LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152791...pembangunan tambatan perahu di Desa Singkep -Jambi. ... Brebes merupakan

LAPORAN PENGELOLAANPINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHSEMESTER II TAHUN 2014

DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAHDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANGKEMENTERIAN KEUANGAN

4

PENGARAH Ayu Sukorini

PENANGGUNG JAWAB Zandy Akbar Rassat DEWAN REDAKSI Aisyah Mayuliani Eka Taufik Dodi Rahdiana Jainal Abidin Liza Natalia Yovan Rizaldy

EDITING LAYOUT Gerry Michel

SEKRETARIAT Saiful Arif Akhmad Zaenuddin Muhamad Irfan Renaldo C. Gideon Wuri Hastuti Erfan Fiddin

KONTRIBUTOR FOTOSaiful ArifMuhamad IrfanImam RusdiyantoroDendy Darmanto

KONTRIBUTOR CONTENTSeluruh Pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah

LAPORAN PENGELOLAANPINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHSEMESTER II TAHUN 2014


Cover Story:

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mendapat dukungan pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri. Pinjaman dan hibah tersebut direalisasikan dalam

beberapa proyek yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Sedikit representasi dari hasil proyek tersebut antara lain adalah pembiayaan ADB melalui proyek SANIMAS komponen Rural Infrastructure dengan

pembangunan tambatan perahu di Desa Singkep -Jambi. IDB juga berperan serta dengan membiayai pembangunan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Ar-raniry di Aceh. Adapaun pembangunan MCK dan IPAL

di Desa Padasugih – Brebes merupakan bagian proyek pendukung PNPM untuk komponen Urban Sanitation. Pinjaman juga digunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan termasuk pembelian

Pesawat Latih Grob. (Sumber Foto: dokumentasi internal dan www.wikimedia.org)

6

KILAS KINERJA Highlight Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Kegiatan Penting Direktorat Pinjaman dan Hibah Sambutan Direktur Pinjaman dan Hibah

PINJAMAN DAN HIBAH BARU Pinjaman Multilateral A. World Bank B. ADB Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Perancis B. Pemerintah Jerman C. Pemerintah Tiongkok D. Pemerintah Austria

Pinjaman KSA/LPKE

Pinjaman Dalam Negeri

Hibah Multilateral A. UNDP B. ADB C. UNIDO

Hibah Bilateral A. Pemerintah Jerman

AMANDEMEN PINJAMAN DAN HIBAH ON-GOING Amandemen Pinjaman Multilateral A. ADB B. World Bank C. IDB

DAFTAR ISI

23814

18191920

2121222324

25

26

27272829

2929

3233333537

hal

Amandemen Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Jerman B. Pemerintah Australia C. Pemerintah Jepang Amandemen Pinjaman KSA/LPKE

Amandemen Pinjaman Dalam Negeri

Amandemen Hibah Multilateral A. World Bank B. ADB C.UNDP

Amandemen Hibah Bilateral A. Pemerintah Jepang B. Pemerintah Jerman

PENUTUPAN MASA LAKU PINJAMAN DAN HIBAH Pinjaman Multilateral A. World Bank

Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Jepang B. Pemerintah Korea

Pinjaman KSA/LPKE

DEBT SWAP A.Pemerintah Amerika Serikat

DAFTAR ISTILAH

38383939

40

43

44444647

484848

525353

545557

58

6161

63

Jalan rabat beton yang dibangun melalui pemberdayaan masyarakat Desa Manunggal Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi

Jambi tahun 2013. Dengan adanya jalan tersebut, produktifitas desa semakin meningkat karena memudahkan akses ke kebun sehingga

hasil perkebunan dapat dengan mudah diangkut dengan kendaraan bermotor sehingga mengurangi biaya angkut. Selain manfaat utama

jalan tersebut juga terdapat manfaat lain yang dirasakan oleh warga desa yaitu cepatnya akses kaum wanita desa untuk meningkatkan

tambahan penghasilan dengan membentuk UKM serta mudahnya akses anak usia sekolah menuju ke sekolah. Jalan dimaksud didanai dari

komponen Rural Infrastructure pinjaman ADB yaitu Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM.

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHSEMESTER II TAHUN 2014

Kementerian Keuangan 1

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang2

KILAS KINERJA

HIGHLIGHT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta peraturan turunannya, Pemerintah berkewajiban melakukan publikasi informasi terkait pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah sebagai bagian dari Keuangan Negara. Salah satu unit di Kementerian Keuangan yang mengambil peran dimaksud adalah Direktorat Pinjaman dan Hibah yang merupakan eselon II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah. Pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah tersebut antara lain mencakup: (i) penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; (ii) amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; (iii) penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; dan (iv) pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah pada periode Semester II Tahun 2014.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah

53%

32%

12%3%

Pinjaman Multilateral Pinjaman BilateralPinjaman KSA/LPKE PDN

Persentase Nilai Pinjaman berdasarkan Sumber Pembiayaan

Pada Semester II Tahun 2014, Pemerintah telah menandatangani 14 perjanjian Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai Eqv.USD2,57 miliar yang terdiri dari tiga Pinjaman Multilateral senilai USD1,40 miliar, lima Pinjaman Bilateral sebesar Eqv.USD847,61 juta, dan enam Pinjaman Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) sebesar Eqv.USD319,16 juta. Adapun perjanjian untuk Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang ditandatangani pada periode yang sama terdiri dari dua perjanjian induk, masing-masing senilai Rp971,89 juta dan Rp278,11 juta dengan nilai total komitmen sebesar Rp1,25 miliar. Perjanjian induk yang pertama telah direalisasikan dalam 30 perjanjian realisasi senilai Rp929,38 juta atau Eqv.USD72,94 juta.



Dengan demikian, total nilai pinjaman yang diterima Pemerintah pada periode Juli s.d. Desember 2014 adalah senilai Eqv.USD2,64 miliar yang terdiri dari 44 perjanjian pinjaman (tidak termasuk perjanjian induk PDN). Mayoritas pinjaman berasal dari lembaga multilateral atau sekitar 53%, diikuti dengan Pinjaman Bilateral senilai 32%, Pinjaman KSA/LPKE sebesar 12%, dan terakhir realisasi PDN sebesar 3% dari total nilai pinjaman.

Meskipun hanya terdiri dari tiga pinjaman, Pinjaman Multilateral mendominasi jumlah pinjaman yang diterima mengingat ketiganya merupakan pinjaman program dengan nilai yang cukup besar. Pinjaman Multilateral tersebut terdiri dari: (i) dua pinjaman World Bank, yaitu untuk pembiayaan Financial Sector and Modernization Development Policy Loan senilai USD500 juta dan Additional Financing for the Local Government and Decentralization Project/Local Government and Decentralization Project (LGDP) Phase II senilai USD500 juta; serta (ii) satu pinjaman Asian Development Bank/ADB, yaitu untuk pembiayaan Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (SIGAP) Sub Program 1 senilai USD400 juta.

Untuk Pinjaman Bilateral, Lender yang memberikan pinjaman paling besar pada periode Semester II Tahun 2014 adalah The Export-Import Bank of China (CEXIM). CEXIM membiayai dua proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD613,99 juta yaitu untuk Proyek Takalar Steam Power Plant (2x100MW) senilai USD240,98 juta dan Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant (2x200MW) senilai USD373,00 juta. Selain dari CEXIM, Pemerintah juga menerima pinjaman dari Lender lain, yaitu dari: (i) KfW, Jerman berupa pinjaman program senilai USD200,00 juta untuk Stepping-up Investment for Growth Acceleration Programme (SIGAP), (ii) AFD, Perancis senilai USD20,00 juta untuk pembiayaan Scattered Transmission and Substation Package-7 Project, dan (iii) Erste Bank, Austria sebesar EUR11,52 juta untuk pembiayaan Procurement of Medical Equipment for Army Hospital (RSPAD Gatot Subroto).

Adapun pinjaman KSA/LPKE baru antara lain ditujukan untuk membiayai tiga pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan senilai Eqv.USD209,63 juta dengan Lender Credit Agricole – Paris Branch, Credit Agricole – London Branch, dan CEXIM. Selanjutnya, pinjaman juga digunakan untuk pembiayaan dua pengadaan alut POLRI dari Korea Exim Bank senilai USD90,27 juta yaitu pengadaan Police Backbone dan Tactical Vehicle. Selain itu, terdapat satu pinjaman KSA/LPKE dari KfW, Jerman untuk membiayai proyek PT PLN (Persero) senilai EUR16,30 juta yaitu Scattered Transmissions and Substations Package-3.

Sementara itu untuk PDN, perjanjian induk TA 2014 Tahap I ditandatangani bersama PT. Bank DKI Rp971,89 juta untuk pembiayaan alutsista Kementerian Pertahanan dan alut POLRI, diikuti penandatanganan perjanjian induk TA 2014 Tahap II bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp278,11 juta untuk pembiayaan alutsista Kementerian Pertahanan. Pada periode Juli s.d. Desember 2014 tersebut, telah ditandatangani 30 perjanjian realisasi dari perjanjian induk TA Tahap I yang terdiri dari 21 pinjaman untuk pengadaan di Kementerian Pertahanan senilai Rp683,70 miliar dan 9 pinjaman untuk pengadaan di POLRI senilai Rp245,68 miliar.


Hibah Bilateral diterima dari KfW, Jerman sebesar EUR31,69 juta, yang meliputi pembiayaan proyek: (i) Forest Programme II (REDD +) – Biodiversity and Watershed Development; (ii) Pre-Feasibility Study in Urban Transport in Denpasar; dan (iii) Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem.

Executing Agency hibah-hibah yang diterima cukup beragam, yang didominasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (empat hibah) dengan nilai hibah hingga 97% dari total hibah, diikuti oleh Bappenas (dua hibah). Adapun Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan masing-masing menerima satu hibah.

1

Jumlah, 2511

43

19%

10%

4%

25%

Nilai, 42%

Kementerian Keuangan

Kementerian Pertahanan

POLRI

PT PLN

Kemenko Perekonomian

Jumlah dan Nilai Pinjaman berdasarkan Executing Agency

17%

83%

Hibah Multilateral Hibah Bilateral

Persentase Nilai Hibah Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Apabila dilihat dari Executing Agency, meskipun terdapat 25 perjanjian pinjaman yang ditandatangani untuk proyek Kementerian Pertahanan senilai USD276,91 juta, namun nilai pinjaman terbesar berupa tiga pinjaman program yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian senilai USD1,1 miliar atau sekitar 42% dari total nilai pinjaman. Pinjaman terbesar berikutnya diberikan kepada PT PLN (Persero) senilai USD653,26 juta untuk empat pinjaman, kemudian Kementerian Keuangan dengan nilai USD500,00 juta untuk satu pinjaman. Sementara itu, Kepolisian RI menerima sebelas pinjaman dengan nilai USD109,55 juta.

Dalam periode yang sama, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menandatangani 8 perjanjian hibah senilai Eqv.USD45,15 juta yang terdiri dari lima Hibah Multilateral senilai USD7,70 juta atau sebesar 17% dari total nilai yang diterima dan tiga Hibah Bilateral senilai Eqv.USD37,45 juta. Hibah Multilateral terdiri dari: (i) satu hibah UNIDO, yaitu untuk proyek Introduction of an Environmentally Sound Management and Disposal System for PCB Waste and PCB Contaminated Equipment; (ii) dua hibah ADB, yaitu untuk pembiayaan PPTA Community-focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation dan Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development Planning 2015-2019 on ASEAN Connectivity; serta (iii) dua hibah UNDP, yaitu Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) dan Sustainable Development Financing (SDF).

2

Jumlah, 4

1

1

Nilai, 97%

Bappenas KemenLH dan Kehutanan

Kementerian Pertanian Kementerian Keuangan

Jumlah dan Nilai Pinjaman berdasarkan Executing Agency



Amandemen atas Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Untuk pelaksanaan amandemen perjanjian pinjaman dan hibah on going, selama Semester II Tahun 2014 telah ditandatangani 31 amandemen untuk perjanjian pinjaman yang mencakup 33 perubahan (terdapat amandemen yang mengakomodasi perubahan lebih dari satu kategori). Sementara itu untuk perjanjian hibah, amandemen dilakukan atas 15 perjanjian yang mencakup 15 perubahan. Dengan demikian pada periode tersebut, Pemerintah telah menandatangani 46 amandemen yang mencakup 48 perubahan. Amandemen dimaksud terdiri dari: 16 Pinjaman KSA/LPKE, sebelas Pinjaman Multilateral, empat Pinjaman Bilateral, sebelas Hibah Multilateral, dan empat Hibah Bilateral.

Persentase Jumlah Amandemen Berdasarkan Jenis

Mayoritas amandemen (58%) berupa perpanjangan masa laku (availability period) pinjaman. Selanjutnya, amandemen dilaksanakan untuk realokasi (21%), penambahan alokasi pagu hibah (6%), cancellation (4%). Amandemen lainnya (11%) berupa penambahan pagu rekening khusus, pengurangan alokasi pagu hibah, perpanjangan masa pemenuhan Conditions Precedent, dan perubahan schedule repayment. Sebagian besar amandemen dilaksanakan untuk pinjaman pembiayaan proyek Kementerian Pertahanan yaitu sebanyak 10 amandemen yang 9 di antaranya untuk memperpanjang availability period. Amandemen juga banyak dilakukan untuk proyek Kementerian Umum yaitu sejumlah 10 amandemen terutama berupa perpanjangan availability period dan realokasi. Amandemen perjanjian lainnya antara lain dilaksanakan untuk pembiayaan kegiatan Kepolisian RI (lima amandemen), Bappenas (tiga amandemen), Kementerian Keuangan (tiga amandemen), dan Kementerian lainnya.

Selain amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah tersebut di atas, Pemerintah juga telah menandatangani satu amandemen atas perjanjian induk PDN yaitu untuk TA 2011 dengan PT Bank Mandiri dalam rangka pembiayaan kegiatan di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Amandemen tersebut berupa perpanjangan availability period (masa laku pinjaman). Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah

Selama bulan Juli – Desember 2014 terdapat pengadministrasian sebelas pinjaman yang mengalami penutupan masa laku yang terdiri dari lima Pinjaman Bilateral, empat Pinjaman KSA/LPKE, dan dua Pinjaman Multilateral. Satu pinjaman di antaranya sebetulnya ditutup pada Semester I Tahun 2014 namun baru diadministrasikan pada periode selanjutnya mengingat dokumen pernyataan dari Lender baru diterima pada periode tersebut. Untuk pinjaman dan hibah yang bersumber dari lembaga multilateral, penutupan masa laku ini berupa pernyataan Closing Account sementara untuk pinjaman lainnya umumnya dinyatakan melalui Closing Date.


Lima Pinjaman Bilateral yang ditutup berasal dari JICA dan EDCF, Korea. Pinjaman dari JICA tersebut meliputi: (i) Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin and Mt. Bawakaraeng; (ii) Railway Double Tracking on Java South Line Project III (Engineering Services); (iii) Regional Infrastructure for Social Economic Development (RISE), serta (iv) Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit System Project. Executing Agency ketiga proyek pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum, sementar untuk proyek keempat adalah Kementerian Perhubungan. Adapun pinjaman dari EDCF, Korea yang mengalami penutupan masa laku pinjaman adalah Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan Project dengan Kementerian Kesehatan sebagai Executing Agency.

Pada periode yang sama, empat Pinjaman KSA/LPKE juga ditutup yaitu satu pembiayaan dari EDC, Kanada serta tiga pembiayaan dari BNI, Tokyo dalam rangka pembiayaan pengadaan di Kementerian Pertahanan. Sementara itu, dua Pinjaman Multilateral yang ditutup merupakan pinjaman World Bank yang terdiri dari: (i) Second Institutional Strengthening for Social Inclusion/ Second Institutional, Tax, Administration, Social and Investment Development Policy Loan (INSTANSI-DPL 2) yang dikelola Kemenko Bidang Perekonomian; serta (ii) Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) untuk Kementerian Keuangan.

Pengelolaan Debt Swap

Pada Semester II Tahun 2014, terdapat 2 pengelolaan debt swap dalam kerangka kegiatan Debt-For-Nature Swap - Tropical Forest Conservation Act (DNS TFCA). Pengelolaan dimaksud berupa penandatanganan Third Agreement untuk pelaksanaan debt swap tersebut antara Pemerintah Indonesia dengan US Department of the Treasury senilai USD11,19 juta pada tanggal 29 September 2014. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2014, telah ditandatangani amandemen atas Third Agreement tersebut terkait perubahan tanggal Closing Date yang semula 15 Desember 2014 menjadi 22 Januari 2015.



Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB)

melalui Pelaksanaan Loan Disbursement Seminar

Seminar yang dilaksanakan di Sumatera Room - the Shangri-La Hotel, Jakarta ini dihadiri oleh 44 peserta yang terdiri dari pengelola proyek, auditor (BPK), maupun dari Kementerian Keuangan. Narasumber utama kegiatan tersebut adalah Mr. Hyun Chol Park, Financial Control Specialist ADB-Headquarter dan Ms. Linarti, Disbursement Unit IRM-ADB. Adapun narasumber dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh pejabat Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dari Ditjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan.

Selama ini, sebagian besar proses disbursement mengalami hambatan diakibatkan adanya kekurangan dalam proses administrasi. Dalam hal ini, pengembalian permohonan disbursement mayoritas disebabkan ketidaklengkapan dokumen seperti tidak adanya kontrak/procurement contract summary sheet/insufficient balance (46,59%) diikuti missing/insufficient documentation (21,29%). Melalui seminar dimaksud, diharapkan pihak ADB dapat memahami permasalahan yang ada di lapangan, demikian pula pengelola proyek dapat memahami proses administrasi disbursement dengan lebih baik sehingga memperlancar pelaksanaan disbursement pinjaman, khususnya dari ADB, ke depannya.

KEGIATAN PENTING DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH

Dilatarbelakangi permasalahan penarikan pinjaman yang seringkali terhambat oleh mekanisme disbursement, Pemerintah Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Loan Disbursement Seminar pada tanggal 9-10 September 2014. Acara dibuka oleh Ibu Ayu Sukorini selaku Direktur Pinjaman dan Hibah dan diikuti sambutan dari Mr. Adrian Ruthenberg, Country Director Indonesia Resident Mission (IRM)-ADB

Selama periode Semester II Tahun 2014, Direktorat Pinjaman dan Hibah telah mengikuti maupun melaksanakan beberapa kegiatan penting seperti Loan Disbursement Seminar, Breakfast Meeting, ataupun Review Mission pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan-kegiatan dimaksud.


Hibah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF),

Menjaga Hutan Tropis menuju Dunia yang Lebih Baik!

Sesuai dengan pertemuan G-20 di tahun 2009, Indonesia menyatakan komitmen untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu sebanyak 26% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam upaya mengurangi emisi tersebut, negara pemilik hutan tropis termasuk Indonesia mendapatkan kompensasi dari usahanya mengurangi emisi dengan menjaga hutan tropis atau dikenal dengan istilah Reducing Emission From Deforestration and Forest Degradation (REDD+).

Pada tanggal 11-13 Agustus 2014 perwakilan Direktorat Pinjaman dan Hibah telah dilibatkan untuk meninjau implementasi kegiatan hibah FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) di propinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari REDD+. Kunjungan lapangan ini diikuti pula oleh perwakilan Bappenas, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini adalah pembangunan PSP (Permanent Sampling Spot) di beberapa provinsi sebagai pilot project yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut dilaksanakan peninjauan terhadap beberapa PSP yang dikelola oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Gularaya. Melalui program hibah FCPF ini, KPH Gularaya telah membangun 15 PSP yang terdiri dari kawasan hutan primer, hutan sekunder, serta hutan mangrove. PSP ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar serapan hutan terhadap emisi GRK. Data aliran karbon pada PSP akan menjadi representasi dari serapan karbon di areal hutan bersangkutan. Stok karbon secara keseluruhan dilakukan dengan membandingkan data penginderaan jauh dengan data aliran karbon dalam PSP.

Hibah FCPF diterima Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan diadministrasikan oleh World Bank dengan nilai hibah sebesar US$3,2 juta. Hibah ditujukan untuk mendukung pengembangan strategi, sistem monitoring dan penghitungan karbon.



Mencetak Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Wilayah Perdesaan

Perwakilan dari Direktorat Pinjaman dan Hibah menjadi anggota Tim Misi dukungan PNPM Generasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri. Misi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi, dan memberikan masukan terhadap pengelolaan PNPM generasi di tingkat daerah dari sisi pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan dan pengaman sosial. Misi dilaksanakan pada tanggal 29 September s.d. 3 Oktober 2014 dengan tujuan lokasi Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Beberapa pihak yang turut mendung misi adalah perwakilan dari PNPM Support Facility (PSF), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, National Management Consultant (NMC), serta dari pihak World Bank.

Selama misi, tim mendapatkan informasi terkait isu permasalahan yang perlu dipecahkan di tingkat nasional, diantaranya terkait dengan pemahaman fasilitator di daerah terhadap project manual, masalah geografis masyarakat yang sulit dalam menjangkau layanan kesehatan dan pendidikan seperti transportasi penduduk ke tempat layanan kesehatan yang hanya bisa ditempuh dengan perahu sehingga biaya menuju tempat layanan kesehatan sangat mahal, serta perlunya sinergi antara unit-unit layanan di daerah seperti Puskesmas dan Posyandu dengan para fasilitator dan masyarakat. Dalam beberapa programnya yang telah ada, untuk memecahkan persoalan kesulitan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan khususnya, PNPM Generasi telah menyediakan Puskesmas Mobile melalui Ambulans dan penyediaan Puskesmas Terapung. Selain itu, terdapat juga program pemberian fasilitas transportasi kepada Bidan Desa sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas merupakan kegiatan yang dibiayai dengan hibah dari PNPM Support Facility melalui World Bank dengan komitmen sebesar USD113,34 juta. Kegiatan ini bertujuan mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ibu dan anak terutama 1000 hari pertama kehidupan, dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan terutama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta mendorong anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar di wilayah tertinggal.


Evaluasi Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah 2011 – 2014

Pada pertemuan ini dibahas mengenai hambatan-hambatan dan solusi dalam proses perencanaan dan pengadaan Pinjaman Luar Negeri selama ini. Salah satu permasalahan yang sangat sering muncul dan menjadi subjek pembahasan bersama yaitu rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri. Beberapa sumber permasalahan yang teridentifikasi diantaranya adalah proses pengadaan tanah yang belum selesai pada saat readiness criteria, pengalokasian anggaran dalam tahun berjalan yang terlalu tinggi dan proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu, diperoleh juga informasi mengenai tantangan di masa yang akan datang yaitu perlunya strategi pembangunan yang ekspansif dan intensif guna menghindari Middle Income Trap. Dalam pertemuan tersebut Bappenas juga mempresentasikan RPJMN teknokratik yang akan menjadi bridging antara RPJMN saat ini dengan RPJMN yang akan disusun oleh Pemerintahan yang baru.

Sebagai bagian dari strategi Pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan proses pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ekspansif melalui pengadaan pinjaman luar negeri yang telah dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Indonesia menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-DRPLN 2011-2014 (Blue Book). Sampai dengan saat ini dari 163 kegiatan yang terdaftar pada Blue Book, 59 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan perjanjian pinjaman.

Sehubungan dengan akan berakhirnya periode Blue Book, pada tanggal 6 Oktober 2014 Direktorat Pinjaman dan Hibah telah menyelenggarakan Breakfast Meeting yang dihadiri Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral – Bappenas, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan – Bappenas, Direktur Portofolio dan Risiko Utang – DJPU, serta perwakilan dari Ditjen Anggaran dan unit terkait lainnya di internal Ditjen Pengelolaan Utang.



Sosialisasi Hibah Microfinance Innovation Fund dari Asian Development

Bank,untuk Akses Layanan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil yang Lebih Baik

di Aceh dan Nias

Dana Hibah MIF ini direncanakan bersifat pendanaan abadi yang digunakan untuk melanjutkan Program MIF di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, serta membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai kebijakan keuangan nasional khususnya financial inclusion (terbukanya akses pembiayaan yang seluas-luasnya) bagi semua masyarakat.

Program Microfinance Innovation Fund (MIF) merupakan bagian dari program bantuan Asian Development Bank (ADB) untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Kepulauan Nias pasca gempa bumi dan tsunami melalui proyek The Earthquake and Tsunami Emergency Support (ETESP) dalam komponen Livelihood dan Microfinance. Program ini berlangsung selama lima tahun mulai dari 12 April 2006 sampai dengan September 2011, dengan tujuan untuk menyediakan dana bagi lembaga keuangan formal dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan akses layanan keuangan untuk usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka menjaga kesinambungan program tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Penerusan Hibah Dana MIF senilai Rp97 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dengan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan penyaluran Hibah Dana MIF kepada Provinsi Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2014 bertempat di Banda Aceh telah dilakukan Sosialisasi Panduan Penggunaan Dana Hibah MIF yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Aceh, dan ADB. Sosialisasi dimaksud bertujuan mempermudah pelaksanaan program agar berjalan dengan baik, benar, lancar dan tepat sasaran.


Kegiatan Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM

Mandiri: Komponen Rural Infrastructure, untuk Peningkatan Akses Masyarakat

Miskin Perdesaan terhadap Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar

Akses jalan ke KSD yang semula sulit dilalui ketika musim hujan membuat biaya produksi menjadi mahal sehingga keuntungan yang didapatkan petani sedikit. Fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan permukiman menuju lokasi KSD sangat menunjang mobilitas petani dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan sehingga biaya produksi dapat ditekan dan pada akhirnya keuntungan petani semakin meningkat. Dengan berkelanjutannya bisnis di Desa Kampung Singkep, maka masyarakat berkomitmen untuk memelihara jalan yang telah dibangun dengan meminta kontribusi masing-masing pemanfaat sebesar 6% dari nilai keuntungan setiap panen.

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program yang meletakkan landasan yang kuat pada pembangunan manusia melalui proses pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah melalui komponen Rural Infrastructure dalam kegiatan Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri. Kegiatan USRI dilaksanakan dengan memanfaatkan pinjaman Asian Development Bank (ADB) sebesar USD100 juta yang dilaksanakan selama 4 tahun dari tahun 2011 s.d. 2015 dan terdiri atas 2 komponen yaitu Urban Sanitation dan Rural Infrastructure. Kegiatan USRI untuk komponen Rural Infrastructure dilaksanakan di empat provinsi, yaitu: Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan prinsip berkelanjutan atas infrastruktur desa yang telah dibangun, Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2014 memfokuskan kegiatan pada pengembangan kawasan strategis desa (KSD) yang diarahkan untuk menunjang pengembangan perekonomian desa sehingga infrastruktur yang

Pada tanggal 25-28 November 2014, perwakilan Direktorat Pinjaman dan Hibah telah mengikuti kunjungan lapangan bersama perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan ADB untuk meninjau salah satu desa lokasi pengembangan KSD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yaitu Desa Kampung Singkep.



SAMBUTANDIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, baik yang bersifat hard-infrastructure maupun soft-infrastructure. Untuk itu, pinjaman dan hibah pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan memiliki peran yang penting dan harus dikelola secara prudent, efektif, efisien, dan transparan.

Sebagai unit di Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pengelolaan pinjaman dan hibah pemerintah, untuk mewujudkan penyelenggaraan asas transparan melalui publikasi informasi Direktorat Pinjaman dan Hibah – Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah menerbitkan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah bulanan maupun semesteran baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri secara berkala. Laporan ini merupakan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Semester II Tahun 2014 sebagai penjabaran dari laporan bulanan yang telah diterbitkan setiap bulan selama periode Juli s.d. Desember 2014 melalui website www.djpu.kemenkeu.go.id.

Untuk memberikan gambaran umum pengelolaan yang telah dilakukan, bagian Kilas Kinerja kami sampaikan pada awal laporan, diikuti deskripsi pengelolaan yang lebih rinci yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (i) Pinjaman dan Hibah Baru, (ii) Amandemen Pinjaman dan Hibah On-Going, (iii) Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah; dan (iv) Debt Swap. Dalam Kilas Kinerja, kami juga menyertakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan/atau diikuti Direktorat Pinjaman dan Hibah pada periode berkenaan.

Secara ringkas, pada periode Semester II Tahun 2014 Pemerintah telah melakukan penandatanganan perjanjian untuk pinjaman senilai Eqv.USD2,64 miliar dan hibah senilai USD45,15 juta. Pinjaman baru terdiri 14 Pinjaman Luar Negeri senilai Eqv.USD2,57 miliar dan 30 Pinjaman Dalam Negeri (perjanjian realisasi) senilai IDR929,38 miliar atau Eqv.USD72,94 juta. Sementara itu, perjanjian hibah baru yang ditandatangani berjumlah 8 yang seluruhnya berasal dari luar negeri. Sebagian besar pinjaman ditujukan untuk pembiayaan pinjaman program (42%) dan infrastruktur (25%) untuk PT PLN (Persero), sementara mayoritas hibah digunakan untuk membiayai kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (97%).

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Para rekan sejawat; Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,


Empat puluh enam amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah telah ditandatangani pada periode yang sama, yang didominasi pleh pinjaman dari Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (16 amandemen), khususnya untuk Kementerian Pertahanan (10 amandemen). Secara umum, amandemen dilakukan untuk mengakomodasi perpanjangan masa laku/availability period (58%) dan realokasi (21%). Terkait penutupan masa laku, sebelas pinjaman ditutup pada periode tersebut. Adapun pengelolaan debt swap yang dilakukan mencakup satu penandatanganan serta satu amandemen untuk satu perjanjian debt swap yang sama dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan pengelolaan yang dilakukan pada Semester II Tahun 2014, cukup besarnya nilai pinjaman program yang ditandatangani terutama disebabkan proyek-proyek yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 belum siap ditindaklanjuti proses negosiasi dengan permasalahan utama terkait penyiapan lahan. Untuk itu, Bappenas dan Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Pinjaman dan Hibah) sepakat untuk lebih ketat dalam menyeleksi proyek yang siap dibiayai pinjaman untuk memitigasi permasalahan di kemudian hari. Hal ini dipertegas oleh fakta bahwa sebagian besar amandemen yang dilakukan adalah terkait perpanjangan masa laku pinjaman maupun hibah. Secara pararel, Direktorat Pinjaman dan Hibah juga telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki proses perencanaan kegiatan yang selama ini berjalan, antara lain dengan melaksanakan pertemuan trilateral meeting untuk perencanaan anggaran kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah maupun meluncurkan aplikasi ISS sebagai database pengelolaan pinjaman dan hibah yang diharapkan dapat mulai dimanfaatkan secara maksimal pada awal tahun 2015. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada segenap pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah atas dedikasi dan kontribusi yang tinggi dalam melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah dengan terus menunjukkan perbaikan dari sisi integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh stakeholders yang tidak kenal lelah selalu mendukung terlaksananya pengelolaan pinjaman dan hibah yang baik, khususnya pada periode Semester II Tahun 2014. Untuk penyempurnaan laporan ke depannya, saran dan masukan dari seluruh pihak akan sangat kami hargai.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Pinjaman dan HibahAyu Sukorini




Suasana konstruksi pembangunan jalan yang menghubungkan Galing – Tanjung Aruk di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian

pembangunan jalan pembuka akses baru untuk menghubungkan Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Sambas ke Gerbang Perbatasan

Indonesia-Malaysia di Tanjung Aruk (total sepanjang 130,9 km). Pembangunan jalan dimaksud dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

konektivitas daerah perbatasan sehingga akan meningkatkan perekonomian daerah. Proyek dimaksud merupakan salah satu komponen

pinjaman ADB yaitu Regional Roads Development Project (RRDP).




PINJAMAN & HIBAH BARU

Pinjaman Multilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 berjumlah sebesar USD1,4 miliar yang berasal dari World Bank dan Asian Development Bank.

PINJAMAN MULTILATERAL

A. WORLD BANK

Selama periode Juli s.d Desember 2014, Pemerintah Indonesia dengan World Bank menandatangani dua perjanjian pinjaman senilai USD1 miliar. Kedua pinjaman ini merupakan pinjaman program yang bernama Financial Sector and Modernization Development Policy Loan dan Additional Financing for the Local Government and Decentralization Project/Local Government and Decentralization Project (LGDP) Phase II.

1 Financial Sector and Modernization Development Policy Loan

Financial Sector Reform and Modernization Development Policy Loan adalah pinjaman program yang bersumber dari World Bank yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. World Bank mempersyaratkan pemenuhan policy matrix yang terbagi dalam tiga pilar yaitu: (i) Reinforcing Financial Sector Stability; (ii) Promoting Financial Sector Diversification; dan (iii) Enhancing Financial Inclusion.

Terms and Conditions

Amount USD500.000.000

Signing Date 13 Agustus 2014

Closing Date 1 Juli 2015

Interest Rate LIBOR + variable spread

Front-end Fee0,25% flat dari total loan (dibayar melalui APBN)

Maturity Period 16,5 tahun

Grace Period 6,5 tahun

Repayment Period 10 tahun

Executing Agency Kedeputian Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Bidang Pereko-nomian



2 Additional Financing for the Local Government and Decentralization Project

(LGDP Phase II)

Pinjaman LGDP Phase II adalah pinjaman program yang bersumber dari Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur dasar yang meliputi jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi pada Pemerintah Daerah terpilih. Pinjaman ini merupakan kelanjutan dari LGDP Phase I yang meliputi 5 provinsi (Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara) dan akan diperluas pada Phase II secara bertahap menjadi 30 provinsi.



Signing Date 27 November 2014

Closing Date 31 Desember 2018


Front-end Fee0,25% flat dari total loan (dibayar melalui APBN)

Maturity Period 16 tahun

Grace Period 7,5 tahun

Repayment Period 8,5 tahun

Executing Agency Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,Kementerian Keuangan

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK

1 Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (SIGAP) Sub Program



Signing Date 1 Oktober 2014


Interest Rate LIBOR + 0.50% p.a

Commitment Fee 0,15% p.a


Grace Period 3 tahun


Executing Agency Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Pereko-nomian

SIGAP merupakan pinjaman program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. SIGAP juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia melalui peningkatan iklim bisnis dan investasi di bidang infrastruktur.


Pinjaman Bilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 berjumlah sebesar USD833,99 dan EUR27,82 juta yang berasal dari Pemerintah Perancis, Pemerintah Jerman, Pemerintah China, dan Pemerintah Austria.

PINJAMAN BILATERAL

A. PEMERINTAH PERANCIS

Pemerintah Indonesia menerima satu pinjaman dari Pemerintah Perancis melalui Agence Française de Développement (AFD) senilai USD20 juta untuk Scattered Transmission and Substation Package-7. Proyek ini bertujuan untuk: (i) memenuhi kebutuhan pasokan daya untuk pertumbuhan listrik yang pesat di Sistem Jawa-Bali terutama Jakarta dan Jawa Barat; (ii) mengevakuasi energi dan pembangkit listrik langsung ke pusat beban di Subsistem Bekasi - Priok; (iii) meningkatkan kemampuan pasokan ke Subsistem Jakarta melalui T/L 500 kV Durikosambi - Kembangan; (iv) mengurangi beban di 500/150 kV Inter Bus Transformer di Bekasi dan meningkatan kehandalan di GI 500/1500 kV Muara Tawar; serta (v) meningkatkan kehandalan pasokan ke Subsistem Jakarta.



Signing Date 25 Juli 2014

Closing Date 25 November 2016

Interest Rate LIBOR + 2,05% p.a

Commitment Fee 0,3% p.a.

Appraisal Fee 0,5% flat




Executing Agency PT PLN (Persero)

1 Scattered Transmission and Substation Package-7 Project



1 Stepping-up Investment for Growth Acceleration Programme (SIGAP)

Pemerintah Indonesia menerima satu pinjaman dari KfW Jerman senilai USD200 juta untuk Stepping-up Investment for Growth Acceleration Programme (SIGAP) yang merupakan co-financing dengan ADB. Pinjaman program ini bertujuan untuk memenuhi sebagian pembiayaan defisit APBN 2014. SIGAP juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia melalui peningkatan iklim bisnis dan investasi di bidang infrastruktur.



Signing Date 29 September 2014


Interest Rate 3,90% p.a





Executing Agency Deputi Bidang Koordi-nasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

B. PEMERINTAH JERMAN

Pemerintah Indonesia menerima dua pinjaman dari Pemerintah Jerman melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) senilai USD200 juta dan EUR16.3 juta untuk Stepping-up Investment for Growth Acceleration Programme (SIGAP) dan Scattered Transmissions and Substations Package-3.


1 Preferential Buyer Credit Loan Agreement dalam Pembiayaan Proyek Takalar Steam

Power Plant (2x100MW)

Proyek Takalar Steam Power Plant (2x100MW) adalah jenis cost-recovery project yang diharapkan dapat memenuhi pasokan listrik untuk wilayah Sulawesi Selatan. Tujuan proyek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan; meningkatkan reliabilitas suplai listrik; dan meningkatkan komposisi bahan bakar campuran dan menghemat konsumsi bahan bakar untuk memperoleh harga produksi listrik murah. Ruang lingkup proyek mencakup engineering services, pekerjaan mekanik, pekerjaan sipil dan struktur, pekerjaan elektrikal, serta instrumentasi dan kontrol.



Signing Date 22 Desember 2014

Closing Date 5 tahun setelah pinjaman efektif

Interest Rate 3% p.a.


Management Fee 0,2% flat



Repayment Period 10 years


C. PEMERINTAH TIONGKOK

2 Preferential Buyer Credit Loan Agreement dalam Pembiayaan Proyek Pangkalan Susu

Coal Fired Steam Power Plant (2x200MW)

Proyek Pangkalan Susu Steam Coal Power Plant (2 x 200MW) adalah jenis cost-recovery project yang diharapkan dapat memenuhi pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara. Tujuan proyek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara; meningkatkan reliabilitas suplai listrik; dan meningkatkan komposisi bahan bakar campuran dan menghemat konsumsi bahan bakar untuk memperoleh harga produksi listrik murah. Ruang lingkup proyek meliputi engineering services, pekerjaan mekanik, pekerjaan sipil dan struktur, pekerjaan elektrikal, serta instrumentasi dan kontrol.


Amount USD373.009.532,12


Closing Date 5 tahun setelah pinjaman efektif

Interest Rate 3% p.a.







Pemerintah Indonesia menerima dua pinjaman dari Pemerintah Tiongkok melalui China Exim Bank sejumlah USD613,99 juta untuk Preferential Buyer Credit Loan Agreement dalam Pembiayaan Proyek Takalar Steam Power Plant (2x100MW) dan Preferential Buyer Credit Loan Agreement dalam Pembiayaan Proyek Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant (2x200MW).



1 Procurement of Medical Equipment for Army Hospital (RSPAD Gatot Subroto)

Pemerintah Indonesia menerima satu pinjaman dari Pemerintah Austria melalui Erste Bank, Austria untuk Pembiayaan kegiatan Procurement of Medical Equipment for Army Hospital (RSPAD Gatot Subroto). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatan pelayanan kesehatan melalui pengadaan peralatan ruang bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta yang merupakan RS rujukan bagi pejabat negara RI maupun tamu negara (VVIP) agar dapat mencapai standar internasional.


Amount EUR11.523.700


Closing Date 30 April 2016

Interest Rate 0,40% p.a.



Maturity Period 18 Tahun 6 Bulan

Grace Period 6 Tahun

Repayment Period 12 Tahun 6 Bulan

Executing Agency Kementerian Pertahanan

D. PEMERINTAH AUSTRIA


PINJAMAN KREDITOR SWASTA ASING/LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR

Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 menerima Pinjaman Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor sebanyak lima pinjaman dengan total sebesar USD299,9 juta untuk pembiayaan Almatsus Kepolisian RI dan Alutsista Kementerian Pertahanan dengan rincian Lender sebagai sebagai

No. Lender Curr Amount

1. Credit Agricole Paris Branch EUR 63.170.931,79

2. Credit Agricole London Branch USD 119.000.000,00

3. The Export-Import Bank of China (CEXIM) USD 15.966.400,00

4. Korea Exim Bank (2 pinjaman) USD 90.269.916,70

Total Equiv.USD 299.898.040,98

2 Scattered Transmissions and Substations Package-3

Pemerintah Indonesia dan KfW, Jerman menandatangani Loan Agreement untuk membiayai proyek Scattered Transmissions and Substations Package 3 pada tanggal 5 Desember 2014. Pinjaman tersebut akan diteruskan kepada PT PLN (Persero). Tujuan proyek adalah untuk meningkatkan kapasitas underground cables 150 kv Semanggi Barat-Semanggi Timur dan mengurangi beban susbsistem Cawang yang saat ini pembebanannya sudah melebihi 90% dari kapasitas nominalnya dan peningkatan kemampuan pasokan subsistem Jakarta. Lingkup proyek meliputi pembangunan 150kV UGC Kebon Sirih GIS – Gambir Lama GIS (Extension), New Senayan Incomer (Single Phi Petukangan – Senayan Lama Line 1), Gantry Semanggi Barat – Gantry Semanggi Timur (Extension).


Amount EUR16.299.910,19


Closing Date 5 Oktober 2016

Interest RateCIRR + applicable funding surcharge (0,45%)



Insurance Premium 4,14% flat

Maturity Period 12 tahun 8 bulan

Grace Period 32 bulan

Repayment Period 10 tahun (20 semiannually)


1 Pengadaan Almatsus Kepolisian RI dan Alutsista Kementerian Pertahanan

Selama periode Juli sampai dengan Desember 2014, Pemerintah Indonesia telah menandatangani enam perjanjian pinjaman dari Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor senilai Eqv.USD319,16 juta. Pinjaman tersebut ditujukan untuk pembiayaan pengadaan di Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan serta proyek untuk diteruspinjamkan kepada PT PLN (Persero).



PINJAMAN DALAM NEGERI

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang diterima Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 terdiri dari 2 perjanjian pinjaman induk dengan total IDR1,25 triliun. PDN tersebut terdiri dari pinjaman dari PT Bank DKI senilai IDR971,89 miliar dan pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai IDR278,11 miliar yang digunakan untuk pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan dan Almatsus POLRI. Nilai realisasi untuk pinjaman PT Bank DKI sebesar IDR929.379.477.827 untuk pengadaan Almatsus POLRI dan Alutsista Kementerian Pertahanan.


A. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Profil Hibah

Grant Amount USD600.000



Executing Agency Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

Profil Hibah



Closing Date 31 Agustus 2017

Executing AgencyBadan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

1 Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI)



Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 menerima hibah dari lembaga multilateral dengan nilai total sebesar USD7,7 juta dari United Nations Development Programme (UNDP), Asian Development Bank (ADB), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

HIBAH MULTILATERAL

2 Sustainable Development Financing (SDF)

Hibah ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas Pemerintah dalam proses penganggaran lingkungan hidup melalui pengembangan dan penggunaan budget tagging system, fiscal instrument dan performance-based budgeting system guna mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (Climate Mitigation), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (Climate Change Adaptation), dan IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan).

Selama periode Juli s.d. Desember 2014, Pemerintah Indonesia menerima dua hibah dari UNDP sebesar USD970 ribu untuk kegiatan Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) dan Sustainable Development Financing (SDF).

Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit, dan pelestarian lingkungan melalui sustainable palm oil system yang dikelola oleh Kementerian Pertanian.

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Profil Hibah



Closing Date 31 Maret 2015

Executing Agency Pusat Standardisasi Lingkungan, Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan

Profil Hibah




Executing Agency Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas


2Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development

Planning 2015-2019 on ASEAN Connectivity

Hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mendapatkan manfaat dari integrasi regional ASEAN melalui pelaksanaan dari: i) Master Plan for ASEAN Connectivity (MPAC); ii) Implementasi Blueprint Indonesia-Malaysia-Thailand: Growth Triangle (IMT-GT); dan iii) Implementasi Blueprint the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Phlippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Selama periode Juli s.d. Desember 2014, Pemerintah Indonesia menerima dua hibah dari ADB sebesar USD775 ribu untuk kegiatan Community-focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation dan Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development Planning 2015-2019 on ASEAN Connectivity.

1 Community-focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation

Hibah ini berbentuk Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) yang bertujuan untuk mempersiapkan hibah ADB sebesar USD17 juta dalam rangka Forest Investment Program (FIP).

C. UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

Profil Hibah

Grant Amount USD6.000.000


Closing Date 30 Juni 2019

Executing Agency Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup

A. PEMERINTAH JERMAN



Selama periode Juli s.d. Desember 2014, Pemerintah Indonesia menerima satu hibah dari UNIDO sebesar USD6 juta untuk kegiatan Introduction of an Enviromentally Sound Management and Disposal System for PCB Waste and PCB Contaminated Equipment.

1Introduction of an Enviromentally Sound Management and Disposal System for PCB

Waste and PCB Contaminated Equipment

Hibah ini bertujuan untuk mengurangi pengunaan limbah Polychlorinated Biphenyls (PCB) melalui pengenalan Environmental Sound Management (ESM) dan pembuangan setidaknya 3000 ton sampah yang mengandung limbah PCB dan peralatan serta minyak yang terkontaminasi limbah PCB.

Pemerintah Indonesia pada Semester II Tahun 2014 menerima hibah dari Pemerintah Jerman dan Pemerintah Amerika Serikat senilai EUR31,69 juta dan USD612,64 juta.

HIBAH BILATERAL

Selama periode Juli s.d. Desember 2014, Pemerintah Jerman melalui KfW memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia senilai EUR31.69 juta untuk kegiatan Forest Programme II (REDD +) – Biodiversity and Watershed Development, Pre-Feasibility Study in Urban Transport in Denpasar, dan Financing Agreement Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem.

Profil Hibah

Grant Amount EUR23.000.000



Executing Agency Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS), Kementerian Kehutanan

Profil Hibah

Grant Amount EUR230.000



Executing Agency Direktorat Transportasi, Bappenas

Profil Hibah




Executing Agency Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan


2Pre-Feasibility Study in Urban Transport in Denpasar

Hibah ini berupa studi yang bertujuan untuk mengetahui langkah kongkrit yang diperlukan dalam meningkatkan penggunaan trans SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) sekaligus mengintegrasikan dengan angkutan pelajar sehingga dapat meningkatkan load factor ke tingkat keekonomian dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.

3Financing Agreement Biodiversity Conservation and Climate Protection in the

Gunung Leuser Ecosystem

Hibah ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi berkelanjutan bagian dari Kawasan Ekosistem Gunung Leuser. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Iklim di Kawasan Ekosistem Gunung Leuser serta stabilitas yang signifikan dari emisi CO2 dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

1 Forest Programme II (REDD +) - Biodiversity and Watershed Development

Hibah ini bertujuan untuk untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan strategi dan implementasi tindakan mengenai konservasi keanekaragaman hayati dan daerah aliran sungai dalam rangka Strategi Nasional REDD+ di West-Jambi (Sumatera), dan mungkin Kalimantan.

Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Kalimati, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah khususnya RT 1-3. Beberapa manfaat yang dirasakan langsung warga antara lain: 1) mengurangi pencemaran air tanah, 2) drainase menjadi lancar karena tidak ada lagi genangan air limbah rumah di lingkungan, 3) menambah layanan sanitasi bagi warga yang belum mempunyai sarana sanitasi. Pembangunan IPAL komunal dimaksud didanai dari pinjaman ADB yaitu Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM melalui komponen Urban Sanitation.




AMANDEMEN PINJAMAN &

HIBAH ON-GOING

Amandemen ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2014 berupa penambahan pagu rekening khusus dari 10% menjadi 20% yang dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan percepatan pembiayaan proyek yang diperkirakan akan berakhir pada bulan Desember 2014.





Interest Rate Libor + 0,30% p.a





Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Peker-jaan Umum



Signing Date 22 Juni 2010

Closing Date 30 November 2012 (original)31 Oktober 2014 (amandemen I)30 November 2015 (amandemen II)

Interest Rate LIBOR + 0,20% p.a







AMANDEMEN PINJAMAN MULTILATERAL

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project II yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan, dan (ii) meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi.

1Urban Infrastructure and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri

Project (USRI)

A. ASIAN DEVELOPMENT BANK

2Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project

Melalui surat tanggal 7 Oktober 2014 ADB menyetujui amandemen perpanjangan Loan Closing Date dari 31 Oktober 2014 menjadi 30 November 2015 dan Realokasi Kategori. Amandemen dimaksud diperlukan untuk mengakomodasi penyelesaian dua paket pekerjaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasi tenaga listrik dan emisi gas buang CO2 dan meningkatkan efisiensi distribusi ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Proyek ini dibiayai melalui skema co-financing antara ADB dan

Terms and ConditionsLoan 2500-INO (OCR)/Loan 2501-INO (SF)

Amount USD 20.000.000,00/ SDR 20.162.000,00

Signing Date 22 April 2009/22 April 2009

Closing Date 30 Juni 2014/ 30 Juni 2019

Interest Rate USD LIBOR + 0,20% p.a/1 % p.a selama Grace Period, dan 1,5% p.a tahun selanjutnya

Commitment Fee 0,15 % p.a/-

Maturity Period 25 tahun/20 tahun

Grace Period 5 tahun/8 tahun

Repayment Period 20 tahun/12 tahun

Executing Agency Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum


Amount SDR18.025.000


Closing Date 30 September 2012 (original)31 Agustus 2014 (Amandemen I)31 Desember 2015 (Amande-men II)

Interest Rate 1% saat grace period1,5% saat repayment

Commitment Fee -




Executing Agency Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas


3Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Project

Amandemen ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2014 berupa realokasi pinjaman dari kategori consulting services ke training untuk memastikan setiap alokasi dana dalam setiap kategori sudah sesuai kebutuhan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendanai serangkaian kegiatan di sektor air yang berkaitan dengan pengelolaan air dan tanah yang diperlukan untuk memulai pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Daerah Aliran Sungai Citarum. Kegiatan-kegiatan ini diseleksi berdasarkan “peta” atau rencana investasi strategis untuk pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum secara terpadu.

4Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. IRSDP juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terutama bagi Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melaksanakan kontrak.

Pinjaman ini mengalami 2 jenis amandemen, yaitu realokasi dan perpanjangan availability period. Amandemen realokasi ditandatangani pada tanggal 3 November 2014, sedangkan amandemen perpanjangan availability period ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2014. Perpanjangan disetujui dari semula tanggal 31 Agustus 2014 menjadi 31 Desember 2015. Kedua amandemen dimaksud ditujukan untuk menyelesaikan 7 proyek on-going dan 4 proyek baru yang akan ditransaksikan.



B. WORLD BANK

World Bank menyetujui usulan penambahan metode “shopping” dalam proses procurement pelaksanaan kegiatan WISMP 2. Amandemen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang pada tanggal 17 Juli 2014.




Closing Date 30 November 2016


Front-End Fee 0,25% flat




Executing Agency Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan irigasi.

1Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)

2Program for Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia Development

Policy Loan with Deferred Drawdown Option (PERISAI DPL DDO)

World Bank dengan surat tanggal 25 Juni 2014 telah menyampaikan persetujuan perpanjangan closing date dari semula 30 Juni 2014 menjadi 29 Juni 2015. Sebelumnya pemerintah telah mengusulkan perpanjangan closing date hingga 30 Juni 2015, namun World Bank menyetujui perpanjangan sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, dengan pertimbangan bahwa perpanjangan sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, Pemerintah masih memiliki opsi untuk mengusulkan kembali perpanjangan apabila diperlukan.


Amount USD 2.000.000.000,00

Signing Date 31 Mei 2012


Interest Rate LIBOR + variable spread Front-End Fee 0,25% flat




Executing Agency Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan

PERISAI DPL DDO merupakan pinjaman siaga yang mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi dampak negatif akibat volatilitas pasar keuangan internasional, dan melemahnya ekonomi global.


World Bank dengan surat tanggal 29 Agustus 2014 menyetujui usulan amademen yang diajukan Pemerintah. Amandemen realokasi antar kategori dimaksudkan untuk pemandirian LAM PT-Kes dan LPUK-Nakes, percepatan KPI komponen 1 dan 2, dan memfasilitasi implementasi kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi terkait pendidikan tinggi kesehatan.










Executing Agency Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan proyek HPEQ adalah untuk memperkuat kualitas kebijakan pendidikan tinggi di bidang kesehatan di Indonesia melalui: (i) Pengembangan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mengembangkan sistem akreditasi yang akuntabel bagi program studi institusi pendidikan tinggi kesehatan negeri maupun swasta; (ii) Pengembangan metodologi dan standar uji kompetensi nasional bagi lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan melalui Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi; dan (iii)Peningkatan kapasitas institusi pendidikan tinggi kesehatan untuk menerapkan standar akreditasi dan uji kompetensi melalui program hibah kompetisi peningkatan kualitas institusi, khususnya untuk institusi pendidikan dokter.

3Health Professional Education Quality (HPEQ)

4Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)



Signing Date 9 Februari 2009


Interest Rate LIBOR + FSL (0,3%)

Front-End Fee 0,25%




Executing Agency Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Kegiatan PINTAR bertujuan untuk: (i) meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Ditjen Pajak dan (ii) meningkatkan good governance pada administrasi pajak melalui penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

World Bank dengan surat tanggal 25 September 2014 menyampaikan pembatalan sisa pinjaman PINTAR sebesar USD109,73 juta terhitung tanggal 25 September 2014, dengan pertimbangan bahwa periode suspension selama 30 hari sebagaimana diatur dalam Section 7.03 (a) General Conditions telah terpenuhi.



C. ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

IDB telah menyetujui amandemen pada tanggal 1 Oktober 2014 untuk Installment Sale berupa perpanjangan masa laku penarikan pinjaman dari 31 Mei 2014 menjadi 31 Mei 2015. Usulan perpanjangan closing date disebabkan pengadaan pekerjaan civil works tertunda sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan pengadaan peralatan/equipment.


Amount USD4.600.000


Closing Date

31 Mei 2014 (original)31 Mei 2015 (amandemen I)

Mark up LIBOR + 1,20% p.a

Front-End Fee - Maturity Period 15 tahun



Executing Agency Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

Proyek the Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk pengembangan institusional, pengembangan akademik, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Total pembiayaan proyek sebesar USD42 juta, yang terdiri dari porsi GOI sebesar USD7 juta dan pinjaman IDB sebesar USD35 juta (Istisna’a : USD30,4 juta, Installment Sale : USD4,6 juta).

1The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN)

Sunan Ampel Surabaya (Installment Sale Agreement)

2The Reconstruction of IAIN Ar Raniry University Aceh (Installment Sale

Agreement)

IDB telah menyetujui amandemen pada tanggal 10 Oktober 2014 berupa perpanjangan masa laku dari semula 30 September 2014 menjadi 31 Desember 2014 guna penyelesaian pelaksanaan pengadaan peralatan.


Amount USD8.060.000


Closing Date 30 Juni 2010 (original)30 Juni 2011 (amandemen I)30 Juni 2012 (amandemen II)30 Juni 2013 (amandemen III)30 September 2014 (Amandemen IV)31 Desember 2014 (Amandemen V)

Mark Up 3,825%

Front-End Fee -




Executing Agency Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

The Reconstruction of IAIN Ar Raniry University, Aceh bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan modernisasi fasilitas akademik IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pasca tsunami melalui rekonstruksi 4 (empat) gedung fakultas yang hancur karena tsunami, konstruksi 8 (delapan) bangunan baru, renovasi 8 (delapan) gedung fakultas, pembangunan infrastruktur kampus, pengadaan peralatan perkuliahan dan laboratorium.

Amandemen berupa cancellation atas sisa pinjaman portion I (softloan portion) yang tidak akan digunakan lagi senilai EUR1,7 juta. KfW melalui surat tanggal 23 Juli 2014 menyampaikan persetujuannya dan telah di-countersign oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Agustus 2014)



Signing Date 19 Januari 2005


Interest Rate a.0.75% (semi-annually) untuk portion Ib.EURIBOR 6m + 0.65% (semi-annually) untuk portion II

Commitment Fee 0.25% p.a.



Repayment Period a. 30 tahun (semi-annually) untuk portion Ib. 10 tahun (semi-annually) untuk portion II

Executing Agency Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan


Amount EUR11.282.297

Signing Date 14 May 2003


Interest Rate 0.75% p.a.

insurance premium 6,8%

Commitment Fee 0.25% p.a.




Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan


AMANDEMEN PINJAMAN BILATERAL

Kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Jerman melalui KfW untuk mengganti KRL lama yang sudah tidak layak operasi dan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna angkutan kelas ekonomi, mengingat kondisi daya angkut KRL Jabotabek yang ada sudah kurang memadai.

1Jabotabek Commuter Railways Project (JCRP)

A. PEMERINTAH JERMAN

Pinjaman dari Pemerintah Jerman melalui KfW ini digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan medis dan perbaikan infrastruktur.

Sampai dengan akhir masa pelaksanaan proyek, belum semua kegiatan dapat dilaksanakan antara lain tertundanya pelaksanaan maintenance yang harus dilaksanakan selama 3 tahun setelah pemasangan alat. Namun sebagai akibat dari belum tuntasnya pekerjaan Supplier maka pekerjaan maintenance tersebut harus dilaksanakan hingga tahun 2015. Selain itu pada tahun 2014 terdapat beberapa kendala administrasi pembebasan pajak impor pada spare parts corrective maintenance yang tidak disetujui oleh Bea Cukai sehingga perlu dilakukan penganggaran melalui revisi DIPA tahun 2014 yang juga mempengaruhi proses pekerjaan maintenance.

2Improvement of Dr. M. Hoesin Hospital Palembang

Mengingat sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan proyek masih terdapat paket pekerjaan yang belaum selesai maka dilakukan Amandemen No.3 atas Project Loan Agreement berkenaan telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2014. Adapun amandemen tersebut mencakup perpanjangan Loan Closing Date menjadi berakhir tanggal 30 September 2015 dan realokasi dana sebesar AUD3 juta dari kategori Civil Works ke kategori Consulting Services.







Interest Rate 0 %

Front-End Fee 0 %




Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Peker-jaan Umum.

B. PEMERINTAH AUSTRALIA

1Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP)

Pemerintah Australia memberikan pinjaman dalam kerangka Australia-Indonesia Partnership (AIP) berupa pinjaman untuk Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP). Tujuan proyek EINRIP adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia Bagian Timur melalui perbaikan jalan sepanjang 394.64 km di Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB dan Papua serta pengadaan jembatan rangka baja sepanjang 1.380 m.

Amandemen ditandatangani tanggal 4 Desember 2014 oleh JICA untuk realokasi pinjaman dari kategori contingency ke kategori civil works dan consulting services.


Amount JPY8.967.000.000

Signing Date 28 Maret 2008


Interest Rate

1.40 % p.a. untuk civil works dan 0.01% p.a. untuk consultant

Commitment fee 0.1% (dari jumlah yang ditarik sejak loan efektif)




C. PEMERINTAH JEPANG

1Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of

Pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beras melalui rehabilitasi dan perluasan sistem irigasi dan peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan di Indonesia Bagian Timur, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan di dalam negeri dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

AMANDEMEN PINJAMAN KREDITOR SWASTA ASING/LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR

Melalui amandemen facility agreement yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2014 disepakati perpanjangan availability period menjadi 28 Agustus 2014 untuk mengakomodasi penarikan terakhir pinjaman.

1 BRI Cayman Is land

4 BNI Singapore

Melalui amandemen facility agreement yang ditandatangani pada tangaal 17 Juli 2014 disepakati perpanjangan availability period menjadi 30 September 2014 untuk mengakomodasi penarikan terakhir pinjaman.

Amendment Letter telah di-countersign pada tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dirjen Pengelolaan Utang yang memperpanjang availability period dari 12 Juli 2014 menjadi 12 Oktober 2014 untuk mengakomodasi tambahan waktu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

2 BRI Cayman Is land 3 JBIC

5 BNI Singapore

Amendment Letter ditandatangani tanggal 6 Agustus 2014 yang menyepakati perpanjangan availability period dari semula berakhir 30 Juni 2014 menjadi sampai dengan 31 Agustus 2014 untuk mengakomodasi proses penarikan pinjaman untuk COWA (Certificate of Warehouse Acceptance) dan dalam proses penerbitan COFA (Certificate of Final Acceptance).

6 BNI Singapore

Melalui Amendment Letter tanggal 20 Agustus 2014, BNI Singapore menyetujui perpanjangan availability period menjadi sampai dengan 17 Oktober 2014 untuk mengakomodasi proses revisi DIPA dan penyelesaian pembayaran tagihan.



Closing Date 5 Januari 2014 (original)28 Agustus 2014(amandemen I)

Executing Agency




Closing Date 28 Mei 2014 (original) 30 September 2014 (amandemen I)

Executing Agency


Terms and Conditions Signing Date 12 Juli 2012

Closing Date 15 Agustus 2014

Executing Agency

Kementerian Keuangan



Closing Date 12 Juli 2014 (original)12 Oktober 2014 (amandemen I)

Executing Agency

POLRI



Closing Date 30 Juni 2014(original)31 Agustus 2014 (amandemen I)

Executing Agency

Kementerian Per-tahanan


Signing Date17 September 2013

Closing Date 17 Agustus 2014(original)17 Oktober 2014(amandemen I)

Executing Agency


Pinjaman ini merupakan pinjaman siaga sehingga meskipun dibiayai LPKE namun tidak mendapatkan fasilitas penjaminan dari LPKE tersebut. Amandemen disetujui JBIC pada tanggal 13 Agustus 2014 untuk perpanjangan disbursement period semula 15 Agustus 2014 menjadi 30 Juni 2015 dan Repayment period semula 15 Februari 2015 menjadi 15 Februari 2016 untuk mengantisipasi krisis pembiayaan APBN 2016.


7 Societe Generale, Perancis

BNI Hongkong pada tanggal 15 Oktober 2014 menyetujui amandemen LA berupa perubahan repayment schedule dimana repayment period manjadi lebih pendek sebagai akibat dari beberapa kali dilakukan perpanjangan masa penarikan, agar tenor pinjaman tidak berubah dan tidak mempengaruhi struktur biaya.

10 BNI Hong Kong

PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch menyampaikan Amendment Letter tanggal 16 Oktober 2014 yang menyetujui perpanjangan availability period dari semula berakhir tanggal 17 Juli 2014 menjadi berakhir 17 Juli 2015 karena masih dilakukan proses pencairan tanda bintang untuk pencairan uang muka.

Melalui surat tanggal 21 November 2014, BNI Tokyo menyetujui perpanjangan availability period dari 31 Desember 2014 menjadi 30 Juni 2015 untuk mengakomodasi proses produksi pengadaan suku cadang.

1 1 BNI Singapore 12 BNI Tokyo

8 BNI Hong Kong 9 BNI Hong Kong

Pada tanggal 12 September 2014 Societe Generale Perancis menyetujui perpanjangan closing date menjadi berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 setelah sebelumnya diperpanjang sampai dengan 1 Oktober 2014. Perpanjangan closing date ini diperlukan untuk penyelesaiaan materiil kontrak dan penyelesaian pembayaran sebagai dampak tertundanya proses pengefektifan kontrak hingga lebih dari 1 tahun.

Pada tanggal 20 Oktober 2014 PT BNI Hongkong menyetujui perpanjangan closing date selama 1 tahun menjadi 9 September 2015 karena tertundanya delivery material kontrak tertunda karena belum selesainya site preparation.

Pada tanggal 24 September 2014 PT BNI Hongkong menyetujui perpanjangan closing date dari semula 30 Agustus 2014 menjadi 2 September 2014 untuk mengkomodasi disbursement terakhir yang dilakukan melebihi closing date.


Signing Date 28 April 2010

Closing Date 1 Oktober 2014(original)31 Desember 2014(amandemen I)

Executing Agency




Closing Date 9 September 2014(original)9 September 2015(closing)

Executing Agency

POLRI



Closing Date 30 Agustus 2014 (original)2 September 2014(amandemen I)

Executing Agency




Closing Date 2 September 2014

Executing Agency


Terms and Conditions Signing Date 23 September

2011

Closing Date 17 Juli 2014(original)17 Juli 2015(amandemen I)

Executing Agency

POLRI



Closing Date 13 November 2013 (original)28 Mei 2014 (amandemen I)31 Desember 2014 (amandemen II)30 Juni 2015 (amandemen III)

Executing Agency




PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch melalui Amendment Letter tanggal 28 Oktober 2014 menyetujui perpanjangan availability period dari semula berakhir tanggal 17 Oktober 2014 menjadi sampai dengan 17 Desember 2014 untuk mengakomodasi proses revisi DIPA dan penyelesaian tagihan.

PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch menyetujui perpanjangan availability period melalui Amendment Letter tanggal 10 November 2014, dari semula berakhir tanggal 12 Oktober 2014 menjadi berakhir sampai dengan 12 Januari 2015 untuk mengakomodasi proses revisi DIPA dan penyelesaian tagihan.

13 BNI Singapore 14 BNI Singapore



Closing Date 17 Oktober 2014(original)17 Desember 2014(amandemen I)

Executing Agency

Kementerian Per-tahanan



Closing Date 12 Oktober 2014(original)12 Januari 2015(amandemen I)

Executing Agency

POLRI

PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch melalui Amendment Letter tanggal 8 Desember 2014 menyetujui perpanjangan availability period selama 8 (delapan) bulan dari semula berakhir 24 September 2014 menjadi berakhir pada 30 Juni 2015 untuk menyelesaikan proses delivery materiil kontrak dan penyelesaian pembayaran.

15 BNI Singapore



Closing Date 24 September 2014(original)30 Juni 2015(amandemen I)

Executing Agency


16 Deutsche Bank London

Terms and Conditions Signing Date 22 Agustus 2012

Closing Date 17 Desember 2014(original)17 Naret 2015(amandemen I)

Executing Agency

POLRI

Deutsche Bank London Branch melalui surat tanggal 9 Desember 2014 menyetujui untuk memperpanjang batas waktu pemenuhan conditions precedent dari semula tanggal 17 Desember 2014 menjadi 17 Maret 2015 karena salah satu conditions precedent yaitu pembayaran uang muka belum dapat penuhi karena masih dilakukan proses revisi DIPA.


AMANDEMEN PINJAMAN DALAM NEGERI

Amandemen dilakukan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan penyelesaian kontrak pada Kementerian Pertahanan, dimana memerlukan perpanjangan masa penarikan PDN dari semula 31 Desember 2013 menjadi 31 Desember 2014. Amandemen ini merupakan amandemen untuk perjanjian induk PDN TA 2011.

1 Bank Mandir i Terms and Conditions

Amount IDR1.000.000.000.0000


Executing Agency Kementerian Pertahanan dan POLRI



Amandemen berupa additional financing yang berasal dari Millenium Corporation Challenge (MCC) melalui Millenium Challenge Account – Indonesia (MCA-I) yang berkomitmen memberikan tambahan pendanaan sebesar USD81,64 juta.

Tujuan additional financing untuk mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan masalah stunting (kekerdilan) pada balita di PNPM Generasi Project.

Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan indikator pembangunan manusia Indonesia yang dititikberatkan pada peningkatan akses masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hibah ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan perluasan cakupan geografis kegiatan pilot project PNPM Generasi Sehat dan Cerdas di bawah PNPM Perdesaan, agar warga di lokasi PNPM Perdesaan memperoleh manfaat dari peningkatan kondisi tata sosial-ekonomi dan lokal.

Amandemen yang dilakukan berupa realokasi antar kategori untuk mengoptimalisasi sisa anggaran hibah tahun 2014.

A. WORLD BANK

Profil Hibah

Grant Amount USD31.700.000(original)USD113.340.000(amandemen I)



Executing Agency Direktorat Jenderal Pem-berdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

Profil Hibah




Executing Agency Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam negeri


AMANDEMEN HIBAHMULTILATERAL

1PNPM Support Facility Trust Fund – PNPM Generasi Project (TF014769)

2PNPM Support Facility Trust Fund – PNPM Generasi Project (TF097410)

Hibah ini bertujuan untuk untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Clean Stove Initiative Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke tungku bersih dan efisien di Indonesia.

Perpanjangan closing date dari 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2015 dengan pertimbangan bahwa proses implementasi memerlukan waktu 18 (delapan belas) bulan dengan memperhitungkan proses revisi anggaran dan komunikasi dengan pihak Bank Dunia, maka perpanjangan diusulkan selama 18 bulan.

Profil Hibah


Signing Date 22 May 2014

Closing Date 31 Desember 2014 (original)31 Desember 2015 (amandemen I)

Executing Agency Direktorat Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Hibah ini diberikan oleh Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) yang diadministrasikan oleh World Bank untuk mendukung pelaksanaan program PNPM Perkotaan.

Amandemen berupa perpanjangan closing date dari semula 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2015.

Profil Hibah


Signing Date 15 April 2013

Closing Date31 Desember 2014 (original)31 Desember 2015 (amandemen I)

Executing Agency

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

3ASTAE Grant for Clean Stove Initiative (Cooperation Relating to Clean Cooking

Solution) Project

Profil Hibah



Closing Date31 Desember 2014 (original)31 Desember 2015 (amandemen I)

Executing Agency

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Hibah ini bertujuan untuk mendanai kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang masih memerlukan penyelesaian pasca erupsi Gunung Merapi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.



4Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)

5Disaster Management Fund/DMF TF-015476 untuk Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas/REKOMPAK

Hibah untuk membiayai PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Aceh yang merupakan Program Lanjutan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dengan program percontohan kesetaraan gender ‘Selaras’

Amandemen berupa perpanjangan closing date dari semula 31 Desember 2014 menjadi 15 Desember 2016.

Profil Hibah



Closing Date

31 Desember 2014 (original)15 Desember 2016 (amandemen I)

Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK

Profil Hibah




Executing Agency Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas

Amandemen atas hibah ini terdiri dari dua amandemen. Pertama, World Bank melalui surat tanggal 23 September 2004 telah menyetujui usulan amandemen berupa realokasi antar kategori. Amandemen dimaksudkan untuk mengoptimalkan alokasi kategori I, ke kategori yang lain. Hal ini disebabkan karena dana kategori 1 tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat ketidaktersediaan lahan

Kedua, World Bank melalui surat tanggal 28 November 2014 telah menyampaikan persetujuan amandemen berupa perpanjangan closing date dari semula 31 Desember 2014 menjadi 30 Juni 2015


6PNPM Support Facility (PSF)

1Rice Fortification for the Poor (JFPR)

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kekurangan zat gizi besi (iron-deficiency anemia-IDA) pada kelompok masyarakat miskin melalui penilaian peluang, biaya dan pengaruh fortifikasi zat besi pada program beras untuk masyarakat miskin (program RASKIN).

Berdasarkan surat tanggal 3 Desember 2014, Country Director IRM ADB menyampaikan persetujuan realokasi sebagaimana hasil diskusi dengan Executing Agency, termasuk pula persetujuan untuk penyediaan peningkatan kapasitas teknis atas fortifikasi beras melalui World Food Program (WFP).

Hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam penguatan kapasitas pencegahan konflik dan perdamaian. Hibah PTDDA bersumber dari kontribusi beberapa donor yang dikelola oleh UNDP.

Hibah ini bertujuan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelestarian lingkungan yang dilakukan melalui penetapan kebijakan dan regulasi untuk mengontrol konsumsi HCFC, sosialisasi dan alih teknologi, dalam rangka penghentian/pengurangan penggunaan bahan perusak lapisan ozone yakni Chlorofluorocarbons (CFC) atau Hydrochlorofluorocarbons (HCFC), dalam proses produksi (manufaktur).

UNDP melalui surat tanggal 25 Juni 2014 menyampaikan bahwa Multilateral Fund (MLF) Executive Committee telah menyetujui tambahan hibah dalam rangka pelaksanaan kegiatan tranche 2 - HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) sebesar USD 4 juta. Dengan tambahan tersebut, komitmen hibah yang tersedia menjadi sebesar USD8,05 juta.

C. UNDP

Profil Hibah

Grant Amount USD1.140.000 (original)USD1.718.641 (amandemen 4)USD1.877.641,82(amandemen 5)



Executing Agency Kedeputian Bidang Pengembangan Daerah Khusus, KementerianPembangunan Daerah Tertinggal

Profil Hibah

Grant Amount USD4.000.000 (original)USD8.052.800 (amandemen I)



Executing Agenc Kedeputian Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup

UNDP melalui surat bulan Juni 2014 telah menyampaikan amandemen ke-4 atas Project Document ini untuk mengakomodasi perubahan komitment hibah dari semula USD 1,82 juta menjadi USD 1,72 juta. Perubahan komitmen ini diakibatkan karena adanya revisi Annual Work Plan dari donor.

UNDP melalui surat tanggal 8 September 2014 telah menyampaikan amandemen ke-5 atas Project Document ini untuk mengakomodasi perubahan komitment hibah dari semula USD 1,72 juta menjadi USD 1,88 juta. Perubahan komitmen ini diakibatkan karena adanya penambahan dana sebesar USD159 ribu pada Annual Work Plan 2014, dari semula USD509,683 menjadi USD668 ribu.



1Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)

2HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) for compliance with the 2013 and 2015

control targets for Annex-C, Group-I Substances

Amandemen telah ditandatangani Chief Representative JICA Indonesia Office dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tanggal 30 September 2014 untuk memperpanjang availability period yang semula akan berakhir tanggal 30 September 2014 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 dengan pertimbangan masih perlu adanya peninjauan terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud dan legalisasi draft Bank Arrangement dari pihak Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Hibah ini bertujuan untuk pengadaan peralatan keamanan terkait bidang tugas dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika berupa Strong Motion Seismograph, Broadband Seismograph and VAST Communication serta Digitizer.

Hibah ini berasal dari Pemerintah Jerman melalui BMZ yang dialokasikan untuk menyediakan tenaga ahli dan kegiatan studi bagi negara-negara yang membutuhkan.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 November 2014 menyetujui usulan KfW untuk memanfaatkan sisa dana SEF V sebesar EUR43,63 juta yang akan digunakan sebagai tambahan dengan dana dari Study Basket Fund (SBF) untuk pengadaan konsultan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan overseas training dan pengembangan proyek investasi potensial melalui fact finding study untuk mendukung Kementerian PU dalam mempersiapkan rencana kegiatan Advanced Solid Waste Management for Sustainable Urban Development.

A. PEMERINTAH JEPANG

Profil Hibah

Grant Amount JPY1.500.000.000


Closing Date 30 September 2014 (original)30 Maret 2015 (amandemen I)

Executing Agency BMKG

Profil Hibah

Grant Amount EUR8.691.816,45


Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. PEMERINTAH JERMAN


AMANDEMEN HIBAHBILATERAL

1Improvement of Equipment for Disaster Risk Management

1 Study and Expert Fund V



Hibah ini akan dipergunakan untuk membiayai transaction advisor, sebagian biaya pengeboran/eksplorasi, feasibility study dan Training yang selanjutnya akan diterushibahkan kepada Pemerintah Aceh

KfW melalui surat tanggal 18 November 2014 telah menyampaikan persetujuan atas usulan perpanjangan closing date yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi berakhir tanggal 31 Desember 2017 karena sampai dengan masa penarikan hibah hampir berakhir Shareholder Agreement (SHA) antara Pemerintah Aceh dengan pemenang tender belum disepakati sehingga diperkirakan kegiatan baru akan selesai pada akhir tahun 2017.

Profil Hibah




Executing Agency Pemerintah Aceh

2Exploration of Seulawah Agam Geothermal Working Area

Tujuan proyek ini adalah pembangunan konstruksi dan pengadaan peralatan laboratorium BSL-3 di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur, Bogor.

KfW melalui surat tanggal 19 Desember 2014 telah menyetujui usulan perpanjangan closing date yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi berakhir tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan melalui surat tanggal 19 Desember 2014 mengingat jadwal serah terima kedua belum dapat dilaksanakan karena adanya instalasi alat yang harus dilakukan oleh tenaga ahli produsen dari Inggris yang jadwalnya sangat padat sehingga baru dapat dilaksanakan pada bulan Februari 2015.

Profil Hibah




Executing Agency Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)

3Prevention and Control of Influenza in the Veterinary Sector


Keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri oleh Pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2007

ditunjukkan dengan meningkatnya ownership masyarakat karena terlibat aktif, bahkan memegang peranan utama, dalam merencanakan,

membangun, dan memelihara hasil proyek yang pada akhirnya dapat memperkuat sustainability proyek. Salah satu diantaranya adalah

PNPM Mandiri Perkotaan yang turut dibiayai oleh World Bank sejak tahun 2008. Untuk tahun 2012 – 2015, World Bank memberikan

pinjaman senilai USD650 juta. Program dengan pelaksana kegiatan Kementerian Dalam Negeri ini telah membantu pembangunan berbagai

fasilitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan di Indonesia,

termasuk melalui pembangunan sarana pendidikan anak usia dini yang layak.




PENUTUPAN MASA

LAKU PINJAMAN

DAN HIBAH

Penutupan Masa Laku Pinjaman Multilateral

Pinjaman program INSTANSI-DPL 2 merupakan kelanjutan dari pinjaman program INSTANSI DPL tahun 2012, yang secara umum bertujuan membantu Pemerintah Indonesia mencapai pertumbuhan jangka menengah dan pengentasan kemiskinan. Reformasi kebijakan yang didukung program ini akan berfokus pada dua pilar yaitu: (a)Peningkatan usaha pengentasan kemiskinan dan usaha pemerataan kesejahteraan; (b) Penguatan pengelolaan keuangan publik

1 Second Institutional Strengthening for Social Inclusion/ Second Institutional,

Tax, Administration, Social and Investment Development Policy Loan (INSTANSI-DPL 2)

Penutupan Masa Laku Pinjaman didefinisikan sebagai batas waktu penarikan pinjaman termasuk untuk penyelesaian administrasi pinjaman. Untuk sebagian besar pinjaman multilateral batas ini disebut sebagai Closing Account, sementara untuk mayoritas pinjaman bilateral atau LPKE/KSA batas ini lebih sering disebut Closing Date.

World Bank dengan surat tanggal 1 Juli 2014 menyampaikan bahwa pinjaman INSTANSI-DPL 2 telah fully disbursed pada tanggal 19 Desember 2013 dan account INSTANSI DPL-2 telah ditutup tanggal 30 April 2014.



A. WORLD BANK


Amount USD 400.000.000


Closing Account 30 April 2014

Interest Rate LIBOR + VSL

Front-End Fee 0,25%




Executing Agency Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian

Kegiatan PINTAR bertujuan untuk: (i) meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Ditjen Pajak dan (ii) meningkatkan good governance pada administrasi pajak melalui penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

2 Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)

World Bank dengan surat tanggal 21 Oktober 2014 menyampaikan bahwa dengan telah dilakukan cancellation atas undisbursed loan PINTAR sebesar USD 109.73 juta tanggal 25 September 2014, maka loan account PINTAR telah ditutup.



Amount USD 110.000.000

Signing Date 9 Februari 2009

Closing Account 25 September 2014

Interest Rate LIBOR + FSL (0,3%)





Executing Agency Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin and Mt. Bawakaraeng merupakan pinjaman kegiatan dari JICA yang bertujuan untuk:

Komponen Gunung Merapi dan DAS Sungai ProgoMelindungi daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah dari bencana alam yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dan keberhasilan sendimentasi pasir dengan menyediakan fasilitas penanggulangan baik yang hard maupun yang soft yang meliputi pembuatan fasilitas sabo dan peningkatan kerangka kerja penambangan pasir yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan daerah yang bersangkutan.

Komponen Gunung BawakaraengMelindungi aset-aset publik dan swasta seperti Bendungan Bili-Bili, tanah pertanian dan properti swasta di sepanjang sungai Jeneberang, dengan memperbaiki infrastruktur yang ada, membangun fasilitas sabo dan memasang sistem perkiraan atas debit air yang masuk dari Gunung Bawakaraeng untuk mengembalikan fungsi yang diharapkan dari bendungan sehingga dapat memudahkan pasokan air yang stabil ke daerah hilir dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan daerah bersangkutan.

1 Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin and Mt.

Bawakaraeng

Penutupan Masa Laku Pinjaman Bilateral

Berdasarkan data disbursement PAS JICA Agustus 2014 dari nilai loan sebesar JPY 16,43 miliar telah di-disbursed sebesar JPY 16,40 miliar (99,79%). Loan tersebut telah closing pada tanggal 28 Juli 2014.



A. PEMERINTAH JEPANG


Amount JPY16.436.000.000



Interest Rate 1,30 % p.a.

Commitment Fee 0,1% (dari jumlah yang ditarik sejak loan efektif)




Executing Agency Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum

RISE merupakan pinjaman kegiatan dari JICA yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.

3 Regional Infrastructure for Social Economic Development (RISE)

Berdasarkan data disbursement PAS JICA Agustus 2014 dari nilai loan sebesar JPY 23,52 miliar telah di-disbursed sebesar JPY23,21 miliar (98,69%) Loan tersebut telah closing pada tanggal 26 Juli 2014.

2 Railway Double Tracking on Java South Line Project III (Engineering Services)

Berdasarkan data disbursement PAS JICA Agustus 2014 telah di-disbursed sebesar JPY833,23 juta (85%). Loan tersebut telah closing pada tanggal 26 Juli 2014.

Proyek Railway Double Tracking on Java South Line Project (III) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkutan kereta api di jalur selatan selatan Jawa Tengah dengan pembangunan jalur ganda. LA IP-540 khusus untuk membiayai kegiatan pekerjaan kosultansi, sedangkan untuk kegiatan konstruksi akan dibiayai LA No.: IP-548 dan LA No.:IP-562



Amount JPY23.519.000.000




Service Charge 0,1%




Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, KementerianPekerjaan Umum


Amount JPY981.000.000




Service Charge 0,1% each disbursement





Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi di wilayah Jakarta melalui pembangunan angkutan masal MRT sehingga berkontribusi bagi peningkatan investasi.

4 Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit System Project

Pinjaman ini ditutup pada tanggal 22 Desember 2014 dengan disbursement terakhir adalah JPY1.550.354.185


Amount JPY1.869.000.000








Proyek peningkatan kapasitas Rumah Sakit H. Adam Malik di Medan berupa peningkatan fasilitas serta pengadaan peralatan RS.

Sesuai dengan surat EDCF tanggal 15 Juli 2014, loan ini akan mengalamai penutupan masa laku pada tangal 31 Desember 2014.


Amount KRW35.445.600.000




Service Charge 0,1%




Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,Kementerian Kesehatan

1 Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan Project



B. PEMERINTAH KOREA

Penutupan Masa Laku Pinjaman KSA/LPKE

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, masa berlaku loan adalah 24 November 2014 dan tidak ada perpanjangan.

1 EDC Canada Terms and Conditions


CLosing Date 24 November 2014


Sesuai amandemen pertama pada loan agreement, masa berlaku pinjaman ini berakhir pada tanggal 30 September 2014.

2 BNI Tokyo Terms and Conditions


Closing Date

16 Juni 2013 (original)30 September 2014(amandemen I)


Sesuai amandemen kedua pada loan agreement, masa berlaku pinjaman ini berakhir pada tanggal 15 Juli 2014.

3 BNI Tokyo

Sesuai amandemen kedua pada loan agreement, masa berlaku pinjaman ini berakhir pada tanggal 30 Agustus 2014.

4 BNI Tokyo



Closing Date 23 Februari 2014(original)23 April 2014(amandemen I)15 Juli 2014(amandemen II)




Closing Date 28 Mei 2013(original)31 Desember 2013(amandemen I)30 Agustus 2014(amandemen II)


Keseluruhan penutupan pinjaman KSA/LPKE yang mengalamai penutupan pada Semester II Tahun 2014 adalah untuk pembiayaan pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan


Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant Project Unit 3&4 (2x200MW) merupakan salah satu dari dua proyek yang

perjanjian pinjamannya baru saja ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan the Export-Import Bank of China

(CEXIM) pada tanggal 22 Desember 2014. Proyek tersebut dibiayai melalui fasilitas Preferential Buyer’s Credit (PBC) dari

Pemerintah China senilai USD373 juta yang akan diteruspinjaman kepada PT PLN (Persero). Pembangungan Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini diharapkan dapat memenuhi pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara, termasuk

meningkatkan reliabilitas suplai listrik, serta meningkatkan komposisi bahan bakar campuran dan menghemat konsumsi

bahan bakar untuk memperoleh harga produksi listrik yang murah.




DEBT SWAP

Debt Swap

Program DNS TFCA merupakan program Pemerintah AS dalam rangka konservasi hutan tropis, dimana negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah yang memiliki pinjaman lunak kepada Pemerintah AS ditawarkan untuk menukarkan (switch) atau membeli kembali (buy-back) utangnya dengan menyediakan pendanaan untuk konservasi dan perlindungan hutan tropis di negara yang bersangkutan.

Mekanisme yang digunakan dalam program TFCA Tahap I (TFCA-I) adalah mekanisme Debt Swap (debt redirection), yaitu utang yang seharusnya dibayarkan kepada USAID/USDA, disetor ke Trust Fund yang kemudian digunakan untuk kegiatan konservasi hutan. Mekanisme ini melibatkan partisipasi LSM/NGO sebagai swap partners yang akan melaksanakan kegiatan konservasi tersebut.

Selama periode Semester II Tahun 2014 terdapat 1 pengelolaan Debt Swap yaitu terkait perjanjian Debt Swap dengan Pemerintah Amerika Serikat.

1 Third Agreement regarding Debt-For-Nature Swap - Tropical Forest Conservation Act (DNS

TFCA)



A.PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT


Debt USD11.752.112

Swap Fee USD559.624

Interest USD932.702,50

Amount Redirect USD12.684.814,50



Program DNS TFCA merupakan program Pemerintah AS dalam rangka konservasi hutan tropis, dimana negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah yang memiliki pinjaman lunak kepada Pemerintah AS ditawarkan untuk menukarkan (switch) atau membeli kembali (buy-back) utangnya dengan menyediakan pendanaan untuk konservasi dan perlindungan hutan tropis di negara yang bersangkutan.

Amandemen ini berupa perubahan tanggal closing date yang semula 15 Desember 2014 menjadi 22 Januari 2015

2 Amendment No.1 to The Third Agreement regarding Debt-For-Nature Swap - Tropical

Forest Conservation Act (DNS TFCA)


Terms and Conditions Debt USD11.752.112

Swap Fee USD559.624

Interest USD932.702,50

Amount Redirect USD12.684.814,50





Amandemen adalah perubahan dalam suatu perjanjian atau peraturan.

Category adalah jenis pengeluaran dalam suatu kegiatan yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Closing Date adalah tanggal yang disepakati dalam agreement sebagai batas waktu penarikan dana pinjaman atau hibah dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Closing Account adalah tanggal dimana seluruh proses administrasi yang menyangkut rekening pinjaman dan hibah utama di Lender/Donor telah selesai dan rekening dinyatakan ditutup.

Commercial Interest Reference Rates (CIRR) adalah serangkaian suku bunga khusus yang disusun menurut mata uang pinjaman yang disediakan oleh negera-negara OECD.

Commitment Fee adalah biaya yang dikenakan untuk tetap menyediakan saldo komitmen pinjaman yang belum ditarik (undisbursed balance).

Condition Precedent adalah klausul dalam perjanjian pinjaman yang menyebutkan faktor-faktor dan/atau kejadian-kejadian yang menentukan berlaku efektifnya/keberlanjutan suatu pinjaman.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) adalah tingkat suku bunga dasar antara Bank Eropa yang menggantikan suku bunga antar bank nasional dinegara-negara peserta European Monetary Union.

Executing Agency adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah. Untuk Program Loan, Executing Agency bertugas mengkoordinir pemenuhan policy matrix.

Exposure Fee adalah biaya yang disebabkan keluarnya jaminan kredit ekspor yang harus ditanggung oleh penerima kredit ekspor.

Front End Fee/Upfront Fee adalah biaya yang dikenakan sekali kepada peminjam pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman atau saat pinjaman dinytakan efektif.

Grace Period adalah periode antara tanggal komitmen pinjaman (biasanya tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman) dengan tanggal pembayaran kembali cicilan pokok pinjaman yang pertama kali.

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Hibah yang Direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dimana perjanjian hibahnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Insurance Premium adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada suatu perusahaan asuransi atas penjaminan risiko kredit ekspor.

DAFTARISTILAH


Interest adalah jumlah uang yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk pemakaian uang yang dipinjam yang dihitung dari dana yang sudah ditarik.

Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Legal Fee adalah semua biaya hukum dalam hubungannya dengan suatu operasi kredit atau penerbitan obligasi.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank terkemuka di London dalam rangka pemberian pinjaman kepada bank-bank lain dan dipakai juga sebagai dasar tingkat bunga secara internasional dalam transaksi pinjaman.

LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Management Fee adalah biaya dalam rangka persiapan dokumen Perjanjian Pinjaman termasuk biaya dalam rangka negosiasi.

Maturity Period adalah suatu periode/ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan seluruh periode pinjaman (masa pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kembali).

Preferential Buyer’s Credit adalah aturan yang merujuk pada ketentuan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dengan terms and conditions khusus yang lebih rendah dari terms and conditions pinjaman komersial dengan tujuan mempromosikan perekonomian Tiongkok dan kerjasama perdagangan dengan negara berkembang yang lain.

Repayment Period adalah periode waktu selama masa kewajiban pembayaran pinjaman.

Risk Premium adalah kompensasi yang dimasukkan dalam return jangka panjang dari sekuritas dengan adanya berbagai resiko.

Service Fee adalah semua biaya yang harus dibayar sebagai harga dari pinjaman seperti bunga, commitment fee, management fee dan lain-lain.

Signing Date adalah tanggal penandatanganan suatu perjanjian pinjaman atau perjanjian hibah antara pemberi pinjaman/hibah dan penerima.

Spread/margin adalah persentase tertentu di atas tingkat bunga dasar (base rate) yang telah ditentukan.

Terms and Conditions merupakan syarat dan kondisi yang berlaku dalam setiap perjanjian.

2


Gedung Frans Seda Lt.6Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1Jakarta 10710 IndonesiaTelp. (62-21) 3865330Email: [email protected]

Documents

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152791...pembangunan tambatan perahu di Desa Singkep -Jambi. ... Brebes merupakan