LAPORAN SOSIALISASI DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROVINSI RIAU

PADA TANGGAL 19 S.D. 21 MEI 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. LATAR BELAKANG

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (1)

adalah sebagai Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum

secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana

pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan

tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan dalam hal ini adalah

melakukan Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Riau pada tanggal 19

sampai dengan 20 Mei 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: PHN-134.HN.02.01 Tahun 2015 tertanggal 18 Mei 2015 Tentang

Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Riau Tahun Anggaran

2015 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua Pelaksana : Nurhasnawati, S.H.

Panitia Pelaksana : 1. Iriani Pudjiastuti, S.Sos. 2. Ruliyantini 3. Retno Widodo, S.H. 4. Bangun Asanurjaya, A.Md. 5. Lia Sartika Putri, S.H. 6. Fridesnelli, S.H. Moderator : Parsaoran Simaibang, S.H.

Narasumber : 1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si. 2. Nandi Widyani, S.H., MH.

3. Drs. Frans Richard Sugiyanto, M.M. 4. Mawardi, S.H., M.H.

B. JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (JDIHN) di Provinsi Riau ,tanggal 19 Mei 2015 dibuka secara resmi

oleh Kakanwil Provinsi Riau Bapak Drs. Frans Ricard Sugiyanto, M.M., pada

jam 9.00 WIB, dengan ucapan terimakasih atas kehadiran Bapak-bapak dan

Ibu-ibu dalam acara sosialisasi JDIHN, dilanjutkan pembacaan sambutan

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peserta Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau;

2. Sekretariat DPRD Provinsi Riau;

3. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

4. Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru;

5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau; dan

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM Provinsi Riau.

PELAKSANAAN SOSIALISASI

C. PENYAMPAIAN MATERI:

1. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Oleh Drs. Buddy Wihardja, M.Si.)

2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

secara Otomasi (Oleh Nandi Widyani,S.H., M.H.)

3. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Sebagai

Pusat Layanan Informasi Hukum (Oleh Drs. Frans Ricard Sugiyanto,

M.M.)

4. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Pusat Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah (Oleh Mawardi, S.H.,

M.H.)

D. TANYA JAWAB: 1. Pertanyaan Bapak Daryono (Balitbang)

- Anggota Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum yang ada di

Kabupaten / Kota,Provinsi, Kementerian / Lembaga Non

Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah ± 700, bagaimana

acara Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan Monitoring

ke Anggota Jaringan untuk memenuhi yang ke 6 Aspek?

- Dari penjelasan tadi bagaimana cara melakukan Bimbingan

Teknis yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional?

Jawaban Narasumber:

Sudah dilakukan ke tiap provinsi sejak tahun 1978 ada anggota

jaringan di pusat sudah dilakukan secara bertahap kemudian

mengundang Anggota Jaringan dengan pertemuan berkala.

Contoh: - Monitoring melalui Website mengenai statusnya

- Link ke BPHN sudah ada berita jaringan Daerah Tingkat I

- Alamat

- Pengolah JDIHN sudah ada

- Perda 2010/2013 ) Status (hijau)

- Perda 2009/2013 )

2. Pertanyaan Bapak Rasmidi (Kasubbag, Fasilitasi Kanwil Riau)

- Dalam Keppres No. 33 Tahun 2012 dan Perpres No.28 Tahun

2014 ada perubahan Nomenklatur, apakah perubahan

nomenklatur tersebut sudah di sesuaikan dengan Perpres 33

Tahun 2012?

- Anggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau

mengalami perubahan RKKAL sampai saat ini masih ada revisi.

Jawaban Narasumber:

Pertama kali diterima satuan kerja ada operasionalisasi yang dikurangi

kegiatan-kegiatan dikurangi misalnya perjalanan dinas kanwil yang

dikurangi transport lokal. Anggaran Kantor Wilayah sudah harus

dikurangi tersebut saat itu dipukul rata jadi bisa untuk kegiatan

lainnya.

3. Pertanyaan Masdar Ismail, M.Pd. (DinasPendidikan – Riau)

- Permasalahan mendasar di dinas pendidikan, kami ada kegiatan

pendidikan yang dianggarkan tetapi belum ada kegiatan dan

tidak dapat dilaksanakan. contoh: Majalah pendidikan harus

diakses keseluruh sekolah.

- Darimana dapat informasinya, kenapa informasi kurang jelas,

maka dimana letaknya sehingga terakomodasi kalau tidak

dikembalikan kalau dikembalikan maka tidak kegiatan.

Jawaban: Mawardi Kabag Dokumentasi dan Tata Naskah - Biro

Hukum Prov. Riau

- Pertama-tama terimakasih telah woyo-woyo dari jauh sampai

keacara ini.

- Bulan Maret ada Bimtek nanti Pusat Jaringan Dokumentasi

danInformasiHukum Nasional – BPHN personil untuk mengikuti

Bimtek dengan menulis : Nama, Golongan, Pangkat, kapan

bapak bias mengikuti , akomodir anggota JDIH di BPHN

kemudian BPHN dapat mengirimkan surat untuk mengikuti

Bimtek,

4. Muhammad Yunus

Dari Website dibuka JDIHN Riau untuk tahun 2015 baru sampai No. 3

yang diterbitkan dengan JDIHN berapa lama Pemerintah Daerah

setelah ditetapkan masuk ke Web Site ini sehingga masyarakat dapat

mendapatkan di JDIH mencari Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 kok ada kata dicabut/mencabut pada

akhir peraturan hanya tidak ditemukan apa maksud status akhir

tersebut.

JawabandariNarasumber

- Ini menyangkut berapa lama peraturan dibuat

Peraturan Daerah itu setelah diundangkan paling lama 1

minggu sudah dapat diterima masyarakat..

- Dalam peraturan perundang-undangan sudah ada statusnya

sudah ada kata dicabut, danmencabut.

Contoh: Dengan membuka peraturan kemudian bawa ke kolom

terakhir (Home) kemudian pilih kata mencabut atau dicabut, jika

ketika dicari tidak ada peraturan yang dicabut dan dirubah

kemungkinan peraturan tersebut memang tidak ada dicabut

atau dirubah.

E. PENUTUP

Berhubung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Riau tidak ada ditempat penutupan ditutup oleh Kepala Pusat

Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dengan ucapan Bapak-

bapak dan ibu-ibu semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber, Kepala

Bagian Hukum Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Riau, Badan Pembinaan Hukum Nasional bias dipahami untuk

mencapai tujuan yang sama seperti:

- Diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Riau dapatmelakukankerjasamadenganharapan BPHN melakukan

pelayanan hukum sebagai pusat layanan terus bersinergi dengan

BiroHukumPemerintah Provinsi sebagai Pusat JDIH di daerah dan hal

apa yang akan ditempuh,tidak lupa kepada peserta sosialisasi yang

sangat antusias sehingga acara ini berjalan dengan baik dan penuh

rasa tanggung jawab.

- Diucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Provinsi Riau yang telah menyediakan tempat sehingga acara

dapat berjalan dengan lancar.

- Sekali lagi apresiasi terhadap kegiatan ini sampai akhir kegiatan

mudah-mudahan ada manfaat, Wassalamualaikum W.W.

Jakarta, Mei 2015

MONITORING DAN EVALUASI DI PROVINSI RIAU

TANGGAL 19 MEI 2015 --------------------------------------------

Monitor dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 adalah kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau: Sub Bidang JDIH Terdiridari : 1 (satu) Orang Kepala Subbidang 1 (Satu) orang Staff (Merupakan SDM Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diperbantukan di Sub Bidang JDIH) Kondisi: Katalog JDIH : TidakdibuatkanKatalog/sepertiapa Klipping : tidakadaanggaran Koleksi : Cukup Penataan : Baik Otomasi : Belum On-line Fumigasi : Sudahdilaksanakan 1 x Luasruangan : 4 x 5 M2

KONDISI RUANG KOLEKSI BUKU

Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pengelola JDIH : Sebanyak 7 (tujuh) pegawai; Dengan Klasifikasi Pendidikan: D3 : 2 (dua) orang S1 : 2 (dua) orang S2 : 3 (tiga) orang Katalog JDIH : TidakdibuatkanKatalog/sepertiapa Klipping : tidakada Koleksi : Sudahbanyak Penataan : Kurang Baik karena Gedung Koleksi Hukum baru diperbaiki Otomasi : Belum On-line SDM : Cukup

KONDISI RUANG KOLEKSI

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Pengelola JDIH : Sebanyak 2 (dua) orang Katalog JDIH : Tidak dibuatkan Katalog/seperti apa Klipping : tidak ada Koleksi : Berupa Himpunan Peraturan Daerah dan CD Peraturan Daerah Penataan : Kurang Baik Otomasi : Belum On-line SDM : Kurang Perpustakaan : Belum ada,karena ruangan yang terlalu sempit Kabag Hukum dan perundang-undangan (Syamsuvir) baru menjabat baru 2 minggu.

KONDISI RUANG KOLEKSI