LAPORAN TAHUNAN 2017 - pn-bandaaceh.go.idpn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/LAPTAH-2017.pdfSegala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat- ... Laporan

LAPORAN TAHUNAN 2017 i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-

Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2017

ini dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi

Muhammad SAW beserta sahabatnya.

Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan

kegiatan PengadilanNegeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2017.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 1003/SEK/OT.01.2//11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan 2017, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan

Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).

Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan

Publik yang Prima. Bab III berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup

Sumber Daya Manusia, Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana,

Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi Informasi. Bab IV berisi tentang

Pengawasan Internal dan Evaluasi.Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh

kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini

dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2017 ini. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran

informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda

Aceh.

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH

SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.

NIP. 19630101 199212 1 001

LAPORAN TAHUNAN 2017 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1

B. Visi dan Misi . .......................................................................... 4

C. Rencana Strategis ..................................................................... 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI . ...................................................... 7

A. Struktur Organisasi Pengadian Negeri Banda Aceh ............... 7

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................ 9

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ........................................ 18

B. Pelayanan Publik yang Prima .................................................. 20

1. Akreditasi Penjamin Mutu ................................................ 20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................... 21

A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 21

1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 21

2. Mutasi ............................................................................... 25

3. Promosi ............................................................................. 26

4. Pensiun .............................................................................. 26

5. Diklat ................................................................................. 26

B. Penyelesaian Perkara ................................................................ 28

1. Rekapitulasi Perkara 2017 ................................................ 28

2. Putusan Yang Diajukan Banding tahun 2017 ................... 29

3. Putusan Yang Diajukan Kasasi tahun 2017 ...................... 29

4. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) .......... 29

5. Sisa Perkara Yang Di Putus .............................................. 30

6. Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu ............................... 30

7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

LAPORAN TAHUNAN 2017 iii

Kasasi, Dan Peninjauan Kembali ...................................... 30

8. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi ....................... 30

9. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi ................... 30

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 30

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 30

2. Pengadaan ......................................................................... 34

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 34

4. Penghapusan ...................................................................... 35

D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 35

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnnya ..................................................... 35

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung RI ........................................................................... 36

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 36

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 36

1. Perangkat Keras(Hardware) ............................................. 37

2. Perangkat Lunak(Software) ............................................... 38

F. Regulasi Tahun 2016 .................................................... ........... 40

BAB IV PENGAWASAN ............................................................................ 42

A. Internal .................................................................................... 42

B. Evaluasi .................................................................................... 43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................... 44

A. Kesimpulan .............................................................................. 44

B. Rekomendasi ............................................................................ 44

LAPORAN TAHUNAN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami

pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut

merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang

terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai

Peradilan Tertinggi.

Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan

globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-

undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah

diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat

peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman

dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pada asasnya Kekuasaan

Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun

dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat

dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur


2

penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan

menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai

suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui

kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili

oleh Hakim.

Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan

bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah

sekedar mulut atau corong undang-undang;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya”;

3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang

telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan

memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa

dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum

(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);

Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah

Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota

Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan

peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:

1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas

hukum umum terutama asas keadilan;

2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa

suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,

terutama rasa keadilan pencari keadilan;


3

3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan

norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;

4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;

5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan

pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;

Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada

pokoknya menyangkut, yaitu:

1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah

menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara

Pengadilan dengan pemohon kasasi.

Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke

Mahkamah Agung.

2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;

3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;

4. Perkara illegal logging;

5. Perkara PHI;

6. Mediasi dan Arbitrase;

7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;

8. Tentang Sita Jaminan;

9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.

Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :

a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan

Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut

Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,

berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;

b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan

Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP

tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan

pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim

ke Mahkamah Agung.

Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan

Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada


4

para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan

dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan

kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda

Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai

oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke

depan dalam jangka panjang.

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex

Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam

melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah

digariskan.

Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung

yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September

2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG

AGUNG”.

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan

kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang

optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi

dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah


5

Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan

wewenang.

1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya

Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung

2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

C. Rencana Strategis (Renstra)

Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik

pengadilan perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas,

fungsi dan kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya

guna.

Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-

hal sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara

a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti

korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;

b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;

c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan

Kembali;

d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya

penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di

wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan

mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;


6

2. Pelaksanaan Kerja

a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil

tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar

kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;

b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur

pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;

c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan

administratif dan teknis dari personil pengadilan;

3. Administrasi

a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data

perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat

dan diperoleh;

b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan

mengikuti kursus dan pelatihan;

4. Keuangan

Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam

DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja

serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Gedung/Bangunan

Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,

plafon dan pengecatan gedung.

6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.

a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan

pengunjung selama menunggu proses sidang.

b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,

dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.


7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYAN

A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Sesuai Bagan Struktur Organisasi diatas, nama yang menduduki Jabatan tersebut adalah

sebagai berikut :

Ketua : Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.

Wakil Ketua : Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera : Tanwiman Syam, S.H.

Wakil Panitera : Drs. Effendi, S.H.

Sekretaris : Ridwan, S.H,.M.H.

Panitera Muda Perdata : Muharirsyah, S.H.

Panitera Muda Pidana : Sanusi, S.H.

Panitera Muda Tipikor : Samuin, S.H.

Panitera Muda PHI : M. Dehan, S.Pd.

Panitera Muda Hukum : Amiruddin,S.H.

Ka.Sub.Bag. Perencanaa, TI dan Pelaporan : Amirillah, S.H.

Ka.Sub.Bag Kepegawaian : Fauzan, S.H.

Ka.Sub.Bag Keuangan : Hj. Ansari M. Syam


8

Tugas utama pada Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tugas Kepaniteraan dan

Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris. Adapun tugas pokok dan

fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA R.I No. KMA/004/SK/II/1999 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas

pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara

dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaklu.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan di bagi dalam 5 (lima) kepaniteraan muda yaitu :

1. Kepaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

2. Kepaniteraan Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.

3. Kepaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji

data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip

berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan

dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kepaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI.

5. Kepaniteraan Muda Tipikor, yang bertugas melakukan administrasi perkara,


dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.

Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda, yang

bertanggungjawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah Wakil Panitera

yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-tugas para Panitera Muda, untuk

dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang

terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas yang ada.

2. Kesekretariatan

Tugas Pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum

kepada semua unsur yang ada dilngkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam hal ini

fungsi kesekretariatan dibagi dalam 3 (tiga) Subyaitu :


9

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana yang mempunyai tugas

melakukan urusan Kepegawaian,Organisasi dan tata Laksana.

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan urusan

surat menyurat, perlengkapan dan Rumah Tangga dan Perpustakan serta urusan

Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.

3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

melakukan urusan-urusan perencanaan, informasi, pelaporan serta dokumentasi.

Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah

koordinasi seorang Sekretaris yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-

tugas para Kepala Sub Bagian, untuk dikondisikan kepada Sekretaris sehingga terdapat

pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas

yang ada.

1. Standar Operasional Prosedur ( SOP )

No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Ketua 3 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim

2. SOP Eksekusi Riil

3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran

Sejumlah Uang

2. Wakil

Ketua

5 1. SOP Perpanjangan Penahanan

2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan

3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara

Permohonan


Tipiring


Lalu Lintas

3. Hakim 6 1. SOP Hakim Perkara Pidana Biasa

2. SOP Hakim Perkara Pidana Singkat.

3. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat (Lalu

Lintas)

4. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat

(Tipiring)

5. SOP Hakim Perkara Pidana Pra


10

Peradilan

6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak

7. SOP Hakim Perkara Perdata Gugatan

8. SOP Hakim Perkara Perdata

Permohonan

4. Panitera 4 1. SOP Panitera / Admisnistrasi

Penanganan Perkara.

2. SOP Panitera Eksekusi Lelang .

3. SOP Panitera Eksekusi Riil.

4. SOP Panitera Proses Persidangan

Perkara Perdata / PHI.

5. SOP Panitera Proses Persidangan

Perkara Pidana / Tipikor

5. Panitera

Muda

Pidana

13 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Biasa (Dewasa/Anak).

2. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa

/ Anak

3. SOP Penanganan Berkas Perkara

Pidana Biasa / Anak.

4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana

Singkat.

5. SOP Persidangan Perkara Pidana

Singkat.

6. SOP Penanganan Berkas Pidana

Singkat.

7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Acara

Cepat (Tindak Pidana Ringan).

8. SOP Persidangan Perkara Pidana Acara

Cepat (Tindak Pidana Ringan).


Pidana Acara Cepat (Tindak Pidana

Ringan).

10. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Acara Cepat (Pelanggaran Lalu

Lintas).

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


11

11. SOP Persidangan Berkas Pidana Acara

Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).

12. SOP Penanganan Berkas Pidana Acara

Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).

13. SOP Pendaftaran Permohonan

Praperadilan Pengamatan.

6. Panitera

Muda

Perdata

8 1. SOP Penanganan Perkara Perdata

Permohonan

2. SOP Persidangan Perkara Perdata

Permohonan.


Perdata Permohonan.

4. SOP Penanganan Perkara Perdata

Gugatan.

5. SOP Persidangan Perkara Perdata

Gugatan.


Perdata Gugatan.

7. SOP Penanganan Register Perkara

Perdata Permohonan.

8. SOP Mediasi

9. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara

Perdata Gugatan

10. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana Oleh Hakim

Tunggal

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017

7. Panitera

Muda

Hukum

18 1. SOP Laporan Perkara

2. SOP Pendaftaran Badan Hukum

3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

4. SOP Pembuatan Laporan Bulanan

5. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan

6. SOP Pembuatan Laporan Semester

7. SOP Pembuatan Laporan Tahunan

Perkara

8. SOP Penanganan Papan Informasi

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


12

Perkara

9. SOP Pengarsipan Berkas

10. SOP Pengaduan

11. SOP Pelayanan Informasi

12. SOP Pembuatan Surat Keterangan

Penelitian

13. SOP Surat Keterangan

14. SOP Pelayanan Kuasa Insidentil

15. SOP Pelayanan Informasi

16. SOP Surat Keterangan

17. SOP Kerjasama Pos Bakum

18. SOP Layanan Hukum

8. Panitera

Muda PHI

12 1. SOP Penanganan Perkara Perdata

Gugatan PHI

2. SOP Persidangan Perkara PHI

3. SOP Penanganan Register Perkara PHI

Gugatan.

4. SOP Penanganan Register Perkara

Yang Diminutasi.


PHI Gugatan

6. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi

7. SOP Penerimaan Memori

Kasasi/Kontra Memori Kasasi PHI

8. SOP Pencabutan Perkara Kasasi PHI.

9. SOP Pengiriman Berkas Perkara

Gugatan Kasasi PHI.

10. SOP Penerimaan Perkara PHI

Peninjauan Kembali.

11. SOP Pendaftaran Perkara PHI

Peninjauan Kembali.

12. SOP Penerimaan Memori Peninjauan

Kembali/Kontra Memori Peninjauan

Kembali.


13

9. Panitera

Muda

Tipikor

1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

2. SOP Penanganan Perkara Tipikor.

3. SOP Pendaftaran Permohonan Banding

Perkara Tipikor.

4. SOP Penerimaan Memori Banding /

Kontra Memori Banding Perkara

Tipikor.

5. SOP Pengiriman Berkas Banding

Perkara Tipikor

6. SOP Pencabutan Berkas Banding

Perkara Tipikor.

7. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi

Perkara Tipikor.

8. SOP Penerimaan Memori Kasasi /

Kontra Memori Kasasi Perkara

Tipikor.

9. SOP Pengiriman Berkas Kasasi Perkara

Tipikor.

10. SOP Pencabutan Kasasi Perkara

Tipikor.

11. SOP Pendaftaran Permohonan

Peninjauan Kembali (Pk) Perkara

Tipikor.

12. SOP Penanganan Perkara Permohonan

Peninjauan Kembali (Pk) Tipikor.

10. Panitera

Pengganti

8 1. SOP PP Persidangan Perkara Pidana

Biasa.

2. SOP Panitera Pengganti Persidangan

Perkara Pidana Anak.


Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana

Ringan).


Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


14

Lalu Lintas).


Perkara Pra Peradilan.


Perkara Perdata Gugatan.


Perkara Perdata Permohonan.


Perkara Pidana Singkat.

9. Juru Sita/

JSP

11 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.

2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan /

Putusan Perkara Perdata


Pidana.

4. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi/ Peninjauan Kembali

Perkara Perdata.

5. SOP Pemberitahuan Banding / Kasasi

Perkara Pidana

6. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan

Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan

Kembali Perkara Perdata.


Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan

Kembali Perkara Pidana.


Kontra Memori Banding / Kasasi/

Peninjauan Kembali Perkara Perdata.


Kontra Memori Banding / Kasasi/

Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas

(Inzage) Untuk Perkara Banding.

11. SOP Panggilan Teguran Anmaning

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


15

10. Sekretaris 4 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan

2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan

UR Kepegawaian


Penataan Organisasi & Tata Laksana


UR Keuangan

11. Kepala Sub

Bagian

Umum dan

Keuangan

22 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan

Persemester/Pertahun

2. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn

Persemester/Pertahun

3. SOP Pengelolaan Perpustakaan

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar

5. SOP Pengelolaan Surat Masuk

6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

(Kegiatan Harian)

7. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-

BMN (Bulanan)

8. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga

Satpam Dan Petugas Kebersihan

Kantor

9. SOP Permintaan Barang-Barang

Persediaan

10. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN

Persemester/Pertahun Tingkat Korwil

11. SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP

39 Tahun 2006 Form B

12. SOP Pemeliharaan Peralatan & Mesin

13. SOP Pembayaran Gaji Induk

14. SOP Pembayarn Gaji Susulan

15. SOP Pembayaran Kekurangan Gaji

Pegawai

16. SOP Pembayaran Uang Makan

17. SOP Pengajuan Remunerasi

18. SOP Pengajuan Uang

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


16

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

(UP/TUP)

19. SOP Pembayaran Dan Penggantian

UP/TUP

20. SOP Pembayaran Langsung Kepada

Pihak Ketiga

21. SOP Pengelolaan Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

22. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

Bulanan

12. Kepala Sub

Bagian

Kepegawaia

n, Tata

Laksana,

dan

Organisasi

20 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas

2. SOP Investarisasi Pegawai (Bezetting

Pegawai)

3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS)

Hakim

4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Pegawai Negeri Sipil

5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim

Dan Pegawai Negeri Sipil

6. SOP Pembuatan Surat Keputusan

Ketua Pengadian Negeri Lhokseumawe

Bdang Kepegawaian

7. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

8. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

9. SOP Mutasi Hakim Dan Pegawai

Negeri Sipil

10. SOP Usulan Promosi Jabatan

11. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan

Pegawai Negeri Sipil

12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya

Lencana

13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

14. SOP Penyelesaian Surat Tugas

15. SOP Penyelesaian Permohonan Surat

Tanggal

Revisi

terakhir 08

Februari

2017


17

Cuti Hakim dan Pegawai Negeri

16. SOP Penyelesaian Pembuatan

Pengantar Hukuman Disiplin Bagi

Hakim dan PNS

17. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu

Pemohon Penambahan Penghasilan

Pegawai (KP4)

18. Penyelesaian Dokumen,

Pelantikan/Penyumpahan dan

Menduduki Jabatan

19. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

20. SOP Pelaksanaan Rapat pegawai

13. Kepala Sub

Bagian

Perencanaa

n, Informasi

Teknologi,

dan

Informasi

10 1. SOP Perencanaan Daftat Isi

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2. SOP Laporan Perencanaan Anggaran

3. SOP Laporan Penangganan Hardware

Pengolah Data Rusak.

4. SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA)

5. SOP Perawatan SIPP/CTS

6. SOP Perawatan Dan Mengatasi

Permasalahan Jaringan

7. SOP Pemeliharaan Websit

8. SOP Laporan Perawatan SIPP/CTS

9. SOP Peliputan Dan Penginputan

Website

10. SOP Penghipunan Lakip

Tanggal

Revisi

terakhir 8

Fenbuari

2017


18

a. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )

No. Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah

Kegiatan Tahun 2017

Keterangan

1 SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. (Ketua) 8

2 AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. (Wakil Ketua) 5

3 RAHMAWATI, S.H. (Hakim) 4

4 H. SUPRIADI, S.H., M.H. (Hakim) 4

5 NURMIATI, S.H. (Hakim) 3

6 EDDY, S.H. (Hakim) 3

7 SADRI, S.H., M.H. (Hakim) 2

8 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H. (Hakim) 3

9 CAHYONO, S.H., M.H. (Hakim) 4

10 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. (Hakim) 3

11 SAYED KADHIMSYAH, S.H. (Hakim) 3

12 MUZAKIR H, S.H. M.H. (Hakim) 3

13 ETI ASTUTI, S.H., M.H. (Hakim) 4

14 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. (Hakim) 3

15 ELIYURITA , S.H.,M.H. (Hakim) 3

16 NGATEMIN, S.H., M.H. (Hakim) 4

17 FAISAL MAHDI, S.H., M.H. (Hakim) 4

18 DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H. (Hakim) 3

19 JUANDRA, S.H. (Hakim) 4

20 RONI SUSANTA, S.H. (Hakim) 3

21 Dr. EDWAR, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor) 3

22 M. FATAN RIYADHI, S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)

3

23 MARDEFNI, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor) 3

24 AYI AFRIANTO, S.H. (Hakim Ad Hoc PHI 3

25 Drs. EDI PRAYITNO (Hakim Ad Hoc PHI 3

26 TANWIMAN SYAM, S.H. (Panitera) 10

27 RIDWAN, S.H., M.H. (Sekretaris) 10

28 Drs. EFENDI, S.H. (Wakil Sekretaris) 7

29 SANUSI, S.H. (Panmud Pidana) 9

30 MUHARIRSYAH, S.H. (Panmud Perdata) 7

31 SAMUIN, S.H. (panmud Tipikor) 11

32 H.M. DEHAN, S.Pd (Panmud PHI) 9

33 AMIRUDDIN, S.H. (panmud Hukum) 8

34 FAUZAN, S.H. (Kasubbag Kepegawaian Ortala) 8

35 Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM (Kasubbag Umum san Keuangan)

8

36 AMIRILLAH, S.H. (Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)

11

37 KURNIA, S.H. (Panitera Pengganti) 5

38 YUSNITA, S.H. (Panitera Pengganti) 5

39 ZAINUDDIN, S.H. (Panitera Pengganti) 5


19

40 DERMAWAN, S.H. (Panitera Pengganti) 5

41 HARPERIYANI EFENDI, S.H. (Panitera Pengganti)

5

42 ZULKHAIRI, S.H. (Panitera Pengganti) 5

43 SAIFUL BAHRI (Panitera Pengganti) 5

44 SURAIYA. S.H. (Panitera Pengganti) 5

45 ASLIDA (Panitera Pengganti) 5

46 YUSNIDAR, S.H. (Panitera Pengganti) 5

47 ALIAN, S.H. (Panitera Pengganti) 5

48 MURDANY, S.H. (Panitera Pengganti) 5

49 RUSNIAR, S.H. (Panitera Pengganti) 5

50 RAHMI YANTI, S.H. (Panitera Pengganti) 5

51 BUDIWANSYAH, S.H.(Jurusita) 5

52 SYARIFUDDIN, S.H. (Jurusita) 5

53 Dra. DEWI MUTIA (Jurusita Pengganti) 4

54 FURQAN, S.E. (Jurusita Pengganti) 4

55 M. AMIN (Jurusita Pengganti) 4

56 H. SAIFULLAH (Jurusita Pengganti) 5

57 BAIHAQI (Jurusita Pengganti) 4

58 MUHAMMAD, B.A. (Jurusita Pengganti) 4

59 MUHAMMAD DISAN (Jurusita Pengganti) 4

60 SYAIFUL HAS’ARI, S.H. (Staf Panmud Hukum) 4

61 H. R O M I, S.E. (Staf Panmud Hukum) 6

62 AISYAH (staf Subbag Kepegawaian Ortala) 10

63 RIMA MELATI (Bendahara Penerimaan) 6

64 RAZIAH (Staf Panmud Pidana) 5

65 NURYANTI (Staf Panmud Perdata) 6

66 MISBAH, S.T. (Pranata Komputer) 7

67 NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.(Staf Panmud Pidana)

10

68 SURYATI (Staf Subbag Umum Keuangan) 4

69 LINDA SYAH PUTRI, S.E.(Staf Subbag Umum Keuangan)

7

70 ZAKIAH, S.E. (Bendahara Pengeluaran) 7

71 CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I (Staf Panmud Tipikor)

6

72 VICKY FIRMANSYAH, S.H. 3

73 RISA MAHDALENA, S.H.(Staf Panmud Perdata) 4

74 ARY MIRANDA (Staf Subbag Umum Keuangan) 6

75 YENI SURIANI(Staf Panmud PHI) 7


20

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Akreditasi Penjamin Mutu

Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor

1639/DJU/SK/OTO1.1/9/2015, tentang melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh telah

mempersiapkan diri untuk ikut dalam penilaian akreditasi. Persiapan untuk kegiatan

dimaksud telah dimulai sejak awal tahun 2017 dengan menyiapkan semua dokumen

berkenaan, antara lain SK pembentukan Tim TAPM yang telah mengalami revisi sebnayak

dua kali, manual mutu, SOP, dokumen kontrol lainnya , budaya malu, budaya 3 S dan

budaya 5 R serta perbaikan sistem pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem

pelayanan terpadu satu pintu.

Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN Badrun

Zaini, SH,MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono,SH,SE,M.Hum. Tim

Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah melakukan penilaian

pada tanggal 31 Nopember 2017 dan hasilnya diumumkan dalam Acara Penyerahan

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember

2017 di Baal Room Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan Sertifikat yang diterima

Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh Terakreditasi

“B’. Pengadilan Negeri Banda Aceh ke depan akan terus menyempurnakan semua sistem

yang ada agar dapat memperoleh akreditasi yang lebih baik lagi.


21

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

1. Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Teknis Yudisial

Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 dapat dilihat pada tebel berikut :

No. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah

1. Hakim Karier 20 Orang 2. Hakim Ad Hoc Tipikor 3 Orang 3. Hakim Ad Hoc PHI 2 Orang 4. Panitera Pengganti 14 Orang 5. Juru Sita / Juru Sita Pengganti 9 Orang

Jumlah Total 48 Orang

Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut : No. TENAGA TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN 1.

Ketua : SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. Pembina Utama Muda (IV/c)

2. Wakil Ketua : AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)


22

3.

Hakim Karier :

1 RAHMAWATI, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

2 H. SUPRIADI, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

3 NURMIATI, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)

4 EDDY, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)

5 SADRI, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

6 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

7 CAHYONO, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)

8 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

9 SAYED KADHIMSYAH, S.H. Pembina (IV/a)

10 MUZAKIR H, S.H. M.H Pembina (IV/a)

11 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Pembina (IV/a)

12 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Pembina (IV/a)

13 ELIYURITA , S.H.,M.H. Pembina (IV/a)

14 NGATEMIN, S.H., M.H. Penata Tk. I (III/d)

15 FAISAL MAHDI, S.H., M.H. Penata Tk. I (III/d)

16 DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.

Penata Tk. I (III/d)

17 JUANDRA, S.H. Penata Tk. I (III/d)

18 RONI SUSANTA, S.H. Penata Tk. I (III/d)

Hakim Ad Hoc Tipikor :

1 Dr. EDWAR, S.H., M.H. -

2 M. FATAN RIYADHI, S.H. -

3 MARDEFNI, S.H., M.H. -

Hakim Ad Hoc PHI :

1 Drs. EDI PRAYITNO -

2 AYI AFRIANTO, S.H. -

4. Panitera / Sekretaris : TANWIMAN SYAM, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)

5. Wakil Panitera : Drs. EFENDI, S.H.

Pembina (IV/a)

6. Panitera Muda : A. Sub Kepaniteraan Pidana

SANUSI, S.H.



23

B. Sub Kepaniteraan Perdata

MUHARIRSYAH, S.H.


C. Sub Kepaniteraan Hukum

AMIRUDDIN, S.H.


D. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor

SAMUIN, S.H.

Pembina (IV/a)

E. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor

H.M. DEHAN, S.Pd


7. Panitera Pengganti :

1 KURNIA, S.H. Penata Tk. I (III/d)

2 YUSNITA, S.H. Penata Tk. I (III/d)

3 ZAINUDDIN, S.H. Penata Tk. I (III/d)

4 DERMAWAN, S.H. Penata Tk. I (III/d)

5 HARPERIYANI EFENDI, S.H. Penata Tk. I (III/d)

6 ZULKHAIRI, S.H. Penata Tk. I (III/d)

7 SAIFUL BAHRI Penata (III/c)

8 SURAIYA. S.H. Penata (III/c)

9 ASLIDA Penata (III/c)

10 YUSNIDAR, S.H. Penata (III/c)

11 ALIAN, S.H. Penata (III/c)

12 MURDANY, S.H. Penata (III/c)

13 RUSNIAR, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b)

14 RAHMI YANTI, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b)

8. Juru Sita/Juru Sita Pengganti :

1 BUDIWANSYAH, S.H. Penata Tk. I (III/d)

2 SYARIFUDDIN, S.H. Penata Muda (III/a)

3 Dra. DEWI MUTIA Penata Tk. I (III/d)

4 FURQAN, S.E. Penata (III/c)

5 M. AMIN Penata Muda Tk. I (III/b)

6 H. SAIFULLAH Penata Muda Tk. I (III/b)

7 BAIHAQI Penata Muda Tk. I (III/b)

8 MUHAMMAD, B.A. Penata Muda Tk. I (III/b)

9 MUHAMMAD DISAN Penata Muda Tk. I (III/b)


24

9. Staf Kepaniteraan Pidana 1. RAZIAH

2. NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.

3. VICKY FIRMANSYAH, S.H.

Staf Kepaniteraan Perdata 1. NURYANTI

2. RISA MAHDALENA, S.H.

Staf Kepaniteraan Hukum 1. H. R O M I, S.E.

2. SYAIFUL HAS’ARI, S.H.

Staf Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor 1. CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I

Staf Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor 1. YENI SURIANI

Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)

Penata Muda (III/a)

Penata Muda Tk. I (III/b)

Penata Muda (III/a)

Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)


Pengatur Muda Tk. I (II/b)

b. Sumber Daya Non-Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian administrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepada masyarakat luas.

Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 dapat dilihat pada tebel berikut :

No. Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial Jumlah

1. Sekretaris 1 Orang 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 1 Orang

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana 1 Orang

5. Staf 6 Orang 6. CPNS - 7. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) 1 Orang

Jumlah Total 11 Orang

Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO TENAGA NON-TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN 1. Sekretaris :

RIDWAN, S.H., M.H. Pembina (IV/a)


25

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan AMIRILLAH, S.H.


3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM Staf : - RIMA MELATI

- SURYATI

- LINDA SYAH PUTRI, S.E.

- ZAKIAH, S.E.

- ARY MIRANDA


Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)

Pengatur (II/c)

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana FAUZAN, S.H. Staf :

- AISYAH

Penata (III/c)


5. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) MISBAH, S.T.


2. Mutasi

a. Mutasi Masuk Dalam tahun 2017, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 10 orang yang

dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Nama Jabatan Sebelumnya

Mutasi Menjadi

1. SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. Wakil Ketua PN Palembang

Ketua PN Banda Aceh

2. AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. Ketua PN Lhokseumawe

Wakil Ketua PN Banda Aceh

3. ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Hakim PN Lhokseumawe

Hakim PN Banda Aceh

4. SAYED KADHIMSYAH, S.H. Ketua PN Calang Hakim PN Banda Aceh

5. SADRI, S.H., M.H. Ketua PN Kuala Simpang

Hakim PN Banda Aceh

6. TANWIMAN SYAM, S.H. Panitera PN Padang Panitera PN Banda Aceh

7. DERMAWAN, S.H. Panitera PN Sigli Panitera PN Banda Aceh

8. ASLIDA Panitera Pengganti PN Meulaboh

Panitera PN Banda Aceh

9. YENI SURIANI Staf Sub Kepaniteraan

Perdata PN Simpang Tiga Redelong

Staf Sub Kepaniteraan PHI PN Banda Aceh


26

10. VICKY FIRMANSYAH, S.H. Staf Subbag Umum dan Keuangan PN

Sabang

Staf Sub Kepaniteraan

Pidana PN Banda Aceh

b. Mutasi Keluar

Dalam tahun 2017, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 4 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :


Mutasi

1. BADRUN ZAINI, S.H., M.H. Ketua PN Banda Aceh

Ketua PN Jambi

2. NURSYAM, S.H., M.Hum. Wakil Ketua PN Banda Aceh

Ketua PN Malang

3. REFLIZAILIUS, S.H. Panitera PN Banda Aceh

Panitera PN Padang

4. MUHAMMAD TAHIR, S.H. Hakim PN Banda Aceh

Wakil Ketua PN Meulaboh

3. Promosi

Pada akhir tahun 2017, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mendapatkan promosi jabatan berjumlah 4 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :


Mutasi

1. BADRUN ZAINI, S.H., M.H. Ketua PN Banda Aceh

Ketua PN Jambi

2. NURSYAM, S.H., M.Hum. Wakil Ketua PN Banda Aceh

Ketua PN Malang

3. REFLIZAILIUS, S.H. Panitera PN Banda Aceh

Panitera PN Padang

4. MUHAMMAD TAHIR, S.H. Hakim PN Banda Aceh

Wakil Ketua PN Meulaboh

4. Pensiun

Sampai akhir tahun 2017, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pensiun berjumlah 1 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Nama Jabatan TMT Pensiun

1. M. ACEK Jurusita Pengganti PN Banda Aceh

08 Februari 2017

5. Diklat

Sampai akhir tahun 2017, personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mengikuti Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 18 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Nama Jabatan Diklat yang di ikuti

1. RAHMAWATI, S.H. Hakim PN Banda Aceh

Pelatihan penyegaran

Hakim di wilayah


27

2 H. SUPRIADI, S.H., M.H. Hakim PN Banda Aceh

hukum Pengadilan

Tinggi Banda Aceh 3 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh 4 MUZAKIR H, S.H. M.H Hakim PN Banda

Aceh 5 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh 6 NURMIATI, S.H. Hakim PN Banda

Aceh 7 ELIYURITA , S.H.,M.H. Hakim PN Banda

Aceh 8 NGATEMIN, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh 9 CAHYONO, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh Diklat Sertifikasi

Hakim PHI 10 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh 11 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Hakim PN Banda

Aceh Diklat HAM bagi

Apgakum Angkatan II

12 RAHMAWATI, S.H. Hakim PN Banda Aceh

Pelatihan Sertifikasi

Mediator Hakim

Lingkungan Angkatan

II

13 RONI SUSANTA, S.H. Hakim PN Banda Aceh

Diklat Penanganan

Tindak Pidana

Perikanan dan Pidana

Lain Terkait

Perikanan

14 RIDWAN, S.H., M.H. Sekretaris PN Banda Aceh

Diklat PIM III

15 AMIRILLAH, S.H. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Banda Aceh

Diklat PIM IV

16 FAUZAN, S.H. Kasubbag Kepegawaian Ortala PN Banda Aceh

Diklat PIM IV

17 RAHMI YANTI, S.H. Panitera Pengganti PN Banda Aceh

Diklat Teknis

Fungsional Panitera/

Panitera Pengganti

Peradilan Umum

18 SYARIFUDDIN, S.H. Jurusita Pengganti PN Banda Aceh

Diklat Teknis

Fungsional Jurusita/

Jurusita Pengganti

Peradilan Umum


28

B. Penyelesaian Perkara

1. Rekapitulasi Perkara Tahun 2017 a. Perkara Pidana

Jenis Pidana Sisa Tahun

Lalu Masuk

Tahun Ini Putus

Tahun Ini Sisa

Tahun Ini

Pidana Biasa/Khusus 38 355 329 64

Pidana Singkat - - - -

Pidana Cepat/Ringan - 13 13 -

Pidana Lalu Lintas - 7360 7360 -

Pidana Anak 2 8 8 2

Pidana Khusus TIPIKOR

24 67 65 26

b. Perkara Perdata

Jenis Perdata Sisa Tahun

Lalu Masuk

Tahun Ini Putus

Tahun Ini Sisa

Tahun Ini

Perdata Gugatan 22 73 69 26

Perdata Permohonan 5 221 221 5

Perdata Khusus PHI - 7 4 2

c. Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum

Jenis Pidana Banding Kasasi Peninjauan

Kembali Grasi

Pidana Biasa/Khusus 27 14 1 -

Pidana Anak 1 - - -


26 19 3 -

d. Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum

Jenis Perdata Banding Kasasi Peninjauan

Kembali Grasi

Perdata Gugatan 28 27 10 -

Perdata Permohonan - 1 - -

Perdata Khusus PHI - 2 2 -


29

2. Putusan Yang Diajukan Banding Tahun 2017

Jenis Perkara Jumlah Dicabut

Jenis Putusan Banding Sisa

Tahun Ini Dikuatkan Dibatalkan

Tidak Diteri

ma

Pidana Biasa/Khusus

27 1 24 - - 4

Pidana Anak 1 - - - - 1

Perdata Gugatan 28 - 12 3 1 12


19 - 9 - - 32

3. Putusan Yang Diajukan Kasasi Tahun 2017

Jenis Perkara Jumlah

(diajukan 2017)

Tingkat Kasasi (yg turun 2017)

Dikembalikan Dikuatkan Dibatalkan

Tidak Diterima

Perdata Khusus PHI

- - - 2 -

4. Putusan yang Diajukan Peninjuan Kembali (PK)Tahun 2017

Jenis Perkara Jumlah

Putusan Tingkat Banding

Putusan Tingkat Kasasi Putusan PK

Dikuatkan

dibatalkan

dikuatkan

Tidak diterima

Dibatalkan

dikuatkan

Dibatalkan

Pidana Biasa/Khusus

- - - - - - - -

Pidana Anak - - - - - - - - Gugatan 10 20 1 - - 42 - 4 TIPIKOR 3 - - - - 1 - - PHI - - - - - - - -

Jenis Perkara

Jumlah

(Yang Dijukan tahun 2017)

Tingkat Banding (yg turun tahun 2017)

Dikembalikan

Dikuatkan Dibatalkan



Dikuat-kan

Dibatal-kan

Tidak Diterima

Dikuat-kan

Dibatal-kan

Pidana Biasa/ Khusus

14 - 1 18 - 4 -

Pidana Anak - - - 1 - - -

Perdata Gugatan

27 20 1 3 - 42 1


17 - 8 - - - -


30

5. Sisa Perkara Yang Di Putus : 64 Perkara.

6. Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu : 291 Perkara (Tahun 2017).

7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan

Kembali : 313 Perkara.

8. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi : 4 Perkara.

9. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi : 3 Perkara.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang

digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para

pencari keadilan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimilki banyak yang sudah dalam

keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer.

Selama tahun 2017, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara

maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang

dianggarkan selama tahun 2017.

1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas

a. Tanah

No. Tanah Untuk Luas (m2)

Keterangan

1. Gedung Kantor dan Gedung Tipikor

5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor

memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga

2. Rumah Negara 3683

Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas

dimana tanah berlokasi dibeberapa alamat

b. Kendaraan Dinas

NO URAIAN

Tahun Kondisi

Keterangan Perolehan Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Vios 2006 √

2 Sedan Vios 2006 √

3 Minibus/Kijang LX 2003 √

3 Minibus/Inova 2005 √





31

II Jenis Keadaan Roda 2

1 Mega Pro 2011 √

2 Bebek manual 2006 √




c. Rumah Dinas

NO URAIAN

Kondisi

Keterangan Jumlah Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Rumah Dinas

1 Rumah Ketua 1 √

2 Rumah Dinas Wakil

Ketua 1 √

3 Rumah Dinas Hakim 12 √

4 Rumah Dinas Panitera 1 √

5 Rumah Dinas Sekretaris 1 √

6 Rumah Dinas JP 1 √

7 Rumah Dinas PP 1 √

Matrik Sarana/Prasarana di Pengadilan Negeri Aceh

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Gedung PN

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 6

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Kepaniteraan

7 Ruang Kesekretariatan

8 Ruang Sidang Umum

9 Ruang Mediasi

10 Ruang Pustaka

11 Ruang Tahanan

12 Ruang Posbakum

13 Ruang Tunggu Anak 1

14 Ruang Arsib 1

15 Ruang Menyusui

II Gedung Tipikor

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 2


32

4 Ruang Kepaniteraan 1

5 Ruang Sidang Umum 2

6 Ruang Tahanan 2

No Sarana/Prasaranan Fasilitas

Perkantoran Jumlah Keterangan

1 Komputer 50

2 Laptop 30

3 Infokus 2

4 PABX 3

5 Mesin Ketik 2

6 Mesin Potocopy 1

7 AC 69

8 Faximile 1

9 Genset 1

10 Printer 36

11 Monitor 1

12 Scaner 2

13 Server 1

14 Ruter 1

15 TV 9

16 Kipas Angin 19

17 Kulkas 1

18 Amplier 2

19 Loudspiker 11

20 Soumd System 5

21 Ups 29

22 Camera Digital 1

23 Pesawat Telepon 14

24 Dispenser 4

Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dibangun dengan tampak depan

sesuai dengan prototype yang distandarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh terdiri dari 2 lantai dengan rincian

sebagai berikut :

1 Ruang sidang Utama

1 Ruang Sidang II

1 Ruang Sidang PHI

1 Ruang Sidang Anak


33

1 Ruang Ketua

1 Ruang Wakil ketua

7 Ruang Hakim

1 Ruang Panitera

1 Ruang Sekretaris

1 Ruang Wapan

11 Ruang Pegawai

2 Sel untuk tahanan Pria dan Wanita

3 Ruang Arsip

1 Ruang IT/Informasi

1 Ruang Mediasi

1 Ruang Perpustakaan

1 Ruang Tamu Ketua

18 Kamar Mandi

1 Pos Satpam

1 Musholla

1 Ruang Klinik

1 Ruang Menyusui

1 Ruang Telecomference

1 Ruang Tahanan Anak

1 Ruang Jaksa

1 Ruang Pos Bakum

1 Ruang Audio

Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh terdiri dari 2 lantai dengan rincian

ruang sebagai berikut :

2 Ruang Sidang Tipikor

1 Ruang Ketua

1 Ruang Wakil ketua

3 Ruang Hakim

1 Ruang Pegawai

1 Ruang Panitera

1 Ruang Jaksa

1 Ruang Penasehat Hukum


34

2 sel untuk tahanan Pria dan Wanita

1 Ruang IT/Informasi

11 Kamar Mandi

1 Pos Satpam

2. Pengadaan

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan anggaran

untuk pengadaan Meubilair berupa :

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2017 telah dilakukan

sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan

1. Pemeliharaan Gedung Kantor 4435 M2 Pemeliharaan dan

perbaikan pada fisik dalam

dan luar gedung kantor

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :

a. AC 69 Unit b. Pompa Air 3 Unit c. Kendaraan Roda 4 7 Unit d. Kendaraan Roda 2 5 Unit e. Komputer/Laptop 80 Unit f. Faksimili 3 Unit g. Printer 42 Unit

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 P.C Unit 5 unit Baik

2 Note book 2 unit Baik

3 Router 1 unit Baik

4 Printer 5 unit Baik

5 meja kerja kayu 11 unit Baik

6 Kursi Kerja Sandaran tinggi 12 unit Baik

7 Kursi Kerja Sandaran Pendek 10 unit Baik

8 Lemari kayu 8 unit Baik

9 Lemari besi 1 unit Baik

10 Rak server 1 unit Baik

11 Brandkas 1 unit Baik

12 Sice 1 set Baik

13 Meja resepsionis 1 unit Baik

14 Kursi resepsionis 4 unit Baik

15 Scaner 1 unit Baik


35

4. Penghapusan

Selama tahun 2017 belum ada kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik

Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan

Urusan Administrasi) dan DIPA 03 ( Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum ) Tahun

Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.

1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 12.904.045.000 12.970.322.166

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0

2. Belanja Barang Non Operasional :

a. Pembinaan dan Konsultasi 31.200.000 31.200.000

b. Penyelenggaraan Kearsipan 4.383.000 4.383.000

JUMLAH 35.583.000 35.583.000


3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :

a. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan

662.190.000 661.309.110

b. Perawatan Kendaraan Roda 4 189.112.000 189.110.287

c. Perawatan Kendaraan Roda 2 29.574.000 29.574.000

d. Inventaris Kantor 105.900.000 105.900.000

e. Jasa Pos dan Giro 66.600.000 66.600.000

f. Langganan Daya Dan Jasa 348.142.000 338.621.636

g. Perawatan Gedung Kantor 358.925.000 358.925.000

h. Operasional Pengadilan Ad-Hoc Tipikor

141.010.000 129.999.000

i. Pengadaan Baju Dinas Sopir/Satpam/Cleaning Service/Pramubakti

33.080.000 33.080.000

JUMLAH

1.934.533.000

1.913.119.033

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 21.413.967


36

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Anti Virus 5.000.000 4.900.600

2. Pengolah data kesekretariatan 42.500.000 42.500.000

3. Pengolah data pendukung SIPP 92.500.000 92.500.000


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 48.000.000

2. Penyelesaian Perkara Tk I Pengiriman Surat

2.397.000 2.104.105

3. Penyelesaian Perkara Tk I Belanja Bahan

53.363.000 47.109.300

4. Penyelesaian Perkara Tk I Belanja Operasional Lainnya

1.500.000 0

5. Komsumsi 21.390.000 21.378.000

6. Belanja Jasa Profesi 300.000 0

7. Belanja Perjalanan Biasa 85.068.000 85.062.055

8. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 51.178.000 22.750.000

9. Pembebasan Biaya Perkara 140.000 0

10. Persediaan 160.000 0

11. Belanja Jasa Profesi 600.000 0

12. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 560.000 0

JUMLAH 264.656.000 226.403.460

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 38.252.540

E. Dukungan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung pelayanan keterbukaan informasi di badan peradilan dan

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011

tentang Pedoman Informasi di Pengadilan dan Penerapan Sistim Informasi Penelusuran


37

Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan versi SIPP terbaru 3.2.0 sejak

tanggal 18 Desember 2017. Untuk aplikasi terbaru ini pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh

telah melakukan sosialisasi untuk Panitera Pengganti dan Majelis Hakim pada hari Rabu

tanggal 20 Desember 2017 agar semua stakeholder di Pengadilan Negeri Banda Aceh

mengetahui tentang aplikasi baru ini.

Disamping melakukan sosialisasi dalam rangka meningatkan kedisiplinan semua user

SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui bidang

kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan pelaporan melalui rapat

pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar

informasi perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A didukung

dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet

dan ruangan server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri

Banda Aceh memiliki bagian IT/Informasi dalam membantu peningkatan pelayanan

terhadap teknologi dan informasi untuk internal Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para

pencari keadilan. Berikut rincian penggunaan tekhnologi informasi pada Bagian

IT/Informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh :

1. Perangkat Keras

Perangkat Keras Yang Tersedia

No PERANGKAT SPESIFIKASI KONDISI

1 1 Personal Computer

1 Unit Monitor

Merk : Acer

Merk/Type : HP

Baik

Baik

2 1 Unit Router

Merk/Type : Mikrotik

Jumlah Port : 10 Port Baik

3 1 Ruter Mikrotic X2 Board 1100 AH Baik

4 5 Unit Acces Point Merk/Type : Mikrotik Baik

5 1 Unit Hardisk External Merk / Type : Seagate Baik

6 1 Unit Server

Merk : Fujitsu (PY

RX1330M1 /SFF/Hot Plog

PSU/Red. Fans

Baik


38

1 Monitor LCD 20inch Merk : LG Baik

7 1 Unit UPS 1200 VA

2 Unit UPS 1000 VA

Merk ICA CE 1200

Merk PROLINK

Baik

Baik

8 I Unit Pengukur kelembaban

ruangan Merk : HTC Baik

9 Camera Digital Merk : Fujifilm Baik

10 2 Unit Laptop

1 Unit laptop

Merk : Dell

Merk : Lenovo

Baik

Baik

11 1 Unit PC All In One

Touchscreen (Meja

Informasi)

Merk : Acer Baik

12 1 Personal Computer

(Tampilan Sidang) Merk : Acer Baik

13 1 TV LCD 40 inch Merk : LG Baik

14 1 Unit AC (1/2 PK)

1 Unit AC (2 PK)

Merk : Polytron

Merk : LG

Baik

Baik

15 1 Unit Infocus Projector Merk : Toshiba Baik

16 1 Unit Scaner Merk : Fujitsu SP-1130 Baik

17 1 Unit printer

1 Unit printer

1 Unit Printer

Merk : Cannon G2000

Merk : HP Laserjet 1505

Merk : Cannon MX 377

Baik

Baik

Baik

18 Rak Server 4 U Baik

2. Perangkat Lunak

Selama Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menggunakan

Teknologi dan Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat

pencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat untuk

membantu kinerja Pengadilan Negeri Banda Acehdan bisa diakses oleh masyarakat dalam

pencarian informasi peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.


39

Aplikasi atau sistem tersebut adalah sebagai berikut :

a. Website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu www.pn-bandaaceh.go.id

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk

penggunaan lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu

http://www.ctspnbna.com/SIPP311 dan untuk pencari keadilan pada

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) http://ctspnbna.com/peradilan

d. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses

langsung putusan perkara di PN Banda Aceh pada

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh

e. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan PN Banda Aceh yang bisa

diakses pada http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/

f. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI bisa

diakses pada http://jdih.mahkamahagung.go.id/

g. One Day One Publish

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri

Banda Aceh telah mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung

dan dipublikasi kedalam wesite Pengadilan Negeri Banda Aceh, kami akan

selalu aktif mengupload hasil putusan dan penetapan yang telah dibaca dalam

persidangan di pengadilan kami, demi mendukung era keterbukaan dan “One

Day One Publish” yang telah di canangkan oleh Mahkamah Agung.

Keputusan KMA tentang keterbukaan Informasi tersebut antara lain

mengatur jenis Informasi yang harus di umumkan oleh Pengadilan secara

Proaktif serta mekanisme pengumumannnya. Informasi yang di maksud adalah

yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan

masyarakat, termasuk putusan dan penetapan Pengadilan. Putusan atau penetapan

yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik,misalnya

perkara Korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan.

Statistik Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dilihat di

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara

http://www.pn-bandaaceh.go.id/

http://www.ctspnbna.com/SIPP311

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/

http://ctspnbna.com/peradilan

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh

http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/

http://jdih.mahkamahagung.go.id/

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara


40

Putusan yang telah di upload pada Mahkamah Agung pada tahun 2017

F. Regulasi Tahun 2017

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan program atau

kegiatan yang mengacu pada penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area

perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :

1. Manajemen Perubahan

2. Perudang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2017 telah melaksanakan reformasi

birokrasi pada 8 area tersebut secara maksimal dengan tujuan peningkatan kinerja dan

pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun regulasi Pegadilan Negeri Banda Aceh

tahun 2017 yang disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan peraturan-

peraturan Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan fungsional peradilan sesuai dengan SOP

yang ada


41

2. Menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2014

3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System

(SIPP/CTS) versi 3.2.0 pada lokal dan website

4. Peningkatan pelayanan informasi pada pencari keadilan melalui sistem dan aplikasi

yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu :

a. Direktori Putusan Mahkamah Agung;

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

c. Sistem Informasi e-Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh;

d. JDIH Mahkamah Agung RI.

5. Penggunaan KOMDANAS, SAIBA, SIMPEG, SIKEP, SIMAK BMN, dan sistem

lainnya yang digunakan untuk membuat laporan dan pengiriman data yang membantu

dalam transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Banda Aceh.

6. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dari

Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa Pegawai dan Hakim pada PN Banda

Aceh selama tahun 2017, yaitu :

7. Penguatan Pengawasan melalui pembentukan Hakim pengawas bidang di PN Banda

Aceh.


42

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal dapat dilakukan secara rutin/regular dengan melakukan

pemeriksaan secara Konfrehensip terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan yang

meliputi;

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Adminitrasi

Persidangan dan Adminitrasi Perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencangkup Adminitrasi

Kepegawaian, Keuangan , Inventaris dan Adminitrasi Umum lainnya.

Pengawasan Internal dilakukan di Pengadilan Negri banda Aceh dengan mencakup 2

(dua) jenis Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah dpengawasan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

kewenangan masing-masing;

Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan,

Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula

Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat pembagian tugas/job description pada

masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum)

serta staf kesekretariatan (Perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian).

- Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan

melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.

- Selain itu Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua

dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988.

- Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan

melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan

Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan


43

pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu

pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan

memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)

B. Evaluasi

Sebagai tindaklanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang,

Ketua Pengadilan Negeri secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan

seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-

temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan

tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Materi Rapat dan

Evalusi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat.

Selanjutnya, temuan-temuan dan hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut,

para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau

para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,

sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat

serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak

muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.


44

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan

serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan

adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang

terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan saat ini masih

menggunakan gedung kantor sendiri yang telah rusak akibat gempa dan Tsunami tanggal 26

Desember 2004 dan sebagian telah direnovasi oleh BRR.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi

masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang

profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari

lembaga lainnya.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra,

wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman

yang bebas, netral dan terpercaya. Sehingga menyelengagarakan koordinasi dan pembinaan

teknis, administrasi dan finansial kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah

Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Inodesia.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 maka

diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan

Negeri Banda Aceh yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan

rasa keadialan. Pengadilan Negeri Banda Aceh memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam

laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam

peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana

anggaran dan rencana strategis.

B. SARAN

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat mengharapkan peningkatan sarana dan

prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun

Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.

2. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada

Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi


45

dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir

mengoperasikan komputer.

3. Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non

teknis.

Banda Aceh, 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri

Banda Aceh,

SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.

NIP. 19630101 199212 1 001

Documents

LAPORAN TAHUNAN 2017 - pn-bandaaceh.go.idpn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/LAPTAH-2017.pdfSegala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat- ... Laporan