LAPORAN - web.pt-medan.go.id · Assalamu’alaikum Wr. Wb. Reformasi Birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran birokrasi yang ada di Seluruh jajaran

IKM Pengguna Layanan Pengadilan

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN TINGGI MEDAN

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Januari 2020


LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN



DI PENGADILAN TINGGI MEDAN

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Medan

Pada Hari Senin, 06 Januari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Medan,

SETYAWAN HARTONO, SH, MH.

NIP. 19580401 198403 1 004

Sekretaris Tim Survey Ketua Tim Survey

AHYA MARFUAH, SE. HARSONO, SH. MH.

NIP. 19881116 201503 2 003 NIP.19640816 198803 1 001


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya

Badan Peradilan yang Agung” Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga yang

berada di bawah Mahkamah Agung RI harus berperan aktif demi mewujudkan cita-

cita luhur tersebut. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI visi tersebut akan kita

wujudkan bersama pada tahun 2035.

Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah kalimat singkat namun memiliki

arti yang sangat dahsyat dan adi luhung. Hal tersebut hanya mungkin dapat kita raih

dengan tekad dan kerja keras yang membutuhkan semangat melayani yang lebih

karena kata agung artinya sangatlah luar biasa dan besar. Keagungan bukanlah

makna yang bersifat materialitis tetapi lebih pada makna yang bersifat substansial.

Kata ini lebih pada sebuah pencapaian sikap batin yang tinggi dan luhur.

Salah satu dari unsur yang mampu menempatkan kita pada posisi itu adalah

sejauh mana kita mampu memberikan layanan publik yang prima dan paripurna.

Sebagai lembaga peradilan kita harus mampu memberikan layanan hukum yang

prima dan paripurna bagi seluruh masyarakat. Kita harus mampu selalu

meningkatkan kualitas pelayanan kita dari waktu ke waktu guna mewujudkan visi kita

tersebut.

Seiring dengan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey kepuasan masyarakat adalah sebuah cara untuk mengukur secara

baik, obyektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang tingkat

kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan oleh instansi

pemerintah. Survey ini akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM inilah yang kemudian harus diukur dan dijadikan dasar perbaikan

layanan publik. IKM ini harus diukur secara berkala sekali 6 bulan agar dapat

dilakukan tindakan evaluasi dan perbaikan dalam hal pelayanan publik kita.

Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini telah menggariskan kebijakan untuk


melakukan survey kepuasan masyarakat sekali 6 bulan yaitu pada setiap akhir

semeter baik Semester I yaitu Bulan Januari sampai dengan Juni dan Semester II

Bulan Juli sampai dengan Desember.

Selain itu dalam pelaksanaan survey ini diharapkan dilakukan dengan cara

dan kaedah ilmiah yang baik agar hasil survey ini bermanfaat untuk peningkatan

kualitas pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Medan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Medan, Januari 2020

Tim Survey

1 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Reformasi Birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh

seluruh jajaran birokrasi yang ada di Seluruh jajaran Pemerintahan RI.

Reformasi pada hakekatnya adalah sebuah perubahan dan perubahan itu

sendiri merupakan sunatullah atau sesuatu yang secara alamiah harus terjadi.

Reformasi Birokrasi ini harus memetamorfosis birokrasi yang kita miliki untuk

lebih mengedepankan pelayanan. Pelayanan yang lebih baik ini yang

mendasari pemerintah untuk melaksanakan program reformasi birokrasi.

Sebagaimana kita ketahui kelahiran reformasi birokrasi adalah tuntutan

masyarakat di zaman reformasi. Tuntutan agar jajaran birokrasi mereformasi

diri menjadi badan layanan masyarakat yang baik.

Reformasi birokrasi adalah gerakan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran

birokrasi di Republik Indonesia. Mahkamah Agung sebagai bagian dari system

birokrasi Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan yudikatif juga

malakukan reformasi birokrasi. Untuk menyahuti ini semua pimpinan

Mahkamah Agung RI telah menggariskan Blue print atau cetak biru Mahkamah

Agung RI dan Road Map Mahkamah Agung RI, Secara khusus reformasi

birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, kolusi,

Nepotisme,serta adanya wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah syarat

utama dan mutlak wajib dipenuhi Mahkamah Agung RI. Secara jujur harus kita

akui bahwa tuntutan reformasi birokrasi adalah tuntutan untuk menghapus

tindakan koruptif.

Salah satu bagian dari reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan ini harus dimaksimalkan dengan semangat pengabdian tehadap

bangsa dan Negara, serta semangat kita untuk menjadikan pelayanan sebagai

sebuah pengabdian yang jujur dan tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa. Untuk mengukur tingkat pelayanan ini maka Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Permenpan dan

RB No 14 tahun 2017 tetang Penyusunan IKM.

Penyusunan IKM ini haruslah dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan


pelayanan Pengadilan Tinggi Medan. Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan 6

bulan yang lalu, akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan pola layanan

yang lebih baik. Untuk itu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, saya

ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Survey IKM, Semoga Allah

SWT, membalas segala apa yang telah dilakukan Tim Survey IKM.

Billahittaufiq Walhidayah

Assalamu,alaikum Wr. Wb.

KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN

SETYAWAN HARTONO, SH., MH

NIP. 19580401 198403 1 004


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................

KATA PENGANTAR .....................................................................................

- TIM SURVEY……………………………………………………………….

- KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN……………………….1 dan 2

DAFTAR ISI ...................................................................................... 3 dan 4

DAFTAR TABEL ......................................................................................... 5

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... 6

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 7

A. Latar Belakang ........................................................................ 7

B. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 8

C. Rencara Kerja Pelaksanaan.................................................... 9

D. Tahapan Pelaksanaan ............................................................ 9

BAB II.METODOLOGI PENELITIAN ........................................................ 10

A. Metode Survei ....................................................................... 10

B. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 10

C. Variabel Pengukuran IKM ..................................................... 11

D. Teknik Analisis Data.............................................................. 12

BAB III.PROFIL RESPONDEN ................................................................. 13

A. Umur .................................................................................... 13

B. Jenis Kelamin ...................................................................... 14

C. Pendidikan Terakhir ............................................................. 14

D. Pekerjaan Utama ................................................................. 15

BAB IV. HASIL KEPUASAN MASYARAKAT

(PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN) ............................. 16

A. Persyaratan ......................................................................... 17

B. Prosedur .............................................................................. 18

C. Waktu Pelayanan ................................................................. 19

D. Informasi .............................................................................. 20


E. Keberadaan Petugas ........................................................... 21

F. Kompetensi Pelaksana ........................................................ 22

G. Perilaku Petugas .................................................................. 23

H. Fasilitas Sarana dan Prasarana ........................................... 24

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .................... 25

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 28

A. Kesimpulan .......................................................................... 28

B. Rekomendasi ....................................................................... 29

RUJUKAN .............................................................................................. 30

LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................ 31


DAFTAR TABEL

No. Tabel Halaman

1. Kategori Mutu Pelayanan ..................................................................

2. Responden Menurut Karakteristik Umur............................................

3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin ..............................

4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir….. ...............

5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Terakhir ......................

6. Rata – rata skor dan Peringatan pada setiap Ruang Lingkup

Pengukuran Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan

di Pengadilan Tinggi Medan ..............................................................

7. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi

Medan Ruang Lingkup : Persyaratan ................................................


Medan Ruang Lingkup : Prosedur .....................................................


Medan Ruang Lingkup : Waktu Pelayanaan .....................................


Medan Ruang Lingkup : Biaya / Tarif ................................................


Medan Ruang Lingkup : Prosedur

Spesifikasi Jenis Layanan .................................................................


Medan Ruang Lingkup : Kompentensi Pelaksana .............................


Medan Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana .....................................


Medan Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan ..................................


Medan Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran .................

16. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan

Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana..............................................

17. Masukan ...........................................................................................


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Halaman


Medan Ruang Lingkup : Persyaratan ................................................


Medan Ruang Lingkup : Prosedur .....................................................


MedanRuang Lingkup : Waktu Pelayanaan ......................................


Medan Ruang Lingkup : Biaya / Tarif ................................................


Medan Ruang Lingkup : Prosedur

Spesifikasi Jenis Layanan .................................................................


Medan Ruang Lingkup : Kompentensi Pelaksana .............................


Medan Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana .....................................


Medan Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan ..................................

9. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi Medan

Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan ...........................................................................................

10. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi Medan

Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana .........................................


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah sebuah program yang disuarakan masyarakat

sebagai sebuah keinginan dari masyarakat.keinginan dari masyarakat yang

menuntut adanya perubahanan pradigma birokrasi Indonesia menjadi birokrasi

yang lebih bersih dan melayani. Perubahan pradigma ini merupakan tuntutan

yang wajar jika kita pahami filosofi birokrasi itu sendiri karena birokrasi adalah

sebuah sistem yang mengatur bagaimana pelayanan terhadap masyarakat di

laksanakan oleh para birokrat yang sebagian besar adalah aparatur negara baik

sebagai Aparat Sipil Negara maupun pejabat negara lainnya. Untuk itulah

Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang merupakan.sebuah program

dengan menitik beratkan pada fungsi pelayanan yang maksimal.

Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga pemerintahan pemegang

kekuasaan yudikatif di negara Republik Indonesia merupakan institusi yang

berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam bidang peradilan.

Tuntutan dan tanggung jawab akan layanan masyarakat yang lebih baik adalah

hal pokok yang harus dicapai dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung dan

Lembaga-Lembaga Peradilan dibawahnya. Hal ini sangatlah urgen jika dikaitkan

dengan Visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Badan Peradilan yang agung tidak mungkin terwujud tanpa adanya kualitas

pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan itu semua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan

cetak biru Mahkamah Agung dan Road Map Mahkamah Agung RI.yang di dalam

nya menjelaskan secara terperinci untuk mencapai visi Mahkamah agung RI

sampai dengan 2035 yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”. Untuk

mewujudkan visi tersebut maka wilayah bebas korupsi,kolusi,Nepotisme,serta

adanya wilayah birokrasi bersih dan melayani.adalah syarat utama dan mutlak

wajib dipenuhi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung

sudah barang tentu juga harus meningkatkan kualitas Pelayanannya apalagi jika

dikaitkan dengan Visi Pengadilan Tinggi Medan yaitu “Terwujudnya Pengadilan


Tinggi Medan yang Agung”.

Pengadilan Tinggi Medan sebagai Badan Peradilan tingkat banding

haruslah mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna guna mencapai

keagungannya. Evaluasi dan perbaikan periodik sangat diperlukan guna

perbaikan pelayanan tersebut.

Untuk mendapat acuan yang lebih terukur Pengadilan Tinggi Medan harus

melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan

Pengadilan Tinggi secara berkala, ilmiah dan bertanggung jawab. Inilah yang

kemudian dijadikan acuan dalam mengevaluasi pelayanan dan perbaikan ke

depan.

Seiring dengan hal itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey ini haruslah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Medan

guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan masyarakatnya secara berkala.

B. Tujuan dan Sasaran

Survey kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Medan. Adapun

sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat pencapaian pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi

Medan.

2. Memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Medan

3. Mencari inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat

Pengadilan Tinggi Medan

4. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan bagi

pengembangan Pengadilan Tinggi Medan.


C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Tinggi

Medan ini dilaksanakan 2 kali setahun yaitu awal Juli dan awal Januari setiap

tahunnya. Pelaksanaan 2 kali dalam setahun ini diharapkan setiap

semesternya dapat dievaluasi pelaksanaan layanan dan direncanakan

dengan baik untuk semester berikutnya. Dengan demikian peningkatan

maupun penurunan mutu layanan dapat dilakukan dengan baik sekali satu

semester.

Pada semester I bulan Januari yang lalu IKM Pengadilan Tinggi Medan 76,49.

Sedangkan untuk semester II 2019 inilah yang akan disajikan dalam Survey

Kepuasan masyarakat yang terpapar dalam Laporan ini.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) di

Pengadilan Tinggi Medan, antara lain:

1. Tim survey menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan

sampel diambil dengan teknik simple random sampling.

2. Tim survey membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Tim survey mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan

menentukan jadwal pelaksanaan survey.

4. Tim survey melakukan survei sesuai jadwal.

5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan diserahkan

kepada tim survey.

6. Tim survey memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan

tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis

data

7. Tim survey mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan

menganalisis data

8. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.


BAB II

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Survey

Dalam melakukan sebuah survey maka yang paling pokok untuk

menghasilkan hasil survey yang paling mendekati adalah metodologi

penelitiannya. Kesalahan dalam menggunakan metodelogi akan mengakibatkan

hasil survey atau data yang tersaji yang menjadi hasil survey menjadi tidak

sesuai dengan keadaan. Untuk itulah maka akan dilakukan penerapan

metodelogi ini secara cermat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya

berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.

Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai

pelengkap.

Poupulasi Survey ini adalah semua pengguna layanan Pengadilan Tinggi

Medan yang sekitar 1352 terdiri perkara pidana biasa 947 perkara perdata 603,

perkara perkara anak 46 perkara tipikor 30 dan laporan Pengaduan 59.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di

Pengadilan Tinggi Medan, antara lain : Pengadilan Negeri, Pencari Keadilan,

Polisi, Jaksa, Pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan

teknik simple random sampling.

Dalam menentukan jumlah sampling berdasarkan Permenpan No 14

tahun 2017 digunakan teori Kreijce dan morgan sebagimana terlampir dalam

Permenpan diatas.

.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner

dengan jawaban tertutup dan terbuka. Jawaban Tertutup adalah bahwa jawaban

telah disediakan dan terbatas hanya pada opsi yang telah dibuat dalam

kuesioner survey ini adalah pertanyaan no 1 sampai dengan 10. Sedangkan

yang dimaksud dengan terbuka responden bebas memberikan jawaban dalam

kuesioner ini pada pertanyaan tentang masukan.


C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara

lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan

ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan


standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

10. Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasrana adalah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki

Pengadilan Tinggi Medan guna melayani masyarakat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di

Pengadilan Tinggi Medan ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam

kuesioner dengan 10 item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun

penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.

Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu

pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.

Kategori Mutu Pelayanan

Norma Skor

No. Mutu Pelayanan Skala 100 Skala 1-4

1. A (Sangat Baik) 81,26 - 100,00 3,26 - 4,00

2. B (Baik) 62,51 - 81,25 2,51 - 3,25

3. C (Kurang Baik) 43,76 - 62,50 1,76 - 2,50

4. D (Tidak Baik) 25,00 - 43,75 1,00 - 1,75


BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas

responden pada penelitian ini berumur 30-39 tahun (46.88%).

B. Jenis Kelamin

Tabel 3

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin


responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 68 orang

(53.13%).

Responden Menurut Karakteristik Umur

No Umur Frekuensi %

1 <20 0 0

2 20-29 15 11.72

3 30-39 60 46.88

4 40-49 28 21.88 5 >49 25 19.53

6

Tidak

mencantumkan

Usia

0 0

Jumlah 128 100

No Jenis Kelamin Frekuensi %

1 Laki-laki 60 46.88

2 Perempuan 68 53.13

3 Tidak

mencantumkan

Jenis Kelamin

Jumlah 128 100


C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4


responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S2 sebanyak 64 orang

(50%).

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5


responden pada penelitian ini berpekerjaan Advokat sebanyak 104 orang

(81.25%).

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

Pendidikan

Terakhir

No Frekuensi %

1 SLTA 1 0.78

2 S1 63 49.22 3 S2 64 50.00

4 S3 0 0

5

Tidak

mencantumkan

pendidikan

terakhir

0 0

Jumlah 128 100

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No Pekerjaan Utama Frekuensi %

1 Dosen 14 10.94

2 Advokat

104 81.25

3 Hakim Ad Hoc 6 4.69

4 ASN/PNS 0 0

5 TNI/POLRI 0 0

6 Pegawai Swasta 0 0 7 Lainnya 4 3.13

8 Tidak

mencantumkan

Pekerjaan

0 0

Jumlah 128 100


BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT


Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 128 bendel

angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Medan dan

hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Medan sebesar 86.98% berada

pada kategori "SANGAT BAIK” (pada interval 81.26 s/d 100.00). Adapun capaian

yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Medan yang telah ditetapkan

sebesar 81 % Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan

Pengadilan Tinggi Medan.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis

selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang

lingkup tersebut.

Tabel 6

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Rata-rata

Skor

No. Ruang Lingkup Kategori Peringkat

1. Persyaratan 3.44 Sangat Baik 7

2. Prosedur 3.41 Sangat Baik 8

3. Waktu Pelayanan 3.44 Sangat Baik 6

4. Informasi Pelayanan 3.46 Sangat Baik 4

5. Keberadaan Petugas 3.55 Sangat Baik 3

6. Kompetensi Pelaksana 3.45 Sangat Baik 5

7. Perilaku Pelaksana 3.41 Sangat Baik 9

8. Sarana dan Prasarana 3.55 Sangat Baik 2

9. Sarana Pengaduan

3.60 Sangat Baik 1


A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis

diperoleh rata-rata skor sebesar 3.44 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00

kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna

layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan

Ruang Lingkup: Persyaratan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dalam % dapat disajikan dalam grafis

berikut ini :

Gambar 1.


Ruang Lingkup: Persyaratan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Series A

Series B

Series C

Series D

Jawaban Skor Frekuensi

F % 1. Sangat Mudah 4 56 43.75

2. Mudah 3 72 56.25 3. Kurang Mudah 2 0 0 4. Tidak Mudah 1 0 0

Jumlah 128 100


B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata

skor sebesar 3.41 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT

BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,

ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.


pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8


Ruang Lingkup: Prosedur

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti di bawah

ini :

Gambar 2.


Ruang Lingkup: Prosedur

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D

No. Jawaban Skor Frekuensi

F % 1. Sangat Baik 4 53 41.40

2. Baik 3 75 58.59 3. Cukup Baik 2 0 0 4. Tidak Baik 1 0 0

Jumlah 128 100

Sangat Baik


C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil

analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3.44 berada pada interval skor 3.26 s/d

4.00 kategori "SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada

kategori sangat baik.


pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9


Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan

No Jawaban Skor

Frekuensi

F %

1 Sangat Cepat 4 57 44.53

2 Cepat 3 70 54.68

3 Cukup Cepat 2 1 0.78

4 Lambat 1

Jumlah 128 100

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti di

bawah ini :

Gambar 3.


Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

0

20

40

60

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


D. Informasi Pelayanan

Informasi Pelayanan adalah Informasi yang diberikan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.

Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.46 berada pada interval skor

3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup informasi pelayanan berada pada

kategori baik.


pengadilan, ruang lingkup informasi pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10


Ruang Lingkup: Informasi pelayanan

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 4.


Ruang Lingkup: Informasi pelayanan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


F % 1. Sangat Mudah 4 60 46.87 2. Mudah 3 67 52.34 3. Cukup Mudah 2 1 0.78 4. Sulit 1 0 0

Jumlah 128 100


E. Keberadaan Petugas Pelayanan

Keberadaan petugas pelayanan adalah keberadaan petugas dalam

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.. Dari

hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.55 berada pada interval skor 3.26

s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, keberadaan petugas pelayanan berada pada



pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel

berikut ini.

Tabel 11


Ruang Lingkup: Keberadaan Petugas Pelayanan

No Jawaban Skor

Frekuensi

f %

1 Sangat Memuaskan 4 71 55.46

2 Memuaskan 3 57 44.53

3 Cukup Memuaskan 2 0 0

4 Tidak Memuaskan 1 0 0

Jumlah 128 100

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 5.


Ruang Lingkup : Keberadaan Petugas Pelayanan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari

hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.45 berada pada interval skor 3.26

s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada



pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12


Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 6.


Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


F % 1. Sangat Mampu 4 58 45.31 2. Mampu 3 70 54.68

3. Kurang Mampu 2 0 0 4. Tidak Mampu 1 0 0

Jumlah 128 100


G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.41 berada pada interval skor

3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada



pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13


Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana


Gambar 7.


Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


F % 1. Sangat Baik 4 52 40.62 2. Baik 3 76 59.37

3. Cukup Baik 2 0 0 4. Tidak Baik 1 0 0

Jumlah 128 100


H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah Media yang digunakan atau menjadi

tempat maupun penunjang pelaksana layanan. Dari hasil analisis diperoleh

Nilai skor adalah sebesar 1.5065 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00

katagori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada

pada katagori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasaan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14.


Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana


F % 1. Sangat Baik 4 44 29 2. Baik 3 84 55 3. Cukup Baik 2 20 15 4. Tidak Baik 1 2 1

Jumlah 150 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam

grafis berikut ini :

Gambar 9


Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana

0

10

20

30

40

50

60

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


I. Penangangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penangan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis

diperoleh rerata skor adalah sebesar 3.48 berada pada interval skor 3.26 s/d

4.00 katagori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran

dan masukan berada pada katagori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasaan masyarakat pengguna

layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan

masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14.


Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


F % 1. Sangat Baik 4 78 60.93 2. Baik 3 49 38.28

3. Cukup Baik 2 1 0.78 4. Tidak Baik 1 0 0

Jumlah 128 100


Gambar 9


Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

J. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Category 1

Series A

Series B

Series C

Series D


responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Saran-saran

perbaikan Pengadilan Tinggi Medan, yang diusulkan responden,

antara lain:

1. Apa yang sudah ada untuk dapat di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi

2. Jaga yang sudah baik, tingkatkan kinerja

3. Pertahankan yang sudah ada dengan harapan dapat di tingkatkan

4. Kinerja harus cepat, harus cepat tanggap, di sediakan minuman yang

menunggu lama.

5. Saran saya ruangan tunggu agar lebih nyaman. Petugas pegawai di

Pengadilan Tinggi Medan kinerja nya harus lebih di tingkatkan lagi dan

petugas informasi harus di tambah.

6. Alhamdullilah pegawai Pengadilan Tinggi Medan pelayanannya baik baik

sekali, ruangannya bersih

7. Untuk saat ini sudah baik

8. Diminta kepada petugas Pengadilan Tinggi Medan melaksanakan tugas

sesuai dengan ketentuan

9. Bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Medan agar mengingatkan para

bawahannya untuk tidak melakukan korupsi

10. Dimohon kepada pegawai Pengadilan Tinggi Medan agar melaksanakan

tugas sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku, jangan mau terpancing

dengan materi/disuap supaya tetap baik nama Pengadilan, tidak tercoreng,

sehingga di mata masyarakat baik.

11. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan di

harapkan agar pegawai atau petugas fokus terhadap masyarakat yang

membutuhkan pelayanan dalam menangani pengaduan dan mengutamakan

sikap kedisiplinan, bukan dengan sikap arogan.

12. Untuk ke depannya akan semakin baik dan lebih baik

13. Lebih ditingkatkan kinerjanya

14. Supaya tetap ditingkatkan lebih baik lagi

15. Motto di pertahankan dan di tingkatkan

16. Keterbukaan informasi dan transparan lebih baik lagi.

17. Rekayasa dan mafia atau sistem bisik bisik tertutup dan main mata bisa di


hindari

18. Agar SDM pegawai Pengadilan dapat di tingkatkan untuk kelancaran tugas

pelayanan masyarakat

19. Agar dilakukan pembinaan terhadap personil / staf untuk meningkatkan

upaya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan.

20. Lembaga Tinggi Medan sudah bagus dalam pelayanan terhadap

masyarakat.

21. Pelayanan sudah baik, konflik masyarakat sudah terkurang, agar

dipertahankan dan ditingkatkan

22. Dimohon kepada para pegawai Pengadilan Tinggi Medan agar

melaksanakan tugas – tugasnya sesuai “SOP” tidak neko – neko ataupun

mempersulit masyarakat yang berurusan dengan Pengadilan Tinggi

23. Agar dapat meningkatkan lagi upaya pelayanan terhadap masyarakat


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan

bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di

Pengadilan Tinggi Medan sebesar 86.98 dan berada pada kategori SANGAT

BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan berada pada kategori

SANGAT BAIK

2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan berada pada kategori

kurang SANGAT BAIK

3. Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori SANGAT BAIK

4. Informasi pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori SANGAT

BAIK

5. Keberadaan Petugas Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori

SANGAT BAIK

6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori

SANGAT BAIK

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori

SANGAT BAIK

8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori ASNGAT

BAIK

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Tinggi Medan

pada kategori SANGAT BAIK.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di

Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh

kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan, kemudian disusul Sarana dan Prasarana,

Keberadaan Petugas Pelayanan, Informasi pelayanan, Kompetensi Pelaksana

Pelayanan, Waktu pelayanan, Persyaratan, Prosedur Pelayanan, dan Perilaku

Pelaksana.


B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Medan,

hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Prosedur

pelayanan dan Perilaku Pelaksana. Berdasarkan hasil survei ini, kedua ruang

lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik dan berada diurutan peringkat

terakhir dari ruang lingkup yang lain.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan

responden, sebagai berikut:

1. Untuk Hakim dan Panitera Pengganti :

- Penyelesaian perkara tepat waktu

- Tepati jadwal / materi persidangan

2. Untuk Bagian Umum dan Keuangan :

- Perbaikan layanan meja informasi

- Petugas di layanan informasi harus lebih ramah

3. Untuk Bagian Perdata :

- Untuk penentuan biaya perkara agar lebih transparan

- Untuk biaya adm dibuat standar minimal dan maksimal

- Petugas harus lebih ramah.

4. Untuk Bagian Hukum :

- Perbaikan layanan pengaduan, sarana dan masukan.

5. Untuk bagian Pidana :

- Untuk lebih mengawasi dan menjaga kekondusifan ruang sidang

- Petugas harus lebih ramah.


RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset Yogyakarta.


LAMPIRAN-

LAMPIRAN


Nomor Kuesioner (diisi oleh petugas)

DAFTAR PERTANYAAN


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Medan

Selamat Siang, Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini

bapak/ibu/sdr/sdri terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan), untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr/sdri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr/sdri untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2020

Tim Survei

PENGADILAN TINGGI MEDAN Jalan Ngumban Surbakti No. 38 A Medan 20132 Telp. (061) - 88360055, Fax. (061) - 88360056

e-mail : [email protected]


IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ....................................... (boleh Inisial atau tidak diisi)

2. Instansi : ......................................................................................

3. Umur : ………… tahun

4. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak Sekolah 5.Diploma (D1/D2/D3/D4)

2. SD 6. Sarjana (S1)

3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)

4. SLTA

6. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan

2. TNI/Polri 6. Pedagang

3. Pegawai Swasta 7. Pelajar/Mahasiswa

4. Wiraswasta/Usahawan 8. Lainnya:

..........................

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu/sdr/sdri yang sebenarnya,

karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap

bpk/ibu/sdr/sdri, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.

2. Cara Pengisian Kuesioner, bapak/ibu/sdr/sdri cukup memberi tanda silang

(X) atau lingkaran pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat

bapak/ibu/sdr/sdri.

No

Ruang Lingkup

Pertanyaan

Jawaban

1. Persyaratan Bagaimana persyaratan yang harus

dipenuhi dalam pengurusan

pelayanan, baik persyaratan teknis

maupun administratif di Pengadilan

Tinggi Medan?

a. Sangat Mudah

b. Mudah

c. Cukup Mudah

d. Sulit


2. Prosedur Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri

bagaimana prosedur/tata cara

pelayanan, termasuk pengaduan di

Pengadilan Tinggi Medan?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Tidak Baik

3. Waktu

Pelayanan

Bagaimana jangka waktu pelayanan

yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap

jenis pelayanan di Pengadilan Tinggi

Medan.

a. Sangat Cepat

b. Cepat

c. Cukup Cepat

d. Lambat/ Lama

No

.

Ruang Lingkup

Pertanyaan

Jawaban

4. Informasi

pelayanan

Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri,

bagaimana biaya yang dikenakan

kepada penerima layanan dalam

upaya hukum banding perkara

perdata di Pengadilan Tinggi

Medan?

a. Sangat Murah

b. Murah

c. Cukup Murah

d. Mahal

5. Produk

Spesifikasi Jenis

Pelayanan

Menurut bpk / ibu / sdr / sdri,

bagaimana hasil pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah

ditetapkan di Pengadilan Tinggi

Medan?

a.Sangat memuasakan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Tidak Memuaskan

6. Kompetensi

Pelaksana


bagaimana

kemampuan(pengetahuan,keahlia

n,keterampilandanPengalaman)

para pegawai/petugas di


a. Tidak Mampu

b. Kurang Mampu

c. Mampu

d. Sangat Mampu


7. Perilaku

Pelaksana

Bagaimana sikap petugas/pegawai

di Pengadilan Tinggi Medan dalam

memberikan pelayanan?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Tidak Baik

8. Maklumat

Pelayanan


bagaimana tentang pernyataan

kesanggupan dan kewajiban dari

para petugas/pegawai di

Pengadilan Tinggi Medan dalam

memberikan pelayanan sesuai

dengan Standar Pelayanan?

a. Sangat Memuasakan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Tidak Memuaskan

9. Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan

Menurut bpk/ ibu/ sdr /

sdri,bagaimanapenanganan

pegaduan, saran dan masukan,

serta tindak lanjutnya di


a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Tidak Baik

10. Sarana dan

Prasarana

Menurut bpk / ibu / sdr / sdri,

bagaimana kondisi sarana dan

prasarana di Pengadilan Tinggi

Medan?

a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik

Selanjutnya, mohon bpk/ ibu/ sdr / sdri dapat memberikan saran-saran

perbaikan, agar Pengadilan Tinggi Medan bisa meningkatkan kualitas

pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN

SEMESTER II TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I .............................................................................................................. 1

PENDAHULUAN............................................................................................. 4

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 4

1.2. Maksud Dan Tujuan ................................................................................ 5

1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 5

1.4. Rencana Kerja ........................................................................................ 6

BAB II ............................................................................................................. 8

METODOLOGI ................................................................................................ 8

2.1. Metode Penelitian ..................................................................................... 8

2.2. Populasi Dan Sampel ............................................................................... 8

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .......................................................... 8

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control ....................................... 9

2.5. Teknik Analisis Data ................................................................................. 9

2.6. Tahapan pelaksanaan ............................................................................ 10

BAB III .......................................................................................................... 11

INDEKS PERSEPSI KORUPSI..................................................................... 11

3.1. Profil responden .................................................................................... 11

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .................................................... 12

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada PENGADILAN TINGGI

MEDAN ......................................................................................................... 18

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada

Pengadilan Tinggi Medan ............................................................................ 19

BAB IV .......................................................................................................... 21

PENUTUP ..................................................................................................... 21

4.1. Kesimpulan ........................................................................................... 21

4.2. Rekomendasi ........................................................................................ 21

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi

Medan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan

Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada

Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan

disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu

parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Medan merupakan satuan kerja yang

melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan

strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Medan yang akan ditetapkan oleh Tim Persiapan

Penilaian Internal Pengadilan Tinggi Medan untuk menjadi lokasi

Pilot Project menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari

masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat


dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar

tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks

Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ini adalah sebagai

referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks

Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian

menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan

nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014.


g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Indeks Persepsi korupsi

beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai

berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM

yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

a. Kuesioner.

b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan

Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah

ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan

penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya

dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,

jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan


dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua

kali dalam satu tahun).


BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel

atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada

dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan

karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam

penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan

layanan di Satuan Kerja PENGADILAN TINGGI MEDAN. Teknik

pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan

Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan

penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang

sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data

penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi

Medan.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah

yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di

Pengadilan Tinggi Medan.


2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang

dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu satu bulan atau data minimal 150 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang

dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Medan). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi

dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner,

meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden

benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung

jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik

statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala

penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi

paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan

mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam

melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka

absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi

korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap

tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada

kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang

digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata

setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian

dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati

nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI

KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa

tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan

sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk

Survei Indeks Persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan

di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas


Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No Ruang lingkup

1 Manipulasi Peraturan

2 Penyalahgunaan Jabatan

3 Menjual Pengaruh

4 Transparansi Biaya

5 Transaksi Rahasia

6 Biaya Tambahan

7 Hadiah

8 Transparansi Pembayaran

9 Percaloan

10 Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai

Persepsi Nilai Interval

Nilai Interval

Konversi IPK Mutu Kinerja

1 1.00 – 1.75 25 - 43.75 1 Tidak bersih

dari korupsi

2 1.76 – 62.50 43.76 – 62.50 2 Kurang bersih

dari korupsi

3 2.51 – 3.25 62.51 – 81.25 3 Cukup bersih

dari korupsi

4 3.26 – 4.00 81.26 – 100.00 4 Bersih dari

korupsi


BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran

bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di

Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan mayoritas

memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No. Pendidikan Jumlah Persentase

1 Tidak Sekolah 0 0

2 SD 0 0

3 SLP 0 0

4 SLTA 1 0.67

5 D3 1 0.67

6 S1 139 92.67

7 S2/S3 9 6

Jumlah 150 100

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa

sebesar 39,3% responden pengguna layanan Satuan Kerja

pada Pengadilan Tinggi Medan mememiliki pekerjaan

sebagai PNS, 10% TNI/Polri dan lainnya sebesar 50,66%

adalah swasta.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No. Pekerjaan Frequency Percent (%)

1 PNS 0 0


2 TNI/Polri 0 0

3 Peg. Swasta 4 2.67

4 Wiraswasta 3 2

5 Petani/Nelayan 0 0

6 Pedagang 0 0

7 Pelajar/Mhs. 0 0

8 Lainnya 143 95.33

Total 150 100

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan

Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan

kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna

layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada

usia antara 41 tahun s/d 50 tahun. Bagi kelompok usia di

atas 61 tahun, jumlah responden semakin mengecil,

demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.

Usia responden

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada

index 3,74

No. Umur Jumlah Persentase

1 21 - 30 10 6.66

2 31 - 40 43 28.66

3 41 - 50 44 29.33

4 51 - 60 45 30

5 >61 8 5.33

Jumlah 150 100


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Tinggi Medan bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)

1 1 0 0

2 2 12 8

3 3 21 14

4 4 117 78

Total 150 100

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi

responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini

menunjukkan hasil pada index 3,81


Pengadilan Tinggi Medan bersih dari penyalahgunaan

jabatan..

Tabel 10.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No. Nilai

Indikator Frequency Percent (%)

1 1 0 0

2 2 0 0

3 3 28 18.67

4 4 122 81.33

Total 150 100


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index

3,81


Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak menjual pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No. Nilai Indikator Frequency Percent

(%)

1 1 0 0

2 2 0 0

3 3 28 18.67

4 4 122 81.33

Total 150 100

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya


responden pada indikator Transparansi Biaya ini

menunjukkan hasil pada index 3,68


Pengadilan Tinggi Medan sangat transparan dalam

pengelolaan biaya.

Tabel 12.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No. Nilai

Indikator Frequency

Percent (%)

1 1 0

2 2 13 8.67

3 3 22 14.7

4 4 115 76.7

Total 150 100,0


3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia


indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada

index 3,67


PENGADILAN TINGGI MEDAN sangat melindungi

kerahasiaan pelanggan.

Tabel 13.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia


1 1 0 0

2 2 8 5.33

3 3 33 22

4 4 109 72.7

Total 150 100

3.2.6. Indikator Biaya Tambahan


indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index

3,63


Pengadilan Tinggi Medan sangat menghindari dari

tambahan biaya.

Tabel 14.

Indeks pada Indikator Tambahan Biaya


1 1 0 0

2 2 12 8

3 3 31 20.67

4 4 107 71.33

Total 150 100


3.2.7. Indikator Hadiah


indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,64.


Pengadilan Tinggi Medan sangat menghindari dari

pemberian hadiah.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Hadiah


1 1 0 0

2 2 13 8.66

3 3 27 18

4 4 110 73.33

Total 150 100,0

3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran


responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini

menunjukkan hasil pada index 3,8.


Pengadilan Tinggi Medan sangat transparan dalam

pembayaran.

Tabel 16.

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran


1 1 0 0

2 2 0 0

3 3 30 20

4 4 120 80

Total 150 100,0


3.2.9. Indikator Percaloan


indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.


Pengadilan Tinggi Medan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada Indikator Percaloan


1 1 0 0

2 2 0 0

3 3 16 10.7

4 4 134 89.3

Total 150 100

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang


indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada

index 3,71.



Tabel 18.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang


1 1 0 0

2 2 0 0

3 3 32 21.33

4 4 118 78.67

Total 150 100,0


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi

Medan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks

Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan sebesar

3,74.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada


Parameter K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10

Jumlah Nilai Unsur 555 572 572 552 551 545 547 570 584 568

Nilai Unsur Rata2 (NRR) 3.7 3.81 3.81 3.68 3.67 3.63 3.64 3.8 3.89 3.78

Nilai Unsur Rata2 Tertimbang

0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.38 0.39 0.37

Jumlah Nilai UNSUR Rata2 Tertimbang

3,744

Nilai Dasar

25

IKM Unit Pelayanan

93,6

Indeks 3,744 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di

bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja

unit pelayanan Bersih Dari Korupsi. Nilai interval konversi Indeks

Persepsi Korupsi berada pada angka 4.

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada


NILAI

PERSEPSI

NILAI

INTERVAL

NILAI INTERVAL

KONVERSI IPK MUTU KINERJA

1 1.00 – 1.75 25 - 43.75 1 Tidak bersih

dari korupsi


2 1.76 – 62.50 43.76 – 62.50 2 Kurang bersih

dari korupsi

3 2.51 – 3.25 62.51 – 81.25 3 Cukup bersih

dari korupsi

4 3.26 – 4.00 81.26 – 100.00 4 Bersih dari

korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja

pada Pengadilan Tinggi Medan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei

yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan

meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan

Tinggi Medan.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan

No Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja

pada Pengadilan Tinggi Medan

1 Petugas memberikan pelayanan selalu meningkatkan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

2 Petugas dalam memberikan layanan pengadilan secara

cepat dan mudah diberikan tanpa meminta imbalan

tertentu dari pihak manapun.

3 Petugas harus selalu menolak jika ada pihak yang ingin

menghubungi dalam hal pelayanan dengan harapan agar

pelayanan diberikan dengan melanggar prosedur.

dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang

akan membantu dalam pengurusan surat/berkas

perkara?


4 Pengadilan Tinggi Medan harus trasparan dalam

memberikan informasi tentang tarisif pelayanan melalui

berbagai media seperti papan pengumuman dan website.

5 Pengadilan Tinggi Medan harus berusaha terus menerus

melalui sosialisasi baik internal maupun eksternal

untuk menjauhi praktek KKN dan percaloan.


BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan diperoleh informasi bahwa

pada Pengadilan Tinggi Medan memiliki Indeks Persepsi Korupsi

atau masuk pada kategori.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10

indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,7

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,81

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,81

4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,68

5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,67

6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,63

7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,64

8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,8

9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,89

10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,78

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap

pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2019

tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki

indeks di atas 3,75 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan

bahwa indikator biaya tambahan 3,63 memiliki indeks paling rendah

diantara indikator lainnya.

Documents

LAPORAN - web.pt-medan.go.id · Assalamu’alaikum Wr. Wb. Reformasi Birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran birokrasi yang ada di Seluruh jajaran