Upload
komisi-informasi-sumut
View
231
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Laporan Tahunan Komisi Informasi Sumut
Citation preview
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
iiiLAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KATA PENGANTAR
Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk sejak 10 September
2012, dengan dilantiknya 5 (lima) komisioner untuk masa jabatan periode 2012-2016
oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pudjo Nugroho di Kantor Gubernur, Jln.
Diponegoro Medan.
Beberapa saat setelah dilantik, para komisioner langsung menggelar pleno pertama
menetapkan komposisi kepengurusan dan pembagian tugas guna memudahkan
koordinasi.
Dalam rapat pleno pertama yang digelar di ruang Desk Pilkada, Kantor Gubernur
tersebut, para komisioner menyepakati H.M Zaki Abdullah sebagai Ketua, Drs.
Mayjen Simanungkalit sebagai Wakil Ketua. Sedangkan, Drs. H.M Natsir Isfa MM
sebagai Ketua Divisi Kelembagaan dan Kerjasama, H. M Syahyan S. Ag sebagai
Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), dan Drs. Robinson Simbolon
sebagai Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan peraturan internal,
Ketua dan Wakil Ketua dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali. Dengan demikian, periode
2012-2016 akan terjadi perubahan komposisi kepengurusan yang dimaksudkan
sebagai upaya memacu dinamika organisasi dan kinerja komisioner.
Dalam melaksanakan amanah tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
menyusun Rencana Strategis berupa Program Kerja, sebagai landasan dan acuan untuk
dilaksanakan komisioner selama periode 2012-2016.
Penguatan struktur dan inprastruktur organisasi, menjadi pusat perhatian Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara di tahun-tahun pertama. Selanjutnya di tahun kedua
dan seterusnya, dilakukan penguatan kapasitas komisioner, pembenahan administrasi
dan penguatan peran dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau
ajudikasi non litigasi.
Tentu peran serta komisioner dalam sosialisasi UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan tentang keberadaan Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara itu sendiri, terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Di tahun 2012-2013 sebagai tahun pertama terbentuknya Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara, komisioner telah melakukan serangkaian kegiatan yang mengacu pada
program kerja 2012-2016. Kinerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara inilah yang
dituangkan dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013.
Medan, Desember 2013
H. M. ZAKI ABDULLAH
Ketua KI Provinsi Sumatera Utara
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
vLAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
Kata Pengantar..................................................................................................... iii
Daftar Isi .............................................................................................................. v
Profil Komisioner .................................................................................................. 1
Visi dan Misi ......................................................................................................... 7
Sejarah Singkat Lahirnya KIP Sumatera Utara.......................................................... 9
Hasil Monitoring Proses Pembentukan KIP Sumut .................................................. 13
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 ................................................................... 19
Tentang Keterbukaan - Informasi Publik di Sumut
Tugas dan Wewenang KI Sumut ............................................................................ 23
Program Kerja KI Sumut ........................................................................................ 25
Realisasi Program Kerja Tahun 2012-2013 ............................................................ 27
n Bidang Kelembagaan ........................................................................................ 27
n Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) ................................................... 31
n Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) .................................................... 37
Hasil Monitoring dan Evaluasi ............................................................................... 41
Galeri Kegiatan .................................................................................................... 43
Sengketa Informasi di Mediasi Tahun 2013 ............................................................ 47
Sengketa Informasi di Ajudikasi Tahun 2013 .......................................................... 59
Perkembangan Penanganan Sengketa .................................................................. 61
Struktur Komisioner KIP Sumatera Utara ............................................................... 63
Kesekretariatan ................................................................................................... 65
Keuangan ............................................................................................................ 76
Daftar Inventaris Barang KIP Sumut ...................................................................... 79
DAFTAR ISI
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
1LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
PROFIL KOMISIONER
DILAHIRKAN di Rantau Prapat, 11 November 1948. Latar belakang pendidikan
dimulai sejak Sekolah Rakyat (SR) hingga SMA Negeri. Semuanya ditamatkan di Rantau
Prapat. Setelah menamatkan SMA tahun 1967, suami Zulfana ini melanjutkan pendidikan
ke perguruan tinggi, yakni Fak. Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Fak.
Hukum Universitas Amir Hamzah di Medan (1982-1987).
Sejak tahun 1968, ayah empat orang anak yang dipercaya sebagai Ketua Komisi
Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara ini telah berkecimpung di dunia informasi.
Pernah menjadi wartawan di berbagai media massa terbitan Medan, diantaranya Surat
Kabar Mingguan (SKM) SKETSA (1968-1969), SKM WARTA Taruna (1969-1970), SKH
WASPADA (1970), Redaktur di SKH Sinar Indonesia Baru (1970-1990), Redaktur Harian
Mimbar Umum (1991-1993), Pemred SKM Taruna Baru (1993-1997), Pemred SKH
Sumatera (2001-2004), Pimpinan Umum/Pemred SKH WARTA KITA (2004-2009).
Selain sebagai wartawan, Zaki Abdullah, juga aktif di organisasi kewartawanan.
Pernah menjabat Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera
Utara dua priode (1985-1993), Ketua PWI Sumut dua priode (1993-2001), Anggota
Dewan Pers dua priode (1994-2000), Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Cab. Sumut
dua priode (2003-2011) dan Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) sejak 2011
sampai sekarang.
Disamping aktif di dunia jurnalis dan organisasi kewartawanan, Zaki juga aktif di
dunia politik. Sebelum dipercaya sebagai komisioner Komisi Informasi, dia juga pernah
menduduki kursi legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dua priode (1997-1999) dan
(2004-2009).
Baginya bekerja di bidang informasi sudah menjadi bagian hidup. Lebih 40 tahun
waktunya dihabiskan di dunia wartawan. Karenanya ketika dibuka pendaftaran seleksi
Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut dan atas dorongan rekan-rekan jurnalis dirinya ikut
mendaftar dan seleksi KIP Sumatera Utara. Padahal begitu habis masa tugasnya di
dewan, dirinya sudah berniat untuk pensiun.
Mungkin ini merupakan dunia saya, makanya ketika kawan-kawan mendorong
untuk maju jadi anggota KIP, saya sulit menolaknya, ujar Zaki. (*)
H.M. ZAKI ABDULLAH
PRIA kelahiran Dusun Hopong, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Pahae Jae,
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 18 Pebruari 1968. Dia menjalani
pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah hingga PGAN, seluruhnya di Peanornor Taput.
Pendidikan jenjang Sarjana (S-1) diikutinya di Fakultas Dakwah IAIN Sumut tamat tahun
1992, sedangkan gelar Mediator dia peroleh dari Sekolah Pasca Sarjana UGM (Universitas
Gadjah Mada) Jogjakarta tahun 2013.
Dia menikah dengan putri Karo tahun 1997 dan telah memiliki empat putra-putri.
Sejak mahasiswa dia sudah aktif di dunia pergerakan dan aktif sebagai kolumnis di
berbagai media cetak. Dia mantan aktivis kampus dan bergabung di Pergerakan
Mahasiswa Islam Indoesia (PMII) hingga pernah menjadi salah satu Ketua di Korcab PMII
Sumut dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumut masing-masing dua priode.
Mengawali karir sebagai wartawan di Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI), juga
pernah menjadi reporter Majalah Garda untuk liputan Sumut dan Aceh, Pemred News
Online www.medansatu.com dan Redaktur di Harian Medan Pos Medan. Dia ikut
menandatangani Deklarasi Medan Untuk Keterbukaan Informasi pada Temu Editor di
Medan 13-14 Mei 2005, sebagai dukungan untuk lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dalam dunia jurnalis, dia dicatat Dewan Pers sebagai orang berkompeten sebagai
Wartawan dengan kategori Wartawan Utama, nomor kartu: 1470-PWI/WU/DP/XII/2011
/18/02/68. Dia menjadi salah satu wartawan muda di Sumut yang lulus dalam Uji
Kompetensi Wartawan, digelar Dewan Pers dan PWI di Medan, Selasa s/d Rabu (27-
28/12/2011).
Sebelum menjadi komisioner di Komisi Informasi Sumut, dia adalah Direktur
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PWI Sumut, Redaktur Harian Medan Pos dan
Kordinator Wartawan Politik di DPRD Sumut.
Guna meningkatkan kemampuan dan kualitas komisioner, selain mengikuti
pendidikan Mediasi di Sekolah Pasca Sarjana UGM Jogjakarta, dia mengikuti pelatihan
Case Management dan Panitera Tingkat Regional pada 24-25 Oktober 2012 di Medan.
Juga mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Mediasi dan Ajudikasi Sengketa
Informasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 1-2
September 2012 di Banda Aceh. Di Komisi Informasi Sumut priode 2012-2016, saat ini
dia dipercaya menjadi Wakil Ketua. (*)
MAYJEN SIMANUNGKALIT
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
2 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
3LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
DILAHIRKAN di Lubuk Palas, 27 Juli 1952. Latar belakang pendidikan dimulai sejak
Sekolah Rakyat Negeri (SRN). Kemudian melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Agama
(PGA) 4 tahun dan PGAA 2 tahun di Kisaran, Kabupaten Asahan. Pendidikan tinggi ditempuh
melalui jenjang Sarjana Muda Jurusan Dakwah, dan Program Strata Satu Ilmu Komunikasi di
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM di Program Pasca Sarjana Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi. Tahun 1982 merintis karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RRI
Nusantara 1 Medan sebagai reporter merangkap redaktur, yang akhirnya mendapat promosi
sebagai Kepala Bidang Pemberitaan di RRI Medan. Puncak karir di PNS dimulai sejak
memperoleh kepercayaan sebagai Kepala RRI Malang Jawa Timur Tahun 2003, Kemudian
Kepala RRI Surabaya, Jawa Timur tahun 2008-2010.
Disamping meniti karir sebagai PNS, juga mengabdikan diri sebagai dosen pada
Program Studi Ilmu Komunikasi UMSU Medan. Dia juga pernah menjabat Program Studi Ilmu
Komunikasi FISIP UMSU, serta pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri
Medan, IAIN Raden Fatah, Palembang.
Pilihan untuk menjadi Komisioner pada Komisi Informasi didorong oleh sebuah
keinginan luhur untuk turut memberikan kontribusi membangun prinsip-prinsip keterbukaan
sejalan dengan era demokratisasi, khususnya keterbukaan yang menjadi salah satu tuntutan
reformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan clean
government.
Muhammad Natsir Isfa tidak dapat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat
lewat KIP Sumut karena pada tanggal 28 Januari 2013, rekan yang baik ini dipanggil Allah
SWT kembali ke pangkuan-Nya. (*)
MUHAMMAD NATSIR ISFA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
4 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
LAHIR di Langkat, 31 Desember 1974. Sejak menamatkan kuliah di Fakultas
Dakwah IAIN Sumatera Utara Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Tahun 1998,
berkarir di dunia jurnalistik. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Redaksi di Harian Seputar
Indonesia (MNC Group) untuk wilayah Sumatera Utara. Sebelumnya, dia juga pernah
menjadi wartawan dan redaktur di berbagai media di Medan.
Karir di dunia jurnalistik diawali sebagai wartawan di Jawa Pos Group, yakni Harian
Medan Express Tahun 1999-2000, Harian Radar Medan Tahun 2000-2001, Harian Sumut
Pos Tahun 2001-2003 dan Redaktur di Harian Pos Metro Siantar Tahun 2003-2006.
Komisioner termuda di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang saat ini
sedang menyelesaikan S-2 nya di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (MIKOM UMSU) ini sejak kuliah juga aktif di berbagai organisasi
kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Penerbitan Kampus hingga
pernah menjadi Pimpinan Redaksi (Pimred) Majalah Dinamika IAIN Sumut, Sekretaris
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi Penyiaran Islam, dan Ketua Kelompok Penghijau
Tanah Gersang (KPTG). Ketika menjadi wartawan Dia juga aktif di organisasi
kewartawanan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan dan Sekretaris
Persatuan Wartawan Pertahanan Kodam I/BB.
Putra Langkat beristrikan Sri Mulyati, S.Ag yang dikaruniai tiga orang anak (dua laki-
laki dan satu perempuan) ini juga baru mendapat gelar mediator dari Pusat Mediasi
Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Sebelumnya dia juga menyelesaikan Program Japan-East Asia Network of Exchange for
Students and Youths (JENESYS) di Tokyo, Jepang.
Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dia dipercaya sebagai Ketua Divisi
Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). Pilihannya untuk menjadi Komisioner di KI Sumut
selain dorongan rekan-rekan jurnalis, juga ingin ambil bagian dalam mewujudkan
keterbukaan informasi di lembaga dan badan-badan publik, sehingga korupsi yang
merupakan kejahatan luar biasa dan musuh bersama dapat ditekan. (*)
MUHAMMAD SYAHYAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
ROBINSON SIMBOLON (46) alumni Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas
Sumatera Utara (USU) terpilih menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Utara periode 2012- 2016 saat bekerja sebagai wartawan harian Berita Sore Medan.Dia
juga pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPD TK I
Sumut) pada Pemilu tahun 1999.
Pria yang hobby olahraga Futsal ini beberapa kali menjadi anggota Panwaslukada,
yakni anggota Panwaslukada tingkat Kota Medan pada pemilihan Walikota Medan tahun
2005.
Berikutnya, anggota Panwaslu tingkat Kota Medan pada pelaksanaan Pemilu
Legislatif dan Pilpres tahun 2008-2009.
Kemudian dia juga pernah menjadi anggota Panwaslukada tingkat Kota Medan
pada pelaksanaan pemilihan Walikota Medan tahun 2010.
Karir di dunia jurnalistik sendiri diawali sebagai wartawan sejak tahun 1992-2011 di
harian SIB, Harian Garuda dan Berita Sore. Di Komisi Informasi Sumut, Dia dipercaya
menjadi ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).
ROBINSON SIMBOLON
5LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
VISI & MISI
VISI
Terwujudnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga mandiri
dan independen dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan UU No.
14 tahun 2008.
MISI
1. Membangun lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang professional
dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.
2. Melayani dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik dengan
pemohon informasi secara adil dan setara serta menegakkan segala peraturan dan
ketentuan yang berkaitan dengan informasi publik secara konsisten.
3. Membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik meru-
pakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
4. Menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa informasi merupakan kebutuhan
pokok setiap orang dan keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pengawa-
san publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya terutama
sekali dalam mencegah terjadinya korupsi.
Kiri ke Kanan: HM. Zaki Abdullah, Drs. Robinson dan H. M Syahyan memimpin Sidang Ajudikasi kasus sengketa informasi publik
di ruang sidang PTUN Medan, Jln. Listrik.
7LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA KIP SUMATERA UTARA
KOMISI Informasi (KI) adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
Komisi Informasi (KI) di Provinsi Su-
matera Utara (Sumut) resmi hadir dengan
dilantiknya lima komisioner untuk masa jabatan periode 2012-2016. Mereka adalah, H.
M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. H.M Natsir Isfa MM, H.M Syahyan S. Ag
dan Drs. Robinson Simbolon. Pelantikan dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot
Pujo Nugroho pada 10 September 2012 di lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jln Dipone-
goro Medan.
Komposisi kepengurusan komisioner KI Sumut periode 2012-2016 tersebut yakni
H. M. Zaki Abdullah (Ketua), Drs. Mayjen Simanungkalit (Wakil Ketua), Drs. H.M Natsir Isfa
MM (Ketua Divisi Kelembagaan dan Kerjasama), H. M Syahyan S. Ag (Ketua Divisi Advo-
kasi, Sosialisasi dan Edukasi), Drs. Robinson Simbolon (Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa
Informasi).
Dinamika proses pembentukan KI Sumut berbeda dengan Provinsi lain di
Indonesia. Provinsi Sumut membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) bulan dari seleksi berkas
hingga penetapan 5 komisioner di Komisi A DPRD Sumut. Ibarat persalinan, KI Sumut
lama berada dalam kandungan.
Pasalnya, setelah Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan penerimaan calon
anggota KI Sumut pada Jum'at, 12 November 2010 hingga dilakukan fit and proper test
pada Kamis 12 Juli 2012 di Komisi A DPRD Sumut untuk menetapkan 5 (lima) komisioner,
banyak diwarnai intrik dan pro kontra.
Pansel calon anggota KI Sumut terdiri dari Ketua Drs. H. Eddy Syofian MAP (Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut/unsur pemerintah), Prof. DR. HM Hatta (Ketua
MUI/unsur akademisi), Prof. DR. Suwardi Lubis (Guru Besar Fisipol USU/unsur akademisi)
Drs. Muhammad Syahrir (Ketua PWI Sumut/ unsur jurnalis) dan Benget Silitonga (Aktivis
Bantuan Informasi dan Hukum Masyarakat Sumut/unsur LSM).
Penerimaan calon dimulai dengan terbitnya Pengumuman Pansel Nomor:
800/6030/DKI/XI/2010 hari Jum'at 12 November 2010 ditandatangani H. Eddy Syofian
MAP selaku Ketua Pansel. Sedangkan yang mendaftar sebagai calon KI Sumut sebanyak
79 peserta, namun sesuai pengumuman pansel Nomor : 800/6030/DKI/XI/2010 tanggal
26 November 2010, berdasarkan hasil seleksi administrasi yang memenuhi persyaratan
Ketua Panitia
Seleksi
(Pansel)
Penjaringan
Anggota
Komisi
Informasi
Provinsi
Sumatera
Utara, Drs
Eddy Syofian,
MAP
didampingi,
Drs
Muhammad
Syahrir, Prof
DR. H. Mohd
Hatta, Prof
Suwardi
Lubis dan
Benget
Silitonga
mewawanca-
rai salah
seorang
calon
Komisioner
KIP di USU.
9LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
untuk mengikuti seleksi tertulis hanya 73 orang.
Selanjutnya dilakukan seleksi tertulis di Universitas Sumatera Utara (USU) pada
Selasa, 30 Nopember 2010 akhirnya terjaring 30 peserta. Setelah melalui test wawancara
dan test psikologi di Fakultas Psikologi USU, dari 30 peserta tersebut terjaring 15 nama,
yang diajukan Pansel ke Komisi A DPRD Sumut guna menjalani proses uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test).
Namun dalam tahapan ini, muncul pro kontra karena intrik oknum tertentu diduga
calonnya tidak lolos ke 15 nama yang akan mengikuti fit and proper test. Diperparah lagi
adanya kekeliruan penulisan nama satu peserta di pengumuman salah satu media cetak
terbitan Medan.
Sesuai mekanisme yang diatur dalam dunia pers, media cetak tersebut sudah
meralat kekeliruan itu pada kesempatan pertama esok harinya. Selain itu, pengumuman
yang benar di tiga media cetak lain ada dimuat, termasuk juga di website resmi pansel
dan papan pengumuman di Sekretariat Pansel. Namun karena berbagai intrik dan
kepentingan, ralat dilakukan media cetak itu tak urung meredakan pro kontra. Karena
faktor ini, proses pembentukan KI Sumut terganjal dan mandeg hingga 30 bulan.
Proses pembentukan KI Sumut akhirnya dapat berjalan kembali setelah pimpinan
Komisi A DPRD Sumut berganti. Puncaknya pada 12 Juli 2012, Komisi A DPRD Sumut
menggelar fit and proper test terhadap 15 nama yang diajukan pansel dan hanya diikuti
13 peserta. Komisi A DPRD Sumut sendiri yang beranggotakan 16 orang, hanya hadir 14
orang saat penetapan 5 anggota KI Sumut itu.
Hasilnya berdasarkan pemilihan dan voting Komisi A DPRD Sumut, M Natsir Isfa
mendapat 14 suara, kemudian disusul Mayjen Simanungkalit 12 suara, M Syahyan, Zaki
Abdullah dan Robinson Simbolon masing-masing memperoleh 11 suara.
Sedangkan calon anggota KIP lainnya seperti Iswan Kaputra dan Ramdeswati Pohan
masing-masing memperoleh tiga suara, Mardaus Purba, Panogari, Rabu Alam Syahputra,
Septalina Elisabeth dan Valdesz Junianto masing-masing satu suara dan Pangihutan
Sirumapea tidak dapat suara.
DINANTIKAN
Kehadiran KI di Sumut sesungguhnya sangat dinantikan publik, tergambar dari
derasnya tuntutan agar proses yang sempat mandeg di komisi A DPRD Sumut segera
dituntaskan. Sejumlah aksi sempat terjadi, sebagai reaksi atas kemandegan proses
penentuan Komisioner KIP Sumut.
Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak agar Komisi A DPRD
Sumut bertindak nyata untuk membantu penuntasan pembentukan KI Sumut. Antara
lain desakan dari Kepala Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW)
Agus Sunaryanto saat berdiskusi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan
dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) di Kota Medan.
Mereka menilai, jika masalah ini dibiarkan bisa menghambat akses keterbukaan
10 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
informasi, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Sebab, akses informasi bisa
terganggu. Koordinator Eksekutif Sahdar Arif Faisal saat itu juga ikut mendesak agar tim
seleksi Calon Anggota KI Provinsi Sumut dan Komisi A DPRD Sumut segera membentuk KI
Sumut, dengan menuntaskan masalah yang terjadi.
Sahdar dan AJI Medan juga membantu menyelesaikan kasus kemelut calon
anggota KI Provinsi Sumut. Mereka berupaya memfasilitasi pertemuan Tim Seleksi dan
Komisi A DPRD Sumut, demi segera terbentuknya KI di Sumut.
Bahkan, dalam rangka mendorong implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, SAHDAR meggelar diskusi publik, yang bertujuan
menyosialisasikan urgensi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan
melakukan evaluasi atas capaian pemerintah sebagai bukti komitmen dalam
pembentukan Komisi Informasi.
Diskusi Publik dilaksanakan, 22 November 2010 di Hotel Royal Perintis, Jalan
Perintis Kemerdekaan Nomor 17 A Kota Medan. Selanjutnya diskusi juga digelar di Hotel
Tiara Medan. Peserta dalam kegiatan itu mewakili NGO, organisasi profesi, organisasi
masyarakat, pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, media lokal dan nasional .
Harapan sama juga datang dari elemen masyarakat lainnya, yang pada intinya
menginginkan terbentuknya KI di Sumut. Bahkan setelah dilantik Plt Gubernur Sumatera
Utara, H. Gatot Pujo Nugroho pada 10 September 2012, dukungan publik terhadap KI
Sumut terus berlanjut.
Dalam berbagai kesempatan, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers,
badan publik negara maupun swasta di Sumut tetap aktif memberi dukungan demi
terimplementasikannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP di Sumut.
Komisioner KI Sumut juga terus meningkatkan kinerjanya meski di tengah
keterbatasan sebagai lembaga mandiri yang baru terbentuk. Setelah dilantik pada tahun
pertama, sudah 10 Kabupaten/Kota di Sumut dikunjungi guna mendorong badan publik
di daerah melaksanakan UU KIP tersebut. Sosialisasi berupa diskusi, workshop dan
sejenisnya gencar dilakukan dengan berbagai pihak, baik LSM, pers, pejabat publik dan
badan publik lainnya.
Pasca pelantikan pada 10 September 2012 hingga empat bulan lebih, 5 (lima)
komisioner KI Sumut belum memiliki kantor dan pegawai sekretariat tetap. Komisioner
menumpang di salah satu ruangan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Provinsi Sumatera Utara, Jalan H. M Said Medan, hingga akhirnya pindah ke gedung eks
rumah dinas pejabat Kanwil Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan Bilal No. 105
Medan.
11LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
PROSES seleksi Komisioner Komisi
Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara tidak
hanya dipantau dan diawasi sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
media massa, tapi juga dimonitoring langsung
oleh Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan
Rakyat (Sahdar). Lembaga yang konsern di
bidang pendidikan rakyat ini memonitoring
sejak proses awal seleksi hingga proses fit and
propert test dan penentuan akhir di Komisi A
DPRD Sumut, Kamis-Jum'at (12-13 Juli 2013). Berikut hasil laporan monitoring Sahdar
terhadap proses seleksi Komisioner KI Sumut periode 2012-2016.
Sahdar melaporkan, setelah 18 bulan tidak mendapat kejelasan disebabkan hasil
test interview yang diumumkan di satu media massa lokal, pada 20-21 Desember 2012
diperdebatkan hingga menuai protes, kecaman hingga gugatan oleh sejumlah calon
Komisioner KI Sumut. Namun karena kuatnya dorongan dan desakan sejumlah LSM dan
elemen masyarakat, akhirnya ke-15 calon Komisioner KI Sumut di fit and propert test oleh
anggota Komisi A DPRD Sumut yang sudah mengalami perubahan komposisi.
Dalam laporannya, Sahdar mempertanyakan, apakah proses fit and propert test
yang sempat molor 18 bulan tersebut didasarkan atas kriteria penilaian dan
pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan komisioner yang
kredibel mengawal implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) di Provisi Sumatera Utara.
Sahdar mencatat, informasi pelaksanaan fit and propert test sangat mendadak.
Pasalnya, informasi jadwal fit and propert test diterima calon komisioner KI sehari jelang
pelaksanaan fit and propert test (Rabu, 11/7/2012). Informasi awal disampaikan via
telepon oleh staf Dinas Kominfo ke para calon. Menurut Sahdar, proses fit and propert
test juga sangat singkat hanya delapan jam dalam waktu dua hari.
Sahdar juga menilai ada kesan seting politik dimainkan para politisi di Sumatera
Utara dalam proses seleksi Komisioner KIP Sumut. Bahkan ada kesan, kalangan elit politik
di Sumut tidak menginginkan lahirnya KIP Sumut. Alasannya, masih ada elit yang suka
dengan ketertutupan, sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan pejabat, badan
dan lembaga publik terbuka. Akhirnya, meski berat proses seleksi dan fit and propert test
dilaksanakan.
Pada fit and propert test di Komisi A DPRD Sumut terpilihlah lima Komisioner KI
Sumut, yakni Drs. H.M Natsir Isfa, MM, Drs. Mayjen Simanungkalit, H.M Syahyan S.Ag,
H.M Zaki Abdullah, dan Drs. Robinson Simbolon. Menurut Sahdar, kinerja dan
keberpihakan kelima Komisioner KI Sumut ke depan merupakan lapangan perjuangan
baru para aktor pro demokrasi dan elit politik di Sumut.
HASIL MONITORING LSMTERHADAP PROSES PEMBENTUKAN KIP SUMUT
Anggota Komisi
A DPRD Sumut
sedang memfit
and profer test
salah seorang
calon anggota
KIP Sumut di
gedung DPRD
Sumut, Jln
Imam Bonjol
Medan.
13LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
Disebutkan Sahdar, anggota Komisi A yang berhak mem fit and propert test
Komisioner KI Sumut, yakni H. Isma Padli A Pulungan (Ketua dari F-Golkar), Taufik Hidayat
(Wakil Ketua/F-PKS), Mustofawiyah Sitompul (Sekretaris/F-Demokrat).
Anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya adalah Hasbullah Hadi, Ahmad Ikhyar
Hasibuan, Sopar Siburian, Tunggul Siagian, Syafrida Fitrie, H. Syamsul Hilal, H. Alamsyah
Hamdani, H. Rauddin Purba, Syahrial Harahap, H. Bustami HS, Tohonan Silalahi, Suasana
Dachi dan Abu Bokar Tambak.
Sedangkan ke-15 calon anggota Komisioner KI Sumut yang ditetapkan Tim Seleksi
(Timsel) KI Sumut yang lulus Test Dinamika Kelompok dan wawancara dan berhak ikut fit
and propert test di DPRD Sumut, yakni Ahmad Kadri, H. David Susanto, SE, Iswan Kaputra,
S.Sos, Drs. H.M Natsir Isfa, H.M Syahyan, S.Ag, H.M Zaki Abdullah, Mardaus Purba, ST,SE,
Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Pangihutan Sirumapea, Panogari Panggabean, SH, M.Si,
Drs. Rabualam Syahputra, Ramdeswati Pohan, Drs. Robinson Simbolon, Septalina
Elisabet Pardede dan Valdesz Junianto.
Masih menurut laporan hasil monitoring Sahdar, tidak terdapat kriteria penilaian
yang tertulis dan terukur, tetapi kriteria penilaian disampaikan langsung oleh Ketua
Komisi A Isma Padli Pulungan. Menurutnya, kelulusan para calon komisioner dilihat dari:
1) Penguasaan terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi; 2) Integritas seorang calon baik dari keseharian dan juga tanggung jawab
amanah yang pernah dipikul.
Proses fit and proper test dilangsungkan selama dua hari, Kamis, 12 Juli 2012
dimulai pukul 10.00 WIB-16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan Jum'at, 13 Juli 2012 dimulai
pukul 14.00 WIB-16.00 WIB. Fit and propert test digelar secara terbuka di ruang rapat
Komisi A DPRD Sumatera Utara, Jln Imam Bonjol Medan.
Proses uji kelayakan calon Komisioner KI Sumut didahului uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test) kepada para calon. Berikut diuraikan proses pemilihan
tersebut. Pelaksanaan fit and proper test dilakukan dengan cara memberikan waktu ke
masing-masing calon Komisioner KI Sumut selama 10 menit. Kemudian anggota Komisi A
diberi kesempatan mengajukan pertanyaan ke setiap peserta. Pada hari pertama, Kamis
(12/7), jumlah anggota komisi A DPRD Sumut yang hadir mem-fit and proper test
Anggota Komisi A DPRD Sumut yang memfit and proper test KI Sumut.
14 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
sebanyak 11 orang dari 17 orang komposisi Komisi A DPRD SU.
Sidang dipimpin Ketua Komisi A, Drs. Isma Padli A Pulungan. Berikutnya pada hari
kedua, Jum'at (13/7), jumlah anggota Komisi A DPRD SU yang mem-fit and proper test
berkurang jadi sembilan orang. Secara bergantian masing-masing calon Komisioner KI
dipanggil ke ruang sidang Komisi A.
Pada hari pertama, peserta yang di-fit and proper test, yakni David Susanto, SE.
Begitu dipanggil oleh panitia, David dengan langkah pasti masuk ke ruang Sidang Komisi A
DPRD Sumut. Sesampai di ruang sidang, wajahnya tampak berseri-seri. Diapun
menghampiri dan menyalami satu persatu anggota dewan yang lebih dahulu berada di
ruang sidang Komisi A DPRD Sumut.
Begitu sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadli
Pulungan dan mempersilahkan David menyampaikan paparan tentang pokok-pokok
pikirannya tentang keterbukaan informasi publik. David pun membuka kata dan
menyampaikan penghormatan kepada anggota Komisi A DPRD Sumut. Usai membuka
kata, David mengatakan mengundurkan diri dari pencalonan Komisioner KI Sumut
dengan alasan telah terpilih sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera
Utara.
Mendengar pernyataan David, para anggota Komisi A DPRD Sumut spontan
bertepuk tangan. Diantara mereka ada yang berkomentar, Kalau bisa kita jadi mitra,
apalagi ini kita akan menghadapi pemilu. Kemudian mereka kembali bertepuk tangan
dan David pun berpamitan dengan kembali menyalami anggota Komisi A DPRD Sumut
satu per satu.
Setelah David keluar ruang Sidang Komisi A, panitia pun memanggil peserta kedua,
yakni Iswan Kaputra, S.Sos. Sama seperti David, begitu sampai ke ruangan, menghampiri
dan menyalami satu persatu anggota dewan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
kepadanya cukup sulit, namun Iswan mampu menjawabnya dengan baik. Pertanyaan
yang diajukan seputar biografi dirinya yang sebelumnya aktif bersama masyarakat, dan
konsentrasi keilmuan. Pertanyaan dilanjutkan terkait UU KIP dan program kerjanya jika
terpilih.
Semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi A tersebut
dijawabnya dengan tenang. Satu pernyataan penting dari Iswan adalah Saya merasa
berat, untuk meninggalkan masyarakat, karena saya sudah terbiasa untuk selalu
melakukan gerakan-gerakan sosial, dan seandainya saya terpilih saya akan
mengembalikan semua ini untuk masyarakat, tukas Iswan.
Peserta ketiga yang mendapat giliran Drs. H.M Natsir Isfa, MM. Begitu namanya
dipanggil, Natsir pun dengan langkah tenang masuk ke ruang sidang Komisi A DPRD
Sumut. Peserta yang satu ini sedikit berbeda. Dia tidak kelihatan grogi sedikitpun saat
masuk dan ketika menghadapi anggota DPRD Komisi A. Sesampainya di depan anggota
dewan, ia menyatakan bahwa ia akan membuka informasi seluas-luasnya bagi siapa saja
yang menginginkannya. Dia juga memiliki misi untuk mempublikasikan UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi ke masyarakat. Harapannya, UU tersebut dapat
segera berjalan secara optimal.
15LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
Natsir selesai, selanjutnya giliran H. M Zaki Abdullah masuk ke ruang Komisi A.
Mantan anggota DPRD Sumut dua periode inipun langsung disambut anggota Komisi A.
Diantara anggota dewan ada yang menyebut, Saudara yang satu ini adalah kader Golkar
yang juga pernah menjabat anggota DPRD Sumut.
Dalam paparannya di depan anggota dewan, Zaki menyebutkan, kalau kehadiran
Komisi Informasi dan UU No 14 Tahun 2008 sangat diperlukan masyarakat. Hanya saja, saat
Zaki sedang menyampaikan paparannya, diantara anggota dewan, justru lebih banyak
bernostalgia dengannya yang pernah bersama-sama duduk sebagai anggota dewan. Tidak
lama berselang, seorang anggota dewan menanyakan maksud dari SMS (Short Massage
Service) beliau tentang mohon dukungan. Ia pun menjawab dengan ringan, maksudnya
adalah untuk bersilaturrahim, saling mengenal dan tidak ada maksud lain-lain, ia meminta
agar penilaian yang objektif akan lebih baik kalau sudah mengenal anggota dewan. Peserta
yang satu ini kerap dipanggil abangda oleh para anggota dewan, dan tidak banyak
pertanyaan untuknya.
Peserta berikutnya, Mardaus Purba ST,SE. Untuk Mardaus Purba, para anggota
Komisi A hanya menanyakan seputar tugas dan fungsi, dan mekanisme penyelesaian
sengketa informasi. Kemudian menanyakan wewenang eksekusi dari Komisi Informasi.
Disamping Mardius juga dikritik mengenai modul yang dibawa, namun ia tetap tenang
walau terlihat di raut wajahnya sedikit grogi. Setelah ia menjawab seluruh pertanyaan,
anggota dewan memberikan tepuk tangan secara bersamaan. Setelah selesai peserta
Mardaus, fit and proper test ditunda hingga pukul 15.00 WIB.
Berbeda dengan peserta lainnya, Drs Mayjen Simanungkalit begitu masuk ke
ruangan sudah disambut oleh anggota komisi dengan tertawa tanda persahabatan yang
begitu akrab. Sampai-sampai ada yang menanyakan kesehatannya. Kemudian di antara
anggota dewan bertanya seputar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawabnya dengan singkat, tegas, lugas dan tuntas.
Tidak hanya begitu, diakhir paparannya diapun memohon kepada anggota dewan agar
diloloskan menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Setelah Mayjen, H. M Syahyan S. Ag mendapat giliran. Begitu namanya dipanggil
oleh panitia, M Syahyan yang sejak pagi menunggu di ruang tunggu Komisi A DPRD
Sumut langsung berjalan menuju ke ruang sidang Komisi A DPRD Sumut. Setelah
dipersilahkan oleh Ketua Komisi A Isma Fadli Pulungan untuk memberi paparan tentang
Komisi Informasi, Syahyan tak langsung menyampaikannya. Dia justru memohon izin
membagi-bagikan modul ke masing-masing anggota dewan. Setelah diberi izin, diapun
menghampiri satu persatu anggota dewan sambil memberikan modul yang dibawanya.
Barulah Syahyan memaparkan pikirannya tentang keterbukaan informasi publik. Belum
lagi selesai, Syafrida Fitrie salah seorang anggota Komisi A DPRD Sumut asal Fraksi Golkar
langsung menginterupsinya, meminta kepada pimpinan sidang agar tidak melanjutkan
paparannya karena apa yang menjadi pokok pikirannya dalam memperjuangkan
keterbukaan informasi sudah terangkum di dalam modul.
Pimpinan sidangpun langsung mempersilahkan anggota Komisi A melontarkan
pertanyaan ke Syahyan. Begitu diberi kesempatan bertanya, salah seorang anggota
dewan langsung mengkritik modul yang dibawanya. Dikritik, Syahyan tetap tenang
16 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
menjawabnya. Dia mengatakan alasan paparan dilengkapi dengan modul agar nantinya
bisa lebih dipertanggungjawabkan ketimbang hanya disampaikan secara lisan.
Setelah itu Syahyan ditanyai tentang kontribusi yang telah diberikan untuk
Keterbukaan Informasi Publik. Dia menjawab, kalau dirinya bersama rekan-rekan LSM
dan jurnalis ikut mendorong terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian
anggota Komisi A menanyakan tujuan UU KIP, lalu Ia menjawab, kalau UU KIP bertujuan
menjamin setiap warga negara untuk mengetahui rencana pejabat di badan publik
terkait pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik serta sarana pengawasan masyarakat terhadap badan publik. Dia juga
menjelaskan tentang tugas pokok KIP, yakni menerima, memeriksa dan memutus
sengketa informasi publik melalui sidang mediasi dan ajudikasi non litigasi. Setelah itu
selesai, Syahyan pun berpamitan dengan menyalami satu persatu anggota dewan yang
hadir di ruang sidang Komisi A.
Hari pertama fit and proper test selesai dilanjutkan hari kedua, Jumat 13 Juli 2012.
Peserta pertama yang mendapat giliran pada hari kedua, yakni Pangihutan Sirumapea.
Untuk Peserta yang satu ini, anggota dewan memintanya menjelaskan penjabaran
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepadanya
juga ditanyakan, proses mediasi jika tidak didapat kesepakatan. Ia menjawab seluruh
pertanyaan tersebut, setelah menjawab Ia dipersilahkan untuk berpamitan. Peserta
berikutnya, Ramdeswati Pohan, Septalina Elisabet Pardede, Robinson Simbolon,
Panogari Panggabean dan Valdesz Junianto.
Dalam menjawab pertanyaan anggota dewan, Robinson Simbolon menjawab akan
melakukan sosialisasi ke badan-badan publik sebagai mitra kerja. Dia juga akan
meningkatkan kualitas para komisioner, dan membangun jaringan ke badan-badan
publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP.
Berikutnya, Prabualam Syahputra. Calon Komisioner satu ini, saat anggota dewan
membaca biografinya banyak yang bertanya dan mengomentari tulisan pada modulnya,
yang berbunyi Manusia dapat menentukan takdir, dan pembahasan ketika Ia
mencalonkan diri sebagai calon Bupati Deli Serdang pada 2010 dari jalur independen,
yang hanya menghabiskan uang Rp 15 juta dan mendapatkan suara nomor 2 terbanyak.
Anggota Komisi A mempertanyakan tentang tips yang akan dilakukan mengimple-
mentasikan UU KIP. Pertanyaan-pertayaan anggota komisi A tersebut dijawab satu
persatu. Setelah semuanya terjawab, diapun berpamitan meninggalkan ruang sidang
komisi A untuk selanjutnya pulang.
SIDANG PLENO KOMISI A
Setelah proses fit and proper test, tim monitoring dari Sahdar belum mendapat
kepastian jadwal sidang pleno memilih calon komisioner. Ketua Komisi A DPRD Sumut,
Isma Fadli A. Pulungan ketika itu mengatakan, kemungkinan ditentukan Kamis (maksud-
nya 19 Juli 2012), tapi bisa dimungkinkan pekan depan berikutnya. Namun tidak lama
berselang, Senin, 16 Juli 2012 beredar informasi, sidang pleno akan digelar, 16 Juli 2012
pukul 16.00 WIB. Sidang Pleno tertutup di Komisi A, sistem pemilihan yang diterapkan,
17LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
setiap anggota Komisi A memilih 5 nama calon Komisioner KI. Bagi yang memberikan
suara lebih dari 5 maka pilihan tersebut dianggap batal. Pemilihan dilangsungkan pukul
16.00 WIB tanpa dihadiri calon Komisioner.
Setelah dilakukan pemilihan, diumumkan hasilnya, sebagai berikut: Drs. H. M.
Natsir Isfa, MM (14 Suara), Mayjen Simanungkalit (12 Suara), H. M Syahyan SAg, H. M Zaki
Abdullah dan Drs. Robinson Simbolon (11 Suara), Iswan Kaputra dan Ramdeswati Pohan
(3 Suara), Mardaus Purba, Panogari Panggabean, Rabualam Syahputra, Septalina E
Pardede, dan Valdesz Julianto (1 Suara), Pangihutan Sirumapea (0).
PENETAPAN
Nama-nama calon KIP Sumut yang terpilih tersebut ditetapkan melalui sidang
paripurna DPRD Sumatera Utara. Kemudian nama-nama yang terpilih disampaikan ke Plt.
Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho.
Komisioner KI Sumut dan KI provinsi se-Indonesia menggelar rapat di Kantor KIP Pusat, Jakarta
sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR-RI di Senayan, Jakarta.
18 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI SUMUT
DESEMBER 2012, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
genap berusia 4 Tahun 8 bulan. Pada Tanggal yang sama, pemberlakuan keterbukaan
Informasi menginjak dua tahun delapan bulan dan kurang dari empat bulan Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas.
Meski usia UU No 14/2008 ten-
tang KIP sudah lebih 4 tahun, namun
belum semua lembaga dan badan
publik di Sumatera Utara yang paham
dan menjalankan amanah UU Keterbu-
kaan Informasi tersebut. Terbukti, dari
33 kabupaten/kota yang ada di Sumut,
baru delapan daerah di kabupaten/
kota yang membentuk Pejabat Penge-
lola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Padahal PPID di setiap badan
publik menjadi suatu keniscayaan
dalam mewujudkan pemerintahan
yang terbuka (Open Government). Apalagi, Presiden Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) bersama Perdana Menteri Inggris terpilih sebagai co-chair Komite
Pengarah Open Government Partnership (OGP) sejak September 2012 silam.
Penunjukan Indonesia sebagai co-chair bersama Perdana Menteri Inggris dalam
OGP tidaklah datang dengan sendirinya. Tapi lebih didasari hadirnya UU No. 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk pengejawantahan pasal 28F UUD
1945 yang mengamanatkan setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan
mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
kecuali informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP).
Kehadiran UU No:14/2008 tentang KIP diharapkan dapat berdampak terhadap pola
kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di masing-masing badan publik.
Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja pengelola data, informasi
dan dokumentasi, badan publik akan sulit memberikan pelayanan informasi publik
dengan baik.
Agar setiap informasi publik mudah diakses masyarakat dengan cepat, tepat waktu
dan murah, setiap badan publik perlu mempersiapkan dan mendokumentasikan data
informasi publik yang dimilikinya. Untuk itulah, setiap badan publik diwajibkan menunjuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sayangnya belum semua badan dan lembaga publik di Sumatera Utara menunjuk
PPID. Data hingga akhir Desember 2012, baru delapan badan dan lembaga di
Sejumlah LSM,
Jurnalis dan
penggiat
Keterbukaan
Informasi
mengikuti
Diskusi yang
digelar KIP
Pusat
bekerjasama
dengan KIP
Sumut terkait
implementasi
UU KIP di
Sumatera
Utara,
di Medan.
19LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
kabupaten/kota di Sumatera Utara yang membentuk PPID. Yakni Pemko Medan, Siantar,
Tobasa, Langkat, Karo, Dairi, Sergai dan Pemko Kota Gunung Sitoli. Sisanya 25
kabupaten/kota belum menunjuk PPID.
Pejabat PPID yang ditunjuk di delapan kabupaten/kota di Sumut juga belum
optimal. Hasil survey ICW (Indonesia Corruption Watch) di sejumlah badan publik di
Sumut menyebutkan, PPID yang jabatannya terkait dengan pelayanan informasi ternyata
hanya 23 persen, sedangkan 77 persen responden (pejabat PPID) mengaku hanya
mendapat tugas tambahan. (wil. Survey badan publik di Sumut, Medan, dan Binjai.
Jumlah responden 300 orang).
Berdasarkan hasil diskusi, dialog dan pantauan yang dilakukan Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara dengan para pejabat publik di sejumlah kabupaten/kota saat
sosialisasi dan perkenalan Komisi Informasi Sumatera Utara terungkap kendala dan
tantangan yang menghambat penunjukkan PPID. Diantaranya, masih belum pahamnya
sejumlah kepala daerah tentang UU No. 14/2008 tentang KIP, rendahnya political will,
keterbatasan anggaran, ketidakjelasan lembaga yang bertanggungjawab dalam
mengelola PPID, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
Padahal, badan publik berisiko besar terseret sengketa informasi dan terjerat
pidana andaikan tidak menunjuk PPID atau dengan sengaja tidak menyediakan, tidak
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik (berkala, serta merta, wajib
tersedia setiap saat dan informasi atas dasar permintaan). Sanksinya pidana kurungan
paling lama satu tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 5 juta.
Ketiadaan pejabat yang khusus menangani pengelolaan informasi di badan publik
juga akan menghambat alur informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tatkala
ketidakpuasan akan pelayanan informasi di badan publik mencuat, potensi sengketa
informasi dan jeratan pidana terhadap badan publik akan meningkat. Berikutnya, jika
badan publik tidak punya PPID, maka sanksi pidana akan menyeret pimpinan badan
publik bersangkutan.
Sejak dilantik, 10 September 2012 hingga Desember 2012, KI Sumut memang
belum ada menangani sengketa informasi. KI baru menerima 10 pengaduan dari
masyarakat dan LSM.
Hanya saja ketika berkas penga-
duan diperiksa, tidak satupun yang
sesuai persyaratan dan prosedur se-
perti yang diatur UU No. 14/2008 ten-
tang KIP, seperti pengaduan yang dila-
yangkan LSM Kesra. Dalam surat per-
mohonan yang diajukan ke badan pub-
lik meminta bertemu dengan pejabat di
badan publik, bukan meminta infor-
masi.
Ada juga tiga orang pensiunan
karyawan PTPN II mengadu ke KI Sumut
Sidang
mediasi
20 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
karena sudah tiga tahun tidak mendapat kejelasan tentang uang pensiun. Kemudian,
Gifson Marbun, salah seorang calon anggota Panwas di Pemkab Deliserdang yang
mengadu ke KI Sumut karena tidak lulus test Panwas. Pengaduan ditolak karena yang
bersangkutan tidak melengkapi persyaratan, seperti bukti identitas akta lembaga
pemohon. Penyelesaian sengketa informasi yang mencuat di Sumut selama ini masih
ditangani Komisi Informasi Pusat (KIP) karena ketika itu, KI Sumut belum terbentuk.
Sengketa Informasi yang ditangani KI Pusat, yakni kasus 19 calon CPNS Pemko Medan,
kasus dana BOS di Sunggal dan kasus PDAM Tanjung Balai.
Sedangkan per-Januari-Desember 2013, KIP Sumut menangani 164 kasus sengketa
informasi. Dari jumlah itu, 42 kasus sengketa informasi berhasil diselesaikan lewat sidang
mediasi, sembilan selesai disidang ajudikasi non litigasi, 110 ditolak dan tiga masih dalam
proses penyelesaian.
Kondisi ini membuktikan masih rendahnya respon dan pemahaman pejabat publik,
LSM dan masyarakat tentang UU No 14/2008 tentang KIP. Karenanya, komitmen kuat dari
pimpinan badan publik, lembaga dan masyarakat sangatlah diharapkan, sehingga apa
yang diamanahkan dalam UU KIP dapat terwujud di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya
badan publik dapat melaksanakan kewajiban, seperti membentuk PPID, menyusun
Standar Operasional Prosedur (SOP), mengumumkan informasi berkala, serta merta dan
tersedia setiap saat. Menguji Informasi berdasarkan konsekwensi dan kepentingan
publik. Sedangkan masyarakat, LSM, media massa dan elemen masyarakat lainnya
diharapkan ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan UU KIP tersebut. (*)
Dua Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah dan H.M Syahyan ujian akhir pendidikan mediator
di pusat mediasi Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
21LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
TUGAS DAN WEWENANG KIP SUMUT
KOMISI Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Berdasarkan Pasal 26 UU KIP, tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa,
dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP.
Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Dengan demikian, secara khusus tugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah Provinsi
Sumatera Utara melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Sedangkan wewenang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 UU KIP adalah:
1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk
mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang
terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi
nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat
menilai kinerja Komisi Informasi.
Adapun yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
adalah kewenangan menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik di
Provinsi Sumatera Utara.
23LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
PROGRAM KERJA KI SUMUT
A. Rencana Strategis
1. Penguatan Organisasi
Indikator: Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang
kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Utara.
2. Penguatan Kinerja Komisioner
Indikator: Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara
sesuai ketentuan UU KIP.
3. Penguatan Jaringan Kerjasama
Indikator: Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi
Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan
publik.
4. Monitoring dan Evaluasi
Indikator: Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
badan-badan publik di Provinsi Sumatera Utara, serta terwujudnya akses
informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan
Informasi Publik (SLIP).
B. Strategi Program
a. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi
n Menangani sengketa informasi sesuai UU KIP
n Pelatihan mediasi dan ajudikasi
n Diskusi ahli dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik
n Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja bantuan hukum
n Menyiapkan tim ahli profesional bidang ajudikasi non litigasi
n Menyiapkan tenaga panitera yang professional dengan spesifikasi pendidikan
dan keahlian memadai.
b. Divisi Kelembagaan dan Kerjasama
n Menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
n Melaksanakan bimbingan teknis di badan publik untuk penerapan Standar
Layanan Informasi Publik (SLIP).
n Mendorong pembentukan PPID di badan publik
n Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik
RENCANA KERJA KI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2012-2016
25LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
n Mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mediasi dan ajudikasi
yang dilaksanakan Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi lain
n Mengaktifkan Forum Group Discussion (PGD) dengan stake holder.
c. Divisi Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi
n Melaksanakan diskusi publik regular dengan stake holder
n Pengelolaan website KIP Sumut.
n Dialog interaktif di televisi, radio, perguruan tinggi.
n Penerbitan news letter, brosur, pamphlet, baleho dan spanduk.
n Melaksanakan dialog dan diskusi dengan mahasiswa, pers, LSM dan lainnya
n Memasang iklan layanan masyarakat di media cetak.
d. Monitoring dan Evaluasi
n Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP pada Badan-
badan Publik di Provinsi Sumatera Utara dalam setiap tahun.
n Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se dunia setiap 28 September.
n Mengumumkan peringkat badan publik dalam melaksanakan UU KIP.
n Memberi penghargaan kepada badan publik terbaik dalam melaksanakan UU
KIP
Wakil Ketua KIP Sumut, Drs Mayjen Simanungkalit memberi materi
pada Dialog Keterbukaan Informasi Publik ke pejabat Pemkab Taput, di Tarutung, 18 Nopember 2013.
26 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG KELEMBAGAAN
REALISASI PROGRAM
n Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi
Sumatera Utara dilantik oleh Plt. Gubernur
Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, pada 10
September 2012 di Kantor Gubernur Sumatera
Utara, Jln Diponegoro, Medan.
n Komisioner Komisi Informasi Sumut menggelar
rapat perdana usai dilantik, pada 10 September
2012 di Ruang Desk Pemilu, Lantai VIII Kantor
Gubernur Sumut.
n Komisioner KI Sumut berkunjung ke Kantor Ko-
misi Informasi Pusat, pada 19 September 2012 di
Gedung ITC Lt. V, Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta.
Kunjungan selain memperkenalkan KI Sumut,
juga berkonsultasi tentang UU No: 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi dan hal-hal
yang berkaitan dengan Komisi Informasi lainnya.
n Komisioner KI Sumut melakukan studi banding
tentang tata cara sidang mediasi dan ajudikasi
non litigasi penyelesaian sengketa informasi
publik ke Komisi Informasi Jawa Barat, pada 20
September 2012 di Kantor KIP Jawa Barat, Jalan
Erlich 3, Pasteur, Kota Bandung.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Dialog Publik
tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi
Publik dengan pimpinan media massa yang
digelar KIP Pusat, pada 27 September 2012 di
Bogor, Jawa Barat.
n Plt Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nug-
roho bersama Komisioner KI Sumut menerima
penghargaan dari Wakil Presiden RI, Boediono
atas prestasinya meraih juara II dalam mengim-
plementasikan UU No 14 Tahun 2008 pada
puncak Hari Hak Untuk Tahu, 28 September
Komisioner KIP
Sumut, HM
Syahyan, Drs
Mayjen
Simanungkalit,
HM Zaki
Abdullah, Drs
HM Natsir Isfa,
MM dan Drs
Robinson
Simbolon
menggelar
Rapat Perdana
di ruang Desk
Pilkada di
Kantor
Gubernur.
Komisioner KIP Sumut bersilturrahmi ke KIP Pusat di Jakarta.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah dan Ketua PWI Sumut
M Syahrir menandatangani MoU Keterbukaan Informasi Publik
di Medan.
Komisioner KIP Sumut berbincang dengan Kabid Humas Poldasu,
Kombes Pol Raden Heru Prakoso dan Kepala SPN Poldasu
Kombes Pol Untung S tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menerima penghargaan
atas keterbukaan informasi dari Wapres Boediono di Istana
Wapres, Jakarta.
27LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Bimbingan Teknis
(Bimtek) ttg Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik yang digelar KIP Pusat, pada 24-25 Oktober
2012 di Hotel Dharma Deli, Jln Balai Kota Medan.
n Komisioner KI Sumut melakukan Studi Kasus
tentang penerapan UU Keterbukaan Informasi
ke Komisi Informasi Kepulauan Riau (Kepri), pada
15 Oktober 2012.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Bimtek tentang
tata cara sidang Mediasi dan ajudikasi non
litigasi, pada 2 November 2012 di Banda Aceh.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Diskusi Ahli
tentang kekosongan hukum yang digelar KI Jawa
Tengah, pada 17 Desember 2012 di Kantor KI
Jateng, Jln Tri Lomba Juang, Semarang.
n Komisioner KI Sumut melakukan studi kasus
tentang implementasi UU No 14 Tahun 2008 dan
tata cara penyelesaian kasus sengketa informasi
ke KI Jawa Timur, pada Desember 2012 di Kantor
KI Jatim Jln Bandilan, Surabaya.
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi dengan
Sekda Provsu, H Nurdin Lubis di ruang kerjanya,
di Medan.
n Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah menjadi
pemateri pada pertemuan pimpinan Polda
Sumut, pada 23 Oktober 2012 di Aula
Mapoldasu, Jln Medan T. Morawa.
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang
KIP ke pimpinan RRI Medan, pada 11 Januari
2013 di Gedung RRI Medan, Jln Gatot Subroto,
Medan.
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang
KIP ke pimpinan LPP TVRI Sumatera Utara, pada
15 Januari 2013 di Jln Putri Hijau Medan.
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang
KIP ke rektor dan pimpinan UMSU, pada 17 Januari
2013 di Aula Rektor UMSU, Jln KH Muktar Basri.
Komisioner KIP Sumut bersilaturrahmi ke PTUN diterima Wakil
Kepala PTUN Medan Herman Baeha, SH, MH di PTUN Medan,
Jln Listrik, Medan
Komisioner KIP Sumut menerima buku dari Ali Soekardi saat
bersilaturrahmi ke pimpinan Harian Analisa di Kantor Redaksi
Harian Analisa.
Komisioner KIP Sumut bersilaturrhami ke Rektor UMSU
diterima Drs Agussani dan sejumlah petinggi UMSU
di Kampus UMSU, Jln Muktar Basri Medan.
Komisioner KIP Sumut bersilaturrahmi ke pimpinan TVRI
Sumut diterima Kepala LPP TVRI Sumut Ir Syafrullah
di Kantor LPP TVRI, Jln Putri Hijau, Medan.
28 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi ke pimpinan Harian
Analisa, pada 21 Januari 2013 di Kantor Hr.
Analisa, Jln Ahmad Yani Medan.
n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ke pimpinan
Hr.Orbit, pada 22 Januari 2013 di Gedung Bumi
Jurnalis, Komplek Bumi Asri.
n Komisi Informasi Sumut bersilaturrahmi sekaligus
mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Pub-
lik ke pimpinan Harian Waspada, pada 26 Januari
2013 di Kantor Redaksi Harian Waspada, Medan.
n Diskusi Publik dengan LSM, Jurnalis dan Anggota
DPRD Kota Gunung Sitoli, pada 29-30 Januari
2013 di Kota Gunung Sitoli, Nias.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI, pada 4
Maret 2013 di ruang Sidang Gedung DPR-RI,
Jakarta.
n Dua Komisioner KI Sumut H.M Zaki Abdullah dan
H.M Syahyan RW, SAg mengikuti Pendidikan dan
Latihan (Diklat) Mediator Bersertifikat, pada 19-
25 Maret 2013 di Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta.
n Komisioner KI Sumut menghadiri Forum Group
Discussion (FGD) yang digelar Komisioner Komisi
Informasi Provinsi I Banten, pada 22-24 April
2013 di Kantor KI Banten.
n Komisioner KI Sumut menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi A DPRD
Sumut, pada 1 Oktober 2013 di Ruang Rapat
Komisi A DPRD Sumut, Jln Imam Bonjol Medan.
n Komisi Informasi Sumut bekerjasama dengan Pus-
ham Unimed menggelar Dialog Publik tentang UU
KIP dan HAM, pada 3 Mei 2013 di Gedung Pusat
Administrasi Unimed, Jln Williem Iskandar, Medan.
n Dua Komisioner KI Sumut, Drs Mayjen Simanung-
kalit dan Drs Robinson Simbolon mengikuti Diklat
mediator, pada 28 Mei-3 Juni 2013 di Sekolah Pasca
Ketua KIP Sumut HM Zaki Abdullah didampingi Wakil Ketua
KIP Sumut Drs Mayjen Simanungkalit memberi buku UU No
14 Tahun 2008 ke sejumlah petinggi Unimed dan Poldasu usai
Dialog Publik Keterbukaan Informasi kerjasama dengan
Pusham Unimed, di Medan.
Komisioner KIP Sumut rapat dengar pendapat
dengan Komisi I DPR RI di gedung DPR Senayan, Jakarta.
Ketua KIP Sumut menyerahkan buku UU No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi kepada Wakil
Penanggungjawab Harian Waspada, H Sofyan Harahap
di Gedung Bumi Waspada.
Komisioner KIP Sumut rapat dengar pendapat (RDP)
dengan anggota Komisi A DPRD Sumut di Ruang Rapat
Komisi A DPRD Sumut, Jln Imam Bonjol Medan.
29LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
n Komisioner KI Sumut mengikuti Forum Group Dis-
cussion (FGD) yang digelar KI Sumatera Selatan, pada
24-26 Juni 2013 di Kantor KIP Sumsel, Palembang.
n Komisioner KIP Sumut H.M Zaki Abdullah menjadi
narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Sumatera
Utara yang digelar PWI Sumut, 26 November 2013
di Gedung PWI Sumut, Medan.
n Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah men-
jadi narasumber pada kegiatan Optimalisasi Pe-
manfaatan Layanan Jaringan Teknologi Informasi
yang digelar Kementerian Agama Provinsi Suma-
tera Utara, pada 26 November 2013 di Medan.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menan-
datangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ali-
ansi Jurnalis Independen (AJI) Medan dan Forum
Jurnalis Televisi Indonesia (FJPI) Sumut, pada 12
November 2013 di Hotel Grand Kanaya, Medan.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menan-
datangani MoU dengan Forum Jurnalis Perem-
puan Indonesia (FJPI) Sumut, Medan Press Club
(MPC) dan Jurnalis Muslim Club (JMC), pada 25
November 2013 di Hotel Grand Kanaya, Medan.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bersa-
ma Badan KesbangPol dan Linmas menanda-
tangani Nota Kesepahaman, pada 19 Desember
2013 di Gedung IMT-GT Kampus USU Medan.
n Komisioner KIP Sumut memberi pembekalan
tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi
Publik ke Siswa Dik Alih Golongan dari Brigadir
menjadi Inspektur Polisi, pada 18 Desember 2013
di Aula Tribrata SPN Polda Sumut, Medan.
n Komisioner KIP Sumut memberi pembekalan
tentang UU KIP ke Siswa Diktuk Brigadir Dalmas
Tahun Ajaran 2013, pada 28 Desember 2013 di
Aula Tribrata SPN Polda Sumut, Medan.
n Komisioner KIP Sumut mengikuti Focus Group
Discussion (FGD) yang digelar KIP NAD, pada 4
November 2013 di Banda Aceh.
Komisioner KIP Sumut saling mempererat tangan dengan
Ketua FJPI Khairiyah Lubis, Ketua MPC Hendra DS dan
Sekretaris PMC Amru Lubis usai penandatangan MoU dengan
KIP Sumut di Medan.
Komisioner KIP Sumut diabadikan dengan Ketua PWI Sumut,
Drs M Syahrir, Ketua AJI Medan Monang dan Ketua IJTI Eddi
Irawan usai penandatanagani MoU Keterbukaan Informasi
dengan PWI, AJI dan IJTI di Medan.
Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah dan Kepala Kesbangpol
Linmas Drs Eddy Syofian MAP menandatangani MoU
Kerjasama keterbukaan Informasi Publik antara KIP Sumut
dan Kesbangpol Linmas Pemprovsu, di Medan.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah memberi pembekalan
materi tentang Keterbukaan Informasi Publik ke siswa Calon
Polri di SPN Poldasu.
30 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
n Komisioner KI Sumut menghadiri rangkaian
acara puncak Hari Hak Untuk Tahu, pada 28
September 2012 di Red Top Hotel, Jakarta.
n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU KIP
ke pimpinan SKPD, Muspida, LSM dan jurnalis se-
Kab.Karo, di Aula Kantor Bupati, Karo.
n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber
kegiatan Penyuluhan penyebaran informasi di
Gedung BP-PAUDI regional 1 Medan.
n Komisioner KI Sumut sosialisasi UU No: 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ke se-
jumlah pimpinan SKPD Pemko Siantar, LSM dan
Jurnalis Siantar, di Aula Kantor Walikota Siantar, Jln
Merdeka.
n Komisioner KI Sumut menjelaskan tentang UU KIP
No: 14 Tahun 2008 ke Wakil Wali Kota Tebing
Tinggi, H Irham Taufik, SH di Kantor Wali Kota
Tebing Tinggi, Jln Sutomo.
n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No 14
Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik
ke pimpinan SKPD Pemkab Labuhanbatu Utara
(Labura), LSM dan Jurnalis di Aula Kantor Bupati
Labura, di Jln Lintas Sumatera.
n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No:
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ke pimpinan SKPD Pemkab Toba Samosir,
LSM dan jurnalis, Pada 21 November 2012 di
Aula Kantor Bupati Tobasa, Jln Mulia Raya, Balige.
n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No
14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
ke pimpinan SKPD Pemko Tanjung Balai, LSM dan
Jurnalis pada, 5 Desember 2012 di Aula Kantor
Pemko Tanjung Balai.
BIDANG ADVOKASI,SOSIALISASI
DAN EDUKASI (ASE)
REALISASI PROGRAM
Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, HM Zaki Abdullah dan
Elfanda Ananda menjadi nara sumber pada Dialog Keterbukaan
Informasi Pubik di TVRI Sumut.
Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen
Simanungkalit, Drs Robinson Simbolon dan H.M Syahyan RW foto
bersama Ketua KNPI Labuhanbatu Muhammad Risfan SH pada
acara Dialog Publik Keterbukaan Informasi di Rantau Parapat,
Labuhanbatu.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi Wali Kota
Sibolga, Drs H.M Syarfi Hutahuruk membuka Dialog Publik
Keterbukaan Informasi di Sibolga.
31LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
Komisioner KIP Sumut saat konsultasi dengan Kepala
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Ir. H. Djaili Azwar, M.Si.
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No
14 Tahun 2008 ke pimpinan SKPD Pemko
Gunung Sitoli, pada 21 Desember 2012 di Aula
Kantor Walikota Gunung Sitoli.
n Komisioner KI Sumut, M Syahyan RW menjadi nara
sumber pada acara Dialog Interaktif tentang Keter-
bukaan Informasi di Kantor Camat Medan Helvetia.
n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber pada
Diskusi Keterbukaan Informasi bekerjasama
dengan KIP Pusat dan MSI di SwisBell Hotel, Jln S.
Parman, Medan.
n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber
Dialog Interaktif di Deli TV dan RRI.
n Komisioner KIP Sumut M Syahyan RW menjadi
nara sumber pada Seminar Sehari Peran Pers
dalam Pemilukada Langsung, di Aula Pusat
Bahasa dan Budaya, Kampus IAIN Sumut, Jln
Williem Iskandar Medan.
n Komisioner KIP Sumut menjadi nara sumber
pada Dialog Interaktif di Radio Independensi
Media Dalam Pemberitaan Pilgubsu 2013, pada
16 Februari 2013 di Medan.
n KI Sumut menggelar Dialog Publik UU No: 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dengan Walikota Sibolga, Syarfi Huta-
huruk, pimpinan SKPD, LSM dan jurnalis se-Kota
Sibolga, pada 20 Februari 2013 di Aula Kantor
Walikota Sibolga.
n Komisi Informasi Sumut menggelar Dialog Publik
tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan se-
jumlah pimpinan dan pengurus Partai Politik (Par-
pol) di Sumatera Utara, pada 2 April 2013 di Medan.
n Komisi Informasi Sumut menggelar Dialog Publik
tentang Keterbukaan Informasi dengan pejabat,
pimpinan SKPD Pemkab Asahan, LSM dan
jurnalis se-Kab.Asahan, pada 8 April 2013 di Aula
Kantor Bupati Asahan.
n Komisi Informasi Sumut menggelar Dialog Publik
tentang UU Keterbukaan Informasi ke sejumlah
pejabat dan pimpinan SKPD Pemkab Samosir dan
sejumlah LSM dan jurnalis, pada 8 Mei 2013 di
Komisioner KIP Sumut H.M Syahyan RW diabadikan bersama
pengurus GMKI usai Dialog Perjuangan Mahasiswa
Memperoleh Informasi Publik di Kampus Unimed, Medan.
Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah memaparkan ttg
Keterbukaan Informasi Publik pada acara sosialisasi
Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Sumut,
di Gedung PWI Sumut, Jln Adinegoro Medan.
Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Drs. H.M Natsir
Isfa, MM dan H.M Syahyan RW mengisi Dialog Publik terkait
sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 di Radio Republik Indonesia
(RRI) Medan, Jln Gatot Subroto.
Komisioner KIP Sumut menggelar Dialog ttg UU No 14 tahun
2008 ttg keterbukaan Informasi Publik ke pejabat muspida
Pemkab Dairi, di Aula Kantor Bupati Dairi.
32 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
Aula Kantor Bupati Pemkab Samosir. Acara dibuka
Sekdakab Samosir Ir. Hatorangan Simarmata.
n Komisioner KI Sumut menggelar Dialog Publik
tentang UU No 14 Tahun 2008 dengan pejabat,
kepala SKPD Pemko Binjai, LSM dan jurnalis di
Kota Binjai, pada 20 Mei 2013 di Pendopo Umar
Bakri Kota Binjai. Acara dibuka Asisten III Pemko
Binjai H.T. Syarifuddin, S.Pd.
n Komisioner KI Sumut menggelar Dialog Publik
UU No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM
dan jurnalis se-Kota Tebing Tinggi, pada 13 Juni
2013 di Kantor Walikota Tebing Tinggi. Acara
dibuka Walikota Tebing Tinggi, Umar Junaidi
Hasibuan.
n Komisioner KIP Sumut H.M Zaki Abdullah dan
H.M Syahyan RW menjadi nara sumber pada
Dialog Interaktif tentang Keterbukaan Informasi
di TVRI Sumut, pada 14 Juni 2013.
n Komisi Informasi Sumut menggelar Dialog Publik
tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi
ke sejumlah pejabat, pimpinan SKPD Pemkab
Humbang Hasundutan (Humbahas), LSM dan
jurnalis, pada 3-5 Juli 2013 di Aula Kantor Bupati
Pemkab Humbahas di Dolok Sanggul.
n Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,
H. M Zaki Abdullah menjadi nara sumber pada
acara Forum Dialog Diseminasi, pada 3-5 Juli
2013 di Kota Pematang Siantar.
n Komisiner Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Utara bersama staf melakukan monitoring dan
evaluasi (Monev) terkait implementasi UU KIP ke
Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel), pada 11-13
Juli 2013.
n Komisioner KIP Sumatera Utara mengikuti
Diskusi Panel tentang Peraturan Komisi
Informasi (Perki) No:1 Tahun 2013 yang digelar
KIP Kepulauan Riau, pada 25-27 Juli 2013 di
Batam.
n Komisioner KIP Sumut dibantu staf KIP
melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah didampingi Drs Mayjen
Simanungkalit dan Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing
memaparkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
ke pejabat Pemkab Tapanuli Utara, di Kantor Bupati Taput.
Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan RW memberi penjelasan
tentang Keterbukaan Informasi di hadapan mahasiswa Fakultas
Hukum USU di Aula Kampus USU.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah memberi sambutan pada
kegiatan Aktivasi Edukasi dan Advokasi ke mahasiswa UMSU
yang tergabung dalam LPM TEROPONG UMSU di Aula
Rektorat UMSU, Jln KH Muktar Basri Medan.
Komisioner KIP Sumut memberi penjelasan ttg Keterbukaan
Informasi Publik ke pejabat Pemkab Tapanuli Selatan di Aula
Kantor Bupati Tapsel.
33LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
(PPID) dan implementasi UU No 14 Tahun 2008 di
jajaran Pemkab Humbahas, pada 31 Juli-2
Agustus 2013 ke Kantor Bupati Pemkab
Humbahas di Dolok Sanggul.
n Komisi Informasi Sumut bekerjasama dengan
mahasiswa IAIN Sumatera Utara menggelar
Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi,
pada 18 April 2013 di Aula Pusat Budaya dan
Bahasa Fak. Dakwah IAIN Sumut, Jln Williem
Iskandar.
n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar Dia-
log Publik tentang UU Keterbukaan Informasi ke
pejabat, pimpinan SKPD Pemkab Labuhanbatu
pada, 9 Agustus 2013 di Aula Kantor Bupati Labu-
hanbatu, Rantau Prapat. Acara dibuka wakil
Bupati Labuhanbatu Suheri Pane.
n Komisioner KIP Sumut dan staf melakukan
Monev PPID dan implementasi UU KIP ke
Pemkab Labuhanbatu, pada 26-28 Agustus 2013
di Rantau prapat. Acara juga dihadiri Sekdakab
Labuhan Batu Sugeng, S.Sos.
n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar
Dialog Publik Aktivasi Edukasi dan Edvokasi UU
Keterbukaan Informasi Publik dengan Lembaga
Penerbitan Mahasiswa (LPM) Dinamika IAIN
Sumut, pada 2 September 2013 di Kampus IAIN,
Jln Williem Iskandar, Medan.
n Komisioner KIP Sumut menghadiri acara Peri-
ngatan Hari Hak Untuk Tahu, pada 28 September
2013 di Silang Monas, Jakarta. Acara dibuka
Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso.
n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar
Dialog tentang UU Keterbukaan Informasi Publik
ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM dan jurnalis se-
Kota Padang Sidimpuan, pada 22 Oktober 2013
di Aula Kantor Walikota Padang Sidimpuan.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Kota
Padang Sidempuan Drs Khairul Alamsyah.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
menggelar Dialog tentang Keterbukaan
Informasi Publik ke sejumlah pejabat, pimpinan
SKPD se-Pemkab Tapanuli Selatan, LSM dan
Komisioner KIP Sumut HM Syahyan RW bersama Komisioner
KIP Pusat Drs Ramli Simbolon dan Kepala Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi UMSU, DR. Iskandar Zulkarnain
Dialog ttg UU No 14 Tahun 2008 di Deli TV.
Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, Drs Mayjen
Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon pada acara
Aktivasi Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi
Publik ke mahasiswa yang tergabung dalam LPM Dinamika,
IAIN Sumut, di Kampus IAIN, Medan
Drs. Robinson Simbolon, H.M Zaki Abdullah, Bupati
Tapsel Syahrul Pasaribu, Drs Mayjen Simanungkalit
dan Humas Pemkab Tapsel Drs. Anwar Simanungkalit
pada Dialog Keterbukaan Informasi Publik di Aula
Kantor Bupati Tapsel.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi Drs
Mayjen Simanungkalit dan H.M Syahyan memberi
penjelasan ttg Keterbukaan Informasi ke sejumlah
wartawan di Labuhanbatu.
34 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
jurnalis, pada 23 Oktober 2013 di Aula Kantor Bupati
Tapsel. Acara dibuka Bupati Tapsel M. Syahrul
Pasaribu.
n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar
Dialog Publik UU No 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ke pejabat,
pimpinan SKPD Pemkab Mandailing Natal
(Madina), LSM dan jurnalis se-Pemkab Madina,
pada 24 Oktober 2013 di Aula Kantor Bupati
Madina. Acara dibuka Asisten III Sekdakab
Madina H. Samed, SE, MM.
n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar
Dialog Publik tentang UU Keterbukaan Informasi
ke pejabat, pimpinan SKPD Pemkab Tapanuli
Utara, LSM dan jurnalis, pada 18 November 2013
di Aula Kantor Bupati Taput. Acara dibuka Bupati
Taput, Torang Lumban Tobing.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara meng-
gelar Dialog Publik tentang UU keterbukaan
Informasi ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM dan
jurnalis Kabupaten Batu Bara, pada 19
November 2013 di Aula Kantor Bupati Batu Bara.
n Komisioner KI Sumut, M Syahyan RW menjadi
nara sumber pada Diskusi Publik Perjuangan
Mahasiswa Memperoleh Informasi Publik, pada
28 November 2013 di Gedung Serbaguna Fak.
Teknik Unimed, Medan.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kerja-
sama dengan Lembaga Penerbitan Mahasiswa
(LPM) TEROPONG UMSU menggelar Dialog Pub-
lik Aktivasi Edukasi UU Keterbukaan Informasi
Publik, pada 29 November 2013 di Gedung
Rektorat UMSU, Jln Muktar Basri, Medan.
n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara beker-
jasama dengan Lembaga Penerbitan Mahasiswa
(LPM) Suara USU menggelar Dialog Publik
Aktivasi Edukasi UU Keterbukaan Informasi
Publik, pada 3 Desember 2013 di Gedung
Peradilan Semu, Kampus USU.
n Komisioner KIP Sumut menjadi nara sumber
Seminar Nasional Pers Lintas Almamater yang
digelar Fak. Hukum USU, pada 9 Desember 2013
di Gedung Peradilan Semu, USU.
Komisi Informasi Sosialisasi ke Pejabat Pemkab Batubara
Komisioner KIP Sumut, Drs HM Natsir Isfa, MM
memaparkan ttg UU No 14 Thn 2008 ttg keterbukaan
Informasi publik ke pejabat Pemkab Toba Samosir.
Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi, Drs Mayjen
Simanungkalit dan HM Syahyan RW memberi pemahaman
tentang UU No: 14 Tahun 2008 ke pimpinan Partai Politik
di Sumatera Utara.
35LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG PENYELESAIANSENGKETA INFORMASI (PSI)
REALISASI PROGRAM
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 6
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 38
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 42
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 3
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 27
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 35
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 13
Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 7
Medan pada tanggal 10 Mei 2013 di
Kantor Komisi Informasi Provsu
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Kepa-
la Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kab. Dairi pada
tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor Bu-
pati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala PPAKB Kab. Dairi pada tanggal 19
Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas Pengairan/UPT Balai SDA
Kab. Dairi pada tanggal 19 Juni 2013 di
Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Kantor Bersama Samsat UPT
Dispendasu Sidikalang Kab. Dairi pada
tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati
Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kab. Dairi pada tanggal
20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Dairi pada
tanggal 19 Juli 2013 di Mess Pemprovsu
Brastagi Kab. Karo.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab.
Dairi pada tanggal 19 Juni 2013 di Aula
Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala PDAM Tirta Nciho Kab. Dairi pada
tanggal 19 Juni 2013 di Aula Kantor
Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala UPTD Bina Marga Kab. Dairi pada
tanggal 18 Juli 2013 di Mess Pemprovsu
Brastagi Kab. Karo.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Kepa-
la Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
dan Pemukiman Kab. Dairi pada tanggal
20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Ke-
pala Dinas Pertanian Kab. Dairi pada
tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor
Bupati Dairi.
Majelis Komisioner KIP Sumut, Drs. Robinson Simbolon,
Drs. Mayjen Simanungkalit, dan M Syahyan memimpin
Sidang Ajudikasi kasus sengketa informasi.
37LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kab. Dairi pada tanggal 20 Juni
2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kab. Dairi
pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor
Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Sekretaris Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Dairi pada tanggal 19 Juni
2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kab. Dairi pada
tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor
Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Dairi
pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor
Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.
Dairi pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula
Kantor Bupati Dairi.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Pakpak Bharat pada tanggal 23 Agustus
2013 di Mess Pemprovsu Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Sek-
retaris Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kab. Pak-pak Bharat pada
tanggal 23 Agustus 2013 di Mess Pem-
provsu Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pak-
pak Bharat pada tanggal 23 Agustus
2013 di Mess Pemprovsu Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Direktur Rumas Sakit Umum Daerah
Kab. Pakpak Bharat pada tanggal 23
Agustus 2013 di Mess Pemprovsu
Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pakpak
Bharat pada tanggal 23 Agustus 2013 di
Mess Pemprovsu Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat
pada tanggal 23 Agustus 2013 di Mess
Pemprovsu Sidikalang.
n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs
Sekre