LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR PICU …bprpicu.com/.../05/Laporan_Penerapan_Tata_Kelola_BPR_Picu_2017.pdfSurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera Tahun 2017 1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR PICU MANUNGGAL SEJAHTERA

PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

yang sedang berkembang di Bali. PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera memberikan

kemudahan layanan dalam transaksi baik dana maupun kredit secara profesional dan

ramah penuh dengan rasa persahabatan dan kekeluargaan.

Visi PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera adalah :

“Menjadi BPR Mitra terpecaya dan menguntungkan”

Misi PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera adalah :

“Senantiasa terus meningkatkan diri dan mempertahankan kepercayaan pemerintah,

swasta, nasabah, serta terus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah untuk menuju

sejahtera”

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut maka Bank BPR Picu Manunggal

Sejahtera berusaha untuk menerapakan tata kelola perusahaan (good corporate

governance) pada setiap jenjang perusahaan.Tata kelola perusahaan tersebut diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lima prinsip dasar yang menjadi landasan

pelaksanaan GCG, yaitu :

A. Keterbukaan (Transparency)

1.Bank harus menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, tepat waktu kepada

segenap stakeholdernya.

2. Bank harus menyampaikan informasi antara lain, keadaan keuangan, kinerja

keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

B.Accountability (akuntabilitas)

1.Bank harus memiliki kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta

tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

2. Bank harus menyakini semua jajaran organisasinya bertanggung jawab atas tugas

dan fungsinya, agar keberhasilan perusahaan tercapai.


C. Tanggung Jawab (Responsibility)

1. Bank harus patuh terhadap segala aturan diantaranya, peraturan pajak, industrial,

kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup.

2. Perusahaandiharapkan mampu menyadari kegiatan operasionalnya, sehingga

perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada

shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

D.Independensi (Independency)

1. Bank harus mampu dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan

dantanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Bank harus mampu bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang

dimilikinya tanpa ada tekanan.

3. pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak

stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan

perusahaan.

E. Kewajaran (Fairness)

1. Bank harus berlaku adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor04/POJK.03/2015 dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan

Tata Kelola, bahwa BPR wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola dan

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan dengan materi paling

kurang mencakup :

A. Pengungkapan penerapan Tata Kelola bagi BPR yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan

komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan

Komisaris ;

a. Jumlah dan Komposisi Direksi :

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Picu

Manunggal Sejahtera yang tertuang dalam Akta Notaris No. 02 tanggal 09

Januari 2017, Jumlah Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dengan komposisi

Direksi sebagai berikut :


- Direktur Utama : Ni Made Ayu Trisna Dewi, SE, MM

- Direktur Kepatuhan : I Made Kuaca, SS

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1) Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama

- Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan bank

- Direktur Utamawajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Direktur Utama wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR

dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi di Bank

- Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksaan

tugas dan tanggung jawabnya, anggota direksi wajib mengikuti

pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank

- Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan

tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi

secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah;

menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus;

menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan

- Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan

dunia luar

- Memimpin perusahaan sesuai dengan rencana kerja atau rencana

bisnis yang telah disahkan oleh Komisaris

- Mewakili perusahaan ke dalam dan keluar sesuai dengan wewenang

yang telah ditetapkan.

- Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tentang semua kegiatan

operasional perusahaan.

- Membuat rencana kerja atau rencana bisnis perusahaan atas saran dari

Komisaris

- Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan

pemerintah dan Bank Indonesia

- Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan atau sesuai dengan

peraturan/ instruksi Komisaris wajib dirahasiakan.


- Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat pemerintah,

instansi pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga keuangan lainnya

(Bank Umum) dan lain-lain.

- Memperbaiki pelayanan terhadap para nasabah, menampung keluhan-

keluhan nasabah dan mengupayakan pemecahannya.

- Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan-kegiatan di kantor

bank

- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang

bersifat strategis di bidang kepegawaian

- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan

tepat waktu kepada Dewan Komisaris

- Membina desiplin kerja,motivasi moral dan loyalitas para staf,

karyawan-karyawati dan mengembangkan kemampuan ( Sumber Daya

Manusia ) dan menambah pengetahuan melalui program pendidikan

dan latihan-latihan baik intern ataupun ekstern.

- Memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi seluruh karyawan

- Melaksanakan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di kantor

pusat, kantor kas dan cabang

- Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka

menjaga dan melindungi kekayaan bank

- Atas dasar surat kuasa Notariil dari komisaris diberi wewenang untuk

menandatangani surat-surat Cheque / Biliyet Giro, menyimpan,

mengambil uang milik bank dari bank lain dan bersama-sama dengan

Direktur atau pejabat lain yang ditentukan oleh Komisaris.

- Menandatangani laporan-laporan untuk Bank Indonesia serta surat-

surat untuk pihak ketiga dimana penandatangan dilakukan secara

bersama-sama dengan dengan pejabat lain yang telah ditentukan oleh

komisaris

- Mengusahakan peningkatan keuntungan secara keseluruhan dengan

upaya efisien terhadap beban-beban yang tidak produktif dalam

kegiatan operasional dengan perluasan pangsa pasar dan lain-lain.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

- Menetapkan lngkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi

seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan UU

- Membantu Direktur Utama dalam melakukan tugasnya memimpin

perusahaan


- Mengatur tugas seluruh staf dan karyawan / karyawati yang sesuai

dengan batas dan wewenang masing-masing bagian yang telah

ditetapkan

- Menyempurnakan system dan prosedur, serta tugas-tugas dan

tanggungjawab masing-masing staf atau karyawan

- Mengawasi da mengkoordinir bagian oprasional, Dana, Kredit, dan

Personalia

- Menilai para karyawan/karyawati dan satf untuk kebenaran gaji,

promosi, scorsing dan pemberhentian

- Bertanggungjawab atas oprasional bank sesuai dengan garis

kebijaksanaan yang telah ditentukan

- Bersama-sama Direktur Utama atau sendiri-sendiri mengadakan

peperiksaan kepada masing-masing bagian

- Melakukan pengawasan dan berusaha mencegah kemungkinan

terjadinya kecurangan-kecurangan di Bank

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang

dari peraturan perundang-undangan

- Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang

dibuat oleh BPR kepada OJK dan Otoritas lain

- Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan

- Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris

secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh

pegawai BPR

- Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran

kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain

jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi

Dewan Komisaris kepada Direksi;

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Picu

Manunggal Sejahtera yang tertuang dalam Akta Notaris No.02 tanggal 09

Januari 2017, Jumlah Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang , dengan

komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : I Putu Budi Satra, SE

- Komisaris : I Ketut Sudiasa, SE


b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

1) Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama

- melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan

perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi

- Turut bertanggungjawab atas ikatan-ikatan perjanjian dengan orang

lain/badan-badan usaha luar yang diselenggarakan oleh direksi,

terutama dalam meminjam dan meminjamkan uang.

- Mendampingi untuk memberikan saran-saran dalam komite kredit

- Mendampingi dalam penyelesaian kredit-kredit bermasalah

- Melakukan pemeriksaan kredit secara semesteran menyangkut :

Pengikatan-pengikatan APHT, SKMHT dengan notaris-notaris

Agunan –agunan BPKB yang masih dalam proses di dealer-dealer

rekanan

- Memeriksa stok biliyet pada buku stok baik biliyet deposito maupun

biliyet tapira secara berkala

- Mencocokan jumlah biliyet yang tersisa dan rusak, khusus yang rusak

apakah sudah didukung dengan berita acaranya

- Pemeriksaan buku tabungan setiap 6 (enam) bulan sekali (semesteran)

- Memeriksa laporan perkembangan perusahaan menyangkut neraca,

laba-rugi setiap triwulanan dan melaporkannya dalam rapat triwulanan

bersama group

- Melakukan pemantauan kapatuhan terhadap kebijakan

- Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance

2) Tugas dan tanggung jawab Komisaris

- Mengadakan pemeriksaan administrasi setiap saat baik dengan staf

maupun di lapangan /nasabah, apakah telah dicatat dengan benar

sesuai dengan Sisdur, serta mengamati kelemahan – kelemahan yang

menimbulkan kerugian terhadap bank

- Melaporkan keadaan perusahaan kepada pemegang saham minimal 4

kali dalam setahun, sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia.

- Melakukan Evaluasi terhadap Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh

Direksi dan Staf.

- Membuat laporan hasil pemeriksaan , selanjutnya disampaikan kepada

Direksi untuk ditindaklanjuti serta meminta pertanggung jawabannya.

- Melakukan melakukan pemeriksaan kas


- Pemeriksaan ketaatan pegawai terhadap Peraturan Intern Perusahaan

- Pemeriksaan terhadap keamanan inventaris kantor

- Memperhatikan fasilitas pendukung untuk kenyamanan nasabah

- Memperhatikan penampilan kantor meliputi kebersihan, penataan,

keseragaman

- Melakukan penilaian terhadap penataan brosur-brosur, informasi LPS

dan pengumuman-pengumuman lainnya, yang dapat dijadikan media

komunikasi dengan nasabah

- Memantau /memeriksa pertumbuhan setiap kantor kas dan melaporkan

setiap triwulan dalam rapat rutin, meliputi : pertumbuhan kredit dan

dana yang direncanakan dan realisasinya apakah sesuai dengan

rencana kerja.

- Setiap melakukan pengawasan atau pemeriksaan wajib dibuatkan

berita acaranya yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan staf

dibagiannya masing-masing

- Mendampingi suvei dan penanganan kredit bermasalah (jika

diperlukan)

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite antara lain ;

- Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite ;

- Program kerja komite dan realisasinya ;

B. Kepemilikan saham Direksi pada :

1. BPR yang bersangkutan (BPR Picu Manunggal Sejahtera) ; dan / atau

No Nama Direksi Jabatan Jumlah Saham

Ada Tidak Ada

1 Ni Made Ayu Trisna Dewi, SE, MM Direktur Utama - √

2 I Made Kuaca, SS Direktur

Kepatuhan

- √

2. Bank Lainnya, atau Perusahaan lainnya :

No Nama Direksi Jabatan Nama

Perusahaan

Jumlah Saham

% Nominal (Rp)


C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan

anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR

Picu Manunggal Sejahtera

1. Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota direksi

dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris :

No Nama Pengurus Jabatan

Hubungan

Keuangan, Keluarga

Ada Tidak Ada

1 I Putu Budi Sastra, SE Komisaris Utama - √

2 I Ketut Sudiasa, SE Komisaris - √

3 Ni Made Ayu Trisna Dewi, SE, MM Direktur Utama - √

4 I Made Kuaca, SS Direktur Kepatuhan - √

2. Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota direksi

dengan Pemegang Saham

Bahwa seluruh pengurus PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera tidak memiliki

hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan para pemegang Saham

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

No Nama Dewan

Komisaris Jabatan Nama Perusahaan

Jumlah Saham

% Nominal (Rp)

1 I Putu Budi

Sastra, SE

Komisaris

Utama

PT. BPR Picu

Manunggal Sejahtera

40

%

800.000.000

PT. BPR Mambal 40

%

400.000.000

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris

dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham

BPR.

Bahwa I Putu Budi Sastra, SE selaku Komisaris Utama PT. BPR Picu Manunggal

Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yaitu sebagai

saudara.

F. Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Paket kebijakan ini untuk tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham .adapun besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut :


Jenis Remunerasi dan Fasilitas

Lain

Jumlah Diterima 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Rp Orang Rp

1. Remunerasi

(Gaji,tunjangan,tantiem)

2 198.582.600,- 2 269.629.950,-

2. Fasilitas lain yang diterima

tidak dalam bentuk uang

(perumahan, transportasi,dan

asuransi kesehatan)

- - - -

Total 2 198.582600,- 2 269.629.950,-

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbadingan sebagai berikut :

No Keterangan Tertinggi Terendah Rasio

Tertinggi Terendah

1 Rasio gaji pegawai yang

tertinggi dan terendah; 12.381.400,-

2.108.400,

- 9,87 1,68

2 Rasio gaji Direksi yang

tertinggi dan terendah 12.398.250,-

8.863.700,

- 9,88 7,07

3 Rasio gaji Komisaris yang

teringgi dan terendah 7.814.650,-

7.258.950,

- 6,23 5,79

4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan

komisaris tertinggi; dan 12.398.250,-

7.814.650,

- 9,88 6,23

5 Rasio gaji Direksi tertinggi dan

pegawai tertinggi 12.398250,-

12.398.250

,- 9,88 9,88

H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris paling sedikit meliputi :

1. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun ;

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan baik secara formal maupun

informal.Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan GCG maka Dewan

Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan formal minimal sebanyak

4(empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi ;

Seluruh rapat dewan komisaris dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris

yaitu sebanyak 2 (dua) orang karena semua anggota dewan komisaris

berdomisili di wilayah propinsi Bali.

3. Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat ; dan

Kedua orang anggota dewan komisaris hadir dalam setiap rapat dewan

komisaris yang telah dilaksanakan


4. Topik atau materi rapat ;

- Rencana bisnis yang telah ditetapkan tahun 2017

- Isu-isu strategis BPR

- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis , dan/atau

- Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Yaitu

Penyimpangan/Kecurangan Terkait Keuangan Yang Dilakukan Oleh Pengurus,

Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap (Honorer Atau Outsourcing) Yang

Berupa Perbandingan Antara Tahun Laporan Dan Tahun Sebelumnya.

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai tidak tetap

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Thn

sebelumnya

Thn

laporan

Total Fraud - - - 1 - -

Telah

diselesaikan - 1 -

Dalam proses

penyelesaian di

internal BPR

- - - - - -

Belum

diupayakan

penyelesaiannya

- - - - - -

Telah

ditindaklanjuti

melalui proses

hukum

- - - - - -

J. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang

dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses

hukum, serta upaya penyelesaian

Selama periode tahun 2017, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan

pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -

Dalam Proses penyelesaian - -

Total Nihil Nihil


K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling kurang

mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan,

nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung

benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan.

Selama periode tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengadung benturan

kepentingan di PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera.

No

Nama dan

Jabatan yang

memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan

Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan

Rupiah)

Keterangan

*)

1 - - - - -

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode

pelaporan paling kurang meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.

Selama periode tahun 2017, Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik

atau untuk kegiatan Sosial.

M. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Melihat tantangan BPR yang semakin besar dan semakin berkembangnya teknologi

sehingga Risiko yang timbul semakin besar, maka BPR berupaya untuk memtigasi

Risiko-risiko yang akan timbul dengan beberapa upaya diantaranya adalah dengan

pengawasan internal dan pengawasan secara ekternal. Dan selalu sadar terhadap

budaya kepatuhan dan taat terhadap aturan perundang-undangan.

N. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan

untuk mengidentifikasi,mengukur,memantau dan mengendalikan risiko yang timbul

dari seluruh kegiatan BPR.

Dengan menerapan manajemen risiko diharapakan kedepannya BPRdapat

meminimalkan risiko-risiko terhadap kegiatan BPR yang dapat merugikan dan

mengancam kelangsungan oprasional BPR tersebut. Oleh sebab itu maka

diperlukan peran penting pengawasan dari Komisaris dan Direksi dalam setiap

oprasional BPR tersebut.


O. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Posisi Akhir Desember 2017

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance posisi

akhir Desember 2017, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self Assessment

Good Corporate Governance sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai

Komposi

Total Nilai Faktor

0.39 0.28 - 0.25 0.21 0.23 0.05 0.23 0.11 0.15 0.13 1.97

Predikat Komposit

BAIK

2. Peringkat masing-masing Faktor

No Faktor Peringkat

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi

Sangat Baik

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

Baik

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau

Fungsi Komite

Baik

4 Penanganan Benturan Kepentingan Cukup Baik

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Cukup Baik

6 Penerapan Fungsi Audit Intern Cukup Baik

7 Penerapan Fungsi Audit Eksteren Baik

8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk

Sistem Pengendalian Intern

Baik

9 Batas Maksimum Pemeberian Kredit Sangat Baik

10 Rencana Strategis BPR Baik

11 Transparasi Kondisi Keuangan dan Non

Keuangan

Sangat Baik


3. Kreteria

Nilai Komposit Predikat Komposit

1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 ≤ Nilai Komposit < 2.6 Baik

2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5 Tidak Baik

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan yang disetujui dan

ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atas petunjuk serta

pembinaannya kami ucapkan terima kasih

Denpasar, 25April 2018


Ni Made Ayu Trisna Dewi, SE, MM I Putu Budi Sastra, SE Direktur Utama. Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR


JL. PROF DR I.B MANTRA NO. 88X DENPASAR

31 DESEMBER 2017

Rp37.604.315.803

Rp91.901.583.051

B

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di

provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Bank sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan

dan dibuktikan dengan bukti identitas masing-masing

direksi

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).v

Anggota direksi tidak merangkap jabatan strategis

ditempat lain

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

v

Sesama anggota direksi/Komisaris tidak ada

hubungan keluarga

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan

kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang

bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya

membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh

kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung

jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu

pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia

jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki

kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa

konsultan

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan

Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk

perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh

RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.v

Seluruh anggota direksi bank telah lulus uji

kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

No Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

8

1,33

0,67

v

Bank sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan

OJK dan RUPS

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa umum

yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan

wewenang tanpa batas.

v

Direksi bank tidak memberikan kuasa yang dapat

merugikan bank.Direksi hanya memberikan kuasa contoh

untuk pengambilan rekening koran giro bank-bank

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor

intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.v

Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit ataupun

OJK terbukti pada action plantemuan

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v

Direksi selalu menyiapkan data dan informasi kepada

dewan komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah

mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat

perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan dalam rapat sudah dapat

dilaksanakan dengan musyawarah mufakat,namun masih

perlu perbaikan-perbaikan mengingat ketentuan OJK dan

SOP terus ada perubahan

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan yang

sifatnya pribadi dan termuat juga dalam pedoman tata

tertib kerja direksi dan RUPS tugas dan wewenang Direksi

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan

tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait

bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan

dalam rangka pengembangan kualitas individu.

v

Anggota direksi membudayakan pembelajaran

berkelanjutan dan peningkatan pengetahuan melalui

kegiatan-kegiatan yang sudah dicantumkan dalam RKAT

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v

Direksi selalu memberikan informasi yang sifatnya

update,yang diumumkan pada rapat

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan

rapat.

v

Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman tata

kerja direksi





(S): 8


Kelola (S): 40%

17

2,125

0,85


Skala Penerapan

Keterangan


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Direksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban kerja

kepada Pemegang saham yang dituangkan di RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis yang

termuat dalam agenda rapat

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan

secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat

Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.v

rapat dan risalah rapat direksi telah dilakukan dan

didokemtasikan

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam

pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan

peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan

yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi stakeholders.

v

Peningkatan kemampuan,keahlian,dan kemampuan Direksi

dan seluruh pegawai dapat terlihat pada rapat komite

dimana direksi dan pegawai dapat memaparkan hal-hal

oprasional dan mencari langsung solusi yang dapat diambil

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,

dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan

keuangan sesuai ketentuan.

v

Dilaporkan 10 April 2018


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 8 3 0 0



(S): 5


Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1


Skala Penerapan

Keterangan


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

2,2

0,22

1,74

0,35

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah

anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)

orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah

anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yaitu 2,atau maksimal

sesuai jumlah direksi

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui

RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan

perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

v

Komisaris Bank sudah lulus uji kemampuan dan

kepatuhan,namun Komisaris utama yang belum lulus uji

kemampuan sudah diajukan pengganti calon Komisaris

baru dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat

tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten

pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Komisaris Bank tinggal di provinsi/kabupaten yang sama

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan

Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Modal Inti kurang dr 50 M

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Sudah termuat dalam pedoman kerja Dewan Komisaris

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR

atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat

eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau

Direksi.

v

Sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak ada

hubungan keluarga

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

v

Sudah sesuai dengan ketentuan





(S): 9


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


15

1,67

0,83

v

Jumlah Direksi bank sudah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta

memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain

pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait

dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

v

Komisaris selalu memberikan arahan dan saran kepada

Direksi dalam Rapat umum dan Komite

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis BPR.v

Sudah tercermin pada laporan Dewan Komisaris pada

setiap semester

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal

penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur

dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian

kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam

peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan.

v


13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta

Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut

temuan.

v

Komisaris selalu memastiakn bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit tercermin pada laporan dan

LHP yang diminta Komisaris

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Sudah sesuai ketentuan yang termuat pada pedoman kerja

Komisaris

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting

opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan

musyawarah

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan

kepentingan pribadi dan sudah sesuai dengan ketentuan

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Pemantauan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan





(S): 8


Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,

termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat

perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris.

v

Hasil rapat Dewan Komisarisdituangkan dalam Risalah

Rapat





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


16

2,00

0,80


2

2,00

0,20

1,83

0,28

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

-





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain

telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

-





(S): 3


Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit

intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

-





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite


0

0,00

0,00

0

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk

administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

v

Akan segera disesuaikan dengan ketentuan





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi

transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v






(S): 1


Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau

mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v

Dalam hal pelaksanaan oprasional terhadap benturan

kepentingan dibuatkan surat keputusan bersama melalui

Berita Acara





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Penanganan Benturan Kepentingan


3

3,00

1,50

2

2,00

0,80


2

0,20

2,50

2,50

0,25

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan

dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan perbankan.

v

Sesuai dengan ketentuan



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen

terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

v


5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan.

v

BPR memiliki ketentuan intern bagi satuan kerja dan

pejabat Eksekutif yang tertuang pada SOP dan Job Desk





(S): 5


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan


10

2,00

1,00

v

Disesuaikan dengan ketentuan

v

Sudah sesuai dengan ketentuan dan dijabarkan pada Job Desk dan SK Direksi

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5


menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

v

Dilaksankan sesuai dengan ketentuan

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya

kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan

pelatihan ketentuan terkini.

v



memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh

komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa

Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan

apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi

BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v



menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh

kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan.

v



menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau

merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang

dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v






(S): 5


Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap

ketentuan. vbank sudah melakukan perbaikan - perbaikan baik yang

menyangkut oprasional maupun SOP


menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah

Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

v


13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa

Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan

Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v






(S): 3


Kelola (S): 10%



10

2,00

0,80



Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan


8

2,67

0,27

2,07

0,21

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki

dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan

prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern

sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui

oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

v



terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait

dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v



terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama.v


5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit

intern.v






(S): 5


Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh

BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara

langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan

BPR dan masyarakat.

v




BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji

ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang

mungkin dilakukan.

v


8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak

lanjut hasil audit.

v


9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan

terkait dengan penerapan fungsi audit intern. v

BPR telah melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui

pendidikan





(S): 4


Kelola (S): 40%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern


12

2,40

1,20

v



9

2,25

0,90

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah

menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan

kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

Kepatuhan.

v

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sudah

dibuatkan Surat Keputusan Direksi

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-

pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada

penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

akan dilaporkan tahun depan



BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak

ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

v




BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.





(S): 4


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern


9

2,25

0,23

v

Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

2,33

0,23

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas

perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional

akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa

Keuangan dengan KAP dimaksud.

v

-





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR

menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan

RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.v

-

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management

Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v-





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan

permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu

kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v

-

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang

lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.v

-





(S): 2


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan


4

2,00

0,80


Penerapan Fungsi Audit Ektern


2

2,00

1,00

4

2,00

0,20

2,00

0,05

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8


Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;



BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen

Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur

Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. vSesuai dengan SOP

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk

dan aktivitas baru sesuai ketentuan.v

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi





(S): 3


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian


v

Sudah dilaksanakan dan dibuatkan Surat Keputusan

Direksi

7

2,33

1,17

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8

4) Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.

v

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

5) Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen

Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi

yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris.

v


6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh

faktor Risiko yang bersifat material.v


7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh. vDilaksanakan sesuai dengan ketentuan

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko

yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.v


9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem

informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan

informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,dan BPR sudah

memiliki system yang cukup memadai

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan

peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui

pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen

risiko.

v

Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen resiko dan peningkatan SDM melalui

pendidikan yang dituangkan pada RKAT





(S): 7


Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain

(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Belum ada ketentuan terkait perhitungan profil risiko

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

BPR sudah melaporkan kepada OJK produk dan aktivitas

baru





(S): 2


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan


2

2,00

0,20

2,28

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian


16

2,29

0,91

0,23

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis

yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian

kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau

debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian

masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari

pedoman kebijakan perkreditan BPR.

v

Bank telah memiliki kebijakan terkait dengan BMPK BPR





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan.v

Bank sudah melaksanakn sesuai dengan ketentuan OJK

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan

perundang-undangan.

v


dan sesuai SOP Bank





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau

melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat

waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. vBank sudah melaksanakn sesuai dengan ketentuan OJK





(S): 2


Kelola (S): 10%




1

1,00

0,50



Skala Penerapan

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

4

2,00

0,80


2

1,00

0,10

1,40

0,11

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan

misi BPR.v

Rencana Bisnis Bank sudah mendapat persetujuan dari

Dewan Komisaris

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis

jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk

rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan

dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

Rencana Bisnis bank sudah sesuai dengan ketentuan

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang

saham dalam rangka memperkuat permodalan dan

infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya

manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,

dan prosedur.

v

Rencana Bisnis Bank didukung sepenuhnya oleh pemegang

saham,tercermin dari komitmen Pemegang Saham untuk

tidak membagi deviden dengan tujuan memperkaut

permodalan bank





(S): 3


Kelola (S): 50%


4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;

dan

c. penerapan manajemen risiko.

v

Rencana Bisnis bank sudah sesuai dengan ketentuan OJK

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana bisnis BPR. vDilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Job Discription





(S): 2


Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v






(S): 1


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor

10


Skala Penerapan

Keterangan

Rencana Bisnis BPR


6

2,00

1,00

4

2,00

0,80


2

2,00

0,20

2,00

0,15

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten untuk

menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan

utuh.

v

Bank telah memiliki sistem laporan yang memadai





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan

keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan

komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

v


3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling

sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini

dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR

(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,

serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

v

Bank telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan

ketentuan OJK

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR

dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

Produk Bank sudah sesuai dengan prinsip transparasi,dan

informasi produk sudah termuat dalam produk

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,

jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.v






(S): 4


Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi

dengan mencantumkan nama secara jelas serta

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut

pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK,dan

dilaporkan setiap triwulan





(S): 2


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor

11


Skala Penerapan

Keterangan

1,70

0,13

6

1,50

0,60


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta


2

2,00

1,00

2

1,00

0,10

Documents

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR PICU …bprpicu.com/.../05/Laporan_Penerapan_Tata_Kelola_BPR_Picu_2017.pdfSurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan