LAPORAN TAHUNAN - itjen.kemendesa.go.id · Rekapitulasi Tunggakan Tahun Anggaran 2015 ... bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT JENDERALTAHUN 2016

Ses

IR 1

IR II

IR III

IR IV

IR V

0 20 40 60 80 100 120

109

49

Laki laki Perempuan

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL │ TAHUN 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan

baik. Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian, adalah melaksanakan

pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dan pengelolaan anggaran semua unit

kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka

Inspektorat Jenderal secara periodik menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan,

dan realisasi anggaran.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan Inspektorat Jenderal yang

dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016.

Demikian laporan kegiatan Tahun Anggaran 2016 ini disusun dan disampaikan

untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan kegiatan dan sebagai

bahan evaluasi untuk kegiatan Inspektorat Jenderal ditahun mendatang .

Jakarta, Januari 2017

Inspektur Jenderal,

Drs. Sugito M.Si.

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL │ TAHUN 2016 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

BAB I PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL ........................................ 1

A. Tugas dan fungsi .................................................................... 1

B. Struktur Organisasi ................................................................. 5

C. Sumber Daya Manusia ........................................................... 7

D. Sarana dan Prasarana ........................................................... 12

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 ........... 14

A. Isu Strategis ............................................................................ 14

B. Capaian Program Kegiatan..................................................... 16

C. Realisasi Anggaran ................................................................ 36

BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ............................... 41

A. Permasalahan ......................................................................... 41

B. Upaya Tindak Lanjut ............................................................... 35

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 44

A.Kesimpulan ............................................................................. 44

B. Saran ...................................................................................... 44

Lampiran

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .............................................. 6

Gambar 2.1. Foto Rapat Finalisasi Pedoman Inspektorat Jenderal ........................... 31

Gambar 2.2. Seminar Pengawasan di Hotel Bidakara Jakarta ................................... 34

Gambar 2.3. Diskusi Panel dalam Sarasehan Pengawasan di Hotel Bidakara .......... 35

Gambar 2.4. Capacity Building, Darmawan Park Hotel ............................................. 36

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL │ TAHUN 2016 iii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal ................................... 4

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal ................ 12

Tabel 2.1. Rekapitulasi Tunggakan Tahun Anggaran 2015 ....................................... 16

Tabel 2.2 Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI .......................................................... 20

Tabel 2.3. Capaian Inspektorat Jenderal Penanganan Pengaduan Masyarakat ........ 33

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Grafik 1.1. Total Pegawai Inspektorat Jenderal ................................................ 8

Grafik 1.2. Pegawai Berdasarkan Jabatan ....................................................... 9

Grafik 1.3. Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .............. 9

Grafik 1.4. Pegawai Berdasarkan Pendidikan .................................................. 10

Grafik 1.5. Pegawai Berdasarkan Golongan ................................................... 11

Grafik 1.6. Auditor Berdasarkan Jabatan ........................................................ 11

Grafik 2.1 Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal SPI/Administrasi Tahun 2016 19

Grafik 2.2 Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Kepatuhan/Keuangan Tahun 2016

......................................................................................................................... 20

Grafik 2.3 Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ................... 38

Grafik 2.4. Komposisi Alokasi Anggaran ......................................................... 38

Grafik 2.5. Perkembangan Anggaran Inspektorat Jenderal ............................. 39

Grafik 2.6. Grafik Capaian Anggaran Unit Kerja Inspektorat Jenderal ............ 40

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL │ TAHUN 2016 1

BAB I

PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal

mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Jenderal menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat

Jenderal.


Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan program kerja,

pengawasan, anggaran dan laporan Inspektorat Jenderal;

b. Pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional dan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

c. Pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan

d. Pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan dan

pembinaan kepegawaian.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan

Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan

dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di

lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Anggaran

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

pengawasan

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan

tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta melakukan evaluasi

dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan

b. Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan mempunyai tugas

melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan,

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan terdiri atas:


1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan

Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan

2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan

pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

administrasi dan pelayanan ketatausahaan serta pengelolaan keuangan di

lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan

kearsipan dan dokumentasi

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan

perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

keuangan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan

Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

1) Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan

urusan rumah tangga dan perlengkapan


2. Inspektorat I, II, III, IV dan V

Inspektorat I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat I, II, III, IV dan V menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan;

b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;

d. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

e. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

f. Kegiatan pengawasan lainnya;

g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 1.1. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal

UNIT KERJA RUANG LINGKUP

INSPEKTORAT I Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

INSPEKTORAT II Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

INSPEKTORAT III Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

INSPEKTORAT IV Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

INSPEKTORAT V Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan


B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi

Kementerian ini terdiri Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan; Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu,

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal, Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Staf Ahli

Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan

Ekonomi Lokal, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang

Hubungan Antar Lembaga dan Staf Ahli Bidang Hukum

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Inspektorat Jenderal digambarkan dengan bagan sebagai berikut:


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR I INSPEKTUR II INSPEKTUR III INSPEKTUR IV INSPEKTUR V

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

TATA

USAHA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS INSPEKTORAT

JENDERAL

KEPALABAGIAN

ANALISA DAN

PEMANTAUAN HASIL

KEPALA BAGIAN TU

DAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN

KEPEGAWAIAN

DAN UMUM

KEPALA BAGIAN

PROGRAM,

ANGGARAN, DAN

SUBBAGIAN

PROGRAM DAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN ANALISA

DATA HASIL

PENGAWASAN

SUBBAGIAN

PEMANTAUAN TINDAK

LANJUT HASIL

PENGAWASAN

SUBBAGIAN TATA

USAHA

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

UMUM

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UMUM

SUBBAGIAN

TATA

USAHA SUBBAGIAN

TATA

USAHA

SUBBAGIAN

TATA

USAHA

SUBBAGIAN

TATA

USAHA


Berdasarkan Bagan di atas, maka Inspektorat Jenderal memiliki struktur organisasi

sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

a. Bagian Program, Anggaran, dan Pelaporan

b. Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan

c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

2. Inspektorat I

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

3. Inspektorat II



4. Inspektorat III



5. Inspektorat IV



6. Inspektorat V



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang profesional dan

berintegritas untuk mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih,

efektif dan terpercaya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai subyek

utama dalam pengawasan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, jumlah

pegawai Inspektorat Jenderal adalah 158 orang yang tersebar pada masing-masing

unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada

unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal


yaitu 69 orang pegawai (43,67%). Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal pada

masing-masing Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut :

Diagram Grafik 1.1. Total Pegawai Inspektorat Jenderal

Penjelasan lebih lanjut mengenai komposisi dan distribusi pegawai Inspektorat

Jenderal adalah :

1. Berdasarkan Jabatan

Sebagai unit organisasi di bidang pengawasan, maka idealnya sebagian

besar pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah pejabat fungsional

auditor yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan pada seluruh unit

kerja di Inspektorat Jenderal. Akan tetapi, pada tahun 2016 ini terdapat 2 (dua)

orang pejabat fungsional auditor yang pensiun. Sehingga sebagian besar

pegawai Inspektorat Jenderal diisi oleh pejabat fungsional umum. Berikut

ilustrasi distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan :

Total Pegawai ; Ses; 69

Total Pegawai ; IR 1; 17

Total Pegawai ; IR II; 19

Total Pegawai ; IR III; 18

Total Pegawai ; IR IV; 19

Total Pegawai ; IR V; 16

Total Pegawai

Ses

IR 1

IR II

IR III

IR IV

IR V


Diagram 1.2. Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan

Kendati demikian, Inspektorat Jenderal telah berupaya untuk menambah

sumber daya manusia pengawasan melalui sertifikasi Jabatan Fungsional

Auditor (JFA) . Sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 11 (sebelas)

personil auditor tambahan melalui sertifikasi JFA.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis kelamin sebagian

besar diisi oleh pegawai laki-laki sebanyak 109 orang (68,98%) dengan

komposisi ASN 54 orang (34,17%) dan Non ASN 55 orang (34,81%).

Selanjutnya pegawai perempuan sejumlah 49 orang (31,01%) dengan

komposisi ASN 27 orang (17,08%) dan Non ASN 22 orang (13,92%).

Diagram 1.3. Grafik Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

15%

18%

18%

49%

BERDASARKAN JABATAN

Struktural Fungsional Auditor Fungsional Umum Fungsional Lainnya

0 50 100 150

Laki laki

Perempuan

109

49

Jumlah berdasarkan jenis kelamin

Jumlah

54; 34%

55; 35%

27; 17%22; 14%

Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN

Lk- ASN Lk- Non ASN Pr- ASN Pr- Non ASN


3. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Komposisi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan golongan sebagian

besar diisi oleh aparatur sipil negara dengan golongan III sebanyak 49 orang

(60,49%) dan golongan IV 32 orang (39,50%). Sedangkan komposisi pegawai

Inspektorat Jenderal berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yaitu pegawai

dengan ijazah S3 yaitu 1 orang (0,63%), selanjutnya pegawai dengan ijazah

S2 yaitu 29 orang (18,35%), ijazah S1 83 orang (52,53%), ijazah D3 14 orang

(8,86%), ijazah D1 1 orang (0,63%), ijazah SMA 29 orang (18,35%) dan untuk

tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal

dengan tingkat pendidikan akhir SMP yaitu 1 orang (0,63%).

Diagram 1.4. Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S-3 S-2 S-1 D-3 D-1 SMA SMP

Komposisi Pegawai BerdasarkanPendidikan

1 29 83 14 1 29 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Diagram 1.5. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan

4. Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun anggaran 2016, Sumber daya manusia Inspektorat Jenderal yang

memiliki jabatan sebagai fungsional auditor adalah sebanyak 29 orang

(18,35%) dari total 158 pegawai. Apabila diklasifikasikan berdasarkan

jabatan, auditor terbagi menjadi auditor utama, auditor madya, auditor muda,

auditor pertama, penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana. Sebagian besar

auditor Inspektorat Jenderal adalah auditor madya yakni sebanyak 19 orang

(65,51%). Selanjutnya auditor muda sebanyak 4 orang (13,79%) dan auditor

pertama sebanyak 6 orang (20,68%).

Diagram 1.6. Grafik Auditor Berdasarkan Jabatan

Auditor Madya; 66%

Auditor Muda; 14%

Auditor Pertama; 21%

KLASIFIKASI BERDASARKAN JABATAN AUDITOR

60%

40%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan III

Golongan IV


D. SARANA PRASARANA

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana

merupakan elemen penting yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi

struktural. Sarana dan prasarana merupakan penunjang layanan perkantoran

guna mendukung pencapaian kinerja optimal. Lingkungan kerja Inspektorat

Jenderal didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal

NO JENIS BARANG SAT

2015 2016 SALDO PER 31

DESEMBER 2016

JML NILAI JML NILAI JML NILAI

1 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

Unit 0 1 550,590,000

1 550,590,000

3 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

Unit 4 76,266,000

0 4 76,266,000

4 ALAT UKUR UNIVERSAL Buah 6 18,000,000

6 18,000,000

5 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR

Buah 2 41,300,000

45 148,750,000

47 190,050,000

6 ALAT KANTOR LAINNYA Buah 26 53,670,000

19 70,750,000

45 124,420,000

7 MEUBELAIR Buah 137 354,910,000

280 639,641,000

417 994,551,000

8 ALAT PENGUKUR WAKTU Buah 20 8,000,000

20 8,000,000

9 ALAT PENDINGIN Buah 7 17,500,000

4 13,800,000

11 31,300,000

10 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

Buah 22 244,500,000

1 148,250,000

23 392,750,000


Lanjutan Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal

NO JENIS BARANG SAT 2015 2016

SALDO PER 31 DESEMBER 2016

JML NILAI JML NILAI JML NILAI

11 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE

Buah 2 9,000,000

2 9,000,000

12 PERSONAL KOMPUTER Buah 117 1,382,883,200

117 1,382,883,200

13 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

Buah 49 148,250,000

3 46,950,000

52 195,200,000

14 LUKISAN DAN UKIRAN Buah 29 49,875,000

29 49,875,000

(sumber data berdasarkan aplikasi SIMAK BMN Tahun 2016)


BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

A. ISU STRATEGIS

Pada tahun anggaran 2016, isu strategis yang diusung oleh Inspektorat Jenderal

sebagai bentuk keteguhan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam

bidang pengawasan di lingkungan kerja Kementerian Desa, PDt dan

Transmigrasi difokuskan pada dua agenda prioritas, antara lain:

1. MoU antara Inspektorat Jenderal KDPDTT dengan BPKP

Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 03/M-

DPDTT/KB/III/2016 dan Nomor: MoU-1/K/D2/2016, Tentang Penguatan Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi. Nota Kesepahaman tersebut disepakati dan ditanda tangani di

Jakarta, Hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2016. Tujuan disepakatinya Nota

Kesepahaman adalah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) di lingkungan kerja Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi.

Dalam pelaksanaannya, secara teknis Nota Kesepahaman dalam hal ini para

pihak menunjuk penanggung jawab di mana pihak kesatu menunjuk Inspektur

Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan pihak kedua

menunjuk Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Politik, Hukum, Keamanan PMK. Ruang lingkup Nota Kesepahaman

ini meliputi:

a. Pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

b. Pendampingan penigkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

c. Pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan

yang transparan dan akuntabel, pengawalan perencanaan,


pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN)

d. Pendampingan reviu Laporan Keuangan (LK)

e. Pelaksanaan audit bersama atau bantuan audit atas program-program

strategis

f. Pemantauan atas ketaatan prioritas penggunaan dana desa

g. Pemantauan atas kegiatan pendamping desa

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak

disepakati dan ditanda tanganinya Mou.

2. Pendampingan Verifikasi Tunggakan Tahun Anggaran 2015

Sebagai institusi pemerintah dengan nomenklatur yang baru, pelaksanaan

program/kegiatan dan anggaran belum dapat berjalan secara optimal. Masa

transisi ini berimplikasi pada belum tuntasnya proses pembayaran pekerjaan

dengan pihak ketiga dikarenakan beberapa faktor antara lain:

a. Adanya keterlambatan dalam pengajuan permintaan pembayaran

b. Belum tuntasnya penyelesaian Surat Perintah Membayar hingga

melampaui tenggat waktu yang ditentukan

c. Belum berjalannya sistem pengajuan proses permintaan pembayaran

yang sistematis (SOP)

Berikut rekapitulasi tunggakan tahun anggaran 2015 hasil verifikasi terakhir

sampai dengan 31 Desember 2016 yakni verifikasi tahap III:


Tabel 2.1. Rekapitulasi Tunggakan Tahun Anggaran 2015

NO UKE I JUMLAH TAGIHAN

TUNGGAKAN KOREKSI DENDA NETTO

1 DITJEN PPMD

50 31.266.816.821 6.856.430.339 174.735 24.410.211.747

2 DITJEN PKP

4 28.471.993.115 81.372.460 1.611.318.060 26.779.302.595

3 DITJEN PDT

52 33.792.959.910 7.676.769.643 362.115.918 25.754.074.349

75 21.151.812.220

4 DITJEN PDTU

50 100.595.854.255 17.473.709.235 3.392.244.724 79.729.900.296

2 5.729.075.000

JUMLAH 233 221.008.511.321 32.088.281.497 5.365.853.437 156.473.488.907

CATATAN:

Pada Ditjen PDT sebanyak 75 tagihan senilai Rp21.151.812.220 tidak

dapat diverifikasi karena data pendukung tidak lengkap

Pada Ditjen PDTU sebanyak 2 tagihan senilai Rp 5.729.075.000 terdapat

kelebihan pembayaran /kerugian negara Rp 1.101.083.670, sehingga

perlu audit lebih lanjut untuk perhitungan final

B. CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2016, capaian program/kegiatan Inspektorat Jenderal

adalah sebagai berikut:

1. Reviu RKA-K/L

Sebagai salah satu capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun

anggaran 2016, kegiatan reviu RKA-K/L merupakan kegiatan mandatoris


dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran dimana peran APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga

untuk mencermati ketepatan penerapan Bagan Akun Standar (BAS),

penetapan indikator kinerja dan penggunaan standar biaya dalam

perencanaan anggaran yang dituangkan dalam bentuk dokumen RKA K/L,

maka kegiatan reviu RKA-K/L merupakan kegiatan berkelanjutan dalam

rangka mendorong realisasi belanja yang sesuai dengan jenis anggaran

belanja agar dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran.

Selain itu, program/kegiatan reviu RKA/K-L mengacu pada efisiensi

anggaran sehingga perencanaan penganggaran dapat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Catatan hasil reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2017

yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

a. Penghapusan terhadap biaya ganda

b. Penghapusan terhadap honor yang tidak sesuai

c. Permintaan kelengakapan data dukung

d. Koreksi terhadap kesalahan AKUN

e. Koreksi terhadap penetapan lokasi Bansos Desa SMART

2. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Hasil reviu laporan keuangan (LK) semester 1 (satu) tahun 2016

mengemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

a. BMN yang belum diregister adalah sebesar Rp 153.668.914.634

(meliputi 145 satker)

b. Status E- Rekon, terdapat 2 (dua) Satker aktif yang tidak melakukan

rekonsiliasi yaitu (050376) Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.

Sumatera Barat dan (350376) Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman

Kab Keerom

c. Adanya selisih realisasi anggaran antara data E-Rekon dan laporan

keuangan dengan data OMSPAN sebesar Rp 17.353.367.669,00

(meliputi 3 Unit Kerja Eselon I)


d. Adanya Selisih antara SIAP dan SAI dalam data E-rekon dan laporan

keuangan sebesar Rp 35.550.349.843,00 (3 Unit Kerja Eselon I)

e. Adanya Saldo Minus Rp 10.684.537.441,00 (meliputi 4 Unit Kerja

Eselon I)

f. Pengembalian Belanja Melebihi Pagu Rp 695.954083,00 (meliputi 4

Unit Kerja Eselon I)

g. Adanya Saldo tidak wajar (saldo negatif) pada 7 Unit Kerja Eselon I

h. Pengendalian Intern atas pengelolaan persediaan yang lemah berakibat

pada tidak tercatatnya perolehan persediaan sebesar Rp

100.145.192.879,00 dalam aplikasi persediaan (meliputi 5 Unit Kerja

Eselon I), Persediaan pada Sekretariat Kementerian PDT sebesar Rp

517.663.904.806,- tidak terdapat perubahan yang terdiri dari persediaan

untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 517.497.239.506,-

dan untuk operasional sebesar Rp 166.665.300,-, adanya perbedaan

rincian persediaan antara SIMAK dan SAIBA (meliputi 2 Unit Kerja

Eselon I), adanya persediaan yang tidak dirinci yakni sebesar

Rp10.309.108.579 (meliputi 1 Unit Kerja Eselon I).

3. Audit

Inspektorat Jenderal telah melakukan perubahan paradigma dari Institusi

yang berperan sebagai watchdog menjadi konsultan dan Quality Assurance

(katalisator) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)

dilingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Perubahan

tersebut mencakup perubahan kegiatan dari yang hanya melakukan audit

menjadi kegiatan-kegiatan yang antara lain lebih ditekankan kepada reviu,

pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sejalan

dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam bentuk

kegiatan-kegiatan: Audit; Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-KL,

Pendampingan Tim BPK, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan,

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan; dan

kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi


satuan kerja serta berperan sebagai Konsultan (memberikan solusi) dan

Quality Assurance (memberikan pendapat/jaminan). Sebagai upaya

penyusunan laporan hasil pengawasan yang akuntabel, Inspektorat

Jenderal menyelenggarakan pengawasan yang meliputi :

a. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit atau pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara dan pelaksanaan tugas serta fungsi instansi

pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.

Audit kinerja meliputi audit operasional, audit pengadaan barang dan

jasa serta audit keuangan pada tahun berjalan.

b. Audit dengan tujuan tertentu

Yang termasuk ke dalam kegiatan audit dengan tujuan tertentu

diantaranya audit investigasi, audit perencanaan dan audit yang menjadi

fokus perhatian Kementerian. Selain Audit Kinerja dan Audit tujuan

tertentu diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang

dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau

pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan

masyarakat dan pengembangan dari audit kinerja dan audit dengan

tujuan tertentu.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Grafik 2.1 Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal SPI/Administrasi Tahun 2016


Grafik 2.2 Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Kepatuhan/Keuangan Tahun 2016

Keterangan

SPI Keuangan

2014 2015 JUMLAH 2014 2015 JUMLAH

Rekomendasi 56 114 170 10.331.034.698,95 22.337.600.411,40 32.668.635.110,35

Tindak Lanjut 38 68 116 6.452.761.161,47 8.476.070.253,27 15.053.831.414,74

Sisa 16 48 66 3.878.273.537,48 13.861.530.158,13 17.614.803.695,61

Tabel 2.2 Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI

5. Evaluasi PMPRB

Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen

penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara

mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan

Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, penilaian mandiri

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang

dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

Kunci keberhasilan dalam program Reformasi Birokrasi adalah komitmen,

disiplin dan kepedulian terhadap peningkatan kinerja aparatur sipil Negara


di lingkungan kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Program

Reformasi Birokrasi merupakan program perubahan yang terencana,

terukur, bersifat kontekstual dan dilaksanakan secara bertahap.

Implementasi Reformasi Birokrasi sendiri diawali dengan membuat skala

prioritas. Guna mendukung terwujudnya 9 (Sembilan) program/kegiatan

prioritas dalam NAWAKERJA, maka area perubahan dalam Reformasi

Birokrasi di fokuskan pada 8 (delapan) area perubahan. 8 (delapan) area

perubahan tersebut antara lain:

a. Manajamen Perubahan

Dalam upaya pelaksanaan program manajemen perubahan, dapat

diidentifikasi bahwa permasalahan yang terdapat di lingkungan kerja

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah kurangnya kepedulian

pegawai dikarenakan belum optimalnya sosialisasi terkait Reformasi

Birokrasi.

Dalam exit meeting yang telah diselenggarakan bersama dengan

Kementerian PAN-RB, maka hasil evaluasi PMPRB dalam program

manajemen perubahan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi


• Pimpinan telah menunjukkan komitmen yang tinggai dalam mendorong dan mengawalpelaksanaan reformasi birokrasi di KementerianDesa PDT dan Transmigrasi


Dengan demikian, nilai program manajemen perubahan adalah 4,31.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian

kegiatan identifikasi, inventarisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi yang merupakan produk regulasi Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi.



penataan peraturan perundang-undangan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi adalah sebagai berikut:

• Mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi denganmenyusun rencana kerja rinci masing-masing pokja melaluipenjabaran road map reformasi birokrasi kementerian desa yang telah disusun

• Meningkatkan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB masing-masing pokja secara periodik dan mengawal pelaksanaan tindaklanjut hasil monitoring

• Meningkatkan internalisasi program dan hasil pelaksanaan RB melalui berbagai media komunikasi seperti website, bulletin, reform corner dan lain-lain agar semua komponen di dalam dandi luar instansi mendukung terlaksananya kebijakan RB

• Mewujudkan budaya kerja positif melalui penunjukkan AgenPerubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahanbudaya kerja ke arah yang lebih baik di instansi


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penataan peraturan

perundang-undangan adalah 4,38.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi struktural dengan nomenklatur yang baru maka

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sangat perlu melakukan

penataan dan penguatan organisasi dalam rangka memberikan pelayanan

publik yang prima.



penataan dan penguatan organisasi Kementerian Desa, PDT dan


HAL-HAL YANG SUDAH DILAKUKAN

• Telah berupaya untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada berikut dengan status hukumnya.

• Telah memiliki pedoman sebagai dasar untuk pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat kementerian, dan setiap pengusulan produk hukum harus melalui Biro Hukum.

HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI

• Melakukan monitoring/pemantauan atas proses pembentukan dan perbaikan (revisi) peraturan perundang-undangan secara berkala agar dapat diselesaikan sesuaijadwal yang ditentukan.

• Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yng dibentuk


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penataan dan

penguatan organisasi adalah 5,67.

d. Penataan Tata Laksana

Struktur organisasi yang telah terbentuk di lingkungan Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi pada saat ini masih perlu untuk ditindaklanjuti

dengan penyusunan tata kerja, mekanisme koordinasi lintas unit,

mekanisme pendelegasian kewenangan yang akan menegaskan bagi para

pegawai/sumber daya manusia guna memudahkan penyelesaian tugasnya.


• Menyelesaikan evaluasi terhadap unit kerja yang belum dievaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasitersebut dengan mengajukan perubahan organisasikepada Kementerian PANRB untuk menilai efektivitasorganisasi secara keseluruhan

• Agar selalu menyelaraskan organisasi dengan perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian kinerja kementerian secara optimal


• Upaya untuk mewujudkan organisasi yang dapat mendukung kinerja, pada tahun 2016 telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsiorganisasi kementerian desa PDT Trans, namunbelum seluruh unit kerja telah dievaluasi.

• Hasil evaluasi atas sebagian unit kerja ini sudahdiusulkan dan dibahas dengan pihak KementerianPAN dan RB




penataan tata laksana, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah

sebagai berikut:

Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penataan tata

laksana adalah 4,05.


• Dalam membangun koordinasi yang baik antar unit kerja,peta proses bisnis Level 0 dan Level 1 telah disusun dan darimasing-masing proses bisnis telah disusun SOP.

• Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi danefektivitas pelayanan kepada stakeholder melalui penerapanteknologi informasi dengan menggunakan aplikasi sepertiDesa Online, BUMDES, Layanan Desa, STKD (SistemTransparansi Keuangan Desa), Kawasan Transmigrasi,SIDTT (Sistem Informasi Daerah Tertinggal Tertentu) namunmasih belum terintegrasi. Dalam lingkup internal telahmemiliki aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa


• Untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi antarunit kerja, agar segera menyelesaikan bisnis proses Level 2 yang saat ini masih disusun dan penyusunan SOP agar didasarkan pada peta bisnis proses untuk meningkatkanefektivitas pelaksanaan SOP.

• Perlu menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan bisnisproses dan SOP agar secara berkesinambungan dapat melakukan perbaikan kualitas layanan

• Sistem layanan yang sudah menggunakan teknologi informasi agar diintegrasikan sehingga prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif, sederhana, mudah dan cepat

• Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasiatas implementasi keterbukaan informasi publik sehinggaterwujud transparansi atas layanan informasi kepada publik


e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Beberapa permasalahan yang dialami Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi sebagai sebuah kementerian dengan nomenklatur yang baru

menjadi alasan utama diperlukannya penataan sistem manajemen SDM

aparatur sebagai salah satu dari 8 area perubahan.



penataan manajemen SDM aparatur, Kementerian Desa, PDT dan



• Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuanperaturan yang ada

• Untuk pengisian formasi yang lowong telah dilakukan rekrutmenPNS dari instansi dengan seleksi yang kompetitif dan objektif

• Pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara terbuka dankompetitif untuk mendapatkan pejabat yang kompeten

• Dalam upaya meningkatkan kompetensi, pelatihan sudah dilakukanwalaupun masih fokus kepada pelatihan yang bersifat wajib sepertidiklatpim dan pelatihan teknis fungsional untuk jabatan fungsionaltertentu• Pembangunan budaya kinerja sudah mulai diinisiasi yang

dibuktikan dengan:• Semua pegawai sudah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

sebagai dasar untuk penilaian prestasi kerja pegawai.• Adanya mekanisme pemilihan pegawai berprestasi yang

diberikan reward kepada pegawai yang terpilih• Sudah menyusun aturan untuk pembayaran tunjangan kinerja

yang bukan hanya didasarkan kepada kehadiran tetapi juga padapencapaian kinerja

• Budaya kerja positif sudah mulai dibangun misalnya denganpenegakkan aturan disiplin yang baik kepada semua pegawai

• Sistem informasi kepegawaian untuk menyimpan data pegawaisudah mulai dibangun


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penataan

manajemen SDM aparatur adalah 12,92.

f. Penguatan Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan

penganggaran, maka diperlukan penguatan pengawasan internal dalam

rangka meminimalisir resiko tindakan penyelewengan.



penguatan pengawasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah

sebagai berikut:


• Upaya penguatan pengawasan sudah mulai dilakukandengan menyusun kebijakan yang diperlukan. (Gratifikasi, SPIP, Dumas dan WBS, Benturan Kepentingan)


• Penyusunan rencana kebutuhan pegawai perlu jugamempertimbangkan renstra instansi dan juga renstra padamasing-masing unit eselon I agar dapat mendukung kinerjainstansi maupun unit kerja

• Standar kompetensi jabatan agar disusun dan ditetapkan sebagaiacuan dalam melakukan asesmen kepada pegawai gunamenyusun peta kompetensi dan gap kompetensi pegawai denganjabatan yang didudukinya

• Perlu dilakukan identifikasi pelatihan untuk menyusun rencanapelatihan yang prioritas untuk memperkecil gap kompetensiberdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan

• Untuk lebih memfokuskan kinerja setiap individu pegawai dalamkontribusinya kepada pencapaian kinerja unit/organisasi perludiakukan penjabaran kinerja secara berjenjang dari kinerjaKementerian dijabarkan kepada kinerja eselon I, dari kinerjaeselon I dijabarkan kepada kinerja eselon II, kemudian dijabarkanlagi kepada kinerja eselon III dan IV sampai kepada individu

• Mempertahankan dan meningkatkan komitmen pimpinan dalammembangun budaya kerja positif di dalam organisasi

• Agar membangun sistem informasi kepegawaian yang dapatmengupdate data pegawai yang ada di SAPK BKN


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penguatan

pengawasan adalah 7,41.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan akuntablitas kinerja mengacu pada perbaikan

manajemen kinerja di mana ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan

sebagai acuannya.



penguatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi


• Telah menyajikan data dan informasi terkait akuntabilitas kinerjatingkat kementerian dan unit kerja melalui website kementeriansebagai bentuk transparansi kepada publik.

• Pemantauan atas rencana aksi telah dilakukan secara berkalasehingga memudahkan pimpinan dalam mengawal pencapaian target

• Pimpinan telah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjayang ditunjukkan antara lain dengan pengawalan terhadap perbaikanpada dokumen perencanaan di tingkat kementerian



• Agar menerapkan kebijakan yang telah dibentuk pada area penguatan pengawasan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tersebut secara berkalauntuk mengukur progres penerapannya dan memperolehinformasi mengenai kendala yang diselesaikan

• Melakukan tindaklanjut hasil monev mengenai hal-hal yang belum berhasil dilakukan dan menjadikan hal-hal yang berhasil diterapkan menjadi “best practice” dalam instansi


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program penguatan

akuntabilitas kinerja adalah 4,3.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Latar belakang historis bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

merupakan penggabungan 3 (tiga) institusi pemerintah menjadi salah satu

faktor belum berjalannya koordinasi lintas sektor secara optimal. Hal ini

tentunya berimplikasi pada belum terdapatnya kebijakan terkait pelayanan

publik sehingga dasar hukum pelayanan publik sendiri belum memadai.



peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Desa, PDT dan


• Agar dokumen perencanaan diperbaiki secara menyeluruh denganmenyelaraskan atas target-target yang terdapat di dalam RPJMN dengan Renstra Kementerian sehingga menjadi jelas dan lebihterukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah

• Menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebihmenggambarkan hasil kinerja dan relevan dengan hasil yang akandicapai di tingkat kementerian dan unit kerja

• Menyusun cascading kinerja secara berjenjang sampai denganeselon IV sehingga kontribusi kinerja setiap jenjang jabatan kepadakinerja Kementerian dapat diwujudkan dengan lebih nyata.

• Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja, pengukurannya, sampai dengan pelaporan capaian kinerja

• Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja untukmempermudah pimpinan dalam memantau kinerja yang telahdiperjanjikan dan dalam pengambilan keputusan terhadap rencanaaksi yang akan dilakukan terkait target kinerja

• Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan caramemastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama(indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)




• Telah memiliki standar pelayanan untuk LayananPengelolaan Informasi yang telah dimaklumatkan dandilengkapi dengan SOP. Layanan tersebut mudah diaksesdan masyarakat dapat melihat melalui Iklan LayananMasyarakat melalui berbagai Media serta tersedia saranaMedia Centre, Call Centre/SMS Centre 1500040, website.kemendes.

• Penanganan Pelayanan telah memanfatkan IT contohnyapada Layanan Call 1500040/Sms Center 0877 8899 0040 atau 0812 8899 0040, Lapor! lapor.go.id, Media Sosial(Facebook Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Twitter @kemendesa) danWebsite kemendesa.go.id


• Menetapkan standar pelayanan untuk semua jenis layanandi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dandimaklumatkan.

• Agar menyusun SOP untuk setiap jenis layanan dan SOP tersebut direviu secara berkala guna meningkatkan kualitaspelayanan.

• Kemampuan SDM pemberi layanan juga agar ditingkatkanmelalui pelatihan agar dapat diwujudkan nilai - nilai budayapelayanan prima.

• Menyusun sistem reward dan punishment kepada pemberidan penerima pelayanan, sebagai upaya untukmenciptakan budaya pelayanan yang lebih baik

• Agar mengelola pengaduan atas layanan sehingga kualitaslayanan dapat terus ditingkatkan

• Agar melakukan survei kepuasan masyarakat secaraberkala untuk meningkatkan kualitas layanan.

• Agar memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanandapat diberikan lebih cepat dan mudah


Dengan demikian, nilai evaluasi PMPRB terkait program peningkatan

kualitas pelayanan publik adalah 5,02.

6. Produk Regulasi

Sebagai institusi pemerintah, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Menteri untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya

secara akuntabel. Guna mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan produk-

produk hukum sebagai landasan dan kesepahaman bersama dalam

melaksanakan tugas dan fungsi.

Gambar 2.1. Foto Rapat Finalisasi Pedoman Inspektorat Jenderal (Bidakara, tanggal 13 s.d 14 April 2016)

Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah menghasilkan 12 rancangan

pedoman sebagai regulasi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat

Jenderal. 12 produk regulasi tersebut antara lain:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Permen DPDTT No 19

Tahun 2015

b. Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KDPDTT No. 24

Tahun 2016

c. Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP di Lingkungan KDPDTT

Permen DPDTT No. 19 Tahun 2016

d. Pedoman Reviu IKU Keputusan Inspektur Jenderal KDPDTT No. 44

Tahun 2016

e. Pedoman Audit Operasional


f. Pedoman Gratifikasi

g. Pedoman Audit Investigasi

h. Pedoman Reviu Revisi Anggaran

i. Pedoman Reviu RKA-K/L

j. Pedoman Audit PBJ

k. Pedoman PMPRB

l. Pedoman Reviu Laporan Keuangan

Dari 12 (dua belas) rancangan pedoman tersebut, 4 (empat) produk regulasi

yang sudah diterbitkan antara lain:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Permen DPDTT No 19

Tahun 2015

b. Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KDPDTT No. 24

Tahun 2016

c. Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP di Lingkungan KDPDTT

Permen DPDTT No. 19 Tahun 2016

d. Pedoman Reviu IKU Keputusan Inspektur Jenderal KDPDTT No. 44

Tahun 2016

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, salah satu kegiatan

prioritas Inspektorat Jenderal adalah penanganan pengaduan masyarakat.

Sebagai unit teknis pelaksana pengawasan, Inspektorat Jenderal

bertanggungjawab terhadap segala bentuk pengaduan masyarakat baik

dalam hal tindakan penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan maupun

ketidakpuasan pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2016, capaian

Inspektorat Jenderal terkait penanganan pengaduan masyarakat adalah

sebagai berikut:


NO UNIT KERJA JUMLAH PENGADUAN JUMLAH YANG

DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE

1 Inspektorat I 15 15 100

2 Inspektorat II 24 18 75

3 Inspektorat III 6 0 0

4 Inspektorat IV 1 1 100

5 Inspektorat V 3 3 100

6 Sekretariat Inspektorat

Jenderal

9 9 100

Tabel 2.3. Capaian Inspektorat Jenderal Penanganan Pengaduan Masyarakat

8. Seminar Pengawasan

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, di mana salah satu unsur dari fungsi Inspektorat Jenderal

adalah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penganggaran

dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan

akuntabel. Dalam rangka penguatan pengawasan intern di lingkungan Kerja

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tersebut, maka Inspektorat

Jenderal menyelenggarakan kegiatan seminar pengawasan dengan tema

“Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Bersih Dan Akuntabel”. Kegiatan seminar pengawasan dilaksanakan

di Hotel Bidakara, Jakarta pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2016.


Gambar 2.2. Seminar Pengawasan di Hotel Bidakara Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2016

Tujuan diselenggarakannya kegiatan seminar pengawasan antara lain

sebagai upaya dalam peningkatan pemahaman pejabat struktural dan

fungsional sebagai peserta seminar tentang pentingnya aspek pengawasan

dalam rangka menuju tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

meningkatkan aksi pencegahan korupsi, kolusi dan nepostime (KKN) dalam

penyelenggaraan pemerintahan; serta meningkatkan peran Inspektorat

Jenderal dalam melakukan pengawasan di lingkup Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan pencapaian target 8 (delapan) area perubahan dalam

reformasi birokrasi, kegiatan seminar pengawasan merupakan bukti

kesungguhan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) yang berkewajiban dan berperan penuh dalam

melakukan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait penguatan

pengawasan.

9. Sarasehan Pengawasan

Kegiatan sarasehan pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat

Jenderal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tanggal 17 Maret

2016 di Hotel Bidakara, Jakarta. Sarasehan pengawasan dilaksanakan

dalam rangka mensosialisasikan pedoman SPIP di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini

dikarenakan, sebagai unit audit internal, penyelenggaraan SPIP pada tahun

2015 masih belum teraktualisasi secara optimal, antara lain disebabkan baru


tersusunnya produk regulasi pedoman SPIP Kementerian Desa,

Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Gambar 2.3. Diskusi Panel dalam Sarasehan Pengawasan di Hotel Bidakara

Jakarta, Tanggal 17 Maret 2016

Tujuan dilaksanakannya kegiatan sarasehan pengawasan adalah dalam

rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan

sistem pengendalian intern pemerintah, sharing dan transfer knowledge atas

penerapan SPIP yang sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai upaya

peningkatan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan dan anggaran di

lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Peserta dalam Sarasehan Pengawasan antara lain para Pejabat Struktural

Eselon I, II, III, dan Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi, yang berjumlah 250 orang. Selanjutnya, yang

bertindak sebagai keynote speaker dalam pertemuan ini adalah Menteri

Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sedangkan Narasumber dalam kegiatan ini

adalah :

1. Kepala BPKP dengan Topik Kebijakan Pelaksanaan SPIP secara

nasional

2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan

Topik Penerapan SPIP di Kemendikbud


3. Bupati Banyuwangi dengan Topik Penerapan SPIP di Pemerintahan

Kabupaten Banyuwangi

10. Capacity Building

Capacity Building Inspektorat Jenderal Tahun 2016 diselenggarakan di

Darmawan Park, Sentul, Bogor pada Tanggal 11-13 November 2016.

Capacity building merupakan sarana penyegaran guna meningkatkan

motivasi dan semangat kerja, serta memupuk solidaritas para pegawai di

lingkungan kerja Inspektorat Jenderal.

Gambar 2.4. Capacity Building, Darmawan Park Hotel, Sentul, Bogor, 11-13 November 2016

Dalam melaksanakan kegiatan capacity building, Inspektorat Jenderal

bekerja sama dengan Child Psychologist and Corporate Kasandra Associate.

Kegiatan capacity building merupakan momentum dalam membentuk

karakter pegawai di lingkungan kerja Inspektorat Jenderal dalam

membangunan kerjasama kelompok guna mencapai sasaran yang

diinginkan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2016, Inspektorat Jenderal yang semula mendapatkan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.768.405.000 (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus

Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) berubah menjadi


Rp. 40.517.542.000 (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta

Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Hal ini didasarkan pada Surat

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor: S-377/MK.02/2016 tentang

Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016. Dalam surat

tersebut ditekankan bahwa setiap Unit KerjaEselon I di Lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapatkan alokasi untuk

penghematan/pemotongan anggaran. Inspektorat Jenderal mendapatkan

alokasi penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp. 10.250.863.000

(Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga

Rupiah).

Selanjutnya, menindaklanjuti efisiensi anggaran tahap 2, Inspektorat

Jenderal mendapatkan self blocking sebesar Rp. 805.000.000,00 (Delapan

Ratus Lima Juta Rupiah), sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal

pada tahun anggaran 2016 menjadi Rp. 39.711.884.000 (Tiga Puluh

Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh

Empat Ribu Rupiah) mengalami penurunan dari tahun anggaran 2015

sebesar Rp. 55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan

persentase penurunan 38,49%. Berikut penjelasan secara rinci mengenai

alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 :

1. Alokasi Anggaran sesuai Jenis Belanja

Pada tahun anggaran 2016, Inspektorat Jenderal mengalokasikan

belanja barang (Akun 52) sebesar Rp. 39.288.042.000,- (Tiga Puluh

Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh

Dua Ribu Rupiah) (98,93%) dan telah terealisasi (92,92%) sebesar Rp.

36.507.002.413 (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua

Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah). Sedangkan alokasi belanja

modal (Akun 53) sebesar Rp. 1.229.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus

Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (3,09%) telah

mampu terealisasi (97,31) sebesar Rp. 1.196.500.000,- (Satu Milyar

Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).


Grafik 2.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berikut ilustrasi alokasi anggaran sesuai jenis belanja berdasarkan aplikasi

SMART (PMK 249 tahun 2011) :

Grafik 2.4. Komposisi Alokasi Anggaran

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Belanja Barang Belanja Modal

Realisasi Anggaran 92,92 97,31

92,92 97,31

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi Anggaran


2. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2016

Pagu anggaran untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Jenderal

tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 39.711.884.000,00 (Tiga Puluh

Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan

Puluh Empat Ribu Rupiah). Alokasi anggaran tersebut sampai dengan

31 Desember 2016 telah terealisasi sejumlah Rp 37.909.811.134,00

(Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus

Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan persentase

sebesar 95,46%. Meskipun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal

tidak mencapai 100%, akan tetapi persentase capaiannya meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut grafik perkembangan

anggaran Inspektorat Jenderal dari tahun 2015:

Grafik 2.5. Perkembangan Anggaran Inspektorat Jenderal

Tahun 2015 Tahun 2016

Pagu 55.000.000.000 39.711.884.000

Realisasi 33.940.753.753 37.909.811.134

Capaian 62% 95%

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000 Realisasi Anggaran

Pagu Realisasi Capaian


3. Realisasi Anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II

Secara keseluruhan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai

dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar 95,46%. Meskipun telah terjadi

beberapa kali efisiensi anggaran dan self blocking namun pencapaian

anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 dapat dikategorikan baik.

Realisasi anggaran tertinggi dengan persentase sebesar 98,48% yaitu

Rp 3.891.228.340,00 dicapai oleh Inspektorat IV dan realisasi anggaran

terendah dengan persentase sebesar 89,25% yaitu Rp

3.116.947.375,00 dicapai oleh Inspektorat V. Capaian anggaran sampai

dengan 31 Desember 2016 pada masing-masing unit kerja di lingkungan

kerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.6. Capaian Anggaran Unit Kerja Inspektorat Jenderal

84 86 88 90 92 94 96 98 100

Irwil V

Irwil IV

Irwil III

Irwil II

Irwil I

Set.Itjen

Irwil V Irwil IV Irwil III Irwil II Irwil I Set.Itjen

Realisasi Anggaran UKE II 89,25 98,48 94,16 97,8 96,63 95,54

Realisasi Anggaran UKE II


BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal tahun

2016, terdapat 2 (dua) fokus utama yang menjadi hambatan/kesulitan dalam

pencapaian kinerja. Kedua hambatan ini antara lain:

1. Penerapan dan Implementasi SPIP masih belum berjalan dengan baik.

2. Masih lemahnya aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan KKN, hal ini

disebabkan karena masih kurangnya aturan hukum terkait pencegahan

KKN yang berlaku di lingkungan internal kementerian, belum

diimplementasikannya Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No

24 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing

System) dan WBS Online sebagai salah satu saluran pengaduan yang

efektif dalam pencegahan KKN, serta belum terselenggaranya Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas.

3. Keterbatasan waktu dan minimnya persiapan dalam dalam melakukan reviu

RKAK/L sehingga pelaksanaan reviu RKAK/L kurang optimal, belum

menjangkau masalah efektifitas dan efisiensi program kerja dan kebijakan

yang disusun oleh satuan kerja.

4. Terbatasnya SDM Inspektorat Jenderal terutama tenaga auditor yang

bersertifikat yang hanya berjumlah 29 orang dibanding dengan jumlah

program dan kegiatan serta anggaran yang harus diawasi, merupakan

kendala yang perlu diatasi. Untuk membangun APIP yang kapabel maka

salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui pengembangan dan

peningkatan kompetensi secara berkesinambungan serta penambahan

tenaga auditor melalui rekrutmen dan mengangkat auditor baru yang telah

disertifikasi.

B. UPAYA TINDAK LANJUT

Perbaikan capaian kinerja dapat terwujud melalui optimalisasi kinerja aparatur

dan perbaikan SOP agar menjadi prioritas dalam mendukung perbaikan serta


peningkatan kinerja. Sehingga diharapkan capaian kinerja program dan

anggaran dapat terealisasikan secara optimal sesuai dengan target yang

ditentukan melalui :

1. Pengawasan terhadap penerapan SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

merupakan salah satu salah kegiatan yang harus segera dilaksanakan.

Dengan Sistem Pengendalian Intern yang terbangun dengan baik maka

seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan dan aturan

yang berlaku. Dengan implementasi SPIP maka akan terbentuk lingkungan

pengendalianyang merupakan komitmen seluruh pegawai, dari jajaran

pimpinan sampai dengan karyawan untuk melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi telah berkomitmen untuk melaksanakan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan disahkanya Peraturan

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No 19 Tahun 2016 tentang SPIP.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)

mempunyai tugas untuk mengawal agar Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dapat terbangun dan berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terstruktur dan

sistematis.

3. Optimalisasi waktu dalam pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan.

4. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan (LK, LHP dan lain-lain).

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan tambahan, khususnya pada bidang pengawasan’

6. Sesuai visi, misi dan tujuan Inspektorat Jenderal maka fungsi pembinaan

dan pendampingan harus diutamakan, audit lebih difokuskan pada kegiatan-

kegiatan yang sedang berjalan, dan reviu-reviu diselenggarakan secara

komprehensif

7. Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi yang diharapkan meningkat menjadi WTP, sehubungan

dengan hal tersebut diperlukan perbaikan dan peningkatan berbagai hal,

antara lain :

Penanganan tindak lanjut rekomendasi dan temuan BPK dan APIP tahun-

tahun sebelumnya


Pembenahan Aset dan BMN

Penertiban dan pembenahan Persediaan,

Penyelesaian utang kepada pihak ketiga ( jika ada )

Penerapan SAP secara benar dalam penyusunan LK

Memastikan bahwa tidak terjadi temuan-temuan yang berulang.

Inspektorat Jenderal melalui pendampingan dalam penyusunan serta reviu

laporan keuangan membantu agar laporan keuangan yangdihasilkan sesuai

SAP serta ketentuan lainnya.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja dan anggaran tahun 2016 Inspektorat Jenderal secara

keseluruhan dapat dikategorikan baik dan mampu mencapai capaian atas target

perencanaan. Kendati demikian, dibalik prestasi pencapaian kinerja Inspektorat

Jenderal tidak terlepas dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan

program/kegiatan dan anggaran. Hambatan dan tantangan yang dihadapi di

lingkungan kerja Inspektorat Jenderal adalah terbatasnya jumlah personil di

Inspektorat Jenderal dan masih terbatasnya fungsional auditor sehingga

berimplikasi pada kurang optimalnya capaian ouput kegiatan dan efisiensi

waktu. Selain hal tersebut pemotongan anggaran dan self blocking sebagai

bagian dari efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2016 menjadi faktor

berkurangnya pencapaian output kinerja atas target.

B. SARAN

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan capaian kinerja

adalah dengan optimalisasi kinerja aparatur dan perbaikan SOP agar menjadi

prioritas dalam mendukung perbaikan serta peningkatan kinerja. Sehingga

diharapkan capaian kinerja program dan anggaran dapat terealisasikan secara

optimal sesuai dengan target yang ditentukan melalui :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terstruktur dan

sistematis.

2. Optimalisasi waktu dalam pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan.

Documents

LAPORAN TAHUNAN - itjen.kemendesa.go.id · Rekapitulasi Tunggakan Tahun Anggaran 2015 ... bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah