BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Negara Inggris dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 6 /PIMP/IV/2006-2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penugasan Delegasi Anggota Komisi I DPR RI untuk melaksanakan Studi Banding ke Inggris dari tanggal 20 Mei sampai dengan 26 Mei 2007.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan adalah dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, yang berkaitan dengan :

1. Pelaksanaan regulasi/undang-undang serta praktek penyelenggaraan

kebebasan memperoleh informasi publik di Negara Inggris;2. Implementasi maximum access and limited exemption terhadap

seluruh informasi publik yang ada;3. Pelaksanaan tugas badan pengelola informasi publik yang

independent;4. Sejauhmana keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan oleh

pejabat publik, terutama keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

1

C. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Komisi I DPR RI ke Ingggris adalah sebagai berikut :1. Drs. Theo L Sambuaga F-PG Ketua Delegasi2. Drs. Guntur Sasono, M.Si F-PD Anggota Delegasi3. Yusron Ihza, LMM F-BPD Anggota Delegasi4. DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME F-PG Anggota Delegasi5. R.K. Sembiring Meliala F-PDIP Anggota Delegasi7. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si F-PPP Anggota Delegasi8. Ir. Tristanti Mitayani, MT F-PAN Anggota Delegasi9. Drs. Dedi Djamaluddin Malik, M.Si F-PAN Anggota Delegasi

10. K.H. Imam Buchorie Cholil F-PKB Anggota Delegasi 11.Suprihartini, SI.P - Sekretariat Kom. I 12.Mulyadi - Sekretariat Kom. I 13.Suprawoto - Departemen Kominfo 14. Ismail Cawidu - Departemen Kominfo

D. ACARA KUN JUNGAN

1. Dalam rangka studi banding terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Delegasi selama di Inggris telah mengadakan pertemuan dengan :

a) Information Commissioner;b) Ministry of Justice (Departement for Constitutional

Affairs);c) Select Committee for Constitutional Affairs – House of

Common;d) the Journal Office (special responsibility for FOI Act);e) Data Protection and FOI Officer – House of Common;f) Deputy Speaker’s Counsel (whose responsibility include

advice on FOI Issues).

2. Berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI dibidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi, Delegasi juga telah mengadakan pertemuan dengan :

a) Duta Besar RI untuk Negara Inggris;b) Select Committee for Constitutional Affairs – House of

Common;c) Select Committee for Defence – House of Common;d) All Parliamentary Group on Indonesia (APPGI ) – House

of Common.

2

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

1. GAMBARAN UMUM NEGARA INGGRIS

a. Keterangan Dasar

Nama resmi : The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Bentuk negara : Negara kerajaan Konstitusional Kepala Negara : Ratu Elizabeth II Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri (Anthony Blair) Ibukota : London Kedudukan geografis : Inggris merupakan negara kepulauan yang

dinamakan ”British Islands” yang terbagi atas dua pulau utama yaitu Pulau Britania dan Pulau Irlandia serta pulau-pulau kecil lain seperti Island of man dan channel island. Pulau Britania (Great Britain) terdiri dari England, Wales, dan Scotland. Pulau Irlandia yang menjadi bagian dari Inggris adalah Irlandia Utara. Gugusan Kepulauan Inggris terpisah dari daratan Eropa. Di bagian Selatan dibatasi oleh Selat Inggris ( English Channel), di bagian barat oleh Lautan Atlantik, sedangkan di bagian utara dan timur dibatasi oleh laut utara. Provinsi Irlandia Utara mempunyai batas daratan dengan negara Irlandia

Penduduk : 60.441.457 (perkiraan tahun 2005) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,3 %

Agama : The Church of England (mayoritas), Roman Katolik, Scottish Churches, Ortodox, Yahudi dan Islam Bahasa : Bahasa Inggris Ekonomi : Sumber Daya Alam Batubara, minyak, gas, timah, batu kapur, Biji besi, garam, tanah liat, kapur dan gips Mata uang : Poundsterling GDP : US $ 1.87 trilyun (tahun 2005)

3

b. Sistem Politik dan Pemerintahan

Bentuk negara Inggris adalah kerajaan atau monarki konstitutional dengan sistem politik didasarkan pada asas demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, jadi kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh parlemen.

1. Sistem Kepartaian Sistem kepartaian telah berlangsung sejak abad ke –18. Banyak

partai politik di Inggris namun hanya ada 2 partai besar, yaitu : Partai Konservatif dan Partai Buruh yang selalu bergantian memegang pemerintahan. Partai terbesar ketiga adalah Partai Liberal demokrat (LDP). Baik Partai buruh maupun Partai Konservatif mempunyai pendukung tradisional. Partai konservatif mempunyai pendukung tradisional. Partai Konservatif mempunyai pendukung kuat di daerah pedesaan, sedangkan Partai Buruh mempunyai pendukung kuat di daerah perkotaan, perindustrian, pertambangan dan pemukiman kelas pekerja.

Wilayah Wales dan wilayah Skotlandia juga merupakan daerah pendukung kuat partai Buruh. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Partai Konservatif telah berhasil memenangkan pemilu sebanyak delapan kali, terakhir pada Pemilu tahun 1992. Sedangkan Partai Buruh telah memenangkan tujuh pemilu, dan yang terakhir adalah pemilu Juni 2001. Dalam Pemilu 2001 dua partai tersebut masing-masing memperoleh 413 dan 166 kursi dari keseluruhan 659 kursi di Parlemen.

2. Parlemen Kekuasaan politik Inggris berada di Parlemen. Tugas

pemerintahan parlemen Inggris dilaksanakan melalui prosedur yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah lama berlangsung. Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Parlemen Inggris (Westminster) adalah sebuah Legislative Assembly yang memegang kekuasaan tertinggi di Inggris, dan terdiri dari tiga elemen, yaitu Monarki, House of Commons dan House of Lords yang merupakan tiga lembaga yang terpisah satu sama lain tetapi merupakan suatu Supreme Legislative Authority.

Wakil-wakil rakyat dipilih dari calon-calon yang diajukan partai-partai politik melalui pemilu. House of Commons mempunyai 659 anggota yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. House of Commons memegang peranan terbesar dalam menentukan haluan politik negara. 659 anggotanya (dinamakan

4

Member of Parliamant - MP), dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan lima tahun sekali. Anggota House of Lords adalah kalangan bangsawan yang diangkat bukan berdasarkan pemilihan namun berdasarkan keturunan (Hereditary Peers). Jumlah anggota House of Lords saat ini 1222 orang, namun yang aktif hanya 360 orang. Parlemen dapat mengeluarkan Act of Parliament yang dapat mengubah Konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam bentuk suatu dokumen khusus, melainkan terdiri dari undang-undang yang ada dan telah dibuat sejak lama ( Statute Law dan Common Law) serta peraturan dan kebiasa lain yang sudah diterima masyarakat.

3. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Inggris adalah sistem kabinet Parlementer.

Partai yang mendapat kursi terbanyak di parlemen kemudian membentuk kabinet Pemimpin partai yang menang pemilu secara otomatis menjadi Perdana Menteri.

Anggota Kabinet atau Menteri-menteri terdiri dari para Anggota

Parlemen (House of Commons) maupun dari Peers (House of Lords). Para Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Perdana Menteri. Para Menteri yang dinamakan Secretary of State berjumlah 21 orang dan merupakan inti pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Para Secretary of State membawahi beberapa anggota yang tidak duduk dalam kabinet, seperti Ministers of State, Junior Ministers atau Parliamentary Under-Secretaries of State.

Partai yang mendapatkan suara nomor dua terbanyak menjadi

partai oposisi utama. Mereka kemudian menyusun sebuah tim yang disebut sebagai Kabinet Bayangan. Setelah pemilu tanggal 1 Mei 1997 dan 2001 lalu, Partai Konservatif menjadi partai oposisi utama yang kemudian memilih pemimpin partainya yang baru, yaitu William Hague.

5

2. HUBUNGAN BILTERAL INDONESIA - INGGRIS

a. Politik Secara umum hubungan bilateral Indonesia-Inggris baik selama

Pemerintahan Partai Konservatif maupun selama Pemerintahan Partai Buruh sekarang berjalan cukup baik dan sejauh ini tidak terdapat hal-hal yang dapat mengganggu hubungan bilateral tersebut secara signifikan. Pemerintah Buruh pada dasarnya tetap melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya ( Konservatif) untuk terus membina hubungan bersahabat dengan Pemerintah Indonesia. Frekuensi saling kunjungan antar kedua negara juga terus meningkat, baik di tingkat kepala negara maupun tingkat Menteri, anggota Parlemen dan pejabat senior.

Pada bulan juni 2002, presiden Megawati Soekarnoputri dan

rombongan telah mengadakan kunjungan ke Inggris. Dalam kesempatan kunjungan tersebut telah ditandatangani Persetujuan di bidang ilmu pengetahuan, Pendidikan dan kebudayaan, MoU mengenai perekrutan Tenaga Perawat Indonesia dan amandemen Persetujuan Perhubungan Udara antara kedua negara.

Terakhir kunjungan pejabat tinggi yang dilakukan oleh kedua negara adalah Kunjungan Perdana Menteri Tony Blair ke Indonesia pada tanggal 29 – 30 Maret 2005. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk Rejuvenation atau penyegaran kembali hubungan bilateral antar kedua negara, setelah kunjungan PM Margareth Thatcher tahun 1985. Dalam kunjungan tersebut, PM Tony Blair telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI yang dilanjutkan pertemuan dengan para cendikiawan Islam dan ditutup dengan Joint Press Briefeing. Dalam kunjungan kali ini, kedua kepala pemerintahan mengharapkan agar hubungan bilateral kedua negara dapat lebih ditingkatkan, terutama dibidang investasi, perdagangan, bidang sosial budaya dan keagamaan, penanganan kejahatan trans-national, keamanan dan anti terorisme, serta pemberantasan illegal logging. Kedua pemimpin juga mengumumkan pembentukan Indonesian-UK Partnership Forum yang dipimpin oleh masing-masing Menlu guna mempromosikan dialog strategis dalam masalah-masalah bilateral, regional dan global.

6

Hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Inggris-Indonesia selama ini berlangsung cukup baik dan hangat, namun tetap dalam kondisi ”Low Profile”. Kunjungan resmi yang melibatkan pejabat angkatan bersenjata kedua negara pada beberapa tahun belakangan ini secara kuantitas terkesan terbatas, namun seluruh komitmen yang telah disepakati bersama antara kedua pihak tetap berjalan baik tanpa adanya hambatan yang berarti, seperti program-program pengiriman perwira TNI untuk mengikuti berbagai pendidikan di lingkungan UK Armed Forces, program pengadaan peralatan militer dalam rangka pembangunan kekuatan dan peningkatan kemampuan TNI serta pengadaan suku cadang peralatan militer TNI.

Inggris telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pelaksanaan perdamaian di Aceh. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden UE, Inggris telah menjadi focal point dalam pembentukan Aceh Monitoring Mission (AMM). Selain itu Inggris juga telah mengirimkan 10 orang personil (1 diplomat dan 9 sipil) ke Aceh untuk duduk sebagai anggota AMM.

b. Ekonomi

Selama kurun waktu 1995 – 2005 neraca perdagangan Indonesia – Inggris selalu surplus bagi Indonesia, walaupun sempat menurun sejak tahun 2000. Pada periode Januari – April 2006 total perdagangan Indonesia – Inggris naik 6 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2005. Permasalah utama ekspor Indonesia ke Inggris adalah kemampuan untuk mempertahankan kontinuitas pengadaan barang dan mutu. Penyebabnya antara lain adalah masalah internal seperti dampak resesi ekonomi, rendahnya kandungan lokal dari sebagian besar produk ekspor, sementara dilain pihak nilai rupiah terhadap dollar merosot, mengakibatkan produk Indonesia tidak dapat bersaing atau malahan terhenti sama sekali. Biaya pengapalan yang tinggi bila langsung di ekspor dari Indonesia mengakibatkan harga produk Indonesia kurang mampu bersaing. Selain itu kebijakan perdagangan luar negeri yang diterapkan UE yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota, termasuk Inggris, seperti kebijakan pembatasan kuota, anti dumping dan GSP menjadi hambatan bagi masuknya produk Indonesia ke Inggris, karena kebijakan yang dikeluarkan sangat tinggi bagi negara berkembang, seperti Indonesia, karena masuknya barang ke Negara UE harus memenuhi standar mutu produk yang tinggi dan sesuai dengan aspek kesehatan, buruh dan lingkungan.

7

Inggris merupakan negara yang memberikan komitmen tinggi untuk membantu Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang diberikan baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Sejak IGGI dibentuk hingga CGI, Inggris selalu memberikan bantuan untuk pembangunan di Indonesia.

c. Pandangan LSM Inggris mengenai Indonesia

Beberapa LSM Inggris, seperti Tapok, Amnesty Internasional, the British Coalition for East Timor (BCET), serta Campaign Anti Arm Sale (CAAT) selama ini menunjukan sikap negatif terhadap Indonesia, Tekanan lebih ditujukan kepada isu-isu yang melibatkan militer di Indonesia. Namun didalam bidang kemanusiaan, LSM Inggris seprti OXFAM dan Medicine Sains Frontier, menunjukkan kegiatan positif di Indonesia.

d. Sosial Budaya

Dalam rangka meningkatkan hubungan sosial budaya antara kedua negara, telah ditandatangani Persetujuan Kebudayaan pada kunjungan Presiden RI ke Inggris tanggal 13 – 15 Juni 2002. Pemerintah Inggris sangat tertarik dengan wacana Interfaith-dialogue yang berpotensi untuk membangun suatu dialog antar peradaban yang lebih luas dalam rangka mencegah terwujudnya tesis clash of civilizations. Bersama dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris telah menjadi co-sponsor Asia-Europe (ASEM) Interfaith Dialogue and Cooperation pada tanggal 21 – 22 Juli 2005 di Bali. Pada kesempatan kunjungan PM Tnoy Blair ke Indonesia bulan April 2006, kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama interfaith dialogue dengan membentuk Indonesia – UK Advisory Group.

8

3. HASIL KUNJUNGAN

a. Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Masukan dan informasi yang diperoleh berkaitan dengan Rancangan

Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, antara lain :

1) Prosedur Mendapatkan Informasi Dalam UU Kebebasan Informasi Inggris menyatakan bahwa

Badan Publik yang diwajibkan untuk memberikan informasi bagi publik adalah :

a. Semua departemen yang ada di pemerintahan; b. The House of Common;

c. The House of Lord; d. The Northern Ireland Assembly;

e. The National Assembly of Wales; f. Angkatan bersenjata dilingkungan kerajaan, kecuali kesatuan

khusus dan unit yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal Markas Komunikasi Pemerintah;

g. Pemerintah Daerah;h. Pusat Pelayanan Kesehatan Nasional;i. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;j. Kepolisian, sertak. Badan publik lainnya yang berhubungan dengan fungsi

pelayanan publik. Badan publik di atas sewaktu-waktu dapat bertambah dan

penambahan ini hanya dapat dilakukan oleh The Secretary of The State. Setiap orang dapat meminta informasi kepada badan-badan publik di atas dengan syarat :

a. permintaan informasi diajukan secara tertulis (dapat pula melalui email atau format lainnya);

b. mencantumkan nama dan alamat untuk korespondensi, dan

c. mencantumkan informasi apa yang di minta Badan publik yang bersangkutan wajib memberikan jawaban, baik

secara tertulis maupun cara lainnya dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan informasi. Untuk kasus-kasus tertentu, Secretary of the State dapat memberlakukan ketentuan lain asalkan tidak lebih dari 60 hari kerja.

9

2) Informasi yang dikecualikan Beberapa informasi yang dikecualikan dalam UU Kebebasan

Informasi Inggris, antara lain : a. Informasi yang berhubungan dengan masalah

pengamanan negara; b. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu

pertahanan dan keamanan nasional; c. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu

hubungan antara pemerintah Inggris dengan negara lain atau organisasi internasional/pengadilan internasional, serta mengganggu kepentingan pemerintah Inggris di luar negeri;

d. Informasi yang apabila dibuka akan merugikan kepentingan ekonomi dan keuangan pemerintah Inggris;

e. Informasi atau dokumen yang berhubungan dengan proses penegakan hukum, seperti dokumen penyelidikan dan penyidikan;

f. Informasi/dokumen yang berhubungan dengan jalannya suatu perkara yang sedang diproses di pengadilan atau arbitrase/tribunal atau badan lain yang menjalankan fungsi peradilan;

g. Informasi yang dikelola oleh badan yang menjalankan fungsi audit;

h. Informasi yang berisi tentang rencana kebijakan pemerintah; i. Informasi yang apabila dibuka akan mengganggu kesehatan

fisik atau mental seseorang atau mengganggu keamanan seseorang;

j. Informasi mengenai data pribadi seseorang (diatur dalam Data Protection Act);

k. Informasi yang diperoleh secara rahasia oleh badan publik dari seseorang atau dari badan publik lainnya;

l. Informasi yang apabila dibuka akan mengganggu kepentingan atau hak hukum seseorang;

m. Informasi lainnya yang dilarang untuk dibuka oleh peraturan perundang-undangan lainnya atau informasi yang apabila dibuka akan mengakibatkan contempt of court.

10

3) Proses Banding Proses banding dalam UU Kebebasan Informasi Inggris dilakukan

sebagai berikut :a. Keputusan terhadap sengketa informasi dibuat oleh

Information Commissioner. b. Komisioner memutuskan mengenai hal-hal yang harus

dilakukan oleh badan publik serta berapa lama langkah tersebut harus dipenuhi badan publik yang gagal memberikan informasi, konfirmasi serta tidak memberikan alasan terhadap ditolaknya permintaan informasi tersebut.

c. Peminta informasi maupun badan publik dapat mengajukan banding terhadap keputusan Komisioner ke Tribunal, namun bilamana Tribunal juga dianggap tidak mampu memberikan keadilan, maka banding masih dapat dilakukan ke High Court of Justice in England, bilamana jurisdiksi alamat badan publik tersebut berada di wilayah England dan Wales atau Court of Session, bilamana jurisdiksinya berada di wilayah Scottland dan High Court of Justice in Northern Island untuk wilayah Northern Island.

d. Waktu yang diperlukan oleh yang berwenang menentukan naik bandingnya yaitu 2 – 3 minggu (untuk kasus-kasus yang simple), sedangkan untuk kasus-kasus yang complicated, dapat mencapai 6 minggu. Badan publik wajib menginfokan kepada peminta informasi perkiraan waktu yang dibutuhkan badan publik untuk menjawab complain yang diajukan peminta informasi.

e. Pengajuan naik banding lewat UK EIR diselesaikan secepatnya untuk kasus apapun dalam waktu 40 hari kerja, sedangkan lewat Scottish FOI Act atau Scottish EIRs diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja.

4. Undang-Undang Perlindungan Data (Data Protection Act) Didalam UU Kebebasan Informasi Inggris mengamandemenkan

UU Perlindungan Data. UU ini secara umum mengatur kewajiban pemerintah untuk melindungi data-data tertentu milik seseorang. Pada prinsipnya UU ini menyatakan bahwa data pribadi seseorang berada dibawah pengelolaan pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dapat diakses oleh orang yang bersangkutan atau orang lain, asalkan memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini, yaitu :

11

a. data pribadi harus diperlakukan secara fair dan berdasarkan hukum;

b. data pribadi hanya dapat diperoleh untuk tujuan tertentu berdasarkan hukum;

c. data pribadi harus berimbang, relevan dan tidak mempunyai dampak negatif dalam hubungannya dengan penyimpanan data tersebut;

d. data pribadi harus akurat, apabila perlu disesuaikan dengan kondisi terbaru;

e. data pribadi yang sedang diproses untuk tujuan tertentu tidak boleh disimpan melebihi jangka tertentu;

f. data pribadi harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

g. diperlukan ukuran standar untuk melakukan pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan hukum, penghilangan atau perusakan data pribadi tersebut;

h. data pribadi tidak boleh dialihkan ke wilayah negara lain selain negara-negara yang tergabung dalam European Economic Area.

Undang-undang ini mendefinisikan data sebagai informasi yang : a. sedang diproses untuk tujuan tertentu;

b. disimpan dengan tujuan suatu saat akan diproses untuk tujuan tertentu;

c. disimpan sebagai bagian dari suatu sistem pendokumentasian;

d. disimpan sebagai dokumen kesehatan atau dokumen pendidikan;

e. dikelola oleh badan publik, yang tidak termasuk dalam definisi yang sudah tercantum sebelumnya dalam UU Perlindungan Data.

Pemrosesan data dalam UU ini berarti data tersebut diperoleh, disimpan, atau dikelola oleh pemerintah atau badan tertentu untuk kemudian dapat saja disebarkan atau diberikan kepada orang yang berhak memintanya menurut undang-undang ini.

Data-data pribadi yang dapat diakses, antara lain : a. informasi pribadi dalam bentuk elektronik, seperti email, data

base atau dokumen computer; b. data kesehatan, data kerja sosial, data raport sekolah; c. surat keterangan kredit; d. informasi lainnya tentang data pribadi yand disimpan dalam

bentuk structured file.

12

Penambahan lain yang dilakukan terhadap UU ini adalah “unstructured personal data” yaitu data yang dikelola oleh badan publik yang tidak termasuk dalam data yang telah disusun menurut peraturan yang berlaku. Data-data tersebut antara lain :

a. data informasi pribadi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi “structured file”;

b. informasi data pribadi yang disimpan oleh file-file orang lain; c. surat-surat yang berhubungan dengan data pribadi

d. referensi data pribadi dalam meeting, pembicaraan telepon atau dokumen-dokumen semacam lainnya.

Unstructured personal data tidak dapat dilihat seluruhnya. Data tersebut dapat dilihat apabila yang berwenang dapat mencari dengan mengeluarkan dana, yaitu :a. Departemen pemerintah memberikan pounds. 600.

b. Lembaga masyarakat lainnya, termasuk di Scotland sebesar pounds. 450

Perubahan lain yang cukup signifikan dengan diamandemenkannya UU Perlindungan Data, yaitu bahwa data pribadi yang dikelola oleh Pemerintah, dikecualikan dari prinsip-prinsip (kecuali prinsip keenam) yang dianut oleh UU Perlindungan Data. Hal ini berarti bahwa pejabat publik tidak akan dapat menolak permintaan informasi dari seseorang dengan alasan ia terikat oleh prinsip-prinsip perlindungan data.

5. Information Commissioner a. Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang

didirikan berdasarkan persetujuan Ratu Inggris dan disahkan oleh Perdana Menteri;

b. Komisi Informasi bertujuan untuk memfasilitasi agar Undang-Undang Kebebasan Informasi Inggris dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya dengan membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Parlemen tentang kinerja badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya, Komisi Informasi juga mempunyai kewenangan untuk menilai kinerja badan publik dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi;

13

c. Komisi Informasi mempunyai fungsi-fungsi, antara lain : - mempromosikan pelaksanaan undang-undang agar berjalan

dengan baik; - menindaklanjuti terhadap complain yang diajukan peminta

informasi kepada Komisi Informasi; - sebagai sarana pendidikan publik

d. Komisi informasi mempunyai 260 staff dan didukung oleh anggaran sebesar pounds. 4.7 m dengan perincian untuk FOI dan Data Protection Act;

e. Structure organisasi Komisi Informasi, terdiri dari : - Deputy Commissioner FOI (Legal Director);

- Deputy Commissioner Data Protection (Director of Communications & External Relations);

- Chief Operationg Officer (Human Resources Director) f. Dalam bulan Januari 2005 – Maret 2007, statistik dari

pelaksanaan FOI, yaitu : - 150.000 – 200.000 permintaan informasi ke badan publik; - 5660 complains diterima; - 4342 complains telah diselesaikan; - 559 keputusan dengan disertai catatan.

b. Berkaitan dengan Ruang Lingkup dan Tugas Komisi I DPR RI Berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI di Bidang

Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi, Delegasi telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan :

1. Duta Besar RI untuk Negara Inggris di London Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI dan Staf, Delegasi

mendapatkan masukan dan informasi, sebagai berikut : a. KBRI London saat ini melaksanakan sebuah visi dan misi

dimana KBRI London berusaha untuk menempatkan Indonesia dalam layar radar negara akreditasi melalui berbagai upaya pembaharuan dan modernisasi hubungan bilateral Indonesia – Inggris;

b. Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Blair di Jakarta tanggal 29 – 30 Maret 2006 telah membawa pengaruh positif terhadap upaya menempatkan Indonesia dalam “Radar Screen” Inggris, baik di kalangan Pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat Inggris pada umumnya;

c. Peningkatan profil Indonesia di Inggris termasuk tampak didasarkan pada alasan yang tepat yaitu apresiasi terhadap

14

perubahan mendasar di Indonesia berkaitan dengan demokratisasi, peran konstruktif Indonesia sebagai suara Islam moderat dan potensi ekonomi Indonesia.

d. Dalam kaitan ini, semangat yang terpatri dalam Joint Statement Presiden RI dan PM Inggris yaitu perlunya “pembaruan” atau “Rejuvenation” dalam hubungan kedua negara telah tercerminkan dalam tema “Joint Statement” termaksud yaitu “Toward A Modern and Dynamics Partnership”;

e. Atas hasil tersebut, kini terdapat berbagai lini hubungan bilateral yang makin kokoh. Lini hubungan pemerintah dengan pemerintah ditandai dengan berdirinya Indonesia – UK Partnership Forum, sedangkan lini ekonomi ditandai dengan adanya Indonesia – British Business Council. Sementara itu pembentukan kembali All Party Parliamentary Group on Indonesia menandai kuatnya lini hubungan antar parlemen. Untuk lini People to People Contact, kedua negara telah mengupayakan pendirian Indonesia – UK Islamic Advisory Group (IAG) dalam rangka mendorong “Interfaith Dialogue”.

f. Dalam upaya perlindungan terhadap WNI yang bermukim di wilayah akreditasi KBRI London juga makin mendapat perhatian. KBRI London telah mengembangkan Corporate Culture yang baru, dimana KBRI London mengajak seluruh warga Indonesia untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan KBRILondon dalam upaya membantu mencari solusi terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh WNI yang berada di wilayahakreditasi KBRI London.

2. Chairman of Select Committee for Constitutional Affairs – House of Common

Dalam pertemuan tersebut, ketua Komisi Constitutional Affairs menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Kebebasan Informasi Inggris, terutama mengenai informasi yang berada dalam lingkup House of common dan House of Lord. Adanya keberatan dari pihak House of Lord terhadap informasi yang diminta oleh publik, sedangkan informasi yang berkaitan dengan House of Common, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan secara terbuka, maka House of Common dapat memberikan informasi yang diminta oleh publik.

15

3. Chairman of Select Committee on Defence – House of Common (Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Inggris)

Dalam pertemuan dengan Ketua Komisi Pertahanan – Parlemen Inggris, Delegasi membahas mengenai :

a. Perjanjian Defence Corporation Agreement dan Extradition Treaty yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura. Delegasi menjelaskan, bahwa Parlemen Indonesia sangat menyayangkan terhadap isi perjanjian tersebut, yang dinilai sangat merugikan kepentingan nasional dan memberikan keuntungan kepada Negara Singapura. Dalam kaitan itu, Ketua Komisi Pertahanan juga menyatakan megnenai pengamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Delegasi menjelaskan bawha negara-negara disekitar Perairan Selat Malaka termasuk Indonesia, telah melakukan kerjasama dalam upaya pengamanan Selat Malaka dari kegiatan kejahatan dan terorisme;

b. Mengenai masalah terorisme yang berkembang akhir-akhir ini, Delegasi menjelaskan bahwa Terorisme jangan diidentikan dengan Islam, karena terorisme bukan hanya dilakukan oleh sekelompok umat Islam (seperti Al-Qaida) yang kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan juga oleh kelompok-kelompok lain, baik kelompok agama maupun bukan. Ketua Komisi Pertahanan menyetujui pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Islam merupakan agama damai dan masyarakat islam di dunia sepakat, bahwa terorisme yang dijalankan oleh sekelompok orang tertentu agar segera dihentikan. Terorisme tidak hanya terjadi di negara-negara Islam, tetapi juga dinegara barat, seperti di Inggris;

c. Mengenai masalah separatisme di Indonesia, seperti di Aceh dan Papua, Delegasi menjelaskan bahwa kegiatan separatisme yang terjadi di Papua telah berkembang di forum internasional. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan/dukungan anggota parlemen di beberapa negara terhadap gerakan separatisme tersebut. Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir pandangan-pandangan asing terhadap gerakan separatisme di Indonesia dengan melakukan upaya-upaya dijalur diplomasi. Ketua Komisi Pertahanan Inggris juga menyatakan bahwa Pemerintah Inggris tidak mendukung gerakan separatisme di Indonesia, dan mendukung integritas Indonesia dalam kerangka NKRI.

16

4. All Parliamentary Group on Indonesia/APPGI (Kelompok Parlemen Inggris tentang Indonesia)Dalam pertemuan dengan Kelompok Parlemen Inggris tentang Indonesia, Delegasi telah membahas mengenai :b. Perkembangan situasi dalam negeri Indonesia yang dianggap

telah sangat progresif dan mempunyai hasil yang sangat positif terutama dalam menjalin hubungan diantara kedua Parlemen;

c. APPGI berpendapat bahwa masalah dalam negeri Indonesia, seperti isu Papua merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan kiranya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Parlemen Inggris tidak mempunyai keinginan untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Selain itu, ditambahkan pula bahwa masalah legalitas sah atau tidaknya Papua menjadi wilayah Indonesia dan bukanlah masalah bagi Inggris;

d. Khusus mengenai masalah tindak terorisme, pihak APPGI mengakui adanya hubungan antara kebijakan Inggris di Iraq dan Afghanistan dengan terorisme. APPGI menyatakan bahwa hingga saat ini, Inggris belum dapat “memenangkan” hati dan pikiran rakyat Iraq dan Afghanistan. Untuk itu diharapkan Inggris dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam penyelesaian konflik di Aceh;

e. Dalam waktu dekat ini akan diadakan kunjungan APPGI ke Indonesia.

17

BAB III

KESIMPULAN

Dari hasil kunjungan Komisi i DPR RI yang berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang, Delegasi memberikan kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Kebebasan Informasi Publik pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip keterbukaan seluas-luasnya, prinsip kewajiban untuk mempublikasikan, prinsip mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, pendidikan publik, prinsip pengecualian terbatas, prinsip kemudahan mendapatkan informasi, prinsip biaya murah, prinsip rapat terbuka untuk publik, dan prinsip perlindungan terhadap data pribadi;

2. Belajar dari pengalaman di Inggris, maka diperlukan waktu yang cukup matang untuk mempersiapkan implementasi dari Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Persiapan ini terutama dilakukan dalam kegiatan Diseminasi undang-undang tersebut, serta pelatihan bagi pelaksana undang-undang dan pengawas pelaksana undang-undang;

3. Hal yang kiranya juga perlu mendapat perhatian adalah tentang kesiapan badan publik Indonesia akan pentingnya penyimpanan data yang rapih dan teratur. Badan Publik yang tidak mempunyai sistem penyimpanan data yang baik akan mengalami banyak kesulitan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;

Demikian Laporan Delegasi Komisi I DPR RI ke Inggris dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Diharapkan laporan diatas dapat memberikan masukan dalam pembahasan RUU tentang KMIP.

Jakarta, 29 Mei 2007 Ketua Delegasi,

THEO L. SAMBUAGA A-525

18

19