LAPORAN TRIWULAN I AKUNTABILITAS TAHUN 2019 KINERJA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANBADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

LAPORANLAPORANAKUNTABILITASAKUNTABILITASKINERJAKINERJA

TRIWULAN ITRIWULAN ITAHUN 2019TAHUN 2019

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANBADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) BNP2TKI triwulan I tahun 2019 disusunsebagai bagian upaya transparansi dan peningkatan akuntabilitaskinerja. Lkj merupakan wujud pelaksanaan good governance sertasekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaiankinerja BNP2TKI dalam melaksanakan tata kelola penempatan danperlindungan pekerja migran Indonesia.

Pada triwulan I tahun 2019, BNP2TKI melaksanakan berbagaiprogram dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana

strategis BNP2TKI Tahun 2019, yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja BNP2TKITahun 2019. Tercatat bahwa terdapat 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) IndikatorKinerja Utama serta 18 (delapan belas) sasaran kegiatan dengan 42 (empat puluh dua)Indikator Kinerja Kegiatan.

LKj triwulan ini akan menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi IKUsampai dengan triwulan I berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada PerjanjianKinerja (PK) BNP2TKI di awal tahun.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerja keras seluruhjajaran BNP2TKI serta pemangku kepentingan yang telah bekerja sama dalam rangkameningkatkan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, sehinggamanfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia dankeluarganya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan dapat menjadipertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagipengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (cleangovernment).

Jakarta, Mei 2019

KEPALA BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

ttd.

NUSRON WAHID

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 3

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BNP2TKI 3

1.4. Sistematika Penyajian 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

2.1. Visi, Misi dan Tujuan 6

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 6

2.3. Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2019 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8

3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 8

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 9

3.3. Realisasi Anggaran 20

BAB IV PENUTUP 23

LAMPIRAN

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKITahun 2019

6

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2019 7

Tabel 3 : Ringkasan Capaian IKU BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019 8

Tabel 4 : Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Triwulan I Tahun2019

9

Tabel 5 : Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2 triwulan I Tahun2019

10


12


13

Tabel 8 : Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Triwulan ITahun 2019

14

Tabel 9 : Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 6 Triwulan ITahun 2019

15

Tabel 10 : Ringkasan Capaian Sasaran Kegiatan BNP2TKI Triwulan ITahun 2019

16

Tabel 11 : Realisasi Anggaran BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019(Berdasarkan Satuan Kerja)

20

Tabel 12 : Realisasi Anggaran BNP2TKI Triwulan I Tahun 2018 dan2019 (Berdasarkan Jenis Kegiatan)

20

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Struktur Organisasi BNP2TKI 4

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai bentukAkuntabilitas kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalamPeraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusidalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjaorganisasi pada masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019,BNP2TKI memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama(IKU). Adapun capaian kinerja BNP2TKI untuk Triwulan I Tahun 2019 mencapai 54,29%,yang merupakan presentase rata-rata capaian sasaran strategis BNP2TKI. Dalammelaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategisdimaksud, BNP2TKI didukung dengan pagu sebesar Rp317.971.678.000,- dan sampaitriwulan I tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp63.045.024.862,- (19,83%).

Pada pengukuran kinerja Triwulan I, sasaran yang dinyatakan “berhasil” jika capaiannya >25% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan. Untuk itu, dilihat dari pencapaian targetIKU pada triwulan I tahun 2019, secara umum sudah sesuai dengan target yang telahditetapkan. Dari 6 (enam) IKU, terdapat 4 IKU yang berhasil memenuhi target dengancapaian di atas 25%, 1 (satu) IKU masih terbilang kurang, dan terdapat 1 IKU yang belumdapat diukur karena penilaiannya dilakukan secara tahunan atau pada saat ini masih dalamproses penilaian.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019sebagaimana ringkasan pada tabel di bawah ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama TargetTh 2019

RealisasiTriwulan I

Capaian(%)

1 Peningkatan jumlahpekerja migranIndonesia (PMI) formalmenuju Zero PMIinformal di 2019.

Penurunan persentasePekerja MigranIndonesia Informal.

100% 48,62% 48,62%

2 Percepatan masatunggu PMI sebelumkeberangkatan menuju1 bulan.

Peningkatan persentasePekerja MigranIndonesia dengan waktutunggu 1 bulan.

100% 37,20% 37,20%

3 Penurunan biayakeberangkatan PMImaksimal sebesar 2bulan gaji.

Peningkatan persentasePekerja MigranIndonesia dengan biayapenempatan maksimal 2bulan gaji.

100% 85,64% 85,64%

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 vi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama TargetTh 2019

RealisasiTriwulan I

Capaian(%)

4 Terwujudnyaperlindungan PMI sejakpra, masa dan purnaserta pemulangan PMIbermasalah.

Peningkatan persentasekasus Pekerja MigranIndonesia yangdiselesaikan.

100% 100% 100%

5 Peningkatankemampuan PMI, PMIPurna dan keluarganyauntuk mengelolakeuangan,mengembangkanusaha mikro termasukpermodalan.

Peningkatan persentasepertumbuhan kegiatanproduktif di bidangusaha/jasa PekerjaMigran Indonesia Purna.

40% - 0%

6 Peningkatan tata kelolapemerintahan yangbaik dalam pelayananpenempatan danperlindungan PMI.

Peningkatan nilaicapaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI.

100% -*Penilaiandilakukan

secaratahunan

-

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat 1 (satu) indikator yang memerlukan kerja keras danperhatian lebih dalem memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu IKU “Peningkatanpersentase pertumbuhan kegiatan produktif di bidang usaha/jasa Pekerja Migran IndonesiaPurna”, dimana pada triwulan I belum terdapat realisasi IKU dimaksud. Capaian IKUdimaksud dipengaruhi oleh pelaksanaan program pemberdayaan ternintegrasi bagi PMIpurna, dimana pada thaun 2019 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud.Untuk itu, perlu disusun strategi kolaborasi dengan K/L, baik dalam rangka penyelenggaraanprogram pemberdayaan PMI purna maupun bantuan permodalan bagi PMI purna binaanagar PMI purna tetap dapat memperoleh edukasi keuangan dan kewirausahaan untukselanjutnya dapat menjalankan usaha produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraanPMI dan keluarganya.

Disamping itu, terdapat capaian IKU yang juga memerlukan perhatian karena dikhawatirkanhingga akhir tahun 2019 tidak akan mencapai target yang telah ditentukan yaitu “Peningkatanpersentase Pekerja Migran Indonesia dengan waktu tunggu 1 bulan”. Hal ini terkait denganmasa tunggu pelatihan CPMI yang saat ini masih termasuk dalam alur proses pelayananpenempatan dan perlindungan PMI.

Capaian keberhasilan beberapa indikator terkait peningkatan tata kelola pelayananpenempatan dan perlindungan PMI tersebut memerlukan perhatian tidak hanya dariBNP2TKI, namun juga komitmen dan keterlibatan K/L terkait dan seluruh stakeholders dalamtata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Untuk itu, kedepan sangat diperlukansinergitas regulasi dan koordinasi serta peningkatan kerjasama dengan seluruh instansipemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholders terkait dalam penyelenggaraan tatakelola pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

BNP2TKI | Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data Angkatan Kerja (WNI yang memasuki usia kerja) tumbuh sebanyak 2,9 juta setiaptahun, sementara yang terserap dalam dunia kerja menurut BPS dan Bappenas sangattergantung dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan Pertumbuhan ekonomi Indonesiasaat ini yaitu mencapai 5,4%, artinya tiap 1 % pertumbuhan ekonomi hanya mampumenyerap 250 ribu atau sekitar 1,4 juta orang yang teserap dalam pasar kerja di dalamnegeri tiap tahunnya. Oleh karena itu, masih terdapat selisih sebanyak1,5 juta orangangkatan kerja yang tidak terserap, dan setelah dikurangi yang melanjutkan pendidikandi Perguruan Tinggi, pesantren dll, maka diperkirakan terdapat sekitar 800.000 potensiangka pengangguran terbuka setiap tahunnya di Indonesia.

Sementara itu, kondisi saat ini hanya sedikit daerah di Indonesia yang pertumbuhanekonominya di atas pertumbuhan nasional, dan daerah dengan pertumbuhan rendahtersebut yang menjadi potensi warganya migrasi menjadi PMI. Oleh karena itu selamaangka pengangguran masih tinggi, maka selama itu juga akan banyak warga yang inginbekerja ke luar negeri sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh kehidupan yanglebih baik. Oleh karena itu, pengiriman PMI ke luar negeri akan tetap menjadi agendapenting bagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatan kerja yang cukup didalam negeri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019,visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla adalah"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian BerlandaskanGotong Royong". Dalam Misi dan Sembilan Agenda Prioritas, yang terkait denganprogram ketenagakerjaan luar negeri adalah Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Bangsayang Berdaya Saing” dan agenda prioritas ke 1 yaitu “Menghadirkan kembali negarauntuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara”.Disamping itu agenda prioritas lain yang dijalankan adalah membuat Pemerintah selaluhadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratisdan terpercaya, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi agenda prioritas serta arah kebijakan umumpembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi dalam upaya untukmelindungi hak dan keselamatan PMI adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan;

2. Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan;

3. Membekali PMI dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian;

4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi PMI.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi diatas, maka Pengarusutamaan PengelolaanPMI dalam kurun waktu lima tahun kedepan, BNP2TKI harus mampu mewujudkankeselamatan dan keberpihakan penempatan dan perlindungan PMI yang mampu


mewujudkan CPMI/PMI terlindungi di dalam negeri, tidak bermasalah di luar negeri dansejahtera saat kembali ke dalam negeri, melalui 6 tahapan yaitu :

1. Stop pengiriman PLRT dengan menetapkan pada tahun 2019 sudah Zero PMIInformal. Seluruh PMI yang bekerja ke luar negeri berstatus tercatat sebagai PMIdan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruhPMI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi PMI legal pada sektor formal;

2. Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi,pembekalan, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan PMI menuju negarapenempatan, sehingga diharapkan pra keberangkatan PMI rata-rata 1 bulan;

3. Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban PMIsehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji PMI bersangkutan;

4. Meningkatkan nilai pengiriman uang PMI dari negara penempatan menjadi 3x lipatdari nilai saat ini sebesar Rp 70 Triliun/Tahun;

5. PMI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan(Perlindungan di 4 Tahapan);

6. PMI Purna jalani 5 solusi mandiri yaitu PMI yang kembali ke tanah airmendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pemberdayaan, (ii)dukungan finansial, (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagaiwirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akanbekerja di perusahaan dalam negeri.

Mencermati kondisi dan permasalahan serta dalam upaya mejalankan visi, misi danarah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, sebagai dokumen kebijakan yang mendasari pelaksanaan program-programtahunan dalam lima tahun kedepan maka dituangkan dalam Rencana StratregisBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 -2019, dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER-10/KA/IV/2015, sebagaimana telah diubahdengan Perka Nomor 11 Tahun 2017.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah, BNP2TKI diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujudpertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuanorganisasi;

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara berkala (triwulan)dan setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, BNP2TKI sebagai Instansi Pemerintah danPenyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2019 dilanjutkan denganmelakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudiandituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) BNP2TKI Triwulan dan Tahun2019 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunLaporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun Anggaran 2019 diantaranyasebaga berikut:

1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dankegiatan;

2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU;

3. Menyusun akuntabilitas kinerja.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun Anggaran 2019diantaranya sebaga berikut:

1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKUpada Triwulan I Tahun Anggaran 2019;

2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yangdilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU pada Triwulan I TahunAnggaran 2019;

3. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaantugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujudtransparansi;

4. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada periodeberikutnya.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BNP2TKI

Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja BNP2TKI, tugas BNP2TKI adalah membantu Presiden RI dalammenyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penempatan danperlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut BNP2TKI menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri atas dasarperjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara PenggunaTenaga Kerja Indonesia atau Penguna berbadan hukum di negara tujuanpenempatan

b. Pemberian pelayanan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengawasan mengenai :

1) Dokumen;

2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

3) Penyelesaian masalah;

4) Sumber-sumber pembiayaan;

5) Pemberangkatan sampai pemulangan;

6) Peningkatan kualitas Calon Tenga Kerja Indonesuiaia;

7) Informasi;


8) Kulalitas pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Inonesia, dan

9) Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNP2TKI memiliki strukturorganisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi BNP2TKI

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Penyusunan Laporan Kinerja BNP2TKI Triwulan I tahun 2019mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja BNP2TKIselama Triwulan I tahun 2019. Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2019 tersebutdibandingkan dengan target tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunanorganisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akanmemungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagiperbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2019.

2. Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum tentang BNP2TKI.

KKEEPPAALLAABBNNPP22TTKKII

DIREKTORATPEMETAAN DAN

HARMONISASI KUALITASTKLN I

TENAGAPROFESION

AL

DIREKTORATKERJASAMA DAN

VERIFIKASI PENYIAPANDOKUMEN PENEMPATANDIREKTORAT

SOSIALISASI DANKELEMBAGAANPENEMPATANDIREKTORAT

PENYIAPAN DANPEMBEKALAN

PEMBERANGKATANDIREKTORATPELAYANAN PENEMPATAN

PEMERINTAH

DEPUTI BIDANGPENEMPATAN

DIREKTORATPEMETAAN DAN

HARMONISASI KUALITASTKLN IIDIREKTORAT

PROMOSI

DEPUTI BIDANGKERJASAMA LUAR

NEGERI DANPROMOSI

DIREKTORATKERJASAMA LUAR NEGERI

DIREKTORATPELAYANAN PENGADUAN

DIREKTORATMEDIASI DAN ADVOKASI

DIREKTORATPEMBERDAYAAN

DIREKTORATPENGAMANAN DAN

PENGAWASAN

DEPUTI BIDANGPERLINDUNGAN

3 LP3TKI20 BP3TKI

23 P4TKI1 P2KTKISOETTA

BIROORGANISASI

DANKEPEGAWAIA

N

BIROKEUANGANDAN UMUM

BIROHUKUM DAN

HUMAS

PUSATLITBANG

DANINFORMASI

SEKRETARIATUTAMA

BIROPERENCANAAN

DAN ADM.KERJASAMA

INSPEKTORAT


3. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja BNP2TKI tahun 2019.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja BNP2TKI untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BNP2TKI. Untuk setiappernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yangtelah digunakan untuk mewujudkan kinerja BNP2TKI sesuai dengan dokumenPerjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BNP2TKI serta permasalahanyang dihadapi sdan saran langkah tindak lanjut di masa mendatang yang akandilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

6. Lampiran.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Rencana Strategis BNP2TKI disusun dengan berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana StrategisBNP2TKI memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sertatarget kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNP2TKIselama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam melaksanakan mandatnya, BNP2TKI telah menetapkan visi dalam RenstraBNP2TKI tahun 2015-2019 yaitu : “Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia (PMI)yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut,ditetapkan Misi BNP2TKI yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;

2. Meningkatkan pelayanan penempatan PMI yang mudah, murah, cepat dana man;

3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI; dan

4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BNP2TKI menetapkan tujuanyang akan dicapai tahun 2015-2019 yaitu:

1. Termanfaatkannya peluang kerja di luar negeri melalui promosi dan kerjasama;

2. Terfasilitasinya pelayanan penempatan PMI ke luar negeri secara terintegrasi danterpadu yang berbasis teknologi informasi;

3. Terwujudnya perlindungan PMI selama pra, masa, dan purna penempatan, sertapemberdayaan PMI Purna beserta keluarganya; dan

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkunganBNP2TKI.

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, BNP2TKI telah menetapkan Peta Strategisyang terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAUTAMA

1 Peningkatan jumlah pekerja migranIndonesia formal menuju zero PMI informaldi 2019

Penurunan persentase PMIinformal

2 Percepatan masa tunggu PMI sebelumkeberangkatan menuju 1 (satu) bulan

Peningkatan persentase PMIdengan waktu tunggu 1 (satu)bulan


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAUTAMA

3 Penurunan biaya keberangkatan PMImaksimal sebesar 2 (dua) bulan gaji

Peningkatan persentase PMIdengan biaya penempatanmaksimal 2 (dua) bulan gaji

4 Terwujudnya perlindungan PMI sejak pra,masa dan purna penempatan sertapemulangan PMI bermasalah

Peningkatan persentase kasusPMI yang diselesaikan

5 Peningkatan kemampuan PMI, PMI Purnadan keluarganya untuk mengelolakeuangan dan mengembangkan usahamikro termasuk permodalan

Peningkatan persentasepertumbuhan kegiatanproduktif di bidang usaha/jasaPMI Purna

6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yangbaik dalam pelayanan penempatan danperlindungan PMI

Peningkatan nilai capaianreformasi birokrasi BNP2TKI

2.3. Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2019

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAUTAMA TARGET

1 Peningkatan jumlah pekerja migranIndonesia (PMI) formal menujuZero PMI informal di 2019

Penurunan persentasePekerja MigranIndonesia Informal

100%

2 Percepatan masa tunggu PMIsebelum keberangkatan menuju 1bulan

Peningkatan persentasePekerja MigranIndonesia dengan waktutunggu 1 bulan

100%

3 Penurunan biaya keberangkatanPMI maksimal sebesar 2 bulan gaji

Peningkatan persentasePekerja MigranIndonesia dengan biayapenempatan maksimal 2bulan gaji

100%

4 Terwujudnya perlindungan PMIsejak pra, masa dan purna sertapemulangan PMI bermasalah

Peningkatan persentasekasus Pekerja MigranIndonesia yangdiselesaikan

100%

5 Peningkatan kemampuan PMI, PMIPurna dan keluarganya untukmengelola keuangan,mengembangkan usaha mikrotermasuk permodalan

Peningkatan persentasepertumbuhan kegiatanproduktif di bidangusaha/jasa PekerjaMigran Indonesia Purna

40%

6 Peningkatan tata kelolapemerintahan yang baik dalampelayanan penempatan danperlindungan PMI

Peningkatan nilaicapaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI

100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengantarget kinerja yang sudah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Utama, yang digunakanuntuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja BNP2TKI triwulan I tahun 2019 dilakukan dengan caramembandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,diperoleh data bahwa rata-rata nilai capaian kinerja Sasaran Strategis BNP2TKIsebesar 54,29%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masingsasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel Capaian Kinerja berikut :

Tabel 3. Ringkasan Capaian IKU BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama

TargetTh 2019

RealisasiTriwulan I

Capaian(%)

1 Peningkatan jumlahpekerja migranIndonesia (PMI)formal menuju ZeroPMI informal di2019.

Penurunanpersentase PekerjaMigran IndonesiaInformal.

100% 48,62% 48,62%

2 Percepatan masatunggu PMI sebelumkeberangkatanmenuju 1 bulan.

Peningkatanpersentase PekerjaMigran Indonesiadengan waktu tunggu1 bulan

100% 37,20% 37,20%

3 Penurunan biayakeberangkatan PMImaksimal sebesar 2bulan gaji.

Peningkatanpersentase PekerjaMigran Indonesiadengan biayapenempatanmaksimal 2 bulan gaji.

100% 85,64% 85,64%

4 Terwujudnyaperlindungan PMIsejak pra, masa danpurna sertapemulangan PMIbermasalah.

Peningkatanpersentase kasusPekerja MigranIndonesia yangdiselesaikan.

100% 100% 100%

5 Peningkatankemampuan PMI,

Peningkatanpersentase

40% - 0%


No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama

TargetTh 2019

RealisasiTriwulan I

Capaian(%)

PMI Purna dankeluarganya untukmengelolakeuangan,mengembangkanusaha mikrotermasukpermodalan.

pertumbuhan kegiatanproduktif di bidangusaha/jasa PekerjaMigran IndonesiaPurna.

6 Peningkatan tatakelola pemerintahanyang baik dalampelayananpenempatan danperlindungan PMI.

Peningkatan nilaicapaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI.

100% -*Penilaiandilakukan

secaratahunan

-

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dengantahun berjalan. Berikut ini analisis keberhasilan maupun penurunan kinerja padaindikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS 1 )

Pada SS 1 terdiri atas 1 IKU, yaitu :

Realisasi IKU 1 diperoleh dari menghitung presentase jumlah penempatan PMIsektor formal dibandingkan dengan total penempatan PMI, dengan rinciansebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Triwulan I Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI) Formal Menuju Zero PMI Informal di 2019

Indikator KinerjaUtama 1

Target Realisasi Capaian (%)

TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Penurunan persentasePekerja Migran

100% 100% 48,62% 48,62% 48,62%

SS 1 : Peningkatan Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) FormalMenuju Zero PMI Informal di 2019.

IKU 1 : Penurunan persentase Pekerja Migran Indonesia Informal


Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI) Formal Menuju Zero PMI Informal di 2019



TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019Indonesia Informal.

a. Informasi Kinerja

Total penempatan PMI yang difasilitasi oleh BNP2TKI pada triwulan I tahun2019 yaitu sebanyak 64.062 PMI, yang terdiri dari 31.147 PMI (48,62%)sector formal dan 32.915 PMI (51,38%) sector informal. Untuk itu, realisasiIKU 1 pada triwulan I tahun 2019 adalah sebesar 48,62%.

b. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian IKU 1sebesar 48,62%”. Sulitnya memenuhi target penempatan PMI Formal atauprofesional terkendala oleh adanya competency gap antara kompetensiCPMI dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada sektor formal, yangpada umumnya berupa soft skill bahasa. Mengingat BNP2TKI tidak memilikifungsi serta alokasi anggaran terkait peningkatan kompetensi CPMI, makapermasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruhstakeholders terkait tata kelola PMI untuk dapat segera diselesaikan.

Untuk itu, BNP2TKI terus melakukan koordinasi serta kolaborasi denganK/L terkait (Kemnaker) berupa penyediaan data supply CPMI yangmembutuhkan peningkatan kompetensi serta mempromosikan calon tenagakerja yang telah dilatih untuk dapat bekerja ke luar negeri. Di samping itu,BNP2TKI saat ini juga sedang melakukan penjajakan peluang kerja sektorformal pada Negara non tradisional serta sektor baru pada Negaratradisional dalam rangka meningkatkan penempatan PMI sektorformal/porofesional.



Realisasi IKU 2 diperoleh dari menghitung presentasi jumlah penempatan PMIdengan proses penempatan masa tunggu maksimal 1 bulan dibandingkandengan total penempatan PMI, dengan rincian sebagai berikut :

SS 2 : Percepatan masa tunggu PMI sebelum keberangkatan menuju1 bulan

IKU 2 : Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia denganwaktu tunggu 1 bulan



Sasaran Strategis 2 : Percepatan masa tunggu PMI sebelumkeberangkatan menuju 1 bulan



TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Peningkatan persentasePekerja MigranIndonesia dengan waktutunggu 1 bulan

100% 100% 37,20% 37,20% 37,20%


Menurut catatan kami, mekanisme penempatan yang memiliki masa tunggumaksimal 1 bulan yaitu pada penempatan sektor informal dengan tujuannegara penempatan Malaysia dan Singapura karena memiliki waktupelatihan di bawah 1 bulan. Jumlah penempatan PMI dengan negarapenempatan Malaysia sector informal sebanyak 19.695 PMI dan Singapurasektor informal sebanyak 4.139 PMI, sehingga total penempatan keduanegara tersebut sebanyak 23.834 PMI atau 37,20% dari total penempatanPMI triwulan I tahun 2019 sebanyak 64.062 PMI. Untuk itu, diperolehrealisasi IKU 2 pada triwulan I tahun 2019 sebesar 37,20%.


Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian IKU 2 yaitusebesar 37,20%. Hambatan yang dihadapi terkait pencapaian IKU 2 yaitumekanisme/alur proses pelayanan penempatan saat ini masih termasuk“pelatihan CPMI”, dimana proses tersebut pada umumnya sudah memakanwaktu lebih dari 1 bulan. Untuk itu, perlu mendorong proses pelayananpenempatan sesuai amanat UU No 18 tahun 2017 dimana pelatihanmenjadi tanggungjawab pemerintah sehingga berada di luar darimekanisme pelayanan penempatan PMI oleh P3MI.



Realisasi IKU 3 diperoleh dari menghitung presentase jumlah penempatan PMIdengan biaya penempatan maksimal 2 bulan gaji dibandingkan dengan totalpenempatan PMI, dengan rincian sebagai berikut :

SS 3 : Penurunan biaya keberangkatan PMI maksimal sebesar 2 bulangaji.

IKU 3 : Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia denganbiaya penempatan maksimal 2 bulan gaji



Sasaran Strategis 3 : Penurunan biaya keberangkatan PMI maksimalsebesar 2 bulan gaji.



TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Peningkatan persentasePekerja Migran Indonesiadengan biayapenempatan maksimal 2bulan gaji

100% 100% 85,64% 85,64% 85,64%


Saat ini terdapat 6 negara penempatan yang memiliki Cost structure, yaituJepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura padasector informal. Adapun yang menerapkan biaya keberangkatan maksimal 2bulan gaji adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Malaysia.Adapun total penempatan pada negara-negara tersebut pada triwulan Itahun 2019 sebanyak 54.863 PMI atau sebesar 85,64% dari totalpenempatan PMI triwulan I tahun 2019 sebanyak 64.062 PMI. Untuk itu,diperoleh realisasi IKU 3 pada triwulan I tahun 2019 sebesar 85,64%


Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian IKU 3 yaitusebesar 85,64%, dan sampai dengan akhir tahun 2019 diharapkan capaianIKU 3 dapat mendekati 100%. Langkah yang dapat dilakukan untukmempercepat capaian kinerja yaitu dengan menerapkan aturan sesuaiamanat UU No.18 Tahun 2017 bahwa tidak boleh membebankan biayakepada CPMI kecuali yang melekat di jati dirinya, seperti pembuatan paspordan pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya perlu pembaruan dan pengembangan Cost Structure di negarapenempatan PMI dan mendorong MoU dengan negara penempatan terkaityang mengatur pembebanan biaya penempatan PMI oleh user di negaratujuan penempatan. Untuk itu, BNP2TKI perlu terus melakukan koordinasidengan Kementerian dan stakeholders terkait dalam rangka penjajakankerja sama dengan Negara penempatan terkait penetapan cost structure.

3.2.4. Sasaran Strategis 4 (SS 4 ) :

SS 4 : Terwujudnya perlindungan PMI sejak pra, masa dan purnaserta pemulangan PMI bermasalah



Realisasi IKU 4 diperoleh dari menghitung persentase jumlah pengaduan/kasusPMI yang ditangani dibandingkan dengan jumlah pengaduan/kasus PMI yangmasuk crisis center, dengan rincian sebagai berikut :


Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya perlindungan PMI sejak pra, masadan purna serta pemulangan PMI bermasalah


Target Realisasi Capaian (%)TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Peningkatan persentasekasus Pekerja MigranIndonesia yangdiselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%


Jumlah pengaduan selama triwulan I tahun 2019 sebanyak 1.072pengaduan, dimana 100% pengaduan (1.072) terlayani seluruhnya melaluivalidasi, analisis dan klarifikasi pengaduan, dengan rincian 1.039 kasusdapat ditindak lanjuti, sedangkan 33 tidak valid dikarenakan persyaratandokumen tidak terpenuhi sehingga tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, diperoleh realisasi IKU 4 pada triwulan I tahun 2019sebesar 100%


Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian IKU 4 yaitusebesar 100%”. Pada prinsipnya semua pengaduan permasalahan PMIdiupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin.Capaian ini ditargetkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2019sebesar 100%, dimana BNP2TKI berkomitmen untuk memberikanpelayanan pengaduan yang optimal terhadap masyarakat, khususnya PMIdan keluarganya.


SS 5 : Peningkatan kemampuan PMI, PMI Purna dan keluarganyauntuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha mikro termasuk

permodalan

IKU 4 : Peningkatan persentase kasus Pekerja Migran Indonesia yangdiselesaikan



Realisasi IKU 5 diperoleh dari menghitung presentase jumlah PMI purna binaanyang menjadi wirausaha produktif dibandingkan dengan jumlah PMI purna yangtelah mengikuti program pemberdayaan terintegrasi.


Sasaran Strategis 5 : Peningkatan kemampuan PMI, PMI Purna dankeluarganya untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha mikro

termasuk permodalan



TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Peningkatan persentasepertumbuhan kegiatanproduktif di bidangusaha/jasa PekerjaMigran Indonesia Purna.

0% 40% 0% 100% 0%


Pada tahun 2019 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatanpemberdayaan terintegrasi, namun BNP2TKI melakukan kerjasama denganKementerian/Lembaga (OJK, Kementerian Perindustrian, Bekraf,Kementerian Koperasi dan UKM) sehingga kegiatan Pemberdayaan daribulan Januari sampai bulan Maret 2019 dapat terlaksana kepada 380orang. Sedangkan pada tahun 2019 hingga bulan maret, belum diperolehdata PMI Purna binaan yang menjadi wirausaha kegiatan produktif. Untukitu, realisasi IKU 5 pada triwulan I tahun 2019 sebesar 0%.


Capaian keberhasilan IKU 5 dibandingkan target triwulan sebesar 100%,dimana pada triwulan I tidak ditetapkan adanya target karena padaumumnya diperlukan waktu bagi PMI purna binaan setelah mengikutiprogram pemberdayaan terintegrasi untuk selanjutnya menjadi wirausaha.Namun apabila capaian triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2019yaitu sebesar 0% atau masuk dalam kategori “kurang”. Hal tersebut perlumenjadi perhatian agar target dapat tercapai hingga akhir tahun 2019.

Mempertimbangkan tidak tersedianya alokasi anggaran untukpemberdayaan terintegrasi pada tahun 2019, maka perlu disusun strategipengembangan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan/ataustakeholders terkait, baik dalam rangka penyelenggaraan programpemberdayaan PMI purna maupun bantuan permodalan bagi PMI purnabinaan.

IKU 5 : Peningkatan persentase pertumbuhan kegiatan produktif dibidang usaha/jasa Pekerja Migran Indonesia Purna


Kerja sama tersebut diperlukan agar PMI purna memperoleh edukasikeuangan dan kewirausahaan untuk selanjutnya dapat menjalankan usahaproduktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan PMI dankeluarganya, serta tidak perlu kembali bekerja ke luar negeri.



Realisasi IKU 6 diperoleh dari hasil/nilai Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi (PMPRB).


Sasaran Strategis 6 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baikdalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.



TW 1 Th 2019 TW 1 TW 1 Th 2019

Peningkatan nilaicapaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI

- 100 - 100% -


Pada triwulan I tahun 2019 belum diperoleh nilai capaian ReformasiBirokrasi karena penilaian dilakukan setahun sekali. Namun dapatdisampaikan bahwa nilai PMPRB BNP2TKI tahun 2018 sebesar 90,73dimana nilai tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunsejak tahun 2014, yang mengambarkan bahwa pelaksanaan ReformasiBirokrasi di BNP2TKI mengalami kemajuan dan terus meningkat sesuaitarget reformasi nasional.


Pada triwulan I tahun 2018 belum diperoleh realisasi IKU 6, sehingga belumada capaian. Memperhatikan tren nilai Reformasi Birokrasi yang terusmengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2019diharapkan nilai Reformasi Birokrasi BNP2TKI dapat mendekati nilai 100.

Capaian keberhasilan 6 (enam) sasaran strategis BNP2TKI sebagaimanadijelaskan di atas didukung oleh capaian 18 (delapan belas) sasaran kegiatan,dengan rincian sebagai berikut:

SS 6 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalampelayanan penempatan dan perlindungan PMI

IKU 6 : Peningkatan nilai capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI.


Tabel 10. Ringkasan Capaian Sasaran Kegiatan BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama TargetTh 2019

RealisasiTw 1

Capaian%

1 Meningkatnyakerjasamapenempatan danperlindungan PMIuntuk peningkatanjabatanformal/professional

Jumlah DokumenKerjasamaKetenagakerjaan danPerlindungan PMI antaraNegara RI denganNegara TujuanPenempatan.

15Dokumen

11Dokumen

73,33%

2 Pemanfaatan peluangkerja luar negeri untukjabatanformal/professionalmelalui promosi

Jumlah negara tujuanpenempatan denganpeluang kerja jabatanformal/profesional

6Negara

2 Negara 33,33%

3 Meningkatnyakesesuaian kualifikasiatau persyaratan yangdiminta oleh negarapenempatan dengankompetensi yangdimiliki CPMI

Persentase Padupadanpeta Jumlah Kualifikasi/Kompetensi CPMIPotensi denganPermintaan

85% 32% 37,65%

Persentase pemanfaatanjob info BNP2TKIsebagai informasi pasarkerja bagi pencari kerjaluar negeri.

100% 23% 23%

4 MeningkatnyaPenempatan PMImemenuhi syaratkerja dan prosedurberbasis SistemPenempatan danPerlindungan PMI

Persentase PMI yangditempatkan memilikidokumen dan memenuhistandar yang ditetapkan.

100% 100% 100%

Persentase PenempatanPMI Formal yangMemenuhi Syarat Kerjadan Prosedural yangBerbasis Sistem

100% 100% 100%

Persentasepembentukan LTSP

100% 10% 10%

5 Meningkatnyapelayanan PMI sejakpra-keberangkatansampai kepulangan

Persentasekeberangkatan PMIdengan biaya maksimal2 bulan gaji.

100% 85,64% 85,64%

Persentase PMI denganwaktu tunggu 1 bulanuntuk mekanismepenempatan oleh PPMI.

100% 37,20% 37,20%



RealisasiTw 1

Capaian%

Persentase PMI yangmendapatkanpembiayaan denganbunga murah maksimal24%

100% 100% 100%

Persentase penempatanberbasis e-KTKLN

100% 100% 100%

6 Meningkatnyakepatuhan lembagapenempatan danpendukungpenempatan terhadapstandar dan ketentuanyang berlaku

Persentase tingkatkepatuhan lembagapenempatan danpendukung penempatandalam standar danketentuan yang berlaku.

100% 100% 100%

7 Meningkatnyapemahamanmasyarakat tentangprosedur danmekanismepenempatan danpencegahan PMI nonprosedural

Jumlah lokasi Sosialisasitentang prosedur danmekanisme penempatanPMI

30 lokasi 5 Prov 16,67%

8 Peningkatanpelayananpenempatanpemerintah (G to Gdan G to P )

Persentase penempatanmelalui skema G to Gdan G to P berbasisonline sistem.

5.030PMI

1.031PMI

20,50%

9 MeningkatnyapelayananPengaduan bagipekerja migranIndonesia

Persentase pengaduanyang diproses di layanancrisis senter berbasissistem yg terintegrasidengan K/L terkait,Perwakilan RI

100% 100% 100%

Persentase PMI telahmemiliki akses terhadapfasilitas Early WarningSystem.

75% 15% 20%

10 Meningkatnya mediasidan advokasi bagiCPMI/PMI

Persentase kasus PMIyang diselesaikan

100% 29,66% 29,66%

Persentase CPMI/PMIbermasalah yangmendapat bantuanhukum

100% 100% 100%



RealisasiTw 1

Capaian%

11 Penguatan fungsipembinaan danpengawasanpelaksanaanpenempatan danperlindungan

Persentase miningkatnyaPMI yang berangkatsecara procedural diKantong PMI nonprocedural.

100% 100% 100%

12 Meningkatnyapemberdayaanperlindungan PMIPurna

Jumlah CPMI/PMI/PMIPurna yangmendapatkanpemberdayaanterintegrasi (edukasipengelolaan keuangandan wirausaha)

5.000PMI

380 PMI 7,6%

Persentase kegiatanproduktif PMI Purna dankeluarganya

40% - -

Fasilitasi pelayananpemulangan PMIbermasalah daridebarkasi ke daerah asal

18.000PMI

3.179PMI

17,66%

13 Terwujudnya kualitaspenyusunan rencanaprogram dananggaran yangaplikatif, administrasikerjasama danevalap.

Persentase capaiankinerja anggaran

95% 2,82% 2,97%

Penilaian AKIP olehKementerian PAN danRB

BB -(penilaiantahunan)

-

Fasilitasi layananadministrasi kerjasama

20 Dokkerjasama

8 Dokkerjasama

40%

Persentase unit kerjayang menyampaikanlaporan melalui SPBW

100% 89,63% 89,63%

14 Terwujudnyaorganisasi,perencanaan danpengembanganpegawai sertapengelolaanadministrasikepegawaian yangtepat fungsi

Imdeks/nilai evaluasikelembagaan

76 70,20 92,36

Nilai Capaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI

100 -(penilaiantahunan)

-

Indeks survey kepuasanmasyarakat

3,25 3,32 102,15%

Persentase pegawaiyang mengikutipengembangankompetensi

30% 10,93% 36,43%



RealisasiTw 1

Capaian%

Penegakan kasusdisiplin pegawai 100% 100% 100%

Persentase layananmutasi kepegawaianyang tepat waktu

100% 96,23% 96,23

15 Terwujudnyapelayananadministrasikeuangan danpengelolaan barangmilik negara danketatausahaanpimpinan yang tertibdan akuntabel

Opini BPK atas LaporanKeuangan

WTP -(penilaiantahunan)

-

Persentase realisasianggaran BNP2TKI

95% 19,83% 20,87%

Persentase inventarisasiBMN Satker

90% 25% 27,78%

16 Tersedianyaperaturan perundang-undangan, danmeningkatnyapelayanan bantuanhokum, publikasi dankehumasan

Jumlah peraturanperudang-undanganuntuk mengisi tingkatkekosongan pengaturanhukum

100% 100% 100%

Opini Publik terhadaplembaga BNP2TKI

Baik Baik 100%

Persentase pemenuhanlayanan informasikepada masyarakat

100% 100% 100%

17 Terselenggaranyalayanan sisteminformasi penempatandan perlindungan PMIsecara terpadu dankajian Litbang sebagaimasukan kebijakan

Jumlah rekomendasihasil pengkajian,penelitian danpengembangan

4 Topik 1 Topik 40%

Tersedianyalembaga/instansi terkaityang terintegrasi systeminformasi pelayananP2PMI terpadu

5lembaga/

2perwakila

n RI/3 Aplikasi

3 lemb/0 pwkl/

3 Aplikasi

60%

18 Meningkatnyaakuntabilitas danprofesionalitasAparatur PengawasInternal Pemerintah(APIP)

Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 100%Tingkat KematanganImple mentasi SPIP

Level 3 -(penilaiantahunan)

-


3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitasi penempatandan perlindungan PMI sebesar Rp317,971,678,000,-, dan sampai dengan triwulan Itahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp63,045,024,862,- atau sebesar 19,86%.Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,55% dibandingkan realisasi padatriwulan I tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran BNP2TKI Triwulan I Tahun 2019(Berdasarkan Satuan Kerja)

No SatkerAnggaran 2018 (Rp) Angaran 2019 (Rp)

Pagu Realisasi Pagu Realisasi1 Sekretariat

Utama123,093,510,000 18,795,008,753 124,908,624,000 19,574,041,631

(15.67%)2 Deputi Bidang

KLN danPromosi

7,602,545,000 1,222,342,266 7,559,545,000 2,067,224,382(27.35%)

3 Deputi BidangPenempatan

20,376,813,000 2,458,135,279 10,354,399,000 1,976,859,538(19.09%)

4 Deputi BidangPerlindungan

22,743,288,000 3,114,769,091 12,162,517,000 2,640,236,579(21.71%)

5 BP3TKI/LP3TKI

208,222,629,000 36,861,285,494 159,920,533,000 36,224,857,132(22.65%)

6 Inspektorat 4,121,930,000 1,035,420,000 3,066,060,000 561,805,600(18.32%)

TOTAL 396,160,715,000 63,486,960,883 317,971,678,000 63,045,024,862(19.83%)

Tabel 12. Realisasi Anggaran BNP2TKI Triwulan I Tahun 2018 dan 2019(Berdasarkan Jenis Kegiatan)

No KegiatanAnggaran 2018 (Rp) Angaran 2019 (Rp)

Pagu Realisasi Pagu Realisasi1 Perumusan/

PenyusunanPeraturanPerundang-Undangan,Publikasi danHumas

4,470,455,000 410,713,100(9.19%)

3,343,273,000 267,408,450(8.00%)

2 AdministrasiKeuanganKerumahtanggaan SertaDukunganSarana danPrasaranaKerja

92,534,188,000 15,693,842,197

(16.96%)

106,438,425,000 16,501,643,184(15.50%)



Pagu Realisasi Pagu Realisasi3 Penguatan

KelembagaandanKepegawaian

9,568,643,000 794,243,000(8.30%)

5,448,019,000 695,362,337(12.76%)

4 PenyusunanRencana,Program danAnggaran,AdministrasiKerja SamaSerta Evaluasi& Laporan

6,537,524,000 958,848,662(14.67%)

3,848,428,000 809,385,600

5 PenyelenggaraanPengawasan &PemeriksaanAkuntabilitasAparatur

4,121,930,000 1,035,420,000(25.12%)

3,066,060,000 561,805,600

6 Penelitian,Pengemba-ngan danPengemba-ngan SistemInformasi

9,982,700,000 937,361,794(9.39%)

5,830,479,000 1,300,242,060

7 PeningkatanKerja SamaLuar Negeri

3,594,719,000 532,199,400(14.81%)

3,060,464,000 991,353,000

8 PeningkatanPemetaan danHarmonisasiKualitasTenaga KerjaLuar Negeri I

1,895,950,000 166,393,400(8.78%)

1,477,147,000 336,088,239

9 PeningkatanPromosi TKIke NegaraPenempatan

2,396,180,000 215,599,466(9.00%)

1,588,194,000 470,603,426

10 PeningkatanKerja Samadan VerifikasiPelayananDokumen

4,925,614,000 630,978,388(12.81%)

2,348,029,000 322,531,850

11 PeningkatanPelayananPenempatanPemerintah

4,638,207,000 646,572,450(13.94%)

2,286,006,000 490,435,900

12 Penyiapan dan 3,748,092,000 781,583,768 1,972,742,000 380,461,588



Pagu Realisasi Pagu RealisasiPembekalanPemberangkatan

(20.85%)

13 PeningkatanSosialisasi danPembinaanKelembagaan

7,064,900,000 399,000,673(5.65%)

3,747,622,000 783,430,200

14 PeningkatanPemberdayaanTKI

5,334,469,000 730,482,450(13.69%)

4,296,357,000 407,895,861

15 PeningkatanPengamanandanPengawasanTKI

3,961,250,000 585,978,100(14.79%)

2,224,255,000 646,427,100

16 PeningkatanPelayananPengaduan

8,099,687,000 1,025,643,150(12.66%)

2,917,585,000 726,992,700

17 PeningkatanMediasi danAdvokasi

5,347,882,000 772,665,391(14.45%)

2,724,320,000 858,920,918(31.53%)

18 PeningkatanPemetaan danHarmonisasiKualitasTenaga KerjaLuar Negeri II

9,715,696,000308,150,000

(3.17%)

1,433,740,000 269,179,717(18.77%)

19 PeningkatanFasilitasiPenempatandanPerlindunganTKI (BP3TKI/LP3TKI)

208,222,629,000 36,861,285,494(17.70%)

159,920,533,000 36,224,857,132(22.65%)

Total 396,160,715,000 63,486,960,883(16.03%)

317,971,678,000 63,045,024,862(19.83%)


BAB IV

PENUTUP

Sesuai Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019,BNP2TKI memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama(IKU). Adapun capaian kinerja BNP2TKI untuk Triwulan I Tahun 2019 mencapai 54,29%,yang merupakan presentase rata-rata capaian sasaran strategis BNP2TKI. Dalammelaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategisdimaksud, BNP2TKI didukung dengan pagu sebesar Rp317.971.678.000,- dan sampaitriwulan I tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp63.045.024.862,- (19,83%).

Pada pengukuran kinerja Triwulan I, pencapaian target IKU secara umum sudah sesuaidengan target yang telah ditetapkan. Dari 6 (enam) IKU, terdapat 4 IKU yang berhasilmemenuhi target dengan capaian di atas 25%, 1 (satu) IKU masih terbilang kurang, danterdapat 1 IKU yang belum dapat diukur karena penilaiannya dilakukan secara tahunan ataupada saat ini masih dalam proses penilaian.

Terkait beberapa kendala yang dihadapi BNP2TKI dalam pencapaian target kinerja tahun2019, dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yakni sisi internal dan eksternal. Sejumlah kendalaeksternal antara lain belum adanya peraturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentangPelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar regulasi penempatan dan perlindunganPMI, koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait masih belum maksimal, serta belumadanya peraturan dan/atau kerjasama dengan negara tujuan penempatan PMI sebagai dasarpelindungan PMI bekerja di luar negeri.

Sementara itu, kendala internal yang dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaandalam pelayanan PMI terutama dari sisi kelembagaan BP3TKI, Sumber Daya Manusia(SDM), sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran untuk dukungan program teknispenempatan dan perlindungan PMI.

Sebagai upaya menyiasati kendala eksternal, BNP2TKI senantiasa meningkatkan koordinasidengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya mengatasi kendala internal, BNP2TKImelakukan refocusing penganggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran sertaassesment pegawai, seleksi terbuka untuk JPT dalam rangka mendukung resources yangdiperlukan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebihoptimal.

Beberapa kendala dalam capaian keberhasilan sasaran strategis dan indikator dalam rangkameningkatkan tata kelola pelayanan penempatan dan perlindungan PMI memerlukanperhatian tidak hanya dari BNP2TKI, namun juga komitmen dan keterlibatan K/L terkait danseluruh stakeholders. Untuk itu, kedepan sangat diperlukan sinergitas regulasi dankoordinasi serta peningkatan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah pusat dandaerah, serta seluruh stakeholders terkait dalam penyelenggaraan tata kelola pelayananpenempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJAKEPALA BNP2TKI TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJAESELON I TAHUN 2019

Documents

LAPORAN TRIWULAN I AKUNTABILITAS TAHUN 2019 KINERJA