Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
UNIT PENELITIAN-PENGABDIAN FAKULTAS HUKUM UNUD
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK HOTEL DALAM
BIDANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI
PENELITI
I Made Walesa Putra, S.H.,M.Kn./0022028202 (Ketua)
Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H.,M.H
MAHASISWA
Aloysius Adi Kurnia/1103005110
Kadek Febby Sara Sitra Dewi/1103005193
Maysha Uri Vatriska/1416051247
Putu Dina Marta Ratna Sari/ 1416051251
Dana SP DIPA-042.04.2.400107/2015 tanggal 15 April 2015,
Perjanjian No.960B/UN14.1.11/KU/2015, tanggal 4 Mei 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmatNyalah penelitian yang berjudul EFEKTIFITAS
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK HOTEL DALAM
BIDANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI dapat kami
selesaikan. Kami menyadari sepanjang pelaksanaan penelitian ini banyak
pihak yang membantu pelaksanaannya. Untuk itu dalam kesempatan ini
kami menyampaikan rasa terima kepada:
1. Rektor Universitas Udayana
2. Ketua LPPM Universitas Udayana
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta staff
4. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas
Udayana
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten
Badung beserta Staff
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian
penelitian ini.
Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik bagi penyempurnaan
penelitian ini sangat kami harapkan. Akhir kata dengan segala
kerendahan hati, kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
hukum perpajakan terutama terkait dengan bidang Pajak Daerah berupa
Pajak Hotel.
Denpasar, Oktober 2015
Tim Peneliti
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. ii
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
RINGKASAN ..................................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Tujuan Khusus Penelitian ................................................................ 2
C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian..................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 4
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................... 13
A. Jenis Penelitian .............................................................................. 13
B. Spesifikasi Penelitian..................................................................... 13
C. Lokasi Penelitian ........................................................................... 14
D. Data dan Sumber Data.................................................................. 14
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 15
F. Teknik Pengolahan Data ............................................................... 16
G. Teknik Analisis Data ..................................................................... 17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ......................................................................
A. Simpulan ...........................................................................................
B. Saran .................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 19
JADWAL PELAKSANAAN ............................................................................. 21
LAMPIRAN ....................................................................................................... 22
RINGKASAN
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PAJAK HOTEL DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN
DI PROVINSI BALI
PENELITI
I Made Walesa Putra, S.H.,M.Kn.
Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H.,M.H
Pajak Hotel sebagai pajak daerah, merupakan sumber pendapatan penting bagi
pemerintah daerah di Provinsi Bali. Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar,
termasuk seluruh kabupaten di Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah
tentang Pajak Hotel yang mengatur secara tegas pemungutan, pemeriksaan,
pengawasan sampai dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pajak hotel.
Namun beberapa tahun terakhir masih banyak terjadi kasus pengemplangan pajak
hotel, kondisi ini sangat merugikan pemerintah daerah hingga puluhan miliar
rupiah, dan tentunya merugikan masyarakat secara tidak langsung.
Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis
empiris, yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pajak hotel dan
peraturan pelaksanaannya. Pendekatan empiris untuk menganalisa hukum yang
dilihat dari perilaku masyarakat/pemerintah daerah antara lain: Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Bali,
Kejaksaan dan instansi terkait lainnya.
Penelitian berangkat dari pengumpulan data melalui wawancara dengan instansi-
instansi, atau aparat-aparat terkait mengenai kondisi pemungutan dan penegakan
pajak hotel, kemudian secara yuridis dilakukan analisis peraturan perundang-
undangan, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang pajak hotel.
Berdasarkan analisa yuridis–empiris tersebut dibuat suatu kajian hukum dan pada
akhirnya diharapkan penelitian ini menemukan sebab terjadinya kebocoran
pendapatan daerah tersebut serta memberikan solusi dan masukan supaya tidak
terjadi hal serupa. Diharapkan pengembalikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang bersumber dari pajak hotel sesuai dengan kondisi nyata dan akhirnya dapat
mendukung pembangunan daerah termasuk sarana dan prasarana Masyarakat Bali.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jumlah pembangunan hotel dan operasionalnya dari tahun ke tahun
semakin marak di Bali yang merupakan pusat pariwisata Indonesia. Keberadaan
hotel dapat memberikan nilai positif terhadap penyerapan tenaga kerja untuk
bekerja dibidang perhotelan selain juga memberikan income bagi daerah di bidang
perpajakan.
Pajak Hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah, merupakan sumber
pendapatan daerah penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu perhatian khusus.
Mulai dari pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
akuntabilitas, terutama pemungutan, pengawasan serta penegakan hukum
terhadap pelanggarannya.
Namun pertumbuhan hotel di Pulau Dewata-Bali tidak serta merta
membangun kesadaran pemiliknya untuk membayar pajak. Dibeberapa wilayah
terjadi pelanggaran pajak hotel, seperti kasus dugaan pengemplangan pajak Vila
Ocean Blue Pool I dan II, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar
dimana masih mengumpulkan data guna melakukan gelar kasus di Kejaksaan
Agung (Kejakgung) Jakarta. Ada juga kasus ditangani Kejaksaan Negeri
Denpasar mengusut dugaan penggelapan pajak sejumlah hotel berbintang yang
nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.1 Serta data dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali mengungkapkan sebanyak
175 dari 2.111 unit hotel, pondok wisata, dan restoran di Kabupaten Badung
belum tercatat sebagai wajib pajak (WP) karena lemahnya sistem pengawasan.2
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
dirugikan oleh para pengemplang pajak hotel pada akhirnya juga merugikan
1 http://www.merdeka.com, 10 Hotel di Bali diduga gelapkan pajak hingga puluhan
miliar, diakses 5 februari 2015.
2 http://www.antarabali.com, BPKP: 175 Hotel di Badung Belum Wajib Pajak, 26
November 2014, diakses 10 Februari 2015.
masyarakat Bali yang kehilangan kesempatan menikmati pembangunan beserta
sarana prasarananya.
Jelas bahwa kebanyakan negara-negara di dunia, pajak merupakan
penerimaan yang terbesar sebagai pembiayaan, bahkan yang utama. Pajak
merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendistribusikan beban
pemerintah kepada rakyatnya, karena pajak disamping memenuhi fungsi budgeter
(anggaran) juga memenuhi fungsi reguler (pengaturan), baik di bidang sosial,
budaya dan ekonomi. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan
individu, tapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian
dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan
pembangunan oleh pemerintah.
Berdasarkan latar belakang disebut sebelumnya, banyaknya kasus terjadi
sehingga efektifitas pemungutan, pemeriksaan, pengawasan serta penegakan pajak
hotel di daerah-daerah Provinsi Bali masih dipertanyakan. Dikarenakan terjadi
ancaman ataupun kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari
pajak hotel. Apabila hal tersebut tidak dilakukan suatu terobosan, koreksian, serta
perbaikan segera, maka akan lebih banyak kerugian timbul dimasa mendatang.
Selain itu akan terjadi ketidakadilan terhadap wajib pajak lain yang telah
memenuhi kewajiban khususnya bidang pajak hotel.
Penegakan hukum bidang perpajakan dalam hal ini pajak hotel selain
merupakan ranah hukum administrasi dan perdata, namun juga dapat masuk
wilayah hukum pidana, dimana tentunya ada ancaman sanksi pidana terhadap
pelanggarannya.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukkan ataupun
menemukan solusi terkait pemecahan permasalahan pendapatan daerah berupa
pajak hotel di Provinsi Bali. Hingga diharapkan meningkatkan ataupun
memaksimalkan pendapatan daerah-daerah di provinsi Bali, akhirnya dapat
mendukung pembangunan daerah termasuk sarana dan prasarana masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang diteliti penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana efektivitas pemungutan, pemeriksaan, pengawasan, serta
penegakan pajak hotel dibidang kepariwisataan di Provinsi Bali?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi serta bagaimana pemecahannya terkait
pemungutan, pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan pajak hotel
dibidang kepariwisataan di Provinsi Bali?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas
daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Demikian sejalan dengan isi Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir bersama dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Payung perundangan yakni Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban
kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur
dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.
Pajak-pajak sebenarnya merupakan jiwa negara, sebab tanpa pajak negara
tidak akan atau sukar hidup, kecuali apabila negara itu mempunyai pendapatan
dari sumber-sumber alam (minyak, gas bumi, tambang emas, biji besi,
magnesium dan sebagainya) dan/atau dari perdagangan/industri-industri. Jadi
pajak-pajak pada hakekatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, bukan
hidup secara manusiawi. Banyak sedikitnya uang yang diperlukan oleh negara
tergantung kepada tingkat ekonomi negara serta rakyatnya. Pajak-pajak ditangan
pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang akan
tercemin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera, lebih makmur
masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Maka dapat dikatakan bahwa
pajak-pajak disamping untuk kelangsungan hidup negara (dengan anggaran
rutinnya) juga digunakan untuk pembangunan yang akan menyejahterakan dan
memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Dengan ini
mudah dimengerti bahwa pajak-pajak pungutannya selalu berdasarkan keadaan
ekonomi rakyat dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat,
dan penghasilannya yang hanya cukup kebutuhan primer, tidak wajar dikenakan
pajak atas penghasilnnya. Untuk itu berlaku asas daya pikul.3
Hukum pajak dapat dibagi dalam Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak
Materiil. Dengan adanya tax reform, ketentuan Hukum Pajak Formil dimuat
dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hukum Pajak Formil memuat
ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan Hukum Pajak Materiil.4
Pajak sebagai sumber penerimaan negara telah dipungut di Indonesia sejak
awal kemerdekaan. Pungutan terhadap pajak bersifat memaksa dan terutang oleh
wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, hasil dari
pungutan pajak dapat digunakan membiayai pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.5
Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam
masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri
dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan
kepentingan masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan
tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup
masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-
masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu
3 Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT
Refika Aditama, Jakarta, h.43-44.
4 H.Lutfi Effendi, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, h.19.
5 Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, h. 7.
yang bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara
adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara
dan seterusnya serta dibiayai dari penghasilan negara.6
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi
yaitu:
1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.7
Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menentukan “Pajak ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”. Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal tersebut, Pemerintah Provinsi
Bali, Pemerintah Kota Denpasar, termasuk seluruh kabupaten di Provinsi Bali
telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, antara lain:
1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel;
2) Peraturan Walikota Denpasar No 5 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel;
3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 2 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No 15 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No 3 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 16 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 24 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel;
6 Erly Suandy, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, h. 5
7 Mardiasmo, 2011, Edisi Revisi, Perpajakan, Andi, Yogyakarta
9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 1 Tahun 2012, tentang
Pajak Hotel;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 8 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel;
H.Bohari merangkum dan sekaligus mengintisarikan unsur-unsur yang
terkait dengan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian
kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa negara
menarik sebagian daya beli masyarakat untuk negara.
2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam
arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya
dapat dipaksakan, artinya hutang tersebut dapat ditagih dengan
menggunakan kekerasan seperti Surat Paksa dan Sita.
3) Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang
dibuat pemerintah yang berlaku umum. Sekirannya pungutan pajak tidak
didasarkan undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan
dianggap sebagai perampasan hak.
4) Tidak ada jasa timbal (tegen) yang dapat ditunjuk, artinya antara pembayar
pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi
dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat
negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan
dan lain sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung
kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau
kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin
yang tidak membayar pajakpun dapat menikmati prestasi dari negara.
Bahkan orang miskin lebih banyak mungkin menggunakan prestasi negara
dibandingkan dengan orang kaya seperti dalam penggunaan sarana
/kesehatan.
5) Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan,
jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan
sebagainya.8
Secara umum, pendapatan asli daerah dapat dibedakan menjadi dua, yakni:
(1) Retribusi yang dipungut dengan kompensasi layanan tertentu ; dan
(2) Pajak yang dipungut tanpa kompensasi layanan.9
Pasal 1 ayat (20) UU No 28 Tahun 2009, mengartikan pajak hotel adalah
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, pada ayat (21) UU ini
menyebutkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Selanjutnya Pasal 32 UU No 28 Tahun 2009 menyebutkan:
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola
Hotel.
Tentang subyek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, serta tarif
pajak hotel diatur mulai Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU No 28 Tahun
2009. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib
Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dan
dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
8 H.Bohari, 1993, Pengantar Hukum Pajak, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.25-26.
9 Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-
2004. Penerbit Kencana, Jakarta, h.125.
dibayar. Sedangkan tarif Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Sistem perpajakan dianut Indonesia dan telah diundangkan adalah Self
Assessment System, artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian penentuan besarnya pajak
terutang berada pada wajib pajak sendiri. Sedangkan tugas aparatur perpajakan
adalah melaksanakan pengendalian tugas pembinaan, penelitian, pengawasan
dan penetapan sanksi10
.
Sekalipun pejabat pajak hanya memberikan bimbingan kepada wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, pejabat pajak berwenang
memberikan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak tidak terlibat pada penentuan jumlah
pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan
hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan
menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum.11
Dalam rangka penerimaan negara melalui pajak tentu saja Self Assessment
System harus diawasi agar wajib pajak menghitung dan/atau melaporkan pajak
yang terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.12
Dalam sistem perpajakan, pungutan pajak dalam masyarakat dapat
dibenarkan atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu sebagai
berikut13
:
1) Teori Asuransi
10
Djamaludin Gede, 2002, Hukum Pajak, Fakultas Ekonomi Indonesia, h.32.
11 Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, PT RajaGrafindo
Perkasa, Jakarta, h.201.
12 Y Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, h.133.
13 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, op.cit., h. 28 – 34.
Teori asuransi ini mengatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang
mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini
tidak mempunyai banyak pendukung karena tidak sesuai dengan kenyataan
dan juga tidak sesuai dengan sifat-sifat pajak, sehingga teori ini ditinggal
orang.
2) Teori Daya Pikul
teori daya pikul ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya
pikul masing-masing. Daya pikul maksudnya kekuatan seseorang untuk
memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya
dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan
primer diri sendiri beserta keluarganya.
3) Teori Kepentingan
Teori kepentingan ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya
kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar kepentingan
yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar. Teori ini
tidak sesuai dengan sifat pajak, sebab justru pajak sifatnya adalah suatu
pembayaran yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk
dan menurut teori ini pajak harus sesuai dengan kepentingan masing-
masing
4) Teori Daya Beli
Teori daya beli ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya
beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi
kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali
lagi kepada masyarakat melalui saluran lain, sehingga pada hakikatnya
pajak tidak merugikan rakyat, oleh sebab itu maka pungutan pajak dapat
dibenarkan.
5) Teori Kewajiban Pajak Mutlak
Teori kewajiban pajak mutlak ini negara itu merupakan satu kesatuan yang
didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa adanya organ atau lembaga
itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut oleh karena
memberi hidup kepada warganya dapat membebani setiap anggota
masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban yang antara lain kewajiban
mambayar pajak, berdasarkan pemikiran tersebut maka pemungutan pajak
walaupun membebani individu dapat dibenarkan
6) Teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila
Teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila ini Pancasila mengandung
sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang
dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan yang ditujukan untuk
kepentingan umum atau kepentingan bersama, sedangkan kekeluargaan
yang merupakan sifat Pancasila mengandung arti bahwa setiap anggota
keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk
ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga da
menjaga nama baik keluarga tanpa suatu imbalan, melainkan hanya
melakukan pengorbanan saja. Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran
ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan pembenarannya. Jadi
berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena
pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari
lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.
Sedangkan landasan hukum pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 dan Pasal
29A jo Pasal 31 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP. Pasal 29 ayat (1)
UU KUP menyatakan, bahwa direktur jendral pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib
pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pasal 31 UU KUP menyatakan bahwa, tata cara
pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Paraturan Menteri Keuangan.14
Sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak hanya dapat dikenakan secara
perdata dan administratif tapi juga dapat sanksi pidana. Ancaman hukuman pidana
tidak saja terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tapi
14
Fidel, 2014, Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum,
Carofin Media, Tangerang, h.3.
banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan
antara lain karena15
:
a. Adanya perubahan sosial yang cepat, sehingga perubahan-perubahan
itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi
pidana;
b. Kehidupan modern yang semakin kompleks sehingga disamping
adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP)
diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;
c. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di
lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-
sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.
Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam undang-undang diluar KUHP antara
lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak
Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pajak, dan lain-lain.
15
Arif Surojo, 2010, Pengantar Pajak Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD)
Kepabeanan dan Cukai (Modul I-IV), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta, h.13. dalam Adrian Sutedi, 2013, Hukum
Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, h.11.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang
terdapat di dalam tujuan penyusunan penelitian ini, metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut
Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan terhadap hukum sebagai law-
in-action karena menyangkut persoalan internal antara hukum dengan
pelantara-pelantara sosial yang lain16
. Pendekatan yuridis empiris, yuridis
untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pajak hotel dan peraturan
pelaksanaannya. Pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang
dilihat dari perilaku masyarakat/pemerintah daerah yang nyata atau sesuai
dengan kenyataan. Demikian pendekatan yuridis empiris digunakan untuk
memberikan gambaran secara kualitatif efektifitas penegakan pajak hotel
dalam bidang kepariwisataan di Provinsi Bali.
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. 17
Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini peneliti
bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis
dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan efektifitas
penegakan pajak hotel dalam bidang kepariwisataan di Provinsi Bali.
Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan,
membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun
praktek.
Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang
fakta-fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi
kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di
16
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
h.24.
17
Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 76.
lapangan, diadakan analisa untuk memperoleh faktor pendukung dan
hambatannya.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Bali dan beberapa
Pemerintah Daerah Kabupatennya khususnya terkait efektifitas penegakan
pajak hotel. Untuk mendukung data yang diperoleh tersebut, penelitian juga
dimungkinkan dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah, Perhimpunan
Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Bali, serta Aparat Penegak Hukum terkait.
D. Data dan Sumber Data
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber
yang berbeda yaitu:
1. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang
berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan
dan/atau di dalam pemungutan, pemeriksaan, pengawasan dan
penegakan pajak hotel di Provinsi Bali. Data primer ini akan diperoleh
melalui responden tertentu yang di pilih secara purposive. Penentuan
responden, dilakukan terhadap beberapa responden yang memenuhi
kriteria sebagai berikut: (1). Mereka yang memahami dan menguasai
permasalahan di bidang pajak hotel (2). Mereka yang sedang terlibat
dengan (berwenang) semua pemungutan, pengawasan, dan penegakan
pajak hotel.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang
meliputi dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang
undangan (hukum positif di Indonesia), maupun peraturan
pelaksanaannya, termasuk didalamnya berbagai peraturan daerah yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, hasil-hasil penelitian,
artikel-artikel ilmiah, buku (literatur), dokumen resmi, arsip dan data
terkait pajak hotel dalam bidang kepariwisataan di Provinsi Bali.
Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier18
. Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat19
, seperti:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
c. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
d. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel.
e. Peraturan Walikota Denpasar No 5 Tahun 2011, tentang Pajak
Hotel.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 2 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No 15 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No 3 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 16 Tahun 2011,
tentang Pajak Hotel.
k. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 24 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 1 Tahun 2012, tentang
Pajak Hotel.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 8 Tahun 2011, tentang
Pajak Hotel.
18 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Normatif suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.
19
Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, h. 52.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer20
, seperti buku-buku, hasil penelitian,
jurnal ilmiah dan artikel-artikel.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder21
, seperti
kamus.
E. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan
data primer dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
atau judgemental sampling (tidak semua populasi dijadikan sampel namun
hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat
memberikan data).22
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan
melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui observasi, wawancara (intervew) dan studi
kepustakaan (liabrary research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut23
:
1. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan,
yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-
undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder
yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan
observasi awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang
bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di
dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian
20 Roni Hanitijo Soemitro, op.cit, h.12.
21
Roni Hanitijo Soemitro, op.cit, h.12.
22 Muhamad Muhdar, 2010, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan
Penulisan Hukum.
23
S.Nasution, 1998, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, h.73.
diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang
obyek permasalahan yang akan diteliti.
2. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara secara intensif
dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang
tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan
mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan.
3. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu
data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara
kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.
Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan
data diskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara
tertulis atau lisan dan juga perilakunya secara nyata, diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh.24
Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menujukkan cara
berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-
laporan penelitian ilmiah.
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai
dengan permasalahan yang diteliti.25
Kemudian untuk menarik kesimpulan dapat menggunakan metode
metode deduktif dan metode induktif, penarikan kesimpulan secara deduktif
yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang
24
Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grasindo,
Jakarta, h 12.
25 H.B. Sutopo, 1988, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, h.
37.
bersifat khusus. Secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara
berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian
yang umum.
Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan yang
induktif, yaitu menilai suatu kejadian yang bersifat khusus menuju yang sifat
umum.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan, serta
Penegakan Pajak Hotel dibidang Kepariwisataan di Provinsi Bali
Dinas Pendapatan Kota/Kabupaten di Provinsi Bali mempunyai
tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan
kebijakan otonomi Daerah yaitu:
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Penerangan Jalan;
5) Pajak Bumi dan bangunan;
6) Pajak Air Tanah;
7) BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
8) Pajak Reklame.
Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Bali dengan mengambil
sample lokasi di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Pemilihan lokasi berdasarkan pada jumlah hotel terbanyak (obyek penelitian)
sehingga tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang
telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data.
Berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut26
:
Tabel 1
Jumlah Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel
Tahun 2014
No Kab/Kota Kelas Hotel
Jumlah Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1
1 Jembrana 0 0 2 0 0 2
26
http://bali.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/136, diakses 6 November 2015.
2 Tabanan 2 0 0 0 0 2
3 Badung 44 55 45 11 9 164
4 Gianyar 7 9 5 0 1 22
5 Klungkung 0 0 2 3 0 5
6 Bangli 0 0 0 0 0 0
7 Karangasem 1 2 2 1 1 7
8 Buleleng 1 1 9 2 1 14
9 Denpasar 3 4 10 8 8 33
Jumlah 58 71 75 25 20 249
Sumber: BPS Provinsi Bali
Dengan demikian Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut
merupakan wilayah peringkat 1 dan 2 dalam hal memiliki jumlah hotel
berbintang terbanyak di Provinsi Bali yaitu masing-masing sejumlah 164 dan
33 unit hotel. Sementara itu berdasarkan data lain di Kabupaten Badung dalam
Sistem Informasi MAPATDA Dispenda Badung (Lampiran 1), Kabupaten
Badung di akhir tahun 2014 memiliki hotel bintang sejumlah 168 unit serta
hotel non bintang (termasuk villa dan rumah kost) sejumlah 1.495 unit, serta
mengalami peningkatan total (hotel bintang dan non bintang) di bulan
September 2015 sejumlah 1.859 unit. Kabupaten Badung memiliki Wajib
Pajak Baru Hotel sejumlah 300 wajib pajak di tahun 201527
.
1. Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Dinas Pendapatan Kota Denpasar beralamat di Jln. Letda Tantular
No. 12 Denpasar-Bali. Dengan visi menjadikan KKDS (Kemampuan
Keuangan Daerah Sendiri) sebagai sumber pendanaan yang utama dalam
menunjang pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya
dengan keharmonisan dan keseimbangan secara berkelanjutan, serta
memiliki misi:
27
http://dispenda.badungkab.go.id/, Perjanjiankinerja Tahun 2015Kepala Seksi
Pendataan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, diakses tanggal 9
November 2015
1) menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja
pemerintah dalam pemungutan pajak
2) mewujudkan penegakan perda serta sanksi hukum yang tegas.
3) mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
4) menggali sumber-sumber pendapatan.
5) mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas28
Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam
struktur organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum
2) Sub Bagian Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Program, yang terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan
2) Seksi Data dan Informasi
3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari :
1) Seksi Pendataan
2) Seksi Penetapan
3) Seksi Pemeriksaan
5. Bidang Penagihan, yang terdiri dari :
1) Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi
2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
3) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
6. Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan lain-lain, yang terdiri dari :
1) Seksi PBB
2) Seksi BPHTB
3) Seksi Pendapatan Lain-lain
28
http://pendapatan.denpasarkota.go.id diakses tanggal 10 November 2015
Pengaturan Daerah serta Peraturan Walikota Denpasar tentang
Pajak Daerah khususnya terkait dengan Pajak Hotel antara lain:
1) Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel
2) Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2012 tentang
Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP)
Pelayanan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar
3) Peraturan Walikota Denpasar No. 13 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penerbitan dan Pengisian SPTPD
4) Peraturan Walikota Denpasar No. 16 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah,
Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel
di Kota Denpasar
5) Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa Untuk Pajak Ait
Tanah, BPHTB, Pajak Reklame, Restauran, Hiburan, Hotel dan
Pajak Penerangan Jalan di Kota Denpasar
6) Peraturan Walikota Denpasar No. 49 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran dan Pajak Hiburan.
Pada tahun Anggaran 2014 Dinas Pendapatan Kota Denpasar telah
mengkoordinasikan penerimaan yang bersumber pada Pendapatan Asli
Daerah dengan target sebesar Rp 644.117.977.749,- dan dapat direalisasi
sebesar Rp. 698.705.007.355,99 atau 108,5%.29
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya mengamankan target
Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk mendukung rencana
pembangunan di Kota Denpasar adalah dengan program Peningkatan
29
http://pendapatan.denpasarkota.go.id, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diakses tanggal 9 November 2015
Penerimaan Daerah melalui peningkatan pemahaman tugas-tugas aparatur
dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :
Data Tahun 2014
Indikator
Sasaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Pajak Daerah
Retribusi
Daerah
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang
sah
Dana
Perimbangan
(Dana Bagi
Hasil)
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
sah
490.800.592.125,-
48.754.559.000,-
22.893.460.624,-
81.669.366.000,-
69.458.635.426,-
128.398.116.750,67
511.041.442.068,24
54.764.869.960,00
24.953.437.777,60
107.958.671.622,00
69.892.793.041,00
130.292.235.494,04
104,12
112,33
109,00
132,19
100,63
101,48
Data Tahun 2013
Indikator
Sasaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Pajak Daerah
Retribusi
450.258.600.000,00
42.685.463.848,00
504.981.564.103,82
47.874.288.091,00
112,15
112,16
Daerah
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang
sah
Dana
Perimbangan
(Dana Bagi
Hasil)
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
sah
20.740.398.065,80
73.271.531.902.73
74.651.447.459.03
112.952.323.902,77
20.774.562.997.87
82.325.306.699,75
72.201.429.179,00
100.119.248.492,69
100,16
116,45
96,72
88,64
Dari data tahun 2013 sampai dengan 2014 terjadi kenaikan penerimaan
pajak. Dari 8 (delapan) jenis pajak yang ditargetkan sebesar Rp
490.800.592.125,00 realisasinya sebesar Rp 511.041.442.068,24
(104,12%). Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
- Pajak Hotel ditargetkan Rp. 105.955.000.000,00 dan tercapai Rp.
119.103.974.297,46 atau 112,41 %.
- Pajak Restoran ditargetkan Rp. 59.000.000.000,00 dan tercapai Rp.
65.059.349.397,68 atau 110,27%.
- Pajak Hiburan ditargetkan Rp. 10.117.500.000,00 dan tercapai Rp.
10.687.215.006,10 atau 105,63%.
- Pajak Reklame ditargetkan Rp. 5.723.092.125,00 dan tercapai Rp.
1.637.901.306,00 atau 28.62%.
- Pajak Penerangan Jalan ditargetkan Rp. 62.000.000.000,00 dan tercapai
Rp. 66.225.005.594,00 atau 106,81%.
- Pajak Air Tanah ditargetkan Rp. 8.005.000.000,00 dan tercapai Rp.
8.416.599.313,00 atau 105,14%
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditargetkan Rp.
94.500.000.000,00 dan tercapai Rp. 98.685.571.472,00 atau 104,43% .
- BPHTB ditargetkan Rp. 145.500.000.000,00 dan tercapai Rp.
141.225.825.682,00 atau 97,06%.
Berdasarkan data yang diperoleh selama 2 tahun terakhir tersebut
dapat dilihat ada kenaikan penerimaan pajak daerah di Dispenda Denpasar
termasuk pajak hotel, yang menyebutkan target perolehan melebihi 100%
yaitu sebesar 112,41 %.
2. Dinas Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(Dispenda Badung) bertempat di Pusat Pemerintahan Kab. Badung
Mangupraja Mandala Unit 31 yang beralamat di jalan Raya Sempidi,
Mengwi, Badung-Bali. Dengan visi meningkatkan pendapatan asli daerah
untuk menunjang pembangunan berdasarkan tri hita karana menuju
masyarakat yang adil, sejahtera dan ajeg, serta memiliki misi:30
1) mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar
pajak;
2) mewujudkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
yang mantap dan dinamis;
3) mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan;
4) mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD).
Pengaturan Daerah serta Peraturan Bupati Badung tentang Pajak
Daerah khususnya terkait dengan Pajak Hotel antara lain:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Hotel
2) Peraturan Bupati Badung No 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan.
30
http://dispenda.badungkab.go.id/, diakses tanggal 9 November 2015
3) Peraturan Bupati Badung No 28 Tahun 2013 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah
4) Peraturan Bupati Badung No 84 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah
5) Peraturan Bupati Badung No 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanki Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014
mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung dengan
pencapaian:31
1) Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan)
Ditahun 2014 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp
2.197.959.212 dengan realisasi kinerja sebesar Rp.2.237.143.264,
sehingga capaian kinerja di Tahun 2014 mencapai 123,75%.
Dari jumlah realisasi di tahun 2014 tersebut terdiri dari (dalam
ribuan):
o Pajak Daerah dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan
sebesar Rp.1.986.068.718 dapat direalisasikan sebesar
Rp.2.339.852.467 atau 117,81%.
o Retribusi Daerah dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan
sebesar Rp.75.687.000 dapat direalisasikan sebesar
Rp.119.485.799 atau sebesar 157,87%.
o Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target
APBD induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.77.554.931 dapat
direalisasikan sebesar Rp.125.339.002 atau 161,61%.
o Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target APBD
induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.58.648.562 dapat
direalisasikan sebesar Rp.135.405.506 atau 230,88%.
31 http://dispenda.badungkab.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-2014/
Dilihat dari proporsi Realisasi PAD di Kabupaten Badung Pajak
Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang sah.
2) Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan monitoring transaksi
Pajak Daerah
Indikator Kinerja Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan
alat monitoring transaksi Pajak Daerah adalah merupakan indikator
baru yang ditetapkan berdasarkan hasil review Rencana Strategis yang
baru muncul di Tahun 2014.Dari Target Kinerja yang ditetapkan
sebesar 90 Wajib Pajak (WP) telah mencapai realisasi sebesar 90 Wajib
Pajak (WP) dengan capaian kinerja 100%. Indikator Jumlah Wajib
Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah,
diharapkan mampu memberikan gambaran potensi riil dan transparan
dari pendapatan Wajib Pajak yang seharusnya disetor kepada
Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan, serta
Penegakan Pajak Hotel dibidang Kepariwisataan di Kota
Denpasar dan Kabupaten Badung
a. Pendataan dan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD), Serta Pemungutan Pajak Hotel
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan
obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahannya.
Pengaturan Pajak hotel di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung
diatur dengan peraturan daerah (perda) masing-masing, untuk Kota
Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel sedangkan untuk Kabupaten Badung berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Hotel. Di dalam kedua perda tersebut tarif pajak ditetapkan sebesar 10 %
(sepuluh perseratus).
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah
penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 kamar.
Di Kabupaten Badung Wajib Pajak Hotel dikelompokan menjadi:
a) Hotel Bintang Lima,
b) Hotel Bintang Empat,
c) Hotel Bintang Tiga,
d) Hotel Bintang Dua,
e) Hotel non Bintang,
f) Villa, dan
g) Rumah Kos.
Pemungutan berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Peraturan Bupati
Badung No 21 Tahun 2012 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.
Di Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung No 22 Tahun
2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Parkir,
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Badung, bahwa tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) antara lain:
- Wajib pajak mendaftarkan dan melaporkan usaha dengan mengisi
formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar.
- Bidang pendaftaran dan pendataan menerima dan meregistrasi
formulir pendaftaran.
- Bidang pendaftaran dan pendataan melakukan penelitian administrasi
dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara
penelitian.
- Bidang pendaftaran dan pendataan menerbitkan NPWPD dan
memohon tanda tangan Kepala Dinas.
- Kepala Dinas Menandatangani NPWPD.
- Bidang pendaftaran dan pendataan menyerahkan NPWPD yang sudah
ditandangani oleh Kepala Dinas kepada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak menerima penyerahan NPWPD dari bidang pendaftaran
dan pendataan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
NPWPD.
Menurut Kadek Viki Kristyan, SH, MKn., Sub Bagian Penyusunan
Program Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,
menyebutkan penentuan wajib pajak hotel didasarkan pada Objek Pajak,
yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran jasa
pelayanan dan jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan
hiburan, demikian berdasarkan wawancara tanggal 28 Oktober 2015.
Ida Bagus Nyoman Stiti Arcana, S.Sos Kepala Seksi Penerimaan
Sumber Lain-Lain, Dispenda Badung, menyebutkan informasi mengenai
usaha hotel yang ada di Kabupaten Badung juga diperoleh antara lain dari
sumber instansi lainnya yang terkait seperti Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT), Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pariwisata.
Dengan koordinasi dengan instansi tersebut mencegah atau meminimalisir
adanya kemungkinan usaha hotel yang tidak melaporkan usahanya.
Demikian juga ditegaskan Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, S.S.
Kasi Bidang Pendataan Dispenda Denpasar, wawancara tanggal Kamis, 12
November 2015, menyebutkan dengan sistem Self Assesment, merupakan
kewajiban wajib pajak sendiri (termasuk wajib pajak hotel) untuk
membayarkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya, apabila ada
terindikasi/laporan suatu usaha yang termasuk objek pajak hotel dan
belum terdaftar, maka Dispenda Denpasar akan melakukan pengecekan
langsung ketempat usaha berada. Bahkan untuk mengetahui adanya obyek
pajak yang belum melaporkan usahanya sering dilakukan pengecekan pada
dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara manual
sebagai salah satu upaya pendataan wajib pajak.
Apabila dugaan ada usaha termasuk hotel yang belum dilaporkan
atau tidak memenuhi kewajiban perpajakkannya maka akan dilakukan
pencarian data secara rutin setiap catur wulan yang bekerja sama dengan
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, kemudian dilakukan evaluasi dan
yang terbukti akan dikukuhkan NPWPD, sehingga dapat segera memenuhi
kewajiban perpajakannya.
b. Pemeriksaan Pajak Hotel
Kadek Viki Kristyan, SH, MKn, upaya hukum Wajib Pajak kurang
bayar, telah lapor, tidak bayar apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh
Dispenda dan telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat
mengajukan keberatan dan Banding. Keberatan diproses di Dinas
Pendapatan Daerah sedangkan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
Tata cara pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung No 22 Tahun
2014 antara lain:
- Bidang penetapan menyusun program pemeriksaan untuk kelompok
pemeriksaan
- Kelompok pemeriksaan memberitahukan secara tertulis/
menyampaikan surat pemeriksaan kepada wajib pajak.
- Kelompok pemeriksaan dapat melakukan pemeriksaan melalui:
a) Pemeriksaan lengkap;
b) Pemeriksaan sederhana (dapat dilakukan di lapangan atau dikantor)
- Kelompok pemeriksaan membuat laporan pemeriksaan.
- Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir
pemeriksaan.
- Penerbitan surat ketetapan.
- Surat ketetapan diterima oleh wajib pajak.
c. Pengawasan Pajak Hotel
Kadek Viki Kristyan, SH, MKn. Menambahkan untuk Pengawasan
Pajak Hotel Kabupaten Badung dilakukan sebagai berikut:
a) Bidang Pendaftaran dan Pendataan terkait dengan Penyetoran SPTPD
(memberikan surat teguran penyetoran SPTPD)
b) Bidang Penetapan terkait dengan Ketetapan Pajak baik itu kurang
lapor maupun kurang bayar yang dilakukan dengan prosedur
pemeriksaan (Penerbitan dan pendistribusian Surat Tagihan dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Pemeriksaan Pajak Daerah).
c) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terkait dengan rekonsiliasi Pajak
Hotel.
d) Bidang Penagihan terkait dengan Penagihan Pajak.
e) Bendahara penerimaan terkait dengan rekonsiliasi dengan Bank
Persepsi.
d. Penagihan Pajak Hotel
Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung
Kabupaten Badung No 22 Tahun 2014 antara lain:
- Bidang penetapan dapat menerbitkan STPD apabila:
a) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- Bidang penetapan melakukan penelitian terhadap kartu data pada
sistem MAPATDA apabila terdapat wajib pajak yang akan diterbitkan
STPD.
- Bidang penetapan melakukan koordinasi dengan bendahara penerima
apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- Bendahara penerima memberikan keterangan kepada bagian
penetapan.
- Bidang penetapan melakukan koordinasi dengan bidang pendaftaran
dan pendataan apabila dari penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung.
- Bidang pendaftaran dan pendataan memberikan keterangan kepada
bidang penetapan.
- Bidang penetapan menghitungkan sanksi administrasi berupa bunga,
kemudian mencetak STPD dan menyampaikan kepada Wajib Pajak.
- STPD diterima oleh wajib pajak.
Tata cara penagihan pajak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung No 22 Tahun
2014 antara lain:
- Bidang penagihan membuat daftar wajib pajak yang akan dilakukan
tindakan penagihan pajak.
- Bidang penagihan memuat Konsep Surat Teguran kemudian memohon
tanda tangan Kepala Dinas.
- Kelapa dinas menandatangani Surat Teguran dan memerintahkan
bidang penagihan untuk menyampaikan kepada wajib pajak.
- Bidang penagihan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak
dan mencatat tanggal penerimaan surat teguran.
- Wajib pajak menerima surat teguran dan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah penerimaan surat teguran, wajib pajak harus
melunansi pajak yang terutang.
- Bidang penagihan akan melakukan pengawasan terhadap pelunasan
utang pajak sesuai dengan jangka waktu dalam surat teguran.
- Juru sita membuat konsep surat paksa apabila apabila jumlah pajak
yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani konsep Surat Paksa.
- Jurusita memberitahukan Surat Paksa kepada wajib pajak dan mencatat
tanggal penerimaan Surat Paksa.
- Wajib pajak menerima surat paksa.
- Juru sita membuat konsep Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(SPMP) apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang
tercantum dalam surat paksa.
- Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Konsep Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- Juru Sita melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(SPMP) ke Wajib Pajak dan membuat Berita Acara.
- Wajib pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah
tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- Juru sita membuat konsep surat untuk melaksanakan lelang kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila
wajib pajak belum juga melunasi utang pajak.
- Kepala dinas memeriksa dan menandatangani konsep surat untuk
melaksanakan lelang.
- Juru sita mengirimkan surat untuk melaksanakan lelang di KPKNL.
- KPKNL menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat melaksanakan
lelang.
- Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib
pajak hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang.
e. Penegakan hukum Pajak Hotel
Menurut Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, S.S. Kasi Bidang
Pendataan Dispenda Denpasar, terkait penegakan hukum pajak hotel di
Kota Denpasar, sampai dengan saat ini belum ada kasus masuk pengadilan
pajak, umumnya terselesaikan sampai dengan tahap teguran ataupun
penagihan. Mengingat Dispenda Kota Denpasar terdiri dari 4 bidang:
1) Bidang Pendataan dan Penetapan
2) Bidang Penagihan
3) Bidang PBB, BPHTB, dan Pendapatan Retribusi Lain-Lain
4) Bidang Bina Program
Umumnya permasalahan seperti belum atau telat bayar atau kurang bayar
terselesaikan di bidang penagihan.
Ketut Trisna Aryani SE, MPD Kepala Seksi Data dan Informasi
Dispenda Denpasar juga mengungkapkan bahwa wajib pajak di wilayah
Kota Denpasar masih kooperatif sehingga hanya maksimal teguran saja,
belum sampai pada upaya penyitaan aset untuk pembayaran utang
pajaknya.
Kadek Viki Kristyan, SH, MKn., Sub Bagian Penyusunan Program
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,
menyebutkan bahwa penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi
pidana. Sanksi administratif terdiri dari bunga dan kenaikan, dan sanksi
pidana terdiri dari: kurungan dan denda
Kewenangan Dispenda dalam menegakkan hukum perpajakan
sebatas yang diatur dalam Peraturan Daerah yaitu terkait dengan
Pemungutan Pajak Daerah, pengenaan sanksi administrasi sampai dengan
penagihan pajak dengan surat paksa, selain itu terkait dengan Ketentuan
Pidana ditegakkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan
Polisi Pamong Praja termasuk jenis pidana pelanggaran.
Demikian juga kondisi di Kabupaten Badung, Ida Bagus Nyoman
Stiti Arcana, S.Sos Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-Lain,
menyebutkan kondisi di Kabupaten Badung umumnya wajib pajak enggan
untuk mengajukan keberatan pajak apalagi harus banding ke pengadilan
pajak karena memperhitungkan biaya yang akan keluar lebih besar
daripada keberatan yang dialami dan harus bersidang di luar kota di
Surabaya.
Dan disampaikan oleh I Ketut Gede Sudiartha Kepala Bidang
Penagihan Dispenda Badung, wawancara tanggal 28 Oktober 2015,
pembinaan persuasif dengan teguran tertulis, dengan kebijakan koperatif
sehingga di Kabupaten Badung belum ada pelanggaran kewajiban
perpajakannyayang dilanjutkan ke pengadilan. Sanksi telat bayar yaitu
dengan bunga 2% perbulan dari pajak yang tidak atau terlambat bayar,
sampai maksimal 24 bulan. Sedangkan sanksi administrasi berupa
kenaikan 25% dari pokok pajak terutang untuk wajib pajak yang tidak
mengisi SPTPD.
Untuk Sanksi Administratif yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel serta
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 tentang Pajak
Hotel, diatur dengan ketentuan bahwa:
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (pajak dalam
tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian
SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung) ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (dalam hal;
jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar dan dalam hal; jika SPTPD tidak
disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran) dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT (jika
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (jika kewajiban mengisi
SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan)
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
B. Kendala-kendala apa yang dihadapi serta bagaimana pemecahannya
terkait pemungutan, pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan
pajak hotel dibidang kepariwisataan di Provinsi Bali
1. Kendala yang dihadapi terkait pemungutan, pemeriksaan,
pengawasan, serta penegakan pajak hotel dibidang kepariwisataan di
Provinsi Bali
Sekalipun melihat kinerja Dispenda Kota Denpasar dan Kabupaten
Badung yang telah baik dalam hal pelayanan serta penegakan pajak hotel,
namun masih ada kendala-kendala dihadapi terkait pelayanan,
pemungutan, pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan pajak hotel.
Penyebab wajib pajak tidak takut disanksi adalah dikarenakan
kurang sadarnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga perlu
upaya yang kontinyu dalam menyadarkan wajib pajak untuk mau
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat UU dan Perda.
Ketut Trisna Aryani, SE, MPD Kasi Data Infomasi Dispenda Kota
Denpasar, menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi antara lain adalah
kurang kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dirinya sebagai wajib
pajak antara lain dengan menutupi usahanya seolah-olah bukan merupakan
objek pajak hotel, sementara usaha yang dilakukan sebenarnya telah
memenuhi syarat sebagai objek pajak hotel. Upaya penyembunyian objek
pajak ini misalkan beralasan kamar yang tersedia adalah untuk anggota
keluarga dan bukan disewakan.
Kadek Viki Kristyan, SH, MKn., Sub Bagian Penyusunan Program
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung
(wawancara tanggal 28 Oktober 2015) menambahkan, beberapa penyebab
tidak dilaporkannnya usaha hotel yang dimiliki warga adalah karena masih
ada kurang kesadaran warga pemilik usaha untuk memenuhi kewajibannya
sehingga perlu upaya yang kontinyu dalam menyadarkan wajib pajak
untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat
undang-undang dan peraturan daerah.
Ida Bagus Nyoman Stiti Arcana, S.Sos Kepala Seksi Penerimaan
Sumber Lain-Lain, wawancara tanggal 28 Oktober 2015 membenarkan
bahwa Wajib Pajak usaha hotel tidak melaporkan penghasilannya salah
satunya karena kesadaran Wajib Pajak belum maksimal.
Selain itu Ida Bagus Stiti Arcana, S.Sos menyebutkan kendala yang
dihadapi bawah Dispenda Kabupaten Badung belum memiliki Penilai Aset
internal hal ini yang menentukan terkait penyitaan apabila ada tunggakan
pajak dari Wajib Pajak. Selain juga kurang partisipasi masyarakat sekitar
usaha untuk melapor keberadaan usaha hotel tersebut menimbulkan
kesulitan mendeteksi keberadaan usaha tersebut.
Serta juga kendala kurangnya jumlah sumber daya
manusia/personil khususnya yang dimiliki Dispenda Kabupaten Badung,
di bidang pendataan hanya sejumlah 35 orang untuk mengurus kurang
lebih 2500 wajib pajak di Kabupaten Badung.
Permasalahan di bidang pajak daerah termasuk pajak hotel juga
disampaikan Ketua Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria, bahwa
selama ini potensi pajak di Badung terutama pajak hotel dan restoran
sering hilang. Dikarenakan antara lain tidak maksimalnya penerapan
sistem pajak online, serta saat ini banyak transaksi yang diselesaikan diluar
negeri, termasuk uang-uangnya, sebagaimana disampaikan pada Harian
Jawapos. 32
32
Jawa Pos, Radar bali, Jumat, 9 Oktober 2015, Potensi Kehilangan Pajak Capai Rp 3,2
T, h. 25.
2. Upaya mengatasi kendala, upaya preventif serta upaya perbaikan
lainnya terkait pemungutan, pemeriksaan, pengawasan, serta
penegakan pajak hotel dibidang kepariwisataan di Provinsi Bali
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian
pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah, selanjutnya
ada hal yang harus diatur dengan Peraturan Walikota salah satunya tentang
Tata cara Penerbitan dan Pengisian Surat pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD). Berkaitan dengan hal tersebut tanggal 22 Juni 2013 Kepala
Dinas Pendapatan Kota Denpasar Drs. Ida Bagus Subrata MM, didampingi
Dewa Wirama dari Universitas Udayana mengadakan sosialisasi tentang
Tata cara Penerbitan dan Pengisian Surat pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) kepada petugas pungut khususnya Pajak Hotel, Restoran dan
Hiburan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Dalam sambutannya ada beberapa hal yang disampaikan oleh
Kepala Dinas yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sebelumnya, dimana
sebelumnya melalui pemungutan pajak rampung yang dilaksanakan setiap
3 bulan, disini semua wajib pajak diperiksa pembukuannya untuk
mengetahui penjualan dan pembayarannya sehingga dapat dievaluasi
wajib yang kurang bayar atau sebaliknya selanjutnya dibuatkan berita
acara perampungan. Dan sesuai dengan arahan BPK dijelaskan oleh Bapak
Kadis sifat pemungutan Pajak Hotel Restoran adalah self assessment
artinya wajib pajak yang melaporkan sendiri penjualannya dan berapa
pajak yang harus dibayar, berdasarkan hal itu mulai bulan Juni 2013 Dinas
Pendapatan Kota Denpasar mulai menerapkan sistem pelaporan dan
pengisian SPTPD kepada seluruh wajib pajak hotel restoran dan hiburan di
Kota Denpasar. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh wajib
pajak dalam kaitannya dengan pengisian SPTPD. 1. Pajak Hotel, Pajak
restoran dan Pajak Hiburan yang telah dipungut disetor ke kas daerah
selambat-lambatnya tangaal 20 bulan berikutnya. 2. Wajib pajak wajib
memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan
menggunakan SPTPD. 3. Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak
dilakukan setiap bulan Apabila ada keterlambatan penyetoran akan
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya.
4. SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan harus
disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota
Denpasar selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dengan
dilampirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung. 5. Apabila batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu
penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya. Dengan diberlakukan
peraturan Walikota tentang Tata cara Penerbitan dan Pengisian Surat
pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diharapkan seluruh wajib pajak di
Kota Denpasar pro aktif melaporkan penjualannya setiap bulan yang
disertai dengan dokumen/laporan penjualannya dan memperhatikan
peraturan peraturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota
Denpasar.33
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib
pajak untuk membayar pajak khususnya pajak hotel di Kabupaten Badung,
dilakukan pemberian penghargaan terhadap wajib pajak terbaik. Sebagai
wujud apesiasi dan terima kasih Pemkab Badung kepada wajib pajak yang
sudah patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku dan atas kontribusi yang besar kepada pendapatan daerah,
maka Pemkab Badung kembali memberikan penghargaan kepada wajib
pajak daerah terbaik. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Bupati
Badung A.A. Gde Agung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung,
Jumat (19/6). Penyerahan penghargaan wajib pajak terbaik, berdasarkan
dua parameter yakni kepatuhan terbaik dan penyetoran pajak terbaik.
Untuk kepatuhan terbaik diukur dari penyetoran surat pemberitahuan pajak
daerah (SPTPD) terutang tepat waktu sebelum jatuh tempo dan ketepatan
waktu menyetor pajak yakni sebelum jatuh tempo penyetoran, hasil
laporan pajak dalam SPTPD sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan,
tidak memiliki utang pajak, tidak memiliki denda administrasi, jumlah
33
http://pendapatan.denpasarkota.go.id, Dispenda Gelar Sosialisasi Pelaporan Pajak
Daerah, diakses tanggal 9 November 2015
setoran dan kooperatif terkait pemasangan alat on line system. Sementara
penyetoran pajak terbaik diukur berdasarkan jumlah utang pajak, tingkat
kepatuhan dan jumlah penyetoran.
Dalam kesempatan tersebut Adi Arnawa juga menyampaikan target
dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014. Target pendapatan daerah
sebesar Rp. 3,1 T lebih, realisasinya Rp. 3,4 T lebih atau realisasi sekitar
109,14 persen. Target pajak daerah Rp. 2,1 T lebih, terealisasi sebesar Rp.
2,3 T lebih (107,22%). Sedangkan perkembangan realisasi penerimaan
pendapatan daerah tahun 2015 hingga bulan April, dimana target
pendapatan daerah Rp. 3,2 T lebih, terealisasi Rp. 1 T lebih (33,15%).
Target pajak daerah Rp. 2,3 T lebih, realisasinya baru Rp. 697,5 M lebih
(30,29%). Selain itu untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah telah
dilaksanakan system pelaporan dan penyetoran pajak secara on line.
“Dengan system on line, sampai saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam pelaporan SPTPD meningkat dari sebelumnya hanya mencapai 60%
dan saat ini sudah mencapai 90%,” jelasnya.
Sementara Bupati Badung A.A. Gde Agung menyampaikan bahwa
penghargaan ini diberikan kepada wajib pajak terbaik dalam upaya
meningkatkan dan mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah
kabupaten badung dengan para wajib pajak dalam upaya
menumbuhkembangkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memotivasi para wajib pajak
agar lebih meningkatkan partisipasi dan prestasinya dalam mendukung
peningkatan pendapatan daerah badung. Bupati menegaskan bahwa untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, Dispenda
Badung telah melakukan upaya-upaya pembenahan dan penyempurnaan
system pelaporan dan penyetoran pajak secara on line. Dilakukan pula
pengadaan alat pemantau transaksi on line secara bertahap mulai 2012.
“Kami harapkan pemasangan alat pemantau transaksi secara online ini
terus dikembangkan sehingga dapat mengakomodasi system transaksi
pajak pada wajib pajak dareah yang mempergunakan system web service,”
tegas Gde Agung seraya mengharapkan kesadaran para wajib pajak daerah
untuk membangun “respect and trust” diantara kita bersama serta
menjawab sikap skeptis yang berkembang sementara ini.
Sementara kategori wajib pajak daerah dengan tingkat kepatuhan
terbaik, untuk hotel bintang 5 diraih Ayodya Resort Bali, Hotel Bintang 4
Mercure Nusa Dua, Hotel Bintang 3 The Rani Hotel & Spa, Hotel Non
Bintang Balaka Beach Inn Bali, vila Alila Villas Uluwatu, Restoran Klapa
New Kuta Beach Restorant & Spa, Hiburan Puri Rafting dan Spa Tropic
Spa. Untuk kategori wajib pajak daerah dengan tingkat penyetoran terbaik,
untuk hotel bintang 5 W. Retreat & Spa, Bintang 4 Hard Rock Hotel Bali,
Bintang 3 Grand Whiz Hotel Nusa Dua, Bintang 2 Puri Raja Hotel, Hotel
Non Bintang Harris Hotel, Restoran Ultimo, Hiburan Waterbom dan
Parkir Basemant Kuta Square Parkir.34
Demikian juga Dispenda Kota Denpasar, dalam Rangka memotifasi
dan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan meningkatkan peran
serta wajib pajak dalam berpasrtisipasi menunjang pembangunan di Kota
Denpasar, Dinas Pendapatan Kota Denpasar secara rutin mengadakan
kegiatan tahunan yaitu Pemberian Penghargaan kepada wajib pajak hotel
restoran terbaik di Kota Denpasar.35
Dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak daerah di Kabupaten
Badung menuju pelayanan secara elektronik, maka Dispenda Badung
membahas notifikasi system transaksi pajak melalui mobile banking dan
internet banking bersama PT. Bank BPD Bali sebagai bank persepsi
rekening Kasda Kabupaten Badung yang telah ditunjuk dengan Keputusan
Bupati Badung36
.
Pembahasan notifikasi transaksi pajak dengan e-banking yang
dipimpin oleh Sekretaris Dispenda Kabupaten Badung, A.A. Gede Agung
34
http://dispenda.badungkab.go.id/, Pemkab Badung Beri Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Terbaik, diakses tanggal 24 November 2015
35 http://pendapatan.denpasarkota.go.id, Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak
Hotel Dan Restoran Terbaik Kota Denpasar Tahun 2012, diakses tanggal 9 November 2015
36 http://dispenda.badungkab.go.id/, Optimalisasi Pelayanan Pajak Dengan Elektronik
Banking (e-Banking), diakses tanggal 24 November 2015
Arimayun, S.TP, M.Par dalam rangka validitas transasksi serta
mengantisipasi misinformasi notifikasi transaksi dengan e-banking
tersebut. BPD Bali merencanakan setelah final pembahasan notifikasi
transaksi dan uji coba transaksi, maka mulai bulan Agustus tahun 2015
sudah bisa dilakukan transaksi mobile banking, dan transaksi pajak daerah
via ATM BPD Bali sekitar bulan September 2015, dimulai dari pelayanan
transaksi PBB-P2 yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan transaksi
pajak daerah lainnya. Wajib Pajak daerah yang dapat dilayani dengan e-
banking BPD tentu harus memiliki rekening pada BPD Bali serta
melakukan registrasi user secara formal ke BPD Bali untuk mendaftarkan
nama penanggung pajak, nomor handphone (HP) serta email untuk
konfirmasi dan laporan hasil transaksi e-banking yang dilakukan. BPD
Bali merencanakan segera bersama Asosiasi BPD se-Indonesia, agar dapat
memanfaatkan fasilitas ATM BPD seluruh Indonesia untuk transaksi pajak
daerah, serta menjajaki kerjasama dengan group beberapa bank pengguna
ATM bersama setelah notifikasinya disepakati. BPD Bali bekerjasama
dengan LPD se-Bali dan PPOB (tempat pembayaran listrik dan air yang
bekerjasama dengan BPD Bali) telah melayani transaksi PBB-P2, serta
bekerjasama dengan Dispenda Badung menggunakan mobil unit layanan
keliling BPD pada pelaksanaan pekan PBB di beberapa Daerah Kabupaten
Badung.
Pada tanggal 08 Juli 2015 bertempat di ruang rapat Dinas
Pendapatan Daerah Kab. Badung, dilaksanakan Focus Group Discussion
(FGD) tentang Sistem Online Pajak Daerah yang diikuti oleh SKPD
terkait, wajib pajak, asosiasi pariwisata, dan Konsultan Hukum dari PT.
Lintas Daya Manunggal. FGD dipimpin oleh Sekretaris Dispenda
Kabupaten Badung, A.A. Gede Agung Arimayun, S.TP, M.Par, Kegiatan
ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai sumber tentang
perlunya Ranperda Sistem Online Pajak daerah di Kab. Badung.37
37
http://dispenda.badungkab.go.id/, Focus Group Discussion (FGD) Tentang Sistem
Online Pajak Dearah, diakses tanggal 24 November 2015
Sistem Online Pajak Daerah ini memiliki Manfaat Praktis antara
lain;
1) Sistem online pajak daerah menjadi cerminan transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
2) Sistem ini memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi
wajib pajak untuk mengetahui hingga membayarkan pajak kapan saja
dan dimana saja dengan alat komunikasi yang dimilikinya.
3) Kondisi ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi dunia
usaha untuk membayar pajak.
4) Dengan sistem ini, negara akan menghemat anggaran untuk
membiayai biaya administrasi dan biaya kepatuhan. Administrasi pajak
akan efektif dengan memperkecil kemungkinan dari wajib pajak tidak
terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah, penyelundup pajak dan penunggak pajak.
5) Melalui paperless system, maka upaya untuk penyelematan lingkungan
akan semakin optimal.
Kesimpulan dari FGD ini para peserta memandang perlu disusunnya
Ranperda Sistem Online Pajak Daerah di Kab. Badung.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan daerah / Pasedahan Agung
Kab. Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan dalam rangka optimalisasi
dan transparansi Penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah melakukan inovasi
dengan menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah. Sistem
pajak online ini mencakup: sistem pelaporan (SPTPD online), sistem
pembayaran (bekerjasama dengan PT.BPD Bali), sistem monitoring
(pengawasan) transaksi usaha secara online wajib pajak, administrasi
perpajakan daerah dan sistem perijinan terintegrasi dengan Sistem
Informasi Manajemen Daerah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten. Khusus mengenai sistem pengawasan terhadap data transaksi
usaha wajib pajak telah dilaksanakan sejak Tahun 2013.
Penyelenggaraan monitoring terhadap data transaksi usaha wajib pajak
diperuntukkan kepada wajib pajak hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.
Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan Alat Monitoring
Data Transkasi Usaha secara Online (tapping box), dimana alat ini
bertujuan untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha
wajib pajak yang terjadi, serta dapat dipantau dari dashboard (sistem
monitoring) yang berada di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung secara online real time. Sedangkan untuk wajib pajak
hotel akan dipasangkan webservice dikarenakan sistem wajib pajak hotel
memiliki database tersendiri, adapun latar belakang dari penerapan Sistem
Monitoring Pajak Online adalah, sebagai berikut;38
- Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir merupakan komponen
utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membantu dalam
menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah
- Sistem online dapat meminimalkan biaya administrasi pengelolaan
pajak (paperless, biaya ATK)
- Percepatan penyampaian data transaksi penjualan wajib pajak
berikut data sistem monitoring pajak online yang sudah terpasang
di wajib pajak,
Tahun 2013 terpasang 25 Alat Monitoring Online di 10 Wajib
Pajak
Tahun 2014 terpasang 175 Alat Monitoring Online di 118 Wajib Pajak
dan untuk Tahun 2015 akan terpasang 200 Alat Monitoring Online dan 30
Webservice di 30 Hotel.
Untuk APBD Tahun 2016 beberapa kegiatan yang telah dirancang
dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah :
1) Kegiatan Konfigurasi Webservice Monitoring Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak dengan target 200 Wajib Pajak;
2) Kegiatan Pendataan alat pencatatan data transaksi usaha wajib pajak
sebagai inventarisasi kebutuhan untuk kebutuhan alat monitoring dan
38
http://dispenda.badungkab.go.id/, Penerapan Sistem Monitoring Pajak Online, diakses
tanggal 24 November 2015
webservice wajib pajak (pada Tahun 2016 ditargetkan survey terhadap
1.000 wajib pajak)
3) Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring Data Transaksi
Usaha Wajib Pajak untuk pengawasan terhadap alat dan sistem yang
telah dipasang di wajib pajak (400 alat monitoring dan 30 webservice)
Seiring dengan perkembangan aplikasi teknologi informasi serta
dalam rangka penggunaan IT yang efektif dan efisien untuk optimalisasi
penerimaan pajak daerah, maka Dispenda Kabupaten Badung berdasarkan
Perbup 56 Tahun 2013 Tentang Online System Pembayaran Dan
Pelaporan Transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak
Hiburan, dalam monitoring transaksi pajak online melaksanakan
pengembangan system Web Service dimana sebelumnya hanya
memanfaatkan Tapping Box yang berfungsi untuk memantau seluruh
transaksi yang mengalir ke printer. Solusi ini tidak tepat untuk diterapkan
pada Wajib Pajak hotel atau wajib pajak lainnya yang memiliki proses
bisnis lebih kompleks dari jenis pajak restoran, parkir atau hiburan. Karena
tidak seluruh transaksi dilakukan cetak invoice melalui printer. Selain itu,
biasanya hotel memiliki sistem informasi yang digunakan untuk
melakukan administrasi proses bisnisnya dengan menggunakan basis data
sebagai wadah untuk menampung seluruh data yang ada. Berlatar belakang
hal tersebut, maka Dispenda memiliki alternatif terobosan penerapan Pajak
Online berbasis Web Service untuk menjawab hambatan tersebut.39
Web Service
1) Web Service adalah sebuah sistem software yang di desain untuk
mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah
jaringan.
2) Data transaksi yang dicatat bukan berasal dari hasil print struk,
melainkan diambil dari basis data penerimaan wajib pajak.
39
http://dispenda.badungkab.go.id/, Pengembangan Implementasi Monitoring Pajak
Online Realtime Berbasis Web Service, diakses tanggal 9 November 2015
3) Tugas web service adalah mencatat semua transaksi penjualan wajib
pajak, baik yang berasal dari customer maupun travel agent.
4) Dalam penerapan Web Service pada wajib pajak, diperlukan jaringan
internet yang menghubungkan antara server Dispenda dengan Server
Wajib Pajak
5) Pihak wajib pajak perlu membuka jaringan ke server Dispenda yang
bertujuan untuk pengiriman data transaksi penjualan
6) Pihak Wajib Pajak perlu membuka hak akses dalam instalasi Web
Service
Sebelum penerapan system Web Service Dispenda Badung telah
melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang berpotensi dipasang
webservice serta dilanjutkan dengan pembahasan kesepakatan pemasangan
webservice dengan mengundang beberapa manager dan vendor. Saat ini
Sistem Monitoring Pajak Online berbasis Web Service diimplementasikan
di Parkir Bandara Ngurah Rai yang dikelola oleh SBU (yang sebelumnya
dimonitoring dengan 13 alat Tapping Box), Hotel Grand Ixora (telah diuji
coba sejak tahun 2014) dan Hotel Ibis Dewi Sri yang menggunakan Sistem
Perhotelan Rhapsody dari Realta. Respon wajib pajak yang bersedia
dipasang system monitoing Tapping Box dan Web Service ini
menunjukkan komitmen untuk berusaha secara jujur dan transparan yang
diharapkan dapat segera diikuti oleh wajib pajak lainnya, sehingga target
pemasangan 30 webservice tahun 2015 dapat dituntaskan dan untuk
Tahun 2016 akan dianggarkan pemasangan webservice untuk 200 Wajib
Pajak.
Kadek Viki Kristyan, SH, MKn., Sub Bagian Penyusunan Program
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,
(wawancara tanggal 24 November 2015) menyangkut permasalahan yang
disampaikan melalui Jawa Pos tertanggal 9 Oktober 2015 bahwa
banyaknya transaksi yang diselesaikan di luar negeri, hal tersebut bisa
dideteksi dengan Pemeriksaan Pajak dimana sesuai juga dengan Peraturan
Bupati Badung No 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan
Jalan, Pasal 36 ayat (2) huruf b menyebutkan pemeriksaan pajak hotel
dalam rangka memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan data
pendukung untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD, sasarannya:
1) Memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar serta contract rate;
2) Memeriksa laporan laba rugi (profit and loss statement);
3) Memeriksa data penjualan harian (daily sales report);
4) Memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (ledger);
5) Memeriksa data penjualan kredit dengan daftar piutang;
6) Memeriksa data penjualan dan pengumuman service;
7) Memeriksa daftar pembayaran gaji dan service karyawan;
8) Memeriksa bukti transfer bank untuk pembayaran gaji dan service
(bukti pendebetan rekening hotel di Bank);
9) Memeriksa voucher payment atau bukti pengeluaran kas untuk
pembayaran gaji dan service pada rekening koran Bank;
10) Memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan
service pada rekening koran Bank;
11) Memeriksa Laporan Guest In House (Laporan tamu Check in dan
Check out)
Ketut Trisna Aryani SE, MPD, Kepala Seksi Data dan Informasi
Dispenda Kota Denpasar saat ini memang banyak transaksi pembayaran
yang dilakukan secara online dari penyewa kamar kepada hotel yang
dibayarkan secara tidak langsung atau melalui agen yang berada didalam
maupun luar negeri. Namun transaksi tersebut dapat di telusuri walaupun
pembayaran melalui transfer bahkan melalui agen. Sebagai sarana
pengecekan dalam hal ada indikasi kekurangan pembayaran dilakukan
pemeriksaan dari Dispenda Kota Denpasar bekerjasama dengan Fakultas
Ekonomi Udayana dimana pemeriksaan diakan secara rutin maksimal
sekali dalam 6 bulan.
AA.Gede Agung Arimayun, STP, M.PAR. Sekertaris Dispenda
Badung, menyebutkan dalam penegakan hukum bidang pajak khususnya
pajak hotel di Kabupaten Badung, Dispenda Badung memiliki batas
kewenangan dalam upaya-upaya penegakannya, antara lain sampai dengan
penyelesaian keberatan yang diajukan wajib pajak, sementara itu terkait
sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha serta sanksi pidana
merupakan kewenangan instansi lain seperti halnya dinas terkait perizinan
jika terkait izin usaha serta pengadilan dalam hal ada indikasi pelanggaran
pidana.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Bahwa pelaksanaan mulai pendataan, pemungutan, pemeriksaan,
pengawasan, serta penegakan pajak hotel dibidang kepariwisataan di
Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar
dan Kabupaten Badung dirasakan telah efektif. Pengaturan secara
normatif mulai dari pendataan wajib pajak hotel sampai dengan
penegakan hukumnya telah dimiliki secara lengkap oleh Dispenda
Denpasar maupun Dispenda Badung, serta terselesaikannya
permasalahan piutang pajak secara kooperatif dengan wajib pajak juga
menjadi indikator bahwa kinerja dispenda telah dilaksanakan dengan
baik dengan tanpa harus sampai penyelesaian di pengadilan pajak.
2. Kendala-kendala terkait pendataan, pemungutan, pemeriksaan,
pengawasan, serta penegakan pajak hotel dibidang kepariwisataan di
Provinsi Bali antara lain; kurang maksimalnya kesadaran warga untuk
memenuhi kewajiban perpajakan (pajak hotel), ada upaya menutup-tutupi
usaha hotelnya, serta tidak maksimal informasi dari warga sekitar dan
juga kurang sebandingnya jumlah wajib pajak dengan personil di Bidang
Pendataan khususnya di Dispenda Badung. Beberapa program kerja yang
dijalankan Dispenda Denpasar dan Badung dirasakan dapat
mengantisipasi permasalahan yang muncul antara lain dengan sosialisasi
pengisian dan pelaporan SPTPD, pemberian penghargaan terhadap wajib
pajak terbaik sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga, sistem
monitoring/pengawasan secara online dengan pemasangan Alat
Monitoring Data Transkasi Usaha secara Online (tapping box), serta
penerapan Pajak Online berbasis Web Service untuk lebih efektif
pengawasan.
B. Saran
1. Pengaturan secara hukum yang dirasakan komplit akan lebih efektif
dengan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ada
kekurangan personil khususnya dalam bidang pendataan di Kabupaten
Badung sehingga di perlukan penyesuaian jumlah personil tersebut
dengan segera.
2. Perlu sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran para wajib
pajak akan kewajibannya mengingat yang tergolong wajib pajak hotel
adalah juga penginapan ataupun rumah kosan yang memiliki jumlah
kamar diatas 10 unit. Sehingga diharapkan tahun depan dapat terwujud
sebagai tahun penegakan hukum di bidang perpajakan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bohari, H, 1993, Pengantar Hukum Pajak, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Effendi, H.Lutfi, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Bayumedia, Malang.
Fidel, 2014, Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan
Umum, Carofin Media, Tangerang.
Gede, Djamaludin, 2002, Hukum Pajak, Fakultas Ekonomi Indonesia.
Kumorotomo, Wahyudi 2006, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan
1974-2004. Penerbit Kencana, Jakarta.
Mardiasmo, 2011, Edisi Revisi, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.
Nasution, S, 1998, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
Pudyatmoko, Y Sri, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta.
Saidi, Muhammad Djafar, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, PT RajaGrafindo
Perkasa, Jakarta.
Siahaan, Marihot P., 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja
Grafindo, Jakarta.
Soekanto, Soejono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.
Soekanto, Soejono Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grasindo, Jakarta.
Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Normatif suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo 1994, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia.
Soemitro, Rochmat, Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan I,
PT Refika Aditama.
Suandy, Erly, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Sutedi, Adrian, 2013, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta.
Sutopo, H.B, 1988, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta.
Website:
http://www.merdeka.com, 10 Hotel di Bali diduga gelapkan pajak hingga
puluhan miliar, diakses 5 februari 2015.
http://www.antarabali.com, BPKP: 175 Hotel di Badung Belum Wajib Pajak, 26
November 2014, diakses 10 Februari 2015.
http://dispenda.badungkab.go.id/
http://pendapatan.denpasarkota.go.id
http://bali.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/136
Surat Kabar:
Jawa Pos, Radar bali, Jumat, 9 Oktober 2015, Potensi Kehilangan Pajak Capai Rp
3,2 T
LAMPIRAN UMUM
LAMPIRAN FORMAT BIODATA KETUA TIM PENELITI
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Walesa Putra,S.H.,M.Kn. L
2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural -
4. NIP 19820222 200912 1003
5. NIDN 0022028202
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 22 Februari 1982
7. Alamat Rumah
Jl. Gn Batur Perum Nusa Bumi Ayu A7
Denpasar
8. HP 081934354488
9. Alamat Kantor Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114
10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. 234888
11. Alamat e-mail [email protected]
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3=
Orang …
13. Mata Kuliah yg diampu 1. Viktimologi
2. Tindak Pidana Tertentu
3. Penitensier
4. Hukum Kesehatan
5. Hukum Pidana
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Univ Atmajaya
Yogayakarta
(UAJY)
Magister
Kenotariatan UGM
-
Bidang Ilmu Hk Perdata –
Agraria
Hukum Perdata -
Tahun Masuk 2000 2004 -
Tahun Lulus 2004 2006 -
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Pandangan
Masyarakat
Terhadap Sistem
Pembagian Hasil
Tanah Pertanian
Setelah Berlakunya
UU No 2 Tahun
1960 Tentang
Kendala-Kendala
dalam Pelaksanaan
Prinsip Kehati-
hatian Terhadap
Pemberian Kredit
Dengan Jaminan
Hak Tanggungan
Pada Bank
-
Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten
Tabanan Propinsi
Bali
Tabungan Negara Cabang Yogyakarta
Nama Pembimbing/Promotor SW Endah
Cahyowati,
S.H.,M.S.
Prof.DR.Nindyo
Pramono,S.H.,M.S.
-
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No
. Tahun Judul Penelitian
1. 2011 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
Berlakunya UU No 8 Tahun 2010
2. 2011 Perlindungan Hukum Nasabah Balicon
3. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dlm Pelaksanaan Jabatan
Notaris
4. 2012 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus
Pembuatan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Denpasar -Karangasem)
5. 2012 Pertanggungjawaban Pidana Pers dlm Penyebaran Berita Bohong (Kajian
Yuridis thp Peraturan Perundang-undangan di bidang Pers)
6. 2012 Analisis Yuridis Pertanggung-jawaban Pidana Pimpinan Redaksi Pada
Pelanggaran Kegiatan Pers (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Pers)
7. 2013 Implementasi UU No 20 Tahun 2011 terhadap Perizinan Pembagunan
Kondotel di Wilayah Kabupaten Badung
8. 2013 Penelitian Buku Ajar Hukum Keluarga dan Perkawinan Prodi Magister
Kenotariatan Udayana
9. 2013 Penelitian Identifikasi & Inventarisasi Hasil Karya Budaya Masyarakat Bali
10 2014 Pemaknaan Sumpah Pemuda sebagai Pemersatu Bangsa bagi Generasi Muda
Masa Kini
11 2014 Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum
Pidana
12 2014 Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap
Perlindungan Hukum Konsumen Di Bali
13 2014 Konsep Cybernotary Terkait Pengaturan Hukum Kewenangan Notaris
Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Indonesia
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
1. 2012 Sosialisasi Pentingnya Pembuatan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Untuk
Keperluan di Bidang Keperdataan Bagi Warga Banjar Pasti Desa Pandak
Gede, Kec.Kediri Kab.Tabanan
2. 2012 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
3. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta Notaris Untuk Legalisasi Hubungan Hukum
Masyarakat di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.
4. 2012 Sosialisasi Pembebanan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit BPR di
Kabupaten Badung
5. 2014 Sosialisasi Pentingnya Akta PPAT dalam transaksi Jual Beli Tanah di Desa
Buahan Kaja, Kec Payangan, Kab Gianyar, Prop Bali
6. 2014 Diseminasi Tentang Risalah RUPS PT Menuju Akta Otentik Dari Perspektif
Cybernotary
7. 2014 Sosialisasi Peran Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa
Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
8. 2014 Sosialisasi Hukum Kontrak Sewa Rumah Di Banjar Pembungan Desa
Sesetan Denpasar Selatan
