LAPORAN TAHUNAN 2017 - pn- puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN TAHUNAN 2017 - pn- puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-

LAPORAN TAHUNAN 2017 i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-

Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2017

ini dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi

Muhammad SAW beserta sahabatnya.

Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan

kegiatan PengadilanNegeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2017.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 1003/SEK/OT.01.2//11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan 2017, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan

Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).

Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan

Publik yang Prima. Bab III berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup

Sumber Daya Manusia, Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana,

Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi Informasi. Bab IV berisi tentang

Pengawasan Internal dan Evaluasi.Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh

kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini

dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2017 ini. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran

informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda

Aceh.

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH

SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.

NIP. 19630101 199212 1 001

LAPORAN TAHUNAN 2017 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1

B. Visi dan Misi . .......................................................................... 4

C. Rencana Strategis ..................................................................... 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI . ...................................................... 7

A. Struktur Organisasi Pengadian Negeri Banda Aceh ............... 7

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................ 9

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ........................................ 18

B. Pelayanan Publik yang Prima .................................................. 20

1. Akreditasi Penjamin Mutu ................................................ 20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................... 21

A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 21

1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 21

2. Mutasi ............................................................................... 25

3. Promosi ............................................................................. 26

4. Pensiun .............................................................................. 26

5. Diklat ................................................................................. 26

B. Penyelesaian Perkara ................................................................ 28

1. Rekapitulasi Perkara 2017 ................................................ 28

2. Putusan Yang Diajukan Banding tahun 2017 ................... 29

3. Putusan Yang Diajukan Kasasi tahun 2017 ...................... 29

4. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) .......... 29

5. Sisa Perkara Yang Di Putus .............................................. 30

6. Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu ............................... 30

7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

LAPORAN TAHUNAN 2017 iii

Kasasi, Dan Peninjauan Kembali ...................................... 30

8. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi ....................... 30

9. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi ................... 30

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 30

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 30

2. Pengadaan ......................................................................... 34

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 34

4. Penghapusan ...................................................................... 35

D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 35

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnnya ..................................................... 35

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung RI ........................................................................... 36

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 36

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 36

1. Perangkat Keras(Hardware) ............................................. 37

2. Perangkat Lunak(Software) ............................................... 38

F. Regulasi Tahun 2016 .................................................... ........... 40

BAB IV PENGAWASAN ............................................................................ 42

A. Internal .................................................................................... 42

B. Evaluasi .................................................................................... 43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................... 44

A. Kesimpulan .............................................................................. 44

B. Rekomendasi ............................................................................ 44

LAPORAN TAHUNAN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami

pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut

merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang

terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai

Peradilan Tertinggi.

Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan

globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-

undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah

diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat

peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman

dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pada asasnya Kekuasaan

Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun

dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat

dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur

LAPORAN TAHUNAN 2017

2

penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan

menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai

suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui

kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili

oleh Hakim.

Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran