan fungsi dan peran BPKP sebagaimana diamanahkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan menggunakan data
eksternal dan internal hasil pengawasan BPKP periode tahun 2014.
Substansi atas data eksternal menjadi tanggung jawab pihak yang menerbitkan
data eksternal dimaksud. Sedangkan substansi data internal hasil pengawasan
menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
2. INFORMASI UMUM
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit perwakilan dari
BPKP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) dan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-
06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana BPKP
Pusat di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 17
2014 mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Utara, dengan jumlah 17 pemerintah daerah, terdiri dari: dua pemerintah
provinsi, sebelas pemerintah kabupaten, dan empat pemerintah kota. BPKP
merencanakan pendirian kantor perwakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara
pada tahun 2015.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berperan aktif dalam menanggapi
perubahan lingkungan yang dihadapi BPKP saat ini yaitu dengan mereposisi
perannya yang baru sebagai pemberi jasa consultant and assurance bagi
pemerintah melalui strategi 4C yaitu melalui pelaksanaan capacity building,
current issues, clearing house, dan check and balances yang kesemuanya
diperlukan untuk mendukung sistem akuntabilitas.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP semakin memantapkan
perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik melalui peran
pembinaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Akuntabilitas itu sendiri
merupakan salah satu prinsip dari good governance.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good governance
dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur berkewajiban menyampaikan informasi yang terkait dengan kualitas
akuntabilitas pemerintah daerah kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku
Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008
maka BPKP sebagai Auditor Presiden selalu mengedepankan pendekatan
pencegahan yaitu dengan menyarankan berbagai langkah kegiatan
pengendalian (control activities) guna mengatasi risiko-risiko dalam upaya
pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya BPKP lebih
mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghambat
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 18
pencapaian tujuan dan program-program pemerintah, bukan sekedar melakukan
kegiatan pengawasan yang bersifat represif.
3. URAIAN HASIL PENGAWASAN
1) AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN
(1) Kualitas Laporan Keuangan
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah antara
lain ditunjukkan dengan adanya pelaporan keuangan yang memadai,
yang meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), BUMD, RSUD/BLUD dan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LK K/L).
Tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah
melakukan audit dan memberikan opini terhadap LKPD tahun 2013 di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara kecuali LKPD Provinsi Kalimantan
Utara (Provinsi Baru). Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah daerah
yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan empat
pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). Prestasi ini sama dengan prestasi pelaporan keuangan untuk
tahun buku 2012. Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP
adalah Kota Tarakan, sedangkan pemerintah daerah yang yang
memperoleh opini WDP adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.
Perkembangan opini atas LKPD untuk tahun buku 2008 sampai dengan
2013 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 19
Tabel 1
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008 – 2013
Opini BPK Per Tahun BukuNo. Pemerintah Daerah
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Provinsi KalimantanUtara
- * - * - * - * - * - *
2 Kota Tarakan WDP WDP WDP WDP WTP WTP
3 Kabupaten Nunukan WDP TW TW WDP WDP WDP
4KabupatenBulungan
TW TW TW WDP WDP WDP
5 Kabupaten Malinau TW WDP TW WDP WDP WDP
6Kabupaten TanaTidung
- * TMP TMP TMP WDP WDP
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPKKeterangan: WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian;
TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.
Untuk meningkatkan opini dari BPK RI, hal-hal yang masih diperlukan
perbaikan dan peningkatan antara lain:
a. Masih terdapat pos-pos dalam Laporan Keuangan yang belum
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, seperti
pengelolaan barang/aset milik daerah yang masih belum memadai;
c. Masih terdapat ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan
d. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum
memadai.
Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pada
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah berperan secara aktif melalui
kegiatan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan
kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) antara Perwakilan BPKP Provinsi
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 20
Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
a. Bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah
kepada enam pemerintah daerah meliputi antara lain penyusunan
anggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan, serta
asistensi pengelolaan/penatausahaan BMD dengan aplikasi SIMDA;
b. Sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah
pada tiga pemerintah daerah yaitu pada Kabupaten Malinau,
Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Dalam rangka penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pendampingan penyusunan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tarakan,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan;
b. Sosialisasi penerapan peraturan kepala daerah tentang kebijakan
akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan
Kabupaten Malinau; dan
c. Workshop penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
Dalam hal peningkatan akuntabilitas pengelolaan BUMD dan
RSUD/BLUD telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan
Keuangan SAK-ETAP terhadap empat PDAM dan tiga RSUD/BLUD.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 21
Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran opini atas seluruh PDAM dan
RSUD/BLUD yang mendapatkan pendampingan penyusunan Laporan
Keuangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang
diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kantor
Akuntan Publik dalam empat tahun terakhir seperti tercantum dalam
Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2
Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang MendapatkanPendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2010 – 2013
Opini Per Tahun BukuNo. Instansi
2010 2011 2012 2013
1 PDAM Kab. Nunukan WDP WDP WTP WTP
2 PDAM Kab. Bulungan WDP WDP WDP WDP
3 PDAM KotaTarakan WDP WDP WDP WDP
4 PDAM Kab. Malinau WDP WDP WDP WDP
5 PDAM Kab. Tana Tidung - - - -
6 RSUD Kota Tarakan WDP WTP WTP WTP
7 RSUD Kab. Malinau WTP WTP WTP WTP
8RSUD Dr. SoemarmoSostroatmodjo KabupatenBulungan
- WTP WTP WTP
Keterangan : PDAM Kab Tana Tidung baru terbentuk akhir tahun 2013
Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas
pengelolaan BUMN/D dan RSUD/BLUD di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara melalui bimbingan teknis sebagai berikut:
a. Bimbingan teknis penerapan PPK-BLUD pada RSUD
dr. H. Soemarmo Sostroatmojo Kabupaten Bulungan;
b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan RSUD Kota Tarakan,
RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan, RSUD
Kabupaten Malinau; dan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 22
c. Bimbingan Teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
PDAM (SIA PDAM) pada PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, PDAM
Kabupaten Malinau, PDAM Kabupaten Nunukan dan PDAM
Kabupaten Tana Tidung.
Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga
dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang
berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di
Povinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3
Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan KualitasAkuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L
Tahun 2011 – 2014
Jumlah Satuan Kerja K/ L
2011 2012 2013 2014No. Kegiatan
Jml % Jml % Jml % Jml %
1.
Pendampinganpenyusunan/reviulaporan keuangan SatkerK/ L
203 89,82 225 95,74 279 86.64 56 93,33
2. Inventarisasi aset 8 3,55 1 0,43 2 0.62 0 0.00
3.Audit operasional danadekon & TugasPerbantuan
5 2,21 2 0,85 11 3.42 0 0.00
4. Pendampingan lainnya 10 4,42 7 2,98 30 9.32 4 6,67
Jumlah 226 100 235 100 322 100 60 100
Pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan satker K/L sampai
dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas dilakukan
terhadap 56 satuan kerja yang berada pada 9 K/L yang terdapat dalam
wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan pendampingan tersebut
telah mendukung K/L terkait untuk memperoleh opini WTP dari BPK.
Pendampingan lainnya sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada
tabel 3 di atas dilakukan kepada 4 satuan kerja yang berada pada 1 K/L
yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu menjadi
narasumber dalam bimbingan teknis SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 23
oleh Satker-satker dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara.
Pada tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas, tidak ada kegiatan
inventarisasi aset dan audit operasional dana dekon & Tugas
Perbantuan pada satker K/L yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur.
Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur dengan satuan kerja K/L dan pemerintah daerah di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terdapat kendala atau hambatan
yaitu minimnya tenaga berlatar belakang pendidikan akuntansi pada
masing-masing satuan kerja K/L dan pemerintah daerah yang
bersangkutan.
(2) Evaluasi Kinerja
Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas
keuangan juga diukur dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) pemerintah daerah oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu
oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terhadap pemerintah
kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD
Provinsi Kalimantan Utara. Kedua kegiatan evaluasi kinerja tersebut
melibatkan BPKP.
a. Evaluasi AKIP
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi atas AKIP Pemda
kabupaten/kota untuk tahun pelaporan 2013 oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Utara. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur atas nama Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
melaksanakan evaluasi SAKIP pada Kabupaten Nunukan dan
Kabupaten Malinau. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Pemerintah Daerah (SAKIP) Tahun pelaporan 2013 dilaksanakan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 24
berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. Hasil
evaluasi atas SAKIP Pemda tahun 2013 terhadap 2 (dua)
pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan
1 (satu) pemerintah kabupaten berada pada peringkat C (agak
kurang) dan 1 (satu) pemerintah kabupaten berada pada peringkat
CC. Hasil evaluasi tersebut sama dengan Tahun 2012 sesuai Tabel
4 dibawah ini.
Tabel 4
Hasil Penilaian atas Sistem AKIPPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2010 – 2013
No Pemerintah Daerah 2010 2011 2012 2013
1Provinsi KalimantanUtara
- - - -
2 Kota Tarakan - C CC -
3 Kabupaten Nunukan - C CC CC
4 Kabupaten Bulungan C C C -
5 Kabupaten Berau - C CC -
6 Kabupaten Malinau C C - C
7 Kabupaten Tana Tidung D D - -
Keterangan: AA = Memuaskan; A = Sangat Baik; B = Baik; CC = Cukup BaikC = Agak Kurang; D = Kurang
Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah:
(a) RPJMD dan Renstra SKPD belum dilengkapi sasaran dan
indikator kinerja yang berorientasi hasil dan baik serta target
kinerja;
(b) Belum memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi
indikator kinerja yang baik dan target kinerja;
(c) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN);
(d) Belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU);
(e) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai;
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 25
(f) Belum menginformasikan capaian kinerja kumulatif (sampai
dengan tahun ini dibandingkan dengan sampai dengan tahun
lalu);
(g) LAKIP belum digunakan sebagai alat untuk peningkatan kinerja;
(h) Capaian kinerja outcome masih rendah; dan
(i) Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan.
Terhadap penyebab rendahnya penilaian atas Sistem AKIP tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan
rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait.
b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur turut berperan dalam
evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKKPD Provinsi
Kalimantan Utara. Hasil evaluasi diperoleh kondisi seperti pada
Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5
Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2011 – 2013
2011 2012 2013No. Nama Pemda
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket1 Kota Tarakan 2,6780 T 2,9771 T 2,8919 T2 Kab. Nunukan 2,7669 T 2,5446 T 2,9755 T3 Kab. Bulungan 2,7217 T 2,8029 T 2,9570 T4 Kab. Malinau 2,7044 T 2,8395 T 2,9070 T5 Kab. Tana Tidung 1,8438 S 2,3916 T 1,5307 S
Sumber : Laporan Kompilasi EKPPD Provinsi Kalimantan UtaraST= Sangat Tinggi, T=Tinggi , S=Sedang, R=Rendah
Tabel di atas menunjukkan empat pemerintah kabupaten/kota
memperoleh skor lebih besar dari nilai dua atau peringkat “tinggi”,
sedangkan satu kabupaten memperoleh prestasi “sedang”.
Beberapa kelemahan yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 26
(a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara
memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap
pencapaian kinerja;
(b) Belum dilakukan evaluasi secara berkala terhadap
perkembangan pencapaian IKK oleh masing- masing SKPD;
(c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum melakukan fungsi yang
memadai dalam melakukan self assesment atas IKK SKPD; dan
(d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD.
c. Evaluasi Kinerja BUMD
Evaluasi kinerja BUMD tahun buku 2013 telah dilaksanakan
terhadap empat PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil
evaluasi kinerja tersebut menunjukkan peningkatan kinerja PDAM
sebagaimana data kinerja PDAM tiga tahun seperti tercantum pada
Tabel 6 berikut ini.
Tabel 6
Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang MendapatkanPendampingan dari BPKPSe-Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2011 – 2013
D
Dari tabel 6 tersebut menunjukkan tingkat kesehatan PDAM pada
umumnya adalah “cukup”, terkecuali PDAM Tarakan dengan nilai
“Baik”. Hal ini disebabkan perusahaan masih mengalami kerugian,
peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya,
harga pokok air lebih tinggi dari harga jual (tidak full cost recovery),
Tingkat Kesehatan
per Tahun BukuNo. Nama PDAM
2011 2012 2013
1 PDAM Kab. Nunukan Cukup Cukup Cukup
2 PDAM Kab. Bulungan Cukup Baik Cukup
3 PDAM Kota Tarakan Cukup Cukup Baik
4 PDAM Kab. Malinau Cukup Cukup Cukup
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 27
dan rendahnya cakupan layanan serta masih tingginya tingkat
kebocoran air.
d. Evaluasi Kinerja BLUD
Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya
melakukan evaluasi kinerja terhadap satu RSUD/BLUD, yakni RSUD
Kota Tarakan. Evaluasi kinerja terhadap tiga RSUD lainnya belum
dilakukan karena tidak ada permintaan dari mitra kerja. Hasil
evaluasi kinerja RSUD Tarakan untuk tahun 2011 adalah “kurang
sehat” dan 2013 adalah “sehat”. Untuk tahun 2012 tidak dilakukan
evaluasi.
e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD
Dari evaluasi atas penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2014 di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh gambaran ketepatan
penyusunan dan penetapan APBD seperti Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7
Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBDpada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2013 – 2014
TA 2013 TA 2014
No Pemda Tanggal
Perda
Kete-patan
Tanggal
Perda
Kete-patan
1.Provinsi KalimantanUtara
- - - -
2 Kota Tarakan 26/12/2012 TW 31/12/2014 TW
3 Kabupaten Nunukan 18/01/2014 TTW 31/12/2014 TW
4 Kabupaten Bulungan 6/02/2014 TTW 15/01/2014 TTW
6 Kabupaten Malinau 18/12/2012 TW 27/11/2014 TW
7 Kabupaten Tana Tidung 21/12/2012 TW 09/01/2014 TTW
Keterangan: TW: Tepat Waktu; TTW: Tidak Tepat Waktu
Dari tabel di atas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2014 terdapat
dua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang terlambat
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 28
menyusun APBD. Keterlambatan tersebut secara umum disebabkan
kondisi sebagai berikut.
(a) Keterlambatan Musrenbang Kabupaten;
(b) Kurangnya pemahaman SDM atas penyusunan DPA;
(c) Terkonsentrasinya pada penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran
berjalan;
(d) Kurangnya koordinasi tim TAPD;
(e) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan;
(f) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD; dan
(g) Kurangnya pemahaman atas pedoman penyusunan RKA SKPD.
(3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas keuangan
daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh Pemda di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara, BPKP melakukan kompilasi dan
analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan.
Kegiatan analisis atas LKPD tahun 2013 se-Provinsi Kalimantan Utara
baru dilaksanakan setelah laporan hasil audit BPK atas LKPD
diterbitkan.
Adapun perkembangan hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran
2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut ini.
Tabel 8
Kompilasi Neraca Pemerintah Daerahdi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2012 - 2013 (dalam jutaan rupiah)
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013Kenaikan
(Penurunan)%
Aset Lancar 5.343.678,46 4.216.879,34 (1.126.799,12) (21,09)
Investasi JangkaPanjang
588.827,88 664.591,17 75,763,28 12,87
Aset Tetap 18.136.159,85 22.251.787,64 4.115.627,79 22,69
Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 29
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013Kenaikan
(Penurunan)%
Aset Lainnya 628.613,92 792.708,51 164.094,59 26,10
Total Aset 24.697.280,11 27.925.966,66 3.228.686,55 13,07
Kewajiban JangkaPendek
41.790,82 55.221,92 13.431,10 32,14
Kewajiban JangkaPanjang
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Kewajiban 41.790,82 55.221,92 13.431,10 32,14
Ekuitas Dana Lancar 5.302.598,85 4.161.657,43 (1.140.941,42) (21,52)
Ekuitas Dana Investasi 19.352.890,44 23.709.087,31 4.356.196,87 22,51
Ekuitas DanaCadangan
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Ekuitas Dana 24.655.489,29 27.870.744,74 3.215.255,45 13,04
Total Kewajiban danEkuitas
24.697.280,11 27.925.966,66 3.228.686,55 13,07
SILPA 5.013.148,58 3.989.017,74 (1.024.130,85) (20,43)
Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Utara
Tabel 9
Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerahdi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2012 - 2013 (dalam jutaan rupiah)
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013Kenaikan
(Penurunan)%
PAD 345.297,66 412.881,48 67.583,82 19,57
PendapatanTransfer
6.847.977,87 6.512.533,78 (335.444,09) (4,90)
Lain- lainpendapatan yangsah
499.261,23 610.688,61 111.427,38 22,32
JumlahPendapatan
7.692.536,76 7.536.103,87 (156.432,89) (2,03)
Belanja Operasi 3.728.790,92 4.230.602,63 501.811,70 13,46
Belanja Modal 2.292.185,28 4.032.834,79 1.740.649,51 75,94
Belanja Tak Terduga 4.364,78 5.091,79 727,02 16,66
Jumlah Belanja 6.025.340,97 8.268.529,21 2.243.188,23 37,23
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 30
Uraian Tahun 2012 Tahun 2013Kenaikan
(Penurunan)%
Jumlah Transfer 45.959,83 172.438,98 126.479,15 275,20
Jumlah Belanjadan Transfer
6.071.300,80 8.440.968,18 2.369.667,38 39,03
PenerimaanPembiayaan
3.508.798,37 5.013.189,19 1.504.390,83 42,87
PengeluaranPembiayaan
146.095,61 119.307,21 (26.788,40) (18,34)
Pembiayaan Netto 3.362.702,76 4.893.881,99 1.531.179,23 45,53
Belanja Pegawai 1.842.856,91 1.925.556,86 82.699,95 4,49
Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Utara
Analisis atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara masih dilakukan secara
gabungan karena kegiatan Provinsi Kalimantan Utara baru dimulai pada
bulan Oktober 2013.
a. Pertumbuhan Total Aset dan Aset Tetap
Pertumbuhan total aset dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember
2013 sebesar Rp3.228.686,55 juta atau 13,07% dibandingkan aset
per 31 Desember 2012. Pertumbuhan total aset tertinggi terjadi pada
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 25,47% sedangkan
pertumbuhan total aset terendah terjadi pada Pemerintah Kota
Tarakan sebesar (8,99)%.
Pertumbuhan aset tetap dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember
2013 sebesar Rp4.115.627,79 juta atau 22,69% dibandingkan aset
tetap per 31 Desember 2012. Pertumbuhan aset tetap tertinggi
terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 46,35%
sedangkan pertumbuhan aset tetap terendah terjadi pada
Pemerintah Kota Tarakan sebesar (16,73)%.
b. Pertumbuhan Total Kewajiban
Pertumbuhan total kewajiban dalam Neraca Kompilasi per
31 Desember 2013 sebesar Rp13.431,10 juta atau 32,14%
dibandingkan total kewajiban per 31 Desember 2012.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 31
c. Pertumbuhan Total Ekuitas Dana
Pertumbuhan total ekuitas dana dalam Neraca Kompilasi per
31 Desember 2013 sebesar Rp3.215.255,45 juta atau 13,04%
dibandingkan total ekuitas dana per31 Desember 2012.
d. Pertumbuhan SiLPA
SiLPA secara keseluruhan menunjukkan adanya penurunan sebesar
(Rp1.024.130,85) juta atau (20,43)% dari SiLPA per
31 Desember 2012. Pertumbuhan SiLPA tertinggi terjadi pada
Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar 0,32%.
e. Analisis Tingkat Likuiditas
Rasio likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan pemerintah
daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas
dihitung dengan membandingkan aset lancar terhadap kewajiban
lancarnya. Rasio likuiditas tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah
daerah se-Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 127,87
dan 76,36. Hal ini artinya pemerintah daerah memiliki kemampuan
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
f. Analisis Rasio Hutang terhadap Ekuitas Dana
Rasio Hutang terhadap ekuitas dana ini digunakan untuk mengetahui
bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk
keseluruhan hutang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar
pemerintah daerah terbebani oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan
membandingkan total hutang terhadap jumlah ekuitas dana. Rasio
hutang terhadap ekuitas dana untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh
pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar
0,0017 dan 0,0020. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki total
hutang yang lebih kecil daripada ekuitas dana yang ada.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 32
g. Derajat Desentralisasi
Hasil analisis atas proporsi realisasi PAD dibandingkan dengan
realisasi total pendapatannya disebut sebagai derajat desentralisasi.
Derajat desentralisasi tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah
daerah se-Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka 4,49% dan
5,48%. Derajat desentralisasi terbesar pada Pemerintah Kota
Tarakan dengan proporsi sebesar 6,41%, sedangkan yang terkecil
adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan tingkat proporsi
sebesar 3,33%.
h. Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah
Hasil analisis proporsi realisasi pendapatan transfer pemerintah
daerah dibandingkan dengan realisasi total pendapatan untuk tahun
2012 dan 2013 menunjukkan persentase derajat ketergantungan
daerah adalah sebesar 89,02% dan 86,42%. Peringkat tertinggi
ketergantungan daerah dialami Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
dengan proporsi sebesar 90,05%. Sedangkan Pemerintah Kota
Tarakan memperoleh angka terkecil ketergantungan daerah yaitu
sebesar 84,28%.
i. Derajat Kemandirian Daerah
Hasil analisis terhadap jumlah realisasi PAD Pemda dibandingkan
dengan realisasi total pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat
dan Provinsi serta pinjaman daerah yang disebut derajat
kemandirian daerah tahun 2012 dan 2013 menunjukkan persentase
sebesar 5,04% dan 6,34%.
Peringkat tertinggi derajat kemandirian daerah adalah Pemerintah
Kota Tarakan dengan angka 7,61%, sedangkan peringkat terendah
adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan tingkat proporsi
sebesar 3,69%.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 33
j. Analisis Keserasian Belanja
a) Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja
Analisis terhadap jumlah belanja tahun 2013 per fungsi
dibandingkan dengan total belanjanya menunjukkan bahwa porsi
terbesar realisasi belanja adalah belanja terkait fungsi pelayanan
umum dengan angka 33,46%. Realisasi belanja terkait fungsi
pendidikan yang melebihi 20% terdapat pada 1 (satu)
pemerintah daerah yang rasio belanja fungsi pendidikan di atas
20% yaitu Pemerintah Kota Tarakan.
b) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan
perbandingan total belanja operasi dengan belanja daerah.
Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah yang
dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio realisasi belanja
operasional terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013
untuk seluruh pemerintah daerah masing-masing sebesar
61,89% dan 51,17%.
Rasio tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bulungan
dengan nilai sebesar 57,32%, sedangkan terendah pada
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 43,94%.
c) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan
perbandingan total belanja modal dengan belanja daerah. Rasio
ini menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan
untuk belanja modal. Rasio realisasi belanja modal terhadap total
belanja untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah
adalah sebesar 38,04% dan 48,77%.
Rasio tertinggi belanja modal terhadap total belanja adalah
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan rasio 56,06%,
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 34
sedangkan rasio terendah adalah Pemerintah Bulungan dengan
rasio sebesar 42,68%.
d) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Analisis belanja pegawai terhadap total belanja merupakan
perbandingan total belanja pegawai dengan belanja daerah.
Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah yang
dialokasikan untuk belanja pegawai. Rasio realisasi belanja
pegawai terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013
seluruh pemerintah daerah masing-masing sebesar 30,59% dan
23,29%.
Rasio tertinggi belanja pegawai terhadap total belanja adalah
Pemerintah Kabupaten Bulungan 27,67%, sedangkan rasio
terendah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar
16,99%.
2) AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA/DAERAH DAN
PENGELOLAAN ASET
Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang
administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas
universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong
profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan anggaran.
Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan
umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan
daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan pengawasan antara lain meliputi audit, evaluasi,
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 35
monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi
penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja)
negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya.
(1) Evaluasi atas Anggaran Belanja Daerah/Negara
Perkembangan penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah
daerah se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 - 2014 dapat
digambarkan pada Tabel 10 berikut ini.
Tabel 10
Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja DaerahPemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2013 - 2014 (dalam jutaan rupiah)
Tahun 2013 Tahun 2014 *)
No.Pemerintah
Daerah AnggaranBelanja
Realisasi %AnggaranBelanja
Realisasi %
1 Prov KalimantanUtara
0,00 0,00 0,00 2.050.026,76 619.261,19 30,21
2 Kota Tarakan 2.269.000,00 1.788.716,76 78,83 1.815.023,97 1.457.209,96 80,29
3 KabupatenNunukan
2.491.422,48 1.564.110,71 62,78 2.774.762,42 1.909.121,57 68,80
4 KabupatenBulungan
2.295.987,61 1.777.647,89 77,42 2.152.449,26 1.698.977,65 78,93
5 KabupatenMalinau
2.453.163,74 2.008.168,75 81,86 2.401.124,97 2.061.303,90 85,85
6 Kabupaten TanaTidung
1.683.419,15 1.129.885,10 67,12 1.615.085,56 1.040.881,08 64,45
Jumlah 11.192.992,98 8.268.529,21 73,87 12.808.472,94 8.786.755,35 68,60
*) Angka sementara (Unaudited).
Dari tabel 10 tersebut menunjukkan persentase penyerapan belanja
daerah tahun anggran 2013 adalah sebesar 73,87% dan tahun anggaran
2014 sebesar 68,60% berdasarkan realisasi belanja daerah sementara
(Unaudited).
Selain melakukan evaluasi terhadap belanja daerah, dalam rangka
melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 36
evaluasi atas penyerapan anggaran belanja tahun 2014 pada satuan
kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara.
(2) Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)
Dalam periode Tahun 2014 kegiatan optimalisasi PAD dilaksanakan
mulai bulan Agustus 2014 di Kota Tarakan. Pengawasan atas
optimalisasi pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan
terhadap pajak hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan
terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula
aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari
BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah
mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Retribusi Daerah
sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Pada saat ini
pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang telah
menggunakan SIMDA Pendapatan adalah Kota Tarakan, sedangkan
Kabupaten Bulungan baru tahap sosialisasi.
(3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah
Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka
penyelamatan pengeluaran keuangan negara, dapat digambarkan dalam
Tabel 11 berikut ini.
Tabel 11
Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan NegaraTahun 2014
No UraianK/L/Pemda/
BUMD/BLUD
JumlahKegiatan
Penghematan(Rupiah)
1.Audit Operasional,Kinerja, dan Reviu
5 31 1.065.849.310,00
2. Audit PHLN 2 5 386.787.829,00
Jumlah 7 36 1.452.637.139,00
Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2014
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 37
a. Audit Operasional dan Audit Kinerja
Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan
terhadap 31 satuan kerja pada 5 Kementerian/Lembaga pada
Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai temuan sebesar
Rp1.065.849.310,00. Dari jumlah temuan sebesar
Rp1.065.849.310,00, yang telah ditindaklanjuti sebesar
Rp209.128.546,00.
b. Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Audit ini merupakan audit dukungan atas audit umum (general audit)
atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya
bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku
2013 yang terdiri atas:
a) PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari
Loan IBRD.
b) PNPM Mandiri Perdesaan yang sumber dananya berasal dari
Loan IBRD.
Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah
dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun
masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain
kelebihan pembayaran, fisik tidak sesuai spesifikasi teknis,
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan kegiatan yang
kurang dimanfaatkan. Atas permasalahan yang dijumpai telah kami
rekomendasikan kepada satker terkait. Hasil audit yang menjadi
temuan penghematan keuangan negara sebesar Rp386.787.829,00,
dan sebesar Rp4.950.000,00 telah ditindaklanjuti pada periode tahun
2014.
c. Audit atas permintaan stakeholder
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan
pengawasan atas permintaan stakeholder, yaitu:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 38
a) Audit Operasional atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru
(TPG) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilakukan
pada seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut
diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi
Kalimantan Utara menurut Kemendikbud adalah sebesar
Rp6.875.988.556,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi
negatif sebesar Rp6.376.946.456,00 sehingga total tunggakan
setelah koreksi audit adalah sebesar Rp499.042.100,00.
b) Audit TPG di lingkungan Kementerian Agama untuk periode
tahun 2010 sampai dengan 2014 dilakukan pada seluruh satuan
kerja Kementerian Agama yang berada dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan
bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut
Kemenag adalah sebesar Rp3.192.895.848,00. Berdasarkan
hasil audit terdapat koreksi positif sebesar Rp149.446.500,00
sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar
Rp3.342.342.348,00.
c) Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas untuk periode
Tahun 2008 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada 25 Pusat
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan
bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut
P2JK Kemenkes adalah sebesar Rp75.922.887.707,00,
berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar
Rp35.381.140,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit
adalah sebesar Rp75.887.506.567,00.
d) Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah
melakukan evaluasi atas adanya Hambatan Kelancaran
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 39
Pembangunan berupa adanya Rencana Penyesuaian Tarif
Listrik Berkala pada PT PLN Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
(4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah
Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 adalah membantu
6 (enam) pemerintah daerah melalui:
a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas Barang
Milik Daerah (BMD);
b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca
laporan keuangan pemerintah daerah.
Ke enam pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b. Pemerintah Kota Tarakan;
c. Pemerintah Kabupaten Bulungan;
d. Pemerintah Kabupaten Nunukan;
e. Pemerintah Kabupaten Malinau; dan
f. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:
a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan
pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD; dan
b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai
dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis
Pengelolaan BMD.
Setidaknya kedua kegiatan BPKP di atas telah ikut menyumbang
tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 memperoleh
opini WTP yaitu Pemerintah Kota Tarakan.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 40
3) AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH
Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien
sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Hal ini
terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara
tiga subyek (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun
keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi).
Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya
pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana
kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran
negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.
Penerapan SPIP merupakan bagian integral dalam perwujudan iklim bagi
kepemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan SPIP pada pemerintah
daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan
pemetaan penerapan SPIP. Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP
pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara sampai
dengan akhir tahun 2013 dan Tahun 2014 dapat digambarkan pada
Tabel 12 berikut ini.
Tabel 12
Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara
Sampai Dengan Akhir Tahun 2014
No Uraian / Dokumen SPIPJumlahPemda
1. Perkada tentang penyelenggaraan SPIP 5
2.Perkada/ keputusan kepala daerah tentang petunjukpelaksanaan penyelenggaraan SPIP
1
3. Grand design SPIP -
4. Diagnostic Assesment (DA) SPIP 2
5. Monitoring perbaikan SPIP 2
6. Monitoring lanjutan SPIP 1
7. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 1
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 41
Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan penerapan SPIP melalui
berbagai kegiatan, yaitu : Penyusunan RTP pada satu pemerintah daerah,
Sosialisasi SPIP pada empat pemerintah daerah, dan Workshop SPIP
dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tiga pemerintah
daerah.
Peningkatan kapasitas APIP dilakukan melalui kegiatan Control Self
Assesment dan Tata Kelola APIP yang dilaksanakan terhadap seluruh
inspektorat pada masing- masing pemerintah daerah di Kalimantan Utara.
Selain itu, pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas perwujudan iklim
bagi kepemerintahan yang baik dan bersih juga dilaksanakan melalui:
(i) strategi preventif-edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi yang
sistemik.
Strategi preventif-edukatif berupa sosialisasi program anti korupsi (SOSPAK)
dan penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai metode cegah dini dan
perbaikan tata kelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka
penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan
Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi yang bersifat sistemik dilakukan
melalui assesment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada
BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan
kapasitas APIP.Assesment penerapan Good Corporate Governance(GCG)
dilakukan terhadap satu BUMN/D, yaitu PT. Pelayanan Listrik Negara (PLN)
Tarakan.
Kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada
lima pemerintah daerah, satu instansi vertikal dan satu BUMN/D.
Selama Tahun 2014, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka
penerapan strategi preventif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda
meliputi sosialisasi, pemetaan, dan bimbingan teknis, dan evaluasi
penerapan FCP pada RSUD Kota Tarakan.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi
represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 42
investigatif, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), audit
investigatif atas permintaan instansi lain, dan pemberian keterangan ahli.
Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama Tahun 2014
adalah sebagaimana tampak pada Tabel 13 dan Tabel 14 berikut ini.
Tabel 13
Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2014
Tahun 2013 (gabunganProvinsi Kaltim dan Provinsi
Kaltara)
Tahun 2014
(Provinsi Kaltara)No Instansi
JmlKasus
Nilai (Rp)Jml
KasusNilai (Rp)
1. Satuan Kerja K/ L 1 4.064.759.427,00 1 49.810.750,00
2. Pemerintah
Provinsi3 530.602.740,00 0 0,00
3. Pemerintahkabupaten
15 37.069.730.357,50 4 1.393.711.755,00
4. Pemerintah kota 6 2.719.793.929,02 0 0,00
5. BUMN/ BUMD 2 1.352.727.277,00 0 0,00
Jumlah 27 45.737.613.730,52 5 1.443.522.505,00
Tabel 14
Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPKdi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2014
Jumlah PerkaraNo. Instansi
2013 2014
1. Kejaksaan 29 0
2. Kepolisian 9 0
Jumlah 38 0
Pemberian Keterangan Ahli atas kasus berindikasi TPK yang berasal dari
Kepolisian dan Kejari se-Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2014
dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Samarinda.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 43
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi
melalui perbaikan sistem, antara lain meliputi assessment penerapan GCG,
pengembangan Key Performance Indicator (KPI), Risk Management (RM),
Internal Control System (ICS) dan kegiatan lainnya dalam rangka
peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD/BLUD. Pada Tabel 15 berikut
adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud.
Tabel 15
Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/BLUD di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2014
No. KegiatanBUMD/BLUD
Tahapan
1 Assessment penerapan GCG - Assessment
2 Asistensi Penerapan GCG PDAM - Bimtek
3 Sosialisasi GCG PDAM - Sosialisasi
4 Bimtek Penerapan PPK – BLUD di RSUD 1 Bimtek
5 BimtekSIA Billing System PDAM 3 Bimtek
Jumlah 4
Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ),
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ikut membantu pemecahan
masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Pada Tabel 16 di
bawah ini diuraikan daftar permasalahan yang menonjol dan berhasil
diselesaikan Perwakilan BPKP selama tahun 2014.
Tabel 16
Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasayang difasilitasi BPKP Tahun 2014
No. Permasalahan
1. Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugaspengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se ProvinsiKalimantan Utara
2. Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas III Tarakan
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 44
Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan Pejabat Fungsional
Auditor (PFA), tenaga perbantuan, dan pendampingan penerapan SIM-HP.
Tabel 17 di bawah ini menyajikan peran BPKP dalam peningkatan kapasitas
APIP di lingkungan pemerintah daerah.
Tabel 17
Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIPdi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2012 dan 2014
Jumlah Pemda
No. Kegiatan Tahun 2013
(dengan ProvKaltim)
Tahun 2014
1. Penerapan Tata Kelola APIP 2 3
2. Pendidikan dan Latihan SPIP 2 -
3. Pembinaan JFA 9 2
4. Pengadaan Barang dan Jasa 1 -
5. Pendidikan dan PelatihanSertifikasi Auditor
1 1
6. Evaluasi AKIP SKPD 11 2
7. Penganggaran danPertanggungjawaban APBD
1 -
Jumlah 27 8
4) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada
keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program
tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif,
namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai
pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat
capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat
pengendalian kebijakan.
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 45
Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan
pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan
pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Program-
program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas
nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang
berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Pengawasan BPKP terhadap program- program strategis menekankan pada
audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas
sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam
rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking).
Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan akhir
Desember Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:
(1) Audit Interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
(2) Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
(3) Monitoring Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru Pada Kementerian
Pendidikan;
(4) Audit atas Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan
Jampersal;
(5) Audit atas Klaim Dana Jamkesmas pada Pemberi Pelayanan Kesehatan
(PPK) Lanjutan;
(6) Audit Kinerja atas Program Raskin; dan
(7) Evaluasi atas Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan pada
Kabupaten Nunukan.
Dari hasil audit disampaikan bahwa sebagian program prioritas sudah
berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam
pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan yang ditemukan telah
diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program
terkait.
Terkait hasil evaluasi atas Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan pada
Kabupaten Nunukan, kami memberi saran sebagai berikut:
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 46
(1) Mengusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) tingkat pusat untuk membangun pembangkit listrik tenaga
uap (PLTU) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengatasi
kekurangan listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk daerah
perbatasan;
(2) Menjalin kerjasama dengan Kepala Daerah di wilayah Pulau Jawa dan
Bali untuk menghidupkan kembali program transmigrasi untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; dan
(3) Melakukan kajian tentang perlunya mengalokasikan anggaran dalam
bentuk subsidi/bantuan/alokasi belanja tidak langsung PPKD atau
belanja langsung melalui kegiatan SKPD/Kecamatan dalam rangka
penyediaan BBM khusus bagi kawasan daerah perbatasan yang
diperuntukkan operasional mesin pembangkit listrik bagi peralatan yang
dikelola pemerintah/kelompok masyarakat atau prasarana kesehatan
seperti puskesmas keliling terapung.
Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan
pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut:
(1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan
Nasional Per 31 Desember 2013 pada 3 kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara terhadap 12 program rencana aksi yang
dilaksanakan oleh 6 kementerian/lembaga di 74 titik lokasi monitoring.
(2) Kemudian Monitoring Implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan pada tiga kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara di 15 titik lokasi monitoring yang terdiri dari
2 Rumah Sakit dan 13 Puskesmas. Hasil monitoring telah disampaikan
kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada Presiden. Hasil
monitoring yang kami laksanakan dapat dikelompokkan menjadi
3 kategori yaitu “tidak bermasalah” (target tercapai), “perlu perhatian”
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 47
(deviasi 20% dari target), dan “perlu perhatian khusus” (deviasi di atas
20% dari target. Dari hasil monitoring dapat disimpulkan bahwa
sebagaian besar capaian program rencana aksi masing-masing
kementerian/lembaga yang disampel tersebut berada dalam kategori
“tidak bermasalah”.
(3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan
Anggaran semester I Tahun 2014 pada 5 kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh 8 kementerian/ di 13
satuan kerja. Monitoring dilaksanakan terhadap satker dengan realisasi
belanja s.d. 30 Juni 2014 kurang dari 30%. Hasil monitoring berupa
identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker
dalam pencapaian target penyerapan anggaran serta rekomendasi kami
dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Hasil monitoring telah
disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada
Presiden.
(4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring
Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur. Monitoring dilaksanakan terhadap Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur (mencakup seluruh kota/kabupaten pada
Provinsi Kalimantan Utara). Hasil monitoring berupa identifikasi
permasalahan terkait kepastian pemesanan, kepastian pembayaran,
kepastian penerimaan serta permasalahan lain yang dijumpai pada saat
pelaksanaan monitoring dalam rangka:
a. mengkaji alternatif penggunaan dana yang masih ada di pusat untuk
kepastian pembayaran atau alternatif lain yang mungkin dilakukan
untuk menjamin kepastian pembayaran oleh sekolah; dan
b. memberikan masukan kebijakan yang perlu diambil pemerintah agar
distribusi buku pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester I sudah
diterima sekolah paling lambat tanggl 20 Oktober 2013 dan buku
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 48
pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester II sudah diterima oleh
sekolah sebelum kegiatan Semester II dimulai.
Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan
rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.