Upload
vokien
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Tanggal 4 – 6 Maret 2009
I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal..............serta Surat
Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor......tanggal......tentang Penugasan Kepada
Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk
melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Sidang III Tahun Sidang
2008 – 2009, Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi
Sumatera Selatan pada tanggal 4 – 6 Maret 2009.
Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan
pertemuan dengan beberapa Instansi di daerah Sumatera Selatan yang terdiri dari:
Pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda, Pimpinan DPRD Provonsi Sumatera Selatan
Pertemuan dengan Bank Indonesia dan Bank Bank BUMN yang terdiri dari Bank
BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, PT Askrindo, dan PT Sarana Sumsel
Ventura
Pertemuan dengan jajaran Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang
terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Negara, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara.
Pertemuan dengan Para Direksi BUMN di Provinsi Sumatera Selatan ( PT Pupuk
Sriwijaya, PT Bukit Asam)
II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN
A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
1. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluas 87.017,42 KM2 yang
terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan jumlah penduduk sebanyak
7.752.661 jiwa. Data yang di dapat mengenai jumlah penduduk di daerah
Sumatera Selatan kemungkinan tidaklah akurat karena kendala yang dihadapi oleh
Pemprov Sumatera Selatan di lapangan banyak ditemukan penduduk yang
mempunyai Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu KTP yang dimiliki oleh warga,
sehingga data jumlah penduduk kemungkinan tidaklah akurat.
2. Postur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
untuk tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp.
2.681.672.318.900, Belanja Daerah Rp. 2.751.672.318.900 sehingga terdapat
defisit Rp. 70.000.000.000 yang ditutupi dari Pembiayaan daerah yang diambil
dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.
3. Realisasi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil
Pemprov Sumatera Selatan untuk tahun 2008 – 2009 dimana Penerimaan daerah
sebesar Rp. 1.248.259.426.00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.
2
960.850.875.318. Sehingga prosentase penyerapannya mencapai 76,98% dari total
Penerimaan Pemprov Sumatera Selatan.
4. Beberapa usulan perbaikan Dana Perimbangan dalam rangka penyusunan APBN
dari Pemprov Sumatera Selatan agar terciptanya penyempurnaan kebijakan
perimbangan antara pusat dan daerah:
Formulasi perhitungan dana perimbangan yang telah ditetapkan agar lebih
transparan
Prosentase pembagian kepada daerah penghasil lebih diutamakan dengan
mempertimbangkan jumlah pegawai dan kebutuhan masyarakat dengan
tidak mengabaikan daerah lain yang memilik fiskal gap yang tinggi.
Bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk triwulan IV agar pembagiannya
tepat waktu.
5. Penyerapan APBD tahun 2008 Pemprov Sumatera Selatan dibukukan setiap enam
bulan (semester) yaitu untuk semester pertama Semester I (Januari – Juni) :
Pendapatan Daerah Rp. 2.472.769.354.600. dengan Realisasi Rp.
1.049.123.867.916,08. atau 42,43%. Sedangkan Belanja Daerah Rp.
2.743.382.539.020,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 781.338.752.910,42 atau
28,48%.
6. Sedangkan Penyerapan untuk semester kedua terjadi peningkatan yang siknifikan
dimana Pendapatan Daerah Rp. 2.617.007.898.200 dengan Realisasi Rp.
2.580.262.745.689,25 atau 98,60%. Sedangkan Belanja Daerah Rp.
2.718.409.708.751 dengan Realisasi Rp. 2.386.640.029.309,49 atau 87,80%
7. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemprov Sumatera Selatan dalam
permasalahan penyerapan anggaran adalah terdapat efesiensi terhadap pekerjaan
yang telah ditetapkan karena keterbatasan pendapatan daerah, akibat
keterlambatan penetap APBD-P, dan banyaknya kegiatan yang tidak direncanakan
sehingga tidak dapat direalisasikan.
8. Strategi Pembanguna daerah dalam kerangka pembangunan Sumatera Selatan
tahun 2010-2014 terdiri dari :
Pembangunan Pertanian
Peningkatan UMKMK
Pemantapan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan lapangan
kerja
Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis.
9. Prioritas program pembanguna Sumatera Selatan untuk tahun 2010 terdiri dari :
a. Optimalisasi pengembangan pertanian di daerah rawa, sungai, dan danau
b. Peningkatan kualitas produk, diversifikasi dan pemasaran hasil UMKMK
c. Pemantapan pembangunan sumber daya manusia melalui kesinambungan
pelayanan sekolah gratis dan berobat gratis serta merealisasikan berdirinya
sekolah dan rumah sakit internasional
3
d. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan
lapangan kerja melalui program pro-poor, pro-job, dan pro-group
e. Percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta
api, jalan & jembatan serta jaringan irigasi & rawa.
10. Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api Api yang mempunyai
daya tarik bagi investor karena posisinya yang sangat strategis. Pembangunan
Pelabuhan Tanjung Api Api diperkirakan akan manghabiskan biaya sampai
dengan Rp.15 Triliun yang dananya diluar dari APBD. Saat ini Pemprov Sumatera
Selatan sudah memiliki banguna rel kereta api sepanjang 320 KM dari Lubuk
Lingau sampai Tanjung Api Api
11. Dalam forum World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 5 di Jakarta beberapa
negara Islam yaitu Iran dan Qatar sudah menyatakan minat menanamkan investasi
untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api di Sumatera Selatan.
12. Selain pelabuhan Tanjung Api Api, beberapa proyek investasi di daerah Sumatera
Selatan yang sudah ditawarkan kepada investor dari Timur Tengah adalah: Stasiun
Peti Kemas Mura dan Martapura, Gas Methane, biofuel, Highway Patung Raya
(Palembang-Betung-Indralaya), Industri Hilir Karet, Industri Hilir CPO,
Pembangunan RS Islam, Pelabuhan Dermaga Tanjung Api Api, dan
Pembangunan Perumahan.
B. BANK INDONESIA DAN KANTOR PERWAKILAN BANK BANK
BUMN, PT ASKRINDO, DAN PT SARANA SUMSEL VENTURA
1. Krisis keuangan global berimbas terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi
wilayah Sumbagsel pada triwulan IV-2008 yang ditandai dengan kontraksi
pertumbuhan sebesar 2,30% (qtq, harga konstan) dan penurunan sebesar 10,52%
(qtq, harga berlaku). Namun demikian, secara kumulatif perekonomian Sumbagsel
pada tahun 2008 tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (yoy, harga
konstan) atau sebesar 21,19% (yoy, harga berlaku). Namun melihat kondisi
ekonomi gobal pada tahun 2009 ini kalangan perbankan di Sumatera Selatan
masih tetap menunggu dan melihat keadaan dalam menyalurkan kreditnya.
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagsel terkonfirmasi dari
hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 4 (empat) kota zona
Sumbagsel (Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, dan Bengkulu). Indeks
Keyakinan Konsumen (IKK) yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen
terhadap kondisi ekonomi saat ini dan 6 bulan mendatang, berada pada indeks
sebesar 91,33 pada bulan Desember 2008 atau mengalami penurunan indeks dari
tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 103,56. Konsumen dikatakan optimis jika
indeks dimaksud berada di atas 100.
3. Di sektor perdagangan luar negeri, berdasarkan kelompok Standard International
Trade Classification (SITC);
a. Total nilai ekspor non migas di wilayah Sumbagsel sampai dengan akhir tahun
2008 (kumulatif tahun 2008) tercatat sebesar US$7.575,89 juta meningkat sebesar
4
51,97% dari sebesar US$4.985,20 juta pada akhir tahun 2007 (kumulatif tahun
2007).
b. Dampak krisis terhadap ekspor mulai terlihat pada kinerja ekspor triwulan IV-
2008 yang anjlok menjadi USD1.298,79 juta dari sebesar USD2.276,34 juta pada
triwulan III-2008.
PERKEMBANGAN EXPORT IMPORT SITC
4. Inflasi tahunan (yoy) zona Sumbagsel pada tahun 2008 sebesar 14,90%, jauh lebih
tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 11,06%. Laju inflasi
tahunan (yoy) tertinggi selama triwulan IV-2008 terjadi pada sektor :
a. Kelompok kesehatan sebesar 18,30%.
b. Kelompok bahan makanan sebesar 18,20%.
c. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 18,10%.
d. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, & tembakau sebesar 13,30%.
e. Kelompok sandang sebesar 7,60%.
f. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,00%, dan
g. Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,00%.
PERBANDINGAN INFLASI PERKELOMPOK
5. Kinerja sektor perbankan wilayah Sumbagsel pada tahun 2008 mengalami
pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya;
a. Total aset perbankan tumbuh sebesar 15,39% (yoy) menjadi sebesar Rp73,14
triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 2,53% (qtq) dibandingkan
dengan triwulan III-2008.
5
b. Penghimpunan dana tumbuh sebesar 18,21% (yoy) menjadi sebesar Rp55,42
triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 6,45% (qtq) dibandingkan
dengan triwulan III-2008.
PERKEMBANGAN PERBANKAN
6. Di sisi penyaluran kredit, penyaluran kredit/pembiayaan mengalami peningkatan
sebesar 31,52% menjadi Rp51,70 triliun jika dibanding tahun sebelumnya, namun
jika dibanding triwulanan sebelumnya hanya mengalami peningkatan sebesar
0,05%. Persentase loan to deposit ratio (LDR) meningkat dari 83,85% pada tahun
2007 menjadi 93,29% dengan tingkat NPL sebesar 3,22%
7. Pemberian kredit mikro dan menengah pada PT BRI masih spesifik sampai
dengan Rp. 50 juta. Kendala yang dihadapi oleh kalangan Perbankan di Sumatera
Selatan masih dalam hal jaminan kredit kepada petani yang tidak memilik
sertifikat. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan sinergi dengan kantor BPN
dengan memberikan kemudahan biaya pembuatan sertifikat sehingga kalangan
petani mempunyai akses ke Perbankan.
8. Selain masalah jaminan, kelangkaan bibit unggul juga menjadi masalah yang
terjadi di lapangan. Selain itu juga banyaknya bibit unggul palsu beredar di
Sumatera Selatan serta distribusi pupuk bersubsidi yang masih terkendala. Dalam
hal distribusi pupuk bersubsidi, hanya kelompok tani yang terdaftar saja yang bisa
mendapatkan akses pupuk bersubsidi sedangkan yang tidak terdaftar masih
banyak jumlahnya. Beberapa hal tersebut diatas masih menjadi kendala pihak
Perbankan dalam meberikan kredit kepada petani karena akan meningkatkan
resiko pemberian kredit tersebut.
9. Di daerah Sumatera Selatan masih banyaknya petani atau nasabah yang tidak
Bankable karena terkendala masalah jaminan. Hal ini akan sangat terasa oleh
kalangan petani jika fluktuasi harga produk pertanian terjadi sehingga akan
mempengaruhi aktivitas para petani di Sumatera Selatan karena mereka
kekurangan modal untuk usahanya. Dalam rangka optimalisasi penyaluran kredit
untuk menopang UMKM, kiranya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah
antara lain bentuk dukungan untuk meningkatkan kelayakan calon debitur dalam
mengakses kredit dan penguatan lembaga keuangan mikro antara lain melalui
bantuan sertifikasi pertanahan dan pendampingan para calon debitur sektor
perkebunan oleh dinas terkait.
6
10. Jumlah kredit yang telah diberikan kepada sektor UMKM hingga Desember 2008
di Propinsi Sumatera Selatan adalah sbb:
11. Untuk Program KUR di Sumatera Selatan beberapa Bank BUMN mempunyai
program yang tidak sama.
a. PT BNI : Dalam tahun 2009 akan lebih fokus dalam pengembangan KUR
dengan menambahkan dana bagi program KUR sebanyak Rp. 160 Miliar
b. PT Bank Mandiri : Sampai dengan bulan Oktober 2007 pihak bank
mandiri sudah menyalurkan KUR di daerah Sumatera Selatan sebesar Rp.
155 miliar dan pada tahun 2009 ini juga akan melakukan penambahan
dana bagi program KUR. Namun dalam pelaksanaannya pihak bank
Mandiri masih meminta agunan sebesar 30% kepada para nasabah KUR
karena pihak Askrindo hanya menjamin kredit KUR sebesar 70%. Hal ini
dilakukan pihak Bank Mandiri untuk menjaga posisi NPL agar tidak
meningkat akibat program tanpa agunan kredit KUR ini.
c. PT BRI : Masih menjadi Bank terbesar pelaksana pemberian KUR di
Indonesia. Penyaluran KUR secara nasional posisi sampai dengan
Desember 2008 untuk Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp.
384.298 Juta dengan jumlah debitur sebanyak 34.161 nasabah.
C. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
1. Rencana Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 adalah
sebesar Rp. 5.785.174,05 juta, sedangkan realisasi penerimaan pajak Kanwil
DJP Sumsel dan Kep Babel tahun 2008 adalah sebesar : Rp. 6.183.194,02 Juta
atau 106,88% dari Rencana Penerimaan.
No. Nama Bank Nominal Kredit UMKM (Rp. Miliar)
1. BNI 1.934,81
2. BRI 2.094,36
3. Mandiri 936,19
4. BTN 1,22
7
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008
No. Jenis Pajak Rencana 2008
Realisasi
2008
%
Pencapaian
1 PPh
2,562,198.03
2,486,949.17 97.06%
2
PPN DAN
PPnBM
1,480,829.35
1,600,407.37 108.08%
3
PAJAK
LAINNYA
57,705.73
66,824.70 115.80%
4
PBB DAN
BPHTB
1,684,440.94
1,759,603.82 104.46%
Jumlah
5,785,174.05
6,183,194.02 106.88%
2. Penerimaan pajak untuk daerah Sumatera Selatan dapat ditingkatkan lagi agar
terjadi pemerataan di daerah jika UU PPh pasal 21 dapat diatur lagi dengan
cara sentralisasi Kantor Pusat yang dikembalikan ke domisili daerah asal. Saat
ini aturan pajak yang ada membolehkan Kantor Pusat suatu perusahaan
berdomisili dimana saja. Jika Kantor Pusat perusahaan perkebunan dan
pertambangan di daerah Sumatera Selatan berada di lokasi tempat usahanya,
maka pemerintah daerah akan mendapatkan porsi 20% dari setiap PPh yang di
potong dari gaji pegawai.
3. Pembetulan SPT dalam rangka program Sunset Policy memberikan tambahan
pajak kurang bayar sebesar Rp. 7,9 Miliar pada tahun 2008 dan Rp. 44,5 pada
periode Januari sampai dengan Februari 2009. Sedangkan Penambahan Wajib
Pajak pada tahun 2008 sebesar 61.463 wajib pajak yang terdiri dari WP orang
pribadi sebanyak 56.025 dan WP badan sebanyak 5.438.
4. Faktor penyebab berkurangnya penerimaan pajak di daerah Sumatera Selatan
adalah kondisi ekonomi global yang memburuk sehingga menyebabkan
penurunan harga komiditi andalan Sumsel seperti CPO dan karet. Dalam hal
ini karet lebih memprihatinkan karena penurunannya sangat tajam. Selain itu
juga daya beli masyarakat menjadi menurun yang menyebabkan transaksi
Wajib Pajak akan berkurang yang berimplikasi kepada penerimaan PPN yang
akan turun.
5. Penerimaan Kanwil DJBC Sumbagsel Tahun 2008 adalah sebesar Rp.
145.987.260.000 mencapai 93,98 % dari targetnya sebesar Rp.
155.328.390.000, terdiri dari Penerimaan Bea Masuk dan cukai. Sedangkan
target penerimaan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 845.772.560.000.
Terdiri dari Bea Masuk, Cukai dan Pungutan Ekspor / Bea Keluar, yang pada
8
tahun 2009 menjadi pendapatan DJBC. Sampai dengan 28 Pebruari 2009
sudah terealisasi sebesar Rp. 94.612.810.000.
Tabel Penerimaan Bea Masuk dan Cukai
Tahun 2008
(Jutaan rupiah)
No JENIS
PENERIMAAN TARGET 2008 REALISASI 2008 %
1 Bea Masuk 154,484.02 145,195.50 93.99
2 Cukai 844.37 791.76 93.77
Total 155,328.39 145,987.26 93.98
6. Sedangkan realisasi penerimaan Bea dan Cukai Sumbagsel sampai dengan 28
Februari 2009 adalah sbb:
(Jutaan Rupiah)
No JENIS
PENERIMAAN TARGET 2009 REALISASI 2009*) %
1 Bea Masuk 153,409.60 94,371.95 61.51
2 Cukai 907.28 121.26 13.36
3 Pungutan Ekspor /
Bea Keluar 691,455.68 119.60 0.02
Total 845,772.56 94,612.81 11.19
7. Beberapa kendala yang menyebabkan target penerimaan Bea dan Cukai tidak
terpenuhi di daerah Sumbagsel adalah sebagai berikut:
a. Adanya penurunan Bea Masuk dari 5% menjadi 0% sehubungan
dengan diberlakukannya Tarif CEPT ( Impor dari Negara-negara
ASEAN ), sebagai contoh impor asphalt dari Singapura dan mesin/
sparepart mendapat penurunan tarif dari 5% menjadi 0%;
b. Bertambahnya Perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas
Pembebasan dan Penangguhan Bea Masuk;
c. Adanya penurunan volume impor sehubungan dengan gejala umum
perlambatan pertumbuhan ekonomi.
8. Untuk meningkatkan penjualan produksi dalam negeri seharusnya struktur
penerimaan Bea dan Cukai dalam APBN mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Namun pada kenyataannya Pemerintah selalu menetapkan target yang
meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat kontradiksi dengan program
Pemerintah dalam mengalakan penggunaan produksi dalam negeri sebab
dengan meningkatnya penerimaan Bea Cukai dari tahun ketahun merupakan
indikasi masuknya produk impor ke Indonesia yang selalu meningkat dari
tahun ke tahun.
9
9. DIPA TA. 2008 untuk seluruh satker di propinsi Sumatera Selatan yang
berjumlah 384 DIPA untuk 38 Bagian Anggaran Departemen/Lembaga Non
Departemen yang terdiri dari 476 Satker dengan jumlah
dana Rp. 5.179.511.677.000,- penyerapan dana pagu satker pada umumnya
cukup bagus yaitu realisasi pencairan dananya sebesar 93,34 % , sedangkan
dana yang tidak terserap sebesar 6,66 %. Dana yang tidak terserap tersebut
disebabkan karena adanya hasil lelang dibawah dari harga yang ditentukan dan
penghematan penggunaan dana sesuai kebutuhan.
10. Penilaian aset Barang Milik Negara (BMN) sudah dilakukan sesuai petunjuk
dan arahan pelaksanaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara. Kegiatan Penertiban BMN termasuk penilaian aset BMN untuk satker
TNI-POLRI dilakukan setelah pelaksanaan satker K/L, saat ini dalam
pelaksanaan kegiatan.
11. Gambaran umum kegiatan penilaian aset BMN di lingkungan Kantor Wilayah
IV DJKN Palembang, sebagaimana berikut:
UNIT KERJA TARGET SELESAI % SALDO AWAL SALDO AKHIR
KANWIL IV 100 100 100 3,882,933,991,593 6,471,656,537,413
KPKNL PLMBG 110 110 100 779,095,076,906 1,942,679,197,141
KPKNL LAHAT 91 91 100 216,307,139,437 302,607,867,383
KPKNL JAMBI 250 243 97.2 726,057,507,307 1,407,726,264,213
KPKNL
PANGKLPINANG 97 97 100 695,091,354,337 908,656,697,289
JUMLAH 648 641 98.9 6,299,485,069,580 11,033,326,563,439
D. JAJARAN BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM
PT PUPUK SRIWIJAYA
1. Laba tahun 2007-2009 lebih tinggi dibandingkan laba tahun 2005 & 2006 karena
pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah menerapkan Subsidi Gas yang tidak dapat
menutupi biaya produksi dan distribusi (sampai dengan bulan September 2006).
Tahun 2007 laba tinggi karena adanya ekspor urea eks tahun 2006 yang cukup
tinggi. Tahun 2008 laba cukup tinggi karena harga urea ekspor dan kebun cukup
tinggi, namun pada akhir tahun menurun akibat pengaruh krisis keuangan global
yang berdampak pada naiknya kurs dan harga bahan baku.
2. Tahun 2009 laba lebih rendah dari tahun 2008 karena harga jual pupuk lebih
rendah dibanding prognosa 2008 dan penjualan pupuk lebih diutamakan pada
sektor pangan dibandingkan sektor komersil.
10
3. Besar sumbangan PPh dan Dividen PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah sebagai
berikut :
(Rp. Juta)
Keterangan 2004 2005 2006 2007 2008
PPh 354.419 292.146 213.949 518.405 N/A
Deviden 221.969 228.597 131.203 138.015 376.500 * Perhitungan PPh badan audited tahun 2008 belum selesai
4. Permasalahan yang dihadapi PT Pusri saat ini adalah :
Jaminan supply gas untuk PT PIM (sebesar 17.250 BSCF) dengan harga yang
wajar supaya produksi urea nasional cukup dan harganya wajar untuk dapat
memenuhi semua sektor.
Anggaran subsidi harus cukup untuk memenuhi kenaikan tonase pupuk yang
disubsidi.
SK Gubernur yang mengacu kepada Permentan (untuk penyaluran sebesar 5,2 juta
ton) agar segera dapat dikeluarkan.
SK Bupati yang mengacu kepada SK Gubernur juga harus segera dapat
dikeluarkan agar kelangkaan pupuk tidak terjadi.
Perlu dukungan bagi PT Petrokimia Gresik untuk mendapatkan pinjaman modal
kerja dalam USD untuk impor bahan baku non urea pada saat diperlukan.
Transaksi dalam negeri mohon digunakan Rupiah karena sebagian besar
pendapatan Produsen Pupuk dalam Rupiah.
Untuk jangka panjang, perlu dilakukan revitalisasi dan pengembangan Pabrik
Pupuk. Untuk itu diperlukan jaminan supply gas minimum selama 20 tahun dan
dana pinjaman sebesar Rp 36,6 Trilyun dengan D/E Ratio 70/30.
PT BUKIT ASAM
1. Volume penjualan PT Bukit Asam pada tahun 2008 mencapai 12,8 juta ton batu
bara dengan produksi mencapai 10,8 juta ton. Prediksi penjualan pada tahun 2009
mencapai 14,5 juta ton dengan total produksi meningkat menjadi 12,7 juta ton.
Dengan komposisi penjualan domestik sebesar 65% dan expor 35%. Berdasarkan
rencana kerja tahun 2009, target pendapatan usaha PTBA naik sekitar 20%-25%.
2. Pendapatan dan laba bersih PTBA dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007
menunjukan angka yang selalu meningkat. Pendapatan pada tahun 2007 Rp. 4.126
Miliar dengan laba bersih Rp. 760 Miliar. Sedangkan Pendapatan pada tahun 2008
meningkat tajam menjadi Rp. 7.220 Miliar.
3. Kontribusi PTBA kepada negara berupa pajak dan PNBP lainnya selalu
meningkat juga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Kontribusi PTBA
pada tahun 2007 sebesar Rp. 928 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi
Rp. 1.255 miliar.
4. Kontribusi PTBA kepada negara yang diberikan dalam bentuk deviden pada tahun
2007 sebesar Rp. 158 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 247
11
Miliar. Sedangkan Royalti pada tahun 2007 sebesar Rp. 141 Miliar dan pada tahun
2008 meningkat menjadi Rp. 186 Miliar.
III. PERMASALAH YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
PEMDA SUMSEL
1.Dana Bagi Hasil tahun 2008 Provinsi Sumatera Selatan masih tersisa Rp. 235 Miliar
yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
PERBANKAN SUMSEL
1.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah bersubsidi di daerah Palembang
mendapatkan harga yang lebih murah, namun harga yang murah tersebut tidak merata
diseluruh Sumatera Bagian Selatan. Ada usulan dari Bank Tabungan Negara
Palembang untuk membebaskan biaya IMB khusus untuk tipe RSS.
2.Usulan dari PT Askrindo agar Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dari Bank Rakyat
Indonesia dapat diperluas skimnya, sehingga usaha pengemukan sapi yang sedang
digalakan oleh Pemrov Sumsel juga dapat mengunakan fasilitas KKP.
3.Daerah Sumbagsel merupakan lumbung dari sawit dan karet namun tidak terdapat
industri hilirnya di Sumbagsel yang berakibat banyaknya tanaman sawit yang tidak
dapat terolah atau busuk.
DEPARTEMEN KEUANGAN SUMSEL
1.Pembebasan PPh pasal 22 untuk barang pertanian yang dipotong dimuka. Pajak
tersebut tidak dapat menjaring WP nya yaitu pengumpul (trader) dan exportir karena
yang terjadi dilapangan para petanilah yang dipotong pajak oleh para pengumpul
sehingga mengurangi keuntungan para petani.
2.PPh pasal 21 agar ditinjau ulang karena didalam aturan KUP yang baru kantor pusat
suatu perusahaan tidak harus berada didomisili tempat mereka melakukan usaha.
Untuk pemerataan ke daerah sebaiknya domisili kantor pusat harus berada di lokasi
kegiatan usahanya sehingga daerah dapat menikmati hasilnya karena jika kantor pusat
berada di daerah kegiatan usaha maka daerah akan mendapatkan 20% dari PPh yang
diambil dari pegawai kantor pusat.
3.Mempermudah pemberian Sertifikat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh
Bappenas agar panitia lelang di daerah tidak mengalami kesulitan yang akan berakibat
terganggunya proses tender pengadaan barang dan jasa.
4.Melakukan penyempurnaan terhadap Keppres No. 80 yang tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini, perlunya menaikan batasan nilai pengadaan barang dan jasa untuk
penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Terdapat juga usulan agar norma
standar harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran ditambah PPh dan PPN
saja.
5.Melakukan revisi terhadap Keppres No. 42 tahun 2002 mengenai standar harga.
12
BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM
PT BUKIT ASAM
1.Meminta menghilangkan pajak sebesar Rp. 100 Miliar akibat penyertaan/Inbreng
PT Kereta Api Indonesia dalam pembentukan perusahaan patungan antara PTBA dan
PTKA. Dalam skema konsorsium tersebut PTBA memiliki saham 30% dan PTKA
70%, dengan total investasi +/- USD 694 juta. Saat ini PT Bukit Asam sudah
mengirimkan surat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Untuk Inbreng di
atas Rp. 100 Miliar harus mendapat persetujuan DPR RI.
PT PUSRI
1.Rencana holding PT Pusri saat ini terkendala dengan masalah perpajakan. Pada saat
PT Pusri akan melakukan spinn off kepada anak perusahaannya, PT Pusri harus
membayar pajak Rp. 2,5 Triliun kepada Ditjen Pajak. Agar proses Holding Company
ini dapat berjalan lagi maka PT Pusri sudah mengirimkan surat kepada Meneg BUMN
yang akan diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk meminta penghapusan pajak
tersebut.
Jakarta, 9 Maret 2009
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,
Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, M.Sc