LAPORAN

HASIL PENDIDIKAN SISTEM GANDA

DI

KEJAKSAAN NEGERI BANGIL

Di susun Oleh :

1. Ari Fiska Afridatur Rochmah

SMK “TEKSTIL” PANDAAN

Bidang Keahlian : Bisnis Managemen

Program Keahlian : Administrasi Perkantoran

Jl.Pahlawan Sunaryo 2 Telp. (0343) 635875 Pandaan

Tahun Ajaran 2011-2012

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSG

DI KEJAKSAAN NEGERI BANGIL

Oleh :

1. Ari Fiska Afridatur Rochmah

Telah disahkan tanggal : 20 September 2011

Mengtahui Pandaan, 20 September 2011

Ketua PSG Pembimbing

RAHMAT SUZAYIN, ST Drs. SUHERIYANTO

Mengetahui

Kepala Sekolah

H. M. EFENDI, ST, MM

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSG

DI KEJAKSAAN NEGERI BANGIL

Oleh :

1. Ari Fiska Afridatur Rochmah

Telah disahkan tanggal : 20 September 2011

Mengtahui Pandaan, 14 Februari 2012

Kejaksaan Negeri Bangil

Kepala Sub. Bagaian Pembinaan Pembimbing

Drs. Ec. Kusumandoko, SH IKE ANDRIYANI, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………. i

Lembar Pengesahan Sekolah ………………………………………...... ii

Lembar Pengesahan Du/Di ……………………………………………... iii

Daftar Isi …………………………………………………………………... iv

Kata Pengantar v

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Pelaksanaan PSG/Prekterin………….1

Tujuan Pelaksanaan PSG/Prakterin……………………..1

Penyusunan Laporan……………………………………...2

Sistematika Pembahasan………………………………....2

Bab II Tujuan Umum

Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Bangi………………..4

Arti Lambang………………………………………………..6

Penjelasan Struktur Organisasi…………………………...7

Bab III Landasan Teori

Arti Kejaksaan……………………………………………....8

Tugas Pokok Kejaksaan…………………………………...8

Fungsi Pokok Kejaksaan…………………………………..8

Tujuan Pokok Kejaksaan…………………………………..9

Sasaran Tujuan Pembangunan Kejaksaan……………...10

Syarat-Syarat Untuk Menjadi Jaksa……………………...10

Bab IV Daftar Kegiatan……………………………………………..11

Bab V Penutup

Kesimpulan…………………………………………………..19

Penutup………………………………………………………19

Lampiran……………………………………………………..19

KATA PENGANTAR

Syukur allhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya atas

limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami

dengan baik yaitu Laporan Hasil Pendidikan Sistem Ganda ( PSG ).

Laporan hasil PSG ini kami buat berdasarkan kegiatan maupun tugas yang

diberikan kepada kami setiap hari. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada

seluruh Staf Pengurus serta para Karyawati yang ada di Kejaksaan Negeri Bangil,

yang telah memberikan kesempatan juga yang membimbing kami dengan sabar

selama menjalankan PSG. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada

Kepala Sekolah, Pembina PSG maupun guru-guru yang telah membantu kami untuk

menjalankan PSG dan juga yang membantu menyelesaikan penyusunan hasil PSG.

Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan hasil

PSG ini masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kami

mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga berharap adanya saran dan

kritik agar kami bisa menjadi siswa-siswi yang lebih baik dan sukses.

Pandaan,

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Deprogram PSG ini, memang sudah di terapkan oleh pemerintah

untuk Sekolah Kejuruan tingkat atas berdasarkan kurikulum 2011/2012. Oleh

karena itu, kami sebagai siswa SMK Ingin mengikuti uji coba kemampuan kami

untuk bekerja secara kreatif. Inovatif dan professional sebagaimana mestinya.

Dan tidak hanya itu, latihan Pendidikan Sistem Ganda ini telah menjadi

praktikum dengan bidang keahlian kami. Sehingga dengan adanya PSG ini,

kami dapat mempraktekkan secara langsung hasil pelajaran yang telah

diberikan sekolah maupun tempat PSG yang sekarang kami ikuti. Maka dari itu,

kami buat bedasarkan kemampuan yang kami miliki di sekolah Menengah

Kejuruan SMK “TEKSTIL” PANDAAN.

II. TUJUAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA ( PSG )

Dengan melaksanakan PSG ini, Agar kami bisa menguji kemampuan

kami dan mampu mengembangkan keterampilan dengan nyata atau cara kerja

sesungguhnya denga tujuan :

1. Agar kami memperoleh pengalaman kerja yang sesungguhnya

secara langsung.

2. Dengan memberikan kesempatan kerja langsung kita dapat

memperdalam prakteknya dari pengetahuan keterampilan yang di

peroleh selama mengikuti PSG.

3. Agar kami dapat mempelajari metode kerja dengan peralatan yang

diperlukan dalam kegiatan proses produksi maupun aktifitas rutin

perkantoran.

4. Agar dapat kesempatan bekerjasama dengan para pekerja disuatu

instansi tersebut yang telah terampil di bidangnya.

5. Agar dapat mengembangkan pengetahuannya dan wawasan yang

dimiliki dengan keterampilan yang diberikan kepada siswa-siswi,

sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

6. Kami dapat mengetahui proses bekerja antar pemimpin dan

bawahan didalam suatu instansi tersebut.

7. Kita harus bisa belajar bertanggung jawab dan disiplin dalam

melaksanakan pekerjaan yang diberikan

III. PENYUSUNAN LAPORAN

Melaksanakan PSG ini adalah persyaratan untuk dapat

mengikuti UNAS di sekolah SMK “TEKSTIL” pandaan. Dan juga supaya

mampu mengembangkan keterampilan, kreatifitas, inovatif, dengan

kemampuan yang kita miliki. Maka dari itu, kami diharuskan untuk menyusun

laporan hasil PSG di KEJAKSAAN NEGERI BANGIL yang tujuannya antara

lain :

1. Agar siswa-siswi mengerti apa yang harus di kerjakan di tempat

PSG bila ada yang belum jelas maka harus berani menayakan

kepada pembimbing atau instruktur agar bisa memecahkan

masalah yang dihadapi.

2. Agar siswa-siswi bisa menjalani kerjasama dengan atasan (

pimpinan ), karyawan yang ada di tempat PSG.

3. Agar bisa menunjukan sikap mandiri yang dimilki, semangat kerja

yang tinggi, percaya diri dan tanggung jawab ( tanpa menunggu

perintah dari pembimbing ).

4. Agar dapat bekerja sesuai prosedur yang ada dan petunjuk kerja

dengan sebatas kemampuan yang kami miliki.

IV. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dengan mengetahui materi yang dibahas secara jelas serta lengkap dari

tiap-tiap babnya tentang sistematika pembahasan ini.

Sistematika dalam paper ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, uraian tujuan PSG,

uraian penyusunan laporan hasil PSG, dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini, mengurani sejarah berdirinya KEJAKSAAN NEGERI BANGIL,

struktur organisasi susunan pengurus KEJAKSAAN NEGERI BANGIL.

BAB III

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai pengertian kejaksaan,tugas

kejaksaan,sasaran tujuan pembangunan kejaksaan,syararat menjadi anggota

dari pada “KEJAKSAAN NEGERI BANGIL”.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai penutup dan Lampiran terdiri

dari uraian kegiataan pada saat PSG, lembar kerja pada kejaksaan pada

absensi peserta PSG.

ARTI LAMBANG KEJAKSAAN

1. PADI DAN KAPAS : Menggambarkan Kemakmuran Rakyat yang di

Usahakan dan akan Tercapai

2. TIMBANGAN : Menggambarkan kedilan sosial salah satu dasar

kejaksaan.

BAB II

TUJUAN UMUM

I. SEJARAH SINGKAT KEJAKSAAN NEGERI BANGIL

Kejaksaan Negeri Bangil di bangun sekitar tahun 1961. Sebelum tahun 1961

Kejaksaan Negeri Bangil sudah di bangun, tetapi masih termasuk dalam lingkup

Departemen kehakiman dengan nama Kejaksaan Negeri pada pengadilan Negeri

Bangil. Lalu tahun 1961 Kejaksaan Negeri Bangil sudah lepas dari Departemen

Kehakiman menjadi lembaga Tinggi Negara.

Gedung Kejaksaan Negeri Bangil yang sekarang, di resmikan pada hari

Kamis tanggal 19 Juli 1979. Pelaksanaan pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi

Negeri Bangil mulai tanggal 20 September 1978, Kejaksaan Negeri Bangi adalah

CV.Shanty dan Crontractor, dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 31.670.000,00

II. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi yang di maksudkan untuk memisahkan tugas dan

tanggung jawab dari masing-masing bagaian yang ada. Dapat kita lihat struktur

organisasi pada bagaian berikutnya :

2.2.1 Penjelasan Struktur Organisasi.

1. Pembinaan

- Penyempurnaan managemen Kejaksaan RI tang mencakup :

a. Perencanaaan strategi yang intinya memuat rencana

kerja kejaksaan.

b. Perencanaan pada pencapaian suatu kehendakan.

c. Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap

rencana yang telah dibuat.

- Pencegahan kepada unsur-unsur tentang kewajiban

menerapkan sistem managemen.

2. Inteljen

- Peningkatan peranan inteljen dalam mengidentifikasi dan

mengantisipasi masalah-masalah IPOLEK SOS BUDMAN

dalam rangka mendukung kebijaksanaan penegak hukum.

- Pengadaan pemantauan, penilaian, evaluasi diseluruh jajaran

inteljen di pusat dan di daerah dengan cabang-cabang

kejaksaan.

3. Tindak Pidana Umum ( Pidum )

- Meningkatkan profesionalisme dan keterampilan jaksa

penuntutan umum dalam menangani perkara PIDUM.

- Meningkatkan dan mewujudkan sistem informasi dan analisis

data PIDUM, untuk mewujudkan pengendalian perkara secara

sistematis.

4. Tindak Pidana Khusus ( Pidsus )

- Pencegahan kebocoran pemborosan anggaran Negara dan

dana Bantuan Luar Negeri.

- Pengamanan hasil pembangunan.

- Penindakan dengan tegas para pelaku kebocoran,

penghambat dan perusak pembangunan.

5. Perdata Dan Tata Usaha ( Datun )

- Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum secara lancer dan

cepat dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat.

- Pelaksanaan misi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha

Negara sebagai pengacara Negara dalam penegakan hukum.

BAB III

LANDASAN TEORI

I. ARTI

- Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

melaksanakaan kekuasaan Negara terutama di bidang

penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan

penegak hukum dan keadilan, di pimpin oleh Jaksa Agung

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- Jaksa adalah aparat hukum yang berdasarkan undang-undang

memiliki wewenang untuk melaksanakaan segala peraturan

yang di keluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam

rangka melakukan penuntutan.

II. TUGAS

- Mengadakan penuntutan dalam perkara pidana pada

pengadilan yang berwenang.

- Menjalankan keputusan dari penetapan hakim pidana.

- Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahataan dan

pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat

penyidik ketentuan dalam undang-undang hukum secara

pidana lain-lain Negara.

- Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat

membahayakan masyarakat dan Negara.

- Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang di berikan oleh

suatu peraturan Negara.

III. FUNGSI

- Fungsi pokok Kejaksaan antara lain adalah sebagai berikut :

a) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan

teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta

pemnerian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya,

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana

dan prasarana pembinaan managemen, administrasi,

organisasi dan keterlaksanaannya serta pengelolahan atas

kekayaan milik Negara yang menjadi tanggung jawab.

c) Pelaksanaan penegak hukum baik prenfentif maupun

refresiv yang berintikan keadilan bidang pidana, melalukan

dan turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang

ketertiban dan ketentraman umum pemberian bantuan,

pertimbangan, pelayanan dan penegak hukum di bidang

perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan

tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewajiban

pemerintah dan menyelamatkan kekayaan Negara,

berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan

umum yang di tetapkan oleh Presiden.

d) Penetapan seorang tersangka atau terdakwah di rumah

sakit/tempat perawatan jiwa/tempat lain yang layak

berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri

atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang

lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

e) Pemberian pertimbangan hukum kepada insatansi

pemerintah di pusat dan daerah dan turut menyusun

peraturan perundang-undangan serta meningkatkan

kesabaran hukum masyarakat.

f) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk

teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan

instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum

yang di tetapkan oleh Presiden.

IV. TUJUAN KEJAKSAAN

- Turut memberiakan dukungan dalam proses penyusunan

pembangunan nasional transisi masa mendatang.

- Mendukung upaya pembentukan materi hukum nasional dalam

bentuk tujuan laporan penelitian hukum, naskah akademis

peraturan perundang-undangan.

- Meningkatkan kesasaran hukum masyarakat maupun para

penyelenggara Negara untuk menumbuh kembangkan sikap

menghargai dan mematuhi hukum.

- Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi

pemerintah dan Negara di bidang perdata dan tata usaha

Negara.

- Meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui

tindakan secara tegas berbagai hukum yang mengganggu

ketertiban dan keamanan Negara yang merusak generasi

muda, dan pelanggaran HAM.

- Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui

peningkatan pelayanan proses pengadilan yang lebih

transparan dan terbuka sehingga dapat memulihkan rasa

keadilan masyarakat.

- Meningkatkan kemampuan professional kejaksaan.

- Mendukung terwujud dan bekerjanya sistem hukum nasional

yang mantap serta mampu berperan sebagai instrument

pembangunan.

- Mendukung terwujudnya penyusunan rencana dan evaluasi

kebijaksanaan yang responsive sander.

V. SARAN TUJUAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN

1. Tersussunnya kegiatan-kegiatan pembangunan secara lebih

cepat, sasaran terkoordinasi serta dapat menghindari

kebijaksanaan hukum yang bersifat sementara.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan hukum untuk

mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional yang

mantap, berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam

kehidupan masyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan

masyarakat.

3. Terciptanya masyarakat yang sadar hukum, yang memahami

dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbangsa dan

bernegara.

4. Menjaga kewajiban dan menyelamatkan serta melindungi

kekayaan pemerinah.

5. Terselesaikan berbagai kasus/perkara yang di tangani

Kejaksaan secara cepat, pasti murah, transparan dan adil, petut

dan memuaskan serta tuntas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

6. Terlaksananya proses peradilan yang lebih cepat, tepat dan

tuntas dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan

putusan memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian

hukum pada masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan dalam

memberikan dukungan optimal bagi upaya penegak hukum dan

supremasi hukum.

VI. SYARAT - SYARAT UNTUK DI ANGKAT MENJADI

JAKSA

a. Warga Negara Indonesia.

b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

c. Serta kepada pancasila dan undang-undang dasar Negara RI

tahun 1945.

d. Berijazah paling rendah sarjanah hukum.

e. Berumur minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun.

f. Sehat jasmani dan rohani.

g. Berwibawah, jujur, adil dan berkelaluan tidak tercela.

h. Pegawai Negeri sipil.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menulis uraian-uraian yang dilihat dalam penyusunan laporan

pendidikan sistem ganda (PSG) penulisan menyimpulkan bahwa siswa-siswi

perlu sekali mendapat perhatian khusus dalam bidang studi tertentu dan perlu

adanya bantuan dari pihak yang lain untuk memberikan motivasi terhadap

siswa-siswi untuk lebih belajar dengan giat tanpa ada paksaan belajar. Karena

menurut minat penulis masalah inti dari pemasalahaan yang ada tersebut

karena kurangnya motivasi dan dorongan belajar dari keluarga, lingkungan dan

teman bergaul.

B. PENUTUPAN

Dengan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang

melimpahkan hidayah serta salam kepada kami, sehingga kami dapat

menyelesaikan tugas dengan lancar.

Harapan kami semoga “KEJAKSAAN NEGERI BANGIL” yang telah

memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja di Kejaksaan Negeri

Bangil dan sangat kami terima setelah tamat di SMK “TEKSTIL” Pandaan. dan

kami berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat, umumnya bagi pembaca

khususnya bagi pribadi kami dan kami berharap agar pembaca dapat

memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan ini.

Demikian atas kesempatan yang telah di berikan kepada kami untuk

menjalankan tugas pendidikan sistem ganda (PSG) di Kejaksaan Negeri

Bangil. Apabila ada kesalahan, baik kata maupun tulisan kami mohon maaf

yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima

kasih.

10 Februari 2012

Penyusun

Peserta PSG

C. LAMPIRAN

Untuk memperlengkap laporan yang kami buat maka kami sertakan

juga lampiran-lampiran sebagai berikut.