LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE · Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi 152 Enforcement Efforts of the Code of Conduct and Type of Sanctions Pernyataan Mengenai

Tahun Buku

2016

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCEPT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISIHalaman i - ii Page

Pendahuluan 3 preliminary

Iktisar Keuangan Bank NTT Per 31 Desember 2016 6 Financial Highlights of Bank NTT As of December 31, 2016

Dasar Penilaian GCG 9 Basic GCG Assessment

Tujuan Penerapan GCG di Bank NTT 10 Goal of GCG Implementation at Bank NTT

Struktur, Mekanisme dan Tata Kelola Perusahaan 13 Structure, Mechanism and Corporate Governance

Rapat Umum Pemegang Saham 15 General Meeting of Shareholders

Struktur Organisasi 25 Organizational structure

Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT 25 Relationship of the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank NTT

Dewan Komisaris 26 board of Commissioners

Transparansi hubungan keuangan, kepengurusan dan keluarga serta larangan Dewan Komisaris 30

Transparency of financial relationship, stewardship and family as well as the prohibition of the Board

of Commissioners

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test 33 Fit & Proper Test Fulfillment

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris 34 The Board of Commissioners' Manual Board

Direksi 38 Board of Directors

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 38 Composition, Criteria and Independence of the Board of Directors

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Direksi 40 The Board of Directors' Manual Board

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi 40 Duties, Powers and Responsibilities of the Board of Directors

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test 43 Fit & Proper Test Fulfillment

Asesmen terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 46 Assessment of the Performance of the Board of

Commissioners and the Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris 52 Board of Commissioners Meeting

Rapat Direksi 53 Meetings of the Board of Directors

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus/Gabungan) 56

Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board of Directors/Joint

Meetings)

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi 58

Disclosure of Affiliated Relationships between the Board of Commissioners and the Board of

Directors

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 60 Share Ownership of Board of Commissioners and

Board of Directors

Sekretaris Perusahaan 96 company secretary

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan 102 Transactions with Conflict of Interest

Kewajiban Penerapan APU dan PPT 108 Obligation of APU and PPT Implementation

Penerapan Fungsi Audit Intern 108 Implementation of Internal Audit Function

Penerapan Fungsi Audit Ekstern 117 Implementation of External Audit Function

Sistim Pengendalian Internal 119 Internal Control System

Permasalahan Hukum 129 Legal Problems

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 134 Provision of Funds to Related Parties and

Provision of Large Funds

Rencana Strategis Bank 134 The Bank's Strategic Plan

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 144 Transparency of Bank Financial and Non Financial

Condition

Kepemilikan Saham dan Shares Option 145 Share Ownership and Shares Option

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 146

Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Commissioners and

Board of Directors

Pernyataan Etika Bisnis 149 Statement of Business Ethics

Sosialisasi dan Pelaksanaan Pedoman Perilaku 150 Socialization and Implementation of Code of Conduct

Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi 152 Enforcement Efforts of the Code of Conduct and Type of Sanctions

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan 153 Statement on Corporate Culture

Whistleblowing System (WBS) di Bank NTT 158 Whistleblowing System (WBS) at Bank NTT

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi 162 Diversity Policy Composition of Board of

Commissioners and Board of Directors

Penerapan Manajemen Risiko 163 Implementation of Risk Management

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 177 Active Supervision of Board of Commissioners and Board of Directors

Strategi Permodalan 180 Capital Strategy

Corporate Social Responsibility 187 Corporate Social Responsibility

Lampiran : 1. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Good

Corporate Governance Desember 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

2. Self Assesment Good Corporate Covernance PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2016

1Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank NTT Tahun 2016 1Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank NTT Tahun 2016

Good Corporate Governance 2016GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2016

Prinsip

GCG

Transparancy

Responsibility Accountability

Fairness Independency

2 Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank NTT Tahun 2016

PT Bank Regional Development South East Nusa Financial Year 2016

PreliminaryAs a company engaged in financial services, Development Bank of East Nusa Tenggara in implementing and developing its business activities are always dealing with the risks and challenges of the complex business and continues to increase. And in an effort to face the risks and challenges required effective business strategy and efficient.

Bank NTT continues to improve and enhance the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) on an ongoing basis to improve the ability to compete, both in the banking industry and competitiveness.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah NusaTenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur or PT Bank NTT (later stated as ”Company”) was established with the name of PT Bank Pembangunan Daerah NusaTenggara Timur pursuant to Establishment Deeds Number 12 dated October 18, 1961.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2016

PendahuluanSebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan dan mengembangkan aktifitas bisnisnya selalu berhadapan dengan risiko dan tantangan bisnis yang kompleks dan terus meningkat. Dan dalam upaya menghadapi risiko dan tantangan tersebut dibutuhkan strategi bisnis yang efektif dan efisien.

Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governance) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan bersaing, baik dalam industri Perbankan maupun daya saing.

3Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank NTT Tahun 2016

Hal ini sejalan dengan Visi pada program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah masing-masing serta dapat menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Untuk itu maka bank perlu menerapkan GCG yang baik untuk menyelaraskan kepentingan manajemen, korporasi maupun stakeholders.

Bank menerapkan 5 (lima) prinsip GCG yakni keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan fokus utama ada pada peranan Direksi dan Komisaris Bank.

Bank juga menerapkan 3 (tiga) pertimbangan strategis yang dilakukan sesuai Kerangka Program Transformasi BPD untuk menerapkan Good Corporate Governance adalah :1. Peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan

diwujudkan dengan mengembangkan strategi dan model bisnis yang tepat dan sustainable, produk-produk dan jasa-jasa yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif kepada nasabah.

2. Penguatan ketahanan kelembagaan diwujudkan dengan memperkuat faktor permodalan dan kinerja keuangan termasuk rentabilitas dan efisiensi operasional. Efektivitas pencapaian ketahanan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bisnis dan pelayanan.

3. Peningkatan kontribusi untuk pembangunan daerah diwujudkan dengan peningkatan peran dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui pemberian kredit produktif dan pengerahan dana masyarakat. Keberhasilan sebagai agen pembangunan daerah sangat tergantung pada kemampuan bisnis dan pelayanan dan ketahanan kelembagaan.

Selain 3 ( tiga) pertimbangan strategis di atas, pengembangan strategis bisnis Bank NTT masih diarahkan pada 2 (dua) grand target strategis yakni :

This is in line with the vision of the transformation program Regional Development Bank (BPD), which is to be the bank a competitive, strong and contributive to the development of their respective areas and can be a bank that is highly competitive and strong and significant contribution to the sustainable economic growth of the region. For those reasons, the banks need to implement good corporate governance to align the interests of management, corporate and stakeholders.

The Bank applies the five (5) corporate governance principles namely transparency, accountability, liability (responsibility), independence (independency) and fairness with a primary focus is on the role of the Board of Directors and Commissioners.

Bank uses three (3) strategic considerations made in accordance BPD Transformation Framework Program to implement good corporate governance are:

1. Improving the ability of businesses and services is realized by developing strategies and business models appropriate and sustainable, products and services of high added value and competitive to customers.

2. Strengthening institutional resilience is realized by strengthening the capital factor and financial performance, including profitability and operational efficiency. The effectiveness of institutional resilience achievement is strongly influenced by the ability of businesses and services.

3. Increasing the contribution to regional development is manifested by an increased role in the financing of regional development through the provision of productive credit and mobilization of public funds. Success as an agent of regional development is highly dependent on the ability of businesses and services and institutional resilience.

In addition to three (3) strategic considerations above, the strategic development of the Bank’s business NTT is still directed at the two (2) grand strategic targets are:


1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Mendorong terciptannya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

Untuk mewujudkan strategis-strategis di atas diperlukan 3 (tiga) elemen pendukung yakni Sumber daya manusia (human capital), infrastuktur yang memadai termasuk IT, jaringan kantor, kebijakan dan pedoman operasional (SOP) yang lengkap yang disempurnakan sesuai perkembangan operasional dan lengkapi dengan fondasi yang kuat mencakup budaya perusahaan (coporate culture), tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko & compliance dan pengendalian internal yang efektif mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Pengelolaan aktifitas bisnis bank juga menetapkan langkah Strategis Manajemen :1. Meningkatkan kinerja keuangan yang sehat yakni

peningkatan total asset, dan pencapaian rasio-rasio keuangan bank sesuai target yang direncanakan.

2. Peningkatan Modal Inti Bank BUKU II dan peningkatan Modal Disetor untuk memenuhi Anggaran Dasar Bank Rp. 4 triliun.

3. Customer satisfaction minimal 95 % dengan cara melakukan survey customer setiap triwulan

4. Meningkatkan market share krerdit produktif; 5. Meningkatkan market share DPK non Pemda dan

market share DPK

6. Pengembangan produk baru untuk kredit maupun Dana Pihak Ketiga (Laku Pandai, Tabungan Simpel, Tabungan Bisnis dan Skim Kredit baru yakni SKBDN, properti, perhotelan, komersil, transportasi, pembangkit listrik, profesi, pensiun, PNS, mikro hydro, Program JARING (Jangkauan sinergi dan Guede line)

7. Implementasi SOP baru dibidang operasional bank8. Peningkatan kualitas pelayanan mudah, cepat dan

aman pada front office & back office.

1. Actively participate in programs to reduce poverty and unemployment in the province through the financing of productive effort on the scale of micro, small and medium enterprises.

2. Encouraging that the creation of economic growth through the financing of public service infrastructure and industrialization leading commodities in the province.

To realize the strategic-positioned above required three (3) supporting elements of the human resources (human capital), infrastructure are adequate including IT, office networks, policy and operational guidelines (SOP) complete the enhanced according to the development of operational and complete with foundation strong covers corporate culture (coporate culture), good governance (GCG), risk management & compliance and effective internal controls supporting the operating effectiveness and competitiveness.

Management of the bank’s business activities also sets the pace Strategic Management:1. Improve the sound financial performance, the

increasing of total assets, and the achievement of the bank’s financial ratios in accordance targets.

2. Increased Core Capital Bank BOOK II and the increase in paid up capital to meet the Bank’s Articles of Rp. 4 trillion.

3. Customer satisfaction of at least 95% by conducting customer surveys every quarter

4. Increase market share krerdit productive;5. Increasing market share in deposits and a market

share of non-local government DPK6. Development of new products for credit and Third

Party Fund (Code Smart, Simple Savings, Savings New Business and Credit Scheme namely SKBDN, property, hospitality, commercial, transportation, power generation, profession, retirement, civil servants, micro hydro, NETS Program ( reach synergies and Guede line)

7. Implementation of the bank’s operations in the field of new SOP

8. Improved quality of service is easy, fast and safe at the front office and back office.


9. Risk profile per unit kerja untuk kantor cabang dan divisi.

10. Meningkatkan budaya kepatuhan yang tinggi dengan cara melakukan sosialisasi kepatuhan Bank NTT.

11. Meningkatkan penguatan kualitas internal control khususnya program anti fraud dan penyelesaian temuan hasil audit eksternal.

12. Meningkatkan Pendidikan pada program sertifikasi keahlian (internal auditor, fraud examiner, risk

management, credit analisys, IT analisis, system,

programmer, IT security Admin, dll) dan Program pelatihan dan pengembangan SDM.

13. Membentuk lembaga personal comite di cabang dan kantor pusat dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian karya yang benar dan wajar

14. Penetapan KPI fungsional dan struktural dengan cara KPI individu.

15. Penyesuaian eselonisasi dan kepangkatan serta remunerasi pegawai berbasis kompetensi.

16. Pendidikan konsultan keuangan pemda dengan melakukan pelatihan keuangan bagi 23 pegawai.

Mengacu pada target dan strategis tersebut, maka pada Tahun Buku 2016, Bank NTT berhasil mencatat kinerja keuangan dengan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 321.927.083.221 (Tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Iktisar Keuangan Bank NTT per 31 Desember 2016

jutaan Rp.

NERACA 2012 2013 2014 2015 2016 BALANCE SHEET

Jumlah Aset 6.951.092 7.282.752 8.318.305 9.551.162 9.597.927 Total assets

Aset Produktif 6.354.256 6.577.555 7.477.861 8.569.144 8.529.880 Earning assets

Kredit Yang Diberikan (Bruto)

4.386.896 4.880.662 5.499.936 6.559.610 7.297.412 Loans (Gross)

CKPN Kredit 44.678 53.411 67.655 89.313 (127.548) Credit CKPN

Dana Pihak Ketiga 4.694.414 5.064.915 6.272.516 7.281.385 6.795.263 Third-party funds

Jumlah Ekuitas 935.129 1.007.972 1.182.183 1.494.820 1.668.984 Total Equity

• Modal Disetor 578.231 628.730 727.448 790.448 1.081.098 • Paid-up capital

9. Risk profile per unit for the branches and divisions

10. Promoting a culture of compliance is high with a way to disseminate the Bank’s compliance NTT.

11. Improve internal quality control specifically strengthening anti-fraud program and the completion of an external audit findings.

12. Improving Education on skills certification program (internal auditor, fraud examiner, risk management, credit analisys, IT analysis, systems, programmer, IT security Admin, etc.) and human resource training and development program.

13. Establish a personal institution comite at branch and head office in order to get results of the assessment work of a true and fair

14. Determination of the structural and functional KPI by way of individual KPIs.

15. Adjustment echelon and rank as well as competency-based employee remuneration.

16. Education financial consultant with a local government financial training for 23 employees.

Referring to the strategic targets and, then in Fiscal Year 2016, NTT Bank managed to record financial performance with record profit before tax of Rp. 321 927 083 221 (Three hundred and twenty-one billion, nine hundred and twenty-seven million eighty three thousand two hundred and twenty-one rupiah)

Bank Finance Overview NTT as of December 31, 2016

millions Rp


NERACA 2012 2013 2014 2015 2016 BALANCE SHEET

• Modal Sumbangan 247 247 247 247 247 • capital contribution

• Dana Modal Disetor 400 400 42.900 167.650 48.500 • Funds Paid in Capital

• Keuntangan (Kerugian) Aktuaria Program Manfaat Pasti

- (48.133) (64.443) 15.961 15.361 • Gain (Loss) Defined Benefit Actuarial

Program• Cadangan Umum &

Cadangan Tujuan 162.662 191.701 226.460 256.994 289.934 • General Reserves &

Reserves• Laba Tahun Lalu - 3.305 3.305 5.291 - • Profit Last Year

• Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak

193.589 231.722 246.266 258.229 233.844 • Current Year Profit After Tax

jutaan Rp.

LABA (RUGI) 2012 2013 2014 2015 2016 PROFIT AND (LOSS)

Pendapatan Bunga 856.948 931.644 1.046.028 1.335.982 1.256.441 Interest income

Beban Bunga 292.747) (253.677) (257.450) (318.387) (300.394) Interest expense

Pendapatan Bunga Bersih 564.201 677.967 788.578 890.549 956.047 Net interest income

Pendapatan Operasional Lainnya

51.617 41.537 36.309 40.776 41.540 Other Operating Income

Beban Operasional Lainnya (357.432) (399.585) (489.271) (542.064) (682.414) Other Operating Expenses

Laba Operasional 258.386 319.919 335.616 389.261 315.173 Operational profit

Pendapatan (Beban) Non Operasional

4.001 (2.863) (921) (11.182) 6.754 Income (Expenses) Non-Operational

Laba Sebelum Pajak 262.387 317.056 334.695 378.079 321.927 Profit before tax

Pajak Penghasilan (68,798) (85.334) (88.429) (119.850) (88.083) Income tax

Laba Bersih Setelah Pajak 193.589 231.722 246.266 258.229 233.844 Net Profit After Tax

Penghasilan (beban) Komprehensif lain yang tidak direklasifikasikan ke Laba rugi

(16.310) 80.403 (599)Income (expense) Other

Comprehensive were not reclassified to profit or loss

Jumlah Laba Komprehensif

- - 229.956 338.632 233.245 Total EarningsComprehensive

Laba Bersih Perlembar Saham

3.787 3.908 3.325 3.029 2.283 Earnings per share

RATIO PENTING 2012 2013 2014 2015 2016 RATIO IMPORTANT

PERMODALAN : CAPITAL :

KewajibanPenyediaan Modal Minimum (KPMM)

16.52 17.26 18.16 23.49 23.57 Minimum Capital Requirement (KPMM)

ASET PRODUKTIF : PRODUCTIVE ASSETS :

Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif Bermasalah terhadap total Asset Produktif dan Asset Non Produktif

0.86 1.00 1.15 1.80 2.03Non-Productive Assets

and Non-earning Assets Problems with Total

Productive Assets and Non-Productive Assets

Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif

0.87 1.00 1.16 1.87 2.11 Productive Assets Problematic to Total

Productive Assets

millions Rp


RATIO PENTING 2012 2013 2014 2015 2016 RATIO IMPORTANT

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Terhadap Asset Produktif

0.74 0.84 0.94 1.10 1.58 Allowance for Impairment Losses (CKPN) of Financial

Assets Against Earning Assets

NPL Gross 1.20 1.30 1.52 2.32 2.34 NPL Gross

NPL Net 0.29 0.29 0.37 1.05 0.77 NPL Net

RENTABILITAS (PROFITABILITAS USAHA) :

RENTABILITY (PROFITABILITY) :

Return On Asset (ROA) 3.65 3.96 3.72 3.44 2.94 Return On Asset (ROA)

Return On Equity (ROE) 27.66 27.46 24.94 23.66 16.96 Return On Equity (ROE)

Net Interest Margin (NIM) 8.67 9.35 10.13 9.19 9.73 Net Interest Margin (NIM)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

71.57 67.13 69.24 69.28 75.72 Operating Expenses to Operating Income (ROA)

Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA)

68.58 76.28 77.87 76.83 78.24 Savings and Giro against Total Third Party Funds

(CASA)LIKUIDITAS : LIQUIDITY :

Loan to Deposit Ratio (LDR) 93.45 96.36 87.68 90.09 107.39 Loan to Deposit Ratio (LDR)

SOLVABILITAS : SOLVENCY :

Liabilitas terhadap total Aset 86.55 85.51 85.79 84.35 82.61 Liabilities to total assets

Liabilitas terhadap Ekuitas 643.33 590.33 603.64 538.95 475.08 Liabilities to Equity

KEPATUHAN : OBEDIENCE :

Persentase pelanggaran BMPK)

- - - - - The percentage of violations LLL):

Persentase pelampauan BMPK

- - - - - The percentage of exceedances LLL

Giro Wajib Minimum (GWM) - Utama Rp.

8.15 8.08 8.12 9.54 7.15 Statutory Reserves (GWM) - Main Rp.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan aktifitas bisnis sepanjang tahun buku 2016, kinerja Bank NTT mengalami :1. Peningkatan pertumbuhan asset Bank yang

mencapai 0.49% dari tahun 2015 sebesar Rp.9.55 triliun.

2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga:a. Mengalami penurunan -6.68% % dari tahun

2015 sebesar Rp. 7.28 triliun.b. Pencapaian target minimal 15 % dengan marker

share 47% .c. Melanjutkan program kemitraan dan

peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, individu : BPJS Kesehatan,

Furthermore, associated with the development of business activities throughout the fiscal year 2016, the Bank’s performance NTT experience:1. Increased growth of bank assets that reached

0:49% of 2015 amounted Rp.9.55 trillion.2. Third Party Fund Raising:

a. Decreased -6.68%% of 2015 amounted to Rp. 7:28 trillion.

b. The achievement of a minimum target of 15% with a marker share of 47%.

c. Continuing the partnership program and increased cooperation with the central government / local government, state enterprises, enterprises, national private, individual: BPJS Health, BPJS Ketenagakejaan,


BPJS Ketenagakejaan, Pegadaian, Taspen, Yayasan DAKAB.

d. Melanjutkan program marketing mix untuk penghimpunan dana melalui promosi produk, program gathering dan kegiatan promosi lainnya.

e. Melanjutkan program merchant untuk pemasaran/penjualan jasa bank yakni EDC, produk E-Banking.

3. Peningkatan Penyaluran Kredit:a. Menargetkan penyaluran kredit sebesar

minimal 16 % dengan market share 35%b. Sosialisasi dan implementasi system PNS Cornerc. Pembiayaan pedagang pasar tradisionald. Kerjasama dengan asosiasi pengusaha (Kadin,

Gapensi,Apindo,Hipmi,Akli,dll)4. Penguatan struktur modal bank, terutama dari

setoran modal Pemerintah Daerah5. Peningkatkan layanan jaringan kepada stakeholder,

dengan rincian sebagai berikut:a. Kantor Cabang Utama 1 Unit;b. Kantor Cabang Khusus 1 Unit;c. Kantor Cabang berjumlah 21 Unit;d. Kantor Cabang Pembantu berjumlah 38 Unit; e. Kantor Kas berjumlah 55 Unit;f. Kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD)

sebanyak 52 Unit; g. Payment Point sebanyak 19 Unit;h. Kas Mobil 11 Unit;i. Mesin ATM sebanyak 170 Unit;

Dasar Penilaian GCGKetentuan yang mendasari penilaian GCG :1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;

Pawn, TASPEN, DAKAB Foundation.d. Continuing the marketing program mix for the

fund through the sale of products, gathering programs and other promotional activities.

e. Continuing merchant program for marketing / sales of bank services that EDC, E-Banking product.

3. Improvement Loans:a. Targets a loan portfolio amounting to a minimum

of 16% with a market share of 35%b. Dissemination and implementation of the

system PNS Cornerc. Financing of traditional tradersd. Cooperation with business associations

(Chamber of Commerce, Gapensi, Apindo, Hipmi, Akli, etc.)

4. Strengthening bank capital structure, especially of Local Government capital injection

5. Increasing network services to stakeholders, with details as follows:a. Main Branch Office;b. Office of the Special Branch;c. Branch office amounted to 21 units;d. Branch Office amounted to 38 units;e. Cash Office amounted to 55 units;f. Office of the Village Savings and Loans Unit

(USPD) as many as 52 units;g. Payment Point as many as 19 units;h. Mobile Cash Unit 11;i. ATM machines as much as 173 units;

Basis Of Assessment GCGConditions underlying GCG ratings:1. Law - Law of the Republic of Indonesia Number 40

Year 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette Rebuplik Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);

2. Regulation of the Financial Services Authority No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Banks

3. Bank Indonesia Circular Letter No. 9/12 / DPNP on 30 May 2007 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Banks;


4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

7. Peraturan Bapepam-LK No:Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian laporan emiten dan perusahaan public.

8. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.30 Tahun 2006 tentang Penetapan Pedoman Code Of Conduct dan Code

Of Corporate Governance.

Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas bisnisnya dengan profesionalisme kerja yang tinggi didasarkan pada transparasi (transparency), akutabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).

Tujuan Penerapan GCG Di Bank NTT

Sesuai komitmen tersebut diatas, kelanjutan perbaikan dan peningkatan penerapan Good Corporate

Governance oleh Bank NTT pada tahun buku 2016 masih tetap difokuskan pada 4 (empat) sasaran/tujuan, yaitu:1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan

prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan;

2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai FLOBAMORA;

3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

4. Regulation of the Financial Services Authority No. 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 on the Assessment of Commercial Banks

5. Bank Indonesia Circular Letter No. 13/24 / DPNP October 25, 2011 on the Assessment of Commercial Banks;

6. Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 regarding: the implementation of Good Corporate Governance for Banks

7. Bapepam-LK No. KEP-431 / BL / 2012 dated August 1, 2012 on the submission of reports of issuers and public companies.

8. Decision of the Board of Directors of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara 30 Year 2006 concerning the Code Of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance.

Bank NTT continues to improve and enhance the application of the principles of the implementation of good governance in business activities with the professionalism of a high work based on transparency (transparency), akutabilitas (accountability), liability (responsibility), independence (independency) and fairness (fairness ).

Purpose of GCG Implementation in Bank NTTCorresponding commitment on the above, continuing improvement and enhancement of the implementation of Good Corporate Governance by Bank NTT in fiscal year 2016 remains focused on four (4) goals / objectives, namely:1. Maximize the value of Bank NTT with an increase

in the principles adopted by the company, and ultimately to achieve the vision and mission defined;

2. Realizing the Bank’s management system NTT professional with appropriate work is characterized by the values Flobamora;

3. Improving the independence and resistance to the effects of Bank NTT organ or practices that are contrary to the principles of good corporate governance;


4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai FLOBAMORA;

Prestasi dan PenghargaanUpaya mewujudkan 4 (empat) tujuan tersebut, telah berhasil membangun kepercayaan dari stakeholders, yang ditunjukkan dengan keberhasilan mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga atas kinerja Bank NTT sepanjang tahun buku 2016. Prestasi dan penghargaan tersebut meliputi:

1. Top BUMD 2016 Penghargaan dari Majalah Business News Indonesia

dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) berhasil merebut 3 penghargaan yakni :1. TOP Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2016 2. TOP CEO BUMD 2016 (Direktur Utama Bank

NTT, Daniel Tagu Dedo)3. TOP Pembina BUMD 2016 (Gubernur NTT,

Frans Leburaya)2. Investor Best Bank Award 2016 Bank NTT menerima penghargaan dari Majalah

Investror untuk kategori Bank Daerah yang Efisien & Produktif

3. Apresiasi BPD 2016 Penghargaan dari Koran SINDO, Bank NTT berhasil

merebut 3 (tiga) kategori penghargaan yakni ;1. BPD Penyalur Kredit Teragresif Buku II 20162. BPD Penghimpun DPK Terbesar Buku II 20163. The Most Favorite (Direktur Utama Bank NTT,

Daniel Tagudedo)

4. Infobank Award 2016 Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah

Info Bank, Bank NTT berhasil memperoleh penghargaan Titanium Trophy sebagai Bank dengan kategori “Sangat Bagus” selama 15 tahun berturut-turut dengan Asset dibawah 10 Triliun.

4. Improve the performance of Bank NTT, protect the interests of stakeholders and improve compliance with legislation and regulations, and values Flobamora;

Achievement and AwardsEfforts to achieve four (4) objectives, has managed to build up the trust of stakeholders, as demonstrated by the success of getting awards from various institutions on the Bank’s performance throughout the fiscal year 2016. NTT Honors and awards include:

1. Top enterprises in 2016 The award of the magazine Business News Indonesia

and APKASI (Association of District Government of Indonesia) won three awards namely:1) TOP Regional Development Bank (BPD) in 20162) TOP 2016 enterprises CEO (Managing Director

of Bank NTT, Daniel Tagu Dedo)3) TOP 2016 Pembina enterprises (Governor of

NTT, Frans Leburaya)

2. Investors Best Bank Award 2016 NTT Bank received an award from the Magazine

Investror for Regional Bank category Efficient & Productive

3. Appreciation of BPD in 2016 The award of the SINDO newspaper, Bank NTT

won three (3) categories of awards namely;1) The most aggressive Credit Agency BPD Book II

20162) BPD Grouper DPK Largest Book II 20163) The Most Favorite (Director of Bank NTT, Daniel

Tagudedo)4. Infobank Award 2016 The award is organized by the magazine Info Bank,

Bank NTT successfully obtained an award Titanium Trophy as the Bank with the category of “Very Good” for 15 consecutive years with Asset under 10 Trillion.


5. Indonesia Banking Award 2016 Penghargaan yang diselenggarakan Tempo Media

Group, Bank NTT meraih 2 (dua) kategori yakni :1. The Most Efficient Bank2. The Most Reliable Bank

6. Anugerah Perbankan Indonesia (API) 2016 Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah

Economic Review dan Perbanas Institute, Bank NTT meraih 10 penghargaan yakni :1. THE BEST GOAL ORIENTED CEO BANK 2016

“Daniel Tagu Dedo” Direktur Utama PT Bank NTT.2. Peringkat I BUKU-II (aset < Rp. 10T) –BPD3. Peringkat II Bidang FINANCE4. Peringkat II Bidang GCG5. Peringkat I Bidang RISK MANAGEMENT6. Peringkat I Bidang LEGAL7. Peringkat II Bidang HUMAN CAPITAL8. Peringkat II Bidang IT9. Peringkat I Bidang CSR10. Peringkat II CORPORATE COMMUNICATION

7. Indonesian Minister Awards of Excellence 2016 Diselenggarakan oleh Seven Media, Bank NTT

memperoleh 2 penghargaan yakni :1. Best Regional Bank of the year 20162. Best Business figures of the Year 2016 (Dirut

Bank NTT Daniel Tagu Dedo)

5. Indonesia Banking Award 2016 The award is organized by Tempo Media Group,

Bank NTT won two (2) categories, namely:1) The Most Efficient Bank2) The Most Reliable Bank6. Banking Anugerah Indonesia (API) 2016 The award is organized by the magazine Economic

Review and PERBANAS Institute, Bank NTT won 10 awards namely:1) THE BEST GOAL ORIENTED BANK CEO 2016

“Daniel Tagu Dedo” President Director of PT Bank NTT.

2) Traveler BOOK I-II (assets <IDR. 10t) –BPD3) Ranked II of FINANCE4) Ranked II of GCG5) Ranked Affairs RISK MANAGEMENT6) Ranked Affairs LEGAL7) Ranked II for HUMAN CAPITAL8) Ranked II Sector IT9) Ranked Affairs CSR10) Ranked II CORPORATE COMMUNICATION

7. Indonesian Minister Awards of Excellence 2016Organized by Seven Media, Bank NTT earned 2 awards

namely:1) Best Regional Bank of the Year 20162) Best Business figures of the Year 2016 (NTT Bank

President Daniel Tagu Dedo)


Struktur, Mekanisme dan Kebijakan Tata Kelola PerusahaanSTRUCTURE, MECHANISM AND CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Sebagai perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maka sesuai dengan mandat yang diberikan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai Fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dari sisi kepengurusan Bank NTT, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Demikian juga dengan Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantauan Risiko.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

RUPSGMS

DireksiDirector

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division

Aktivitas Operasional dan Non OperasionalOperational and Non-Operational Activities

Divisi KepatuhanCompliance Division

Divisi Pengawas SKAI

Audit Division IAU

Komite dibawah Direksi :- Komite Kredit- Komite SDM- Komite Manajemen Risiko- Komite ALCO- Komite Pengarah TICommittee under the Board of Directors :- Credit Committee- Human Resources Committee- Risk Management Committee- ALCO Committee- IT Steering Committee

Komite dibawah Dewan Komisaris :- Komite Audit- KomiteRemunerasi &

Nominasi- Komite Pemantau RisikoCommittee under the Board of Commissioners :- Audit Committee- Remuneration & Nomination Committee

- Risk Monitoring Committee

As a company incorporated limited liability company with corporate organs are composed of a General Meeting of Shareholders (AGM), the Board of Commissioners and Board of Directors then in accordance with its mandate, the Board of Commissioners and the Board of Directors has the authority and responsibility are clearly in line function, as mandated in the Articles of Association and the legislation in force.

To further enhance the implementation of corporate governance both in terms of the management of Bank NTT, the Board of Directors is supported by an effective management structure. Likewise, the Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Monitoring Committee.

Corporate Governance Structure


Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maka Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik paling sedikit diwujudkan dalam :a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris;b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan

satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;

c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

d. Penerapan manajemen risiko;.e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana besar ;f. Rencana strategis; dang. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Secara legalitas Bank NTT merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan struktur perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisari dan Direksi.

Melalui RUPS diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seperti struktur tata kelola perusahaan diatas jelas tergambar bahwa kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbedah tetapi dalam satu tatanan Visi dan Misi yang sama.

Pengelolaan bank dijalankan oleh Direksi yang didukung oleh struktur manajemen yang solid serta efektif. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepenasehatan Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Referring to the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Regulation of Financial Services Authority No. 55 / POJK.03 / 2016 on the Application of Corporate Governance for Banks then the application of the principles of Good Governance at least manifested in:a. Duties and responsibilities of the Board of Directors

and Board of Commissioners;b. The completion and implementation of committee

assignments and work units that perform the function of internal control;

c. Implementation of compliance, internal audit and external audit;

d. Application of risk management;.e. Provision of funds to related parties and large

exposures;f. The strategic plan; andg. Transparency of financial and non-financial

conditions;

Mechanism of Corporate GovernanceLegality Bank NTT is a company incorporated limited liability company with a corporate structure consists of a General Meeting of Shareholders (AGM), the Board of Commissioner and Board of Directors.

Through the AGM granted the authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to manage the company in accordance with the duties and functions of each.

As corporate governance structure above clearly illustrated that the position of the Board of Commissioners and Directors are the same but has tasks and functions that berbedah but in the order of the same vision and mission.

Bank management is run by a Board of Directors which is supported by a solid management structure as well as effective. But in oversight and advisory Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and the Risk Oversight Committee.


Kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan berada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana RUPS melakukan pengambilan keputusan penting terkait dengan pengelolaan Bank NTT baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan arah perkembangan Bank NTT ke depan yang diinginkan tetapi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara kualitas Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelola serta melakukan fungsi pengawasannya terhadap Bank. Untuk itu segala kemampuan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terukur lewat pencapaian yang diperoleh dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk setiap Tahun Buku berjalan.

Kebijakan Tata Kelola PerusahaanBank NTT membuat sejumlah kebijakan dalam menjalankan tata kelola perusahaan untuk mendukung struktur serta mekanisme tata kelola perusahaan pada Bank NTT. Kebijakan tata kelola Bank NTT disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi serta merujuk pada best practice industri perbankan di Indonesia.Kebijakan tata kelola perusahaan di Bank NTT meliputi Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedur dimana seluruh kebijakan yang ada diterapkan untuk setiap lini yang ada mulai dari lini manajemen sampai ke setiap karyawan Bank NTT.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

The highest authority in decision-making is in the General Meeting of Shareholders (AGM) is based on the Constitution and the Law Company Limited, whereby the AGM perform important decisions related to the management of Bank NTT good for long-term and short-term in accordance with the direction of development of the Bank NTT to desired future but must still refer to the legislation in force.

In quality the Board of Commissioners and Board of Directors collectively has the knowledge and expertise in carrying out the mandate given to manage and carry out its oversight functions of the Bank. For that all the capabilities of the Board of Commissioners and Board of Directors actually used to improve the company’s performance measured through the achievement gained and accounted for in the General Meeting of Shareholders (AGM) for each Fiscal Year runs.

Corporate Governance PolicyNTT Bank made a number of policies in corporate governance to support the structure and mechanism of corporate governance at the Bank NTT. NTT Bank’s governance policy is formulated on the legislation in force, vision and mission and refer to the best practices of the banking industry in Indonesia.Corporate governance policies in Bank NTT includes Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure whereby all existing policies applied to any existing line from the line management to every employee of Bank NTT.

General Meeting of Shareholders (AGM)General Meeting of Shareholders (AGM) is an organ of the company who have the authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Act or the Articles of Association.


Untuk itu melalui RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan atau pertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris berkaitan dengan pengelolaan serta pengawasan terhadap operasional bank.

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :1. Mangangkat dan memberhentikan anggota Direksi

dan Komisaris.2. Menyetujui penggabungan, peleburan,

pengambilalihan atau pemisahan.3. Menyetujui pengajuan permohonan agar

perseroannya dinyatakan pailit.4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya

perseroan.5. Mengubah Anggaran Dasar.6. Membubarkan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam prakteknya biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

RUPS Tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS - LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan pengendalian.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan terhadap Para Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS diadakan dengan memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS.

Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dimana dalam surat tersebut tercantum tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai penyampaian materi bagi

For it through the AGM, shareholders entitled to receive the information or the liability of the Directors and Commissioners relating to the management and oversight of the bank’s operations.

The powers not granted to the Board of Directors and the Board of Directors are as follows:1. took away the Boards of Directors and

Commissioners.2. To approve the merger, consolidation, acquisition

or separation.3. To approve the submission of application for his

company to go bankrupt.4. To approve the extension of the founding period of

the company ..5. Change the Statutes.6. Dissolve the company.

General Meeting of Shareholders (AGM) consists of the Annual General Meeting and other GMS or which in practice usually called a General Meeting Extraordinary Shareholders (AGM-LB).

Annual General Meeting shall be carried out within a maximum period of six months after the end of the fiscal year while the GMS - LB can be held at any time based on the need for a controlling interest.

Procedures for the Implementation of the GMSTo implement the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Board of Directors and Board of Commissioners will do the calling of the Shareholders within 14 (fourteen) working days prior to the date of implementation of the GMS held with due regard to the date of the call and the date of implementation of the GMS.

Dialing is done by registered letter in the letter in which the date, time, place and the agenda of the AGM with delivery of content for shareholders and notice that


para pemegang saham serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS disediakan di perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh pemegang saham pengendali yang memiliki mayoritas kepemilikan saham pada perseroan. Dalam pelaksanaan RUPS disesuaikan dengan agenda yang telah ditetapkan namun agenda RUPS dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sepanjang tahun buku 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun

Buku 2015 dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 07 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Lalu Muhamad Supriandi, SH.M.Kn, Notaris di Labuan Bajo dengan agenda-agenda sebagai berikut :a. Penyampaian Laporan Direksi atas

penyelenggaraan Perseroan selama Tahun Buku 2015 oleh Direktur Utama dan laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Fungsi Pengawasan selama Tahun Buku 2015 oleh Komisaris Utama.

b. Penyampainan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2016-2018 dan Penetapan Penyisihan Penggunaan Laba Tahun Buku 2016 serta penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

c. Lain-lain.

the material to be discussed at the AGM are provided in the company since the date of GMS to the date of implementation of the GMS.

General Meeting of Shareholders (AGM) is led by the controlling shareholder has a majority stake in the company. In the implementation of the GMS adjusted with a predetermined agenda, but the agenda of the AGM can be added according to need and not contrary to the interests of the company carried out if approved by the AGM participants.

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM)Throughout fiscal year 2016 PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara has been implementing the GMS two (2) times, with details as follows:

1. The General Meeting of Shareholders (AGM) for Fiscal Year 2015 was held on May 27, 2016 as stated in the Deed of Annual General Meeting of Shareholders 2015 Financial Year PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 07 dated May 27, 2016 made by Muhamad Supriandi Then, SH.M.Kn, Notary in Labuan Bajo with the agenda as follows:a. Submission of reports on the implementation of

the Company’s Board of Directors for FY 2015 by the Managing Director and the report on the implementation of the Board of Oversight Commissioner for FY 2015 by the Commissioner.

b. Penyampainan Work Plan and Budget for Fiscal Year 2016-2018 and determination of Usage Allowance Income Fiscal Year 2016 as well as the designation and determination of the Office of Public Accountant.

c. Etc .


2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 41 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat oleh Roberto Valentino Manbatfeto, S.H.,M.Kn di Kupang dengan agenda-agenda sebagai berikut ;a. Laporan Pengawasan Dewan Komisarisb. Tanggapan Direksi terhadap Laporan

Pengawasan Dewan Komisarisc. Tanggapan dari Peserta RUPSd. Lain-lain.

Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 27 Mei 2016 :Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 07 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Lalu Muhamad Supriandi, SH.M.Kn Notaris di Labuan Bajo, terdapat bebeapa keputusan RUPS sebagai berikut :1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris :

a. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebagaimana dimuat dalam Laporan tertanggal 29 Februari 2016 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian” yang disertai dengan paragraf penjelasannya;

b. Menyatakan membebaskan tanggung jawab sepenuhnya dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selama tahun buku 2015 sepanjang pertanggung jawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud;

2. The General Meeting Extraordinary Shareholders (GMS LB) held on November 29, 2016 as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 41 dated November 29, 2016 made by Roberto Valentino Manbatfeto, SH, M.Kn in Kupang with the agenda as follows;

a. BoC Supervisory Reportb. Response to the Report of Directors Supervisory

Board of Commissionersc. Feedback from participants AGMd. Etc.

Decision Implementation Agenda Results Fiscal Year 2015 Annual General Meeting dated May 27, 2016:That based on the agenda set out in the Deed of General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 07 dated May 27, 2016 made by Muhamad Supriandi Then, SH.M.Kn Notary in Labuan Bajo, there are AGM’s decision the following bebeapa :

1. Report of the Board of Directors and Board of Commissioners:a. Receiving well and certify the Financial

Statements for FY 2015 have been audited by Public Accountant Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil as contained in the report dated February 29, 2016 with the opinion of “unmodified” which was accompanied by a paragraph of explanation;

b. Stating liberate the sole responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners on the implementation of the management of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara during the financial year 2015 throughout the liability are reflected in the report;


c. Menerima pembentukan susunan kepengurusan Badan Kesejahteraan Karyawan (BKK) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

d. Menyetujui untuk memberikan bunga deposito terhadap kelebihan tambahan setoran modal Pemkab Timor Tengah Selatan yang tidak mendapat dividen;

e. Menyetujui dasar perhitungan dividen untuk saham seri A dimulai efektif pada saat tanggal penyetoran dan untuk saham seri B menunggu adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

f. Menyetujui adanya koreksi saldo laba senilai Rp. 5.291.145.818,- yang akan dibagikan dalam pembagian dividen Tahun Buku 2015.

g. Permasalahan selisih pencatatan rekening Pemkab Ngada diharapkan selesai secepatnya, RUPS memberikan tambahan tugas kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan secepatnya tanpa melawan hukum dengan jangaka waktu penyelesaian 2 (dua) bulan dan melapor hasilnya.

h. Pembagian penggunaan laba setelah pajak tahun buku 2015 dan tambah hasil koreksi akibat penerapan PSAK 24 maka laba yang dapat dibagikan sebesar Rp.263.519.844.108,- adalah sebagai berikut :- Dividen 87,5% atau sebesar

Rp.230.579.863.594,50- Cadangan Umum 12.5% atau sebesar

Rp.32.939.980.513,50- Direksi diberi kuasa dengan hak subtitusi

untuk menetapkan cara pembayaran dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.

c. Receiving establishment management arrangement Employee Welfare Agency (BKK) PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara;

d. Agreeing to provide additional deposit to an excess of capital contributions South Central Timor regency who did not receive the dividend;

e. To approve the dividend calculation base for effective series A shares starting on the date of the deposit and to shares of series B awaiting approval from the Financial Services Authority.

f. To approve the correction of retained earnings of Rp. 5291145818, - which will be distributed in the distribution of dividends for financial year 2015

g. Problems recording difference Ngada government accounts expected to be completed as soon as possible, GMS provides an additional task to the BOC. BOC coordinate with the Board of Directors to resolve these matters as soon as possible without unlawfully with jangaka completion time of 2 (two) months and report the results.

h. Distribution of the use of profit after tax of the fiscal year 2015 and added the results of corrections due to the application of SFAS 24, the profit that can be shared by Rp.263.519.844.108, - is as follows: - Dividend 87.5% or Rp.230.579.863.594,50 - General Reserve 12.5% or

Rp.32.939.980.513,50 - The Board of Directors is authorized

with the right of substitution to define how the payment of dividends, including all necessary actions in relation thereto including the payment schedule.


i. Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2015 sebagaimana yang telah diputuskan pada RUPS Tahun Buku 2014 sebesar 11% senilai Rp.33.584.515.662 yang dihitung dari laba tahun berjalan;

j. Mengesahkan Tantiem Tahun Buku 2015 sebagaimana yang telah diputuskan pada RUPS Tahun Buku 2014 sebesar 4,5% senilai Rp.13.739.120.044 yang dihitung dari laba tahun berjalan;

2. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran tahun Buku 2016 – 2018 : a. Menyatakan setuju menerima Rencana Kerja

dan Anggaran Tahun Buku 2016-2018, dengan catatan belum menyetujui penerbitan Obligasi dan MTN sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah) ;

b. Menetapkan penyisihan biaya Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2016 sebesar 15% dari laba sebelum pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan;

c. Menetapkan Penyisihan jasa produksi Pengurus Tahun Buku 2016 sebesar 4.5% dari laba sebelum pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan;

d. Menetapkan Penyisihan Biaya Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2016 sebesar 1.5% dari laba sebelun pajak, sebelum cadangan jasa produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan;

e. Memberikan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi.

3. Penawaran Saham Tahun Buku 2016 Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

guna menyetujui penambahan modal disetor selama tahun buku 2016;

i. To approve Production Service Employees for Fiscal Year 2015, as had been decided at the AGM for financial year 2014 is 11% worth of Rp.33.584.515.662 calculated on the profit for the year;

j. Endorses Bonus for Fiscal Year 2015, as had been decided at the AGM for financial year 2014 by 4.5% amounting to Rp.13.739.120.044 calculated on the profit for the year;

2. Work Plan and Budget Reports User year 2016-2018:a. States agreed to accept the Work Plan and

Budget for Fiscal Year 2016-2018, the record has not approved the issuance of bonds and MTN for Rp.1.500.000.000.000, - (one trillion five hundred billion rupiah);

b. Allowance for Employees Production Services fees for financial year 2016 amounted to 15% of pre-tax profit before reserves of employee production services, production services committee and Employee Welfare Fund;

c. Assigning the Governing Provision of production services for financial year 2016 amounted to 4.5% of pre-tax profit before reserves of employee production services, production services committee and Employee Welfare Fund;

d. Assigning Employee Benefit Costs Allowance for financial year 2016 amounted to 1.5% of income tax sebelun, before backup production services Management and Employee Welfare Fund;

e. Give authority to the Board of Commissioners to appoint and assign public accounting professionals and listed on the Financial Services Authority with regard to the proposal of Directors.

3. Offer Shares Fiscal Year 2016 Give authority to the Board to approve additional

paid-in capital during the financial year 2016;


Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS LB tanggal 29 November 2016

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 41 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H.,M.Kn di Kupang, maka RUPS mengambil keputusan :1. Menyetujui usulan Dewan Komisaris

memberhentikan Bapak Daniel Tagu Dedo, SE sebagai Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daeah Nusa Tenggara Timur.

2. Menetapkan Bapak Eduardus Bria Seran sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kepada Plt. Direktur Utama dan seluruh Direksi mempersiapkan dan menyelesaikan tugas-tugas sampai 2016 selesai, dan mempersiapkan RUPS supaya bisa segera dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar, mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut :

ANGGOTA DIREKSIMember of the Board of Directors

ANGGOTA KOMISARISMember of the Board of Commissioners

Direktur Directors

: Tuan/Mr. Eduardus Bria Seran, SE: Tuan/Mr. Adrianus Ceme, SE: Tuan/Mr. Absalom Sine, SE: Tuan/Mr. Tomy Jeferson Ndolu

Komisaris UtamaCommissioners

: Tuan/Mr. Frans Salem, SH. M.Si

Komisaris Commissioner

: Tuan/Mr. Petrus Elias Jemadu, SH.M.Hum: Tuan/Mr. Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, D. Msi,Ph.D

Results Implementation of Decisions Extraordinary General Meeting dated 29 November 2016That is based on the Deed of General Meeting of Shareholders Ordinary Luara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 41 dated November 29, 2016 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn in Kupang, the AGM take the decision:

1. To approve the proposal of the Board of Commissioners dismiss Mr. Daniel Tagu Dedo, SE as Director of Development PT.Bank daeah East.

2. Establish Mr Eduardus Bria Seran as Acting (Plt.) President Director of PT Bank Pembangunan Daerah East. To Plt. Managing Director and the Board of Directors to prepare and complete the tasks completed until 2016, and prepare for the AGM in order to be implemented in a short time.

3. Notwithstanding the provisions of Article 12 and Article 15 of the Statutes, concerning the procedures for the appointment of Directors and Board of Commissioners, has been appointed as follows:


Tindak Lanjut Hasil Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS LB Tahun 2016

RUPS Tahunan Tahun Buku 2015RUPS TAHUNAN

Annual General Meeting

No AGENDAAgenda

TINDAK LANJUT

Follow-upKETERANGAN

Information

I Tindaklanjut Hasil Keputusan RUPS Thun Buku 2015Follow-Decision 2015 AGM Thun Books

1. Tindaklanjut penyelesaian Kredit Macet ;Follow-Bad Debt settlement ;1) PT. Alam Flores Group

2) . Arena Maju Bersama

3) PT. Surya Agung Kencana Group

Telah ditindaklanjutihas been followed



Telah direstruktur pada Desember 2015 dengan perubahan jangka waktu sampai Desember 2019. Pada tahun 2016 debitur memenangkan 4 (empat) kontrak kerja di Kabupaten Sikka, dan pada tanggal 24 Nopember 2016 telah menyetor sebesar Rp. 6 Miliar.- Telah direstruktur pada Desember

2015, melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Dharma Dwi Putra yang mengambil kontrak Long Term Maintenance Contract (LTM)

- Pailit sesuai putusan Pengadilan Niaga Jakarta

- Baki debet Rp.33.3 Miliar.Telah dihapusbuku per 31 Desember 2016 dengan baki debet sebesar Rp. 18.6 Miliar;

It has been restructured in December 2015 to change the time period until December 2019.In 2016 the debtor to win four (4) employment contracts in Sikka district, and on November 24, 2016 has paid Rp. 6 bln.

- It has been restructured in December 2015, involving a third party, namely PT. Dwi Dharma Putra who take contracts Long Term Maintenance Contract (LTM)

- Bankrupt corresponding decision of the commercial court

- Tray debit Rp.33.3 bln.Has been written off by December 31, 2016 the outstanding balance of Rp. 18.6 Billion;

Follow-up Results of Annual General Meeting Agenda Decision for FY 2015 and Extraordinary General Meeting 2016RUPS Tahunan Tahun Buku 2015


RUPS TAHUNANAnnual General Meeting

No AGENDAAgenda

TINDAK LANJUT

Follow-upKETERANGAN

Information

2. Tindaklanjut Permasalahan SDMFollow-HR Issues 1) Demosi Pegawai Employee Demotion

2) Pengisian Jabatan Pemimpin Cabang Larantuka dan Pemimpin Cabang Ende

Completion Position of Branch Manager and Branch Manager Ende Larantuka

3) Penyusunan Road Map SDM

Preparation of Road Map HR

4) Permasalahan pengangkatan pegawai outsourching yang masa kerja diatas 5 (lima) tahun

Problems recruitment outsourcing tenure of more than five (5) years


Telah ditindaklanjuti has been followed

Dalam ProsesIn the process

Dalam prosesIn the process

Penempatan kembali dan pengangkatan kembali Telah ditindaklanjuti dengan :- SK Direksi No. 140 Tahun 2016

tanggal 19 Desember 2016 an. Roteharjo B.Amtiran, Maria D.N. Sina Padeng dan Gilbert Daud

- SK Direksi No. 149 Tahun 2016 an. Anna S.Bere Tarak.

Telah ditindaklanjuti sesuai Keputusan Direksi Nomor 65 Tahun 2016, tanggal 14 Juli 2016.

Sedang dalam proses penyelesaian dengan melibatkan karyawan dan pejabat lintas Divisi. Pedoman yang saat ini berlaku adalah hasil penyusunan sejak tahun 2000 dan belum pernah dilakukan pengkinian.Divisi SDM telah mengajukan usulan ke Direksi, dan sementara dipending sampai kondisi keuangan memungkinkan.

Redeployment and re-appointment has been followed up with: - SK Directors No. 140 2016 dated December 19, 2016 an. Roteharjo B.Amtiran, Maria D.N. Sina Padeng and Gilbert Daud

- SK Direksi No. 149 Tahun 2016 an. Anna S.Bere Tarak.

Directors have been followed according to Decree No. 65 of 2016, dated July 14, 2016.

Is in the process of completion by involving employees and officials from the Division. Guidelines currently in force is the result of preparation since 2000 and has never been done updating.

HR Division has submitted a proposal to the Board of Directors, and while pending until the financial condition allows.

3. Permasalahan rekening fiktif pada Kantor Cabang BajawaProblems fictitious account at a Branch Office Bajawa


Sesuai surat Direksi kepada Dewan Komisaris Nomor 646/DIR-DPS/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal : Laporan Perkembangan selisih Pencatatan Rekening Pemkab Ngada , dan berdasarkan Surat Kajati NTT No. :B-3534/P/3/Fdi/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 menyatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Head Teller yang juga merangkap Costumer Service Bank NTT Cabang Bajawa an. Maria Aleksandra Siwemole menjadi tanggungjawab pribadi dan bukan merupakan tanggungjawab dari perusahaan maupun Direksi PT. Bank NTT.

Corresponding letter to the Board of Commissioners No. 646 / DIR-DPS / VII / 2016 dated July 14, 2016 regarding: Progress Report on the Account Registration difference Ngada government, and by virtue of Kajati NTT No. : B-3534 / P / 3 / Fdi / 10/2016 dated October 18, 2016 states that all actions undertaken by the Head Teller who also doubles Bank’s Customer Service Branch Bajawa NTT’s. Maria Aleksandra Siwemole be personal responsibility and not the responsibility of the company and the Board of Directors of PT. Bank NTT.



No AGENDAAgenda

TINDAK LANJUT

Follow-upKETERANGAN

Information

4. Penyaluran Kredit UMKM agar diberikan prioritasLending SMEs to be given priority


Manajemen tetap fokus melakukan pembiayaan kepada sektor – sektor usaha Mikro dan kecil serta usaha Produktif untuk itu maka Manajeemn telah melakukan pendidikan khusus sebanyak 3 angkatan di LIPPI Jakarta untuk petugas maupun pejabat di unit Operasional yang menangani kredit Mikro serta Analis Kredit Produktif. Selain itu pendampingan kepada pembina dan nasabah kredit Mikro rutin dilakukan.

Management remains focused financing to the sector - a sector of micro and small businesses as well as businesses earning for it then the management has done as much as 3 batches of special education in Jakarta LIPPI for officers and officials in the operational units that deal with micro credit and Productive Credit Analyst. Besides assistance to coaches and micro credit customers routinely performed.

II Tindaklanjut Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2014Results follow up decisions of Shareholders for Fiscal Year 2014

1. Tindaklanjut Permasalahan Kredit1) Kewenangan Pemimpin

Cabang dalam memberikan persetujuan kredit yang sebelumnya Rp. 2 miliar diminta oleh Pemegang Saham ditingkatkan menjadi Rp.5 miliar.

Authority Branch in providing credit approval Rp. 2 billion requested by the shareholders increased to Rp 5 billion.

2) Suku Bunga Kredit Lending Rates

3) Kerjasama dengan PT.Jamkrida

Cooperation with PT.Jamkrida

4) Peningkatan Kredit Produktif

Increased Productive Credit


Telah ditindaklanjuti has been followed



- Limit yang berlaku masih mengakomodir kebutuhan permohanan kredit di Cabang

- Kelambatan proses kredit tahun 2014 telah diatasi dengan peningkatan percepatan proses persetujuan di Kantor Pusat oleh Divisi Supporting Kredit dan Divisi Pemasaran Kredit.

- Peningkatan Limit kewenangan persetujuan kredit Cabang dilakukan berdasarkan kemampuan analisis dan penyelesaian kredit bermasalah di masing-masing Cabang.

Suku bunga kredit Bank NTT masih bersaing dengan suku bunga Bank-bank BUMN dan suku bunga PNS telah diturunkan menjadi 16% efektif atau sama dengan +/- 9,4% flat per tahun yang telah ditetapkan sesuai SE Direksi No. 02 Tahun 2015.Telah dilakukan kerjasama dengan PT.Jamkrida dilakukan tanggal 05 Maret 2015 dengan jumlah plafond kredit sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.584.477.617.300,-Bank NTT telah berupaya meningkatkan Kredit Produktif dimana posisi Desember 2016 berhasil disalurkan Rp. 2.026 T meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.779 T Atau 13.89%

- Limit applicable credit still accommodate the needs of the request at the Branch

- The slowdown in the credit process in 2014 have been resolved by increasing the acceleration of the approval process at Headquarters by the Division of Supporting Loans and Credit Marketing Division.

- Limit Increased branch loan approval authority is based on the ability of analysis and resolution of problem loans in each branch.

NTT Bank lending rates are still competitive with the Bank’s interest rate of state-owned and PNS interest rate has been lowered to 16% effective or equal to +/- 9.4% flat per annum which has been established in accordance SE Board of Directors No. 02, 2015.Was undertaken in collaboration with PT.Jamkrida held on March 5, 2015 with the amount of credit limit up to December 2016 amounted to Rp.584.477.617.300,-NTT Bank has worked to increase the Credit Earning where the position in December 2016 successfully channeled Rp. 2026 T increased from the previous year amounting to Rp.1.779 T or 13.89%



No AGENDAAgenda

TINDAK LANJUT

Follow-upKETERANGAN

Information

2. Tindaklanjut Kenaikan Penghasilan PegawaiFollow-Increase Employee Income

Dalam prosesIn the process

Kenaikan penghasilan pegawai akan diperhitungkan setelah Perubahan Manual SDM selesai dilaksanakan.

The increase in employee earnings will be calculated after the Change HR Manual completed.

3. Tindaklanjut Pembukaan Kantor di Kabupaten Manggarai TimurFollow-Opening of Office in East Manggarai district


Telah ditindaklanjuti dengan membuka Cabang Pembantu Mukun dan Cabang Pembantu Pota pada Janurai 2016.

Has been followed up by opening Mukun Branch and Branch Pota on Janurai, 2016

4. Tindaklanjut penyelesaian CSRFollow-completion of CSR


Penyaluran CSR di setiap Kabupaten telah dilaksanaan hingga saat ini dan sampai Desember 2016 telah direalisasikan sebesar Rp.7.239.459.400,-

Distribution of CSR in each district has been implemented on the up to now and until December 2016 has been realized by Rp.7.239.459.400,-

Struktur OrganisasiPelaksanaan tata kerja Bank NTT tahun buku 2016 mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Penerapan ketentuan ini masih akan terus dievaluasi sejalan dengan perkembangan usaha dan rencana bisnis bank.

Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kota Kupang, sebagaimana yang telah diubah

Organizational StructureImplementation of the working procedures of the Bank NTT fiscal year 2016 refer to the Directors’ Decision No. 29 of 2014 April 1, 2014 on the Organizational Structure and Work Procedure PT. Development Bank of East Nusa Tenggara. The application of this provision will continue to be evaluated in line with the business development and business plan of the bank.

Relationship of Directors and Board of Commissioners of Bank NTTIn the Bank’s governance NTT relations Board of Commissioners and Board of Directors based on the provisions of Law - Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette Rebuplik Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) and the provisions of Articles of Association of PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, as stipulated in the Articles of Association No. 122 on 12 April 1999, made before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notary in Kota Kupang, as amended several times and most recently


beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014, dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya prinsip-prinsip:

1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, baik itu tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan nasihat terhadap seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Bank NTT;

2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme tertulis atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;

4. Bahwa Direksi bertanggungjawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris;

5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan tersebut.

Dewan KomisarisStruktur Organisasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Rancangan Keputusan

by the Deed of General Meeting of Shareholders of Extraordinary No. : 61 on 10 July 2014, made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which has been notified to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based Company Data Change Notification Letter No. AHU-34837.40.22. 2014 dated October 9, 2014 and was registered in the Company Register Number: AHU-0104499.40. 80.2014 2014, where that relationship recognized the following principles:

1. Respect the responsibilities and authorities of each, whether it is the responsibility and authority of the Board in monitoring and policy advice to the entire Board of Directors and the responsibility and authority of the Board of Directors in managing the Bank NTT;

2. That the working relationship between the Board of Commissioners, Directors is a formal institutional relationship, in a sense always be founded by a written or correspondence mechanism that can be accounted for;

3. That the Board of Commissioners of Bank NTT entitled to obtain information in a timely, scalable, and complete;

4. That the Board of Directors is responsible for the timeliness, measurable, and completeness of the delivery of information to the Board of Commissioners;

5. That the working relationship between the organ by organ BOC Board of Directors not set then the Board of Commissioners and Board of Directors is obliged to make an agreement in advance about things that have not been determined.

Board of CommissionersOrganizational Structure Board of CommissionersOrganizational Structure Board of CommissionersIn carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has a guideline rules and procedures for carrying out the work of the Board of


Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dimana ketentuan tersebut memuat tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal dan internal, standar operasional dan prosedur sesuai dengan misi jabatan, yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kerja, sebagai berikut:


Kepala SekretariatHead of the Secretariat

Staf PelaksanaExecutive staff

Komite AuditThe Audit Committee

Komite Pemantau RisikoRisk Monitoring Committee

Komite Remunerasi & Nominasi

Remuneration & Nomination Committee

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Menurut ketentuan anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditegaskan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan Code Of Corporate Governance

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.Selain itu Dewan Komisaris diberikan tugas, wewenang dan tanggung dan antara lain:

Commissioners as set out in the Draft Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 03 of 2010, dated May 7, 2010 on Organizational Structure and Job Manual BOC Bank NTT where such provision contains the basic duty, additional duty, positions of authority, responsibility, working relationships with internal and external parties, operational standards and procedures in accordance with the mission office, outlined in the organizational structure and working procedures, as follows:

Composition, Criteria and Independence of the Board of CommissionersUnder the terms of the articles of association of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara confirmed by Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 30 Year 2006 concerning the Manual Code of Conduct and the Code of Corporate Governance of the Board of Commissioners as a company organ in charge of supervising the general and provide advice to the Board in running the company.Besides BOC given duties, powers and responsibilities and, among others:


1. Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Berhak membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi guna mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya.

3. Berhak memperoleh akses akan informasi Bank NTT secara tepat waktu dan lengkap.

4. Berhak memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategic yang diusulkan oleh Direksi,

5. Berhak mengevaluasi, memantau penerapan manajemen risiko, dan tindaklanjut temuan audit internal dan eksternal.

Komposisi Dewan Komisaris

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembanguan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 tanggal 10 April 2008 RUPS yang dibuat oleh Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang, telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh Bank NTT telah memenuhi kententuan GCG bank yang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggtoa Dewan Komisaris yang ada. Jumlah Komisaris Independen Bank NTT sebanyak 2 (dua) orang yakni Prof.Ir.Fredrik Lukas Benu,M.Si, Ph.D dan Petrus Elias Jemadu,SH.M.Hum.

Perangkapan hanya pada 2 anggota Dewan Komisaris dimana selain menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Bank NTT juga mempunyai jabatan sebagai berikut :

1. Entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if the Board members act contrary to the constitution and or / legislation applicable;

2. Eligible established an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee to support the effectiveness of their duties and responsibilities.

3. Entitled to gain access to information Bank NTT timely and complete.

4. Entitled to provide recommendations regarding the remuneration of members of the Board of Directors, evaluate and approve strategic decisions and management actions proposed by the Board of Directors,

5. Eligible to evaluate, monitor the implementation of risk management, and follow-up of internal and external audit findings.

Composition of the Board of CommissionersFollowing up on Regulation of Financial Services Authority No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, the General Meeting of Shareholders as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary PT Development Bank Nusa Tenggara Timur No. : 30 dated 10 April 2008 AGM made by Emmanuel Mali, SH Notary in Kupang, it has been determined that the membership of the Board of Commissioners for three (3) persons. Independent Commissioner Board owned by NTT Bank has fulfilled provisions of GCG bank stating that the number of members of the Independent Commissioner at least 50% of all existing anggtoa BOC. Independent Commissioner of Bank NTT number two (2) persons namely Prof.Ir.Fredrik Luke Benu, M.Si, Ph.D., and Peter Elias Jemadu, SH.M.Hum.

Geminating only the second member of the Board of Commissioners which in addition to serving as a member of the Board of Commissioners of Bank NTT also has the following positions:


1. Fransiskus Salem SH,M.Si selain menjabat sebagai Komisaris Utama, juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Prof. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D selain menjabat sebagai Komisaris Independen, juga menjabat sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang.

Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun buku 2016 diatur berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 76, tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

2. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 157, tanggal; 30 April 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 77, tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

4. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 61, tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

5 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 275/KEP/HK/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D, sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

6. Surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: S-17/KO.33/2015 tanggal 22 Januari 2015, perihal: Pencatatan Komisaris Independen, maka komposisi susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Fransiskus Salem SH, M.Si in addition to serving as Commissioner, has also served as Secretary of East Nusa Tenggara province.

2. Prof. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D in addition to serving as Commissioner of the Independent, also served as Rector of the University of Nusa Cendana Kupang.

Composition of the Board of Commissioners of Bank NTT in fiscal year 2016 is set based on some of the following conditions:1. Minutes of the General Meeting of Shareholders

of Extraordinary Company Limited PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 76, dated January 23, 2014 that made Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;

2. Statement of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary Company Limited PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 157, dated; 30 April 2014 made Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;

3. Minutes of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary Company Limited PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 77, dated June 12, 2014 that made Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;

4. Statement General Meeting of Shareholders of Extraordinary Company Limited PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 61, dated July 10, 2014 that made Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;

5. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 275 / KEP / HK / 2014 dated December 1, 2014 on the appointment of Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D., as an Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara;

6. Letter Financial Services Authority East Nusa Tenggara Province No. S-17 / KO.33 / 2015 dated January 22, 2015, regarding: Registration of Independent Commissioners, the composition of the Board of Directors are as follows:


NAMAName

JABATANPosition

MASA JABATANLength of service

Fransiskus Salem, SH. M.Si Komisaris Utama The main commissioner 2013-2017

Prof. Ir.Fredrik Lukas D. Benu, M.Si, Ph.d Komisaris Independen Independent Commissioner 2013-2017

Petrus Elias Jemadu, S.H,M.Hum Komisaris Independen Independent Commissioner 2013-2017 Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi yang disyaratkan oleh Bank Indonesia melalui fit and proper

test serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain:1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di

Indonesia;2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan

Komisaris oleh RUPS;3. Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus

penilaian kemampuan dan kepatutan; dan4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling

memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Kriteria Dewan KomisarisSetiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPS, dan sejalan dengan pemberian rekomendasi tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan kriteria utama Dewan Komisaris yaitu :1. Usia pada saat melamar tidak lebih dari 60 (enam

puluh) tahun.2. Minimal 5 (lima) tahun terakhir berdomisili dalam

wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan tetap bersedia berdomisili di wilayah Nusa Tenggara Timur.

3. Tidak sedang mengidap penyakit, yang dibuktikan dengan hasil tes kesehatan dari dokter.

4. Tidak sedang terlibat dalam urusan politik praktis.5. Memiliki sertifikat manajemen risiko level 2 atau

dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari lembaga sertifikasi manajemen risiko yang diakui Bank Indonesia/OJK.

All members of the Board of Commissioners of Bank NTT has the integrity, competence and a good reputation, it is evidenced by a competency test required by Bank Indonesia through a fit and proper test and is in compliance with Bank Indonesia regulations, among others:1. All members of the Board of Commissioners are

domiciled in Indonesia;2. Replacement and / or removal of the BOC by the

GMS;3. All Members of the Board of Commissioners has

passed the fit and proper; and4. No member of the Board of Commissioners having

family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors.

Criteria BOCEach removal and / or replacement of members of the Board of Commissioners always consider the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee for further decided by the AGM, and in line with the provision of these recommendations, the Remuneration and Nomination Committee has set the main criteria for the Board of Commissioners are:1. The age at the time of applying for no more than 60

(sixty) years.2. Minimum five (5) years residing in the province of

East Nusa Tenggara and remain willing to live in East Nusa Tenggara.

3. There is suffering from a disease, as evidenced by the results of medical tests from the doctor.

4. Not being involved in the affairs of practical politics.5. Having a risk management certificate level 2 or

evidenced by a certificate of graduation from a risk management certification agency recognized by Bank Indonesia / FSA.


Tugas Dewan KomisarisDewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing–masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan KomisarisSecara garis besar, selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain:1. Membahas batas usia pensiun pegawai2. Membahas laporan DPK Triwulan I tahun 2016.3. Kesiapan Laporan Dewan Komisaris dalam RUPS

tahun 2016.4. Pembahasan tentang Kinerja Direksi Bank NTT5. Pembahasan tentang Perjalanan Dinas Dirut Bank

NTT6. Pembahasan tentang permasalahan Bajawa7. Pembahasan tentang permasalahan SDM8. Pembahasan tentang rencana penerbitan saham

seri B9. Pembahasan tentang rencana pencalonan Direktur

Utama sebagai Calon Gubernur 10. Pembahasan tentang sistem remunerasi sesuai

POJK sesuai batas waktu Januari 2017.

Duties of the Board of CommissionersBOC is an organ of the company which is collectively in charge of supervising the general and / or special accordance with the Statutes and provide advice to the Board of Directors. The BoC does not participate in taking operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners, including Commissioner is equal. The Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

Under the Articles of Association of the Bank, the main task of the Board of Directors are responsible to supervise the management policies, the road maintenance in general, both the company and the business of the Company, and to advise the Board of Directors for the benefit of the Bank to comply with the intent and purpose of the Bank, implementing and ensuring the implementation of risk management and principles - principles of Good Corporate Governance in each business activity of the company at all levels of the organization, and in the execution of their duties carried out independently.

Duties and Responsibilities of the Board of CommissionersBroadly speaking, during 2016, the BOC has conducted several matters related to the implementation of the duties and responsibilities, among others:1. Discuss the retirement age of employees2. Discuss the TPF report first quarter 2016.3. Readiness Report of the Board in the AGM 2016.4. Discussion on Performance Management of Bank

NTT5. Discussion of Official Travel Managing Director of

Bank NTT6. Discussion of issues Bajawa7. Discussion on HR issues8. Discussion of the plan to shares of series B

9. Discussion of plans nomination as a candidate for governor Managing Director

10. The discussion on the appropriate remuneration system according POJK January 2017 deadline.


11. Pembahasan terkait surat Bupati Kupang no. BU.1262/056/VIII/2016 tanggal 29 Juli 2016

12. Permasalahan Kantor Surabaya13. Permasalahan Dana CSR14. Pembahasan tentang Kinerja Bank NTT sampai

dengan Oktober 201615. Pembahasan tentang materi laporan dalam RUPS

tanggal 29 November 2016

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan KomisarisAnggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi NTT.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, dimana yang bersangkutan disamping sebagai Komisaris Bank juga tidak duduk sebagai pengurus pada beberapa perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

11. The discussion on Kupang Regent letter no. BU.1262 / 056 / VIII / 2016 dated July 29, 2016

12. Problems Surabaya Office13. Issues CSR Fund14. A discussion of the performance of Bank NTT until

October 201615. A discussion of the material in the report AGM on

29 November 2016

Transparency, Financial Relations, Leadership and Family as well as the prohibition of BOCMembers of the Board of Commissioners Bank does not hold shares in NTT Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies located both inside and outside the province of NTT.

There are no dual office of the Board of Commissioners, which is concerned as well as the Commissioner of Banks also do not sit as a board member in several companies.

Members of the Board of Commissioners did not have a family relationship to the second degree among the members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Members of the Board of Commissioners does not have a financial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholders and of the Company’s Shareholders handler is the other Commissioners and / or Directors of the Bank.

BoC members do not take advantage of the Bank for personal, family, and / or other adverse party or reduce bank profits, and does not take and / or receive personal gain from the Bank.


Pemenuhan Ketentuan Fit and Proper TestSeluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and

proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

NO SURAT No Letter

LEMBAGAInstitutions

TANGGALDate

PERIHALAbout

KETERANGANInformation

15/9/DPKP/Kpa

Bank Indonesia 24 Desember 2013December 24, 2013

Susunan Pengurus Bank SaudaraThe composition of the Board of Bank Saudara

Penetapan Fransiskus Salem, S.H, M.Si sebagai Komisaris Utama dan Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum sebagai Komisaris Independen

Determination Francis Salem, S.H, M.Si as Commissioner and Peter Elias Jemadu, S.H.M.Hum as Independent Commissioner

S-252/ KO.33/2014

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT

19 November 2014November 19, 2014

Pengangkatan Kembali Pengurus BankAppointment Back Management of Banks

Penetapan Prof. Ir. Fredrik L.D. Benu, M.Si, Ph.D sebagai Komisaris Independen

Determination Prof. Ir. Fredrik L.D. Benu, M.Si, Ph.D as Independent Commissioner

Program Pengembangan Kompetensi Dewan KomisarisBerdasarkan Board Manual Dewan Komisaris sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Buku Pedoman Code

of Conduc dan Code of Corporate Governance Dewan Komisaris sesuai lampiran 2 Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2010, Nomor : 5 Tahun 2010 dan Nomor : 6 Tahun 2011 tanggal 7 Mei 2010 diharuskan untuk mengikuti program pengembangan Kompetensi. Selain itu untuk memenuhi Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Bank NTT terus mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas yang diemban, dan selama tahun 2016 para Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut :

Conditions Fulfillment Fit & Proper TestAll members of the Board of Commissioners has passed the fit and proper test conducted by Bank Indonesia or the Financial Services Authority with details as follows:

Competency Development Program BOCBased on Board Manual corresponding decision of the Directors Board of Commissioners PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 3 of 2010 on 7 May 2010 on the Establishment Code of conduc Handbook and Code of Corporate Governance The Board of Commissioners according to Appendix 2 Decision of the Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 4 of 2010, No. 5 of 2010 and No. 6 of 2011 dated May 7, 2010 are required to undergo competency development program. In addition, to comply with Article 12 and Article 13 of Bank Indonesia Regulation Number 11/19 / PBI / 2009 dated June 4, 2009 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks.

Bank NTT continues to encourage the development of competencies for all levels, including the Board of Commissioners so as to support the execution of the duties, and during 2016 the Board of Commissioners have participated in trainings and seminars as follows:


NAMAName

JENIS PELATIHANType of Training

LEMBAGA PENYELENGGARA

Organizers institutions

WAKTU PELAKSANAANExecution time

Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum

Workshop KPMM di JakartaKPMM Workshop in Jakarta

R M G 23 Februari 2016February 23, 2016

Pelatihan pentingnya Pemahaman tentang Peran Komite remunerasi di JakartaUnderstanding the importance of training on the role of the remuneration committee in Jakarta.

Leinad Aganis 7 September 2016September 7, 2016

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Dewan Komisaris Untuk pelaksanaan manual board diperlukan komitmen bersama Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola perusahaan, untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya yang diatur dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT.

Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektifitas dan kinerja Komisaris serta Direksi.

Informasi mengenai Komisaris IndependenKriteria penentuan Komisaris IndependenSebagai perusahaan yang telah menerbitkan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

Employment Guidelines and Rules of Conduct (Board Manual) BOCFor the implementation of the manual board required the joint commitment of Commissioners and Board of Directors in order to manage the company, to the interests of shareholders and stakeholders in general are regulated by the decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 03 of 2010, dated May 7, 2010 on Organizational Structure and Job manual BOC Bank NTT.

With the clarity of the duties and functions of each, is expected to promote the effectiveness and performance of Commissioners and Board of Directors

Information on the Independent CommissionerCriteria for determining the Independent CommissionerAs a company that has issued a bond in the Indonesia Stock Exchange (BEI), a company subject to the rules issued by the regulator regarding the criteria for determining Independent.

Independent Commissioners has been set up by the Indonesian Stock Exchange Regulations Stock Exchange since July 20, 2001 regarding the criteria of independent commissioner used by the company are as follows:


1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholdels) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;

4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling

shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Status Independensi Dewan Komisaris

Kriteria Komisaris Independen Bank NTT telah sesuai dengan definisi Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.3/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat

1. Independent Commissioner has no affiliation with the majority shareholder or controlling shareholder (controlling shareholdels) Listed Company concerned.

2. Independent Commissioner has no relationship with director and / or other commissioners relevant Listed Company.

3. Independent Commissioner does not have a dual position at another company affiliated with the relevant Listed Company;

4. Independent Commissioner should understand the laws and regulations in the capital market;

5. Independent Commissioner proposed and voted by shareholders who are not controlling shareholders (not controlling shareholders) in the General Meeting of Shareholders (AGM).

Status Independence of the Board of CommissionersIndependent Commissioner of Bank NTT criteria in accordance with the definition of Treasury Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks and POJK 3 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public company article 21, as follows:1. Not having a good share directly or indirectly in the

Issuer or Public Company;

2. Do not affiliated with the Public Company, Commissioners, Directors or majority shareholder of the Issuer or Public Company;

3. Do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Public Company.

To avoid conflicts of interest, all members of the Board of Commissioners of Bank NTT has no financial, management, share ownership and family relationship to the second degree with members of the Board


kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali Komisaris Utama Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

ASPEK INDEPENDENSIAspects of Independence

Prof.Ir. Fredrik Lukas

D. Benu, M.Si, Ph.d

Petrus Elias Jemadu, SH,

M.Hum

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di Bank NTT.

Does not have any affiliation with the Director and / or other members of the Board of Commissioners of Bank NTT.

√ √

Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT

Not serve on the Board of Directors in the Companies affiliated with NTT Bank

√ √

Tidak bekerja pada lembaga Pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun

Not working in government agencies within a period of 3 years

Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Not working at NTT Bank or its affiliates within the past three years √ √

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya

Do not have a financial relationship, either directly or indirectly with NTT Bank or any other company that provides services and products to the Bank NTT and its affiliates

√ √

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas diu lingkup Bank NTT.

Free of interest and business activity or other relationship that could hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think independently diu scope of Bank NTT.

√ √

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Tahun 2015 oleh Dewan KomisarisDewan Komisaris telah menindaklanjuti Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. RUPS memberikan tambahan tugas kepada Dewan Komisaris untuk berkoordinasi dengan Direksi menyelesaikan permasalahan selisih pencatatan rekening Pemkab Ngada dengan secepatnya, tanpa melawan hukum dengan jangka waktu penyelesaian 2 (dua) bulan dan melaporkan hasilnya.

of Commissioners, Board of Directors and / or Controlling Shareholders that may affect the ability to act independently unless the Commissioner Bank NTT direct financial relationship with the controlling shareholders of the Bank as at this time the position of the person concerned is as Provincial Secretary NTT.

Statement on the Independence of Independent Commissioner

Follow-up Results of AGM 2015 Decision by the Board of CommissionersBOC has followed up the decisions of Shareholders 2016 results are as follows:

1. GMS give additional tasks to the Board of Commissioners to coordinate with the Board of Directors of solving the problems of local government accounts Ngada recording the difference with immediately, without a legal fight with a completion period of 2 (two) months and report the results.


Telah ditindaklanjuti sesuai surat Direksi kepada Dewan Komisaris Nomor 646/DIR-DPS/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal : Laporan Perkembangan Selisih Pencatatan Rekening Pemerintah Kabupaten Ngada yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur NTT sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bupati Ngada dan berdasarkan surat Kajati NTT Nomor : B-3534/P/3/Fd1/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 menyatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh oknum Head Teller yang juga merangkap Costumer Service Bank NTT Cabang Bajawa (Maria Aleksandra Siwemole) adalah tanpa pengetahuan dari Pimpinan Bank NTT, dengan demikian segala akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab yang bersangkutan secara pribadi dan bukan merupakan tanggungjawab dari perusahaan maupun Direksi PT. Bank NTT.

2. RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi;

Dewan Komisaris telah menunjuk dan menetapkan

Kantor Akuntan Publik melalui surat melaui surat Dewan Komisaris Nomor : 55/DK Bank NTT/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, perihal Penunjukkan Dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

3. RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan modal disetor selama tahun buku 2016.

Dewan Komisaris telah menindaklanjuti melalui :a. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 62/

DK Bank NTT/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor

b. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 95/DK Bank NTT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor

Has followed up according to a letter to the Board of Commissioners No. 646 / DIR-DPS / VII / 2016 dated July 14, 2016 regarding: Progress Report Difference Recording Government Accounts Ngada the copy submitted to the Governor of NTT as controlling shareholders and Regent Ngada and by letter Kajati NTT No. B-3534 / P / 3 / fd1 / 10/2016 dated October 18, 2016 states that all actions undertaken by unscrupulous Head Teller who also doubles Customer Service Bank NTT Branch Bajawa (Maria Aleksandra Siwemole) is without the knowledge of the Chairman of Bank NTT , thus all the consequences that occur on such actions is the responsibility of the concerned personally and not the responsibility of the company and the Board of Directors of PT. Bank NTT.

2. AGM authorizes the Board of Commissioners to appoint and assign professional public accounting firm and recorded at the Financial Services Authority with regard to the proposal the Board of Directors;

The Board of Commissioners has appointed and set a public accounting firm by letter through the letter BOC No. 55 / DK Bank NTT / VII / 2016 dated July 27, 2016, concerning the appointment and Designation of Public Accounting Firm Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil.

3. AGM authorizes the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital during the financial year 2016.

BOC has followed through:a. Letter of Approval from the Board of

Commissioners No. 62 / DK Bank NTT / VIII / 2016 dated August 5, 2016 regarding the Approval of Capital Increase in Paid-in Capital

b. Letter of Approval from the Board of Commissioners No. 95 / DK Bank NTT / XII / 2016 dated December 23, 2016 regarding the Approval of Capital Increase in Paid-in Capital


DireksiKomposisi, Kriteria dan Independensi DireksiBerdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014, dan Keputusan Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 18/KEP/HK/2015 tanggal 22 Januari 2015, Direksi Bank NTT berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang dipimpin oleh Plt. Direktur Utama.

Pada tahun buku 2016, komposisi Direksi Bank NTT mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 29 Nopember 2016 yang didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor : 41 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H, M.Kn di Kupang sebagai berikut :

NAMAName

JABATANPosition



Daniel Tagu Dedo, SE Direktur UtamaPresident Director

2013-29/11/2016 Sesuai Keputusan RUPS LB No. 41 Tahun 2016Extraordinary General Meeting in accordance with Decree No. 41 2016

Eduardus Bria Seran, SE Direktur Pemasaran DanaDirector of Marketing Funds

2013 - 2017

DirectorsComposition, Criteria and Independence of DirectorsBased on the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara as contained in the Deed of General Meeting Extraordinary Shareholders Number: 61 Date of July 10, 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which has been notified to the Minister of Justice and Human rights of the Republic of Indonesia based Company Data Change Notification Letter No. AHU-34837.40.22. 2014 dated October 9, 2014 and was registered in the Company Register Number: AHU-0104499.40. 80.2014 2014, and the Decision of the Governor of NTT as the controlling shareholder of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 18 / KEP / HK / 2015 dated January 22, 2015, the Board of Directors of Bank NTT, amounting to 5 (five) people, consisting of 1 (one) Plt. Director and three (3) Directors led by Plt. President Director.

In fiscal year 2016, the composition of the Board of Directors of Bank NTT amended by the General Meeting Extraordinary Shareholders (GMS LB) dated November 29, 2016 based on the Deed of General Meeting Extraordinary Shareholders Limited Liability Company “PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara “No. 41 dated November 29, 2016 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H, M.Kn in Kupang as follows:


NAMAName

JABATANPosition



Eduardus Bria Seran, SE Plt. Direktur UtamaPlt. President Director

29/11/2017 – Desember 2017

Sesuai Keputusan RUPS LB No.41 Tahun 2016Extraordinary General Meeting in accordance with Decree No. 41 2016

Adrianus Ceme, SE Direktur UmumGeneral Director

2013 - 2017

Tomy Jeferson Ndolu Direktur KepatuhanDirector of Compliance

2013 – 2017

Absalom Sine, SE Direktur Pemasaran KreditCredit Marketing Director

2015 - 2017

Direksi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan

bank dan memastikan tercapainya target dan kegiatan

usaha serta mengusahakan efisiensi dan efektifitas

operasional termasuk melaksanakan prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan

usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi dengan memperhatikan pengendalian

internal yang efektif serta penerapan manajemen risiko

yang baik, menindaklanjuti temuan hasil audit internal,

audit eksternal, pengawasan Bank Indonesia dan

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh Direksi

Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank, perusahaan

dan atau lembaga lain, tidak memiliki saham pada

perusahaan lain, baik secara sendiri–sendiri atau

bersama–sama, tidak saling memiliki hubungan

keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan

Komisaris, telah diimplementasikan dengan pembuatan

Surat Pernyataan Direksi pada saat mengikuti uji

kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang

menyatakan bahwa:

1. Tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/

perusahaan bukan lembaga keuangan

2. Tidak memiliki saham di perusahaan lain

3. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan

sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Directors are also responsible for the management

of banks and ensure the achievement of targets and

business activities and seek efficiency and operational

effectiveness, including implementing the principles

of Corporate Governance that is good in all business

activities of the bank at all levels of the organization

in an effective internal control and management

application good risk, follow up the findings of the

internal audit, external audit, oversight and supervision

of Bank Indonesia Financial Services Authority.

Provision stating that the entire Board of Directors of the

Bank does not have a dual position as Commissioner,

the Board of Directors or executive officers at banks,

companies and other institutions, does not hold shares

in other companies, either individually or together,

not each have a financial relationship and relatives to

the second degree with other members of the Board

of Directors and / or Board of Commissioners, has

been implemented with the manufacture of Directors

Statement at the time following the fit and proper test

(fit and proper test) which states that:

1. Do not hold concurrent positions at one (1)

institution / company is not a financial institution

2. Do not own shares in other companies

3. Do not have a kinship with other members of the

Board of Directors and / or Board of Commissioners.


Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi

berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang

etika kerja, waktu kerja dan jadwal rapat yaitu

sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan

Komisaris Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Peraturan

Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan

Keputusan Direksi Nomor: 123 Tahun 2012 tentang

Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab DireksiDalam mengelola perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 123 Tahun 2012 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:1. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan

kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Divisi Satuan Kerja Audit Intern. Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Bank, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan para Direktur lainnya.

Selain itu Direktur Utama juga bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Perencanaan dan Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Pengawasan/SKAI serta pecapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Employment Guidelines and Rules of Conduct (Board Manual) Board of DirectorsImplementation of duties and responsibilities, the Board

of Directors based on the provisions regulating the work

ethic, working time and meeting schedule is as set out

in the Decision of the Board of Commissioners No. 11

of 2009 on the Rules of Procedure and Procedure Run

Works Board of Directors of PT Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara east which then was followed

up by the Board of Directors Decree No. 123 of 2012

on Duties, Powers and Rules of Conduct Working

Directors PT Bank Pembangunan Daerah east.

Duties, Powers and Responsibilities of DirectorsIn managing the company, the Board of Directors

always be guided by the Decree of Directors PT.Bank

East Nusa Tenggara Regional Development No. 123

of 2012 on the Division of Duties, Powers and Rules

of Conduct Working Directors PT Bank Pembangunan

Daerah East Nusa Tenggara as follows:

1. The Managing Director is responsible for

coordinating the activities and the implementation

of the duty of all Directors, pay attention and

immediately take the necessary steps for everything

that was stated in each examination report prepared

by the Division of Internal Audit Unit. Managing

Director is also responsible for coordinating all

activities of the Bank’s operations, which in practice

is assisted and cooperated with the other Directors.

In addition to the Managing Director is also in

charge of and responsible for planning, directing,

coordinating and monitoring the direct execution

of the work and achievement of the performance

of the divisions under supervisinya, includes the

Division of Planning and Corporate Secretary, and

the Division of Supervision / SKAI and phase to the

performance of the Bank in accordance with the

duties and functions.


2. Direktur Pemasaran Dana bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi – divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Treasury, Divisi Kualitas Layanan dan Produk dan Divisi Dana & Jasa serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Direktur Pemasaran Kredit bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Suporting Kredit dan Divisi Pemasaran Kredit serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Direktur Umum bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Operasional, Divisi Umum, Divisi Informasi Teknologi dan Divisi Sumber Daya Manusia serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada di bawah supervisinya meliputi Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan/ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak regulator maupun pihak internal dalam rangka pemenuhan kepatuhan dan risiko.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ perseroan yang bertangung.jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan,

2. The Fund Marketing Director is responsible in

planning, directing, coordinating and overseeing

the direct implementation of the work and

achievement of the performance division - division

under supervisinya, includes the Division of Treasury,

Division of Quality of Services and Products and

Services Division as well as the achievement of the

Fund and the Bank’s performance in accordance

with its duties and functions.

3. Credit Marketing Director in charge of and

responsible for planning, directing, coordinating

and overseeing the direct implementation of

the work and achievement of the performance

divisions under supervisinya includes suporting

Division of Credit and Credit Marketing Division

and achievement of the Bank’s performance in

accordance with its duties and functions.

4. The Director General in charge of and responsible

for planning, directing, coordinating, supervising

direct execution of the work and achievement of the

performance and supervise directly the execution

of the work and achievement of the performance

of the divisions under supervisinya, including

Operations Division, General Affairs Division,

Division of Information Technology and Human

Resources Division as well as the achievement of

the performance of the Bank in accordance with its

duties and functions.

5. Compliance Director in charge of and responsible

for planning, directing, coordinating, supervising

direct execution of the work and achievement of the

performance divisions under supervisinya includes

the Division of Compliance and Risk Management

Division, and sets out the steps necessary to ensure

that the Company has met all rules / regulations,

both issued by the regulator or internal parties in

order to meet compliance and risk.

With reference to the provision, implementation tasks

as an organ of the company’s Board of Directors

full bertangung.jawab on the management of the

company’s interests and objectives of the company,


serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu bahwa masing – masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya.

Selain dari hak dan wewenang tersebut di atas, Direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing Direktur tetap merupakan tanggungjawab bersama.

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Direksi

JABATANPosition TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Duties and Responsibilities

Direktur UtamaPresident Director

Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas tugas pengawasan dan pengendalian internal

Coordinate the implementation of the management of the Bank by the Board of Directors and is directly responsible for oversight and internal control tasks

Direktur UmumGeneral Director

Sebagai Direktur Umum, membawahi bidangbidang antara lain :• Tugas utamanya adalah membina,

mengembangkan dan mengawasi operasional di tingkat cabang dan wilayah, operasional dari sentra proses tingkat pusat.

• Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya.

• Bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Bank NTT, memonitor penyajian laporan keuangan guna memastikan kepatuhan dengan standar keuangan dan akuntasi serta peraturan yang diterapkan. Berperan sebagai mitra bisnis dalam menciptakan nilai tambah melalui pelaporan dan analisis kinerja strategi dan operasional dari masing-masing bisnis.

• Bertanggung jawab menyelaraskan visi dan strategi IT bank dengan strategi bisnis serta membangun platform.

As Director General, in charge offields, among others:• Its main task is to foster, develop and oversee

operations at the branch and region, operating from the center of the central level.

• Responsible for overseeing the execution of the work and achievement of the performance of the divisions under supervisinya.

• Responsible for directing and overseeing all financial activities Bank NTT, monitor presentation of financial statements in order to ensure compliance with financial and accounting standards and regulations applied. Acting as a business partner in creating value through reporting and performance analysis and operational strategies of each business.

• Responsible for aligning the bank’s vision and IT strategy with business strategy and to build the platform.

as well as representing the company both inside and

outside the court in accordance with the provisions

of the Articles of Association, can walk properly and

optimally.

Implementation of duties and responsible Board of

Directors has implemented a collegial principle, namely

that each - each Director can act and make decisions in

accordance with their rights and responsibilities.

Apart from the rights and authority of the above, the

Board of Directors also has the right and the other

powers relating to the management of NTT Bank in

accordance with the Statutes, the AGM statutes, and

laws - laws that apply. However, execution of tasks by

each - each director remains a joint responsibility.

Duties and Responsibilities of each Director


JABATANPosition TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Duties and Responsibilities

Direktur Pemasaran DanaDirector of Marketing Funds

Direktur Pemasaran Dana, membawahi bidang-bidang tugas Treasury & Pasar Modal, Dana & Jasa dan Kulitas Layanan Produk.• Bertanggung Jawab memformulasikan strategi

dan memastikan esksekusi dan pencapaian target bisnisnya.

• Bertanggung Jawab atas manajemen secara optimal dan hati-hati atas Neraca Bank NTT terkait pemenuhan GWM dan Manajemen Likuiditas.

• Bertanggung Jawab merencanakan dan melaksanakan pendanaan Bank NTT.

• Bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan strategy dan produk cash management, produk dan layanan trade finance (dalam pasar uang).

Fund Marketing Director, oversees the areas of duty Treasury & Capital Markets, Funds & Services and Service-quality products.• Responsible formulate strategies and ensure

esksekusi and achievement of business goals.• Responsible for the optimal management and

carefully over NTT Bank Balance Sheet affecting the fulfillment of statutory reserves and liquidity management.

• Responsible to plan and execute the Bank’s funding NTT.

• Responsible for the development and implementation of product strategy and cash management, trade finance products and services (in financial markets).

Direktur Kepatuhan Director of Compliance

Direktur Kepatuhan membawahi bidang-bidang tugas Kepatuhan dan Manajemen Risiko.• Bertanggung jawab atas kepatuhan Bank NTT

terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan maupun penerapan Anti Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (APU PPT)

• Bertanggung jawab memastikan bahwa risk taking unit memahami dan mengelola risiko, selain itu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan strategi risiko.

Director of Compliance oversees the areas of Compliance and Risk Management task.• Responsible for the compliance of the Bank NTT

against regulations including Bank Indonesia regulations / Financial Services Authority as well as the application of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML PPT)

• Responsible for ensuring that the risk taking unit understand and manage risk, but it is responsible for communicating risk strategy.

Direktur Pemasaran KreditCredit Marketing Director

Direktur Pemasaran Kredit, membawahi bidang-bidang tugas pemasaran kredit dan supporting kredit.• Bertanggung jawab memformulasikan strategi

perkreditan dan memastikan eksekusi serta pencapaian target bisnis serta ekspansi dibidang perkreditan.

• Bertanggung jawab dalam pengembangan grup line business consumer dalam kredit konsumsi (multi guna, multi usaha dan KPR)

• Bertanggung jawab dalam grup line bussiness UKM (kredit produktif, modal kerja dan investasi)

• Bertanggung jawab dalam grup line bussiness mikro (Kredit Mikro, KUR)

• Beranggung jawab dalam grup line business comersil (kredit produktif, KMK, dan KI di atas Rp. 5 M).

• Bertanggung jawab dalam pengembangan produk kredit dan supervisi.

• Bertanggung jawab terhadap progress yang optimal dan penurunan NPL dengan kegiatan satuan khusus penyelamatan kredit macet.

Credit Marketing Director, overseeing the areas of marketing tasks and supporting credit loans.• Responsible for formulating credit strategy and

ensure execution and achievement of business targets as well as expansion in the field of credit.

• Responsible for the development of consumer business line group in consumer credit (multi-purpose, multi-business and mortgage)

• Responsible for SMEs bussiness line group (productive credit, working capital and investments)

• Responsible for micro bussiness line group (Microcredit, KUR)

• Responsible for the business line group comersil (productive credit, working capital, and KI above Rp. 5 M).

• Responsible for the development and supervision of credit products.

• Responsible for the optimal progress and decline in NPLs with a special unit of the rescue activities of bad loans.

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper TestBerdasarkan amanah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris di Kupang, seluruh

Conditions Fulfillment Fit & Proper TestBased on the mandate of the General Meeting of Shareholders as stated in the Deed of General Meeting Extraordinary Shareholders No. 23 dated October 7, 2013 made by Silvester Joseph Mambaitfeto Notary in Kupang, the Board of Directors for a term of years


anggota Direksi untuk masa jabatan tahun 2013-2017 telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

NO SURAT No Surat

LEMBAGAInstitutions

TANGGALDate

PERIHALAbout


15/9/DPKP/Kpa

Bank Indonesia Bank Indonesia

24 Desember 2013December 24, 2013

Susunan Pengurus Bank SaudaraThe composition of the Board of Bank Saudara

Penetapan : - Daniel Tagu

Dedo, S.E sebagai Direktur Utama,

- Adrianus Ceme, S.E sebagai Direktur Umum,

- Eduardus Bria Seran, S.E sebagai Direktur Pemasaran Dana.

Determination:- Daniel Tagu

Dedo, S.E as Managing Director,

- Adrianus Ceme, S.E as Director General,

- Eduardus Bria Seran, S.E as Marketing Director of the Fund.

15/151/GBI/DPIP/Rahasia

Gubernur Bank IndonesiaGovernor of Bank Indonesia

30 Desember 2013December 30, 2013

Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan(Fit and Proper Test) atas pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT BPD Nusa Tenggara TimurDecision Test Fit and Proper Test (Fit and Proper Test) on the appointment of the Director in charge of the compliance function PT BPD East Nusa Tenggara

Penetapan : Tomy Jeferson Ndolu sebagai Direktur Kepatuhan

Determination:Tomy Jeferson Ndolu as Director of Compliance

SR-200/D.03/ 2014

Otoritas Jasa KeuanganFinancial Fervices Authority

25 Nopember 2014November 25, 2014

Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)Decision Test Fit and Proper Test (Fit and Proper Test)

Persetujuan Pencalonan Sdr. Absalom Sine sebagai Direktur PT. BPD NTT.

The nomination of Mr. approval. Absalom Sine as Director of PT. BPD NTT.

18/KEP/HK/2015

Gubernur Nusa Tenggara TimurEast Nusa Tenggara Governor

22 Januari 2015January 22, 2015

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTTEast Nusa Tenggara Governor decision as controlling shareholders of PT BPD NTT

Penetapan Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Sine Absalom determination as Marketing Director of Credit Development Bank of East Nusa Tenggara.

Dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and

proper test) tersebut, maka seluruh anggota Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja secara profesional.

from 2013 to 2017 has passed the test of ability and propriety (fit and proper test) conducted by Bank Indonesia as follows:

With the fit and proper test results (fit and proper test), then all members of the Board of Directors declared NTT Bank have competence, integrity, character and morals meet the criteria so that it can act and work professionally.


Program Pelatihan dan Seminar DireksiSepanjang tahun 2016 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/worshop yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut :

NAMAName

JENIS PELATIHANType of Training

LEMBAGA PENYELENGGARA

Organizers Institutions

WAKTU PELAKSANAANExecution Time

Daniel Tagu Dedo, SE

Forum Diskusi Property & Mortgage Summit 2016

Discussion Forum Property & Mortgage Summit 2016

Perbanas 18 – 19 Februari 201618 - 19 February, 2016

Eduardus Bria seran,SE

Pelatihan Tata cara Penilaian Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Aktivitas Treasury/ALMA/Alco serta implementasinya guna menghindari negative spread yang timbul dari special rate serta mitigasi risiko likuiditas, risiko bunga dan risiko kredit

Training Procedures Adequacy Assessment Policies and Procedures Treasury Activities / ALMA / Alco and its implementation in order to avoid negative spread arising from special rates and mitigation of liquidity risk, interest risk and credit risk

Leinad Agains Consultant

3 – 4 Mei 20163 - May 4, 2016

Adrianus Ceme,SEWorkshop “Analisis Penerapan PSAK terkini dalam Laporan Keuangan”

Workshop “Application of SFAS Current Analysis in Financial Statements”

Awesome Consulting 24- 25 agustus 201624- 25 August 2016

Tomy Jeferson Ndolu

Two Day’s Workshop dan Discussion : “Sinergi Peningkatan Kinerja dan Kepatuhan Bank”

Two Day’s Workshop and Discussion: “Synergy Performance Improvement and Compliance”

Risk Management International(RMI)

20- 21 Januari 201620- 21 January 2016

Workshop PP tentang Pengubahan & Putusan MK Terbaru

Retouching & PP Workshop on Recent Court Decision

Lembaga Informasi Peraturan Public (LIPP)

02 – 03 Februari 201602 – 03 February 2016

Moral Hazard di Lembaga Keuangan dan Upaya Mitigasinya melalui Penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Internal Control

Moral Hazard in Financial Institutions and related mitigation efforts through the implementation of GCG, Risk Management and Internal Control

Risk Management International(RMI


Seminar Economic Outlook 2017

Seminar Economic Outlook 2017 IBI

8 – 10 Desember 20168 – 10 December 2016

Absalom Sine, SE

Peserta Bimbingan teknis dua hari “Pendalaman petunjuk pelaksanaan Lelang terbaru pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI PMK No.27/PMK 06/2016 serta Aspek Legal Eksekusi Jaminan Kredit Bermasalah”

Participants of a two-day technical guidance “Deepening guidelines Recent auctions of post issuance PMK Minister of Finance Regulation No.27 / PMK 06/2016 and Legal Aspects of Execution of Non Performing Loans Guarantees”

Pusat Studi Kebijakan Nasioanal (PUSDIKNAS)

12 – 13 Mei 201612 – 13 May 2016

Training and Seminars Program DirectorsThroughout 2016, the Board of Directors has attended several training / seminar / worshop organized by external parties as follows:


Asesmen Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan DireksiASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

AND DIRECTORS

Prosedur Pelaksanaan AsesmenProsesur asesmnen/penilaian atas kinerja Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui RUPS

Bank NTT melalui Pemegang Saham telah menerapkan mekanisme evaluasi atas kinerja Direksi, pendekatan tersebut adalah dalam implementasi strategi dan penilaian kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank NTT untuk memastikan bahwa strategi terfokus dan berjalan dengan baik, sasaran strategis diterjemahkan menjadi Key Performance Indicators (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi di Tahun 2016 dilakukan berdasarkan parameter kinerja kolegial yang dilakukan oleh Pemegang saham melalui forum RUPS.

Kriteria/Indikator AsesmenKriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup :1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-

masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;

2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2016;

Assessment Implementation ProceduresProsesur asesmnen / assessment of the performance of Commissioners and Board of Directors implemented through GMS.Bank NTT through the Shareholder has implemented a mechanism for evaluating the performance of the Board of Directors, the approach is the implementation of the strategy and performance assessment. This is in line with the Bank's policy NTT to ensure that the strategy goes well focused and strategic objectives translated into Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon by the Board of Directors and lowered to the bottom line.Performance assessment of Commissioners and Directors in 2016 is based on the performance parameters of the collegial conducted by the shareholders through the AGM forum.

Criteria / Indicator AssessmentThe criteria for assessing the performance of the BOC is the implementation of the duties of the Board of Commissioners in supervising the policies the management of operations of the Company and to advise the Board of Directors for the interests and objectives of the Company as well as the implementation of the tasks that are specifically given to him by the Constitution and / or by decision of the AGM in the corridors of laws -undangan applicable.

While the criteria / performance indicators to measure the performance of the Board of Directors include:1. The implementation of tasks and responsibilities

of each member of the Board of Directors in accordance Articles of Association of the Company;

2. Implementation of the decision of the Annual General Meeting in 2016;


Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Lebih lanjut, dasar dari pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dapat tercermin dari Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup aspek profil risiko, Good Corporate

Governance (GCG), rentabilitas dan permodalan.

No SASARAN STRATEGISStrategic target

UKURANSize

REALISASIRealization

1 Meningkatkan target penghimpunan Dana pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito.Improving the collection target of third-party funds (DPK) in the form of Demand, Savings and Deposits.

Target pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) minimal 15 % Target pertumbuhanThe target growth of third party funds (DPK) of at least 15%The growth target

DPK pertumbuhan menurun sebesar -6.68 %Growth in deposits decreased by -6.68%

2 Meningkatkan target penyaluran kreditImproving credit disbursement target

Kredit minimal 16 %Credit a minimum of 16%

Kredit tumbuh sebesar 11.25 %Loans grew by 11:25%

3 Meningkatkan kredit UMKMImproving SME loans

Komposisi penyaluran kredit UMKM sebesar 34.62%The composition of the MSME loan portfolio amounted to 34.62%

Kredit UMKM tumbuh sebesar 14.89% tahun 2016 dengan realisasi pertumbuhan sebesar Rp.440.508 jutaSME loans grew by 14.89% in 2016 and realized a growth of Rp.440.508 million

4 Meningkatkan fungsi intermediasiImproving intermediation

LDR sebesar 91,33%LDR amounted to 91.33%

LDR tumbuh sebesar 107.39 %LDR tumbuh sebesar 107.39 %

5 Meningkatkan efisiensiIncrease efficiency

Minimalisir angka pertumbuhan BOPO sebesar 67.03 %Minimize BOPO growth rate amounted to 67.03%

BOPO tumbuh sebesar 75.72 %BOPO grew by 75.72%

6 Upaya miminimalisir kredit bermasalah NPLEfforts miminimalisir problem loans NPLs

Maksimalkan angka pertumbuhan NPL dibawah 2.00%Maximize the NPL growth rate below 2%

Rasio NPL Gross melampaui target sebesar 2.34 %Gross NPL ratio exceed the target of 2:34%

7 Mempertahankan tata kelola yang baikMaintaining good governance

Mencapai Low to Moderat (2)Achieving Low to Moderate (2)

Hasil Self Assesment komposit Moderat (3)Moderate composite Self Assessment Results (3)

8 Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehatMaintaining a healthy bank soundness

Mencapai Low to Moderat (2)Achieving Low to Moderate (2)

Hasil self Assesment komposit Moderat (3)Moderate composite result of self assessment (3)

Pihak yang melaksanakan AssesmentPihak yang melakukan Asessment terhadap Kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian kinerja Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertangungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2016 termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2016.

The performance assessment has considered quantitative and qualitative factors. Furthermore, the basis of measurement of success can be reflected in the performance of the Board of Directors Corporate Health Level that includes aspects of the risk profile, Good Corporate Governance (GCG), profitability and capital.

Parties that Carry AssessmentParties who do the assessment on the Performance of the Board of Commissioners is AGM, while evaluating the performance of the Board of Directors is the Board of Commissioners and the AGM. In assessing the performance of the Board of Directors, the Board refers to the achievement of the performance indicators of Directors. As described above. Board of Commissioners and Board of Directors mempertangungjawabkan achievement of their performance in the 2016 period included the implementation of tasks and responsibilities in the AGM held in 2016.


Hasil evaluasi selama tahun 2016, menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perusahaan dengan baik yang ditunjukkan oleh pencapaian target finansial Bank NTT.

Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset serta stabilitas Perusahaan agar tetap menunjukkan kinerja yang optimal dan baik.

Pengungkapan Prosedur dan Besaran remunerasi Dewan KomisarisRemunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemengang Saham Perseroan (Persero). Penghasilan Komisaris meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan.

Berikut adalah prosedur pengungkapan Remunerasi Dewan komisaris :

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASINomination and Remuneration

PEMEGANG SAHAM MAYORITAS (SESUAI WEWENANG YANG DIBERIKAN MELALUI RUPS)

Shareholder (as per the authority granted by the RUPS)

REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARISRemuneration of Board of Commissioners

The evaluation results for 2016, showing that the Company’s Board of Directors has managed well demonstrated by the achievement of financial targets NTT Bank.

Directors always prioritize the precautionary principle in maintaining the quality and stability of the Company’s assets to keep showing the optimal performance and good.

Disclosure Procedures and Amount of remuneration for the Board of CommissionersRemuneration for the Board of Commissioners determined by the AGM referred to the Decision Pemengang Shares (Persero). Commissioner of Income includes the remuneration and allowances as well as bonuses are awarded based on performance and achievements.Here is the procedure disclosures Remuneration of the Board of Commissioners:


Komposisi Gaji Direksi dan Komisaris per bulan tahun 2016

No NAMAName

NOMINALIDR (Rp)

KOMPOSISIComposition

DIREKSI DIRECTORS

1. Direktur Utama President Director 81.736.659,- 100 %

2. Direktur Umum General Director 79.199.040,- 90 %

3. Direktur Kepatuhan Director of Compliance 78.770.099,- 90 %

4. Direktur Pemasaran Dana Director of Marketing Funds 78.609.099,- 90 %

5. Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director 78.609.099,- 90 %

KOMISARIS COMMISSIONER

1. Komisaris Utama The main commissioner 59.326.500,- 70 % dari Dirut

2. Komisaris Independen Independent Commissioner 52.739.250,- 90 % dari Komut

3. Komisaris Independen Independent Commissioner 52.739.250,- 90 % dari Komut

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan KomisarisSepanjang tahun 2016 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp.11.374.850.488,- (Sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2016 terlihat dalam tabel berikut :

No JENIS PENERIMAANRevenues

JUMLAH KOMISARISNumber of

Commissioners

NOMINAL (Rp)

1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

Remuneration in the form of non natura (salaries and other fixed income, such as bonuses, etc.)

3 11.374.850.488,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Other facilities in kind / non natura (no other fixed facilities including housing, transportation, health insurance, etc.) which can not be held

3 -

JumlahTotal 11.374.850.488,-

Composition of Board of Directors and Commissioners salary per month 2016

Package Remuneration Policy and other amenities of the Board of CommissionersThroughout 2016, the amount of salary and other benefits which include remuneration in kind and non natura given to the Board of Commissioners amounted Rp.11.374.850.488, - (eleven billion three hundred and seventy-four million eight hundred fifty thousand four hundred eighty-eight rupiah).

The Remuneration of the Board Commissioners during 2016 is shown in the following table :


Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasil, terlihat dalam tabel dibawah ini :

KELOMPOK NOMINAL REMUNERASI 1 TAHUNNominal Group Remuneration 1 year

JUMLAH KOMISARISNumber of Commissioners

Di atas Rp 2 miliar Over Rp 2 billion 3

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Over Rp 1 billion s.d 2 billion -

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Over Rp 500 million s.d Rp 1 billion -

Rp 500 juta ke bawah Rp 500 million ke bawah -JumlahAmount 3

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain DireksiSepanjang tahun 2016 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp. 25.198.046.442,-

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 tahun pada tahun 2016, sebagai berikut:

No JENIS PENERIMAANRevenues

JUMLAH DIREKSI

Number of Directors

NOMINAL (Rp)

1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

Remuneration in the form of non natura (salaries and other fixed income, such as bonuses, etc.)

5 25.198.046.442,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Other facilities in kind / non natura (no other fixed facilities including housing, transportation, health insurance, etc.) which can not be held

5 -

JumlahAmount 25.198.046.442,-

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel dibawah :

Number of members of the Board of Commissioners who receive remuneration package for 2016 are grouped within the range of the level of producer, is seen in the table below:

Package Policy Directors Remuneration and Other FacilitiesThroughout 2016, the amount of salary and other benefits which include remuneration in kind and non-kind granted to the Board of Directors is Rp. 25,198,046,442, -

Remuneration and other facilities received in one year in 2016, as follows:

The number of members of the Board receive remuneration package for 2016 are grouped within the range of income levels, seen in the table below:


KELOMPOK NOMINAL REMUNERASI 1 TAHUNNominal Group Remuneration 1 year

JUMLAH DIREKSINumber of Directors

Di atas Rp 2 miliar Over Rp 2 billion 5

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Over Rp 1 billion s.d 2 billion -

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Over Rp 500 million s.d Rp 1 billion -

Rp 500 juta ke bawah Rp 500 million -JumlahAmount 5

Rasio Gaji dan Komposisi PegawaiRasio Gaji Tertinggi dan Terendah Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No JABATANPosition

GAJI (DALAM RUPIAH)Gaji (Dalam Rupiah) RASIO

PERBANDINGANComparison Ratio

TERTINGGI Highest

(Rp)

TERENDAHLowest

(Rp)

1. Gaji KomisarisCommissioners Salary 59.326.500 52.739.250 11,10%

2. Gaji DireksiDirectors Salary 81.879.659 78.609.099 3,99%

3. Gaji PegawaiEmployees Salary 32.207.107 2.367.777 92,65%

4.Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai TerendahHighest Board of Directors & Lowest Employee Salary

81.879.659 2.367.777 97,11%

* Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.

Salary Ratio and Composition of EmployeesHighest and Lowest Salary RatioFor comparison / salary ratio between the highest salary of the Board of Commissioners with the lowest, the highest salary of the lowest, highest servant salary with the lowest and highest between the salary of an employee with the highest salary throughout 2016 can be seen in the following table:

* Employees above are Bank employees with the status of permanent employee, and not including clerks and clerks monthly contract.


Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum berikut Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris Bank NTT telah melaksanakan banyak rapat, dimana rapat Dewan Komisaris sendiri sebanyak 6 (enam) kali, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 6 (enam) kali dan rapat Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan setiap bulan.

Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

No TANGGALDate

MATERIMatter

KODE PESERTA*Participant Code *1 2 3

1. 23 Maret 2016March 23, 2016

1) Tindaklanjut masalah pegawai/pejabat yang didemosi.

2) Batas usia pegawai3) Persiapan RUPS 2016

1) Follow the problem employees / officials were demoted.

2) The age limit employee3) Preparation of RUPS 2016

√ √ √

2. 26 April 2016April 26, 2016

1) Surat Direktur Utam tentang RUPS Bank NTT tanggal 12 Juni 2016

2) Surat persetujuan Dewan Komisaris terhadap permohonan kredit Direktur Utama Bank NTT

3) Laporan DPK triwulan I tahun 20164) Informasi tentang rencana

penerbitan saham seri B kepada masyarakat.

5) Kesiapan Laporan Dewan Komisaris dalam RUPS tahun 2016

1) The Director Utam about GMS Bank NTT dated June 12, 2016

2) Letter of approval of the loan application BOC Director of Bank NTT

3) Reports first quarter 2016 DPK4) Information on planned issuance

of series B shares to the public.5) Readiness Report of the Board in

the AGM 2016

√ √ √

3. 10 Juni 2016June 10, 2016

1) Permasalahan Bajawa2) Konsultasi dengan OJK tentang

Rencana penerbitan saham Seri B3) Penyelesaian masalah SDM sesuai

hasil RUPS 4) Pembahasan tentang perjalanan

dinas Direksi setelah RUPS5) Sosialisasi Dirut terkait suksesi

calon Gubernur NTT6) Kesepakatan rotasi Direksi sesuai

amanat RUPS7) Data tentang kenaikan CSR

1) Problems Bajawa2) Consultation with the FSA on the

issuance of shares of Series B Plan3) Completion of HR issues in

accordance the AGM4) Discussion on official travel of

Directors after the AGM5) Socialization related CEO

succession candidates for Governor of NTT

6) Agreement as mandated by the General Meeting of the Board of Directors rotation

7) Data on the increase in CSR

√ √ √

Meeting of The Board of CommissionersIn accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 on the Application of Corporate Governance for Banks following BoC must be held periodically at least four (4) times a year and must be attended by all members of the BOC are physically at least 2 (twice a year.

Throughout 2016, the Board of Commissioners of Bank NTT has conducted many meetings, where the board meetings themselves as much as six (6) times, the BoC meeting with the Board of Directors 6 (six) times and committee meetings under the Board of Commissioners held every month.

Board Meeting Schedule 2016


No TANGGALDate

MATERIMatter

KODE PESERTA*Participant Code *1 2 3

4. 3 Agustus 2016August 3, 2016

1) Masalah Bajawa2) Membahas surat Bupati Kupang

No. BU.1262/056/VIII/2016 tanggal 29 Juli 2016

3) Masalah Kantor Surabaya4) Dana CRS

1) Problem Bajawa2) Discuss the regent letter Kupang

No. BU.1262 / 056 / VIII / 2016 dated July 29, 2016

3) Problem Surabaya Office4) Funds CSR

√ √ √

5. 13 September 2016September 13, 2016

1) Isu via media sosial terkait pencalonan Diirektur Utama dalam pencalonan Gubernur NTT tahun 2018.

2) Permasasalahan Bajawa

1) Issues related to the nomination via social media Main Diirektur in nominating the Governor of NTT in 2018.

2) Problems Bajawa

√ √ √

6. 28 Nopember 2016November 28, 2016

1) Kinerja Bank NTT sampai dengan Oktober 2016

2) Laporan dalam RUPS tanggal 29 Nopember 2016

1) Performance NTT Bank until October 2016

2) Report at the AGM on November 29, 2016

√ √ √

* Keterangan Kode Nama Peserta(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si (2) Prof.Ir.Fredrik Lukas D.Benu, M.Si, Ph.D (3) Petrus Elias Jemadu, S.H. M.Hum

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan KomisarisHasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan Pejabat Eksekutif, dapat terlihat di dalam tabel berikut:

NAMAName

JUMLAH KEHADIRANTotal Attendance

% KEHADIRANPresence

Fransiskus Salem, SH. M.Si 6 100%

Prof.Ir.Fredrik Lukas D.Benu,M.Si, Ph.D 6 100%

Petrus Elias Jemadu,S.H.M.Hum 6 100 %

Rapat DireksiSepanjang tahun buku 2016 Rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:1. Seorang atau lebih anggota Direksi2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota

Komisaris.

* Participant Name Code Description1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si (2) Prof.Ir.Fredrik Lukas D.Benu, M.Si, Ph.D (3) Petrus Elias Jemadu, S.H. M.Hum

Frequency of Board Meeting AttendanceThe results set forth in the meeting minutes of meetings and are well documented. The presence of members of the Board of Commissioners level physically in board meetings held either internally Board of Commissioners and invited the Board of Directors and Executive Officers, can be seen in the following table:

Board of Directors meetingThroughout fiscal year 2016 Board of Directors Meeting held any time when deemed necessary and held regularly at least once within 1 (one) month.

The Board of Directors may hold meetings outside the schedule mentioned above is based on a written request:1. One or more members of the Board of Directors2. Written request one or more members of

Commissioners.


3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertermuan/rapat, baik rapat Direksi (Direksi sendiri) maupun rapat koordinasi (Direksi dengan unit terkait). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

Pada tahun buku 2016 Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 14 (lima belas) kali, terdiri dari rapat internal maupun rapat dengan pejabat Bank terkait.

Tabel berikut ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2016 :

No TANGGALDate

MATERIMateri

KODE PESERTA*Participant Code

1 2 3 4 5

1. 3 Maret 2016March 3, 2016

1. Pembahasan RBB BPD NTT tahun 2016 - 2018.

1. Discussion of RBB BPD NTT years 2016-2018.

√ √ √ √ √

2. 13 April 2016April 13, 2016

1. Persiapan RUPS 2. Evaluasi kinerja triwulan

I terkait RBB dan upaya percepatan pemenuhan anggaran untuk triwulan II

3. Perkembangan pelaksanaan Undian Panen Hadiah

4. Tindak lanjut pengisian jabatan Kepala Divisi Kepatuhan yang telah pensiun

5. Rencana peresmian gedung kantor cabang Larantuka dan kantor cabang Atambua.

1. Preparation of GMS2. Quarterly performance

evaluation related to RBB and efforts to accelerate budget fulfillment for the second quarter

3. Development of the Undian Panen Hadiah

4. Follow-up filling the post of Chief Compliance Division who has retired

5. Plan of inauguration of Larantuka branch office building and Atambua branch office

√ √ √ √ DL

3. 13 Juli 2016July 13, 2016

1. Pembahasan mutasi pejabat eksekutif dan struktural lainnya.

1. Discussion of structural mutations and other executive officers.

√ DL √ √ √


1. Dana pensiun2. Laku pandai3. Lain-lain.

1. The pension fund2. Conduct clever3. Others.

√ √ √ √ √

5. 19 Oktober 2016 Oktober 19, 2016

1. Rapat Evaluasi Triwulan III tahun 2015 dan Penyusunan Rencaan Bisnis Bank TB. 2016 – 2018.

1. Evaluation Meeting the third quarter of 2015 and the Bank’s Business Plan Preparation TB. 2016-2018.

√ DL √ √ √

3. Written request one (1) or more shareholders who together - each representing 1/10 (one-tenth) of the total shares.

The Board of Directors has made several pertermuan / meeting, meeting both the Board of Directors (BOD own) and coordination meeting (Board of Directors with related units). Board of Directors meeting serves to establish a policy in strategic decision making.

In the financial year 2016 Directors The Directors have met a total of 14 (fifteen), consisting of internal meetings and meetings with bank officials concerned.

The following table outlines the schedule and agenda of Board of Directors meetings during 2016:


No TANGGALDate

MATERIMateri


1 2 3 4 5

6. 20 Oktober 2016Oktober 20, 2016

1. Lanjutan Rapat Evaluasi Triwulan III tahun 2015 dan Penyusunan Rencana Bisnis Bank TB. 2016 – 2018

1. Evaluation Meeting the third quarter of 2015 and the Bank’s Business Plan Preparation TB. 2016-2018.

√ DL √ √ √

7. 2 November 2016November 2, 2016

1. Rapat evaluasi triwulan III 2016 dan penyusunan RBB TB 2017-2019

1. Evaluation meeting the third quarter of 2016 and the preparation of RBB TB 2017-2019

√ √ √ √ √


1. Rapat evaluasi triwulan III 2016 dan penyusunan RBB TB 2017-2019.

1. Evaluation meeting the third quarter of 2016 and the preparation of RBB TB 2017-2019

√ √ √ √ √


1. Rapat evaluasi triwulan III 2016 dan penyusunan RBB TB 2017-2019.

1. Evaluation meeting the third quarter of 2016 and the preparation of RBB TB 2017-2019.

√ √ √ √ √



1. Third quarter evaluation meeting 2016 and preparation of TB RBB 2017-2019

√ √ √ √ √




√ √ √ √ √




√ √ √ √ √

13. 09 Desember 2016December 9, 2016

1. Tindaklanjut RUPS LB tanggal 29 November 2016

2. Persiapan tutup tahun buku 2016

3. Lain-lain meliputi :• Rencana Pembukaan Kantor

yang telah disetujui OJK • Pemanfaatan ruangan Dapen

Bank NTT untuk ruangan kerja divisi

• Penunjukan PLT Kepala Divisi SDM

1. Follow the AGM resolution dated 29 November 2016

2. Preparation closed financial year 2016

3. Others include:• Plans Opening of the

approved FSA• Utilization of Bank NTT

Dapen room for work space division

• Appointment PLT Division Head of HR

B √ √ DL √


Menindaklanjuti amanah RUPS tahunan tahun buku 2015 dan mengembalikan jabatan Kepala Divisi Dana & Jasa an. Anna S. Bere Tarak

Following up on the mandate of the Annual Meeting 2015 fiscal year and restore the post of Head of Funds & Services division’s. Anna S. Bere Tarak

B √ √ DL DL

* Keterangan Kode Nama Peserta1. Daniel Tagu Dedo, S.E 2. Eduardus Bria Seran, SE 3. Adrianus Ceme, S.E 4. Tomy Jeferson Ndolu5. Abasalom Sine, S.E

* Participant Name Code Description1. Daniel Tagu Dedo, S.E 2. Eduardus Bria Seran, SE 3. Adrianus Ceme, S.E 4. Tomy Jeferson Ndolu5. Abasalom Sine, S.E

* Keterangan kehadiran :- √ = Hadir- C = Cuti - DL = Dinas Luar - B = Berhenti

* Description attendance :- √ = Hadir- C = Cuti - DL = Dinas Luar - B = Berhenti


Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi didalam setiap pertermuan/rapat sepanjang tahun 2016:

NAMAName


% KEHADIRANPresence

Daniel Tagu Dedo, SE 12 100%

Eduardus Bria Seran, SE 11 78,57%

Adrianus Ceme, SE 14 100 %

Tomy Jeferson Ndolu 12 85,71%

Absalom Sine, SE 12 85,71%

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus/Gabungan)

Sepanjang tahun 2016 Direksi dengan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 6 (Enam) kali dengan jadwal rapat sebagai berikut:

No TANGGALDate

MATERIMateri


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Senin, 11 Januari 2016January 11, 2016

1. Klarifikasi surat Dewan Komisaris Nomor : 01/DK Bank NTT/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Tindaklanjut hasil rapat Pengurus Bank NTT tanggal 14 Desember 2015.

2. Lain-lain

1. Clarification BOC letter No. 01 / DK Bank NTT / I / 2016 dated January 4, 2016 concerning the meeting of the Bank Management Follow NTT December 14, 2015.

2. Other

S DL √ √ DL √ √ √

2. Senin, 18 Januri 2016January 18, 2016

Tindaklanjut Rapat klarifikasi surat Dewan Komisaris Nomor : 01/DK Bank NTT/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Tindaklanjut hasil rapat pengurus Bank NTT tanggal 14 Desember 2015.

The follow up clarification letter BOC Meeting Number: 01 / DK Bank NTT / I / 2016 dated January 4, 2016 regarding the results Follow NTT Bank board meeting on December 14, 2015.

DL √ √ √ √ √ √ √

3. Rabu, 23 Maret 2016March 23, 2016

1. Kinerja keuangan sampai dengan Februari 2016

2. Batas usia pensiun pegawai3. Persiapan RUPS tahun 2016

1. The financial performance up to February 2016

2. Limit the retirement age of employees

3. Preparation of RUPS 2016

√ √ √ DL √ √ √ √

4. Kamis, 28 April 2016April 28, 2016

Persiapan RUPS tahun 2016 Preparation of RUPS 2016 √ √ √ √ DL S √ S

The table below describes the frequency and extent of the presence of the Board of Directors in each pertermuan / meetings throughout 2016;

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Meeting / Combined)Throughout 2016, the Board of Directors to the Board of Commissioners has called a meeting / meeting of 6 (six) times with the meeting schedule as follows:


No TANGGALDate

MATERIMateri


1 2 3 4 5 6 7 8

5. Selasa, 13 September 2016September 13, 2016

1. Kinerja Keuangan sampai dengan Agustus 2016.

2. Sistem Remunerasi sesuai POJK tahun 2015

3. Tindaklanjut hasil RUPS Labuan bajo

1. Financial Performance up to August 2016.

2. Remuneration according POJK 2015

3. Follow the RUPS Labuan Bajo

√ √ √ √ √ S √ √

6. Jumat, 25 November 2016November 25, 2016

1. Kinerja bulan Oktober 2016.

2. Persiapan RUPS LB 2016

1. Performance in October 2016.

2. Preparation of Extraordinary General Meeting 2016

√ √ √ √ √ √ √ √

* Keterangan Kode Nama Peserta(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si(2) Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum (3) Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu,D.M.Si, Ph.D(4) Daniel Tagu Dedo, S.E(5) Eduardus Bria Seran,(6) Adrianus Ceme, SE(7) Tomy Jeferson Ndolu(8) Absalom Sine, S.E

* Keterangan kehadiran :- √ = Hadir- DL = Dinas Luar- S = sakit- TH = Tidak hadir- C = Cuti

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris didalam setiap pertemuan/rapat yang diselenggarakan Direksi sepanjang tahun 2016, terungkap pada tabel berikut:

NAMAName


% KEHADIRANPresence

Fransiskus Salem, SH. M.Si 4 66%

Petrus Elias Jemadu, S.H. M.Hum 5 83%

Prof. Ir.Fredrik Lukas,D.Benu,M.Si, Ph.D 6 100%

Daniel Tagu Dedo, SE 5 83%

Eduardus Bria seran, SE 4 66%

Adrianus Ceme 4 66%

Tomy Jeferson Ndolu 6 100%

Absalom Sine,SE 5 83%

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi ketidaksesuaian maka dilaksanakan pemungutan suara, dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

* Code Description Participant Name(1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si(2) Petrus Elias Jemadu, S.H.M.Hum (3) Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu,D.M.Si, Ph.D(4) Daniel Tagu Dedo, S.E(5) Eduardus Bria Seran,(6) Adrianus Ceme, SE(7) Tomy Jeferson Ndolu(8) Absalom Sine, S.E

* Description attendance:- √ = Hadir- DL = Dinas Luar- S = sakit- TH = Tidak hadir- C = Cuti

The frequency and level of attendance of Directors and Commissioners in each meeting / conference organized by the Board of Directors throughout 2016, it was revealed in the following table:

The Board of Directors meeting decisions taken by deliberation and consensus, if there is a discrepancy then held a vote, and all the results of the board meeting has been recorded in the minutes of meetings and has been documented well enough.


Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan komisaris dan DireksiKetiga anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Sedangkan Komisaris Utama mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali. Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NAMA PENGURUSName Board

HUBUNGAN KELUARGARelationship

Family

HUBUNGAN KEUANGANRelationship

financeKETERANGAN BILA ADA HUBUNGAN

KELUARGA/KEUANGANWhen There’s

description Family Relations / Financial

DEKOMBOC

DIREKSIBOD

PSPPSP

DEKOMBOC

DIREKSIBOD

PSPPSP

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

YaYes

TdkNo

Fransiskus Salem, S.H, Msi

√ √ √ √ √ √ Secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan PSP Bank karena pada saat ini posisi yang ber-sangkutan adalah sebagai Sekda Provinsi NTT.Direct financial relationship with PSP Bank because at this time the position of the air-plugs are as NTT Provincial Secretary.

Petrus Elias Jemadu, S.HM. Hum

√ √ √ √ √ √

Prof.Ir.Fredrik Lukas,D. Benu, M.Si, Ph.D

√ √ √ √ √ √

Daniel Tagu Dedo,S.E √ √ √ √ √ √Adrianus Ceme, S.E √ √ √ √ √ √Eduardus Bria Seran, S.E

√ √ √ √ √ √

Tomy Jeferson Ndolu √ √ √ √ √ √Absalom Sine, S.E √ √ √ √ √ √

Disclosure of Affiliate Relations Board of Commissioners and DirectorsAll three members of the Board of Commissioners has no financial, management, share ownership and / or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. While the Commissioner has a financial relationship with the Controlling Shareholder. Family relationships and finances can be seen in the following table:


Rangkap Jabatan Dewan KomisarisAnggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan lainnya akan tetapi sebagai Pejabat Eksekutif pada Lembaga Pemerintah.

Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

RANGKAP JABATANPositions

NAMAName

BANKNTT

LEMBAGAPEMERINTAH

InstituteGovernment

ANAKPERUSAHAAN

Subsidiaries

PERUSAHAANLAIN

CompanyOther


Fransiskus Salem, S.H, M.Si - √ - - Sekda Provinsi NTTSekda NTT Province

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum

- - - - -

Prof.Ir.Fredrik Lukas, D. Benu, M.Si,P.hd

- √ - - Rektor Universitas Nusa Cendana KupangRector of the University of Nusa Cendana Kupang

Rangkap Jabatan DireksiAnggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya.

Jabatan rangkap anggota Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RANGKAP JABATANPositions

NAMAName

BANKNTT

LEMBAGAPEMERINTAH

InstituteGovernment

ANAKPERUSAHAAN

Subsidiaries

PERUSAHAANLAIN

CompanyOther


Daniel Tagu Dedo, S.E - - - - -

Eduardus Bria Seran, S.E - - - - -

Adrianus Ceme, S.E - - - - -

Tomy Jeferson Ndolu - - - - -

Absalom Sine, SE - - - - -

Positions BOCMembers of the Board of Commissioners does not hold office as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners at other companies but as an Executive Officer at Government Institutions.

BOC another position can be seen in the table below as follows:

Positions of DirectorsMember of the Board of Directors do not hold positions as members of the Board of Directors in other companies.Duplicate position members of the Board of Directors can be seen in the table below:


Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

RANGKAP JABATANShareholding

NAMAName

BANKNTT

LEMBAGAPEMERINTAH

InstituteGovernment

ANAKPERUSAHAAN

Subsidiaries

PERUSAHAANLAIN

CompanyOther


Fransiskus Salem, S.H, M.Si - - - - -

Prof. Ir. Fredrik Lukas, D. Benu, M.Si, P.hd

- - - - -

Petrus Elias Jemadu S.H,M.Hum - - - - -

Eduardus Bria Seran, S.E - - - - -

Adrianus Ceme, S.E - - - - -

Tomy Jeferson Ndolu - - - - -

Absalom Sine, SE - - - - -

Komite - Komite Dibawah Dewan Komisaris

Sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan Code Of Corporate Governance, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Implementasi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan

Shares Ownership of Board of Commissioners and Board of DirectorsCompanies require the Board of Commissioners and Board of Directors to disclose its ownership, both in the Company and another company, which is domiciled in and abroad in a report which must be renewed annually.

Details of Shareholdings of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

Committee - Committee Under The Board of CommissionersAs the decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 03 of 2010, dated May 7, 2010 on Organizational Structure and Job Manual BOC Bank NTT and the Decision of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 30 Year 2006 concerning the Manual Code of Conduct and Code of Corporate Governance, the Board is equipped with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Implementation of duties and responsibilities, the Board has issued the Decision of the Board of


Komisaris PT Bank Pembanguna Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat didua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainya.

Profil Anggota Komite dari Pihak IndependenPetrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum Diangkat menjadi anggota Komite dari pihak Independen sejak tahun 2012. Lulus dari fakulta Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 1985, kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2000.

Memiliki banyak pengalaman dan penelitian di bidang perbankan, diantaranya pada tahun1993 melaksanakan penelitian lokasi tentang transaksi berjamin dan hukum perbankan, pada tahun 1995 melaksanakan magang sebagai dosen muda bidang hukum ekonomi/hukum perbankan dan pasar modal pada kementrian Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko ekuin), dan pada tahun 2011 mengikuti pelatihan tentang identifikasi pengukuran risk based bank rating (RBBR) yang diselenggarakan oleh LPPI.

Sementara pengalaman kerja dalam dunia pendidikan maupun perbankan diawali pada tahun 1986 sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, selanjutnya pada tahun 2001 - 2005 menjabat sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata pada Universitas Nusa Cendana Kupang, kemudian pada tahun 2005 – 2010 menjabat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi NTT,

Commissioners of PT Bank with establishment of Nusa Tenggara Timur No. 01 Year 2008 on Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

The composition of the management of each committee is still ongoing and is held by some members of the Board of Commissioners, so that a Commissioner may serve on two different Committees. It is not contrary to the Company’s Handbook (BPP) GCG Bank NTT, that chairman of the committee may only hold the position as chairman of the committee at no more than 1 (one) other committees.

Committee Member Profiles of Independent PartyPetrus Elias Jemadu, S.H, M.HumAppointed as members of the Independent Committee since 2012. Graduated from fakulta Law at the University of Nusa Cendana Kupang in 1985, and holds a Master of Humanities of the Graduate Legal Studies Program Gadjah Mada University in Yogyakarta in 2000.

Having a lot of experience and research in the fields of banking, including on tahun1993 carry out research the location of the transaction berjamin and banking law, in 1995 to implement apprenticeship as a young professor of economic law / law of banking and capital markets at the Ministry of the Coordinating Minister for the Economy, Finance and Industry (Coordinating Minister for Economy), and in 2011 attended training on the measurement of risk-based identification of bank rating (RBBR) held by LPPI.

While working experience in education and banking began in 1986 as a lecturer in the Faculty of Law, University of Nusa Cendana Kupang, then in 2001 to 2005 served as Chairman of the Department Section of Civil Law at the University of Nusa Cendana Kupang, then in 2005 to 2010 served as a member of the Assembly Supervisory Territory Notary (MPWN) NTT Province, in 2013 served as Chairman of the Risk


pada tahun 2013 menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, pada tahun 2014 dipercaya sebagai Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dan pada tahun 2015 manjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT periode 2015 – 2017.

Prof. Ir.Fredrik L.D. Benu, M.Si,Ph.DDiangkat menjadi Anggota Komite dari pihak Independen sejak Juli 2009. Lulus dari Fakultas Pertanian di Nusa Cendana Kupang pada tahun 1989, memperoleh gelar M.Si pada Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan Ph.D pada Curtin University of Technology Western Australia pada tahun 2003.

Meniti karier sebagai Dosen fakultas Pertanian pada Program Strata Satu dan Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1989, memiliki banyak pengalaman dan penilitian diantaranya sebagai Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Undana Kupang sejak tahun 1992, anggota Staf Ahli DPRD Kota Kupang tahun 2003-2005, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2005-2010, Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi NTT sejak tahun 2006 hingga sekarang, Anggota Dewan Pakar Nasional, pada tahun 2012 diangkat menjadi Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode 2012 – 2013. Pada tahun 2015 dipercaya kembali menjadi Ketua Komite Audit periode 2015 - 2017.

Yosep Dasi Jawa, SHDiangkat menjadi Anggota Komite Audit dari pihak Independen sejak Februari 2014. Lulus dari Fakultas Hukum Undana Kupang pada tahun 1996.

Meniti karier sebagai Aktivis LSM Pusat Infromasi & Advokasi Rakyat (PIAR) NTT sejak tahun 1997 – 1999, Asisten KPP HAM Pasca Jajak Pendapat Timor Timur pada tahun 1999, Ketua Lembaga Pemantau Pemilu Forum Rakyat Pejuang Demokrasi (FORAPSI) NTT

Oversight Committee, in 2014 appointed as Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Risk Oversight Committee and Chairman of the Remuneration and Nomination Committee up to and in 2015 manjabat as Chairman of the Risk Oversight Committee and Chairman of the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT period 2015-2017.

Prof. Ir.Fredrik L.D. Benu, M.Si, Ph.DAppointed a Member of the Committee of Independent since July 2009. Graduated from the Faculty of Agriculture in Nusa Cendana Kupang in 1989, earned M.Si at Bogor Agricultural University in 1996 and a Ph.D at Curtin University of Technology in Western Australia in 2003.

Career as a lecturer of the faculty of Agriculture at Program Tier One and the Graduate Faculty of Agriculture, University of Nusa Cendana Kupang since 1989, has a wealth of experience and penilitian such as Staff Researcher at the Research Center of Environment and Natural Resources Undana Kupang since 1992, member of expert staff Kupang City Council in 2003-2005, Chairman of the Research Institute of the University of Nusa Cendana Kupang in 2005-2010, Member of Provincial NTT Research Council from 2006 to present, Member of the National Board of Experts, in 2012 was appointed Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Remuneration Committee and nominations for the period 2012 - 2013. In 2015, believed to be the Chairman of the Audit Committee back in the period 2015-2017.

Yosep Dasi Jawa, SHAppointed as a Member of the Independent Audit Committee since February 2014. Graduated from the Faculty of Law Undana Kupang in 1996.

Career as an activist NGO Center Opera-& Advocacy People (Piar) NTT since 1997 to 1999, Assistant KPP HAM Post Polls East Timor in 1999, Chairman of the Institute for Election Monitoring People’s Forum Fighting Democracy (FORAPSI) NTT 1999, the Director


Tahun 1999, Direktur Lembaga Advokasi & Penelitian (LAP) TIMORIS Tahun1999-2003, Anggota KPU Propinsi NTT tahun 2003-2013, diangkat menjadi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank NTT. Pada tahun 2015 dipercaya kembali menjadi anggota Komite Audit periode 2015 – 2017.

Dencik SyamsurizalDiangkat menjadi Anggota Komite Audit dari pihak Independen sejak Juli 2015. Lulus dari Akademi Manajemen Perusahaan (AMP) YKPN- Yogyakarta. Meniti karier sebagai Staf pada Bank NTT sejak tahun 1985 – 1989, Kabag Riset & Pengembangan Bank NTT tahun 1989-1991, Kabag. Akuntasi merangkap Kabag. Pemberian Kredit Bank NTT tahun 1991-1994, sebagai Kabag. Pengawasan Kredit tahun 1994-1997, sebagai Kabag. Pengawasan Wilayah I Bank NTT sejak 1997 –2003, sebagai PLH. Karo Pengawasan /SKAI sejak 2002- 2003, Pemimpin Bank NTT Cabang Ende sejak 2003 – 2006, Kadiv Pengawasan & SKAI tahun 2006 – 2011 dan memasuki pensiun pada tahun 2011. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank NTT sejak Juli 2015 untuk periode 2015 – 2017.

Thresia Gitamora Dua Nurak, SH.MH Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen sejak Februari 2014 ., Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar-Bali tahun 1996 dan memperoleh gelar MH pada Universitas Udayana Denpasar Bali tahun 2001. Meniti karier sebagai Dosen Fakultas Hukum UNFLOR tahun 2001 – 2005, sebagai Direktris Lembaga Bantuan Hukum DIKAYOMA Kupang tahumn 2005 – 2008 sebagai Anggota KPU Sikka periode 2008 – 2013, memiliki banyak pengalaman organisasi diantaranya : Anggota PMKRI Cabang Denpasar, Anggota Pemuda Katholik Cabang Denpasar, Wakil Ketua Gema Perjuangan Sarinah Prov. NTT, Ketua Kaukus perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT, bendahara Organisasi PERWIRA (Perempuan Wirausaha) Prov.NTT dan Anggota Divisi Hukum P2TP2A Prov. NTT.

of Advocacy Institute & Research (LAP) TIMORIS Tahun1999-2003, NTT Provincial KPU members in 2003 to 2013, was appointed a Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of Bank NTT. In 2015, believed to be members of the Audit Committee back in the period 2015-2017.

Dencik SyamsurizalAppointed as a Member of the Independent Audit Committee since July 2015. Graduated from the Academy of Management (AMP) YKPN- Yogyakarta. Career as staff at the Bank NTT since the year 1985 - 1989, Head of Research & Development Bank NTT years 1989-1991, Head. Head of Accounting concurrently. Lending Bank NTT years 1991-1994, as Head. Credit Monitoring in 1994-1997, as Head. Supervision of Bank NTT Region I since 1997 -2003, as PLH. Karo Surveillance / SKAI since 2002- 2003, NTT Bank Branch Leader Ende since 2003 - 2006, Head of Control and Internal Audit in 2006 - 2011 and entered retirement in 2011. Appointed a Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of Bank NTT since July 2015 for the period 2015 - 2017.

Thresia Gitamora Dua Nurak, SH.MHAppointed Member of the Risk Oversight Committee of Independent since February 2014., Graduated from the Faculty of Law, University of Udayana Bali in 1996 and earned MH at Bali’s Udayana University in 2001. Pursued a career as a Lecturer in Law Faculty UNFLOR years 2001-2005, as Legal Aid DIKAYOMA directress Kupang tahumn 2005 - 2008 as a Member of the Commission Sikka period 2008 - 2013, has plenty of experience of the organization are: PMKRI Member London Branch, London Branch Catholic Youth Member, Deputy Chairman of the Gema Struggle Sarinah Prov. NTT, Indonesia Political Caucus Chairman woman (KKPPI) NTT, treasurer OFFICERS Organization (Women Entrepreneurs) Prov.NTT and Member of the Legal Division P2TP2A Prov. NTT.


Michael NgefakDiangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen sejak Juli 2015. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 1977. Meniti karier PTU pada Bank Indonesia tahun 1980 – 1987, staf pada bagian pendidikan Bank Indonesia tahun 1987 -1988, sebagai Pengawas Bank Yunior (PBY) pada Biro Pemeriksaan Bank Pemerintah (Biro PBP) Kantor Pusat bank Indonesia Jakarta, Kepala Seksi Pengawas Bank Muda Senior (PBMS) 1997 – 2005 di KBI Kupang, 2005 – 2008 pada Tim Pengawasan BPR 1, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta. Pensiun pada tahun 2008. Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko Komisaris Bank NTT sejak Juli 2015 periode (2015 – 2017).

Bastian Soleman PeloDiangkat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Bank NTT sejak 11 Januari 2012 , meniti karier pada Bank NTT sejak Februari 1984 dan menduduki Jabatan penting pada Bank NTT sebagai Kasie Kredit Umum Cabang Atambua tahun 1994-1997, Kasie Umum Personalia Cabang Bajawa tahun 1997-2000, Wakil Pemimpin Cabang Ruteng tahun 2000 – 2001, Pemimpin Capem Larantuka tahun 2001 - 2 002, Pemimpin Cabang Larantuka tahun 2002 - 2006, Pemimpin Cabang/Manajer Bisnis Cabang SoE tahun 2009 – 2012 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank NTT sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.

Komite AuditStruktur, Keanggotaan, Keahlihan dan Independensi Komite AuditMengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembanguna Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka ditetapkan susunan anggota Komite

Michael NgefakAppointed Member of the Risk Oversight Committee of Independent since July 2015. Graduated from the Faculty of Economics, University of Kristen Satya Wacana Salatiga 1977. Pursued PTU career at Bank Indonesia in 1980-1987, the staff in the education section of Bank Indonesia in 1987 -1988, as Bank Supervisor junior (PBY) in the Bureau of Bank Supervision Government (Bureau PBP) Head Office of Bank Indonesia in Jakarta, the head of Bank Supervision Senior Undersecretary (PBMS) from 1997 to 2005 in KBI Kupang, from 2005 to 2008 on the Oversight team RB 1, Directorate of Credit, Rural banks and MSMEs (DKBU) Head Office of Bank Indonesia in Jakarta. Retired in 2008. Appointed a Member of Risk Monitoring Committee of Bank NTT Commissioner since July 2015 period (2015-2017).

Bastian Soleman PeloAppointed a Member of the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT since January 11, 2012, NTT career at the Bank since February 1984 and occupied important positions at NTT Bank as Head of Public Credit Branch of Atambua 1994-1997, Kasie Umum Personnel Branch Bajawa 1997-2000 Deputy Branch Manager Ruteng years 2000 - 2001, Chief Capem Larantuka years 2001-2002, Branch Larantuka years 2002 to 2006, Branch Manager / Business Manager Branch SoE years 2009 to 2012 and served as Chief of the Division of Human Resources PT. Bank NTT since 2012 until now.

Audit CommitteeStructure, Membership, and skills to the Audit Committee IndependenceReferring to the decision of the Board of Commissioners of PT Bank with establishment of Nusa Tenggara Timur No. 01 Year 2008 on Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, it was


Audit dengan persyaratan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

Tugas dan Tanggungjawab Komite AuditDalam upaya meningkat kinerja Komite Audit Bank NTT, maka sejak tahun 2015 Direksi Bank NTT telah melakukan penggantian Anggota Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan susunan sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT BANK NTTComposition of Audit Committee of Bank NTT

NAMAName

JABATANPosition

Prof.Ir.Fredrik Lukas,D. Benu M.Si, Ph.D Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)

Yosep Dasi Jawa Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)

Dencik Syamsirizal Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)

Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

determined the composition of the Audit Committee with the requirement that the members of the Audit Committee at least consist of an independent commissioner, an independent party with expertise in finance or accounting and an independent party with expertise in law or banking.

Duties and Responsibilities of the Audit CommitteeIn an effort to increase the performance of the Audit Committee of Bank NTT, then since 2015 the Board of Directors of Bank NTT has made the replacement of Audit Committee members as determined by the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 69 Year 2015 dated July 15, 2015 concerning the Dismissal and Appointment of Chairman and Members Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara, with the following composition:

All members of the Audit Committee meets the independence criteria, expertise, integrity and good morals are required in the Manual of Good Corporate Governance Company and regulations NTT Bank / other relevant provisions.

All members of the Audit Committee does not have the financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.


ASPEK INDEPENDENSIAspects Of Independence

Prof.Ir.Fredrik Lukas, D.Benu,

M.Si, Ph.DYosep Dasi

JawaDencik

Syamsurizal

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;

Do not have a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors;

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi;

No relationship management at the Bank NTT, its subsidiaries and affiliated companies; √ √ √

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT.

Unrelated stake in Bank NTT. √ √ √

Dalam penggantian anggota komite tersebut, susunan keanggotaanya tetap berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bagi Bank Umum, yaitu bahwa Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum atau perbankan yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, pemantauan atas tindaklanjut hasil audit terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tindak Lanjut Program Kerja Komite AuditSecara garis besar, selama tahun 2016 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan piagam komite audit sebagai berikut:Mereview pelaksanaan tugas SKAI;1. Memastikan kesesuaian pelaksanan audit oleh KAP

dengan standar audit yang berlaku;

In replacement of the members of the committee, the composition of their membership is still guided by the Financial Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, namely that the Audit Committee members consist of 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one ) people from independent parties who have expertise in finance or accounting and 1 (one) independent party with expertise in law or banking charge of monitoring and evaluation for planning and conducting audits, monitoring of follow up the results of the audit of the workings of the Internal audit Unit , compliance audit by Public Accountant with the applicable standards, conformity of financial statements with the applicable accounting standards and the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings of Internal audit, Public Accountant and Bank Indonesia supervision result / FSA.The Audit Committee shall make recommendations for the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Office to the Commissioner to be submitted to the AGM.

Follow-up Audit Committee Work ProgramBroadly speaking, during 2016 the Audit Committee has conducted activities in accordance with the charter of the audit committee as follows:1. Reviewing the implementation of the tasks SKAI;2. To ensure the suitability of the conduct of the audit

by the accounting firm with applicable auditing standards;


2. Mereview kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

3. Mengevaluasi sejumlah temuan yang belum diselesaikan.

4. Memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntansi Publik dan Kantor Akuntansi Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Aktivitas Rapat Komite AuditRapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2016 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 5 (lima) kali rapat/pertemuan.Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 1 (satu) kali dan 4 (empat) kali rapat koordinasi bersama unit kerja terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No TANGGALDate AGENDA

*KODE PESERTA*Participant code

1 2 3

1. 26 April 2016April 26, 2016

Pembahasan laporan hasil audit SKAI semester II tahun 2015 dan triwulan I tahun 2016:• Pembahasan tentang peningkatan

NPL• Pembahasan realisasi kredit hapus

buku• Pembahsan kredit wewenang

Direksi• Perbedaan realisasi antara laporan

hasil audit Divisi Pengawasan dan SKAI dengan KAP semester II

• Pembahasan laporan hasil audit SKAI kepada Dewan komisaris

• Pembahsan panjar kantor pusat yang berlarut-larut

Discussion of the audit report SKAI the second half of 2015 and first quarter 2016:• Discussion about the increase in

NPLs• Discussion of credit realization

remove book• The Board of Directors authorized

credit pembahsan• The difference between the

realization of audit reports by the Internal Audit Division of Supervision and the second semester KAP

• Discussion SKAI audit report to the Board of Commissioners

• Retainer pembahsan headquarters protracted

√ √ √

3. Reviewing the suitability of the financial statements with the applicable accounting standards;

4. Evaluate the findings are not yet resolved.5. Provide recommendation and appointment of

Public Accounting Public Accounting Firm (KAP) in accordance with the applicable provisions to the GMS through BOC.

Activity Audit Committee MeetingMeetings of Audit Committee is implemented according to the needs and the Bank may only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner.

Based on the task and the focus of the above activities, during 2016 the Audit Committee conducted the discussion and submit suggestions covering various important activities conducted by the Bank 5 (five) meetings / conferences. Meetings organized by the Internal Audit Committee 1 (one) and four (4) meetings in coordination with other related units, with details as follows:



*KODE PESERTA*Participant code

1 2 3

2. 1 Juli 2016July 1, 2016

1. pembahasan Laporan hasil audit bulanan posis bulan april 2016

2. Lain-lain :• Pembahasan tentang pengawai

yang memangku jabatan menggunakan Nota Dinas

• Permasalahan dibidang SDM• Kewenangan memutus kredit• Peninjauan Biaya perjalanan

dinas Dirut tahun 2015 dan 2016 yang cukup besar.

1. Discussion monthly audit reports posis april 2016

2. Other:• Discussion about pengawai

who assumed office use Office Memorandum

• Problems in the field of HR• Authority loan approval• A review of official travel Cost

Managing Director in 2015 and 2016 were quite large.

√ TH √

3. 3 Agustus 2016Augst 3, 2016

1. Masalah kredit macet2. Evaluasi desain perencanaan

anggaran operasional dalam rencana bisnis

3. Reaalisasi biaya operasional untuk Diklat triwulan II posisi mei 2016

4. Koreksi kode rekening untuk biaya CSR

5. Dana panjar kantor pusat6. Rencana pembahasan laporan hasil

audit bulan juni

1. The problem of bad loans2. Evaluation of the design of the

operational budget planning in a business plan

3. Training Reaalisasi operational costs for the second quarter of 2016 mei position

4. Correction code accounts for the cost of CSR

5. Retainer Fund headquarters6. Plan for the discussion of the audit

report in June

√ √ √


Pembahasan laporan hasil audit SKAI bulan Juni & Juli tahun 2016 :• Realisasi biaya diklat triwulan II

2016• Panjar Kantor Pusat• Perkreditan• Struktur organisasi dan Tata kerja

sesuai SK.Direksi No.29 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Bank NTT

• Pembahasan tentang Team satuan tugas khusus (STK)

Discussion SKAI audit report in June and July 2016:• Realization of training costs the

second quarter of 2016• Bias Headquarters• Credit• The organizational structure and

Procedures in accordance SK.Direksi 29 of 2014 on the Organizational Structure and Procedures of Bank NTT

• A discussion of the special task force team (STK)

√ √ √


Pembahasan Laporan Hasil audit SKAI bulan agustus s/d september 2016 dan lain-lain :• Pembahasan tentang asset bank• Pembahasan tentang laba• Pembahasan tentang BOPO• Biaya pendidikan dan pelatihan• Dana panjar• Perkreditan • Tindaklanjut temuan audit SKAI

maupun auditor ekstern

Discussion Reports SKAI audit results in August s / d september 2016 and others:• Discussion of the bank’s assets• Discussion about profit• Discussion about BOPO• The cost of education and training• Imprest fund• Credit• Follow SKAI audit findings as well as

the external auditor

√ √ √

* Keterangan Kode Nama Peserta :1. Prof.Ir.Fredrik L.D.Benu, M.Si, Ph.D 2. Yosep Dasi Jawa 3. Dencik Syamsurizal

* Keterangan kehadiran : √ = HadirC = CutiTH = Tidak hadirDL = Dinas Luar

* Code Description Participant Name:1. Prof.Ir.Fredrik L.D.Benu, M.Si, Ph.D 2. Yosep Dasi Jawa 3. Dencik Syamsurizal

* Description attendance:√ = HadirC = CutiTH = Tidak hadirDL = Dinas Luar


Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

NAMAName

JUMLAH KEHADIRANAmount Presence

PERSENTASE KEHADIRANPercentage Presence

Prof. Ir. Fredrik Lukas,D.Benu M.Si, Ph.D 5 100%

Yosep Dasi Jawa 4 80%

Dencik Syamsurizal 5 100%

Komite Pemantau RisikoStruktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembanguna Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Direksi Bank NTT menetapkan Pembentukan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang memutuskan bahwa susunan keanggotan Komite Pemantau Risiko Bank NTT terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang pihak independen.

Committee meeting decisions made by consensus, in the event does not occur deliberation, decision-making is done by a majority vote.

The results of the Committee meeting decision contained in minutes of the meeting signed by all members of the Committee present and well documented. The results of these meetings constitute recommendations that can be utilized either by the Board of Commissioners.The level of attendance of each member of the Audit Committee meetings both internally and coordination meeting, were as follows:

Risk Monitoring CommitteeStructure, Membership, Expertise and Independence of the Risk Oversight CommitteeFollowing up the decision of the Board of Commissioners of PT Bank with establishment of Nusa Tenggara Timur No. 01 Year 2008 on Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the Board of Directors of Bank NTT establish Establishment Membership Risk Monitoring Committee through a decree Directors 69 2015 July 15, 2015 concerning the Dismissal and Appointment of Chairman and Members of the Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara who decided that the composition of the membership of NTT Bank Risk Monitoring Committee consists of an independent commissioner, and 2 (two) parties independent.


Maksud dari pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja Manajemen Risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota.

Dua orang pihak independen pada posisi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas terdiri dari: - Seorang yang memiliki keahlian di bidang

keuangan; dan - Seorang yang memiliki keahlian di bidang

manajemen risiko

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RESIKO BANK NTTMembership Structure of Bank Risk Monitoring Committee NTT

NAMAName

JABATANPosition

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)

Theresia Gitamora Dua Nurak Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Michael Ngefak Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

The purpose of the establishment of the Risk Monitoring Committee is to ensure that the framework that had been set in the Risk Management Unit has provided adequate protection against risk exposure the Bank, both operational and non-operational.

Risk Oversight Committee was formed with the purpose of evaluating the conformity between the risk management policy with the implementation of these policies and monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit, to provide recommendations and advice on the various activities of the company that should be a concern of the Board of Commissioners in performing duties and oversight of the Board of Directors.

Accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 55 / POJK.03 / 2016 on the Application of Corporate Governance for Banks, Risk Monitoring Committee consists of three (3) members, consisting of one (1) of the Independent Commissioner as Chairman and two (2) persons from independent parties as members.Two independent party in the position of member of the Risk Oversight Committee shall be composed of:- A person who has expertise in the financial sector;

and- A person who has expertise in the field of risk

management

The structure and composition of the Risk Oversight Committee, as follows:


Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maupun Keputusan Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code

of Conduct dan Code Of Corporate Governance, yang mana dalam isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan Good Corporate Governance Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

TABEL INDEPENDENSITable Independence


Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum

Theresia Gitamorata Nurak

Michael Ngefak

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Do not have a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi

No relationship management at the Bank NTT, its subsidiaries and affiliated companies

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT.

Unrelated stake in Bank NTT. √ √ √

Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesame anggota Komite Audit

Does not have any family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or among members of the Audit Committee

√ √ √

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.

Not serve on the board of political parties, local government officials.

√ √ √

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau RisikoPeran dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct

dan Code Of Corporate Governance, adalah:1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara

kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dimaksud.

The entire membership of the Risk Oversight Committee has met the criteria of independence, skill, integrity and good morals are required under Financial Services Authority regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks and the Decision of the Board of Directors of PT Bank of East Nusa Tenggara regional development No. : 30 Year 2006 concerning the Code of Conduct Handbook and Code of Corporate Governance, which is in the contents of the norms stipulated purposes of the application of good corporate governance and regulations NTT Bank / other relevant provisions.

Duties and Responsibilities of the Risk Oversight CommitteeRoles and responsibilities of the Risk Oversight Committee Decision of the Board of Directors of PT Bank as regional development Nusa Tenggara Timur No. 30 Year 2006 concerning the Code of Conduct Handbook and Code of Corporate Governance, are:1. To evaluate the conformity between risk

management policies and the implementation of such a policy.


4. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau RisikoSecara garis besar, selama tahun 2016 fokus Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain, adalah sebagai berikut:1. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi

kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara cukup memadai.

2. Komite Pemantau Risiko cukup sering melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terlihat dari frekuensi rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau RisikoRapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran –saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 6 (enam) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau Risiko secara internal sebanyak 7 (tujuh) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut:

2. To monitor and evaluate the performance of the risk management committee and risk management work unit in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Follow-up Work Program Risk Oversight CommitteeBroadly speaking, during 2016 the focus of activities implemented by the Risk Oversight Committee, among others, are as follows:1. Risk Monitoring Committee has evaluated the

policies and the implementation of adequate risk management.

2. Risk Monitoring Committee often enough to monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit, seen from the frequency of meetings held by the Risk Oversight Committee.

Activities Risk Oversight Committee MeetingRisk Monitoring Committee Meeting has been implemented according to their needs and can only be implemented if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner.

Based on the task and the focus of the activities mentioned above, during 2016, the Risk Monitoring Committee has been conducting discussions and submit suggestions -saran covering various important activities conducted by the Bank for 6 (six) meetings / conferences.

A meeting organized by the Risk Oversight Committee internally as much as 7 (seven) meetings / discussions, as follows:



*KODE PESERTA* Participant code

1 2 3

1. 20 Januari 2016January 20, 2016

1. Kinerja keuangan akhir tahun 2015 dan capaian RBB

2. Strategi pengendalian risiko bidang IT dan dikaitkan dengan persoalan fraud di bidang IT yang terjadi pada kantor cabang khusus kupang.

3. Risiko operasional terkait penyelesaian masalah demosi dan promosi pegawai yang telah menimbulkan kegaduhan

4. Evaluasi kinerja kepatuhan menurut Peraturan Bank Indonesia No.13 tahun 2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5. Tindaklanjut surat menyurat Dekom terkait ada atau tidaknya surat yang direspon atau tidak direspon.

6. Pembahasan permasalahan penarikan dana pemda kabupaten kefamenanu

1. The end of the 2015 financial performance and achievements of RBB

2. The risk control strategies and the IT field associated with the issue of fraud in the IT field that occurs in a special branch office mussel.

3. Operational risks related to settlement of problems demotion and promotion of employees who have caused a stir

4. Evaluation of the performance of compliance according to Bank Indonesia Regulation No. 13 year 2011 on the implementation of the compliance function.

5. Follow-up correspondence related to the presence or absence Dekom letter that responded or not responded.

6. Discussion of the district local government funds withdrawal problems Kefamenanu

√ √ √

2. 18 Februari 2016February 18, 2016

1. Pembahasan profil risiko triwulan IV tahun 2015

2. Lain-lain

1. Discussion of the risk profile of the fourth quarter 2015

2. Other

√ DL √

3. 10 Maret 2016March 10, 2016

1. Pembahasan laporan Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank terkait :• Surat keputusan Dewan

Komisaris tanggal 1 Agustus 2016

• Pembahasan rapat dewan komisaris yang tidak dilakukan pada semester II tahun 2015.

2. Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan merujuk PBI 13/2/PBI/2011

1. Discussion of the Self Assessment report of the Bank related to:• Letter of the BoC’s decision

dated August 1, 2016• Discussion board meetings

were not followed in the second half of 2015.

2. Evaluation of the implementation of the compliance function referred PBI 13/2 / PBI / 2011

√ √ √

4. 20 Juli 2016July 20, 2016

1. Pembahsan Risiko strategis2. Pembahsan Risiko operasional

1. Discussion on Strategic Risk2. Discussion of Operational Risk

√ √ TH

5. 5 Aguatus 2016August 5, 2016

1. Pembahasan tentang risiko kredit2. Pembahasan tentang risiko pasar3. Pembahasan tentang ridiko

likuiditas.4. Pembahasan tentang risiko

operasional5. Pembahasan tentang risiko

stratejik6. Pembahasan tentang risiko

kepatuhan 7. Pembahasan tentang risiko hukum

1. The discussion on credit risk2. A discussion of market risks3. Discussion about ridiko liquidity.4. A discussion of the operational

risk5. A discussion of strategic risk6. Discussion of the compliance risk7. Discussion about the legal risks

√ √ √




1 2 3

6. 11 Aguastus 2016August 11, 2016

1. Pembahasan tentang penyelesaian hasil temuan oleh OJK triwulan II tahun 2016 oleh Direksi.

2. Penyelesaian kasus sewa IBT Center

3. Pembahasan batas waktu penyampaian usulan penerbitan opini oleh Direktur Kepatuhan

4. Pembahasan penyampaian pendapat oleh setiap Direktur diberi batas waktu

5. Pembahasan dalam rapat berkaitan dengan hal-hal strategis.

1. Discussion about the completion of the FSA findings by the second quarter of 2016 by the Board of Directors.

2. Completion of the rental case IBT Center

3. Discussion of deadline for submission of proposals the issuance of opinion by the Director of Compliance

4. Discussion of the delivery of opinions by each Director is timed

5. The discussion in the meeting with regard to strategic matters.

√ √ √

7. 03 Nopember 2016November 03, 2016

1. Pembahasan tentang Laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2016.

2. Lain-lain

1. Discussion of Risk Profile Reports Third Quarter 2016.

2. Other

√ √ √

* Keterangan Kode Nama Peserta 1. Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 2. Theresia Gitamorata Dua Nurak 3. Michael Ngefak * Kode Kehadiran : √ = Hadir TH = Tidak Hadir

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

No NAMAName

JUMLAH KEHADIRANAmountPresence


1. Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 7 100%

2. Theresia Gitamorata Dua Nurak 7 100%

3. Michael Ngefak 6 86%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

* Code Description Participant Name 1. Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 2. Theresia Gitamorata Dua Nurak 3. Michael Ngefak * Presence code : √ = Hadir TH = Tidak Hadir

The level of attendance of each member of the Risk Oversight Committee meetings both internally and coordination meeting, were as follows:

The results of the Committee meeting decisions by consensus and contained in the minutes of meetings signed by all members of the Committee present and documented, including dissent (dissenting opinions) that occurred in the committee meeting and the reasons for such dissent. The results of these meetings constitute recommendations that can be utilized either by the Board of Commissioners.


Komite Remunerasi dan NominasiStruktur, Keanggotaan, Keahlihan, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sebagaimana pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya diimplementasikan lebih rinci dengan beberapa ketentuan, yakni Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang menetapkan bahwa anggota Komite terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan seorang pihak Bank NTT dan yang terakhir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 69 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun buku 2016 susunan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia sebagai anggota, dengan susunan dan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Remuneration And Nomination CommitteeStructure, Membership, skills to enter, and the independence of the Remuneration and Nomination Committee.As the establishment of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee establishing the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT refers to the decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 01 Year 2008 on Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara, which is further implemented in greater detail with some provisions, namely the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 20 of 2014 dated February 17, 2014 concerning the Dismissal and Appointment of Chairman and Members of the Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara which stipulates that members of the Committee consists of an independent commissioner, and a third and final NTT Bank Decree of the Board of Directors of PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 69 Year 2015 on dismissal and appointment of the President and Members of the Committee of the Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

In the financial year 2016 the composition of the Remuneration and Nomination Committee consists of three (3) persons consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman, 1 (one) Independent Commissioner as members and 1 (one) Executive Officer in charge of the work unit Source Human Resources as a member, with the structure and composition of the following.


SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI BANK NTT BANK NTTThe composition of the Remuneration and Nomination Committee Membership Bank NTT NTT Bank

NAMAName

JABATANPosition

Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)

Prof. Ir. Fredrik Lukas, D.Benu M.Si, Ph.D Anggota (Komisaris Independen) Member (Independent Commissioner)

Bastian S. Pello Anggota Komite (Kepala Divisi SDM) Committee Member (Head of HR)

Seluruh keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate

Governance Bank NTT dan peraturan, ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum

Prof.Ir.Fredrik Lukas, D. Benu, M.Si,Ph.D Bastian S. Pello

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi;

Do not have a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors;

√ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi;

No relationship management at the Bank NTT, its subsidiaries and affiliated companies;

√√

√

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT;

Unrelated stake in Bank NTT; √ √ √

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit;

Does not have any family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or other members of the Audit Committee;

√√

√

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.

Not serve on the board of political parties, local government officials. √ √ √

All members of the Remuneration and Nomination Committee meets the criteria of independence, skill, integrity and good morals are required in the Manual of Good Corporate Governance Corporate Bank NTT and regulations, other relevant provisions.

All members of the Remuneration and Nomination Committee has no financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or the relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.


Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaaan peran dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan Code Of Corporate Governance, adalah:1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan di bidang

remunerasi;2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan NominasiRapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee;The execution of the role and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee as the decision of the Directors of PT Bank regional development Nusa Tenggara Timur No. 30 Year 2006 concerning the Code of Conduct Handbook and Code of Corporate Governance, are:1. To evaluate the policies in the field of remuneration;2. Provide recommendations to the Board regarding

the remuneration policy for the Board of Commissioners, the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

3. Provide recommendations to the Board regarding the remuneration policy of the Executive Officers and Employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;

4. Prepare and provide recommendations on systems and procedures and / or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

5. Provide recommendations on prospective members of the Board of Commissioners and / or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

6. Provide recommendations on the Independent Party will become a member of the Committee to the Board of Commissioners.

Activities Meetings Remuneration and Nomination CommitteeRemuneration and Nomination Committee meetings has been implemented according to the needs of Bank NTT and can only be implemented if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner and Executive Officers.


Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunBerdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi baerbagai aktifitas penting yang dilakukan Bank sebanyak 1 (satu) kali rapat yaitu :



1 2 3

1. 03 Oktober 2016Oktober 03, 2016

Kajian pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT 2017 : Penerapan Tata Kelola dan Peraturan POJK nomor 45/POJK.03/2015.

Study the nomination of Directors and Board of Commissioners of Bank NTT 2017: Implementation of Governance and Regulation POJK number 45 / POJK.03 / 2015.

√ √ TH

* Keterangan Kode Nama Peserta 1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum 2) Prof. Ir. Fredrik Lukas, D.Benu M.Si, Ph.D 3) Bastian S. Pello* Kode Kehadiran : √ = Hadir TH = Tidak Hadir

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal mapun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

No NAMAName

JUMLAH KEHADIRANAmount Presence


1. Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum 1 100%

2. Prof. Ir. Fredrik Lukas, D.Benu M.Si, Ph.D 1 100%

3. Bastian S. Pello - 0%

Keputusan Rapat Komite remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan

Committee Meeting held at least 1 (one) time in 1 (one) yearBased on the task and the focus of the above activities, during 2016 the Remuneration and Nomination Committee has conducted the discussion and submit suggestions include baerbagai important activities conducted by the Bank as much as 1 (one) meetings are:

* Code Description Participant Name 1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum 2) Prof. Ir. Fredrik Lukas, D.Benu M.Si, Ph.D 3) Bastian S. Pello* Presence code: √ = Hadir TH = Tidak Hadir

The level of attendance of each member of the Remuneration and Nomination Committee meetings both internally mapun coordination meeting, were as follows:

Resolutions of remuneration and Nomination Committee by consensus, decision-making is done by a majority vote, and all decisions of the Committee are binding to all members of the Committee.

The results of the Committee meeting decision contained in minutes of the meeting signed by all members of the Committee present and documented.


Komite-Komite Dibawah DireksiKomite Asset & Liability (ALCO)Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap dibawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profibilitas Bank NTT yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Bank NTT (asset and liabilities management).

Pembentukan Komite ALCO dan SSG – ALCO adalah sesui dengan SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang Asset Liability Committee (ALCO) dan Staff Supporting

Group – Asset Liability Committee (SSG-ALCO) PT. Bank NTT tanggal 30 Juni 2006 dan SK Direksi Nomor : 78 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran 1 dan Lampiran II SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 30 Juni 2006.

Fungsi Pokok ALCO• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan

strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank NTT, termasuk kebutuhan dana tidak terduga dan meminimalisir idle funds.

• Mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan dan menetapkan arah kebijakan strategis manajemen dalam mengelola aktiva dan pasiva bank.

• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga.

• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (pricing policy) untuk produk produk dana, pinjaman dan Rekening antar Kantor (RAK).

• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.

Committees Under The Board of DirectorsAsset & Liability Committee (ALCO)Asset & Liability Committee (ALCO) is a permanent committee under the Board of Directors with the mission of reaching the level of Bank NTT optimum profibilitas as well as liquidity risk and interest rate risk control, through the establishment of policies and strategies of the assets and liabilities of Bank NTT (asset and liabilities management).Formation of ALCO Committee and the SSG - ALCO is within their Board of Directors Decree No. 52 of 2006 on the Asset Liability Committee (ALCO) and Staff Supporting Group - Asset Liability Committee (ALCO-SSG) PT. NTT Bank dated June 30, 2006 and the Decree of Directors No. 78 Year 2008 on Amendment Annex 1 and Annex II SK Board of Directors No. 52 of 2006 on the Legal Status of Resolution ALCO PT. Bank of East Nusa Tenggara Regional Development dated June 30, 2006.

Principal functions ALCO• Establish and evaluate the liquidity management

policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations, NTT Bank liquidity requirements, including unexpected funding needs and minimize idle funds.

• Has the task and responsibility to formulate and establish strategic directions of management to manage assets and liabilities of the bank.

• Establish and evaluate policies and strategies related to market risk, ie interest rate risk.

• Establish and evaluate policies and pricing strategies (pricing policy) to fund products, loans and inter-office accounts (RAK).

• Establish and evaluate policies and strategies in investment portfolio management.


• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melaui antisipasi perubahan susku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimum.

Wewenang ALCOAlco mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis dibidang pengelolaan asset dan liabilitas Bank NTT (asset and liabilities management) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, seperti :• Menetapkan suku bunga deposito, tabungan dan

giro;• Menetapkan suku bunga pinjaman;• Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;• Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko

likuiditas, risiko suku bunga yang sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Keanggotaan ALCO dan Staff Supporting Group-ALCOOrganisasi Asset and Liability Committee (ALCO), terdiri atas : - Ketua - Sekretaris - Anggota

Susunan Anggota ALCO adalah sebagai berikut :Ketua : Direktur UtamaKetua Pengganti : Direktur Pemasaran DanaSekretaris : Kepala Divisi TreasuryAnggota :1. Direktur Kepatuhan2. Direktur Pemasaran Dana3. Kepala Divisi Bisnis Retail4. Kepala Divisi Bisnis Mikro5. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI6. Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko7. Kepala Divisi Operasional8. Kepala Divisi Kualitas Pelayanan9. Pemimpin Cabang Utama Kupang

• Establish and evaluate policies and strategies through the structuring of the balance sheet in anticipation of changes in interest susku to achieve optimum net interest margin.

Privileges ALCOAlco has the authority to make strategic decisions in the management of assets and liabilities of Bank NTT (asset and liabilities management) so far does not go beyond the authority of Directors, such as:• Establishing interest rates on deposits, savings and

checking accounts;• Establishing interest rates on loans;• Establish funding and investment strategy;• Set limits with regard to liquidity risk, interest rate

risk in accordance with the overall policy of risk-taking.

Membership ALCO and Group-ALCO Supporting StaffOrganizational Asset and Liability Committee (ALCO), consisting of:- Chairman- Secretary- MemberMembers of ALCO are as follows:Chairman : DirectorSubstitute Chairman: Director of Marketing FundsSecretary : Head of Treasury DivisionMembers:1. The Director of Compliance2. Director of Marketing Funds3. Head of Retail Business Division4. Head of Micro Business Division5. Monitoring & Internal Audit Division Head6. Head of Compliance & Risk Management7. Head of Operations Division8. Head of Service Quality9. Main Branch Kupang


Susunan Keanggotaan Staff Sopporting Group – ALCO adalah sebagai berikut :Koordinator : Kepala Sub Divisi DanaAnggota :1. Kepala Sub Divisi Treasury Operasional2. Kepala Sub Divisi Transaksi DN/LN3. Kepala Sub Divisi Riset dan Pengembangan4. Kepala Sub Divisi Akuntansi Keuangan5. Kepala Sub Divisi Anggaran dan Laporan6. Kepala Sub Divisi Bisnis UKM dan Umum7. Unit Kerja atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO• Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO

dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.• Memberikan masukan berupa informasi dan analisis

pada rapat ALCO, mengenai :• Metodologi penentuan harga produk dana dan

pinjaman• Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku

bunga dan lain sebagainya• Daya saing suku bunga produk dana da pinjaman• Strategi bersaing dan penguasaan pangsa pasar

produk dana dan pinjaman• Kendala penerapan hasil keputusan ALCO• Perilaku nasabah dan perubahannya

Rapat ALCO• Terdiri dari rapat ALCO rutin, rapat ALCO khusus

dan rapat ALCO SSG-ALCO• Peserta rapat ALCO adalah anggota ALCO

dan anggota SSG-ALCO yang ditunjuk, dengan ketentuan masing-masing tidak boleh diwakilkan.

• Rapat ALCO dilaksanakan susuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dandiselenggarakan dalam minggu ke empat.

• Jadwal rapat ALCO khusus ditentukan tersendiri oleh ketua ALCO atau diusulkan oleh sekretaris ALCO.

• Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh prosen) + 1 dari jumlah anggota ALCO.

Membership Composition Staff Sopporting Group - ALCO are as follows:Coordinator: Head of Sub Division of Fundsmembers:1. Head of Sub Division of Treasury Operations2. Sub-Division Head of Transactions DN / LN3. Head of Sub Division of Research and Development4. Head of Sub Division of Financial Accounting5. Head of Sub Division of Budget and Reports6. Sub-Division Head of SME Business and Public7. Work Unit or Officer appointed by the Board of

Directors.

Duties and Responsibilities of ALCO• Provide input to the Secretary-ALCO in the

preparation of the agenda and meeting materials.• Provide input in the form of information and analysis

on the ALCO meeting, concerning:• The methodology for product pricing and loan

funds• The methodology for the measurement of liquidity

risk, interest rate risk, etc.• Competitiveness da funds interest rate loan products• Competitive strategy and product market share and

loan funds• Obstacles application of the decision of ALCO• Conduct customer and amendments

ALCO meeting• Consists of regular ALCO meeting, special ALCO

meeting and SSG-ALCO ALCO meeting• Participants are members of ALCO ALCO meeting

and SSG-ALCO members are appointed, with the respective provisions should not be represented.

• ALCO meeting held susuai needs, at least once every 2 (two) months dandiselenggarakan in week four.

• Schedule special meeting of ALCO ALCO determined separately by the chairman or secretary proposed by ALCO.

• ALCO meeting is valid if attended at least 50% (fifty per cent) + 1 of the number of members of ALCO.


• Sekretaris ALCO menyusun anggota rapat ALCO sesuai executive summary yang disampaikan oleh SSG-ALCO dan/atau proposal yang disampaikan oleh Unit Kerja.

Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO dan Unit KerjaTugas Pokok Anggota SSG-ALCO adalah :• Untuk keperluan rapat ALCO, SSG-ALCO

bertugas:• Mengusulkan agenda rapat ALCO kepada

sekretaris ALCO• Menghimpun data atau informasi keuangan intern

dan ekstern• Menghimpun data informasi keuangan dan

perekonomian makro• Melakukan analisa dan menyususn executive

summary• Menyelenggarakan rapat SSG-ALCO bersama

sekretaris ALCO• Menyampaikan executive summary kepada

sekretaris ALCO• Mengikuti rapat ALCO• Mengembangkan model-model perhitungan dan

analisa data• Menyampaikan penjelasan yang diperlukan dan

diminta oleh ALCO

Tugas Unit kerja adalah :• Menyususn proposal yang dipandang penting

untuk dibahas dalam rapat ALCO• Secara rutin menyiapkan dan menyampaikan data

atau informasi yang diperlukan oleh SSG-ALCO• Melaksanakan dan memedomani setiap keputusan

rapat ALCO.

Tanggung jawab unit kerja adalah :• Menjamin akurasi data atau informasi yang

disampaikan kepada SSG-ALCO• Ketepatan waktu penyampaian data informasi

kepada SSG-ALCO• Menindaklanjuti hasil keputusan rapat ALCO yang

masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.• Terlaksananya keputusan rapat ALCO

• Secretary of the ALCO ALCO meeting members prepare appropriate executive summary submitted by the SSG-ALCO and / or proposals submitted by the Working Unit.

Main Tasks SSG-ALCO Members and Unit of WorkMain Tasks SSG-ALCO Members are:• For the purposes of ALCO meeting, SSG-ALCO

charge:• Propose a meeting agenda to the secretary ALCO

ALCO• Collecting the data or financial information to

internal and external• Collecting the data of financial and macro-economic

information• Analyze and rearrange executive summary

• Organize joint meeting of SSG-ALCO ALCO secretary

• Delivering the executive summary to the secretary ALCO

• Following the ALCO meeting• Develop models of computation and data analysis

• Delivering explanation needed and requested by ALCO

The task of the working unit are:• Develop proposals were deemed important to be

discussed in ALCO meetings• Regularly prepare and submit data or information

required by the SSG-ALCO• Implement and memedomani every decision ALCO

meeting.

The Responsibility of working units are:• To ensure the accuracy of the data or information

submitted to the SSG-ALCO• Timeliness of data submission of information to the

SSG-ALCO• Following up on the discussion ALCO which still

require further elaboration.• Implementation of decisions of the ALCO


Anggota rapat ALCO sebagai Pemimpin Unit Kerja masing-masing secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan masukan kepada SSG-ALCO tentang keadaan atau perkembangan keuangann Bank dan perkembangan keuangan/perekonomian makro serta perkiraan perubahan suku bunga perbankan.

Pengambilan Keputusan• Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan

wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.

• Setiap hasil keputusan rapat ALCO yang telah dirumuskan harus sudah ditandatangani oleh Ketua sdan sekretaris ALCO selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penyelenggaraan rapat ALCO.

• Setiap keputusan rapat ALCO merupakan hasil keputusan bersama anggota ALCO dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO.

• Sekretaris ALCO dan SSG-ALCO harus menyampaikan keputusan rapat ALCO kepada masing-masing Unit Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan rapat ALCO ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ALCO

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi kerjaRealisasi kerja ALCO dilaporkan melalui :• Risalah rapat rutin• Risalah rapat khusus yang diadakan untuk

membahas hal tertentu.• Data dan informasi yang terkait dengan bidang

yang dibahas• Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah

rapat dan data serta informasi yang terkait.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja ALCO selama tahun 2016Selama tahun 2016, ALCO telah mengadakan rapat ALCO 4 (empat) kali rapat dengan agenda rapat :

ALCO meeting members as Leader of each Work Unit in particular is responsible for giving specifically responsible for providing input to the SSG-ALCO about the circumstances or developments keuangann Banks and financial developments / macro economy and the expected change in bank interest rates.

Decision-making• Decision-making in relation to the use of authority

ALCO just taken through the ALCO meeting the legitimate decision.

• Each decision results ALCO meetings that have been formulated to be signed by the Chairman of the ALCO sdan secretary no later than one (1) day after the meetings ALCO.

• Every decision ALCO meeting is the result of a joint decision ALCO members and have the same legal force with the decision of the Board of Directors, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of the Legal Status of Resolution ALCO.

• Secretary of the ALCO and SSG-ALCO ALCO meeting decisions should convey to each Work Unit no later than one (1) day after the decree signed by the Chairman of the ALCO meeting and the Secretary of the ALCO

Reporting Accountability/Actual work

Realization of work ALCO reported via:• Minutes of the regular meeting• Minutes of the special meeting held to discuss

specific issues.• Data and information relevant to the field covered• Notes and ALCO opinion regarding the minutes of

meetings and related data and information.

Activities / Realization ALCO Work Program for 2016During 2016, ALCO ALCO has met four (4) meetings with the meeting agenda:


• Laporan tindaklanjut keputusan rapat ALCO sebelumnya.

• Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia, term deposit, yield curve rupiah, likuiditas pasar rupiah dan informasi lainnya.

• Cadangan likuiditas yang terdiri dari primary reserves dan secondary reserves, struktur dana, proyeksi kredit proyeksi likuiditas dan kerugian karena risiko likuiditas .

• Risiko suku bunga yang terdiri dari repricing gap dan sensivity analysis.

• Loan portofolio yang terdiri dari plafond dan outstanding kredit dan golongan debitur.

• Yield dan cost of fund rupiah.• Analisis asset atau liabilities management.• Perkembangan dana bank (giro, tabungan,

deposito) terhadap total perbankan.• Membahas dan memutuskan perubahan suku

bunga dana dan kredit serta rekening antar kantor ‘ suku bunga dasar kredit (SBDK) dan limit limit yang berkaitan dengan asset and liabilities management (ALM)

Komite KreditMisi Komite Kredit adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank NTT dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (prudem).

Prinsip kerja Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 63 Tahun 2010 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetanggal 26 Juli 2010.

Fungsi Pokok Komite Kredit• Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan

analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.

• The report is a follow-up decision of the previous ALCO meeting.

• Economic parameters which include inflation, Bank Indonesia interest rate, term deposits, yield curve rupiah rupiah market liquidity and other information.

• Liquidity reserves consisting of primary reserves and secondary reserves, structural funds, liquidity projections and projected credit losses due to liquidity risk.

• Interest rate risk is comprised of the repricing gap and sensivity analysis.

• Loan portfolio of credit outstanding and the ceiling and the debtor class.

• Yield and cost of funds rupiah.• Analysis of assets or liabilities management.• The development of bank funds (demand deposits,

savings deposits) to total banking.• Discuss and decide changes in interest rates and

credit funds and inter-office accounts' prime lending rate (prime lending rate) and the limit of the limit relating to the assets and liabilities management (ALM)

Credit CommitteeThe mission of the Credit Committee is to assist the Board of Directors in evaluating and / or provide a credit decision within the limits of authority stipulated Directors as stipulated in the Articles of Association of Bank NTT with attention to business development without abandoning the principle of prudence (prudem).

The working principle of the Credit Committee of the Board of Directors in accordance with the Decree No. 63 of 2010 on Credit Institutions Committee Office PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara tetanggal July 26, 2010.

Basic Functions Credit Committee• Provide guidance when necessary credit analysis

deeper and more comprehensive.


• Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang duajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan : - Debitur-debitur besar/inti - Industry yang spesisik - Permintaan khusus dari Direksi - Melakukan koordinasi dengan Asset and

Liability Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang Komite Kredit Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Kredit dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yaitu :• Komite Kredit Korporasi• Komite Kredit Komersial.

Wewenang Komite KreditKewenangan Komite Kredit dalam memberikan Keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Kredit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi ataupun dalam Manual Bidang Perkreditan (SOP) yang berlaku di Bank NTT.Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Kredit :• Dari strategi besarnya kewenangan :

Komite Kredit bewenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan dalam ketentuan memutus kredit yang berlaku.• Dari segi obyek keputusan kredit ;• Memberikan keputusan kredit untuk kategori

korporasi dan komersil di atas nilai tertentu.• Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.• Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian

kredit, baik yang telah direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Keanggotaan Komite KreditOrganisasi Komite Kredit • Sponsor yaitu aparat yang mengajukan proposal

kredit.

• Provide a draft decision or recommendation on credit decisions by the referee duajukan / proposer associated with:- Debtor-debtors / core- Industry which spesisik- A special request of the Board of Directors- To coordinate with the Asset and Liability

Committee (ALCO) in aspects of credit financing and corporate lending rates.

Study Loan CommitteeIn the implementation of the Credit Committee activities are grouped by category of credit, namely:• Corporate Credit Committee• Commercial Credit Committee.

Privileges Credit CommitteeThe authority of the Credit Committee to provide or recommend a draft decree credit decisions referring to the provisions governing the Terminate Credit Authority as stipulated in the Decree of the Board or the Credit Field Manual (SOP) in Bank NTT.

Here the scope of authority of the Credit Committee:• From strategy magnitude authority:

Credit Committee bewenang loan approval authority in accordance with the magnitude of the maximum specified in the applicable provisions of loan approval.• In terms of the object of credit decisions;• Providing credit decisions for corporate and

commercial categories above a certain value.• Provide a decision on the proposed credit facility.• Establish the proposed acquisition / purchase of

credit, both of which have been restructured from other financial institutions.

Credit Committee MembershipOrganization Loan Committee• Sponsor namely credit officers who submitted

proposals.


• Sekretaris Komite yaitu salah satu orang yang ditunjuk dari Unit Legal

• Ketua Komite yaitu anggota Komite pemegang limit tertinggi dalam rapat komite.

• Anggota komite yaitu 2 (dua) orang anggota komite yang ditunjuk olek Sekretaris Komite.

Tugas Pokok Anggota Komite KreditTugas Komite Kredit :• Mengadakan rapat kom,ite untuk membahas uslan

kredit yang diajukan kepada komite (khusus hanya kredit-kredit produktif)

• Menggali informasi yang berkaitan dengan kredit yang diusulkan untuk diputus oleh komite.

• Mengambil keputusan atas usulan kredit yang diajukan kepada Komite.

Wewenang Komite Kredit• Memutus kredit di aats limit kewenangan Pemimpin

Cabang• Memutus kredit yang diproses oleh Unit Bisnis di

Kantor Pusat, diatas wewenang Direksi• Memberikan pengarahan dan pendapat atas

proposal yang diajukan dalam hal analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.

• Memerintahkan kepada analisis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam hal terdapat kekurangan dalam pembahasan/analisa kredit.

• Menyetujui dan menolak usulan kredit yang diajukan kepada Komite berdasarkan kemahiran profesional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sekretaris Komite mempunyai tugas dan Wewenag sebagai berikut :• Menunjuk dan mengundang rapat anggota komite• Menyusun notulen rapat• Membuat memorandum komite kredit

• Secretary of the Committee is one of the designated person from the Legal Unit

• Chairman of the Committee is the highest limit holders of Committee members in the committee meeting.

• Members of the committee that is two (2) members of the committee appointed Secretary of the Committee olek.

Main Duties of Credit Committee MemberThe task of the Credit Committee:• Hold meetings kom, ite to discuss credit Uslan

submitted to the committee (Special only earning credits)

• Explore information relating to the proposed credit for decision by the committee.

• Make decisions on loan proposals submitted to the Committee.

Privileges Credit Committee• Breaking the authority limit credit AATS Branch• Disconnecting loans processed by Business Unit

at Headquarters, on the authority of the Board of Directors

• Provide guidance and opinion on the proposal submitted in terms of credit analysis that is deeper and more comprehensive.

• Instruct the analysis to complete the data required in the event of a shortfall in the discussion / analysis of the credit.

• Approve and reject proposals submitted to the Committee of credit based on professional skills in accordance with the limits of the authority given to him.

Secretary of the Committee has the duty and authority as follows:• Appointing and called a meeting of the committee

members• Prepare minutes of meetings• Make a credit committee memorandum


Sponsor memiliki tugas dan tanggung jawab :• Mengajukan proposal kredit kepada komite• Mempresentasikan proposal kredit kepada komite• Bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan

data – data yang disampaikan.

Tanggungjawab dan Unsur Keanggotaan Komite :• Masing-masing anggota komite bertanggungjawab

secara profesional terhadap keputusan yang diambil.

• Keanggotaan Komite terdiri dari orang-orang yang diberi wewenang memutus kredit dengan limit tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.

• Anggota Komite dipilih dari personil yang berada dilingkup Direktorat Pemasaran.

Persyaratan menjadi Anggota Komite • Memiliki pengalaman dibidang perkreditan• Memililki treck record yang baik dalam portofolio

perkreditan atau • Memiliki pengetahuan yang baik dibidang

perkreditan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan KreditMekanisme pengambilan keputusan kredit dapat dilaksanakan dengan cara :• Rapat komite secara bersama-sama dalam satu

tempat atau • Pernyataan pendapat masing-masing anggota di

tempat yang berbeda-beda/terpisah dengan cara sirkulasi.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam satu forum rapat• Sekretaris Komite mebuka rapat dan

mempersilahkan seorang anggota pemegang limit tertinggi bertindak sebagai Ketua untuk memimpin rapat komite.

• Ketua mempersilahkan Sponsor untuk mempresentasikan proposal kredit yang diajukan.

• Masing-masing anggota memberikan pendapat atas proposal yang dipresentasikan oelh Sponsor/

Sponsor has the duty and responsibility:• Asking a credit proposal to a committee• Presenting a credit proposal to a committee• Responsible for the correctness or accuracy of the

data - the data submitted.

Elements responsibility and Membership Committee:• Each member of the committee responsible

professionally on the decisions taken.• Membership Committee shall consist of persons

who are authorized to decide certain credit limit as determined by the Board of Directors of its own.

• Members of the Committee were selected from personnel who were dilingkup Marketing Directorate.

Requirements to become Members of the Committee• Have experience in credit• Have adequate Treck record in credit portfolio or• Have good knowledge in the field of credit.

Credit Decision Making Mechanisms

Credit decision-making mechanism can be implemented by means of:• committee meeting together in one place or• Statement of opinion of each member in a different/

separate by way of circulation.

The mechanism of decision making in a meeting forum• Secretary mebuka Committee meeting and invite

a member of the holder of the highest limit acts as Chairman to lead the committee meeting.

• Chair Sponsors invited to present the credit proposals submitted.

• Each member gives an opinion on the proposal that was presented enumerated by Sponsor / Analyst,


Analis, pendapat mana harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.

• Setiap anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum Komite Kredit.

• Sekretaris mencatat seluruh pendapat yang relevan dengan permohonan kredit dalam risalah rapat komite

• Risalah rapat komite ditandatangani seluruh anggota komite dan sekretaris untuk selanjutnya dilampirkan pada lembar Form Memorandum Komite Kredit.

Mekanisme pengambilan keputusan dengan cara sirkulasi• Sponsor menyerahkan proposal secara sirkulasi

dengan cara mendatangi setiap anggota komite di unit kerja masing-masing

• Setiap anggota memberikan pendapat atas proposal yang diajukan, dan harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.

• Seluruh anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum komite Kredit.

• Rapat komite dianggap sah apabila dihadiri 3 (tiga) anggota komite

• Memorandum komite kredit dianggap sah apabila ditandatangani oleh seluruh anggota komite.

Keputusan KreditKeputusan kredit dikatakan setuju apabila • Seluruh rapat anggota komite setuju, atau• Ketua dan salah satu anggota setuju

Keputusan kredit dinyatakan naik banding apabila :• Ketua tidak setuju namun 2 (dua) anggota lainnya

setuju• Dalam hal terjadinya naik banding, maka proposal

diajukan kepada pemegang limit di atas limit ketua yang tidak setuju, untuk selanjutnya pemegang limit tertinggi tersebut bertindak sebagai ketua komite yang baru menggatikan ketua rapat komite yang tidak setuju.

opinions which must be stated in the Memorandum Form Credit Committee.

• Each committee member affix signatures on the fields in the Form Memorandum Credit Committee.

• Secretary records all relevant opinions with a credit application in the minutes of committee meetings.

• Minutes of committee meetings and signed by all members of the committee for the next secretary Form Memorandum attached to the sheet Credit Committee.

Decision-making mechanisms by means of circulation• Sponsor submit the proposal in circulation by

approaching any member of the committee in their respective work units

• Each member gives an opinion on the proposal submitted, and must be stated in the Memorandum Form Credit Committee.

• All members of the committee affix signatures on the fields in the Form Memorandum Credit committee.

• Committee meeting is considered valid if attended three (3) members of the committee

• Memorandum credit committee considered valid if it is signed by all members of the committee.

Credit DecisionsCredit decision is said to agree if• The entire conference committee members agree,

or• Chairman and one of the members agree

Credit decision stated appeal if:• Chair did not agree but two (2) other members

agree• In the event of an appeal, the proposal submitted

to the holders of the limit above which limit the chairman does not agree, for the next highest limit holder is acting as chairman of the new committee chairman menggatikan committee meeting did not agree.


Keputusan kredit ditolak apabila :• Seluruh anggota rapat komite tidak setuju• 2 (dua) anggota komite tidak setuju

Keputusan kredit harus dituangkan dalam suatu Memorandum Komite Kredit menggunakan Form Memorandum Komite Kredit• Setiap penolakan terhadap proposal kredit oleh

anggota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

• Hasil Rapat Komite kredit wajib dituangkan dalam risalah rapat komite oleh sekretaris komite dan didokumentasikan secara baik.

• Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

Pertanggungjawaban Komite Kredit Pertanggungjawaban komite dapat dsampaikan melalui risalah Rapat Komite Kredit, memorandum keputusan komite kredit yang diedarkan dan laporan berkala Komite Kredit.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite KreditSelama tahun 2016, Komite Kredit mengadakan rapat komite sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat, yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran Kredit maupun yang dilakukan antar Divisi yaitu rapat pembahasan pencapaian RBB.

Komite Manajemen RisikoKomite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dikelola Bank NTT. Penetapan Komite Manajemen Risiko sesuia dengan Surat Keputusan Direksi No, 49 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Direksi Nomor :100 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur No. 49

Credit decision denied if:• All members of the committee meetings did not

agree• 2 (two) members of the committee did not agree

Credit decisions must be set out in a Memorandum of using Form Memorandum Credit Committee Credit Committee• Any rejection of the loan proposal by the member

is obliged to give reasons for the refusal in writing.• The credit Committee meeting shall be noted in the

minutes the committee meeting by the committee secretary and documented.

• Differences of opinion (dissenting opinion) that occurs in the committee meeting shall be clearly stated in the minutes of the meeting.

Accountability Credit CommitteeAccountability committee can dsampaikan via Credit Committee Meeting treatise, credit committee decision memorandum that was circulated and periodically report the Credit Committee.

Activities / Realization of the Credit Committee Work ProgramDuring 2016, the Credit Committee held a committee meeting as many as 10 (ten) meetings, which are conducted by the Directorate of Marketing and conducted among Credit Divisions RBB discussion meeting achievement

Risk Management CommitteeRisk Management Committee was established to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against all risks managed by the Bank NTT. Determination of the Risk Management Committee of Directors in conformity with the Decree No. 49 of 2004 on the Establishment of the Risk Management Committee (RMC) PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara and Directors Decree No. 100 of 2006 on Amendment Annex Decision of Board of Directors of PT. Development Bank of East Nusa Tenggara No. 49


Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) tertanggal 12 Desember 2006.

Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko• Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman

penerapan Manajemen Risiko• Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan

menejemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanan proses dan system menejemen risiko yang efektif.

• Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Wewenang Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tanggungjawab Manajemen Risiko• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit

kerja lainnya, menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas bank yang dapat menimbulkan risiko pada Bank.

• Membangun pengendalian risiko yang handal• Melaporkan secara insidentil jika dianggap pelu

tentang eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal dan terhadap tingkat kesehatan bank

• Menghitung potensi kerugian-kerugian akibat risiko-risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut.

• Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan produk bank.

• Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tettap sesuai dengan ketentuan.

• Memantau pelaksanaan dan kinerja pengendalian intern

• Melaporkann kondisi risiko dan perubahan-perubahan secara rutin kepada Direksi

of 2004 on the Establishment of the Risk Management Committee (RMC), dated December 12, 2006.

Principal functions of Risk Management Committee• Formulation of policies, strategies and guidelines

for implementation of Risk Management• Repair or improve the implementation of risk

management based on evaluation of the conduct of the process and system of effective risk management.

• Determination (justification) matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities).

Authority of Risk Management CommitteeRisk Management Committee has the authority to examine and make recommendations on matters relating to risk management.

Risk Management Responsibilities• To coordinate and cooperate with other work units,

implement a risk management policy in all the bank's activities that could pose a risk to the Bank.

• Establish a reliable risk control• Report incidentally, if deemed pelu about exposure

to risks that affect the capital and to the health of banks

• Calculate the potential losses due to the risks that exist, and calculates the value of the capital should be provided to cover these losses.

• Establish risk limits for each exposure, per group and per individual customer, per business activity and bank products.

• Monitor the implementation of risk management policies and strategies in order to tettap accordance with the provisions.

• Monitor the implementation and performance of internal control

• Report risk conditions and changes on a regular basis to the Board of Directors


• Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko

• Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif.

• Pengelolaan Capital at Risk.

Keanggotaan Komite Manajemen RisikoKetua (merangkap

anggota tetap) : Direktur Utama

Ketua Pengganti

(merangkap

anggota) tetap : Direktur Kepatuhan

Anggota tetap : Direktur Pemasaran

Sekretaris

(merangkap anggota

tetap) : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Anggota tidak tetap :• Kepala Divisi Pengawasan• Kepala Divisi Treasury• Kepala Divisi Kredit• Kepala Divisi Adm. Keuangan• Kepala Divisi Umum• Kepala Divisi Perencanaan• Kepala Divisi SDM• Kepala Divisi• Pemimpin Cabang Utama

Tugas Pokok Anggota Komite Manajemen Risiko• Memberikan masukan kepada sekretaris komite

manajemen risiko berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

• Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan agenda yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko .

• Arah dan sasaran Bank NTT dalam penyusunan kebijakan, strtegi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan.

• Controlling the long-term planning and investment banks with regard to risk management policy

• Placing a risk management unit in each business unit, so that the risk control function is active.

• Management of Capital at Risk.

The Risk Management Committee

Chairman (as member fixed) : Director

Chairman Substitute (also a member) fixed : Director of Compliance

Permanent members : Director of Marketing

Secretary (as member fixed)

: Head of Risk Management Division

Non-permanent members:• Head of Surveillance• Head of Treasury Division• Head of Credit Division• Head of Adm. finance• Head of General Division• Head of Planning Division• Head of HR• Head of Division• Main Branch Leader

Main Tasks Risk Management Committee Member• Provide input to the risk management committee

secretary along with materials such meeting topic will be discussed in the Risk Management Committee meeting.

• Provide input and analysis of information related to the agenda were discussed at the meeting of the Risk Management Committee.

• Directions and objectives of Bank NTT in policy making, strtegi and guidelines for risk management as well as amendments if necessary.


• Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.

• Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank NTT dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (risk appetite)

• Hasil kajian mengenai eksposur yang dihadapi Bank NTT beserta dampaknya.

• Penilaian kecukupan modal Bank NTT dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai scdenario stress testing.

• Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, contingency funding plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) dan metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Bank NTT.

Rapat Komite Manajemen Risiko Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko• Mengadakan rapat Global Risk minimal 3 (tiga)

bulan sekali• Mengadakan rapat indsidentil di luar jadwal apabila

diperlukan,• Quorum Rapat Komite Manajemen Risiko tercapai

bila sedikitnya dihadiri oleh Ketia dan Ketua Pengganti dan 50 % anggota plus 1 (satu).

• Notulen/risalah Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan .

• Keputusan Rapat adalah merupakan Keputusan Komite Manajemen Risiko yang masij hartus diajukan ke Rapat Direksi.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja komite Manajemen RisikoPertanggungjawaban dan relaisasi kerja Komite Manjemen Risiko dilaporkan melalui :• Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali

dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil

• Assessment of the effectiveness of the implementation of the risk management framework.

• The development and trends of the total risk exposure of the Bank NTT and propose overall risk tolerance level that is acceptable (risk appetite)

• The results of a study on exposure faced by the Bank of NTT and its impact.

• NTT Bank capital adequacy assessment in the face of losses incurred by using various scdenario stress testing.

• The proposed development of methods of measuring risk, contingency funding plan under abnormal conditions (worst case scenario) and other methods relating to the Bank's risk management NTT.

Risk Management Committee MeetingHere are some of the provisions of the Risk Management Committee meetings• Meeting on the Global Risk at least 3 (three) months• Hold meetings outside indsidentil schedule if

necessary,• Risk Management Committee Meeting quorum

is reached when at least attended by Ketia and Substitute Chairman and 50% of the members plus one (1).

• Minutes / treatise Resolutions signed by all participants of the meeting must be completed and received by members of the committee no later than two (2) working days after the meeting date. Such decisions must be followed up as soon as possible by the unit concerned.

• Resolution is the Risk Management Committee Decision hartus masij submitted to meetings of the Board of Directors.

Reporting Accountability / Actual Work Risk Management Committee

Accountability and Risk relaisasi the Management Committee's work was reported by:• A written report on a regular basis at least once

within one (1) year to the Board of Directors,


pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko

• Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan)

Kegiatan Komite Manajemen Risiko Program Kerja Tahun 2016 Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko tidak mengadakan rapat Komite , tetapi mempunyai program kerja Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :• Menginformasikan mengenai kondisi NPL, baik

secara konsolidasi dan masing-masing kantor cabang

• Melakukan credit risk stress test dan market risk stress test serta liquidity risk stress test.

• Menginformasikan tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara bulanan, Profil Risiko, secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.

Komite Pengarah Teknologi informasiKomite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi sejalan denga strategi Bank NTT. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan bersaing Bank NTT dan peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.Penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 23 : Tahun 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 26 Maret 2012.

Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi • Mereview dan merekomendasikan rencana

strategis teknologi informasi agar sejalan dengan rencana bisnis Bank NTT.

• Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan teknologi informasi pada kegitaan usaha Bank NTT.

• Memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada Bank NTT.

regarding the results of the regular meeting in the meeting of the Risk Management Committee

• Custom reports or reports of activities (if necessary)

Activity Risk Management Committee Work Program 2016Throughout 2016, the Risk Management Committee did not convene the Committee, but has a Risk Management Committee's work program as follows:• Inform about the condition of NPLs, both

consolidated and individual branch offices

• Conduct stress tests of credit risk and market risk and liquidity risk stress test stress test.

• Informing about the obligations of the Capital Adequacy Ratio (CAR) on a monthly basis, the Risk Profile, quarterly and biannually Banks.

Steering Committee on Information TechnologyFormed Information Technology Steering Committee was formed to ensure the implementation of information technology systems in line premises NTT Bank strategy. Information Technology Steering Committee has the mission to increase the competitive ability of Bank NTT and improved services to customers through the use of appropriate information technologies. Determination of Information Technology Steering Committee set out in the Directors' Decree No. 23: 2012 on Information Technology Steering Committee PT. Bank of East Nusa Tenggara Regional Development dated 26 March 2012.

Basic Functions Information Technology Steering Committee• Review and recommend the information technology

strategic plan to be in line with the Bank's business plan NTT.

• Conduct regular evaluation on information technology support the Bank's business kegitaan NTT.

• Ensure investment in information technology adds value to the Bank NTT.


• Memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada Bank NTT.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi InformasiKetua (merangkap anggota) : Direktur UmumSekretaris (merangkap anggota) : Kepala Divisi ITAnggota : • Kepala Divisi Operasional• Kepala Divisi Umum• Kepala Divisi Treasury• Kepala Divisi UMKM• Kepala Divisi Komersial• Kepala Divisi Manajemen Risiko• Kepala Divisi Perencaan & Corporate Secretary

Wewenang dan tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :• Rencana strategis teknologi informasi (information

technilogy strategic plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.

• Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usah bank.

• Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.

• Pemantauan atas kerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.

• Upaya peningkatan berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Rapat Komite Pengarah Teknologi InformasiUntuk mendukung ketersediaan bahan rapat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan rapat, Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi

• Ensure investment in information technology adds value to the Bank NTT.

Membership Information Technology Steering CommitteeChairman (and member): Director GeneralSecretary (also a member)): Head of the IT Divisionmembers:• Head of Operational Division• Head of General Division• Head of Treasury Division• Head of the Division of SMEs• Head of Commercial Division• Head of Risk Management Division• Head of the Division of Planning & Corporate

Secretary

The powers and responsibilities of the Steering Committee on TechnologyInformation Technology Steering Committee has the authority and responsibility as follows:• The strategic plan of information technology

(information technilogy strategic plan) is in line with the strategic plan of the bank's business activities.

• Appropriateness of information technology projects approved by the management of information technology strategic plan and needs have to bank activities.

• The effectiveness of measures to minimize the investment risk in the bank's information technology sector so that these investments will contribute to achieving the business objectives of the bank.

• Monitoring the work and effort of information technology improvements.

• Efforts to improve the various issues related to information technology that can not be resolved by users and providers work units in an effective, efficient and timely.

Information Technology Steering Committee MeetingTo support the availability of conference materials and all purposes relating to the implementation of the meeting, Secretary Information Technology Steering


dibantu olek Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistim dan Kepala Sub Divisi Pusat Data Operasional dan Pendukung :• Pertemuan Rutin• Pertemuan Rutin Komite Pengarah Teknologi

Informasi dlakukan 3 (tiga) kali dalam setahun : > Prieode I bulan Januari > Pertemuan untuk membahas strategi, realisasi

rencana kerja dan proyek pada tahun berjalan > Periode II bulan Juli > Pertemuan untuk mengevaluasi realisasi

rencana kerja dan proyek pada tahun berjalan > Periode III bulan November > Pertemuan untuk mengevaluasi rencana kerja

dan proyek sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana strategis untuk tahun depan.

> Pertemuan Tidak Rutin > Untuk membahas permasalahan-permasalahan

bidang IT yang timbul paad saat kegiatan operasional atau pada saat proses realisasi rencana kerja dan proyek IT.

Mekanisme dan Keputusan Rapat• Rapat Komite dapat dilaksanakan dan dianggap

sah apabila dihadiri oleh seluruh unsur Komite atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Komite, Sekretaris dan 4 (empat) anggota Komite.

• Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite• Setiap keputusan yang diambil dicatat alam

notulen dan disusun sebagai rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi.

• Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja Komite Pengarah Teknologi InformasiSepanjang tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan rapat sebanyak 1(satu) kali, rapat bersama Direktur Utama, Direktur Umum, dan PT Collega Inti Pratama serta anggota rapat lainnya

Committee is assisted olek Head of Sub Division of System Development and Head of Sub Division of Data Center Operations and Support:• Routine Meeting• Routine Meeting on Information Technology

Steering Committee dlakukan three (3) times a year: > ➢ Prieode I January > Meeting to discuss strategies, work plans and

project realization in the current year > ➢ Period II in July > Meeting to evaluate the work plan and project

realization in the current year > ➢ Period III in November > The meeting to evaluate the work plan and the

project as a reference in the preparation of a strategic plan for the next year.

> ➢ Meeting Not Routine > ➢ To discuss the problems arising paad IT field

when operations or during the process of realization of the project work plan and IT.

Mechanism and Resolutions• Committee meetings may be held and considered

valid if attended by all the Committee or at least attended by the Chairman of the Committee, the Secretary and four (4) members of the Committee.

• Committee meeting chaired by the Chairman of the Committee

• Any decision taken note of nature the minutes and prepared as a recommendation submitted to the Board of Directors.

• In the event of disagreement, the decision was taken by majority vote.

Reporting Accountability / Realization of the Information Technology Steering Committee WorkThroughout 2016, the Information Technology Steering Committee meeting held as many as 1 (one), a joint meeting with the Director, the Director General, and PT Inti Pratama collega and other meeting members


melalui rapat dan presentasi Core Banking System Olibs 724.• Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat

dan didokumentasikan dengan baik.• Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite

Pengarah Teknologi Informasi dan ditandatangani oleh Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Program Kerja Tahun 2016• Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenal

rencana strategis teknologi informasi• Memantau kinerja teknologi informasi dan upaya

peningkatannya.• Mengevaluasi dan memonitor penerapan teknologi

informasi sesuai dengan kebutuhan usaha Bank NTT.

• Memastikan investasi teknologi informasi memberikan investasi yang optimal.

• Memastikan efektivitas langkah-langkah meminimalisasi resiko atas investasi Bank NTT pada sektor teknologi informasi

Realisasi Kerja Tahun 2016• Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek

strategis teknologi informasi yang selaras dengan perkembangan bisnis dan sesuai dengan stratejic corporate objective Bank NTT.

• Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek teknologi informasi.

• Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran teknologi informasi tahun 2016

Sekretaris PerusahaanSebagai salah satu kelengkapan organ tata kelola perusahaan (GCG), Bank NTT memiliki seorang Sekretaris Perusahaan yang berada di bawah kewenangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan di Bank NTT didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 104

through meetings and presentations Core Banking System Olibs 724.• The meeting shall be stated in the minutes of

meetings and are well documented.• The minutes of the meeting made by the Secretary

of the Information Technology Steering Committee and signed by the Chairman of the Steering Committee on Information Technology.

Work Program 2016• Provide recommendations to the Board of Directors

recognize information technology strategic plan• Monitor the performance of information technology

and improvement efforts.• Evaluate and monitor the application of information

technology in accordance with the Bank's business needs NTT.

• Ensure investment in information technology provide optimal investment.

• Ensuring the effectiveness of measures to minimize the risk on investment Bank NTT in the information technology sector

Work Realization 2016• Evaluate and monitor the implementation of

strategic projects in line with the information technology and business development in accordance with the corporate objective stratejic Bank NTT.

• Evaluate the implementation of the processes and technologies used in the development of information technology projects.

• To monitor the use of information technology budgets in 2016

Company SecretaryAs one organ completeness of corporate governance (GCG), Bank NTT has a Corporate Secretary who is under the authority of and directly responsible to the Board of Directors. Appointment of Company Secretary at Bank NTT is based on the Directors' Decision No. 104 of 2012, on 21 September 2012 on the dismissal


tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Perseroan terhadap masyarakat dan investor sekaligus memastikan seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan 2016Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 104 tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur saat ini dijabat oleh Yunus Fredrik Tuwan, S.E. Profil Sekretaris Perusahaan Bank NTT, sebagai berikut:

Yunus Fredrik Tuwan, SEKepala Divisi Perencanaan & Corporate SecretaryMenjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 19 September 2016 hingga sekarang.

Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak Oktober 1985 dan pernah menduduki jabatan penting pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni: Kasie Akuntansi & PDE Cabang Waingapu, Kasie Umum Cabang Waingapu, Kasie Kredit Cabang SoE, Kepala Seksi Dana Jasa CS/Teller Cabang Rote, Kepala Bagian Pengawasan Umum Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Waingapu, Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Plh. Pemimpin Cabang Utama Kupang merangkap Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pemimpin Cabang Kefamennau, Kepala Divisi Suporting Kredit Bank NTT.

and appointment of and the structural position of PT Bank Pembangunan Daerah East.

The existence of the Corporate Secretary of the Company is intended to improve services to the public and investors while ensuring that all activities of the Company in accordance with the principles of good corporate governance and legislation in force.

Profile 2016 Company SecretaryIn accordance with the Board of Directors Decision No. 104 of 2012, on 21 September 2012 on the Dismissal and Appointment of structural positions and the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, Corporate Secretary of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara currently held by Drs. Nasaruddin. Profile Bank NTT Corporate Secretary, as follows:

Yunus Fredrik Mars, SEHead of the Division of Planning & Corporate SecretaryServed as Chief of the Division of Planning & Corporate Secretary of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara since September 19, 2016 to present.

Career as Officer Implementing the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara since October 1985 and has held key positions at PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara namely: Kasie Akuntansi & PDE Branch Waingapu, Kasie Umum Branch Waingapu, Head of Branch Credit SoE, Section Head Services fund CS / Branch Teller Rote, Head of General Supervision Central Office, Branch Waingapu, Business Manager of Main Branch Kupang, Acting. Main Branch concurrently Kupang Kupang Main Branch Business Manager, Branch Manager Kefamennau, Division Head of Bank Credit suporting NTT.


Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris PerusahaanTugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya

peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal;2. Memberi masukan kepada Direksi guna mematuhi

peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya; 3. Sebagai penghubung (contact person) antara Bank

dengan OJK dan masyarakat;4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank;

5. Menyiapkan Daftar Khusus Saham; 6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat

Direksi berikut membuat catatan hasil rapat/notulen tersebut ;

7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan1. Menyelengarakan rapat (RUPS, Pengurus, Dewan

Komisaris, Direksi, Manajemen) ;2. Memfasilitasi hubungan dengan instansi Pemerintah

dan institusi terkait lainnya serta para Pemangku Kepentingan;

3. Membangun citra positif Perusahaan melalui aktivitas komunikasi dan promosi;

4. Menyusun laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan);

5. Mengawal pelaksanaan penerapan dan penilaian Tata Kelola Perusahaan;

6. Menyusun program dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

7. Penyelenggaraan setiap rapat termasuk pembuatan notulennya dan pengelolaan dokumen yang terkait, dilaksanakan tiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Company Secretary The duties of the Corporate Secretary are:1. Following the development of capital markets,

especially the regulations in force in the capital markets;

2. Provide input to the Board of Directors to comply with the FSA and its implementing regulations;

3. As a liaison (contact person) between the Bank and the FSA and the public;

4. To provide services to the public for any information required with regard to the condition of the Bank;

5. Prepare List of Special Shares;6. Attend board meetings and Board of Directors

meeting following make a note of the meeting / the minutes;

7. Responsible for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Limited PT Bank Pembangunan Daerah East.

Company Secretary Duties

1. Organizes the meeting (AGM, the Board, the Board of Commissioners, Directors, Management);

2. Facilitating the relationship with the Government and other relevant institutions and the Stakeholders;

3. Building a positive image of the Company through communication and promotional activities;

4. Prepare management reports (monthly, quarterly, semester and annual);

5. Escorting implementation and assessment of the implementation of Corporate Governance;

6. Develop program and realize the program of Corporate Social Responsibility;

7. The implementation of each of minutes of the meeting including the creation and management of related documents, conducted every month with the following details:


No JENIS RAPATMeeting type 2015 2016

1 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders 1 2

2 Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Board Meeting (Board of Commissioners and Board of Directors)

6 6

3 Rapat Dewan Komisaris BOC Meeting 4 6

5 Rapat Dewan Komisaris dan Komite BoC and Committee Meetings 6 13

6 Rapat Direksi Board of Directors meeting 9 14 Pelatihan Sekretaris Perusahaan Selama tahun 2016, sekretaris Perusahaan dan jajarannya telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain :

No JUDUL PELATIHANTitle Training

TANGGALDate

TEMPATThe place

NAMA PENYELENGGARAName of Organizers

I. Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan

1. Workshop Penyusunan Corporate Plan dalam rangka Program Transformasi BPD

Workshop on Corporate Plan within the framework of BPD Transformation Program


Jakarta Leinad Aganis Consultan

2. Pelatihan Manajemen Kearsipan

Records Management Training

14 – 15 Juni 201614 – 15 Juni 2016

Jakarta Fresh Consultan

3. Kegiatan Ramadhan Public Relations Course”The Power Of Story Telling

Activities Ramadan Public Relations Course “The Power Of Story Telling

21 – 22 Juni 201621 – 22 Juni 2016

Jakarta PR Indonesia

4. Corporate Secretary Training” Mempertajam Fungsi Corporate Secretary & Meningkatkan Value dan reputasi melalui insrumen yang ideal

Corporate Secretary Training “Sharpen Function Corporate Secretary & Increase Value and reputation through the ideal insrumen

17 – 18 Nopember 201617 – 18 Nopember 2016

Bali RMG

II. Kepala Sub. Divisi Corporate LegalHead of Sub. Corporate Legal Division

1. Workshop Nasional Pertanahan

National Workshop on Land 11 – 12 Februari 201611 – 12 Februari 2016

Jakarta PUSDIKNAS

III. Kasubdiv HumasKasubdiv PR

1. Training Strategic Corporate Cultrure & Change Management

Training Strategic Corporate Culture and Change Management

19 – 20 April 201619 – 20 April 2016

Jakarta PT. Kreasi Cipta Asia

Training Company SecretaryDuring 2016, the Company secretary and his staff have followed the education and training programs, among others:



TANGGALDate

TEMPATThe place


2. Pelatihan Kehumasan (Public Relationship)

Training PR (Public Relationship)

16 – 17 Mei 201616 – 17 May 2016

Jakarta PT. Fresh Galang Consultant


Ramadan activities Public Relations Course “The Power of Story Telling

21 – 22 Juni 20121 – 22 June 201


IV. Kasubdiv. Perencanaan & AnggaranKasubdiv. Planning & Budgeting

1. Workshop Nasional Key Performance Indicator & strtegi Implementasi Sistem Manajemen Kinerja

National Workshop on Key Performance Indicators and Performance Management System Implementation strategy

28 – 29 Januari 201628 – 29 January 2016

Yogyakarta

PKPSDI





3. Training Strategic Corporate Culture & Change Management

Training Strategic Corporate Culture and Change Management

19 – 20 April 201619 – 20 April 2016


4. Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang & Jasa Pemerintah

Training and Certification Exam Goods & Services Procurement

17 – 20 Mei 201617 – 20 May 2016

Jakarta PUSDIKNAS

5. Pelatihan Pengembangan Sistem Grading Jabatan

Grading System Development Training Position

22 – 23 Sep. 201622 – 23 Sep. 2016

Bandung Subrata Consulting

V. Kasubdiv. Kearsipan Kasubdiv. Filing



14 – 15 Juni 201614 – 15 June 2016

Yogyakarta Fresh Kearsipan

VI. PelaksanaImplementer

1. Workshop Nasional Key Performance Indicator & Strategy

Workshop Nasional Key Performance Indicator & Strategy

28-29 Januari 201628-29 January 2016

Yogyakarta PKPSDI

2. Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Riset dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas baru

Training Implementation Procedures for Research in order to develop new products and activities


Jakarta Leinad Aganis Consultant

3. Whorkshop Nasional Humas & CSR

National Workshop on Public Relations & CSR

04-05 Februari 201604-05 February 2016

Yogyakarta LKMN



TANGGALDate

TEMPATThe place


4. Workshop Nasional Pertanahan

National Workshop on Land 11 – 12 Februari 201611 – 12 February 2016

Jakarta PUSDIKNAS

5. Bimbingan Teknis Nasional Manajemen Perkantoran Modern (Tata Kelola Arsip Berbasis Web)

National Technical Assistance Modern Office Management (Web-Based Governance Archive)


Jakarta LP2KEP

6. In House Training Brevet paak A & B bagi Petugas Pajak Kantor Cabang

In House Training Tax Brevet A & B for Tax Officers Branch Office


Kupang Indonesia Fical Tax Administration Association





8. Training Strategic Corporate Culture & Change Management

Training Strategic Corporate Culture & Change Management

19 – 20 April 201619 – 20 April 2016


9. Workshop Hukum Kontrak Contract Law Workshop 19-21 April 201619-21 April 2016

Jakarta Media Edutama Indonesia

10. Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang & Jasa Pemerintah

Training and Certification Exam Goods & Services Procurement

17 – 20 Mei 201617 – 20 May 2016

Jakarta PUSDIKNAS

11. Pelatihan Kehumasan (Public Relationship

Training PR (Public Relationship

16 -17 Mei 201616 -17 May 2016

Jakarta PT. Fresh Galang Consultant



14 – 15 Juni 201614 – 15 June 2016

Yogyakarta Fresh Kearsipan


Ramadan activities Public Relations Course “The Power Of Story Telling

21 -22 Juni 201621 -22 June 2016


14. Workshop manajemen Sekretaris

Management Workshop Secretary

20 – 23 Juni 2016

20 – 23 June 2016

Yogyakarta Eksekutif Gama Exist

15. Pelatihan Legal For Non Legal

For Non Legal Legal Training 30 Agustus – 01 September 201630 Agustus – 01 September 2016

Bandung PT. Media Edutama Indonesai



TANGGALDate

TEMPATThe place


16. Workshop Business Plan Preparation

Workshop Business Plan Preparation

21 – 22 September 201621 – 22 September 2016

Jakarta RMG

17. Pelatihan Pengembangan Sistem Grading Jabatan

Grading System Development Training Position


Bandung Subrata Consulting

18. Corporate Secretary Training” Mempertajam Fungsi Corporate Secretary & Meningkatkan Value dan reputasi melalui insrumen yang ideal

Corporate Secretary Training “Sharpen Function Corporate Secretary & Increase Value and reputation through the ideal insrumen


Bali RMG

Transaksi yang Mengandung Benturan KepentinganDalam melaksanakan fungsi intermediasi bank, manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam hal proses penetapan suatu arah kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan dari masing-masing unit kerja, sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan mengendalikan kualitas keputusan sehingga terhindar dari risiko dan kerugian bank, maka diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen untuk menangani perbedaan kepentingan dimaksud.

Pada tahun buku 2014 Bank NTT telah merumuskan dan menerbitkan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 73 Tahun 2014.

Ketentuan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu:1. Mengutamakan kepentingan perusahaan;

Transactions of The Conflict of InterestIn carrying out the bank intermediation function, NTT Bank management are often faced with challenges and obstacles in the process of defining a policy direction.This is caused by the differences in the expectations and interests of each unit of work, so it will have an impact on decision quality and performance of the decision. To manage and control the quality of decision making and avoid the risk of bank losses, the necessary regulations that serve as guidance to management to handle the different interests concerned.

In the financial year 2014 NTT Bank has formulated and issued a regulation on guidelines for the handling of conflicts of interest stipulated in the Decree of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 73 of 2014.

This provision regulates the basic principles of handling conflicts of interest, namely:1. Giving priority to the interests of the company;


2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;

3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;

4. Menciptakan dan membina budaya perusahaan yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Prinsip ini diaplikasikan secara terus menerus, melalui peningkatan profesionalisme terkait kesadaran untuk mengamalkan nilia-nilai etis yang terkandung dalam ketentuan kode etik dan tingkah laku (code of conduct) Bank NTT, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan Code

Of Corporate Governance, yaitu: Nilai-nilai budaya Perusahaan yang dikenal dengan istilah FLOBAMORA.

Makna dari Nilai Budaya ini memberikan arti bahwa seluruh jajaran Bank wajib memilik sikap Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi Ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah.

Implementasi atas setiap makna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Fleksibel, memiliki makna bahwa sikap Pengurus

dan Karyawan Bank NTT untuk siap menerima perubahan. Salah satunya adalah peningkatan keahlihan, ketrampilan untuk pelaksanaan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan perusahaan.

b. Loyal, memiliki makna bahwa sikap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, mampu bekerja dengan iklas, rela berkorban dan penuh pengabdian serta senantiasa manaati nilai-nilai kebenaran.

c. Obyektif, memiliki makna bahwa kemampuan mengambil keputusan secara jujur tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan Bank.

d. Bersaing, memiliki makna bahwa sikap berani berkompetisi dalam mencapai prestasi kerja atau kinerja di atas dari yang telah ditetapkan.

2. Creating transparency and supervision of the handling of conflicts of interest;

3. Encouraging personal responsibility and exemplary attitude;

4. Creating and fostering a corporate culture that is intolerant of conflicts of interest.

This principle was applied continuously, through increased professionalism associated awareness to practice nilia-ethical values contained in the provisions of the code of ethics and conduct (code of conduct) Bank NTT, as defined in the Decree of the Board of Directors of PT Bank regional development of East Nusa Tenggara Number: 30 Year 2006 concerning the Code of Conduct Handbook and Code of Corporate Governance, namely: cultural values of the Company known as Flobamora.

The Meaning of Cultural Values give the sense that the whole range of the Bank shall pick Flexible attitude, Loyal, Objective, Compete, Anticipatory, Comply with Conditions, Business Orientation, Religious and trustful.The implementation of any significance can be explained as follows:a. Flexible, meaning that the attitude of the

Management and Employees of Bank NTT’s ready to accept the change. One is the increase in skills to enter, skills for the implementation of the tasks according to the demands and needs of the company.

b. Loyal, meaning that the attitude of faithful in performing their duties and obligations with full responsibility, able to work with iklas, sacrifice and dedication and always manaati values of truth.

c. Objective, meaning that the ability to make decisions in an honest without being influenced by personal interests or other parties that may be detrimental to the Bank.

d. Compete, meaning that the courage to compete in achieving job performance or the performance at the top of the set.


e. Antisipatif, memiliki makna bahwa sikap yang senantiasa mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaaan tugas yang potensial merugikan Bank, serta sikap tanggap dan cepat dalam mengambil peluang yang ada pontesial menguntungkan Bank.

f. Mematuhi Ketentuan, memilki makna bahwa sikap untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Orientasi Bisnis, memiliki makna bahwa sikap untuk selalu memprioritas berjalan dan berhasilnya bisnis atau usaha Bank, karena ini disadari sebagai suatu persyarat dasar menuju tercapainya visi perusahaan.

h. Religius, memiliki makna bahwa sikap percaya bahwa Tuhan selalu ada pada saat bekerja sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, penuh kedamaian dan toleran.

i. Amanah, memiliki makna bahwa mengemban tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tepat dan dapat dipercaya dalam pelayanan.

Dengan diimplementasikannya nilai-nilai dalam Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku diharapkan akan mampu mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun buku 2016, Bank NTT tidak pernah mengalami adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGANTransaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

TAHUNYear

NAMA & JABATAN YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Name & Position The Conflict of Interest

JENIS TRANSAKSITransaction

type

NILAI TRANSAKSITransaction

value


2016 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

e. Anticipatory, meaning that attitude always anticipate the risks that may arise in the execution of the tasks potentially be harmful to the Bank, as well as the responsiveness and quick in taking lucrative opportunities that exist pontesial Bank.

f. Comply with Conditions, have the meaning that the attitude to always comply with the laws and regulations in force.

g. Business orientation, meaning that the attitude to always prioritize walking and success of business or business of the Bank, as this is recognized as a basic persyarat towards achieving the company’s vision.

h. Religious, meaning that the attitude of believing that God is always there at work so as to create a comfortable working atmosphere, peaceful and tolerant.

i. Amanah, meaning that the task with integrity and professionalism to create a sense of safe, convenient, accurate and reliable in service.

With the implementation of the values in the Code of Ethics and Code of Conduct are expected to be able to prevent potential conflicts of interest in all activities, including in decision-making.

In restructuring the corporate governance throughout the 2015 financial year, Bank NTT never experienced any transactions with conflict of interest, it is revealed in the following table:


Penerapan Fungsi Kepatuhan

Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan cara dan strategi memitigasi risiko. Upaya mitigasi risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya peningkatan kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan cara menumbuhkan sifat patuh terhadap aturan yang berlaku bagi semua tingkatan organisasi, salah satu contohnya adalah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh tingkatan organisasi secara berkala dan tersistem.

Maksud penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut diatas, untuk meningkatkan keahlihan dan ketrampilan setiap Pengurus maupun seluruh Karyawan Bank NTT sehingga mampu membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa seluruh tingkatan organisasi telah mampu melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya organ perseroan yang berkerja untuk meneliti dan menguji kebijakan-kebijkan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, organ dimaksud adalah seorang Direktur yang disebut dengan nama Direktur Kepatuhan.

Dalam menata kelola perusahaan, Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan bertangggung jawab sebagai barikut:1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya

Budaya Kepatuhan Bank;

Implementation of Compliance FunctionNoting the challenges and risks of the Bank is increasingly diverse, the Bank NTT continues to do repairs and improvements in the way and risk mitigation strategies. Risk mitigation measures are implemented to improve compliance with legislation and regulations.

Efforts to improve compliance is to be implemented by growing the docile nature of the rule that applies to all levels of the organization, one example is implementing educational programs and training to all levels of the organization periodically and tersistem.

Purpose organizing education and training activities, as mentioned above, to improve the skills to enter and skills of each Board and all employees of Bank NTT so as to create a policy that does not conflict with the provisions of Bank Indonesia and the legislation in force. To ensure that all levels of the organization has been able to implement a policy that does not conflict with Bank Indonesia regulations and laws - laws in force, it is necessary to have organ of the company who worked for researching and testing of policies are. In accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 on the Implementation of Compliance Function Commercial Bank, the organ in question is a Director who is called by the name of the Director of Compliance.

In restructuring the corporate governance, the Compliance Director has the duty and being responsible as barikut:1. Formulate a strategy to encourage the creation of a

Culture of Compliance;


2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan

dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank, tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam tahun buku 2016 Direktur Kepatuhan Bank NTT telah menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain:

1. Telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dan OJK yang disampaikan secara berkala dan tepat waktu (semesteran) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

2. Menetapkan, langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Memantau faktor pendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan diantaranya:a. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) per 31

Desember 2016 adalah sebesar 23,84 % di atas rasio rata-rata (CAR) BPD seluruh Indonesia yaitu sebesar 20.21%.

b. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) per 31 Desember 2016 adalah sebesar 2,34% ;

c. Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) primer adalah 7,5% dan GWM sekunder adalah 4%.

2. Propose a compliance policy or principles of compliance to be determined by the Board of Directors;

3. Establish systems and compliance procedures that will be used to draw up rules and internal guidelines of the Bank;

4. Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as the Bank's business activities conducted in accordance with the provisions of Bank Indonesia / FSA and the legislation in force;

5. Minimize Compliance Risk Bank;6. precautions to ensure that policies and / or decisions

taken Directors of the Bank, do not deviate from Bank Indonesia regulations and legislation in force;

7. Perform other tasks related to the Compliance Function.

In fiscal year 2016, the Director of Compliance NTT has determined steps - the steps necessary to ensure that the Bank has complied with all Bank Indonesia regulations and laws - laws that apply, among others:

1. It has been reported on the implementation of tasks and responsibilities of the Director of Compliance periodically to the Managing Director and the FSA are delivered regularly and on time (semi-annual) with a copy to the Board of Commissioners.

2. Establish, step - policy measures necessary to ensure the Bank has complied with all applicable rules and regulations.

3. To monitor the Bank's compliance factors supporting the provisions include:a. The Capital Adequacy Ratio (CAR) per

December 31, 2016 amounted to 23.84% above the average ratio (CAR) BPD throughout Indonesia at 20:21%.

b. The ratio of Non Performing Loans (NPL) per December 31, 2016 amounted to 2.32%;

c. Statutory obligations (GWM) is 7.5% of primary and secondary reserve requirement is 4%.


d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak ada pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK.

e. Tingkat Kesehatan Bank mempunyai predikat Cukup Sehat dengan Peringkat 3 (PK-3).

4. Manajemen Bank telah melakukan pengkinian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan ketentuan baru kepada pejabat dan petugas pelaksana dalam jajaran organisasi Bank sebagai salah satu strategi mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank.

Unit Kerja dibawah Direktur KepatuhanDalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian dengan Peraturan yang adaSepanjang tahun 2016 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non operasional.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik

d. Lending Limit (LLL), there are no loans to related parties and not related to both individuals and groups who violate the provisions of LLL.

e. Banks have predicate Fit with Rating 3 (PK-3).

4. The Bank's management has been updating and disseminate the new policies and regulations to the officials and officers of the ranks of the organization of the Bank as one of the strategies to encourage a culture of Compliance.

Working Unit Under Director of Compliance.In carrying out the compliance function, the Compliance Director is assisted by the Division of Compliance and Risk Management Division. Duties and responsibilities of the Division of Compliance and Risk Management Division stipulated in Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 29 of 2014 on the Organizational Structure and Work Procedure Development Bank of East Nusa Tenggara.

Adjustment With Existing RegulationsThroughout 2016, the Bank has sought to maintain compliance with laws and regulations - regulations in force, standards - compliance standards other defined internally, the provisions on corporate governance, as well as fulfillment of the agreed commitments, both to internal and external parties, particularly against any operational units to conduct periodic review of the compliance of the majority of the working unit operational and non-operational.

But there are things - things that need to be improved, regarding the understanding and discipline of the provisions and the internal regulations of the Bank and the system of control over the implementation of regulations, thus the continuous improvement continue to be done so that the application of the practice - the


prinsip Good Corporate Governance dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya non compliance issue dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

Kewajiban Penerapan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Upaya mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dilaksanakan Bank NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 52 tahun 2010 tentang Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU & PPT) di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman ini, Bank NTT selalu melaksanakan serangkaian sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pemabantu. Selain itu, Bank NTT akan terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK yang masih terkait dengan penerapan APU dan PPT.

Penerapan Fungsi Audit InternDalam rangka implementasi terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan

practice of good corporate governance principles and practice of compliance really - really inherent in the activities of the working day - day.

The general implementation of compliance has worked well with the increasing implementation of the provisions of the principle of prudence - carefulness, the acceleration of the turnaround time of test adherence to draft policies and procedures, analysis of the impact of external regulation of the internal policy of the Bank with the system and better frequencies and reduced non-compliance issue in trials the compliance of the draft business decisions.

Implementation of AML and CFT obligations (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism)Efforts to implement the Bank Indonesia Regulation Number: 11/28 / PBI / 2009 dated July 1, 2009 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Bank implemented Bank NTT issued Decree PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 52 of 2010 on Guidelines for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML Guidelines & PPT) at PT Bank Pembangunan Daerah East. To improve understanding of this guideline, Bank NTT always carry out a series of dissemination to all work units at Headquarters, Branch Offices and Branch Offices Pemabantu. In addition, NTT Bank will continue to improve the weaknesses in terms of the obligation to submit the Report Cash Financial Transactions to INTRAC still associated with the implementation of AML and CFT.

Implementation of Internal Audit FunctionIn the framework of the implementation of the Regulation of Bank Indonesia 01/06/1999 number on Assignment of Compliance Director (Compliance Director) and


Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), setiap Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam PBI tersebut.

Pada Bank NTT, pelaksanaan fungsi audit intern tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit kerja pada Bank NTT.

Divisi Pengawasan & SKAI memiliki auditor intern yang ditempatkan di Kantor Pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengawasan & SKAI. Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Resident Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka fungsi Residen Inspektur (RI) diubah menjadi Internal Auditor untuk Kantor Pusat dan Internal Control untuk Kantor Cabang. Salah satu tugas dari Internal Control adalah menyampaikan Laporan Profil Risiko Cabang dan Lost Event Database.

Profil Kepala SKAI Christofel S. M. Adoe, S.Sos Kepala Divisi Pengawasan & SKAI Lahir di Kalabahi pada tanggal 13 Februari 1969. Meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Niaga pada Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1993. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang.

Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada Biro Pengawasan Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kepala Sub Divisi Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat, Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Implementation of Standard Bank Internal Audit Function (SPFAIB), each bank is obliged to implement internal audit function as defined in the regulation.

Bank NTT, the internal audit function was carried out by the Internal Audit Division of Supervision and scope of his examination of the effectiveness of the internal control structure, risk management and performance of all work units at NTT Bank.

Inspection & Internal Audit Division has internal auditors stationed in the Central Office in the execution of his duties is responsible to the Head of Internal Audit and Oversight Division. According to the Decree of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara 122 No. 2015 dated December 2, 2015 on dismissal and appointment of Resident Inspector Position became Auditor and Internal Control PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the function of the Resident Inspector (RI) is converted to the Internal Auditor's Office and Internal Controls for the Branch Office. One of the duties of the Internal Control was conveyed Risk Profile Reports Branch and Lost Event Database.

Profile Head of Internal AuditChristofel S. M. Adoe, S.SosHead of the Division of Supervision and Internal AuditBorn in Kalabahi on February 13, 1969. He holds a Bachelor's degree in Social Faculty of Administrative Sciences Department of Business Administration at the University of Nusa Cendana Kupang in 1993. He served as Chief of the Division of Supervision and Audit Unit since October 19, 2011 to the present.

Career as an Executive Officer on Bank Supervision Bureau NTT since October 1994 and has held key positions at Bank NTT namely: Deputy Branch Manager Atambua, Head of Sub Division of Supervision Region II Headquarters, Main Branch Business Manager Kupang, Acting. Head of Retail Business Division Headquarters, Acting. Head of Commercial Business Division Headquarters, Head of Commercial Business Division Headquarters, the Head of the Internal Audit Unit (SKAI).


Sejumlah pendidikan dan latihan yang pernah diikuti antara lain : audit internal, audit forensic, audit investigasi, fraud auditing, anti fraud, risk based audit, Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV, kredit sindikasi, perpajakan, fraud dan punishment, audit intern tingkat lanjutan 1, sertifikasi anti fraud, fraud auditing tingkat 2 dan diklat lainnya.

Jumlah pegawai (Auditor internal) pada unit audit internal Bank NTT pada tahun 2016 sebanyak 12 orang, yang terdiri dari :1. Kepala Divisi2. Kepala Sub Divisi Inspektorat Wilayah I3. Kepala Sub Divisi Inspektorat Wilayah II4. Kepala Sub Divisi Anti Fraud5. 8 (delapan) Internal Auditor Kantor Pusat

Kualifikasi/Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal Saat ini dalam Unit Audit Internal Bank NTT, 1. 1 (satu) orang telah mendapat gelar Profesional

Internal Audit (PIA). 2. 1 (satu) orang telah mendapat gelar Chartered

Accountant (CA).3. 1 (satu) orang telah mandapat gelar Qualified

Internal Audit (QIA).4. 3 (tiga) orang telah mendapat gelar Certified

Forensic Auditor (CFRA)

Pendidikan dan LatihanSebagai upaya peningkatan kompetensi auditor maka dalam tahun 2016 pejabat maupun Internal Audit telah diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan latihan sebagai berikut :

Sertifikasi Internal Auditor tingkat lanjutan I dan II , Program Managerial, Rapat pertama Forum Koordinasi Pengawasan KUR, Workshop Peraturan Pemerintah tentang Pengubahan dan putusan MK, Kegiatan “Moral Hazard di Lembaga Keuangan dan Upaya mitigasinya melalui penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Internal Control, Training pengoperasian Aplikasi Profil Risiko Cabang dan Lost Event Database, Pelatihan Brevet Pajak A B, Sertifikasi Intenal Audit Lanjutan I

A number of education and training have been followed, among others: internal audit, forensic audit, the audit investigation, fraud auditing, anti-fraud, risk based audit, Risk Management Certification Level IV, syndicated loans, taxation, fraud and punishment, internal audit advanced level 1, anti certification fraud, fraud auditing and training level of the other two.

Number of employees (internal auditor) on the Bank's internal audit unit of NTT in 2016 as many as 12 people, consisting of:1. Head2. Head of Sub Division of Inspectorate Region I3. Head of Sub Division II Regional Inspectorate4. Head of Sub Division of Anti Fraud5. The eight (8) Internal Auditor Headquarters

Qualification / certification as an Internal Audit ProfessionCurrently the Bank's Internal Audit Unit of NTT,1. 1 (one) has got the title of Professional Internal

Audit (PIA).2. 1 (one) has earned the Chartered Accountant (CA).3. 1 (one) person has mandapat title Qualified Internal

Audit (QIA).4. 3 (three) have earned the Certified Forensic Auditor

(CFRA)

Education and TrainingIn an effort to increase the competence of the auditors in 2016 and Internal Audit officers have been included in various education and training as follows:

Certification of Internal Auditors advanced levels I and II, Program Managerial, first meeting Coordination Forum Oversight KUR, Workshop on Government Regulation on Conversion and the decision of the Court, The "Moral Hazard on Financial Institutions and attempt mitigation through the implementation of Good Corporate Governance, Risk Management and Internal Control, Training operation application Risk profile Branch and Lost Event Database, Training Tax


dan II, Audit Prosedur Transakasi Treasury dan Audit prosedur ALMA, In House Training sertifikasi QIA tingkat I dan II, Pelatihan QIA, Seminar Nasional Internal Audit (SNIA), Analis TKM dan Audit Internal Batch 4, Pelatihan dan workshop “Why do auditors fail detect

fraud”, Peningkatan pemahaman tentang Standar Audit Prosedur Kredit Komersil dan Kecil (UMKM), Workshop Digital Forensic, Pelatihan khusus FKDKP-PPATK BATCH 5 “Indentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)”, Seminar Internasional “Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah”, Financial Investigation

and Forensic accounting”, Audit forensik & sertifikasi Certified Forensic Auditor (CfrA), Pelatihan pentingnya Pemahaman tentang Peranan Komite Remunerasi, Evaluasi dan Pelatihan Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC) dan Lost Event Database, Pengembangan Sistem Grading Jabatan, Penyempurnaan Buku Pedoman Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi Perubahan Buku Manual SDM, Workshop “Continuous Auditing,

Improve IA Capability in Providing Assurance” .

Struktur Organisasi Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, Divisi SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama.

KEPALA DIVISI PENGAWASAN & SKAI

KASUBDIV.INS.WILAYAH I

KASUBDIV.INS.WILAYAH II

KASUBDIV. ANTI FRAUD

INTERNAL AUDITOR ANTI

FRAUD

INTERNAL AUDITOR

KANTOR PUSAT

INTERNAL AUDITOR

KANTOR PUSAT

INTERNAL AUDITOR

KANTOR PUSAT

INTERNAL AUDITOR

KANTOR PUSAT

Brevet AB, certified Internal Audit Advanced I and II, the Audit procedures trades Treasury and Audit procedures ALMA, In House Training certification QIA level I and II, Training QIA, a National Seminar on Internal Audit (SNIA ), Analyst TKM and the Internal Audit Batch 4, Training and workshop "Why do auditors fail detect fraud," Improved understanding of Auditing Standards Credit Procedures Commercial and Small Business (SMEs), workshop on Digital Forensic, specialized training FKDKP - INTRAC BATCH 5 "Identification of Transactions Suspicious (TKM) ", International Seminar" Efficiency d The area's Financial Stability ", Financial Investigation and Forensic Accounting ", audit forensic and certification of certified forensic auditor (CfrA), training the importance of understanding about the role of the Remuneration Committee, Evaluation and Training Application Risk Profile Branch (PRC) and Lost Event Database, Development Systems Grading Occupation, Improvement Resource Manual Human Resources and Dissemination Change HR Manual, Workshop "Continuous Auditing, Improve IA in Providing Assurance Capability".

Organizational Structure of Supervision Division and the Internal Audit Unit (SKAI)Based on the Organizational Structure of Bank NTT, Internal Audit Division directly under the supervision of the Director.


Laporan Audit Internal Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2016, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan Spot Audit terhadap 16 (enam belas) Kantor Cabang dari 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus dan 21 (dua puluh satu) Kantor Cabang dengan fokus utama pada bidang kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit, mengungkap indikasi kecurangan, memantau upaya cabang dalam penyelesaian kredit bermasalah, hapus buku maupun subrogasi dan membenahi administrasi kredit serta pelaksanaan APU & PPT.

Setiap semester telah disampaikan laporan Pelaksanaan Pokok – Pokok Hasil Audit maupun Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).Pada tahun 2016 dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan BI-RTGS dan SKN-BI tahun 2016 serta audit investigasi terhadap beberapa permasalahan yang berpotensi merugikan bank baik dari segi financial maupun reputasi.

Pengembangan Audit Internal Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran Internal Audit Charter (Audit Charter) Bank NTT dan telah disahkan oleh Direktur Utama Bank NTT dan disetujui oleh oleh Komisaris Utama Bank NTT pada tanggal 10 Oktober 2014. Internal Audit Charter (IAC) ini memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode etik, kompetensi dan syarat auditor, dukungan manajemen, pengembangan auditor dan hubungan SKAI dengan auditor ekstern.

Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit

Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah bagi

Internal Audit ReportsIn accordance with the work program of the annual audit in 2016, the Division of Supervision and Audit Unit has conducted Spot Audits of 16 (sixteen) Branch of 1 (one) Main Branch Office, 1 (one) Branch Office Special and 21 (twenty-one) Branch Office with the main focus on the field of credit in order to mitigate credit risk, uncover indications of fraud, monitoring efforts in the resolution of problem loans branch, remove it and subrogation and fix the credit administration and implementation of APU and PPT.

Each semester has submitted a report Implementation of Principal - Principal Results of Audit and Anti Fraud Strategy Implementation Report to the Financial Services Authority (FSA) regarding to the time stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI).In 2016 inspections of the implementation of the BI-RTGS and SKN-BI in 2016 as well as the audit investigation on several issues that could potentially harm the bank in terms of both financial and reputation.

Development of Internal AuditIn line with the Bank Indonesia Regulation Number 1/6 / PBI / 1999 dated 20 September 1999 on the Assignment of Compliance Director and Implementation of Standard Internal Audit Function Commercial Bank, Bank NTT has been updating the Internal Audit Charter (charter) Bank NTT and has been endorsed by Director of Bank NTT and approved by the Commissioner of Bank NTT on October 10, 2014. Internal Audit Charter (IAC) contains the vision and mission, objectives and scope of activities, structure and position, duties, responsibilities and authority, codes of conduct, competence and terms of auditors, management support, development SKAI relationship with the auditor and the external auditor.

Objectives and scope of activities of the Internal Audit Unit of Bank NTT1. The activities of the Internal Audit Unit of Bank

NTT aims to provide input and recommendations for improvement value-added for improving


perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.

2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTTKedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin oleh

seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

2. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit.

Pemberitahuan informasi kepada Dewan Komisaris tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, hanya karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

5. Auditor Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.

and increasing the quality, effectiveness and adequacy of risk management and internal control effectiveness.

2. The scope of activities of the Internal Audit Unit of Bank NTT include assurance and consulting implementation of the effectiveness of the internal control structure, risk management and performance of all aspects / NTT Bank activities at all levels of management on the entire unit of the Bank NTT.

The position of the Internal Audit Unit of Bank NTTThe position of the Bank Internal Audit Unit NTT formed in such a way to guarantee the independence and objectivity of the duties and responsibilities as mandated in the provision, which is as follows:

1. Internal Audit Unit NTT Bank headed by a Chief who is directly responsible to the Director.

2. Head of the Internal Audit Unit NTT Bank is appointed and dismissed by the Managing Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority.

3. The Head of the Internal Audit Unit of Bank NTT can communicate directly with the Board of Commissioners to inform matters relating to the audit.

Notice the information to the Board of Commissioners reported to the President Director and copied to the Director of Compliance.

4. The Director may dismiss the head of the Internal Audit Unit of Bank NTT, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, simply because the Head of the Internal Audit Unit of Bank NTT does not meet the requirements and obligations as an auditor of the Internal Audit Unit as set out in the provisions of the applicable internal and external and / or failed or incompetent duties.

5. Auditor Internal Audit Unit is responsible to the Head of the Internal Audit Unit in accordance with the structure of the Internal Audit Unit of Bank NTT.


6. Auditor Satuan Kerja Audit Intern dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta bersifat strategis.

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit

Intern adalah :a. Membantu Direktur Utama dan Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit.

b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, Teknologi Sistem Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.

d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.

e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen.

f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

h. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Auditor’s Internal Audit Unit may act as a consultant for internal parties who require, especially matters related to their respective sectors and strategic nature.

Duties, Responsibilities and Powers of the Internal Audit Unit of Bank NTT1. Duties and responsibilities of the Internal Audit

Unit are:a. Assist the Director and Board of Commissioners

in monitoring and guidance in a manner well operationally describe the planning, implementation and follow-up monitoring of the audit results.

b. Make analysis and judgment in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information systems technology and other activities through direct and indirect examination.

c. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the policy of the Board of Directors of Bank NTT as well as provide consultation to provide added value and improvement to the quality of risk management controls and corporate governance.

d. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency and effectiveness of the use of resources and funds.

e. Suggest improvements and objective information on the results of audits to all levels of management.

f. Create and deliver the Audit Report to the Managing Director and a copy to the Director of Compliance periodically in accordance with the applicable regulations.

g. Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested.

h. Preparing Implementation Report and the Principles of audit results and communicate to the Financial Services Authority.


i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan fraud yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan ekstern yang berlaku maupun pedoman strategi anti fraud Bank NTT.

k. Bekerja sama dengan Komite Audit.l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis

sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.

m. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas kegiatan audit yang dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan kegiatan audit selanjutnya.

n. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor.

2. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT memiliki kewenangan untuk :a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh

fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.

b. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan.

c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dan bebas dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit maupun dengan Anggota Direksi lainnya.

d. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

e. Melakukan audit pendalaman (khusus/investigasi) bila dianggap perlu.

i. Prepare and submit reports of any audit findings that could disturb the continuity of the Bank’s NTT to the Financial Services Authority.

j. Prepare and submit reports of fraud that occurs to the Financial Services Authority in accordance with the provisions and guidelines applicable external anti-fraud strategy NTT Bank.

k. Working closely with the Audit Committee.l. Develop written policies and procedures as

guidelines for Internal Auditors in their duties.

m. Develop a program to test and evaluate the quality of audit activities for the improvement / refinement of subsequent audit activities.

n. Implement continuous education in accordance with the duties and competence of auditors.

2. Internal Audit Unit NTT Bank have the authority to:

a. Has unrestricted access to all functions / levels of the organization, notes, staff, resources and funds and other assets of the Bank NTT even third parties (if deemed necessary) relating to the conduct of the audit and consulting.

b. Plan and perform the audit to allocate resources and funds, determine the frequency, determining personnel, determine engineering / audit methodologies, selecting subjects and determine the scope of the required audit activities.

c. Having access / track directly and freely communicate with the Board of Commissioners through the Audit Committee and the other Board Members.

d. Conducting regular meetings and incidental to the Board of Directors, Board of Commissioners and / or the Audit Committee.

e. Conduct audits of the deepening (special / investigation) if deemed necessary.


f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit.

g. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam

pelaksanaan audit apabila dipandang perlu. Dukungan Manajemen Terhadap Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT1. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mendapat

dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris dan semua tingkat Manajemen, sehingga dapat melaksanakan kegiatan auditnya tanpa hambatan/intervensi dari pihak manapun termasuk menikdaklanjuti seluruh temuan hasil audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai rekomendasi.

2. Dewan Komisaris, Direksi dan semua tingkatan manajemen dilarang mempengaruhi dan/atau melakukan intervensi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit yang obyektif.

3. Auditor Bank NTT dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator bagi pihak intern bank untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan sistem operasional prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan catatan bahwa advice yang diberikan oleh auditor bukan merupakan suatu legitimasi atas berjalannya suatu transaksi/kegiatan dari auditee).

4. Karena alasan keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cara sampling termasuk didalamnya karena sistem risk based audit dalam rangka menetapkan unit kerja dan ruang lingkup yang akan diaudit, maka setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari yang tidak dapat terdeteksi karena sistem audit tersebut ; kepada auditor dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya temuan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kepada auditor dapat

f. Gave good recommendations in the form of penalties and improvements deemed necessary, to a problem that is audited.

g. To coordinate with the external auditor.h. Using the services of external parties in the

audit if deemed necessary.

Against Management Support Internal Audit Unit of Bank NTT1. The activities of the Internal Audit Unit had the

full support of the Board of Directors, Board of Commissioners and all levels of management, so that it can carry out its audit activities without hindrance / intervention from any party including menikdaklanjuti entire audit findings of the Internal Audit Unit as recommended.

2. The Board of Commissioners, Directors and all levels of management shall seek to influence and / or to intervene in the activities of the Internal Audit Unit which is based on the principles of objective audit.

3. Auditor Bank NTT relieved of all authority and responsibility to carry out operational activities undertaken by the Bank NTT but can act as a consultant and a catalyst for the bank’s internal parties to ensure that any policy and procedure implementation of operational systems have been implemented in accordance with the provisions apply (with a note that the advice given by the auditor is not a legitimacy for the passage of a transaction / activity of the auditee).

4. For reasons of limited time and resources so that the examination carried out by sampling included therein for risk based audit system in order to establish the unit and scope to be audited, then any problems that occur in the future that can not be detected because the audit system; to the auditor of all charges for the absence of findings related problems. Furthermore, the auditor may be assigned to review all the problems that occur (advanced audit / special / investigation) to give


ditugaskan untuk mereview seluruh permasalahan yang terjadi (audit lanjutan/khusus/investigasi) untuk memberi masukan yang tepat dan konstruktif kepada Direksi sebelum diambil keputusan.

5. Auditor Bank NTT merupakan profesi yang wajib dilindungi oleh manajemen sehingga Auditor Bank NTT tidak mudah untuk dimutasi ke unit kerja lainnya, oleh karena itu, kepada auditor Bank NTT diberikan jenjang karir khusus.

6. Kepala SKAI dan Auditor-nya tidak dapat diberhentikan dan/atau dimutasi karena hasil auditnya.

7. Auditor dapat dimutasi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala SKAI termasuk penerimaan auditor baru harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Kepala SKAI sebelum ditetapkan sebagai auditor internal Bank NTT.

Penerapan Fungsi Audit EksternSalah satu keputusan RUPS Tahun Buku 2015, antara lain memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT. Penunjukkan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku 2016.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

a proper and constructive feedback to the Board before a decision is taken.

5. Auditor Bank NTT is a profession that must be protected by the management that the Bank Auditor NTT’s not easy to be transferred to other work units, therefore, to the auditor of Bank NTT given particular career path.

6. Head of Internal Audit and its auditor can not be dismissed and / or transferred as a result of the audit.

7. The auditor may be transferred with the knowledge and approval of the Head of Internal Audit, including acceptance of new auditor should be consulted first with the Head of Internal Audit before being passed as an internal auditor of Bank NTT.

Implementation Of External Audit FunctionOne of the GMS for FY 2015, among others, provide the Authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm (KAP) as an independent external auditor to examine the financial statements of Bank NTT. Appointment of KAP registered in Bank Indonesia / FSA carried out based on the recommendation of the Audit Committee.Based on the approval, the Board of Commissioners in accordance with the recommendation of the Audit Committee appoint Public Accountant Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil to audit the Bank’s financial statements for the financial year 2016 NTT.

The appointment of Public Accounting Firm Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil carried out according to regulations, among others, that KAP is an entity registered with Bank Indonesia and Bapepam-LK, did not provide other services to the Bank NTT for the year so to avoid a possible conflict of interest, and do not perform audit work on the Financial Statements NTT Bank more than five (5) consecutive years.


KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2016 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil tanggal 31 Desember 2016 dengan mendapat opini “Tanpa Modifikasian”.

Eksternal AuditUntuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal, maka Dewan Komisaris dengan menggunakan amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Penanggung jawab: Ary Daniel Hartanto, SE, Ak., CA, CPA) atas Laporan keuangan Bank NTT Tahun Buku 2016 dengan total biaya sebesar Rp.490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh rupiah), sesuai Kontrak Kerja Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2016 antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil. Atas penunjukkan ini Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil tidak memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan Bank NTT.

Kantor Akuntan Publik (KAP)Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank NTT selama tahun 2012-2016 :

TAHUN BUKUYear Book

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Accounting Firm PublicAUDIT LAINNYA

Other auditFEE AUDITFee Audit

(Rp)APINI AUDITAudit Opinion

2016 Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil

Audit Laporan KeuanganAudit Reports Finance

Rp.490.000.000 “Tanpa Modifikasian”“Unmodified”

2015 Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil

Audit Laporan KeuanganAudit Reports Finance

Rp.486.250.000 “Tanpa Modifikasian”“Unmodified”

2014 Drs. J. Tanzil & Rekan Audit Laporan KeuanganAudit Reports Finance

Rp.475.000.000 Wajar Tanpa PengecualianUnqualified

KAP appointed has submitted the results of the audit and management letter to the Bank on time, able to work independently, meet the professional standards of public accounting and labor agreements as well as the scope of the audit are set.

The audit results NTT Bank Financial Statements for Fiscal Year 2016 has delivered public accounting firm Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil December 31, 2016 with the received opinions “unmodified”.

External AuditFor the implementation of the Bank audit by external parties, the Board of Commissioners to use the mandate given by the General Meeting of Shareholders has appointed the Public Accountant Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Person in charge: Ary Daniel Hartanto, SE, Ak., CA, CPA) on the Bank’s financial statements NTT Fiscal year 2016 with a total cost of Rp.490.000.000, - (Four hundred ninety rupiah), under the Contract of Work Financial Statements Development Bank of East Nusa Tenggara Provincial Fiscal year 2016 between the Development Bank of East Nusa Tenggara with a public accounting firm Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil. This appointment on public accounting firm Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil not provide other services in addition to auditing the financial statements of Bank NTT.

Public Accounting Firm (KAP)The following public accounting firm that audited the financial statements of Bank NTT during the years 2012 - 2016:


TAHUN BUKUYear Book

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Accounting Firm PublicAUDIT LAINNYA

Other auditFEE AUDITFee Audit

(Rp)APINI AUDITAudit Opinion

2013 Drs. J. Tanzil & Rekan Audit Laporan keuanganAudit Reports Finance


2012 Drs. J. Tanzil & Rekan Audit Laporan KeuanganAudit Reports Finance


Sistem Pengendalian Internal Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko yang timbul dati kegiatan Bank NTT. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan Bank NTT dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan Bank NTT tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar volume usaha/skala Bank NTT semakin pentingarti dari Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal di Bank NTT dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara of site dan on site oleh setiap unit pengendalian internal pada setiap unit pengendalian pada setiap Divisi dan kantor operasional Bank NTT.

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di Bank NTT mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut Three Lines Of Defense

yang dapat digambarkan sbagai berikut :

BANK NTT THREE LINES OF DEFENSE

First Level of Defense Second Level of Defense Third Level of defense

Line of Bussiness & Support Functions National Fraud and Collection Division Internal Audit

Operatioanl Units Divisions External Audit

System of Internal Controls Legal/Compliance External Audit

Internal Control SystemsInternal controls include the unity of methodology, policies, procedures and preparation of organizations devoted to the identification, measurement, monitoring and control of risks arising dati Bank NTT activity. The approach taken to measure, monitor and control risks based on a risk-based approach.

Internal control is a very important part of that goal can be achieved NTT Bank. In the absence of internal controls, the Bank NTT goal can not be achieved effectively and efficiently. The greater the volume of business / scale of Bank NTT increasingly pentingarti of Internal Control.

The Bank's Internal Control NTT is done by covering all aspects of business both in terms of Assets and Liabilities, with the implementation of the monitoring is done of the site and on-site by each unit's internal control in each control unit in each division and the operational office of Bank NTT.

Risk management framework and internal control in the Bank NTT adopted the principle of layered defense called Three Lines Of Defense to sbagai described below:


Kesesuaian sistem Pengendalian Internal dengan COSODivisi Pengawasan sebagai pelaksanna pengendalian internal di Bank NTT memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada kebijakan Pedoman Audit Intern yang dimiliki Bank NTT yang dibuat dengan berpatokan pada teori COSO dan BIS Principles on

Internal Control Practises. Bank NTT memiliki Struktur Organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan quality assurance. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan quality assurance di masing-masing unit bisnis. Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja quality assurance Bank NTT melalui Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal berdasarkan COSO.

Bank NTT menyadari bahwa pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing system/unit kerja yang ada dalam Bank NTT dan dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional PT. Bank NTT menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasional bank dan mencegah terjadinya penyalahgunaan system dan human error. Tujuan Pengendalian InternalSistim Pengendalian Intern secara fungsional berada di bawah Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan berada di bawah Direktorat Utama, dengan memiliki 1 (satu) orang Kepala Divisi, 2 (dua) orang Kepala Sub Divisi Inspektorat (Inpektorat Wilayah 1 dan Inspektorat wilayah 2), 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi Anti freaud, serta 8 (delapan) orang Internal Auditor.

Pembagian Wilayah Inspektorat sebagai berikut :1. Inspektorat wilayah 1 mencakup : Kantor Cabang

Utama Kupang, Kantor Cabang SoE, Kantor Cabang Kefamenanu, Kantor Cabang Atambua, Kantor Cabang Betun, Kantor Cabang Waingapu, Kantor Cabang Waikabubak, Kantor Cabang Anakalang, Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang Rote, dan Kantor Cabang Sabu.

Conformity with the COSO Internal Control SystemPelaksanna Oversight Division as an internal control in Bank NTT has a working reference standard (SOP), which is based on the policy guidelines of the Bank's Internal Audit NTT made with the theory based on the COSO and BIS Principles on Internal Control Practices.Bank NTT Organizational Structure made with good and appropriate for the management of quality assurance. It is based on the philosophy that all business functions shall act as the main responsible in the management of quality assurance in each business unit. The philosophy on the basis of structuring the framework of quality assurance NTT Bank through Three Levels of Defense with a framework based on the COSO Internal Control.

Bank NTT realize that internal control is a part of each system / work units in the Bank NTT and used as the operational procedures and guidelines. NTT Bank uses internal control system to direct the operations of the bank and prevent abuse of the system and human error.

Internal Control ObjectivesInternal Control System is functional in the bottom of Oversight Division. Oversight Division is under the Main Directorate, with a 1 (one) Head of Division, 2 (two) Head of Sub Division of Inspectorate (Inpektorat Regions 1 and Inspectorate region 2), 1 (one) Head of Sub Division of Anti freaud, and 8 (eight) of the Internal Auditor.

Distribution of the Inspectorate as follows:1. Inspectorate region 1 includes: Kupang Main Branch

Office Branch Office SoE, Kefamenanu Branch Office Branch Office Atambua, Betun Branch Office Branch Office Waingapu, Waikabubak Branch Office Branch Office Anakalang, Waitabula Branch Office Branch Office Rote, and Office Sabu branch.


2. Inspektorat Wilayah 2 mencakup : Kantor Cabang Khusus Kupang, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Kalabahi, Kantor Cabang Lewoleba, Kantor Cabang Labuan Bajo, Kantor Cabang Ruteng, Kantor Cabang Bajawa, Kantor Cabang Ende, Kantor Cabang Mbay, Kantor Cabang Borong, Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Larantuka.

Sistim Pengedalian Intern juga didukung dengan sistim operasioanal dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Aplikasi manajemen risiko ini bebertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional dengan menggunakan pelaporan secara sistim yang disampaikan oleh Internal Control (IC) yang ada pada masing-masing kantor cabang. Adapun aplikasi manajemen risiko yang akan digunakan oleh Bank NTT yaitu :

1. Aplikasi Lost Event Database (LED)

Aplikasi ini digunakan oleh Internal Control (IC) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut sebagai risk taking unit untuk melaporkan semuan risk event yang terjadi pada unit kerja tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.13/23/DPNP tanggal 25 Iktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mewajibkan pihak Bank untuk memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Inspectorate Region 2 includes: the Office of the Special Branch Kupang, Surabaya Branch Office Branch Office Kalabahi, Lewoleba Branch Office Branch Office Labuan Bajo, Ruteng Branch Office Branch Office Bajawa, Ende Branch Office Branch Office Mbay, Borong Branch Office, Office branch Maumere and Larantuka branch Office.

Internal Controlling System is also supported by the Operational systems and procedures (SOP), which became guidelines in implementing the tasks and responsibilities of each Division, Branch Office, Branch Office, Cash Office and Office of the USPD. NTT Bank has implemented a risk management application used to manage 8 (eight) risk required by the Financial Services Authority (FSA).

Application of risk management is to minimize the risk bebertujuan that will occur in the operations by using the reporting system submitted by the Internal Control (IC) that exist in each branch office. The application of risk management to be used by the Bank NTT, namely:

1. Application Lost Event Database (LED)

This application is used by the Internal Control (IC) Branch Office, hereinafter referred to as risk taking unit to report semuan risk event that occurs in the work unit.

In accordance with the Circular Letter of Bank Indonesia (BI SE) 13/23 / DPNP Iktober 25th, 2011 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, requiring the Bank to have and implement a Risk Management adapted to the internal and external environment, the complexity of business activities, and supported by adequate resources.


Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko operasioanl, dimana untuk mengelolanya harus didukung dengan data yang akurat, update dan komprehensif.

LED (Loss Event Database) merupakan aplikasi untuk mengiventarisir data kerugian dan potensi kerugian bank dan perencanaan tanggapan risiko terkait dengan pengelolaan risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko sebagai yang mengawal manajemen risiko Bank telah mengimplementasikan pengelolaan Loss Event Database sebagai upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi dan monitoring kerugian dan risiko Cabang.

Kategori Loss Event Database

Kategori LED

Eksternal Data

Potential Loss

Near Miss

Kejadian – kejadian merugikanyang diketahui melalui pihak

eksternak, misalnya pemberitaanmedia cetak

Kejadian merugikan yang apabiladibiarkan, akan berdampak

serius dan tingkat kerugian akanlebih meningkat.

Kejadian merugikan yang lebihbersifat non financial dan lebihcenderung terjadi pada risiko

reputasi

Loss Event

Kerugian yang hampirterjadi dan sudah

diselesaikan

Soft Loss

Kerugian yang sudah terjadibaik yang sudah diselesaikanataupun belum diselesaikan

One of the risks that must be managed by the Bank is risk operasioanl, in which to manage it must be supported by accurate data, updated and comprehensive.

LED (Loss Event Database) is an application for mengiventarisir data loss and potential bank losses and risk response planning related to operational risk management.

Risk Management Division as escorting the Bank has implemented risk management Loss Event Database management in an effort to identify, measure, mitigate and monitor losses and risks Branch.


Workflow Manajemen LED

Input Data Kerugian

Monitoring

Tindak Lanjut

Verifikasi danPersetujuan

PENGGUNA LED

PENGGUNA LED

Risk Taking Unit

MR

SKAI

Direksi


Konfigurasi Modul Aplikasi LED

25

Workflow, Notifikasi

User & Role Management, Administrasi Data

ReportingDashboard

Pote

ntia

l Ris

k

Nea

r M

iss

Nea

r M

iss

Deta

il

Loss

Eve

nt

Loss

Eve

nt D

etai

l

Soft

Los

s

Ekst

erna

lDat

a

1. User & Role Manegement merupakan modul untuk mengelola hak akses pengguna aplikasi dan mendaftarkan pengguna aplikasi.

2. Administrasi Data merupakan modul yang berfungasi untuk proses pengelolaan data master aplikasi.

3. Workflow merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani alur proses bisnis sehingga dapat diterapkan pada aplikasi dengan tepat.

4. Notifikasi merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani pemberitahuan/notifikasi kepada user yang dimaksud untuk melakukan tugas sesuai dengan tahapan proses bisnisnya.

5. Reporting & Dashboard merupakan modul untuk mengelola laporan menyekuruh dari data-data kerugian yang dihasilkan baik berupa tabel maupun grafik.

6. Eksternal data merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian merugikan yang diketahui melaui pihak eksternal misalnya pemberitaan media cetak.

7. Potential risk merupakan modul yang berfungsi mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

1. User and Role manegement is a module to manage user access rights and registering the application user applications.

2. Administrative Data is a module that berfungasi to process master data management applications.

3. Workflow is a function of the applications that can handle business process flows that can be applied to the application appropriately.

4. Alert is a function of the application that can handle the notifications / notifications to a user who intended to perform duties in accordance with the stages of the business process.

5. Reporting & Dashboard is a module for managing menyekuruh report of data loss resulting in the form of tables and graphs.

6. External data is a module that serves to manage data input adverse events known to external parties, for example through the print media coverage.

7. Potential risk is the module that serves to manage data input events that do not pose a risk of loss and opportunity cost is defined as the loss / costs resulting from the loss of opportunity to earn revenue.


8. Near Miss merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

9. Near Miss Detail merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola kejadian risiko yang disertai dampak risiko berupa penyebab terjadinya risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pandapatan.

10. Loss Event merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial serta termasuk yang mungkin timbul dari setiap event.

11. Loss Event Detail merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang disertai dengan dampak yang ditimbulkan beserta pengendaliannya dengan data yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasikan tertentu. Database kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financialyang mungkin timbul dari setiap event.

12. Soft Loss merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang timbu sebagai konsekwensi dari terjadinya Risk Event. Kerugian tersebut bisa finansial bisa juga non finansial.

2. Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC) Aplikasi Profil Risiko Cabang merupakan Aplikasi

untuk mengelola risiko inherent dan KPMR pada masing-masing Cabang bank dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan aktivitas bank. Parameter didasarkan pada

8. Near Miss is the module that serves to manage data input events that do not pose a risk of loss and opportunity cost is defined as the loss / expense incurred due to loss of opportunity to earn revenue.

9. Near Miss Detail is the module that serves to manage the impact of risk events that accompanied the cause of the risk in the form of risk that does not cause loss and opportunity cost is defined as the loss / expense incurred due to loss of the opportunity to obtain pandapatan.

10. Loss Event is a module whose function is to manage the input data losses or experienced bank, which has been organized on a regular basis with a particular classification. Losses include losses which are referred to financial and non-financial as well as including those that may arise from any event.

11. Loss Event Detail is the module that serves to manage the input data losses or experienced bank, along with the impact of control along with the data that has been organized regularly by certain classified. Loss database encompasses the losses that are financial and non financialyang may arise from each event.

12. Soft Loss is a module whose function is to manage the input data Timbu losses as a consequence of the occurrence of Event Risk. The financial losses could be also non-financial.

2. Risk Profile Applications Branch (PRC) Applications Branch Risk Profile is an application

to manage the risks inherent and KPMR at each bank branch using the parameters in accordance with the bank’s activities. The parameters are based on the complexity and characteristics of the


kompleksitas dan karakteristik usaha bank yang diturunkan kapada Kantor Cabang. Aplikasi ini juga merupakan wahana Bussiness Process Alignment antara Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi Pengawasan, dimana Laporan Profil Risiko Kantor Cabang yang dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko daapt digunakan oleh Divisi Pengawasan sebagai referensi Risk Based Audit (RBA), aplikasi ini dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut :a. Beroriontasi Risiko Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi akar

permasalahan, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dan memperhatikan arah (trend) risiko ke depan.

b. Komprehensip & Terstruktur Penilaian profil risiko dilakukan secara

menyeluruh dan sistimatis atas parameter jenis risiko untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari masing-masing parameter penilaian-penilaian terhadap kondisi usaha cabang.

c. Proposinalitas Penggunaan indikator atau parameter

dalam tiap jenis risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha cabang.

d. Materialitas dan signifikansi Penentuan materialitas dan Signifikasi tersebut

didasarkan pada analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai.

banking business derived kapada Branch Office.This application is also a vehicle for Bussiness Process Alignment between the Division of Risk Management Supervision Division, where the risk profile report Branch Office is managed by the Risk Management Division daapt used by the Division of Supervision as a reference Risk Based Audit (RBA), the application can be used with the following considerations :a. Risk Beroriontasi This is done by identifying the root of the

problem, consider the impact of such risks, and pay attention to the direction (trend) the risks ahead.

b. a comprehensive & Structured Risk profile assessment carried out

comprehensively and systematically on the parameter type of risk to determine the relationship and influence of each parameter evaluations of branch business conditions.

c. Proposinalitas The use of indicators or parameters in each

type of risk conducted with respect to the characteristics and complexity of the branch.

d. Materiality and significance The determination of materiality and significance

is based on an analysis supported by facts, data, and information are adequate.


Pemetaan Ruang Lingkup Risiko TerhadapAktivitas Fungsi Inherent

RISIKO KREDIT

RISIKO OPERASIONAL

AKTIVITAS FUNGSI KREDIT


AKTIVITAS FUNGSI OPERASIONAL & JASA

AKTIVITAS FUNGSI TSI&SIM

AKTIVITAS FUNGSI PENDANAAN

AKTIVITAS FUNGSI PENGELOLAAN SDM

AKTIVITAS FUNGSI UMUM & INVENTARIS


RISIKO STRATEGIK

RISIKO LIQUIDITAS







Pemetaan Ruang Lingkup RisikoTerhadapAktivitas Fungsi Inherent

RISIKO REPUTASI

RISIKO HUKUM





AKTIVITAS FUNGSI PENGELOLAAN SDM






RISIKO PASAR

RISIKO KEPATUHAN







Pengguna Aplikasi

PENGGUNA

Cabang & Capem

DIV MR

DIV Pengawasan Intern

Direksi

Update Laporan Eksposur Risiko Per

Cabang/Capem

• Approver• Administrator

View Laporan EksposurRisiko Cabang dan

Adjustment untuk RBA

LaporanExecutive View

Sedangkan untuk pemeriksaan audit pada Kantor Pusat, juga dengan pembagian sebagai berikut :1. Inspektorat wilayah 1 : Divisi SDM, Divisi Kualiatas

Pelayanan, Divisi Kepatuhan, Divisi Operasional, Divisi Umum dan Divisi Umum dan Divisi Corporate

Secretary.2. Inspektorat Wilayah 2 : Divisi IT, Divisi Sopporting

Kredit, Divisi Kredit, Divisi Pemasaran Kredit, Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Dana & Jasa.

Bank NTT menjalankan system pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok sebagai berikut :1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas

dan efisiensi operasi. Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk

meningkatkan efektivitas dan efeisiensi dari semua operasional kantor sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan Bank NTT.

2. Tujuan pelaporan Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk

meningkatkan keandalan data serta catatan

As for the audit inspection at the head office, also with the following distribution:1. Inspectorate region 1: Division of Human Resources,

Division of service quality, Compliance Division, Operations Division, General Affairs Division and General Division and the Division of Corporate Secretary.

2. Inspectorate Region 2: IT Division, Division Sopporting Credit, Credit Division, Credit Marketing Division, Treasury Division, Risk Management Division and the Division of Dana & Services.

Bank NTT run the internal control system by sticking that internal control objectives with sticking that internal control objectives that cover three main topics as follows:

1. The purpose of the operation relating to the effectiveness and efficiency of operations.

Internal controls that are intended to improve the effectiveness and the efficiency of all office operations so that it can control costs which aims to achieve the Bank's objectives NTT.

2. The purpose of reporting Internal controls that are intended to improve the

reliability of data as well as accounting records


akuntansi (transaksi keuangan) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pengendalian internal tersebut untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpajakan maupun kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil/output dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasil pengendalian internal tercapai, maka Bank NTT harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian InternSatauan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan efektivitas pengendalian internal Bank NTT, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistim. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar menajemen untuk menetapkan efektivitas system pengendalian internal yang digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannnya perbaikan perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian/prosedur/sistim.

Permasalahan HukumDalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi 4 (empat) kali kejadian terkait sengketa hukum dengan latar belakang penyebabnya adalah wan prestasi terhadap kontrak dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

(financial transactions) in the form of financial statements and management report so as not to mislead users of the report and verifiable.

3. The purpose of compliance with law and regulations. That the internal control to improve compliance

of banks with laws and regulations set by the government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (FSA), Taxation and policy entity itself.

The third purpose of internal control is the result / output of a good internal control, which can be achieved by considering the elements of internal control is a process to generate the internal control is achieved, then the Bank NTT should consider the elements of internal control.

Evaluation of Effectiveness of Internal Control System LevelInternal Audit Unit (SKAI), which became part of the Internal Control System audit the effectiveness of internal controls to ensure the Bank NTT, through an independent evaluation of the adequacy of and compliance with policies, procedures and systems.The results of the evaluation of the internal control system is one of the basic management to establish the effectiveness of the internal control system which is illustrated by the audit rating on which the perpetration of any service or repairs, among others in the form of updating / procedures / systems.

Legal issuesIn the period of 1 (one) year there has been a four (4) times the legal dispute related events against the background of the cause is wan achievement of the contract and acts contrary to the law.


Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN HUKUMPermasalahan Hukum

JUMLAHJumlah

SENGKETA NIAGASengketa Niaga

PERDATAPerdata

NIAGANiaga

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian)Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian)

- - -

Dalam proses penyelesaianDalam proses penyelesaian

1 3 -

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah:1. Kasus gugatan perdata terkait agunan kredit PT

Golo Perdana (Nasabah Bank NTT Cabang Utama Kupang) dengan lokasi agunan terletak di Labuan Bajo yang sudah dilelang oleh Bank adalah sertifikat yang tidak sah karena sertifikat tersebut bukan milik Tergugat I selaku pemberi kuasa kepada PT Golo Perdana untuk dijaminkan pada Bank NTT. Kasus perdata dimaksud sementara memasuki tahap kasasi di Pengadilan Tinggi Kupang;

2. Kasus Perdata CV Rajawali dengan Direktur Selly Tedjo Libriana, merupakan debitur macet Bank NTT Cabang Lewoleba, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kupang, menunjuk Juru Sita Aleksia Alinda untuk menyita jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah dan sudah memasuki tahap kasasi (PN. PT Bank NTT, menang)

3. Kasus Perdata Kantor Kas Oeba Bank NTT, penggugat Jacoba Stephina Nope-Detag, Junius Ayub Loma, tergugat : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, dengan gugatan Kontrak Tanah dan Bangunan, tanah merupakan tanah sengketa. Sidang memasuki acara pembuktian tergugat.

4. Kasus Sengketa Niaga PT. Arena Maju Bersama dan Johanes Eko Aryanto, SE. Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga telah dinyatakan Pailit.

The number of legal issues faced by the Bank and has been filed through the legal process, during the period of 2016 are as follows:

Legal issues related to cases that are still in progress are:

1. Cases related civil suit collateral PT Golo Prime (Main Branch Bank Customer NTT Kupang) with the location of the collateral is located in Labuan Bajo that have been auctioned by the Bank is invalid certificate because the certificate is not owned by the Defendant I as the authorizing PT Golo Prime for collateral on Bank NTT. Civil cases referred to while entering the stage of appeal to the High Court Kupang;

2. Civil Cases CV Rajawali with Selly Director Tejo Libriana, is a debtor jammed NTT Bank Branch Lewoleba, on the orders of the Chairman of Negeri Kupang Court, pointed spokesman Sita Aleksia Alinda to seize collateral in the form of two (2) parcels of land and has entered the stage of cassation (PN. PT Bank NTT, win)

3. Civil Cases Oeba Bank Cash Office NTT, plaintiff Jacoca Stephina-Detag Nope, Junius Ayub Loma, the defendant: PT. Regional Development Bank Main Branch East Nusa Tenggara Kupang, the Land and Building Contracts lawsuit, the land was disputed. The trial entered for presenting evidence of the defendant.

4. Commercial Dispute Case PT. Arena Forward Together and Johanes Eko Aryanto, SE.

The debtor is unable to complete its obligations and based on the Decision of the Commercial Court has been declared bankrupt.


Akses InformasiDalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Perseroan senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan.

Ada tiga media yang digunakan oleh Bank NTT sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu media cetak, televisi dan radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan mencakup segala kegiatan Bank yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui dokumen cetakan yang berupa Annual Report, Company Profile dan Brosur.

Sementara melalui televisi dan radio, Bank NTT menyebarluaskan data dan informasi perusahaan dalam bentuk pemasangan adlips/spot radio dan info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Aktivitas Media RelationsSiaran Pers dan Coverage Pemberitaan Bank NTTBank NTT senantiasa berusaha memberikan keterbukaan informasi melalui media massa, salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan adalah melalui siaran pers dimana selama tahun 2016 Bank NTT telah melakukan 2 (dua) kali siaran pers sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi keuangan maupun informasi penting lainnya yang dianggap penting untuk diiformasikan kepada masyarakat. Berikut adalah daftar siaran pers yang disampaikan oleh Bank NTT sepanjang tahun 2016 :

Access To InformationIn carrying out the principles of accountability and transparency of corporate information, the Company always present and publish all information related to the performance, change, and development undertaken.

There are three media used by NTT Bank as a means of dissemination of data and information companies, ie print, television and radio. In connection with the print media, Bank NTT disseminate information to the public in the form of news and publication of financial statements. News spread covers all Bank activities to be known by the public. In addition, Bank NTT also disseminate data and corporate information through printed documents in the form of the Annual Report, Company Profile and brochure.

While television and radio, Bank NTT disseminate data and information company in the form of mounting adlips / radio spots and info Bank NTT. This cooperation is one form of accountability and transparency of the company to stakeholders.

Activities Media RelationsPress Releases and News Coverage NTT BankBank NTT always strive to provide disclosure of information through the mass media, one form of disclosure is done is through a press release where during 2016 the Bank NTT has conducted two (2) times the press release as a form of disclosure to the public related to the financial condition as well as important information other diiformasikan considered vital to the community. Here is a list of press releases submitted by NTT Bank throughout 2016:


REKAPAN SIARAN PERS PER JANUARI 2016Rekapan Siaran Pers Per Januari 2016

No TANGGALTanggal

MATERI SIARAN PERSMateri Siaran Pers

1 18 April 2016 Kinerja Bank NTT Tahun 2008 – 2012 (Aiditut dan periode Triwulan I Tahun 2016Kinerja Bank NTT Tahun 2008 – 2012 (Aiditut dan periode Triwulan I Tahun 2016

2 29 November 2016 RUPS Luar Biasa Bank NTT RUPS Luar Biasa Bank NTT

Sepanjang tahun 2016, Bank NTT mendapat jumlah pemberitaan sebanyak 272 kali, pemberitaan melalui media cetak sebanyak 236 kali dan pemberitahuan melaui media online sebanyak 36 kali dengan rincian sebagai berikut :

COVERAGE PEMBERITAAN BANK NTT TAHUN 2016Coverage Pemberitaan Bank NTT Tahun 2016

PEMBERITAHUAN POSITIFPositif

NEGATIFNegatif

NETRALNetral

TOTALTotal PEMBERITAHUAN

Media Cetak 181 14 41 236 Media Cetak

Media Online 18 10 8 36 Media Online

Total 199 24 49 272 Total

Media Gathering Dan Media VisitDalam rangka meningkatkan hubungan baik antara Bank NTT dengan media masa, maka Bank NTT juga melakukan aktivitas media gathering maupun media visit.

Aktivitas Keterbukaan Informasi Via Website, Media Jejaring Sosial dan Call CenterActivities Disclosure Via Website, Social Network Media and Call Center

Throughout 2015, the Bank NTT received as much as 272 times the number of reports, the news through print media as much as 236 times and notifications via online media as much as 36 times with the following details:

Media Gathering and Media VisitIn order to promote good relations between the Bank NTT with the mass media, the Bank NTT also conduct media activities and media gathering visit.


Keterbukaan informasi mendapat perhatian khusus dari Manajemen Bank sebagaimana yang diamanatkan melalui peraturan Bank Indonesia No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparasi dan Publikasi Keuangan Bank Umum Konvensional.

Keterbukaan terhadap hal ini, khususnya dalam menyampaikan sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat di website Bank NTT maka Bank NTT telah membuat website yang khusus mengelola sejumlah informasi penting yang perlu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum.Pengelolaan website Bank NTT dengan alamat : www.bpdntt.co.id.

Adapun jenis laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan melalui website, adalah sebagai berikut :1. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.3. Laporan Publikasi Tahunan.4. Laporan Tahunan 5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

(GCG).6. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.7. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank

Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk dapat memberikan keterbukaan informasi yang baik maka Bank NTT senantiasa melakukan pengembangan dan penambahan fitur akses informasi pada website. Bank NTT juga memperhatikan serta prioritas pengkinian data sehingga informasi masyarakat senantiasa memdapatkan informasi yang ter update.

Disclosure of information received special attention from the management of the Bank as mandated by Bank Indonesia Regulation No. 6 / POJK.03 / 2015 dated March 31, 2015 on Transparency and Publication Report of Bank and Financial Services Authority Circular Letter No.11 / POJK.03 / 2015 dated April 17, 2015 on Transparency and Commercial Bank Financial Publications.

Openness to this, particularly in delivering a number of reports and other important information that should be published on the website of the Bank, Bank NTT NTT has made a special website to manage a number of important information that needs to be informed openly to the public umum.Pengelolaan NTT Bank's website at: www .bpdntt.co.id.

The types of reports and other information that must be submitted via the website, are as follows:1. Monthly Financial Report.2. Quarterly Condensed Financial Statements.3. Publication of the Annual Report.4. Annual Report5. Report on Corporate Governance (GCG).6. Report Publication Lending Rate.7. Information Disclosure Statement to Bank

Indonesia, the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.

To be able to provide good information disclosure, Bank NTT continues to develop and increase information access features on the website. Bank NTT also pay attention and priority data update so that the information society always get updated information.


Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana BesarDalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan risk appetite sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Risk Toleransi pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 58 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Kebijakan Penetapan Limit dan Toleransi Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait terus dilakukan dengan langkah melakukan review atas kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK, sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah telah dibentuk Satuan Tugas Khusus Penyelesaian kredit bermasalah.Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank NTT selama tahun 2016:

No PENYEDIAAN DANA

JUMLAHJumlah

PENYEDIAAN DANADEBITURDebitur

NOMINALNominal

1 Kepada Pihak Berelasi 38 13.141 Kepada Pihak Berelasi

2 Kepada Debitur Inti 25 466.951 Kepada Debitur Inti

- Individual 23 339.103 - Individual

- Group 2 127.848 - Group

Rencana Strategis BankRencana Jangka Pendek Tahun 2016Beberapa target jangka pendek yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2016 adalah :1. Pertumbuhan Bisnis :

a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai1) Meningkatkan total asset minimal 15 %2) Mempertahankan dan meningkatkan

petumbuhan DPK Minimal 15 %.3) Target Market Share DPK 47 % dari relisasi

DPK tahun 2015.

Provision of Funds To Related Parties and Provision of Funds LargeIn determining the direction and policy of the Bank in the provision of funds, the Bank has set risk appetite, as stated in the Bank's Business Plan and Risk Tolerance on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 58 Year 2013 dated June 28, 2013 on Policy Limit and Tolerance risk PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.Efforts to improve and increase the provision of funds to establish policies related parties continue with steps to review the policies and procedures of the BMPK policy, while for reducing the rate of growth of nonperforming loans has formed Special Task Force credit Settlement bermasalah.Tabel below describes the provision of funds to the and debtors related individuals and groups at the Bank NTT during 2016:

Bank’s Strategic PlanShort Term Plan 2016Some short-term targets are a concern in business development in 2016 are:1. Business Growth:

a. Indicators of success is to be achieved1) Increase the total assets of at least 15%2) Maintaining and improving petumbuhan

minimum of 15% in deposits.3) Target Market Share 47% of the realization

DPK DPK 2015.4) Increase loan portfolio of at least 16% with a


4) Meningkatkan penyaluran kredit minimal 16 % dengan market share 35 %

5) Meningkatkan pertumbuhan kredit produktif minimal 30 %

6) Menargetkan rasio NPL gross sebesar 2 %.b. Strategi yang dilakukan adalah :

1) Melanjutkan program kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, individu : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, Taspen, yayasan DAKAB.

2) Melanjutkan program marketing mix untuk penghimpunan dana melalui promosi produk gathering dan kegiatan promosi lainnya.

3) Melanjutkan program merchant untk pemasaran/penjualan jasa bank yakni EDC, produk, produk E-Banking.

4) Evaluasi & peningkatan layanan Kasda serta persiapan Cash Management System untuk transaksi Pemda.

5) Program evaluasi dan monitoring kinerja Dana Pihak Ketiga secara berkala ke Kantor Cabang.

6) Sosialisasi SOP Pemasaran Dana & Jasa di Kantor-kantor Cabang

7) Program Diklat bagi pejabat dan pegawai dalam bidang Dana & Jasa dan team Marketing funding Bank NTT.

8) Sosialisasi dan implementasi system PNS corner

9) Pembiayaan pedagang pasar10) Pembinaan kolompok debitur UKM & Mikro

untuk meningkatkan kualitas usaha dan kualitas system administrasi keuangan.

11) Menambah kerjasama dengan BPR dan Lembaga Mikro serta meningkatkan volume kredit linkage dengan BPR dan lembaga keuangan mikro

12) Pendidikan tenaga pemasaran kredit dan managerial pemasaran kredit

13) Menatalaksanakan berkas kredit bermasalah, evaluasi lapangan kredit macet dikantor

market share of 35%5) Improve the productive credit growth of at

least 30%6) Target gross NPL ratio of 2%.

b. The strategy is the following:1) Continuing the partnership program and

increased cooperation with the Central Government / Local, state, enterprises, national private, individual: BPJS Health, Labor BPJS, Pawn, TASPEN, foundations DAKAB.

2) Continuing the marketing program mix for the fund through the sale of products gathering and other promotional activities.

3) Continuing remedy merchant program marketing / sales of the EDC bank services, products, E-Banking.

4) Evaluation and improvement of services as well as the preparation Kasda Cash Management System for Local Government transactions.

5) Evaluation and monitoring program performance regularly Third Party Funds to the Branch Office.

6) Dissemination SOP Fund Marketing & Services in branch offices

7) Training Program for officers and employees in the field of Dana & Services and Marketing team NTT Bank funding.

8) Dissemination and implementation of the system PNS corner

9) Financing market traders10) Development of SME & Micro kolompon

debtor to enhance the quality of effort dn quality system of financial administration.

11) Increase cooperation with RB and the Institute of Micro and increase the volume of credit linkage with rural banks and microfinance institutions

12) Education credit sales force and marketing managerial credits

13) managing file nonperforming loans, bad credit field evaluation branch office


cabang dan penagihan kredit bermasalah serta penyelesaian kredit bermasalah lewat jalur hukum (pengadilan dan kejaksaan)

14) Menargetkan penagihan kolektibilitas 5 sebesar 15 %, hapus buku 10 % dan subrogasi 10 % dari baki debet

15) Program diklat bagi pejabat dan pegawai supporting kredit.

2. Permodalan :a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai

1) Bank BUKU II2) Perubahan AD Modal Disetor Rp. 4 trilliun 3) Modal Disetor minimal 10 %

b. Strategi yang dilakukan adalah : Melakukan pendekatan dengan Pemegang

Saham untuk meningkatkan setoran modal agar mencapai target Modal Inti Bank NTT.

3. Good Corporate Governance :a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Penyelesaian temuan audit eksternal dan Rating

3 (tiga), hasil assessmentb. Strategi yang dilakukan Melaksanakan prinsip-prinsip GCG

berlandaskan komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staff untuk tunduk dan patuh pada semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari pucuk kepengurusan Bank yaitu Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional agar tercipta budaya patuh yang menghasilkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

4. Risk Managementa. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Tingkat Kesehatan Bank = 3 (cukup)b. Strategi yang dilakukan

> Mencapai Tingkat Kesehatan Bank - komposit 2

> Mengembangkan System Informasi Manajemen Risiko paad Tisk taking Unit

> Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Risiko Bank (Risk Control System).

> Melakukan Tindakan Mitigasi Risiko

and collection of problem loans and the settlement of non-performing loans through legal channels (courts and prosecutors)

14) Target billing collectibility 5 by 15%, remove it 10% and subrogation 10% of the debit balance

15) training program for officials and employees of credit supporting.

2. Capital :a. Indicators of success is to be achieved

1) Bank BOOK II2) Changes in Paid Up Capital AD Rp. 4 trillion3) Paid-in Capital of at least 10%

b. The strategy is the following : Engaging with shareholders to increase the

capital injection in order to achieve the target of Core Capital Bank NTT.

3. Good Corporate Governance :a. Indicators of success is to be achieved The

completion of the external audit findings and Rating 3 (three), assessment

b. Strategies undertaken Implement corporate governance principles

based on a shared commitment from all levels of management and staff to submit and comply with all the provisions and the applicable legislation. It starts from the top management of the Bank, namely Commissioners and Directors are independent and professional in order to create a compliant culture produces good Corporate Governance.

4. Risk Managementa. Indicators of success is to be achieved Banks =

3 (enough)b. Strategies undertaken

> Achieve Banks - Composite 2 > Develop Risk Management Information

System Tisk paad taking Unit > Improving and Optimizing Control System

Risk (Risk Control System). > Conduct Risk Mitigation Measures


5. Compliancea. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Penerapan budaya kepatuhan & anti fraudb. Strategi yang dilakukan Divisi kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas

setiap rancangan kebijakan/keputusan, sistem dan prosedur, serta melakukan uji kepatuhan atas compliance sheet dan pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan oleh Audit Intern untuk memastikan bahwa uji kepatuhan yang dilakukan oleh unit bersangkutan tersebut telah dilaksanakan dengan benar.

6. Pengelolaan organisasi, SDM & Kultura. Indikator keberhasilan yang harus dicapai

• Kualitas SDM : program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan (analis kredit, auditor internal, IT dan diklat lainnya)

• Budaya Kerja : penerapan KPI individu bagi marketing funding

b. Strategi yang dilakukan Peningkatan kompetentsi pegawai untuk

menjadi semakin berkualitas & profesional dengan tujuan menciptakan layanan yang terbaik kepada nasabah, Bank NTT memposisikan peningkatan kualitas Sumber adaya Manusia sebagai salah satu prioritas utama untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dengan cara melaksanakan program pendidikan & pelatihan secara berkesinambungan.

7. Pengelolaan TIa. Indikator keberhasilan yang harus dicapai OLIBS barub. Strategi yang dilakukan

• Migrasi Core banking system, pengembangan e-chanel, pembukaan beberapa jaringan kantor di bawah kantor cabang.

8. Pengembangan & standarisasi SOPa. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Sosialisasi SOP barub. Strategi yang dilakukan Penyempurnaan dan standarisasi bisnis proses

dengan memperbaiki SOP bank, kebjakan, peningkatan internal control

5. Compliancea. Indicators of success is to be achievedImplementation of a culture of compliance and

anti-fraudb. Strategies undertaken Compliance division conduct compliance tests

on any draft policy / decision, systems and procedures, and perform compliance tests on compliance sheet and further investigation carried out by the Internal Audit to ensure that the compliance test performed by the respective units have been implemented correctly.

6. Management of the organization, HR & Kultura. Indicators of success is to be achieved

• The quality of personnel: certification programs, education and training (credit analysts, internal auditors, IT and other training)

• Work Culture: implementation of individual KPIs for marketing funding

b. Strategies undertaken Increased kompetentsi employees to become

more qualified and professionals with the goal of creating the best service to its customers, Bank NTT positioning Adaiah improving the quality of Human Resources as one of the main priorities to support the operations of the company by way of implementing education and training programs on an ongoing basis.

7. IT Managementa. Indicators of success is to be achieved new OLIBSb. Strategies undertaken

• Migrating Core Banking system, development of e-channels, opening several offices under the office network of branches.

8. Development and standardization of the SOPa. Indicators of success is to be achieved Socialization of the new SOPb. Strategies undertaken Refinement and standardization of business

processes to improve SOP bank, kebjakan, improved internal controls


9. Pengembangan produka. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Laku pandai, Tabungan Simpel, Tabungan Bisnis

& skim kredit baru antara lain : SKBDN, property, perhotelan, komersil, transportasi, pembangkit listrik, profesi, pensiunan PNS, properti, hotel Mikro Hydro, Program JARING

b. Strategi yang dilakukan Peningkatan Produk dan Layanan Bank dengan

cara optimalisasi produk bank untuk peningkatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit bank dengan melakukan repacking produk, penerbitan produk baru dan pembuatan skim-skim kredit baru sesuai perkembangan produk bank.

10. Pengembangan pemasarana. Indiktor keberhasilan yang harus dicapai Layanan payroll instansi vertikal, evaluasi &

peningkatan layanan Kasda, ekspansi KUR untuk pengusaha pemula & UKM serta pedagang pasar tradisional, persiapan bank devisa, persiapan agen penjualan reksadana, persiapan layanan DPLK.

b. Strategi yang dilakukan Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui

talent manegement, infrastruktur yang memadai termasuk IT, jaringan kantor dan SOP yang lengkap dan selalu disempurnakan sesuai perkembangan operasional Bank.

11. Pengelolaan jaringan a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Membuka 300 agen laku pandai, 25 kantor

di bawah kantor cabang dan 11 kantor pemindahan alamat kantor.

b. Strategi yang dilakukan Evaluasi lingkungan internal maupun eksternal

untuk menetapkan rencana strategi sebelum menetapkan alasan pemilihan produk.

12. Penguatan likuiditasa. Indikator keberhasilan yang harus dicapai Penerbitan MTN atau instrument surat berharga

lainnya

9. Product developmenta. Indicators of success is to be achieved Intelligent behavior, Simple Savings, Savings

new business and credit schemes, among others: SKBDN, property, hospitality, commercial, transportation, power generation, profession, retired civil servants, property, hotel Micro Hydro, NETS Program

b. Strategies undertaken Improved Products and Services Bank by means

of optimization of bank products to increase fund raising and bank lending by repacking of products, the issuance of new products and the manufacture of new credit schemes with the development of the bank’s products.

10. Development of marketinga. Indiktor success to be achieved Payroll services vertical institutions, evaluation

and improvement of services Kasda, KUR expansion for entrepreneurs and SMEs, as well as the traditional market traders, preparation of commercial banks, mutual fund sales agent preparation, preparation DPLK services.

b. Strategies undertaken Improving Human Resources through

manegement talent, adequate infrastructure, including IT, office networks and SOP complete and constantly improved based operational development of the Bank.

11. Network Managementa. Indicators of success is to be achieved Opening the clever behavior of 300 agents, 25

offices under branches and 11 office change of address.

b. Strategies undertaken Evaluation of the internal and external

environment to establish a strategic plan before setting the reasons for the selection of products.

12. Strengthening liquiditya. Indicators of success is to be achieved MTN issuance of other securities or instruments


b. Strategi yang dilakukan Melakukan program pengkinian dan

peyempurnaan SOP/pedoman dibidang Treasury untuk pengendalian likuiditas.

Rencana Jangka Menengah Tahun 2016Bank NTT menetapkan beberapa Rencana Jangka Menengah Tahun 2016, diantaranya adalah Pertumbuhan Bisnis, Good Coporate Governance

(GCG), Risk Management & Compliance, Pengelolaan Organisasi, SDM & Kultur, Pengembangan Produk, Pengelolaan layanan, Pengembangan pemasaran, Pengelolaan Jaringan, Penguatan likuiditas dan Pengelolaan portofolio.

Sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran utama bank dalam program transformasi BPD yakni menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan maka fokus utama Bank NTT masih pada upaya Peningkatan Modal Inti dengan pertimbangan bahwa Penguatan struktur modal bank akan meningkatkan ketahanan bank dan pengembangan atau ekspansi bisnis bank. Untuk merealiasi rencana tersebut, Bank NTT mengukur asumsi bahwa sampai dengan Tahun 2016 menjadi Bank dengan kategori BUKU II dan Perubahan Anggaran Dasar untuk Modal Dasar Bank menjadi Rp. 4 triliun. Adapun upaya dan strategi yang dipilih untuk mewujudkan rencana tersebut yaitu dengan meningkatkan modal disetor melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota selaku Stakeholder. Beberapa target jangka menengah yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2016 adalah :1. Pertumbuhan Bisnis

a. Alasan Pemilihan Target menjadi Bank yang berdaya saing tinggi, kuat

serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

b. Strategies undertaken Updating and refinement of the program doing

SOP / guidelines in the field of Treasury for liquidity management.

Medium Term Plan 2016

Bank NTT assign multiple Medium Term Plan for 2016, including the Business Growth, Good Coporate Governance (GCG), Risk Management & Compliance, Organizational Management, Human Resources and Culture, Product Development, Management Services, Development of marketing, Network Management, strengthening liquidity and Management portfolio.

In line with the policy and the main target banks in transformation programs BPD namely to be a bank that is highly competitive and strong and contribute significantly to economic growth and distribution areas that sustained the major focus of Bank NTT still on the effort Increased Core Capital with the consideration that the strengthening of the capital structure of banks will increase the resilience of banks and development or expansion of the bank’s business. To merealiasi the plan, Bank NTT measure the assumption that up to 2016 as Bank with BOOK II category and amendments of the Bank’s authorized capital to Rp. 4 trillion. The effort and the strategy chosen to realize the plan is to increase the paid-up capital in cooperation with the

Provincial Government, District / City as stakeholders.Some medium-term target of concern in business development in 2016 are:1. Business Growth

a. Reason Selection of Target be the Bank that are highly competitive, strong

and contribute significantly to the growth and sustainable regional economic equality.


b. Asumsi 1. Kinerja keuangan yang sehat2. Modal Inti Buku II

c. Strategi 1. Melanjutkan program kemitraan dan

peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, individu : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, Taspen, yayasan DAKAB.

2. Melanjutkan program marketing mix untuk penghimpunan dana melalui promosi produk gathering dan kegiatan promosi lainnya.

3. Melanjutkan program merchant untuk pemasaran/penjualan jasa bank yakni EDC, produk, produk E-Banking.

4. Evaluasi & peningkatan layanan Kasda serta persiapan Cash Management System untuk transaksi Pemda.

5. Program evaluasi dan monitoring kinerja Dana Pihak Ketiga secara berkala ke Kantor Cabang.

6. Sosialisasi dan implementasi system PNS corner

7. Pembinaan kolompok debitur UKM & Mikro untuk meningkatkan kualitas usaha dan kualitas system administrasi keuangan.

8. Menambah kerjasama dengan BPR dan Lembaga Mikro serta meningkatkan volume kredit linkage dengan BPR dan lembaga keuangan mikro

9. Menatalaksanakan berkas kredit bermasalah, evaluasi lapangan kredit macet dikantor cabang dan penagihan kredit bermasalah serta penyelesaian kredit bermasalah lewat jalur hukum (pengadilan dan kejaksaan).

10. Menargetkan penagihan kolektibilitas 5 sebesar 15 %, hapus buku 10 % dan subrogasi 10 % dari baki debet.

11. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah propinsi / kabupaten & kota selaku pemegang saham.

b. Assumption1. a healthy financial performance2. Core Capital of Book II

c. Strategy1. Continuing the partnership program and

increased cooperation with the Central Government / Local, state, enterprises, national private, individual: BPJS Health, Labor BPJS, Pawn, TASPEN, foundations DAKAB.

2. Continuing the marketing program mix for the fund through the sale of products gathering and other promotional activities.

3. Continuing merchant program for marketing/sales of the EDC bank services, products, E-Banking.

4. Evaluation and improvement of services as well as the preparation Kasda Cash Management System for Local Government transactions.

5. Program evaluation and monitoring of third party fund performance regularly to Branch Offices.

6. Dissemination and implementation of the system PNS corner

7. Development of SME & Micro kolompon debtor to enhance the quality of effort dn quality system of financial administration.

8. Increase cooperation with RB and the Institute of Micro and increase the volume of credit linkage with rural banks and microfinance institutions

9. The file managing problem loans, bad credit field evaluation branch office billing and credit problems and the settlement of non-performing loans through legal channels (courts and prosecutors).

10. Collectibility billing Target 5 by 15%, remove it 10% and subrogation 10% of the debit balance.

11. Increase in paid up capital through increased cooperation with the Regional Government of the province / districts and cities as shareholder.


12. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kabupaten / kota melalui dukungan atas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepedulian bank melalui Corporate Social Responsibility.

13. Strategic patnership dengan pihak ketiga antara lain BUMN, BUMD swasta, LSM dan lembaga/perusahaan strategis lainnya.

2. Good Corporate Governancea. Alasan Pemilihan Target Tetap berkomitmen melanjutkan dan

menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik disetiap aktivitas bisnisnya dalam upaya mewujudkan perbankan yang berkinerja tinggi dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya visi Bank NTT yaitu “Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan terpercaya”.

b. Asumsi Komitmen penyelesaian temuan pemeriksaan

audit eksternal dan GCG Rating (hasil self assessment) oleh OJK = 3 (tiga) cukup

c. Strategi Implementasi program anti fraud ke seluruh unit

kerja, zero tolerance terhadap fraud3. Risk Management & Compliance

a. Alasan Pemilihan Target Tingkat Kesehatan Bank dengan rating 2 sesuai

dengan penilaian RBRR dan Pengukuran risk profile per unit kerja serta implementasi Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud.

b. Asumsi > Tingkat Kesehatan Bank = 3 (Cukup) > Penerapan Budaya Kepatuhan & Anti fraud

c. Strategi Risk profile sebagai bagian integral dari KPI unit

kerja, review dan memperbaharui risk profile sesuai perkembangan usaha.

4. Pengelolaan organisasi, SDM & Kultura. Alasan Pemilihan Target

12. Become a Local Government partners in economic development of communities in the districts / cities through support for community economic empowerment programs and awareness banks through Corporate Social Responsibility.

13. Strategic patnership with third parties including state-owned enterprises, private enterprises, NGOs and institutions / other strategic companies.

2. Good Corporate Governancea. Reason Selection of Target Remains committed to continuing and

implementing good corporate governance in every business activity in efforts to achieve a high-performing bank with staying compliant with regulations and legislation to achieve the vision of Bank NTT namely “Being Bank Healthy, Strong and reliable”.

b. Assumption Commitment to the completion of an external

audit inspection findings and GCG Rating (results of the self assessment) by the FSA = 3 (three) enough

c. Strategy Implementation of anti-fraud program to the

entire unit, zero tolerance for fraud3. Risk Management & Compliance

a. Reason Selection of Target Banks with a rating of 2 in accordance with the

assessment and measurement of risk profile RBRR per unit as well as the implementation of the Culture of Compliance and Anti-Fraud.

b. Assumption > Banks = 3 (Enough) > Implementation of Culture of Compliance

and Anti-Fraudc. Strategy Risk profile as an integral part of the KPI unit,

review and update the risk profile according to business development.

4. Management of the organization, HR & Kultura. Reason Selection of Target


Peningkatan kualitas sumber daya manusia & menumbuhkan corporate culture secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan corporate culture bank.

b. Asumsi > Pendidikan sertifikais keahlian > Implementasi lembaga personal comite di

cabang dan kantor pusat > Penetapan KPI fungsional dan struktural > Perbaikan esalonisasi dan kepangkatan

serta remunerasi berbasis kompetesi > Pendidikan konsultasn keuangan pemda

c. Strategi Penerapan remunerasi berdasarkan prestasi dan

risk job, assessment center, pendidikan ke luar negeri, peningkatan kesejateraan karyawan, sosialisasi nilai baru perusahaan internal dan eksternal.

5. Pengembangan produk a. Alasan pemilihan target Meningkatkan produk dan fitur-fitur layanan

Bank : optimalisasi produk-produk jasa dan fitur-fitur layanan bank.

b. Asumsi Produk dana berasuransi (berencana) dan

produk dana investasi (saving link investment, skim pembiayaan komoditi berbasis ekspor dan impor))

c. Strategi Optimalisasi produk bank untuk peningkatan

penghimpunan dana dan penyaluran kredit bank dengan melakukan repacking produk, penerbitan produk baru dan pembuatan skim –skim kredit baru sesuai perkembangan produk bank.

6. Pengelolaan Layanan a. Alasan pemilihan target Meningkatkan kualitas pelayan bank kepada

nasabah/mitra dalam rangka menciptakan dan mempertahankan loyalitas nasabah.

Improving the quality of human resources and foster corporate culture continuously improve the ability of human resources and corporate culture fosters the bank.

b. Assumption > Education sertifikais expertise > Implementation of personal agency comite

in branches and headquarters > Establishment of functional and structural

KPI > Repair esalonisasi and rank and

competencies based remuneration > Education konsultasn local government

financesc. Strategy The application of risk-based remuneration

and job achievement, assessment center, education abroad, increased employee welfare, socialization of the new value of internal and external company.

5. Development of productsa. The reasons for selecting the target Improving product and service features Bank:

optimization of product services and features of bank services.

b. Assumption Product insurance fund (plan) and investment

fund products (saving investment links, financing schemes based commodity exports and imports))

c. Strategy Optimization of bank products to increase

fund raising and bank lending by repacking of products, the issuance of new products and the manufacture of new credit -skim appropriate skim product development bank.

6. Management Servicesa. The reasons for selecting the target Improving the quality of waiters banks to

customers / partners in order to create and maintain customer loyalty.


b. Asumsi Melanjutkan service excellence award, uji coba

implementasi cash management untuk transaksi pemda, co-branding visa dan master card dan bancassurance.

c. Strategi Peningkatan kualitas pelayanan terhadap

PNS dan Pemda serta rekanan Pemda melalui penunjukan minimal Government Bussiness

Relationship Officer yang khusus melayani Pemda Group, penempatan terminal PNS Corner, peningkatan fungsi Kasda Sistem menjadi Cash Management, pengembangan risk profile kontraktor dan Supplier Pemda.

7. Pengembangan Pemasaran a. Alasan pemilihan target Optimalisasi program Apex Bank dengan cara

memperbanyak linkage prgram BPR dan KSP, kerjasama penggunaan IT dan E-banking

b. Asumsi Operasional bank devisa, agen penjual

reksadana, operasional layanan DPLK, kerjasama bank nasional sebagai koneksitas bank korespondensi pembiayaan TKI.

c. Strategi Patnership dengan BUMN dan BUMD melalui

aktivitas funding, aktivitas sistem pembayaran, aktifitas cash management dan aktifitas lending. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan perluasan kerjasama pada perektrutan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui persyaratan pemberian kredit dan sistem pembayaran premi.

8. Pengelolaan jaringan a. Alasan pemilihan target Optimalisasi kekuatan jaringan kantor bank

untuk aktifitas funding dan lending serta pelayanan jasa perbankan yang lebih beragam dan dibutuhkan oleh masyarakat disekitar kantor tersebut.

b. Asumsi Menjadi 500 – 1000 agen laku pandai &

pembukaan jaringan kantor bank

b. Assumption Continuing service excellence award, the

trial implementation of cash management for government transactions, co-brading visa and master card and bancassurance.

c. Strategy Improved quality of service to civil servants

and local government and local government partners through the appointment of at least Bussiness Government Relationship Officer that specializes in serving local government Group, PNS terminal placement Corner, enhanced functions Kasda into Cash Management System, developing risk profile Supplier contractors and local governments.

7. Marketing Developmenta. The reasons for selecting the target Optimization of Apex Bank program by

multiplying linkage prgram BPR and KSP, cooperative use of IT and E-banking

b. Assumption Operational foreign exchange bank, mutual

fund sales agents, service operations Pension Fund, national bank cooperation as connectivity TKI corresponding bank financing.

c. Strategy Patnership with SOEs and enterprises through

funding activity, the activity of payment systems, cash management activities and lending activities. Especially for BPJS Employment expanded cooperation on perektrutan participants BPJS Employment through the provision of credit and the terms of premium payment system.

8. Network Managementa. The reasons for selecting the target Optimizing power bank office network for

funding and lending activities as well as banking services more diverse and needed by people around the office.

b. Assumption Being 500 - 1000 intelligent agent behavior and

the opening of the bank office network


c. Strategi Ekspansi pembukaan jaringan kantor bank di

seluruh wilayah NTT terutama daerah-daerah dengan potensi ekonomi.

9. Penguatan likuiditasa. Alasan pemilihan target Penguatan struktur modal bank akan

meningkatkan ketahanan bank dan pengembangan atau ekspansi bisnis bank

b. Asumsi Penerbitan isntrument surat berharga lainnyac. Strategi Meningkatkan permodalan bank melalui

peningkatan setoran modal pemerintah daerah, memperkecil porsi deviden pay out, melakukan penerbitan obligasi dan rencana Initial Public Offering (IPO).

10. Pengelolaan portofolio a. Alasan pemilihan target Potensi pasar di NTT masih tinggi, khusus skala

UMKM, masih terdapat 40 % potensi pasar PNS dan sumber dana APBN/APBD setiap tahun meningkat termasuk dana desa.

b. Asumsi Portofolio dana non pemda mencapai 70% dan

kredit produktif mencapai 40 %c. Strategi Melakukan pendekatan dengan Pemegang

Saham untuk meningkatkan setoran modal agar mencapai target Modal Inti Bank NTT dan meningkatkan pembiayaan sector produktif terutama kredit UMKM disektor pariwisata, perikanan, budi daya kelautan, peternakan, perkebunan, serta industri kreatif. Peningkatan penyaluran kredit sektor konsumtif melalui pembiayaan kepada seluruh PNS.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BankBank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para Stakeholders

c. Strategy Expansion opening bank office network in

all regions of NTT especially in regions with economic potential.

9. Strengthening liquiditya. The reasons for selecting the target Strengthening the bank’s capital structure

will improve the resilience of banks and development or expansion of bank business

b. Assumption Issuance of other securities isntrumentd. Strategy Bank capital increase through increased local

government capital injection, reduce the portion of the dividend payout, to issue bonds and planned Initial Public Offering (IPO).

10. Portfolio Managementa. The reasons for selecting the target NTT market potential is still high, the special

scale of SMEs, there are still 40% of the market potential of civil servants and APBN / APBD increased every year including the village fund.

b. Assumption Non-government fund portfolio reached 70%

and 40% of productive creditc. Strategy Engaging with shareholders to increase the

capital injection in order to achieve the target of Bank NTT core capital and enhance the productive sector financing MSMEs sector especially tourism, fisheries, marine budi daya, livestock, crops, and the creative industries. Increased consumer lending sector through financing to all civil servants.

Transparency of Financial and Non-FinancialThe Bank has the transparency of financial and non-financial conditions to the Stakeholders included published financial statements and has submitted the report to the relevant parties such as Bank Indonesia and the Stakeholders according to applicable regulations.


sesuai ketentuan yang berlaku. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai berikut:1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan

disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;

2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu

3. Bank telah menyampaikan Laporan GCG tahun 2015 kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank NTT;

4. Bank telah menyusun Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) termasuk melakukan implementasi kepada seluruh Cabang dan Cabang Pembantu;

5. Penyempurnaan sistem PMN didalam Sistem Bank Vision Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi;

6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang;

7. Bank telah melakukan pengkinian data nasabah;

Kepemilikan Saham dan Shares Option

Untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2016, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi NTT. Selama periode tahun pelaporan 2016 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Bank prepares and presents financial and non- financial reports with the procedures, the type and scope as stipulated in the Bank Indonesia Regulation concerning Transparency of Financial Condition.

The forms of information delivery of financial and non financial condition of the Bank, is as follows:

1. Annual Report of the Bank have been prepared and presented in accordance with Bank Indonesia Regulation concerning Transparency of Financial Condition of Banks;

2. The Bank has published its Annual Report and Financial Report in a timely manner

3. The Bank has submitted the GCG Report 2015 to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and independent parties in accordance with Bank Indonesia and served on the Home Page Bank NTT;

4. The Bank has prepared Guidelines Implementation of Anti-Money Laundering (AML) including implementing the entire branch and sub-branch;

5. Completion of PMN system in NTT Bank Vision Bank System by adding three (3) new menu for the monitoring of transactions;

6. Bank had socialized Application of Know Your Customer and Anti-Money Laundering;

7. The Bank has been updating customer data;

Ownership of Shares and the Option SharesFor the period up to December 31, 2016 the Board of Commissioners and the Board of Directors do not own shares in NTT NTT Bank, other banks, Non-Bank Financial Institutions, and the other company, located both inside and outside the province of NTT.During the reporting period of the year 2016 the Bank NTT is not the option to buy shares by members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers conducted through stock deals or deals in the framework of stock option compensation awarded to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank.


Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi1. Hubungan Keuangan

a. Komisaris Utama Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT;

b. Anggota Dewan Komisaris Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank;

c. Seluruh anggota Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Penyimpangan InternalPada dasarnya bank menerapkan “Zero tolerance untuk tindakan fraud” dan bank tidak mentolerir kejadian fraud khususnya yang dilakukan oleh pihak Internal Bank. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat maka adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal pelaporan Bank ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan kategori fraud yang dianggap signifikan oleh Bank adalah :

Financial Relationships and Family Affairs Board of Commissioners and Board of Directors1. Financial Relations

a. Commissioner of Bank NTT direct financial relationship with the controlling shareholders of the Bank as at this time the position of the person concerned is as Provincial Secretary NTT;

b. Members of the Board of Commissioners of Bank NTT an independent commissioner has no financial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholders and of the Company’s Shareholders handler is the other Commissioners and / or Directors of the Bank;

c. All members of the Board of Directors of the Bank has no financial NTT in terms of receiving income, financial aid, or loans from controlling shareholders of the Bank.

2. Family Relationships Board of Commissioners and Board of Directors

of Bank NTT has no family relationship to the second degree among the members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Internal irregularitiesBasically, the bank implemented the “Zero tolerance for fraud actions” and the bank does not tolerate fraud incident in particular made by the Internal Bank.As a financial institution that has the main business as a provider of financial services for the community then it is very important for banks to maintain the reputation and public trust.

In terms of the Bank’s reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority, the Bank establishes categories of fraud are considered significant by the Bank are:


1. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pejabat eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.

2. Jika kejadian fraud berdampak kepada kerugian financial untuk nasabah sebagai akibat perbuatan oknum internal bank, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.

3. Jika kejadian fraud memiliki dampak pada aktifitas operasional Bank, reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian publik, terutama jenis fraoud merupakan tipibank.

4. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pihak eksternal Bank baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank tanpa bantuan internal bank. Secara tidak langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan melibatkan atau dibantu oleh pihak internal bank.

5. Untuk kejadian internal fraud yang hanya berdampak pada kerugian Bank tanpa melibatkan pihak eksternal dan tanpa merugikan nasabah atau pihak yang terkait dengan bank, dengan nilai nominal di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan internal terhadap kategori fraud maka selama tahun 2016 terjadi 1 (satu) kali penyimpangan internal yang memenuhi kriteria diatas yang dilaporkan sebagai temuan ke Otoritas Jasa Keuangan yakni pembobolan 8 (delapan) rekening tabungan nasabah di Kantor USPD Noemuti..

Strategi Mempertahankan Loan Deposit RatioStrategi mempertahankan Loan Deposit Ratio (LDR) sepanjang tahun buku 2016• Mempertahankan rasio LDR sesuai target sebesar

91.33 %

1. If the incidence of suspected fraud involving executive officers and Directors of the Bank for Executive Officers and Directors of the bank’s business control and have authority in decision-making, regardless of the value of the loss fraud events that do.

2. If the incidence of fraud affecting the financial loss to the customer as a result of internal unscrupulous actions of the bank, regardless of the value of the loss fraud events that do.

3. If the incidence of fraud has an impact on the operational activities of the Bank, the Bank’s reputation and potentially become a public concern, especially the kind fraoud is banking criminal acts.

4. If the incidence of suspected fraud involving external parties Bank, either directly or indirectly. Automatically mean that the incidence of fraud committed by external parties without the help of the bank’s internal bank. Implies that the incidence of fraud committed by external parties with the banks involved or assisted by an internal party bank.

5. For internal fraud incident that affects only losses the Bank without involving external parties and without prejudice to the customers or parties related to the bank, with a nominal value of more than Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiah)

Based on the internal conditions of the categories of fraud that occurred in 2016 during 1 (one) internal fraud that meet the above criteria are reported as findings to the Financial Services Authority piercing 8 (eight) savings account customers Noemuti USPD Office.

Maintaining strategy Loan Deposit RatioStrategy maintains Loan Deposit Ratio (LDR) during the financial year 2016• Maintaining appropriate LDR target by 91.33%


• Untuk Posisi LDR periode 31 Desember 2016 sebesar 107.39 % dimana rasio LDR melewati batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

• Meningkatkan penyaluran dana melalui pemberian kredit yang sehat.

• Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga sehingga dapat mendukung penyaluran kredit atau ekspansi bisnis bank.

Strategi Pemenuhan Giro Wajib Minimum• Pemenuhan GWM Primer selama tahun 2016

berpatokan pada ketentuan regulator yaitu sebesar 8% dari rata-rata Dana Pihak Ketiga 2 (dua) minggu sebelumnya dipakai untuk 1 (satu) minggu kedepan, sementara kebijakan untuk mencadangkan kelebihan dana sebesar Rp.3 Miliar untuk mitigasi risiko likuiditas dan GWM Primer setiap hari;

• Pemenuhan GWM sekunder selama tahun 2016, maka dengan mengacuh pada PBI No.15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 dan Surat Edaran No.15/41/DKMP tanggal 01 Oktober 2013 tentang penambahan Kewajiban Prosentase menjadi 4%. Untuk pemenuhannya diperhitungkan dari Penempatan Antar Bank.

• Pemenuhan GWM sekunder melalui Instrument Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang dibeli dari Bank Indonesia yang besarannya diambil dari rata-rata Dana Pihak Ketiga 2 (dua) minggu sebelumnya yang dipakai untuk 1 (satu) minggu kedepan.

• Tenor dan Maturity dari masing-masing SBI/SBN/SDBI berbeda, maka telah diperhitungkan dengan cadangan kelebihan/excess reserve dan mengikuti lelang dengan range rate yang ditentukan Bank Indonesia sebelum tanggal jatuh tempo masing-masing SBI/SBN/SDBI.

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank• Bank telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011.• Untuk penerbitan Obligasi tersebut, Rapat Umum

Pemegang Saham telah menyetujui dan tertuang di dalam Akta Berita acara RUPS.

• To position LDR period December 31, 2016 amounted to 107.39% while LDR past the tolerance limits set by Bank Indonesia;

• Increase the distribution of funds through sound lending.

• Increase third-party funds in order to support the expansion of business credit or bank.

Statutory Compliance Strategies

• Fulfillment of Primary Statutory Reserves for 2016 based on the provisions of the regulator that is equal to 8% of the average of the Third Party Fund 2 (two) weeks previously used for 1 (one) week ahead, while the policy to back up the excess funds of Rp.3 billion for mitigation GWM Primary liquidity risk and every day;

• Fulfillment of secondary reserves during 2016, then by mengacuh on PBI 15/7 / PBI / 2013 dated September 26, 2013 and the Circular Letter No.15 / 41 / DKMP dated October 1, 2013 on adding a percentage to 4% Obligations. Accounted for fulfillment of Interbank Placements.

• Fulfillment of secondary reserves via Instrument Bank Indonesia Certificates, Government Securities, Bank Indonesia Certificates of Deposit purchased from Bank Indonesia, which amount is taken from an average of Third Party Fund 2 (two) weeks earlier used for 1 (one) week ahead.

• Tenor and maturity of each SBI / SBN / SDBI different, then calculated the excess reserves / excess reserve and follow the auction with a range rate determined by Bank Indonesia before the date of maturity of each SBI / SBN / SDBI.

Buy Back Shares and Buy Back Bonds Bank• Bank has issued bonds in 2011.• For the issuance of such bonds, the General Meeting

of Shareholders has approved and contained in the Deed of GMS event.


• Selama Tahun Buku 2016 Bank tidak melakukan buy back shares dan buy back obligasi yang diterbitkan oleh bank.

Pedoman Perilaku (Code of Conduct)Pernyataan Etika Bisnis Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman perilaku (code of conduct) untuk menunjang implementasi GCG pada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan. Keberadaan Code of Conduct ditujukan antara lain untuk menerapkan nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan serta menerapkan secara rinci standar perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank NTT dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.Code of Conduct merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan.

Pedoman ini juga merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Code of Conduct berlaku bagi seluruh manajemen di Perusahaan.

Isi Kode Etik Isi Kode Etik/perilaku Karyawan Bank NTT1. Sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa (bekerja dan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab kerja keras);

2. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset mitra utma melalui pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.

3. Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya bank yang sehat dan dinamis;

4. Mengembangkan sikap kewirausahan, inovasi, kreavitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap

• During Fiscal Year 2016 the Bank did not buy back shares and buy back bonds issued by banks.

Code Of Conduct (Code Of Conduct)Statement of Business EthicsIn carrying out its business activities, Bank NTT continue to encourage adoption of codes of conduct (code of conduct) to support the implementation of corporate governance at all levels of management and employees. The existence of the Code of Conduct is intended among other things to implement the values of the Company to the Employee behavior and business ethics in accordance with the Company’s objectives and detailed implementing standards of conduct that should be shown by all human NTT Bank in conducting the Company’s business activities. Code of Conduct is a guideline for an individual company to run the company’s activities in accordance with the expected culture.

This guideline is also the company’s business ethics and values that govern how to manage the company in achieving its vision, mission and goals. Code of Conduct applies to all management in the Company.

The contents of the Code of ConductThe contents of the Code of Conduct / behavior NTT Bank Employees1. As a form of faith and piety to God Almighty (work

and honesty, discipline, hard work responsibilities);2. Place each customer as an asset utma partners

through a service that is fast, accurate, safe, and fun for the realization of real customer satisfaction.

3. Realizing the professionalism of HR in accordance with the existence of each to support the establishment of a healthy and dynamic bank;

4. Develop the attitude of entrepreneurship, innovation, creavity and being proactive in every


tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut dalam bisnis perbankan ini;

5. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang.

6. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berpikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.

7. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.

8. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan bank secara keseluruhan.

9. Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Sosialisasi dan Pelaksanaan Pedoman PerilakuSosialiasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan melalui proses internalisasi berkala yang diikuti oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh tingkat organisasi yang ada. Selain sosialisasi, Bank NTT menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance yang termaksud dalam Kebijakan Perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing. Bank NTT juga melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, Kantor Cabang serta pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance.

task work for each other and distanced himself from the attitudes of the bureaucracy as the attitude required in the banking business;

5. Putting the performance and quality of the work of individuals and groups in order to improve the performance of the bank as a basis for improvement of employee welfare optimal balance.

6. Increase openness are positive, constructive thinking, extensive knowledge, togetherness, harmony, mutual respect, and cooperation for the realization of a healthy working atmosphere.

7. Increase awareness and response as well as the attitude of early resolve problems arising in the work, which is based on the spirit of togetherness and uphold the interests of the company.

8. Prioritize hard working attitude, diligent and disciplined for the realization of the performance of self, and the bank as a whole unit.

9. Improve the image of the bank through the attitudes and behavior of an orderly, neat, punctual, not broken promises and uphold good etiquette as for bankers, shame commit licentious acts.

Dissemination and Implementation of the Code of ConductNTT Bank’s code of conduct socialization is done through periodic internalization process followed by all employees of Bank NTT from all levels of the existing organizations. In addition to socialization, Bank NTT ethical standards in conducting all business activities based on the principles of good corporate governance that is intended by the Company Policies. The whole unit is working at the Head Office and Branch Offices are required to disseminate Ethics Code to maintain honesty, integrity and fairness in all business activities in their respective work environment. Bank NTT also prohibit the whole range consisting of the Board of Commissioners, Board of Directors, the entire unit, the Branch Office and related party transactions contrary to the laws and principles of Good Corporate Governance.


Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Implementasi Etika Bisnis Perusahaan

Etika bisnis diterapkan mengacu pada kebijakan perusahaan dimana dalam penerapannya Manajemen selalu mengingatkan kembali kepada Karyawan terkait tata nilai dan etika bisnis melalui survei kepada seluruh Karyawan yang di dalamnya memuat kuesioner dan studi kasus terkait pemahaman GCG, Etika Bisnis, Pakta Integritas, Fraud, Manajemen Risiko, Whistleblowing, Pelarangan Gratifikasi, IT Governance, Menjaga Keamanan Informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan. Survei dilakukan secara off line dengan menyebarkan kuisioner yang diakhiri dengan pengungkapan persetujuan Karyawan untuk bersedia menjalankan etika bisnis perusahaan.

Metode ini dipandang lebih efektif dan lebih mudah diterapkan untuk dapat menjangkau seluruh Karyawan di seluruh lokasi kerja.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian, Manajemen memberlakukan dua kali survei dalam setahun kepada karyawan yang pekerjaaannya sangat dekat dengan risiko pelanggaran, hal ini berbeda dengan karyawan umum yang hanya melakukan survei sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil survei etika bisnis yang dilaksanakan pada tahun 2016, diperoleh potret tingkat pemahaman etika bisnis oleh karyawan dalam ruang lingkup Bank NTT sangat baik.

Bank NTT implement an audit oversight function based on the correct principles and generally accepted and constantly strive for violation of norms and regulations can be sanctioned according to the provisions, both administrative and legal. Each unit is obliged to always follow up on any audit findings submitted by the supervisory function.

Implementation of Corporate Business EthicsBusiness ethics applied to refer to the company policy which in practice management is always reminiscent of the employees related to the values and business ethics through a survey to all employees in which includes questionnaires and case studies related to the understanding of GCG, Business Ethics, Integrity Pact, Fraud, Risk Management, whistleblowing, Prohibition of Gratification, IT Governance, Information Security Maintain and other matters relating to corporate governance practices. The survey was conducted off the line by distributing questionnaires, which ended with the disclosure of employee consent to be willing to implement the company’s business ethics.

This method is considered more effective and more easily applied to be able to reach all employees throughout the work site.

Associated with the precautionary principle, impose Management survey twice a year to employees who pekerjaaannya very close to the risk of infringement, it is different with the general employees who just do a survey once a year. Based on the results of business ethics survey conducted in 2016, obtained the portrait of the level of understanding of business ethics by employees within the scope of Bank NTT excellent.


Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis SanksiBank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik seklaigus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 30 Tahun 2006 tetang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduct dan Code of Corporate

Governance, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahan memilki SOP Kualitas Layanan serta perusahan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :a. Teguran lisan yang dituangkan dalam coaching

formb. Surat peringatanc. Denda dan atau ganti kerugiand. Demosie. Surat pembebasan tugas sementaraf. Skorsingg. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau fraud. Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM.

Efforts Code Enforcement and Sanctions typeBank always encourages every employee to always adhere to the Code of Conduct seklaigus reminded each other to work with a focused, professional and ethical in each sphere. In terms of enforcement of the Code, the Bank has established and set in the decree of the Board of Directors of PT. Bank NTT No. 30 of 2006 neighbor Determination Manual Code of Conduct and the Code of Corporate Governance, while improving the quality of services to customers that the company has an SOP Quality of Service as well as the company issued Handbook Standards Service Operations must be owned by every employee of Bank NTT.

When there is a violation of the Code of Conduct by the employees, the Bank may impose sanctions with regard errors that occur and the impact of losses incurred by the reputation and material as well as efforts to improve offenders.

The shape of the sanctions provided in the form of:a. Verbal warning as outlined in the coaching formb. Warning letterc. Fines and or damagesd. Demotionse. Temporary duty waiverf. Suspensionsg. Work termination

In addition in the form above, sanctions for violations of the Code may also affect the granting of benefits, loans, compensation adjustments or promotion of employees. Legal action will be given when the offense is considered to be material, such as corruption or fraud. Penalties for violators of the Code of Conduct as well as the responsible parties will be decided based on the decisions of human resources.


Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat.

Laporan Penegakan Kode Etik Tahun 2016

No UNIT KERJAUnit Kerja

KASUSKasus

JUMLAH PIHAK YANG TERLIBAT

Jumlah Pihak yang Terlibat

SANKSISanksi

SK PUNISHMENTSK Punishment

1. USPD Noemuty

Pembobolan 8 (delapan) rekening tabungan nasabahPembobolan 8 (delapan) rekening tabungan nasabah

1 Pemberhentian dengan tidak hormatPemberhentian dengan tidak hormat

SK. Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016SK. Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016

2. USPD Pasar Baru

Penarikan rekening tabungan secara tidak sah (legal) nasabah Bank NTT USPD Pasar Baru Atambua an. Yovita Manek Key QQ RudolfPenarikan rekening tabungan secara tidak sah (legal) nasabah Bank NTT USPD Pasar Baru Atambua an. Yovita Manek Key QQ Rudolf

1 Pemberhentian dengan tidak hormatPemberhentian dengan tidak hormat

SK. Nomor : 75 Tahun 2016 tanggal 05 Agustus 2016SK. Nomor : 75 Tahun 2016 tanggal 05 Agustus 2016

3. KCU. Kalabahi Tindak Asusila “Perzinahan”Tindak Asusila “Perzinahan”

1 Skorsing Skorsing

SK. Nomor : 100 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016SK. Nomor : 100 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016

4. KC Kefamenanu/KCP. Mena

Tindak Asusila “Perzinahan”Tindak Asusila “Perzinahan”

1 Skorsing Skorsing

SK No. 101Tahun 2016 tanggal 20 September 2016SK No. 101Tahun 2016 tanggal 20 September 2016

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan Bank NTT memiliki budaya perusahaan yang dijadikan landasan bagi setiap insan perusahaan. Budaya perusahaan atau Corporate Colture adalah sikap dan perilaku Bank, yang harus dicerminkan oleh sikap perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya (the way we do things around here). Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dilingkungan Bank NTT.

Code always be improved or harmonized in accordance with the conditions of the company as well as the condition of the community.

Report Code Enforcement of 2016

Statement Regarding Corporate CultureNTT Bank has a corporate culture that is used as the basis for every human enterprise. Companies or Corporate culture is the attitude and behavior Colture Bank, which should be reflected by the attitude of the behavior of its employees in achieving its mission (the way we do things around here). Attitudes and behaviors are a reflection of the assumptions, values and norms that exist in the environment Bank NTT.


TIGA PILAR BUDAYA PERUSAHAANThree Pillars of Corporate Culture

Pilar 1 Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan.

Integrity of all human resources united in the perspective and efforts to realize the vision, mission goals and objectives company.

Pilar 2 Bank NTT yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, manajemen yang tangguh padu (persistem dan solid)

Bank NTT that grows healthy and highly competitive and based on the principle of prudence, public trust, solid management (persistent and solid)

Pilar 3 Kepuasan pelanggang, kepuasan SDM dan kepuasan pemilik sebagai focus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal.

Customer satisfaction, HR satisfaction and owner satisfaction as the focus of the main objectives are always strived for optimal realization.

SEMBILAN BUTIR PERILAKU BUDAYA PERUSAHAAN BANKNine Grain Conduct Corporate Culture Bank

Perilaku 1 : FleksibelBehavior 1: FlexibleBekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Working with honesty, discipline, responsibility and hard work as a form of faith and piety to God Almighty.

•Fokus perilaku ini adalah pekerjaan pada Bank NTT yang harus diberi arti sebagai pengabdian kepada Tuhan sebagaimana dituntut oleh agama.

•Hasil yang diharapkan agar dapat mewujudkan keiklasan dalam bekerja menghasilkan kerja bermutu tinggi dan optimal.

•Perilaku yang dituntut adalah bahwa bekerja sebagai insan beragama.

•The focus of this behavior is the work of the Bank NTT should be given meaning as devotion to God as demanded by the religion.

•Results are expected to be able to realize keiklasan in producing work of high quality and optimal work.

•Behavior that is required is that the work as a religious man.

Perilaku 2 : Loyal Behavior 2: LoyalMenempatkan setiap nasabah sebagai aset paling berharga dengan melayani setiap nasabah secara cepat, akurat, aman, ramah, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.Placing each customer as the most valuable asset to serve each customer in a fast, accurate, safe, friendly, and fun for the realization of real customer satisfaction.

•Fokus sasaran perilaku ini ditujukan kepada nasabah.

•Hasil yang diharapkan kepuasan nasabah secara nyata dan optimal.

•Perilaku yang dituntut, selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara pelayanan cepat, akurat, ramah dan menyenangkan.

•The focus target is addressed to the customer’s behavior.

•The expected result is a real customer satisfaction and optimal.

•Conduct required, always put customer satisfaction with the way the services are fast, accurate, friendly and fun.

Perilaku 3 : ObyektifBehavior 3: ObjectiveMewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis.Consummate professionalism of human resources in accordance with the existence of each to support the establishment of a healthy and dynamic bank.

•Fokus sasaran, perilaku ini ditujukan kepada perkembangan Bank NTT.

•Hasil yang diharapkan, Bank NTT sehat dan dinamis.

•Perilaku yang dituntut selalu menjunjung tinggi dan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Bank dengan menambah pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sebagainya.

•Focus the target, this behavior is directed at the development of NTT Bank.

•The expected results, Bank NTT healthy and dynamic.

•Behavior that demanded always upholds and seeks the best contribution to the advancement of the Bank by increasing knowledge, skills, insights and so on.



Perilaku 4 : BersaingBehavior 4: CompetingMengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan proatif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap birokrasi.Developing an entrepreneurial attitude, innovation, creativity and proatif in doing any job duties for each other and keep away from bureaucratic attitude.

•Fokus sasarn, perilaku ini ditujukan agar Bank memperhatikan paradigm kerjanya.

•Hasil yang diharapkan, peegawai termotivasi untuk mengembangkan peranannya dengan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas, proaktif dan lebih berpartisipasi aktif dalam segenap hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

•Focus the target, this behavior is intended that the Bank pay attention paradigm works.

•The expected results, peegawai motivated to develop the role with an attitude of entrepreneurship, innovation, creativity, proactive and actively participate in all matters relating to their respective duties.

Perilaku 5 : AntisipatifBehavior 5: AnticipatoryMeningkatkan mutu kerja baik secara individual maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal dan berimbang.Improving the quality of work either individually or in groups in order to improve the performance of the Bank as a basis for improving the welfare of employees optimal and balanced.

•Fokus sasaran ditujukan untuk mutu hasil kerja

•Hasil yang diharapkan, mutu hasil kerja yang selalu mening untuk tercapainya hasil usaha Bank NTT dan kesejahteraan pegawai.

•Perilaku yang dituntut, selalu berusa meningkatkan kinerja Bank melalui kinerja masing-masing melalui peningkatan mutu hasil kerja yang tinggi untuk tercapainya tujuan usaha Bank (keuntungan) dan tujuan pegawai (kesejahteraan) secara berimbang.

•Focus the target aimed for quality of work

•The expected results, quality of work that is always the meninges to the achievement of the Bank’s NTT and welfare of employees.

•Conduct required, always berusa improve the performance of the Bank through their performance through increased high quality of work for the achievement of the Bank’s business (profit) and employee objectives (welfare) equally.

Perilaku 6 : Mamatuhi KetentuanBehavior 6: obey the provisionsMeningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berfikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehatIncrease openness are positive, constructive thinking, extensive knowledge, togetherness, harmony and mutual respect for each other, for the establishment of cooperation and healthy work environment

•Fokus perilaku ini adalah kerjasama dan hubungan antar pegawai.

•Hasil yang diharapkan kerjasama dan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif.

•Perilaku yang dituntut adalah selalu berusaha menciptakan keterbukaan, kebersamaan, kerukunan, saling menghargai sebagai acuan bagi terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.

•The focus of this behavior is the cooperation and relations among employees.

•Expected results of cooperation and the environment and a conducive working atmosphere.

•Behavior that is required is always trying to create openness, togetherness, harmony, mutual respect as a reference for the establishment of cooperation and healthy work environment.

Perilaku 7 : Orientasi BisnisBehavior 7: Business OrientationMeningkatkan kewaspadaan agar tetap mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan meningkatkan sikap Increased vigilance to keep anticipate the possibility of problems and improve posture

•Fokus perilaku ini adalah bersikap preventif agar tidak terjadi masalah, sekaligus penyelesaian masalah yang timbul secara dini.

•Hasil yang diharapkan adalah pengembangan early warning sistim pada pemikiran pegawai serta tanggap terhadap masalah-masalah sehingga dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks.

•Perilaku yang dituntut adalah selalu bersikap awas, peduli dan tanggap terhadap risiko yang akan terjadi maupu masalah-masalah yang timbul secara dini dan memecahkannya secara bersama-sama.

•The focus of this behavior is to be preventive in order to avoid problems, while solving problems that arise early.

•The expected result is the development of an early warning system on employee thinking and responsive to the problems that can be addressed before it becomes a complex problem.

•Behavior that is required is to always be alert, caring and responsive to risks that will occur maupu the problems that arise early and solve them together.



Perilaku 8 : ReligiusBehavior 8: ReligiousMengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan Bank secara keseluruhan.Prioritizing hard working attitude, diligent and disciplined for the realization of the performance of self, and the Bank as a whole unit.

•Fokus perilaku ini adalah kinerja pegawai, unit dan Bank secara keseluruhan.

•Hasil yang diharapkan adalah pegawai berorientasi pada sasaran dan kinerja.

•Perilaku yang dituntut adalah perilaku-perilaku yang tidak terpaku pada proses kerja saja, tetapi kepada pencapaian hasil kerja melalui kedisiplinan, kejujuran, sikap rajin dan tekun serta kerja keras.

•The focus of this behavior is the performance of employees, the unit and the Bank as a whole.

•The expected result is an employee-oriented goals and performance.

•Behavior that is required is a behavior that is not fixated on the work process, but to the achievement of the work through self-discipline, honesty, diligent and persevering attitude and hard work.

Perilaku 9 : AmanahBehavior 9: AmanahMeningkatkan citra Bank melalui penampilan simpatik yang tertib, rapih, tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.Improving the Bank’s image through sympathetic orderly appearance, neat, punctual, not broken promises and uphold good etiquette as for bankers, shame commit licentious acts.

•Fokus perilaku ini adalah menjaga/meningkatkan citra Bank.

•Hasil yang diharapkan adalah bersikap tertib selalu tampil rapi, tepat waktu tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik.

•The focus of this behavior is to maintain / improve the image of the Bank.

•The expected result is to be orderly always look neat, punctual does not break a promise and uphold good etiquette.

Strategi Implementasi Budaya Perusahaan 1. Top Down (Mengalir dari atas ke bawah) Perubahan yang ditunjukkan oleh manajer puncak

dimana akan/harus diikuti oleh jajaran manajemen menengah dan berikutnya oleh tingkat manajemen tingkat bawah, selanjutnya oleh para pegawai lainnya

2. Cases Methode ( memecahkan masalah-masalah) Diskusi pemecahan masalah pada intinya adalah

memecahkan masalah yang ada secara dini sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks, sekaligus sebagai media mewujudkan mutu hasil kerja;

3. Strategi Perubahan Mutu Berdasarkan Yang Terfokus menurut prioritas (Quality focused prioritas strategy). Strategi ini adalah berupa pemecahan masalah-masalah yang dibahas dan dipecahkan dengan memperhatikan prioritasnya.

4. Strategi Perbaikan Berkelanjutan (Continous Improvement).

Implementation Strategy Corporate Culture1. Top Down (Flowing from top to bottom) Changes shown by the top managers which would/

should be followed by a subsequent middle management ranks by lower-level management level, then by the other employees

2. Cases Methode (solve problems) Problem-solving discussion is essentially solve

existing problems early before they become a complex problem, as well as the media to realize the quality of work;

3. Based on the Quality Change Strategy Focused by priority (Quality focused priority strategy). This strategy is in the form of solving the problems discussed and solved with due regard to priorities.

4. Sustainable Improvement Strategies (Continuous Improvement).


Dalam Upaya perbaikan perilaku/mutu tidak boleh mengenal puas dengan dicapainya suatu tingkat perbaikan.

5. Strategi Pendekatan Insani (Humaan Approach

Strategy) Memperbaiki perilaku pegawai akan efektif dengan

cara-cara yang manusiawi karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk berubah kea rah yang lebih baik terutama jika dipergunakan cara-cara yang baik.

SKEMA BUDAYA PERUSAHAAN

Visi

Misi

Strategi

Business Plan

Action Plan

Program

Prosedur Kerja

Pegawai Bank NTT

Budaya Perusahaan Bank NTT

Anggapan-anggapan, nilai-nilai, norma-norma

Sikap & Perilaku

Hasil Keja Perusahaan

In efforts to improve the behavior / quality may not be familiar satisfied with the achievement of a level of refinement.

5. Human Approach Strategy (Humaan Approach Strategy)

Improve the behavior of employees will be effective in ways that humane because basically everyone has the potential to change toward the better, especially if used in ways that either.


Whistleblowing System (WBS) di Bank NTTDalam rangka menciptakan Good Corporate

Governance yang baik serta upaya pencegahan dan penanganan fraud yang dapat merugikan bank baik secara financial maupun non financial dan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen, bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum mekanisme pelaporan pengaduan (whistleblowing system) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, nomor : 60 Tahun 2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Guna mencegah terjadinya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT, maka secara continue dilakukan sosialisasi terkait pencegahan fraud dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali menandatangani Deklarasi Anti Fraud (Anti Fraud Statement).

Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System (WBS)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan (whistleblowing system), tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas tindakan fraud yang terjadi di bank NTT di tangani oleh Sub Divisi Anti Fraud yang berada pada Divisi Pengawasan & SKAI.

Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat dipakai yaitu :1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan :

Direktur Utama/Dewan Komisaris bank NTT c.c. Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalamentik No. 102 Kota Kupang-NTT

2. Melalui hotline number : (0380) 840555-309/fax (0380) 840570.

Whistleblowing System (WBS) in Bank NTTIn order to create good corporate governance as well as the prevention and handling of fraud that can be detrimental to the bank, both financial and non-financial, and to ensure the implementation of mechanisms for resolving complaints of violations of effective as well as efforts in the disclosure of the various problems that are not in accordance with the ethical standards that apply in bank NTT conducted by unscrupulous employees and unscrupulous management, bank NTT has issued a legal product mechanisms for reporting complaints (whistleblowing systems) that are contained in the Decree of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara, number: 60 Year 2012 dated June 7, 2012 regarding Guidelines Anti Fraud strategy Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

In order to prevent the occurrence of acts of fraud committed by unscrupulous bank employees and unscrupulous management of NTT, it will continue to be disseminated for the prevention of fraud and obliging to all employees without exception signed the Declaration on Anti Fraud (Anti Fraud Statement).

Implementation Mechanism Whistleblowing Management System (WBS)Related to the management mechanism for reporting complaints (whistleblowing system), implementing measures on prevention and response actions that occurred in the bank fraud NTT handled by Sub Anti Fraud Division who are at Division of Supervision and Audit Unit.

The media reporting of complaints that can be used are:1. Inscribed officially with the destination address:

Director / BOC bank NTT c.c. Inspection & Internal Audit Division Jl. W.J. Lalamentik No. 102 Kupang, East Nusa Tenggara

2. Through the hotline number: (0380) 840555-309 / fax (0380) 840 570.


3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui staff Divisi Pengawasan & SKAI (Resident Inspector) pada masing-masing Kantor Cabang bank NTT untuk selanjutnya dilaporkan ke Divisi Pengawasan & SKAI untuk ditindak lanjuti.

Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Terkait dengan pelaporan pengaduan (whistleblowing system), Divisi Pengawasan & SKAI akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur yang ada di bank NTT yaitu :

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk menghindari terjadinya laporan pengaduan yang sifatnya fitnah.

2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dikategorikan fraud dilakukan oleh oknum karyawan, Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama. Jika laporan tersebut membutuhkan proses investigasi maka dengan persetujuan Direktur Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan melakukan proses investigasi.

3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi disampikan kepada Dewan Komisaris dan proses investigasi tetap dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada dilakukannya investigasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran

dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan

pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Reporting of complaints occurred at branch offices of NTT bank can be delivered through the Division of Supervision and Audit Unit staff (Resident Inspector) in each bank branch offices NTT to be reported to the Division of Supervision and Audit Unit for further action.

Follow-up procedures Infringement ComplaintRelated to reporting of complaints (whistleblowing system), Division of Supervision and Audit Unit will be followed up in accordance with the existing procedures at NTT banks namely:

1. To verify the complaint submitted report, this is to avoid the occurrence of complaints that are slanderous report.

2. If the results of the verification indicate a violation categorized as fraud carried out by unscrupulous employees, Division of Supervision and Internal Audit will report to the Managing Director of verification results. If the report requires the investigation process with the approval of the Director, Division of Supervision and Internal Audit will conduct investigative process.

3. If the offense allegedly committed by unscrupulous Directors, the disampikan verification reports to the Board and the investigation process is still being done by the Division of Supervision and Audit Unit or the HR Division with the approval of the Board of Commissioners.

4. The term of the verification process until the investigation no later than seven (7) working days and can be extended for seven (7) working days.

Follow-up monitoring and Submission of Responses1. Monitoring follow-up complaints of violations carried

out by the Division of Control and Internal Audit.2. Inspection & Internal Audit Division shall inform

complaints of violations to the Board and / or Board of Commissioners.


3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.

4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

KomitmenSebagai bentuk komitmen bank NTT dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris bank NTT :1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan

pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT.

2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang masuk disertai dengan identitas yang lengkap atau yang tidak disertai identitas namun menyertakan bukti-bukti terjadinya pelanggaran.

3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin adanya perlindungan terhadap pelaporan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dengan menyertakan identitas pelapor dan memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap terjaga.

Upaya Peningkatan Efektivitas Program Whistleblowing

Bank NTT telah melakukan usaha untuk meningkatkan efektivitas Program Whistleblowing seperti :1. Sosialisasi whistleblowing kapada karyawan Bank

NTT2. Mendorong karyawan Bank untuk berani

melaporkan kejadian.

3. Bank NTT through the Division of Supervision and Audit Unit to inform and / or responding to complaints of violations of the status settlement process to stakeholders and / or representatives of stakeholders who ask for an explanation to the bank regarding the filing of a complaint of violation.

4. Bank NTT is not obliged to respond to complaints of violations without proof of identity.

CommitmentNTT bank as a commitment in implementing anti-fraud strategy and as a guide for stakeholders in the mechanism of a complaint of violation, the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank NTT:

1. Responsible for the implementation of management policies complaints of violations allegedly committed by unscrupulous bank employees and unscrupulous management of NTT.

2. Ensure that all complaints of violations that go along with a complete identity or not accompanied by identity but include evidence of the violation.

3. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure the protection of the reporting on complaints of violations submitted to include the reporter’s identity and ensure that anonymity is maintained.

Efforts to Improving the Effectiveness of Whistleblowing Program

NTT Bank has made efforts to improve the effectiveness of such Whistleblowing Program:1. Socialization whistleblowing employees of Bank

NTT kapada2. Promote the Bank’s employees dare to report the

incident.


Perlindungan Pelapor (Whistleblower Protection)Penerapan perlindungan pelapor dan saksi (Whistleblower Protection) pada bank NTT dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan pelapor dan korban, sehingga :1. Bank NTT tidak akan mekakukan tindakan

pembalasan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi maupun terminasi kepada pegawai maupun orang yang bertindak atas nama karyawan yang melakukan pelaporan.

2. Bank NTT akan memberikan perlindungan penuh baik untuk identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor dan keluarganya.

3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang melakukan pengaduan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum karyawan atau oknum manajemen bank NTT sehingga dapat menyelamatkan kerugian finansial atau aset milik bank NTT.

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dan ditindaklanjutiDalam tahun 2016 Bank NTT tidak menerima laporan yang dikategorikan sebagai laporan whistleblowing, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

TAHUNYear

JUMLAH LAPORANTotal Report

SUMBERSumber

PER 31 DESEMBER 2016Per December 31, 2016

KLASIFIKASIClasifikation

2016 0 0 0 0 0

Protection Reporting (Whistleblower Protection)The application of the complainant and witness protection (Whistleblower Protection) at NTT bank can refer to the provisions of Law No. 13 of 2006 on the protection of whistleblowers and victims, so that:

1. Bank mekakukan NTT will not be any retaliation in the form of compensation, discrimination or termination of the employee or person acting on behalf of the employees who do the reporting.

2. Bank NTT will provide full protection both for the identity of the complainant and the complainant and his family security protection.

3. Bank NTT can provide an incentive as a token of appreciation to employees with complaints on the violations committed an act of individual employees or officers NTT bank management so as to save the financial losses or assets belonging to the bank NTT.

The number of complaints received and processed and acted uponIn 2016 the Bank NTT did not receive reports that are categorized as whistleblowing reports, as in the table below.


Penetapan komposisi Dewan Komisaris Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman professional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank NTT memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Kebijakan Keberagaman Komposisi DireksiPenetapan komposisi Direksi Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman professional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelakasanaan tugas Direksi. Bank NTT memberikan kesempatan yang sama kepada pejabat internal Bank NTT untuk melamar menjadi calon direksi, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Kompoisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja dan usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bisnis Bank NTT. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiDIVERSITY POLICY COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERSAND DIRECTORS

Determination of the composition of the Board of Commissioners of Bank NTT is done by considering the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Commissioners based on banking knowledge, skills, professional experience, background in order to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners. Bank NTT provides the opportunity for everyone, therefore nominated candidates for the Board of Commissioners reviewed and evaluated in the same way, regardless of sex, race, religion and the source of the initial recommendations.

Composition of the Board of Directors Diversity PolicyDetermination of the composition of the Board of Directors of Bank NTT is done by considering the needs and complexity of the bank. Composition of the Board of Directors based on banking knowledge, skills, professional experience, background exercising their duty to support the effectiveness of the Board of Directors. Bank NTT provides equal opportunities to internal officials Bank NTT to apply for director candidates, therefore, candidates nominated Board members examined and evaluated in the same way, regardless of sex, race, religion and the source of the initial recommendations.

Kompoisi BOC currently has met the elements of diversity which is a combination of the independence, skills / education, work experience and age with the needs and complexity of the Bank's business NTT. All members of the Board of Commissioners has the integrity, competence and good financial reputation. This is evidenced Fit and Proper Test (Fit and Proper Test) by the Financial Services Authority for the Board of Commissioners.


No UNSUR KEBERAGAMANDiversity Elements


1. IndependensiIndependensi

Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, Bank NTT memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen

Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, Bank NTT has 2 (two) Independent Commissioners

2. Keahlian/PendidikanKeahlian/Pendidikan

Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister dan Doktor dengan berbagai kompetensi berbagai bidang.

The education level of members of the Board of Commissioners is diverse, ranging from Bachelor, Master and Doctorate with various competencies in various fields.

3. Pengalaman KerjaPengalaman Kerja

Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada berbagai bidang usaha.

The diversity of work experience of members of the Board of Commissioners, among others, comes from professionals in various business fields.

4. UsiaUsia

Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia yang produktif.

The age of members of the Board of Commissioners varies within the productive age range.

Keberagaman Komposisi Anggota DireksiKomposisi anggota Direksi Bank NTT telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Penerapan Manajemen RisikoOrganisasi Manajemen RisikoDalam mendukung pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dalam susunan organisasi dan tata kerja Bank NTT disebut dengan Divisi Manajemen Risiko. Pada pelaksanaan tugasnya, Direksi ini membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independent dan Komite Pemantau Risiko sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris.

KMR beranggotakan Direksi dan Divisi-Divisi yang ada di Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur di dalam Suatu Keputusan Direksi Nomor 49 tahun

Diversity Composition of Board of DirectorsComposition of the Board of Directors of Bank NTT reflect the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age, and expertise. Each member of the Board of Directors has high competence in favor of increasing the company's performance.

Implementation of Risk ManagementOrganizational Risk ManagementIn supporting the implementation of the tasks Director in charge of compliance is assisted by the Risk Management Unit (SKMR) are in the organizational structure and working procedures of the Bank NTT called the Risk Management Division. In the performance of its duties, the Board of Directors have established Risk Management Committee (RMC) that perform the risk management evaluation function independently and Risk Monitoring Committee as an extension of the Board of Commissioners.

KMR consist of Director and Division-Division at Bank. The Risk Management Committee is set in a Directors’ Decision No. 49 of 2004 on the Establishment of the


2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 100 tahun 2006 yang keanggotaannya bersifat tetap dan tidak tetap sesuai kebutuhan Bank.

Sejalan dengan perkembangan usaha, risiko bisnis yang dihadapi, Bank NTT melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian terhadap 8 jenis risiko secara terus menerus, baik secara konsolidasi maupun per cabang dengan menggunakan system (aplikasi).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO PT. BANK NTTOrganizational Structure Risk Management PT. BANK NTT

Satuan Kerja Manajemen Risiko/Divisi Manajemen RisikoSatuan Kerja Manajemen Risiko/Divisi Manajemen Risiko

Risk TakingRisk Taking

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko


DireksiBoard of Director

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur didalam SK Direksi Nomor: 100 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006, adalah sebagai berikut:

Risk Management Committee (RMC), as amended by Decree No. 100 of 2006 the Board of Directors whose members are fixed and not fixed according to the needs of the Bank.

In line with the development of the business, the business risks faced, Bank NTT identification, measurement, monitoring and control of eight types of risk continuously, both on a consolidated basis and per branch by using the system (application).

The membership of the Risk Management Committee as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 100 Tahun 2006 dated December 12, 2006, is as follows:


SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO BANK NTTMembership Arrangement of Risk Management Committee of Bank NTT

NAMAName

JABATANPosition

Direktur Utama President Director Ketua merangkap Anggota tetap

Chairman and concurrently Member

Direktur Kepatuhan Board of Directors of Compliance

Ketua pengganti merangkap anggota tetap

The replacement chairman doubles as a permanent member

Direktur Lainnya Other Director Anggota tetap Permanent member

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Head of Risk Management Division

Sekretaris Merangkap Anggota Tetap

Secretary of the Permanent Members

Kepala Divisi Pengawasan Head of Supervision Division Anggota tidak tetap Member is not fixed

Kepala Divisi Treasury Head of Treasury Division Anggota tidak tetap Member is not fixed

Kepala Divisi Kredit /Pemasaran Kredit

Head of Credit / Credit Marketing Division

Anggota tidak tetap Member is not fixed

Kepala Divisi Admin Keuangan /Operasional

Head of Admin / Finance Administration Division


Kepala Divisi Umum Head of General Division Anggota tidak tetap Member is not fixed

Kepala Divisi Perencanaan / Rencorsec

Head of Planning / Rencorsec Division


Kepala Divisi SDM Head of HR Division Anggota tidak tetap Member is not fixed

Pemimpin Cabang Utama Kupang

Head of Kupang Main Branch Anggota tidak tetap Member is not fixed

Dalam pengelolaan risiko Bank NTT menetapkan sebagai berikut:• Risiko Kredit dikelola oleh Divisi Supporting Bisnis

dan Divisi Pemasaran Kredit.• Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dikelola oleh

Divisi Treasury.• Risiko Operasional dikelola oleh Divisi Operasional,

Umum, IT dan SDM• Risiko Reputasi, Stratejik dan Hukum dikelola oleh

Divisi Perencanaan & Coorporate Secretary.• Risiko Kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan.

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan

rekomendasi kepada Direksi, dan bertangung jawab membantu Direksi dalam: a. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman

penerapan manajemen risiko;

In the Bank’s risk management NTT set as follows:

• Credit risk is managed by the Division of Supporting Business and Credit Marketing Division.

• Market Risk and Liquidity Risk is managed by the Treasury Division.

• Operational risk is managed by the Division of Operations, Commercial, IT and HR

• Reputation Risk, Strategic and Legal administered by the Division of Planning & Corporate Secretary.

• Risk Compliance by the Compliance Division.

Risk Management Committee has duties and responsibilities as follows:1. As an institution that serves to provide

recommendations to the Board of Directors, and is responsible to help the Board of Directors in:a. Formulate policies, strategies and guidelines of

risk management;


b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya.

c. Menetapkan hal–hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

d. Membahas dan menetapkan risk manajemen profile bank sesuai kondisi faktual.

Komite Manajemen Risiko mendapatkan masukan melalui hasil kerja Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko bank pada seluruh aktifitas operasional bank.

2. Sebagai lembaga yang berfungsi membantu Direksi, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

unit kerja lainnya, menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh aktifitas bank yang dapat menimbulkan risiko bagi bank.

b. Membangun inanc pengendalian risiko yang handal.

c. Melaporkan secara inancia maupun insidentil jika dianggap perlu tentang eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal dan terhadap tingkat kesehatan bank.

d. Menghitung potensi kerugian inancial akibat risiko – risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut.

e. Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan per produk bank.

f. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tetap sesuai dengan ketentuan.

g. Memantau pelaksanaan dan kinerja pengendalian intern

h. Melaporkan kondisi risiko dan perubahan – perubahan secara rutin kepada direksi

b. Perform repair or improve the implementation of risk management based on the evaluation done.

c. Establish matters relating to the business decisions that deviate from the normal procedure.

d. Discuss and establish appropriate risk management of the bank profile factual conditions.

Risk Management Committee to get input through the work of the Risk Management Division is responsible for the implementation of the bank’s risk management on all operational activities of the bank.

2. As an institution that helps the Board of Directors, Risk Management Committee is responsible for:

a. Coordination and cooperation with other work units, implementing risk management policies on all the activities of banks that could pose a risk for the bank.

b. Inanc build a reliable risk control.

c. Inancia report and incidental if deemed necessary on the risk exposure affecting the capital and to the health of banks.

d. Inancial calculate potential losses due to the risks - the risks involved, and calculates the value of the capital should be provided to cover these losses.

e. Set a risk limit for each exposure, per group and per individual customer, per business activity and per product bank.

f. Monitor the implementation of risk management policies and strategies in order to remain in accordance with the provisions.

g. Monitoring the implementation and performance of internal control

h. Report risk conditions and change - change on a regular basis to directors


i. Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko.

j. Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif

k. Pengelolaan Capital at Risk.

Laporan Profil RisikoPada laporan profil risiko Bank sepanjang tahun 2016 menunjukkan trend tidak stabil dengan peringkat risiko inheren Moderate dan sistem pengendalian intern pada posisi Fair, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah Moderate.

Dari 8 (delapan) risiko yang terdapat didalam laporan profil risiko Bank yang patut untuk mendapat perhatian adalah, sebagai berikut:1. Risiko kredit dengan peringkat risiko Moderate

dengan trend tidak stabil/meningkat dibanding tahun buku 2015, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Kualitas Pemberian Kredit dinilai Cukup dimana

angka rasio NPL gross untuk posisi Desember 2016 sebesar 2,34% dan jika dibandingkan dengan posisi Desember 2015 secara rasio tetap, akan tetapi secara nominal naik sebesar Rp.17.633 juta (Rp.151.920 juta menjadi Rp.169.553 juta) sedangkan kredit hapus buku tahun 2015 sebesar Rp.11.836 juta dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.20.316 juta. Ratio NPL Gross kredit tersebut berada di atas selera risiko 2,00%.

b. Kecukupan pencadangan dinilai baik karena berada dibawah rasio 2% yaitu rasio kredit bermasalah terhadap total kredit.

c. Dikurangi CKPN kredit bermasalah sebesar 0,80% sedangkan rasio CKPN atas total kredit sebesar 1,84%.

2. Risiko Pasar pada peringkat risiko yang Low To

Moderate dan Trend Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2015, dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Controlling the long-term planning and investment banks with regard to its risk management policies.

j. Placing a risk management unit in each business unit, so that the risk control function is active

k. Management of Capital at Risk.

Risk Profile ReportIn the report the Bank’s risk profile throughout 2016 showed the trend unstable rated Moderate inherent risk and internal control system in the Fair position, resulting in the overall composite risk rating is Moderate.

8 (eight) the risks inherent in the Bank’s risk profile report that deserves to receive attention are as follows:

1. Credit risk with risk ranking with the trend unstable Moderate / increase compared to the 2015 fiscal year, this can be explained as follows:

a. Quality Lending rated Quite where the gross NPL ratio for the position in December 2016 and amounted to 2.34% when compared to the position in December 2015 in a fixed ratio, but in nominal terms rose by Rp.17.633 million (Rp.151.920 million to Rp.169.553 million ), while loans to remove the book in 2015 amounted to Rp.11.836 million and 2016 increased to Rp.20.316 million. Gross NPL ratio of credit is above 2.00% risk appetite.

b. Adequacy of reserves is considered good because it is below the 2% ratio is the ratio of nonperforming loans to total loans.

c. CKPN reduced non-performing loans amounted to 0.80% while the ratio CKPN on total credit of 1.84%.

2. Market Risk on risk ratings are Low To Moderate and Trend Stable / Stay compared to December 2015, with the following explanation:


a. Rasio “Aset Trading, Derivatif, dan FVO terhadap Total Aset dan Rasio “Kewajiban Trading, Derivatif, dan FVO terhadap Total Kewajiban” nihil .

b. Perbandingan antara Asset yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sebesar 700,43%

c. Peningkatan rasio perubahan NII terhadap pendapatan bunga dari 2,91% menjadi 2,97% dan Desember 2015 sebesar 13,20% menjadi 7,75% pada Desember 2016.

d. Efektifitas rapat ALCO pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Risiko Likuiditas pada peringkat risiko yang Moderate dan Trend Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:a. Bank memiliki jumlah asset likuid yang

sangat kecil sedangkan pada sisi pendanaan didominasi dana Pemda yang sangat sensitif terhadap kebijakan Pemerintah. Secara rasio baik Aset likuid maupun Pendanaan mengalami penurunan kualitas yang signifikan dibanding Desember 2015 dan berada di bawah kualitas dari peer group dimana secara historis selalu berada jauh di atas peer group.

b. One month maturity mismatch sebesar 46,05% dan mengalami peningkatan dari Desember 2015 sebesar 25,17%.

c. Rapat ALCO dilakukan 3 kali dalam tahun 2016d. Bank masih perlu segera mereview dan

melengkapi beberapa kebijakan terkait likuiditas.

e. Strategi bank belum cukup mendorong peningkatan DPK yang ditunjukkan dengan belum tercapainya target RBB untuk Tabungan, Deposito dan Giro serta ratio LDR menjadi sebesar 107,39% (Desember 2015 sebesar 90,9%) dan Aset Likuidnya hanya sebesar 13,87% (Desember 2015 sebesar 25,33%)

4. Profil risiko Operasional berada pada peringkat risiko Moderate dan Stabil/Tetap dibanding periode Desember 2015, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. The ratio of “Asset Trading, Derivatives, and the FVO to total assets and the ratio of” Liabilities Trading, Derivatives, and the FVO to Total Liabilities “nil.

b. Comparison between Asset maturities greater than 1 year amounted to 700.43%

c. Increasing the ratio of NII changes to interest income of 2.91% to 2.97% and amounted to 13.20% in December 2015 to 7.75% in December 2016.

d. Effectiveness ALCO meeting in 2016 three (3) times.

3. Liquidity risk in the risk rating Moderate and Trend Stable / Stay compared to December 2015 with the following explanation:

a. The Bank has a number of very small liquid assets while on the funding side dominated local government funds are very sensitive to government policy. In both the ratio of liquid assets and funding deteriorated significantly compared to December 2015 and were below the quality of the peer group which historically has always been well above the peer group.

b. One month maturity mismatch amounted to 46.05% and an increase of December 2015 amounted to 25.17%.

c. ALCO meeting is done 3 times in 2016d. Banks still need to immediately review and

complete several liquidity-related policies.

e. The bank’s strategy is not enough to encourage an increase in deposits demonstrated to not achieving the target of RBB for Savings, Deposits and Giro and LDR ratio amounted to 107.39% (December 2015 amounted to 90.9%) and its liquid assets only amounted to 13.87% (December 2015 amounting to 25.33%)

4. Operational risk profile are at Moderate risk rating and Stable / Fixed compared to the period of December 2015, based on the following factors:


a. Secara keseluruhan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank masih dalam batas toleransi Bank dan menunjukkan kompleksitas usaha yang sederhana. Skala aset bank berada di bawah Rp. 10 T (Rp.9.701.453 juta) dan produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, struktur organisasi kurang kompleks dan pengguna jasa alih daya minimal.

b. Jaringan Kantor cukup banyak dan tersebar menjadi faktor yang mempengaruhi pengawasan mempengaruhi pengawasan manajemen terhadap kantor operasioinal.

c. Produk dan aktivitas bank masih tergolong sederhana.

d. Bank hanya melakukan outsourching terhadap tenaga kerja Non-Core Banking yaitu SATPAM dan office Boy

e. Sampai dengan Desember 2016 terdapat 2 (dua) produk baru yang dijalankan yaitu Tabungan Simpel dan Laku Pandai.

5. Profil risiko Hukum berada pada peringkat risiko Low To Moderate dan Stabil/Tetap berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

Terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Bank;a. Rasio kerugian yang diperkirakan akibat

sengketa hukum pada Desember 2015 sebesar 0.05 % menjadi 0,03% pada tahun 2016, melampaui batas toleransi sebesar 0,02%.

b. Kasus Hukum yang dialami pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kejadian, sama dengan jumlah kasus hukum tahun 2015 yakni sebanyak 5 kejadian (melampaui batas maksimal 2 kejadian)

c. Terhadap gugatan hukum pidana yang terjadi, Manajemen Bank menyediakan dan menyeleksi pengacara untuk mendampingi kasus hukum sedangkan sengketa hukum perdata, bagian legal korporasi langsung melakukan pendampingan sampai penyelesaian kasus hukum.

a. Overall the characteristics and complexity of the Bank’s business is still within tolerable limits and the Bank shows a simple business complexity. The scale of the bank’s assets are under Rp. 10 T (Rp.9.701.453 million) and relatively less products and services varies, the mechanism is simple business, organizational structure is less complex and outsourcing service users is minimal.

b. Office Network quite a lot and spread into factors that affect management’s control affect the supervision operasioinal office.

c. Product and activity of banks is still relatively modest.

d. Banks simply do outsourcing for labor Non-Core Banking is SATPAM and office Boy

e. Up to December 2016 there were two (2) new products that run ie Savings Simple and Smart Behavior.

5. Legal risk profile are at risk rating Low To Moderate and Stable / Stay based on the following factors:

There litigation but the frequency and / or the financial impact is less significant lawsuit interfere with the Bank’s financial condition as well as the lack of a major impact on the reputation of the Bank;a. The ratio of expected losses due to a legal

dispute in December 2015 of 0.05% to 0.03% in 2016, exceeding the tolerance limit of 0.02%.

b. Legal cases experienced in 2016 as many as four (4) events, together with the number of legal cases in 2015 that as many as five events (beyond the maximum limit of 2 events)

c. Lawsuit against the criminal case, Bank Management provides and selecting a lawyer to assist the legal case while civil law disputes, corporate legal section directly provide guidance until the completion of the legal case.


6. Profil risiko Reputasi berada pada peringkat risiko Low To Moderate dan Stabil/Tetap dibandingkan periode Desember 2015, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Frekuensi publikasi negatif meningkat dari 7

kali menjadi 8 kali sampai dengan Desember 2016 (melampaui batas toleransi maksimal 2 kali kejadian).

b. Pada Desember 2015 terdapat 6 Kali pengaduan nasabah meningkat menjadi 21 kali kejadian sampai dengan Desember 2016. (batas toleransi 5 kali kejadian)

7. Profil risiko stratejik berada pada peringkat risiko Moderate dan Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2015, hal ini dapat dijelaskan karena faktof-faktor sebagai berikut: a. Pertumbuhan kredit Bank sebesar sebesar

11,25% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan di wilayah NTT sebesar 13,48% (data November 2016)

b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga negatif 6,68% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK pebankan di wilayah NTT sebesar 0,57% (data November 2016) .

c. Pencapaian Rencana bisnis bank Pemberian Kredit, Laba sebelum pajak, DPK,

BOPO, NPL Gross. LDR, ROA,NIM, penerbitan produk baru dan pengembangan jaringan kantor tidak mencapai target.

8. Profil risiko kepatuhan berada pada peringkat risiko Moderate dan Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2015, hal ini dapat dijelakan karena faktor-faktor sebagai berikut: a. Peningkatan jumlah denda terhadap Laba

operasional dari 0,29% menjadi 0,34%b. Terdapat 12 (dua belas) temuan Otoritas Jasa

Keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai komitmen penyelesaian maksimal Desember 2015.

6. Reputation risk profile are at risk rating Low To Moderate and Stable / Fixed compared to the period of December 2015, based on the following factors:a. The frequency of negative publicity increased

from 7 times to 8 times until December 2016 (beyond the tolerance limit of a maximum of 2 times the incident).

b. In December 2015, there are 6 times for customer complaints, rising to 21 times the incidence through December 2016. (5 times the incident tolerance limit)

7. Strategic risk profile are at Moderate risk rating and Stable / Fixed compared with December 2015, this can be explained because faktof the following factors:a. Bank credit growth of 11.25% lower than the

growth in bank credit amounted to 13.48% NTT (data November 2016)

b. Third Party Funds negative growth of 6.68% is lower than the growth in deposits pebankan in NTT by 0.57% (data November 2016).

c. The achievement of the bank’s business plan Lending, Profit before tax, deposits, ROA,

Gross NPL. LDR, ROA, NIM, the issuance of new products and the development of office networks do not reach the target.

8. The compliance risk profile are at risk rating Moderate and Stable / Fixed compared with December 2015, it can dijelakan due to the following factors:a. The increase in the number of fines against

operating profit of 0.29% to 0.34%b. There are twelve (12) the findings of the Financial

Services Authority who have not followed the appropriate commitment maximum completion in December 2015.


Berikut ini disampaikan perbandingan trend laporan profil risiko untuk periode Desember 2015 dan 2016.

NoJenis RisikoJenis Risiko

PERIODE DESEMBER 2015Periode Desember 2015

PERIODE DESEMBER 2016Periode Desember 2016

RISIKO INHEREN

Risiko Inheren

SISTEM PENGENDALIAN

RISIKOSistem

Pengendalian Risiko

RISIKO KOMPOSIT

Risiko Komposit

RISIKO INHEREN

Risiko Inheren

SISTEM PENGENDALIAN

RISIKOSistem

Pengendalian Risiko

RISIKO KOMPOSIT

Risiko Komposit

1 Risiko KreditCredit Risk

Moderate Fair Moderate Moderate Fair Moderate

2 Risiko PasarMarket Risk

Low to Moderate

Satisfactory Low to Moderate

Low To Moderate

Satisfactory Low To Moderate

3 Risiko LiquiditasLiquidity Risk


4 Risiko OpersionalOperational Risk


5 Risiko HukumLegal Risk

Low to Moderate

Fair Low to Moderate

Low To Moderate

Fair Low To Moderate

6 Risiko ReputasiReputation Risk

Low to Moderate

Satisfactory Low to Moderate

Low To Moderate

Satisfactory Low To Moderate

7 Risiko StrategikStrategic Risk

Moderate Fair Moderate Moderate Fair Modetrate

8 Risiko KepatuhanCompliance Risk

Low toModerate

Fair Low ToModerate

Moderate Fair Moderate

Peringkat Risiko KeseluruhanOverall Risk Rating


Berikut ini disampaikan perbandingan trend laporan profil risiko untuk periode Desember 2015 dan 2016.


Adapun hasil penilaian atau self assessment terhadap penerapan tata kelola perusahaan Bank NTT adalah sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN OJK ATAS PELAKSANAAN GCGFSA assessment results on the Implementation of GCG

PERINGKATRanked

DESEMBER 2014December 2014



Individual Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (cukup) artinya mencerminkanManajemen Bank Telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip dasar GCG sehingga meskipun ter-dapat kelemahan namun secara umum kelemahan tersebut signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen

Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup baik), hal ini tercermin dari pemenuhan yang yang cukup memadai atas prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Gorporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank

Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup baik), Bank telah memiliki ketentuan internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pada aspek Governance Process dan Governance Outcome. Penilaian KPMR Bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh manajemen yaitu penyesuaian Corporate Plan dengan Program Transfomasi BPD, penyusunan rencana bisnis bank yang belum terkeodinasi dengan baik, setelah tindak lanjut beberapa temuan pemeriksaan umum yang masih belum selesai.

Individual An assessment of the implementation of GCG at Bank NTT was ranked 3 (sufficient) means reflectBank management has been doing the implementation of good corporate governance is generally quite good. This is reflected in inadequate compliance on the basis of corporate governance principles so although ter-can be a drawback, but in general are significant weaknesses and can be solved by normal actions by Management

An assessment of the implementation of GCG at Bank NTT is ranked 3rd (Pretty Good)this is reflected in the adequate fulfillment on the basic principles of good corporate governance. There are weaknesses in the application of the principles of Good Governance Gorporate, then generally the weakness are significant and require a thorough repair by Bank management

An assessment of the implementation of GCG at Bank NTT is ranked 3rd (Pretty Good)this is reflected by adequate compliance on the basic principles of good corporate governance. There are weaknesses in the application of the principles of Good Governance Gorporate, then generally the weakness are significant and require a thorough repair by the Bank’s management.

Pengelolaan RisikoDalam mengelola risiko, Bank NTT menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 58 Tahun 2010 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkupnya yaitu:

The results of the assessment or self-assessment of the implementation of corporate governance Bank NTT is as follows:

Risk managementIn managing risk, Bank NTT implement a Risk Management Policy has been established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in accordance Directors Decree Number 58 Year 2010 on the Establishment of Risk Management Handbook PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara with a scope that is:


1. Penetapan Risiko yang Terkait dengan Produk dan Transaksi yang Ada di Bank NTT.

Setiap pegawai diharapkan untuk memahami dan berperan dalam pengelolaan risiko, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dengan demikian masing-masing pegawai mampu pula mengidentifikasi risiko yang melekat terkait produk dan transaksi yang ada pada unit mereka.

Divisi Manamen Risiko bertanggung jawab melakukan kajian risiko atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas baru, sehingga menjadi dasar untuk mengambil langkah pengendalian risiko setiap Risk Taking Unit pada saat pelaksanaannya.

Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pihak otoritas lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh setiap unit terkait.

Divisi Pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Lini Bisnis dan bagian fungsi Supporting Bisnis melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan tidak terjadi penyimpangan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah disetujui mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal.

2. Penetapan Penggunaan Metode Pengukuran yang Sesuai Kompleksitas Usaha dan Membangun Sistem Informasi Manajemen yang Dapat Memberikan Output yang Valid.

Bank NTT menerapkan pendekatan yang kosisten dan disiplin terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya secara transparan. Metode pengukuran yang digunakan secara minimal sesuai dengan Surat Edaran bank Indonesia 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

1. Determination of Risks Associated with Existing Products and Transactions in Bank NTT.

Every employee is expected to understand and play a role in risk management, according to the functions and responsibilities of each employee thus also be able to identify the inherent risks related products and transactions that existed at their units.

Manamen Risk Division is responsible for risk assessment of the Proposed Issuance of new products and activities, so that became the basis for taking any risk control measures Risk Taking Unit at the time of implementation.

Compliance Division is responsible for ensuring that all regulations issued by Bank Indonesia and other authorities have promoted and implemented by each unit concerned.

Supervision Division is responsible for ensuring that Business Line and Business section Supporting functions perform their duties and responsibilities effectively and avoid deviation of all policies and procedures that have been approved regarding risk management and internal control.

2. Determination of the Appropriate Use of Measurement Methods and Build Business Complexity Management Information Systems to Provide Valid Output.

Bank NTT apply kosisten and disciplined approach to the identification, measurement, monitoring and control of credit, market, liquidity, operational and other risks in a transparent manner. The method of measurement used minimally in accordance with Bank Indonesia Circular Letter 13/24 / DPNP October 25, 2011 Subject: Assessment of Commercial Banks


Evaluasi metode akan dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

3. Secara Berkala Mereview Limit dan Toleransi Risiko

Bank NTT senantiasa menerapkan pendekatan yang hati hati dan prudent dalam mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut senantiasa disesuaikan dengan selera risiko (risk appetite) serta Limit dan Toleransi yang akan diambil oleh Bank NTT.

4. Menetapkan Penilaian Peringkat Risiko dengan Metode yang obyektif

Setiap jenis risiko yang melekat pada Aktivitas Fungsional dilakukan penilaian guna mendapatkan peringkat risiko pada setiap jenis risiko.

Hasil penilaian peringkat sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal: Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu Rendah (Low), Rendah Ke Sedang (Low To Moderate), Sedang (Moderate), Sedang Ke Tinggi (Moderate To High) dan Tinggi (High).

5. Penyusunan Rencana Darurat dalam Kondisi Terburuk

Rencana Darurat dibuat untuk menyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian kejadian yang tidak diharapkan.

6. Menetapkan Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern dalam rangka

Evaluation methods are periodically made to the conformity of the assumptions, data sources and procedures used to measure risk. Completion of the risk measurement system occur if there are changes in business operations, product, transaction and risk factors that are material.

3. Periodically Reviewing and Risk Tolerance Limit Bank NTT always apply the approach to be careful

and prudent in developing business strategies. The business strategy is constantly adjusted to risk appetite (risk appetite) as well as the limits and tolerances to be taken by the Bank NTT.

4. Establish Risk Rating Assessment Method objective Each type of risk inherent in the activities Functional

assessment in order to obtain the risk rating for each type of risk.

The assessment results are ranked according to Bank Indonesia Circular Letter No.13 / 23 / DPNP October 25, 2011 regarding: Amendment to Circular Letter No.5 / 21 / DPNP Regarding Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter No.13 / 24 / DPNP October 25, 2011 regarding: Assessment of Commercial Banks were categorized into five (5) ranking is Low (Low), Low To Medium (Low To Moderate), Medium (Moderate), Medium To High (Moderate To High) and (high).

5. Emergency Plan in the Worst Conditions Emergency plans were made to ensure their

capacity to deal with potential crises or the events that are not expected.

6. Establishing Internal Control System in the Application of Risk Management

Internal control systems in the context of risk


penerapan manajemen risiko dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:• Kesesuaian Sistem pengendalian Intern dengan

jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha.• Penetapan Wewenang dan tanggung jawab

pemantauan Kepatuhan kebijakan, prosedur dan Limit.

• Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko.

• Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha.

• Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

• Kecukupan prosedur dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

• Pelaksanaan kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.

• Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.

• Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.

• Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan kelemahan yang bersifat material.

Proses Manajemen RisikoSampai dengan tahun 2016 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara lain :1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian risiko telah dilakukan antara lain Kebijakan Limit dan Toleransi telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secaran berkala dan dikomunikasikan kepada Risk Taking Unit.

2. Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di SKMR melalui pelatihan dan pendidikan antara lain: Workshop PP tentang pengupahan dan putusan MK terbaru di Yogyakarta, workshop moral hazard

management application developed by considering the following matters:• Internal Control System Compliance with the

type of risk inherent in business activity.• Establishment of powers and responsibility of

monitoring compliance policies, procedures and limits.

• The establishment of reporting lines and a clear separation of functions of the operating unit to the unit which implement risk control function.

• The organizational structure which clearly illustrates the business activities.

• Financial reporting and operations are accurate and timely.

• Adequacy of bank procedures and ensure compliance of the provisions and the applicable legislation.

• Implementation of the review effective, independent and objective assessment of the procedures bank operations.

• Testing and review adequate to the management information system.

• complete and adequate documentation on operational procedures, scope and audit findings as well as the response of bank management based on the results of the audit.

• Verification and review regularly and continuously to the handling vulnerabilities of the material.

Risk Management ProcessUp to 2016 stages of risk management undertaken by the Bank NTT associated with Risk Control System, among others:1. The process of identification, measurement,

monitoring and risk control has been carried out include Limit and Tolerance Policy has conducted periodic monitoring of the implementation secaran and communicated to Risk Taking Unit.

2. Enhancement of Human Resources in SKMR through training and education, among others: PP Workshop on wages and the latest decision of the Court in Yogyakarta, the workshop moral hazard in


di lembaga keuangan dan upaya mitigasinya melalui penerapan GCG, mas risk dan internal control di Jakarta, training pengoperasian aplikasi PRC dan LED di Kupang, workshop RBBR yang bersifat kualitatif dikaitkan dengan ICAAP di Bali, pelatihan tatacara penilaian kecukupan kebijakan dan prosedur aktivitas treasury/ALMA/ALCO serta implementasinya di Batam, training evaluasi Annual report dan penyusunan annnual report di Bali, workshop market risk-liquidity risk, stress test model, reverse stress testdi jakarta, training solar PV di bali, training refreshing implementasi prinsip-prinsip GCG untuk pemimpin divisi dan pemimpin cabang dalam rangka roadmap penerapan GCG di Jakarta, finishing laporan tahunan tahun 2015 dalam rangka Annual Report Award (ARA) tahun 2015 di jakarta, training ke II pengoperasian aplikasi profil risiko cabang (PRC) dan lost event database (LED) di Kupang, diklat pentingnya pemahaman tentang peranan komite remunerasi dalam penyusunan kebijakan remunerasi sesuai dengan POJK 45 di Jakarta.

3. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses risiko pasar, dan terus melakukan perningkatan kemampuan antara lain pengetahuan audit perihal akursi model pengukuran pasar.

4. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses likuiditas, dan masih diperlukan pengembangan pengetahuan internal auditor, san SKMR antara lain mencakup pengkajian, asumsi dan indikator serta kinerja model pengukuran serta akurasi data, aspek Kecukupan rencana pendanaan darurat dan kecukupan limit;

5. Unit kerja kualitas pelayanan terus melakukan pemantauan pelaksanaan service excellent pada kantor Cabang.

6. Menempatkan Internal Control pada masing-masing Cabang dalam melakukan pemeriksaan aktivitas Opersional dengan mekanisme H+1 serta pelaksanaan internal audit dilakukan secara periodik guna meminimalisir kejadian berpotensi oerasional, hukum, dan melakukan riview terhadap

financial institutions and mitigation efforts through the implementation of good corporate governance, risk and internal control mas in Jakarta, training operation of the application PRC and LED in Kupang, workshops RBBR qualitative associated with the ICAAP in Bali, training procedures for assessment of the adequacy of policies and procedures treasury activities / ALMA / ALCO and its implementation in Batam, training evaluation Annual report and preparation annnual report in Bali, workshop market risk-liquidity risk, stress test models, reverse stress testdi jakarta, training for solar PV in Bali, training refreshing the implementation of corporate governance principles for the division leader and branch manager in the framework of the roadmap implementation of GCG in Jakarta, finishing the annual report 2015 in the framework of the annual report Award (ARA) in 2015 in JakArt a, training II operation branch risk profile applications (PRC) and lost event database (LED) in Kupang, training the importance of understanding the role of the remuneration committee in the preparation of the remuneration policy in accordance with POJK 45 in Jakarta.

3. Conduct periodic internal audits on the process risikopasar, and tersu do perningkatan capabilities include audit knowledge concerning akursi market measurement model.

4. Conduct periodic internal audits on the process of liquidity, and still required the development of the internal auditor's knowledge, san SKMR include the assessment, assumptions and indicators and performance measurement models as well as data accuracy, adequacy aspect of emergency funding plan and the adequacy of limits;

5. The work unit continues to monitor service quality implementation of service excellence in the branch office.

6. Placing Internal Control at each branch in examinations Operational activities with the mechanism of H + 1 as well as the implementation of internal audit is conducted periodically in order to minimize the occurrence of potentially oerasional, legal, and do Riview the implementation of the


pelaksanaan Standar Kualitas Pelyanan pada setiap kantor Cabang.

7. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab menganalisa secara rutin lapotan actual vs target yang disampaikan kepada Direksi secara berkala;

8. Bank secara rutin melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan SOP terbaru bagi seluruh pegawai

9. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertangung jawab melakukan pengkajian secara berkala kepatuhan internal terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan DireksiDewan Komisaris Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan antara lain :1. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan

Manajemen Risiko sesuai risk appetite dan risk tolerance, yang digunakan oleh Direksi setiap tahun.

2. Menyetujui dan memantau penyediaan dana dalam jumlah besar atau kepada pihak terkait terutama apabila kualitas penyediaan dana (kredit) mulai memburuk.

3. Mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi untuk memngelola aktivitas yang memiliki risiko tinggi, setiap bulan baik melalui rapat komite pemantau risiko, rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan

strategi Manajemen Risiko sesuai risk appetite dan risk tolerance yang digunakan oleh Divisi Manajemen Risiko seperti :a. Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio

pinjaman;b. Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio

dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga;

Quality Standards Pelyanan at each branch office.

7. Establish a unit responsible authorities and regularly analyzing actual vs. target lapotan submitted to the Board of Directors on a regular basis;

8. Bank routinely socialize with particular regard to the latest SOP for all employees

9. Establish work units authorized and responsible conduct periodic internal compliance assessment against the provisions of the applicable laws and regulations

Active Supervision Board of Commissioners and Board of DirectorsBoard of CommissionersBOC actively supervise inter alia:

1. To approve and evaluate the appropriate Risk Management Policy risk appetite and risk tolerance, which is used by the Board of Directors each year.

2. To approve and monitor the delivery of large amounts of funds or to related parties, especially if the quality of provision of funds (credit) began to deteriorate.

3. Evaluate the performance achieved and ensure that the Board of Directors has the competence to memngelola activity that has a high risk, every month through risk monitoring committee meetings, board meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Directors1. Establish and evaluate the risk management policies

and strategies appropriate risk appetite and risk tolerance used by the Division of Risk Management such as:a. Growth and quality of the loan portfolio;

b. Growth and quality of the portfolio associated with fluctuations in interest rates;


c. Pertumbuhan kualitas aset maupun pendanaan Bank;

d. Kegagalan aktivitas operasional yang dapat berdampak pada kerugian Bank:

e. Kejadian risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian Bank;

2. Memantau permasalahan terkait semua risiko dan memastikan langkah-langkah perbaikan.

3. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional, yang ditunjukkan dengan Zero Tolerance terhadap Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan pemberian sanksi yang tegas.

Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan LimitUntuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan risk appetite, risk tolerance dan limit yang sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit tersebut selalu disosialisasikan kepada seluruh organisasi.

Penetapan risk appetite, risk tolerance dan limit selalu melalui kajian secara berkala minimal setahun sekali yang mencakup hal-hal sebagai berikut:1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang

jelas.2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara

memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;

3. Pelaksaaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang 1

c. Growth in asset quality and funding of the Bank;

d. Failure of the operational activities that may impact on the loss of the Bank:

e. events legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk that can impact on the loss of the Bank;

2. Monitor problems related to all of the risks and ensure remedial measures.

3. Pay particular attention to operational risk, as indicated by the Zero Tolerance against Fraud committed by internal parties with tough sanctions.

Directors already have clear guidelines on the duty and responsibility for the implementation of risk management policies and exposure risks taken by the Bank as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Division and submit the report to the Board in the form of Risk profile report.

Policies, Procedures, and Limit

To establish risk management policy, the Board of Commissioners and Board of Directors are always considering risk appetite, risk tolerance and limits the appropriate scale, the characteristics and complexity of the Bank. Policies, Procedures and Limit are always disseminated to the entire organization.

Determination of risk appetite, risk tolerance and limits always through periodic review at least annually that include the following:1. Accountability and levels of delegation of authority

is clear.2. Documentation of procedures and limit sufficiently

to facilitate the implementation of the review and audit trails;

3. Pelaksaaan review of the procedures and limits periodically at least 1 (one) times a year according


(satu) kali dalam setahun sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank;

4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memilki eksposur risiko.

Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia Manajemen RisikoSampai dengan tahun 2016 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT yakni :

1. Evaluasi terhadap Proses indetifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko :a. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencangkup

seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya, identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya dan telah dilakukan pemantauan pelaksanaanya secara berkala dan dikomunikasikan kepada Risk Taking Unit.

b. Pengukuran risiko dengan melihat keberhasilan dalam mengevaluasi dan mengukur risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk .

2. Evaluasi terhadap kecukupan Sistim Infomasi Manajemen Risiko.

Sampai dengan tahun 2016, Sistim Informasi Manajemen Risiko mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, inovatif, tepat waktu dan dapat diandalkan, mampu mengakomodir strategi, mitigasi risiko, dan informasi bisa direspon secara cepat oleh manajemen.

Sistem Pengendalian Intern Manajemen RisikoBank NTT telah menerapkan pengendalian risiko dalam pengelolaan risiko mencakup:

to the type of risk, needs and development of the Bank;

4. Determination of limit to be comprehensive for all aspects related to the risk, which includes an overall limit, the limit per risk, and limit per bank activities that have exposure to risk.

Process Risk Management, Information Systems and Human Resources Risk ManagementUp to 2016 stage - stage of risk management undertaken by the Bank NTT namely:

1. Identification of evaluation of the process, measurement, monitoring and risk control:a. Identification of risk is proactive, covers all

business activities of banks and conducted in order to analyze the source and possible risks and their impact, the identification is done by analyzing all of the types and characteristics of the risks inherent in any banking activities which also include products and services - other services and has been monitoring its implementation regularly and communicated to Risk Taking Unit.

b. Measurement of risk to see success in evaluating and measuring the risk will be influenced by the strength of the control environment is formed.

2. Evaluate the adequacy of the risk management information system.

Until 2016, the Risk Management Information System is able to provide data accurate, complete, innovative, timely and reliable, able to accommodate the strategy, risk mitigation, and information can be responded quickly by management.

Risk Management Internal Control SystemNTT Bank has implemented risk controls in risk management include:


1. Menentapkan struktur oragnisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit yang melakukan pengendalian internal dimana pada setiap Kantor cabang memiliki Resident Inspector yang melakukan fungsi internal audit dengan mekanisme kerja H+1.

2. Divisi Manajemen Risiko merupakan unit kerja independen yang membuat kebijakan Manajemen risiko, metodologi pengukuran dan penetapan limit risiko. Proses pengkajian terhadap model dilakukan oleh internal Audit.

3. Setiap produk dan aktivitas baru serta kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi Manajemen Risiko.

4. Terdapat sistem kaji ulang yang Independen dan berkelanjutan terhadap proses dan kerangka manajemen risiko.

Strategi PermodalanKomposisi Permodalan BankModal DasarBerdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat Notaris Lalu Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, modal dasar Bank adalah Rp. 4.000.000.000.000, terbagi atas:

Saham Seri A Series A Shares

300.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000300.000.000 shares with par value of Rp. 10.000

Saham Seri B Series B Shares

100.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000100.000.000 shares with par value of Rp. 10.000

Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima deviden dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

1. Menentapkan organizations working structure by performing a clear separation of functions between operational units with units that perform internal control and in each branch office has a Resident Inspector conducting the internal audit function with the mechanism of action of H + 1.

2. Risk Management Division is an independent unit that makes the risk management policies, measurement methodology and risk limits. The process of assessment of a model carried out by the internal audit.

3. Any new products and activities and policies issued policies to be assessed and its implementation monitored by the Risk Management Division.

4. There is a review of the system that is independent and sustainable access to processes and risk management framework.

Capital StrategyComposition of Capital BankAuthorized capitalBased on the Deed of General Meeting of Shareholders of Extraordinary No. 08 dated May 27, 2016 made by Notary Then Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, the Bank’s authorized capital is Rp. 4,000,000,000,000, consisting of:

Shares of series A shares is solely owned by the Provincial Government, State Government and Local Government. A series shares have special voting rights, can be exchanged for shares of series B, receives dividends and the remaining liquidity in advance and has special voting rights in the proposed nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Series B shares are ordinary shares.


Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetorBerdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke dalam Perseroan Terbatas PT. BPD. NTT No.38 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH,M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp. 1.081.098.350 :

Saham Seri A Shares of Series A

Rp.108.039.835 lembar saham dengan nominal Rp.10.000,-Rp.108.039.835 shares with a nominal value of Rp.10.000,-

Saham Seri B Shares of Series B

Rp.70.000 lembar saham dengan nominal Rp.10.000,-Rp.70.000 shares with a nominal value of Rp.10.000,-

Berdasarkan Laporan Perkembangan Modal Posisi sampai dengan 31 Desember 2016, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAMShareholders

JUMLAH LEMBAR SAHAM DITEMPAT-KAN DAN

DISETOR PENUHNumber of shares issued and

fully paid

PROSENTASE KEPEMILIKAN Percentage of

Ownership(%)

NOMINAL (DALAM RIBUAN)

Nominal (in thousands)

Saham Seri A

Provinsi NTT 355,162,000.00 32.85 35,516,200.00

Pemkab. Kupang 83,209,520.00 7.70 8,320,952.00

Pemkab Sumba Timur 60,000,000.00 5.55 6,000,000.00

Pemkot Kupang 72,050,000.00 6.66 7,205,000.00

Pemkab. Manggarai Barat 25,000,000,00 2.31 2,500,000.00

Pemkab. Sumba Barat 55,000,000.00 5.09 5,500,000.00

Pemkab. Rote Ndao 30,550,000.00 2.83 3,055,000.00

Pemkab. Timor Tengah Utara 42,691,870.00 3.95 4,269,187.00

Pemkab. Belu 42,273,110.00 3.91 4,227,311.00

Pemkab. Ende 16,015,780.00 1.48 1,601,578.00

Pemkab. Flores Timur 22,000,000.00 2.03 2,200,000.00

Pemkab. Ngada 11,000,000.00 1.02 1,100,000.00

Pemkab. Manggarai 28,815,740.00 2.67 2,881,574.00

Pemkab. Nagakeo 23,000,000.00 2.13 2,300,000.00

Pemkab. Lembata 22,425,000.00 2.07 2,242,500.00

Pemkab. Alor 11,256,650.00 1.04 1,125,665.00

Pemkab. Sumba Tengah 22,444,380.00 2.08 2,244,438.00

Pemkab. Timor Tengah Selatan 46,840,840.00 4.33 4,684,084.00

The issued and paid-up and additional paid-in capitalBased on the Deed of Agreement Additions Capital Deposits into Limited Liability Company PT. BPD. NTT No.38 dated August 15, 2016 made by Notary Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn has approved an increase in issued and fully paid capital of Rp. 1081098350 :

Based Progress Report Capital position until December 31, 2016, the shareholder composition is as follows:


PEMEGANG SAHAMShareholders

JUMLAH LEMBAR SAHAM DITEMPAT-KAN DAN

DISETOR PENUHNumber of shares issued and

fully paid

PROSENTASE KEPEMILIKAN Percentage of

Ownership(%)

NOMINAL (DALAM RIBUAN)

Nominal (in thousands)

Pemkab. Sikka 15,663,460.00 1.45 1,566,346.00

Pemkab. Manggarai Timur 40,000,00.00 3.70 4,000,000.00

Pemkab. Sumba Barat Daya 33,000,000.00 3.05 3,300,000.00

Pemkab. Sabu Raijua 22,000,000.00 2.03 2,200,00.00

Pemkab. Malaka - - -

Jumlah Saham Seri A 1,080,398,350 99.94 108,039,835.00

Saham Seri B

Charles Amos Corputy 400,000,00 0.03 40,000.00

L.O. Wila Huky 200,000,00 0.02 20,000.00

Johan Christian Tallo 100,000.00 0.01 10,000.00

Jumlah Saham Seri B 700,000.00 0.06 70,000.00

Jumlah 1,081,098,350.00 100.00 108,109,835.00

Perincian ModalBerdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dirinci modal Bank sebagai berikut:

MODALModal

A MODAL INTI (Tier 1) 1,516,051

a. Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) 1,516,051

1. Modal Disetor 421-422 1,081,098

2. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserve) 477,850

2.1. Faktor Penambah 572,525

a. Agio Saham 431 0

b. Modal Sumbangan 433 247

c. Cadangan Umum 451 289,934

d. Laba Tahun-Tahun Lalu yang dpt diperhitungkan (100%)

0

d.i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak

461x25% 0

d.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kew.keuangan

2075 & 2820 0

d.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi

0

e. Laba tahun berjalan yg dpt diperhitungkn (100%) 233,844

e.i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak

465 233,844

Breakdown of CapitalBased on the FSA Regulation No. 11 / POJK.03 / 2016 About Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, the Bank's capital is detailed as follows:


MODALModal

e.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewjbn keuangan

2075 & 2820 0

e.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi

0

f. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan 436 0

g. Dana setoran modal 455 48,500

h. Waran yang diterbitkan (50%) 471 &472 0

i. Opsi saham yg diterbtkn dlm rangka program komp berbasis saham (50%)

473,474 &475

0

j. pendapatan komprehensif lainnya 440 0

k. saldo surplus revaluasi aset tetap 456 0

2.2. Faktor Pengurang 94,675

a. Disagio 432 0

b. Rugi tahun-tahun lalu yg dpt diperhitungkan (100%)

0

b.i. Rugi tahun-tahun lalu 462 0

c. Rugi tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%) 0

c.i. Rugi tahun berjalan 466 0

d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan 437 0

e. Pendapatan kompr.lain : kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual

445 0

f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif

92,428

g. PPA Non Produktif 2,247

h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book.

3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama 42,897

3.1. Perhitungan pajak tangguhan 228 37,095

3.2. goodwill 0

3.3. Aset tidak berwujud lainnya 212 5,802

3.4. Seluruh penyertaan 0

3.5. kekurangan modal pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan

0

3.6. eksposur sekuritisasi 0

b. Modal Inti tambahan (Additional Tier 1) 0 0

B MODAL PELENGKAP ( Tier 2) 64,136

a. Modal Saham atau lainnya 0 0

b. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan modal pelengkap

0 0

c. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 64,136.00 64,136

1) Cadangan umum PPA 70,521

2) Cadangan umum PPA Transaksi Rekening Administratif 1,879

d. Cadangan Tujuan 0 0


MODALModal

C FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP 0

a).Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank

0 -

b). Penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain tersebut.

0 -

D TOTAL MODAL (A + B - C ) 1,580,187

1.1 Strategi pengelolaan modala. Sumber Permodalan Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan

peraturan Bank Indonesia yang berlaku dimana modal yang diwajibkan Bank Indonesia di analisa dalam 2 tier:1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan

disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan Laba periode berjalan setelah pajak

2. Modal tier 2, meliputi Cadangan Umum Aset Produktif (maksimal 1,25% ATMR) dan Cadangan Tujuan

b. Perencanaan Modal Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan

mendukung rencana bisnis, bank memiliki kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara lain:1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang

saham berupa dividen ditentukan oleh besarnya modal yang disetor.

2. Dalam rangka menghasilkan tingkat dividen yang besar, bank melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan menghasilkan rentabilitas yang tinggi.

3. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan/pendekatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota selaku Pemegang Saham.

4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota melalui dukungan atas program pemberdayaan masyarakat dan kepedulian Bank melalui Corporate Social Responsibility dan promosi-promosi.

1.1. Capital management strategya. Source Capital Bank calculates the capital requirement is based on

Bank Indonesia regulations applicable where the capital required by Bank Indonesia in the second tier analysis:1. Capital Tier 1 capital includes issued and fully

paid, general reserves, retained earnings and profit for the period after tax

2. Tier 2 capital, covering general reserve Earning Assets (a maximum of 1.25% of RWA) and Reserves

b. Capital planning To meet the CAR appropriate risk profile and

support the business plan, the bank has a policy to maintain a strong capital among others:1. Return to shareholders in the form of dividends

are determined by the amount of paid-in capital.

2. In order to produce a big dividend rate, the bank implemented various strategies aimed at generating higher profitability.

3. Increased Paid in Capital through increased / approach to cooperation with the Provincial Government / District and State as Shareholder.

4. Become a Local Government partners in community economic development in the District / City through support for community empowerment and awareness program through the Bank's Corporate Social Responsibility and promotions.


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) Corporate Social Responsibility (CSR)

Komitmen PerusahaanFIRM COMMITMENT


Komitmen PerusahaanSebagai bank yang telah bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 17 Juli 1962, Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitment yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja bank pada beberapa aspek dasar yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tak terpisahkan dari aktifitas perusahaan.

Komitmen Manajemen Bank NTT terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) terus diperbaiki agar tepat sasaran dengan dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa

Bank NTT turut berperan dalam mencapai tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan semangat menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Lebih Baik dan Bersinergi bersama Masyarakat dan Lingkungan

Bank NTT plays a role in achieving the goal of Sustainable Development with the spirit of East Nusa Tenggara Province to be Better and Synergize with the Community and the Environment

Firm CommitmentAs a bank that has been growing in the midst of the people of East Nusa Tenggara since July 17th 1962, Bank NTT take an important role in participating actively through the program of corporate social responsibility, the spirit is the underlying management in taking steps through a strong commitment to run the program Responsibility social (Corporate social Responsibility / CSR) in a sustainable manner through improved performance of banks in some basic aspects that include social, economic and environmental. In relation to the empowerment of communities and the environment, Bank NTT is committed to encouraging the empowerment and welfare of the community through the bank's products and services as well as through its Corporate Social Responsibility (CSR) which is inseparable from the company's activities.

Management Commitment Bank NTT on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) be modified to be on target with the support of stakeholders as outlined in the Deed of Meeting of Extraordinary Shareholders No. 23 dated October 7,


Nomor : 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris di Kupang. Dalam rapat tersebut stakeholder memutuskan agar dalam pelaksanaan CSR, Bank NTT membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder, namun untuk penyalurannya tetap mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 56 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang diarahkan pada bidang pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan pembinaan oleh raga.

Dasar Pelaksanaan CSR1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Setiap penanaman modal berkewajiban

- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

- Penjelasan pasal 15 (b) ; “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu). “ Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) “ setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

2013 made by Silvester Joseph Mambaitfeto Notary in Kupang. In the meeting, the stakeholders decided that the implementation of CSR, Bank NTT building partnerships with all stakeholders, but for distribution adhere to the decision of the Directors of PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 56 of 2014 on the Guidelines for Social and Environmental Responsibility PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara. According to the guidelines, this activity is carried out continuously directed to educational, cultural, social, economic, health and coaching by the body.

Basis of CSR1. Law No.25 of 2007 on Investment Each investment is obliged

- Implement corporate social responsibility.- Respect the cultural traditions of communities

around the location of investment business activities.

- Explanation of Article 15 (b); "Every investment is obliged to implement corporate social responsibility".

2. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability article 47 paragraph 1 (a). "The company which carries on business in the field and / or related to the natural resources required to implement social and environmental responsibility."

This provision aims to keep creating company relationships harmonious, balanced and in accordance with environmental, cultural norms and the local community.

3. Government Regulation No. 47 In 2012, article 2 (two) "of each company as a legal subject has a social responsibility and the environment."


4. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.

Logo CSR Bank NTT

Arti Logo CSRGuna membedakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT.Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan programCorporate Social Responsibility yang memiliki nilai filosofis tersendiri.

4. Decree of the Board of Directors of PT. Regional Development Bank Nusa Tenggara Timur No. 56 Year 2014 on Guidelines for the Social and Environmental Responsibility PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

The meaning of corporate social responsibility is a responsibility that is inherent in each company to keep creating harmonious relations and in accordance with environmental, cultural norms and values of local communities.

Logo CSR Bank NTT

Meaning CSR LogoIn order to distinguish the Corporate Social Responsibility activities undertaken Promotion Company then PT.Bank NTT design and use a special logo in any implementation of the Social Responsibility programCorporate philosophical value of its own.


Gambar Tangan Gambar tangan pada logo Corporate Social Responsibility PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang.

Warna BiruWarna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Warna Oranye Warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT. Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.

Uraian Mengenai Corporate Social Responsibility yang Terkait dengan Lingkungan HidupBank NTT menyadari bahwa peranan bisnis haruslah mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengelola hasil dari alam dengan baik. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industry perbankan, Bank NTT memiliki kontribusi besar dalam ikut menentukan pembangunan industry di Indonesia dan NTT pada khususnya. Sudah menjadi tanggung jawab Bank NTT agar investasi yang didanai tetap memperhatikan pengelolaan persoalan persoalan social dan lingkungan.

Image HandImage of hands on Corporate Social Responsibility logo PT. Bank NTT symbolizes sincerity and partnership in the implementation of social and environmental responsibility in various fields.

BlueThe blue color symbolizes professionalism, Solidarity and Strength loving in the implementation of social and environmental responsibility.

The Orange ColorThe orange color is the color of inspiration as a symbol PT. NTT Bank as one of the pioneers of regional development not only in the field of financial products and services, but also in the development of social and environmental capacity in East Nusa Tenggara. All this is done with a passion for making the people of East Nusa Tenggara better by synergy with the community and the environment.

Description of Corporate Social Responsibility Associated With The EnvironmentBank NTT realize that the role of business should be to support the welfare of society and manage the results of nature well. As one of the companies engaged in the banking industry, Bank NTT has a major contribution in determining the development of industries in Indonesia and NTT in particular. It is the responsibility of Bank NTT for an investment funded regard to the management of social issues and environmental issues.


Perbankan termasuk Bank NTT dan lembaga keuangan, turut berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan arahan Direktur Utama Bank NTT pada Workshop Bank Berkelanjutan (Green Banking) tanggal 7-11 Desember 2015 dengan penyelenggara National Center for Sustainability Reporting (NCSR) di Aula Bank NTT Kantor Pusat Kupang. Kebijakan produk investasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek dan generasi sekarang, tetapi juga jangka panjang sehingga Bank NTT dituntut menjaga kepentingan generasi yang akan datang.

Dukungan bagi upaya bersama mengelola persoalan lingkungan dan social masyarakat, merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan Bank NTT dalam menciptakan produk dan jasa perbankan. Untuk itulah Bank NTT berupaya menyediakan portofolio produk berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bank berkelanjutan.

Sebagai perusahaan di sector perbankan, Bank NTT menyadari penyaluran kredit secara langsung mempengaruhi keberlanjutan usaha dan operasional pada masa masa mendatang. Namun demikian Bank NTT juga tidak dapat mengabaikan pentingnya upaya bersama untuk mengelola keberlanjutan lingkungan. Ke depan, akan diterapkan kebijakan bagi perusahaan permohonan kredit dengan kategori korporasi, dimana Bank NTT mewajibkan perusahaan pemohon kredit dengan kategori korporasi untuk memperhatikan kepatuhan hukum terkait pengelolaan lingkungan.

Bank NTT belum menggunakan peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit dengan kategori korporasi, namun menjadi perhatian seriusn Bank NTT ke depan agar dapat menerapkan kebijakan ini.

Banks including Bank NTT and financial institutions, contribute to achieving sustainable development goals, it is in accordance with the direction of the Director of Bank NTT at the Workshop on Sustainable Bank (Green Banking) on 7-11 December 2015 with the organizers of the National Center for Sustainability Reporting (NCSR) in Aula Bank Headquarters NTT Kupang. Policy investment products not only for the short term and the present generation, but also the long term so that NTT Banks are required to maintain the interests of future generations.

Support for joint efforts to manage environmental and social issues of society, is an important aspect to be considered in creating the NTT Bank banking products and services. For that NTT Bank seeks to provide a portfolio of sustainable products, with due regard to the provisions of the laws and practices of sustainable bank.

As a company in the banking sector, Bank lending NTT realized directly affect business continuity during future operations. However, Bank NTT also can not ignore the importance of joint efforts to manage environmental sustainability. Looking ahead, the company will apply for a credit application policies with corporate category, which obliges NTT Bank loan applicant company with the corporate category for attention to legal compliance related to environmental management.

Bank NTT not using PROPER (Performance Rating Program in Environmental Management) issued by the Ministry of Environment and Forestry, as a consideration in the provision of credit to the corporate category, but the attention of Bank NTT seriusn picture in order to implement this policy.


Diharapkan apabila Bank NTT dapat implementasi dari kebijakan ini, mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan, sehingga secara tidak langsung memampukan perusahaan untuk memperoleh pinjaman secara maksimum dari Bank NTT.

Kebijakan Pengelolaan LingkunganSepanjang tahun 2016 bentuk kegiatan terkait tanggung jawab kepada lingkungan adalah melalui program efisiensi energi, pengelolaan emisi, pengelolaan air dan limbah, green office dan penghijauan. Program ini dijalankan dalam rangka mewujudkan partisipasi dan dukungan Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kerja Perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan bumi.

Sebagai perusahaan perbankan, Bank NTT berkontribusi pada upaya bersama melestarikan lingkungan melalui kebijakan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan industry. Secara bersamaan, Bank NTT juga turut aktif memperhatikan nilai lingkungan dalam melaksanakan kegiatan operasional pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang yang ada di seluruh wilayah NTT. Salah satu kebijakan Bank NTT pada Tahun 2016 dalam peran serta ikut melestarikan lingkungan, adalah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp.2.531juta untuk membiayai program/kegiatan pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan untuk dijadikan sumber energy yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu sumber daya yang dijadikan sumber energy adalah mikro hydro dan tenaga surya yang telah dikembangkan pada beberapa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur antara lain : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Elar – Kabupaten Manggarai Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tamma Pahunga Lodu – Kabupaten Sumba Timur, dan beberapa daerah lainnya. Selain upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan sumber daya alam, juga upaya pelestarian lingkungan yaitu dengan memberikan bantuan pengadaan motor tiga roda yang digunakan untuk mengangkut sampah dan diberikan pada beberapa kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur.

It is expected that if the Bank NTT to the implementation of this policy, encouraging companies to continue to improve environmental performance, thus indirectly enable the company to obtain the maximum loan from Bank NTT.

Environmental Management PolicyThroughout the year 2016-related activity form of responsibility to the environment is through energy efficiency, emissions management, water and waste management, green office and greening. The program is run in order to realize the Company's participation in and support environmental sustainability in the region of the Company while enhancing the quality of life of the earth.

As a banking company, NTT Bank contribute to joint efforts to preserve the environment through an investment policy that is given to businesses and industry. Simultaneously, NTT Bank also participated actively pay attention to environmental values in carrying out operational activities at the Head Office and Branch Offices in the entire territory of the province. One of the Bank's policy of NTT in 2016 in the role of preserving the environment, is by allocating Rp.2.531juta to finance programs / activities of environmental conservation in the utilization of existing resources in the environment to be used as a source of energy that can be used by the surrounding community. One resource that is used as a source of energy is a micro hydro and solar power that have been developed in several areas in East Nusa Tenggara, among others: Power Micro Hydro (MHP) in Elar - East Manggarai Regency, Solar Power Plant (PLTS ) in the village of Tamma Pahunga Lodu - East Sumba, and some other areas. In addition to efforts to conserve the environment by using natural resources, as well as environmental conservation efforts by providing procurement assistance three-wheel motorcycle used to haul garbage and given in several districts in East Nusa Tenggara.


Implementasi Program Efisiensi energi Konsumsi Energi Dalam kegiatan operasional Bank NTT, energi yang dikonsumsi meliputi energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Perusahaan mengonsumsi energi listrik terutama untuk kebutuhan operasional kantor. Selain itu, Perusahaan juga mengonsumsi BBM untuk kebutuhan menopang pasokan listrik PLN (pemadaman bergiliran) sehingga Bank NTT menggunakan mesin listrik (genzet), mobil dinas operasional, baik dengan menggunakan kendaraan milik Perusahaan maupun transportasi umum, sedangkan energi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur Perusahaan. Jumlah kantor cabang Bank NTT yang cukup banyak membuat konsumsi energi listrik cukup tinggi. Perusahaan tidak memproduksi energi listrik secara mandiri sehingga semua energi listrik yang dikonsumsi bersumber dari jaringan Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN).

Bank NTT berkomitmen untuk terus melakukan inisiatif demi menghemat pemakaian energi listrik di gedung perkantoran dengan upaya sebagai berikut:

1. Penggunaan Lampu yang hemat energi (led) dan jendela kaca untuk penerangan ruangan;

2. Persuasi terhadap karyawan/ti untuk mematikan penerangan, komputer, AC, dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak dipakai;

3. Efisiensi waktu kerja dengan mengurangi waktu kerja lembur.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan energi listrik sebagai konsekuensi dari perkembangan bisnis Perusahaan seperti penambahan jaringan kantor dan sarana prasarana kantor yang menggunakan energi listrik. Pada periode pelaporan, implementasi inisiatif-inisiatif tersebut telah menghasilkan penghematan konsumsi energi listrik. Sedangkan mesin genzet akan dijalankan jika pasokan listrik dari PLN Kupang mengalami pemadaman bergilir antar 5-8 jam dalam sehari, sehingga pemakaian solar

Implementation of Energy Efficiency ProgramEnergy consumptionBank operations in NTT, the energy consumed energy includes electricity, fuel oil (BBM) and gas. Companies consume electricity mainly to the operational needs of the office. In addition, the company is also taking fuel to the needs shoring PLN electricity supply (blackout turns) so that the Bank NTT uses electric machine (generator), the official car operation, either by using a vehicle owned by the Company as well as public transport, whereas the gas energy is used to meet the needs of the kitchen Company. Number of branches of Bank NTT, which pretty much makes electrical energy consumption is quite high. The company does not produce electricity independently so that all electrical energy consumed is derived from the network of State-Owned Electricity Company (PLN).

NTT Bank is committed to continue to take the initiative in order to save electrical energy consumption in office buildings with the following measures:

1. The use of energy-saving lamps (LED) and glass windows for lighting the room;

2. Persuasion to employees / ti to turn off lights, computers, air conditioners, and other electronic devices that are not dipaka

3. Efficient working time by reducing overtime.

The initiative is in anticipation of increased need for electrical energy as a consequence of the Company's business developments such as the addition of a network of offices and office infrastructure that uses electrical energy. In the reporting period, the implementation of these initiatives have resulted in savings of electric energy consumption. While the engine generator will be executed if the supply of electricity blackouts Kupang experienced between 5-8 hours a day, so the use of diesel for generator engine


untuk kepentingan mesin genzet pada tahun laporan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 53.276 liter menjadi 58.771 liter untuk tahun 2016.

Lebih lanjut, dalam hal penggunaan BBM (bensin) untuk aktivitas operasional, Jumlah BBM yang dikonsumsi pada periode pelaporan tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 244.785 liter turun menjadi 212.760 liter. Untuk menghemat konsumsi BBM untuk aktivitas operasional kantor dan perjalanan dinas, Bank NTT melakukan inisiatif sebagai berikut: 1. Service kendaraan operasional secara berkala; 2. Mengganti onderdil yang aus untuk mengefisienkan

kerja mesin; 3. Menyusun agenda perjalanan dinas secara kolektif

antar unit tugas pada kota tujuan yang sama; 4. Mengurangi intensitas perjalanan dinas dengan

mengoptimalkan alat-alat komunikasi.

Konsumsi MaterialSebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan tidak menggunakan material yang langsung diambil dari alam (raw materials) untuk kegiatan operasional Perusahaan. Material utama yang digunakan dalam aktivitas operasional kami adalah kertas, alat tulis, dan tinta mesin cetak terutama untuk keperluan membuat surat menyurat, administrasi pelaporan, informasi rekening nasabah dan lan-lain.

Material yang Digunakan dalam Aktivitas Operasional Bank NTT menyadari, bahwa penggunaan kertas dan alat tulis secara tidak langsung memiliki dampak terhadap hutan sebagai penyedia bahan baku utama. Atas kesadaran ini, Perusahaan berusaha memulai inisiatif-inisiatif demi kelestarian hutan dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan material dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai berikut: 1. Menggunakan kembali amplop dan cover

dokumen; 2. Memanfaatkan kertas bekas untuk memo dan note;

interest in the reporting year decreased from the previous year as 53.276liter be 58.771liter for 2016.

Further, in the case of the use of fuel (gasoline) for operational activity, amount of fuel consumed during the reporting period in 2016 increased from the previous year dropped to 212 760 liters 244.785liter. To save on fuel consumption for office operational activities and business trips, Bank NTT initiative as follows:1. Service vehicle operation at regular intervals;2. Replace the worn parts to streamline the work

machine;3. Develop a collective agenda of official travel

between the units tasks at the same destination;4. Reduce the intensity of official travel by optimizing

communication tools.

Material consumptionAs a company engaged in the financial services sector, the Company does not use material taken directly from nature (raw materials) for the Company's operation. The main materials used in our operating activities are paper, stationery, ink and printing presses, especially for the purposes of making correspondence, administrative reporting, customer account information and others.

Materials Used in Operating Activities

Bank NTT aware that the use of paper and stationery indirectly have an impact on forests as the main raw material providers. On this awareness, the Company seeks started initiatives for the preservation of forests in the long run by optimizing the use of materials by applying the principles of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) as follows:

1. Using the back of envelopes and documents cover;

2. Utilizing waste paper for memos and notes;


3. Mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan e-paper dan teknologi informasi, seperti mobile banking dan SMS banking; serta

4. Melakukan pemeliharaan mesin cetak, fax, mesin EDC dan mesin printer lebih efisien dalam penggunaan kertas dan tinta.

Implementasi Program Pengelolaan Emisi Emisi udara yang dilepaskan dari dari aktivitas operasional Perusahaan terutama Gas Rumah Kaca (CO2) dan substansi perusak lapisan ozon (CFC, HCFC). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersumber dari penggunaan energi listrik untuk gedung perkantoran serta pembakaran BBM untuk aktivitas transportasi pegawai. sedangkan substansi pengikis lapisan ozon berasal dari pemakaian pendingin ruangan (AC) yang dipasang pada gedung perkantoran dan fasilitas lainnya.

Bank NTT menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis yang menggunakan energi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti emisi rumah kaca dan zat pengikis ozon. Pada periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan kuantitas emisi yang dihasilkan tersebut.

Namun, Kami telah melakukan beberapa upaya mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari emisi substansi perusak lapisan ozon dengan melakukan pemeliharaan secara berkala pada kendaraan dinas Perusahaan dan Pendingin Ruangan (AC).

Implementasi Program Pengelolaan Air dan Limbah

Konsumsi Air Secara umum, konsumsi air oleh Perusahaan dipergunakan untuk keperluan sanitasi pegawai dan bangunan kantor serta rumah dinas. Pada periode pelaporan, jumlah penggunaan air diambil dari sumber

3. Reduce the use of paper by using e-paper and information technology, such as mobile banking and SMS banking; and

4. Perform maintenance printing machine, fax, printer machines, EDC and more efficient in the use of paper and ink.

Emissions Management Program ImplementationAir emissions released from operating activities The Company primarily Greenhouse Gas (CO2) and ozone depleting substances (CFCs, HCFCs). Greenhouse Gas Emissions (GHG) emissions resulting from the use of electrical energy for office buildings as well as the combustion of fuel for transport activities of employees. whereas ozone depleting substances derived from the use of air conditioning (AC) which is mounted on the office buildings and other facilities.

Bank NTT realize that in carrying out business activities that use energy will have an impact on the environment such as emissions of greenhouse and ozone abrasive substances. In the reporting period, the Company has not calculated the quantity of emissions produced.

However, we have done some efforts to reduce the environmental impact from the emissions of ozone-depleting substances by conducting regular maintenance on the official vehicles of the Company and Air Conditioning (AC).

Implementation of Water and Waste Management Program Water consumptionGenerally speaking, the consumption of water by the Company used for sanitation purposes clerks and office buildings as well as the home office. In the reporting period, the amount of use of water taken from the


air dari sumur yang dimiliki sendiri dan apabila debit air berkurang pada saat musim kemarau yang cukup panjang maka dilakukan pemesanan air dengan menggunakan mobil tangki air dan pada tahun laporan 2016 konsumsi air mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 625m3 menjadi 653m3.

Pengelolaan Limbah Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan juga tidak menghasilkan banyak limbah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Limbah utama yang dihasilkan dari aktivitas operasional terdiri dari limbah padat berupa kertas tidak terpakai dan limbah cair berupa air kotor. Berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua jenis limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun demikian, pengelolaan yang baik dan memenuhi standar manajemen lingkungan harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Selama tahun 2016, Bank NTT melakukan pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dengan 2 metode pembuangan yaitu :

Limbah Kertas Waste Paper

Melalui jasa pengelolaan sampah Dinas KebersihanThrough waste management services Sanitation Department

Limbah Cair (air kotor) Waste water (sewage)

Pengelolaan air kotor melalui sistim septic tankmanagement of dirty water through the system of septic tanks

Pengelolaan air kotor menggunakan sistem septic tank yang kemudian akan dikelola menggunkan jasa pihak ke tiga.

Pada periode pelaporan, metode pengolahan limbah kertas, tinta mesin cetak dan alat tulis lainnya dilakukan dengan pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan setempat. Untuk limbah air kotor, digedung perkantoran menggunakan sistem penyimpanan sementara dalam septic tank untuk kemudian diangkut dan dikelola lebih lanjut oleh pihak ketiga sehingga tidak mencemari air tanah disekitarnya.

source water from wells owned by itself and when the water flow is reduced during the dry season that is long enough then do bookings water using water tankers and in the reporting year 2016 water consumption increased from the previous year 625m3 be 653m3.

Waste managementAs a company engaged in the financial services sector, the Company also produces a lot of waste that negatively impact the environment. The main waste generated from operating activities consists of solid waste such as paper unused and liquid waste such as sewage. Under the provisions of the Ministry of Environment, the two types of waste are not included into the category of hazardous and toxic waste (B3). However, proper management and environmental management standards must still be done so as not to cause adverse environmental impacts in the future.

During 2016, the Bank NTT conduct waste management as a form of corporate social responsibility with 2 disposal methods are:

Sewerage use septic tank systems which will then be managed using the services of a third party.

In the reporting period, the method of processing waste paper, ink printing machine and other stationery to do with the transport and further processing by local Sanitation Department. For wastewater, the halls of the office using the storage system while the septic tank to then further transported and administered by a third party that does not contaminate the surrounding soil.


Uraian Mengenai Corporate Sosial Responsibility yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesejahteraan KerjaBank NTT dalam melaksanakan aktivitasnya selalu mengedepankan kenyamanan karyawannya. Kenyamanan dalam bekerja merupakan hak dari setiap individu di perusahaan kami. Untuk mmewujudkannya, kami berkomitmen membuat semua karyawan kami tetap termotivasi dan bersemangat dalam berkerja.

Maka dari itu salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan tempat bekerja yang mendukung hal tersebut, baik secara fisik maupun non fisik. Pemahaman seperti inilah yang membuat kami percaya bahwa fasilitas Ban NTT yang baik bagi karyawannya adalah suatu keharusan.

Untuk mewujudkan komitmen kami tersebut dari sudut non fisik, kami menciptakan suasan kerja selaras ditengah keragaman dan kami sangat berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan kami.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian kami, dalam upaya mendukung komitmen tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas kantor yang baik serta menciptakan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan kami.

Pendidikan dan Pelatihan KaryawanManajemen merupakan alat untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Enam unsur manajemen yaitu : man, monay, method, machines, material, market, apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Unsur manusia (man) dianggap aset utama organisasi dalam

Description of Corporate Social Responsibility Related To Employment, Safety And Welfare Work

Bank NTT in carrying out its activities always give priority to the comfort of employees. Comfort in the work is the right of every individual in our company. For mmewujudkannya, we are committed to making all of our employees stay motivated and eager to work.

Thus one way to do this is by providing a workplace that supports it, both physical and non-physical. Such understanding is what makes us believe that Ban NTT good facilities for its employees is a must.

To realize our commitment of non-physical angle, we create a working atmosphere in harmony amid diversity and we are committed to provide equal opportunities to all our employees.

In addition, it is our concern, in an effort to support that commitment is to build office facilities as well as create rules on health and safety for our employees.

Education and Training EmployeesManagement is a tool to create the desired goal. Six management elements, namely: man, monay, methods, machines, materials, market, if managed properly will improve the efficiency and effectiveness in achieving its objectives. Elements of man (man) is considered a major asset in the organization's Human Resource


manajemen Sumber Daya Manusia. Unsur tersebut harus dipelihara dengan baik, bukannya dimanfaatkan secara produktif karena dianggap hanya sebagai faktor produksi. Pengembangan karyawan terus dilakukan oleh perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Pada prinsipnya pengembangan karyawan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan serta mengikuti program pengembangan, langkah selanjutnya ialah penilaian prestasi karyawan oleh manajer untuk menetapkan suatu kebijakan berarti untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya.

Bentuk perhatian tersebut adalah salah satunya dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan. Diharapkan agar melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Pelatihan sumber daya manusia berhubungan erat dengan penilaian terhadap terhadap hasil pekerjaan karyawan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil penilaian. Pelatihan dilakukan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Harapan pendidikan dan latihan agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan akan berdampak pada aktivitas perusahaan yang optimal dan produktif, yang mana hasil akhirnya akan ada pada kualitas dan kuantitas dari pada barang dan jasa yang dihasilkan. Tentunya barang dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, presentasi kerja karyawan dan seberapa besar peranan pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank NTT dapat dilihat pada halaman 211 Bab SDM buku Annual Report ini.

management. These elements should be maintained, rather than put to productive use because it is considered only as a factor of production. Employee development continues to be done by the company because it will provide benefits for companies, employees and the consumer society. In principle, the employee development efforts to improve the quality and abilities of employees. Once the employee is accepted, placed and employed as well as the development program, the next step is appraisal employee performance by the manager to establish a policy meant to provide the best possible care.

The attention span is one of them may take the form of education and training. It is hoped that through education and training can improve employee performance.

Training of human resources is closely linked to the assessment of the work of employees, which means that the training conducted after the results of the assessment. Training is done so that employees have the knowledge, skills and abilities in accordance with the demands of the job they do.

Expectations of education and training in order to improve employees' performance will affect optimal business activity and productive, which the end result would have on the quality and quantity of the goods and services produced. Of course, the goods and services produced will be as planned earlier, in terms of both quantity and quality. Research aimed at finding out how the implementation of education and training, employee presentations and how big the role of education and training on employee performance. Some education and training undertaken by NTT Bank can be found on page 211 Bab SDM book this Annual Report.


Pada tahun 2016 Bank NTT juga mengikutsertakan pegawai pada pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain Pendidikan Teknik Analisa Lingkungan (TAL) dan Workshop Green Banking bagi Bank NTT.

Pengembangan Sumber Daya Manusia BerkelanjutanPendekatan ManajemenSebagai faktor terbesar penggerak kegiatan operasional perusahaan, kehadiran karyawan sebagai sumber daya manusia perusahaan dalam pemenuhan berbagai fungsi dan tanggung jawab sehari-hari menjadi hal krusial bagi keberlanjutan usaha perusahaan. Ketepatan waktu dalam memberikan layanan perbankan, pemberian informasi yang komprehensif kepada para nasabah, hingga respon cepat dalam menangani layanan keluhan nasabah, semuanya bergantung pada kesiapan dan kesigapan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.

Perusahaan terus meningkatkan profesionalisme seluruh sumber daya manusia-nya demi mencapai kualitas kinerja dan perilaku kerja terbaik yang sesuai visi, misi dan budaya organisasi perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terukur melalui berbagai hal, termasuk di antaranya pengembangan sistem, pelatihan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, yang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, hak asasi manusia, dan asas kesetaraan. Berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pemberian upah karyawan yang sesuai menjadi panduan Perusahaan dalam memberikan berbagai manfaat kepada karyawannya.

In 2016 the Bank NTT also includes employees in education related to the environment, among others, Environment Analysis Technical Education (TAL) and Workshop on Green Banking for Bank NTT.

Sustainable Human Resource DevelopmentManagement approachAs the biggest factor driving the company's operations, the presence of the employee as a human resources company in fulfilling a variety of functions and responsibilities of everyday becomes crucial for the sustainability of the company's business. Timeliness in providing banking services, providing comprehensive information to customers, to the quick response in handling customer service complaints, everything depends on the readiness and preparedness of human resources trained and professional.

The company continues to increase the professionalism of the whole of its human resources in order to achieve quality performance and behavior of the best work according to the vision, mission and organizational culture of the company. To that end, the company planning and management of human resources targeted and measurable through a variety of ways, including systems development, training, scholarships, and so forth.

The company carries out the management of human resources well, that takes into account aspects of welfare, human rights, and the principle of equality. Various laws and regulations in force as well as standard remuneration appropriate employees into Company guidelines in providing various benefits to its employees.


Perusahaan memandang pegawai sebagai aset strategis paling berharga yang harus dikelola melalui manajemen kerja yang baik dengan memperhatikan prinsip kebebasan, kesetaraan, keselamatan dan keamanan, serta penghargaan harkat dan martabat. Oleh karena itu, Perusahaan selalu selalu berupaya meningkatan kompetensi pegawai melalui beragam program pengembangan kualitas pegawai. Perusahaan juga senantiasa menerapkan praktik-praktik kerja yang adil dan tidak menyalahi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap pegawai. Sementara itu, instrumen hubungan pegawai dan manajemen yang dimilikii Perusahaan terdiri dari Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank NTT belum terbentuk dan sementara dalam proses penjajakan.

Menciptakan Praktek Kerja Yang LayakSetiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam hal perolehan kompensasi, pengembangan diri, dan karir sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing tanpa adanya diskriminasi seperti perbedaan SARA dan jenis kelamin. Selama tahun 2015, tidak terdapat kasus diskriminasi kepada pegawai yang terjadi di lingkungan kerja terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aspirasi politik dan status sosial.

Selain itu, Perusahaan berkomitmen untuk mencegah insiden pelibatan pekerja anak dan paksa yang melanggar hukum dan norma sesuai dengan ketentuan Perusahaan dengan hanya menerima pegawai yang berusia di atas 17 tahun. Sehingga, kami dapat memastikan bahwa seluruh Unit Bisnis dan Kantor Cabang tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur dan pekerja paksa serta tidak terdapat operasi dan pemasok Perusahaan yang berisiko mempekerjakan pekerja anak dan pekerja paksa.

Perusahaan juga melakukan seleksi pemasok berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang baik sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Pada periode pelaporan seluruh pemasok telah melalui proses seleksi tersebut,

Companies view employees as the most valuable strategic asset that should be managed through the good work of management with regard to principles of freedom, equality, safety and security, and respect the dignity. Therefore, the company has always been always working to improve the competence of employees through various employee quality improvement program. The company also constantly implement practices that are fair and do not violate the human rights of every employee. Meanwhile, employee relations and management instruments that dimilikii Company consists of Unions and Collective Labor Agreement (CLA) NTT Bank has not been formed and while in the process of assessment.

Creating Decent Work Practice

Every employee has the same rights and opportunities both in terms of acquisition of compensation, self-development and career according to performance and competence of each without any discrimination such as racial and gender differences. During 2015, there were no cases of discrimination to employees that occur in the workplace related to race, color, sex, religion, political aspirations and social status.

In addition, the Company is committed to preventing incidents of child labor and forced engagement in violation of laws and norms in accordance with the provisions of the Company to accept only employees aged over 17 years. Thus, we can ensure that the entire Business Unit and the Branch Office did not employ child labor and forced labor as well as the operation and there is no risk of the supplier company employs child labor and forced labor.

The company is also doing the selection of suppliers based on the principles of good employment as set out in the Manual of Procurement. In the reporting period all suppliers have been through the selection process, so that the company can ensure that suppliers


sehingga Perusahaan dapat memastikan bahwa pemasok tidak memiliki dampak negatif terhadap praktik ketenagakerjaan dan HAM.

Perusahaan juga memperhatikan tingkat fleksibilitas beban pekerjaan pegawai yang mencakup waktu kerja bagi pegawai tetap dan pegawai paruh waktu, serta hak cuti. Hal-hal tersebut merupakan upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat menjaga keseimbangan hidupnya sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di Perusahaan. Disamping cuti tahunan, pegawai wanita juga berhak atas tiga bulan cuti bersalin (maternity leave). Pada periode pelaporan, tercatat sebanyak 52 orang pegawai wanita menggunakan hak maternity leave.

Kesejahteraan PegawaiPerusahaan memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawannya berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Secara khusus, dalam penyusunan paket remunerasi, Perusahaan menerapkan asas kesetaraan sehingga tidak membedakan paket berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan pada satu level jabatan terjadi bila terdapat perbedaan atas kinerja, kompetensi atau pengalaman kerja. Lebih lanjut, Perusahaan juga melakukan penyesuaian khusus pada paket remunerasi demi mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia-nya serta menambah nilai kompetitif Perusahaan di tengah-tengah industry.

Perusahaan menerapkan PSAK (revisi 2013), “imbalan kerja”, yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawa telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji,

tunjangan, iuran jaminan social, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan.

do not have a negative impact on labor and human rights practices.

Companies also pay attention to the level of flexibility of workload that includes employee work time for employees permanent and part-time employees, as well as leave entitlements. These things are the Company's efforts to ensure that all employees can keep the balance of his life as an integral part of working life in the Company. In addition to annual leave, female employees are also entitled to three months maternity leave (maternity leave). In the reporting period, there were 52 female employees using the right maternity leave.

Employee WelfareThe Company provides an appropriate reward for the work of all its employees based on the rules and standards. In particular, in the preparation of the remuneration package, the Company applies the principle of equality that does not differentiate packets based on gender, ethnicity, religion, race, and groups. Differences at the job level occurs when there is a difference on performance, competence or work experience. Furthermore, the Company also special adjustments to the remuneration package of measures to boost the performance enhancement of its human resources and increase its competitive value in the middle of the industry.

The Company adopted SFAS (revised 2013), "employee benefits", which prescribes the accounting treatment and disclosure for employee benefits, both short and long term. Banks are also required to recognize a liability and an expense when karyawa has provided services as well as the entity has received economic benefits from such services.

1. Short-term Employee Benefits Short-term employee benefits such as salary,

benefits, social security contributions, bonuses and other non-monetary rewards are recognized over the period the services are rendered.


2. Imbalan Kerja Jangka Panjang Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan

paska kerja, seperti pension, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, perusahaan memiliki program pension imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank NTT yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank NTT telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program imbalan jasa merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu factor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung perusahaan.

Pada tahun 2016, total dana gaji yang dikeluarkan Perusahaan untuk pegawai sebesar Rp.324.188 juta dibanding dengan total dana gaji pada tahun 2015 sebesar Rp.262.717 juta, atau meningkatvsebesar 23,40% dari tahun sebelumnya. Perhitungan dan penentuan gaji pokok yang diterima pegawai tidak berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur suku, agama, ras, kelas atau jenis kelamin maupun jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan menghargai setiap kinerja dan prestasi yang dicapai oleh para pegawai tetap melalui pemberian benefit khusus yang diberikan di luar dari penghasilan rutin yang mereka terima.

Mengenai jaminan kesejahteraan pada masa pensiun, usia pensiun untuk seluruh pegawai Perusahaan ditetapkan 56 tahun dengan masa persiapan pensiunan

2. The long-term benefits Long-term employee benefits and post-

employment remuneration, such as pension, long service leave, awards and rewards of the tenure of the tenure of proportion, calculated pursuant to Rule Company in accordance with Labor Law No.13 / 2003.

With respect to pension benefits, the company has a defined benefit pension program for all its permanent employees. Defined benefit pension plan is funded through payments to the Pension Fund Bank NTT determined by periodic actuarial calculations. Establishment of NTT Bank Pension Fund was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. KEP-479 / KM.17 / 1996 dated December 30, 1996.

Program fee for services is a pension plan that defines the pension amount to be received by employees on retirement which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation. Total contributions of employees in the pension program is set at 5% of the basic salary of the employee concerned and the rest borne by the company.

In 2016, the total salary fund for employees of the Company issued Rp.324.188 million compared to the total salary fund in 2015 amounted to Rp.262.717 million, or meningkatvsebesar 23.40% from the previous year. Calculation and determination of the basic salary received by an employee is not based on the factors associated with the element of ethnicity, religion, race, class or gender or sex. In addition, the company cherish every performance and achievements of the jobholder through the provision of special benefits provided outside of the regular income they receive.

Regarding welfare at retirement, the retirement age for all employees of the Company set 56 years with retirement preparation period one year before


satu tahun sebelum usia pensiun. Perusahaan mengimplementasikan program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti melalui Program Asuransi Jamsostek dan IDP JHT (Iuran Dana Pensiun Jaminan Hari Tua) sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada periode pelaporan, total nilai kewajiban pensiun Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp.17.301 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.15.788 juta atau naik sebesar 9,58%. Pada awal tingkat karir pegawai, Perusahaan memastikan bahwa besaran gaji pokok seluruh pegawai yang berada di wilayah operasional Nusa Tenggara Timur sebesar 187% diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan pegawai yang berada di wilayah operasional Surabaya sebesar 86% di atas Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.

Secara umum status kepegawaian Perusahaan terbagi 2 (dua), yaitu: Karyawan Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Struktur imbal jasa antara karyawan tetap dan karyawan kontrak pada umumnya sama, namun Bank memberikan tunjangan Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada Karyawan Tetap.

Komponen imbal jasa Bank NTT terdiri dari :1. Gaji2. Tunjangan Jabatan3. Tunjangan Kesejateraan4. Tunjangan Sandang5. Tunjangan Kendaraan 6. Tunjangan BPJS Kesehatan7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan8. Tunjangan Pajak9. Cuti Tahunan dan Cuti Lainnya10. Tunjangan Hari Raya11. Dana Pensiun12. Pesangon (bila mengajukan pensiun dini)13. Tunjangan Khusus (kemahalan)14. Jasa Produksi15. Tunjangan Masa Bhakti16. Tunjangan lainnya

retirement age. The Company implemented a defined contribution pension plans and defined benefits through Social Security Insurance Plan and IDP JHT (Contribution Old Age Security Pension Fund) in accordance with Act No. 13 Year 2003 on Manpower. In the reporting period, the total value of the Company's pension obligations in 2016 reached Rp.17.301 million compared to 2015 amounted to Rp.15.788 million or an increase of 9.58%. At the beginning of the level of career employees, the Company ensures that the amount of the basic salary of all employees who are in the operational area of East Nusa Tenggara amounted to 187% above the Minimum Wage East Nusa Tenggara, while employees who are in the operational area of Surabaya is 86% above the minimum wage of East Java Province.

In general, employment status Company divided 2 (two), namely: Permanent Employee (Work Time Indefinite Agreement) and Employee Contracts (Specific Time Employment Agreement). The structure of compensation between permanent employees and contract employees are generally the same, but the Bank provides allowance Pension Fund, Health Insurance (BPJS) Labor and Social Security (Social Security) to the permanent employees.

Bank NTT compensation components consist of:1. Salaries2. Functional Allowance3. Welfare Allowance4. Clothing Allowances5. Vehicle Allowances6. Benefits BPJS7. Employment Benefits BPJS8. Tax Benefit9. Annual Leave and Other Leaves10. Allowance11. Pension Fund12. Severance (if filed early retirement)13. Special Allowance (overpriced)14. Production Services15. Benefit Period of Bhakti16. Other Benefits


Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik dan loyal terhadap Perusahaan dengan memberikan penghargaan dan imbalan setiap lima tahun masa kerja dimulai dari tahun ke 15 masa kerjanya. Selain itu, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan serta memenuhi kebutuhan dasar karyawan, Perusahaan telah meninjau dan memperbarui fasilitas pinjaman karyawan dengan perubahan yang cukup signifikan yang menjadikannya salah satu yang terbaik di industri perbankan saat ini. Fasilitas pinjaman tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan karyawan seperti pembelian rumah, konstruksi ataupun renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan dan kepentingan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Perusahaan juga memberikan hak cuti karyawan baik untuk pria maupun wanita, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti nikah, dan cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016, sebanyak 52 karyawati menggunakan hak cuti melahirkan yang diatur dalam Buku VII Pedoman Manusal SDM perihal Hak dan Fasilitas Pegawai. Peraturan tersebut menegaskan :1. Istirahat melahirkan dilaksanakan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah karyawan melahirkan;

2. Dalam hal menyimpang dari ketentuan di atas, karyawan wajib membuat surat pernyataan terkait risiko yang akan terjadi disertai dengan surat keterangan dari dokter/bidan; dan

Proses Rekrutmen yang BerkualitasSeluruh proses perekrutan yang dilakukan Perusahaan dilaksanakan melalui serangkaian screening proses yang transparan, termasuk tes kemampuan dan kompetensi para calon karyawan, dan didasarkan pada kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di berbagai fungsi dan tugas yang ada. Pada tahun 2016, Bank NTT tidak melakukan rekrutmen pegawai.

The company also gave appreciation to every employee who has been working well and are loyal to the company by giving awards and rewards of each five-year working period starting from the 15th year of his tenure. In addition, as part of corporate strategy to increase employee motivation and meet the basic needs of employees, the Company has been reviewing and updating employee loan facility with significant changes which make it one of the best in the banking industry today. The loan facility is very flexible and can be used for a variety of employee needs such as home purchase, construction or renovation of houses, purchase of vehicles and other interests regulated in accordance with the applicable provisions in the company.

The company also provides employee leave entitlements for both men and women, including annual leave, maternity leave, marriage leave and leave related to grief appropriate applicable law. In 2016, a total of 52 employee using maternity leave rights set forth in Book VII Manusal guidelines concerning HR Employee Rights and amenities. The regulation states:

1. Rest childbirth carried a maximum of 3 (three) months, 1.5 months and 1.5 months prior to giving birth employee after childbirth;

2. In the event that deviate from the above provisions, the employee must make a statement related to the risks that will occur accompanied by a certificate from the doctor / midwife; and

Recruitment Process QualityThe entire recruitment process conducted by the Company was established through a transparent screening process, including testing the ability and competence of prospective employees, and is based on the fulfillment of the needs of human resources in a variety of functions and tasks. In 2016, NTT Bank does not undertake recruitment.


Pengembangan Kompetensi Pegawai Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, Perusahaan terus mengembangkan sistem yang dapat mencakup seluruh kegiatan terkait perekrutan, pendataan, dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Perusahaan juga mengembangkan manajemen penilaian kinerja yang adil melalui penerapan balanced scorecard dan Key Performance Indicator (KPI) di level individu maupun unit kerja. Hasil dari penilaian kinerja menjadi tolok ukur peningkatan karir sesuai kompetensi karyawan dan penentuan imbal jasa.

Perkembangan bisnis yang pesat dengan berbagai tantangan yang dihadapi menuntut manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM agar seluruh pegawai dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui program pendidikan dan pelatihan kompetensi para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan Perusahaan terdiri dari pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2016, total dana yang keluarkan Perusahaan untuk kegiatan pengembangan kompetensi mencapai lebih dari Rp.25.893 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp.19.227 juta atau naik sebesar 34,67% dari tahun sebelumnya.

Keselamatan dan Kesehatan KerjaPerusahaan menyadari pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi setiap pegawai agar dapat bekerja secara aman dan sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitar aktivitas lingkungan operasional, sehingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Pada periode pelaporan, praktik pelaksanaan K3 ditangani oleh Divisi SDM yang meliputi program sosialisasi K3, pelayanan K3, pencegahan penyakit akibat kerja, serta syarat kesehatan kerja. Salah satu indikator keberhasilan

Employee Competency DevelopmentIn conducting the management of human resources, the Company continues to develop systems that can include all the activities related to recruitment, data collection, and development of human resources in a comprehensive manner. The company also developed a fair performance appraisal management through the application of balanced scorecard and Key Performance Indicator (KPI) at the level of individuals and work units. The results of the performance assessment benchmark appropriate career enhancement employee competence and determination of compensation.

Rapid business development with the challenges facing the demands of management to continue to improve its performance. Therefore, the Company continues to strive to make human resource development so that all employees can achieve predetermined performance targets through education and training programs competence of the employees. Competency development activities that have been done of the Company consists of career education, professional education, skills, as well as a variety of courses, training, upgrading courses, seminars, workshops, as well as management and technical training tailored to the needs of the Company. In 2016, the total funds that the Company issued for competence development activities reached more than Rp.25.893 million compared to 2015 amounting to Rp.19.227 million or an increase of 34.67% from the previous year.

Occupational Health and SafetyThe company realizes the importance of Occupational Health and Safety (K3) for each employee in order to work safely and healthy, without endangering themselves and the people around the activities of the operational environment, in order to obtain optimum productivity. In the reporting period, the practical implementation of K3 is handled by the Human Resources Division which includes outreach programs K3, K3 services, prevention of occupational diseases, as well as occupational health requirements. One


inisiatif Perusahaan pada aspek K3 di tahun 2016 adalah jumlah kecelakan kerja Perusahaan tercatat zero

accident.

Sampai dengan akhir tahun 2016, tidak terjadi insiden yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Bank NTT terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pegawai dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan (semua pegawai didaftarkan sebagai peserta BPJS dan berhak mendapat perawatan kesehatan). Berbagai program kesehatan pegawai termasuk olah raga dilaksanakan di seluruh cabang dan berbagai kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat (dilakukan oleh Perwabant Bank NTT), donor darah (baik yang dilakukan oleh pihak ketiga, PMI dan Bank NTT), optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan (fatigue) dan stres. Selain itu, untuk menjamin keselamatan setiap pegawai, Bank NTT mengadakan simulasi waspada kebakaran dan evakuasi di setiap cabang terutama cabang yang menempati high-rise building dan jaminan perlindungan kecelakaan diri (BPJS Ketenaga Kerjaan).

Inisiatif Kesehatan dan Keselamatan KerjaPerusahaan memiliki inisiatif terhadap penerapan prinsip-prinsip K3 yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pegawai maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasional. Inisiatif aspek keselamatan kerja tersidiri atas aspek aspek sebagai berikut : 1. Bangunan kantor dilengkapi dengan kamera CCTV

dan dijaga oleh petugas keamanan untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan.

2. Penataan lay out sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

3. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi asuransi kecelakaan kerja.

4. Asuransi kepada pegawai yang meninggal karena kecelakaan kerja maupun kematian biaya.

5. Perusahaan membentuk sistem keamanan kantor yang telah dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan prosedur evakuasi terhadap bencana.

indicator of the success of initiatives at the company in 2016 K3 aspect is the number of work accidents recorded zero accident Company .

Until the end of 2016, no incidents endanger the health and safety of employees. NTT Bank continually strives to maintain and improve the health of employees in cooperation with BPJS (all employees registered as participants BPJS and are entitled to health care). Various health programs employees including exercise carried out in all branches and various campaigns and counseling related to chronic disease and healthy living tips (performed by Perwabant Bank NTT), blood donors (whether performed by a third party, PMI and Bank NTT), the optimization breaks and the anticipated fatigue (fatigue) and stress. In addition, to ensure the safety of every employee, Bank NTT held simulated fire alert and evacuation in each branch, especially branches that occupy the high-rise building and guarantees the protection of personal accident (BPJS Employment).

Occupational Health and Safety InitiativesThe Company has an initiative on the application of the principles of K3 aimed at ensuring the safety and health of employees and others who are active in the operational environment.Safety initiatives tersidiri aspects of the aspects of the following aspects:1. The office building is equipped with CCTV cameras

and patrolled by security personnel to guard the security of the crime.

2. Structuring lay out the infrastructure work for the employees so as to avoid accidents.

3. All employees have been included in the insurance workplace accident insurance.

4. Insurance to employees who died from workplace accidents and deaths cost.

5. The company formed an office security system that has been equipped with fire extinguishers and evacuation procedures to disasters.


6. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan selama Perusahaan menjalankan aktivitas usaha.

7. Meminta pengawalan pihak kepolisian pada saat Perusahaan melakukan aktivitas droping kas tunai (anfulling).

8. Larangan membawa senjata tajam dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan nasabah.

9. Tidak mentolerir penggunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia yang dapat menggangu kesehatan dan keselamatan kerja.

Inisiatif aspek kesehatan pegawai beserta keluarga1. Terdapat fasilitas kesehatan berupa :

a. Perusahaan dan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dokter, dan apotik yang ditunjuk di seluruh Nusa Tenggara Timur.

b. Fasilitas kesehatan untuk pegawai berikut istri dan anak yang belum berusia 21 tahun (apabila anak yang ditanggung setelah usia 21 tahun dan masih dalam pendidikan tinggi/kuliah maka wajib menyampaikan surat keterangan dari PT tersebut) atau belum pernah bekerja atau belum menikah meliputi pengobatan/ perawatan gigi, rawat inap, bantuan pembelian kacamata, penggantian biaya bersalin, konsultasi psikologis dan pengobatan lain sesuai ketentuan.

2. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.

3. Memfasilitasi pegawai Perusahaan untuk menyalurkan bakat dan menjaga kebugaran fisik melalui penyediaan sarana olah raga seperti : a. Futsal, Bank memiliki klub futsal sendiri dengan

nama Bante FC dan perusahaan berpartisipasi pada pertandingan futsal antar instansi di Kota Kupang dan sekitarnya tahun 2016 di Piala Sahabat Cup Tahun 2016 dan menjadi Juara II.

6. Work with the police in terms of security for running the company's business activities.

7. Request a police escort when the Company did droping activity than cash (anfulling).

8. Prohibition of carrying weapons and the like in the Company that may threaten the safety of employees and customers.

9. Do not tolerate the use of drugs and chemicals that can harm the health and safety at work.

Initiatives aspects of employee health and family1. There is a health facility in the form of:

a. The Company and cooperate with BPJS so that health services can be done in a hospital, clinic, doctor and pharmacy designated throughout the East.

b. Health facilities for the employees following a wife and children who are aged 21 years (if the child borne after the age of 21 years and are still in higher education / college then obliged to submit a certificate from the PT that) or have never worked or unmarried include treatments / dental care, hospitalization, help purchase glasses, replacement maternity fees, psychological counseling and other treatment accordingly.

2. All employees have been included in health insurance and accidents.

3. Facilitate the Company's employees to channel their talents and maintain physical fitness through the provision of sport facilities such as:a. Futsal, the Bank has its own futsal club with FC

Bante names and companies participated in the futsal match between institutions in Kupang and the surrounding Companion Cup 2016 Cup 2016 and became a runner.


b. Bola Volley, Bank memiliki klub bola voley sendiri dengan nama Bank NTT Voley Club yang berkedudukan di Kota Kupang. Pada Tahun 2016, perusahaan turut perpartisipasi Piala Bupati Sumba Barat Cup Tahun 2016 dan menjadi Juara 1 Voley Putrid an Juara 2 Voley Putra, dan mengikuti beberapa pertandingan antar klub dan lintas agama.

Uraian Mengenai Corporate Sosial Responsibility yang Terkait dengan Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanKebijakan Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanFaktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat sebagai investasi dimasa yang akan datang guna berkelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang. Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekpresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar berkelanjutan.

Program Bina Lingkungan Program bina lingkungan dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan opersionalnya, melalui program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

b. Volleyball, the Bank has its own voley ball club with the name of Bank NTT Voley Club, located in the city of Kupang. In 2016, the company participated perpartisipasi West Sumba Regent Cup Cup 2016 and became 1st an 2nd Putrid Voley Voley Son, and following a few matches between clubs and interfaith.

Description of Corporate Social Responsibility Associated With Social Development and CommunitySocial Development and Social Policy

A key factor for the success and sustainability of the company in the future is to build a sense of trust from the public and stakeholders. This is done by community development programs as an investment in the future for the company’s sustainable future.Community development is a process of strengthening the active and sustainable communities based on the principles of social justice, participation and equal partnership. Community development express the values of justice, equality, accountability, opportunity, choice, participation, collaboration and continuous learning process.

Community Development ProgramEnvironmental development program can be interpreted as a moral responsibility to the community around the work area and critical operations through community development programs by referring to the concept of sustainable development by taking into account the social and environmental dimensions.


Program Bina Lingkungan Bank NTT adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Bank NTT sangat terbuka terhadap berbagai masukan antara lain dari berita di media massa, informasi-informasi dari LSM, Yayasan dan Komunitas.

Bidang Pendidikan Bank NTT menyadari bahwa pendidikan sangat penting dan dibutuhkan setiap orang. Untuk itu, Bank NTT melakukan penyaluran bantuan pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa Bank NTT peduli terhadap dunia pendidikan. Program yang dilakukan oleh Bank NTT adalah pemberian beasiswa, melakukan renovasi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bank NTT terhadap pendidikan di tanah air.

Bidang SosialKita harus mengakui bahwa manusia merupakan makluk sosial karena manusia tidak biasa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita.

Dalam Bidang Sosial, Bank NTT memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka implementasikan tanggung jawab sosial.

Bidang KesehatanMelalui program CSR, Bank NTT turut memberikan perhatian untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan sekitarnya. Dalam kepedulian tersebut Bank NTT melakukan aksi donor darah guna memupuk kepedulian antar sesama serta menuju insan yang sehat.

Sepanjang tahun 2016, Bank NTT telah melaksanakan Program CSR dengan total biaya sebesar Rp. 7.239.459.400 (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), program CSR terdiri dari Program CSR Plan dan Program CSR Unplan yang disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut :

NTT Bank Community Development Program is a program empowering social conditions. NTT Bank is open to a variety of inputs, among others of the news in the media, information from NGOs, and Community Foundation.

Field of EducationBank NTT realize that education is very important and it takes everyone. To that end, Bank NTT channeling aid to education. This shows that the Bank NTT care to education. Program conducted by the Bank NTT is providing scholarships, the renovation and construction of educational facilities. This is done as a form of awareness of Bank NTT to education in the country.

Social AffairsWe must recognize that humans are social beings, because human beings are not ordinary human life without dealing with the others even for any small business we still need others to help us.

In the Social Sector, Bank NTT provides social assistance to the community in order to implement social responsibility.

HealthThrough CSR program, Bank NTT focusing attention on improving health in the surrounding neighborhood. In this concern the Bank NTT conduct blood donation to foster awareness among fellow and lead a healthy human being.

Throughout 2016, the Bank NTT has implemented CSR programs with a total cost of Rp. 7,239,459,400 (seven billion two hundred and thirty-nine million four hundred fifty nine thousand four hundred rupiah), CSR program consists of CSR Program Plan and CSR Program Unplan distributed in the following areas:


LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2016Laporan Csr Bank Ntt Tahun 2016

No NAMA PROGRAMNama Program

TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

I BIDANG PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN

RINCIAN RINCIAN

1 Bantuan CRS Penelitian Kajian Religius Tahap II - Rm. Gregorius - Sumba -SBD

Bantuan CRS Penelitian Kajian Religius Tahap II - Rm. Gregorius - Sumba -SBD

02 Februari 2016 Rp20,000,000

2 Beasiswa Pendidikan Peresmian USPD Palla Waitabula - SBD

Beasiswa Pendidikan Peresmian USPD Palla Waitabula - SBD

19 Februari 2016 Rp9,750,000

3 Bantuan Dana Beasiswa Mahasiswa Universitas Widya Mandala

Bantuan Dana Beasiswa Mahasiswa Universitas Widya Mandala

11 April 2016 Rp42,500,000

4 Bantuan CSR Penelitian Tim Gugus Perbatasan - Universitas Nusa Cendana - Provinsi NTT

Bantuan CSR Penelitian Tim Gugus Perbatasan - Universitas Nusa Cendana - Provinsi NTT

14 April 2016 Rp35,000,000

5 Bantuan CSR Tahap III Penelitihan Suma Barat - SBD

Bantuan CSR Tahap III Penelitihan Suma Barat - SBD

26 April 2016 Rp105,000,000

6 Bantuan CSR 1000 Dos Keramik untuk SMA Seminari ST.Rafael Oepoi Kupang-Kota Kupang

Bantuan CSR 1000 Dos Keramik untuk SMA Seminari ST.Rafael Oepoi Kupang-Kota Kupang

13 Juli 2016 Rp58,500,000

7 Bantuan CSR Beasiswa Prestasi KCU Kupang

Bantuan CSR Beasiswa Prestasi KCU Kupang

8 September 2016 Rp1,500,000

8 Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Satya Wacana

Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Satya Wacana

8 September 2016 Rp15,000,000

9 Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Tribhuana Malang

Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Tribhuana Malang

26 September 2016 Rp30,000,000

10 Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Kristen Arta Wacana Kupang

Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Kristen Arta Wacana Kupang

19 Oktober 2016 Rp42,500,000

11 CSR Penelitian Gugus Tugas Kawasan Perbatasan -Undana-Bapak Frans Gana - Provinsi NTT tahap III

CSR Penelitian Gugus Tugas Kawasan Perbatasan -Undana-Bapak Frans Gana - Provinsi NTT tahap III

12 Oktober 2016 Rp18,800,000

12 Bantuan CSR Beasiswa Prestasi KCU Kupang

Bantuan CSR Beasiswa Prestasi KCU Kupang

31 Oktober 2016 Rp4,500,000

13 Bantuan CSR Beasiswa Pendidikan Rainaldo Neloe_STPI Curug-Provinsi NTT

Bantuan CSR Beasiswa Pendidikan Rainaldo Neloe_STPI Curug-Provinsi NTT

14 Desember 2016 Rp21,167,500

14 Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Nusa Cendana Kupang

Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Univeritas Nusa Cendana Kupang

20 Desember 2016 Rp37,500,000

15 BantuanSeragam sekolah Kepada Siswa SD,SMP Dan SMA Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Lembata-Kegiatan Peresmian Kantor Kas Titipan Bank Indonesia.

BantuanSeragam sekolah Kepada Siswa SD,SMP Dan SMA Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Lembata-Kegiatan Peresmian Kantor Kas Titipan Bank Indonesia.

27 Desember 2016 Rp61,875,000

Total Bidang Pendidikan Rp503,592,500

II BIDANG OLAHRAGA BIDANG OLAHRAGA

1 RINCIAN RINCIAN

Bantuan CSR Atlet UNI Papua Sepakbola Dunia - Kab. TTS

Bantuan CSR Atlet UNI Papua Sepakbola Dunia - Kab. TTS

30 Maret 2016 Rp50,000,000




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

2 Bantuan CSR Atlet TAE KWONDO PON XIXI Jawa Barat-Provonsi NTT

Bantuan CSR Atlet TAE KWONDO PON XIXI Jawa Barat-Provonsi NTT

14 Juli 2016 Rp100,000,000

3 Bantuan CSR Lari 10 Kilo SMA Negeri 1 Kupang-Kota Kupang

Bantuan CSR Lari 10 Kilo SMA Negeri 1 Kupang-Kota Kupang

23 Agustus 2016 Rp45,000,000

4 CSR Dukungan Atlet NTT Pada PON XIX Jawa Barat

CSR Dukungan Atlet NTT Pada PON XIX Jawa Barat

22 September 2016 Rp100,000,000

5 Bantuan CSR Survei Lokasi Tour De Flores Larantuka Labuan Bajo

Bantuan CSR Survei Lokasi Tour De Flores Larantuka Labuan Bajo

26 September 2016 Rp72,000,000

6 Bantuan CSR PENGCAB TAE KWONDO - Kota Kupang.

Bantuan CSR PENGCAB TAE KWONDO - Kota Kupang.

30 November 2016 Rp30,000,000

Total Bidang Olahraga Rp397,000,000

III BIDANG BUDAYA BIDANG BUDAYA

RINCIAN RINCIAN

1 Bantuan CSR Pacuan Kuda - kabupaten Sumba Barat

Bantuan CSR Pacuan Kuda - kabupaten Sumba Barat

21 Oktober 2016 Rp100,000,000

IV BIDANG KESEHATAN BIDANG KESEHATAN

RINCIAN RINCIAN

1 CRS Termin II Yayasan Tangan Pengharapan

CRS Termin II Yayasan Tangan Pengharapan

20 Mei 2016 Rp37,500,000

2 CSR Operasi Penderita gangguan usus Kota Kupang

CSR Operasi Penderita gangguan usus Kota Kupang

16 Juni 2016 Rp10,000,000

3 Bantuan CSR Operasi Bibir Sumbing dan Luka Bakar-RS St. Carolus Borromeus Belo-Kota Kupang

Bantuan CSR Operasi Bibir Sumbing dan Luka Bakar-RS St. Carolus Borromeus Belo-Kota Kupang

14 Juli 2016 Rp54,000,000

4 Bantuan CSR Jambanisasi-Operasi Teritirial TNI-Korem 161 Wirasakti

Bantuan CSR Jambanisasi-Operasi Teritirial TNI-Korem 161 Wirasakti

12 Agustus 2016 Rp150,150,000

5 Bantuan CSR 10 WC PKK (Jamban) - Kab. Sikka

Bantuan CSR 10 WC PKK (Jamban) - Kab. Sikka

16 Agustus 2016 Rp35,000,500

6 Bantuan CSR KKR Oekumene Baksos Kab. Sikka

Bantuan CSR KKR Oekumene Baksos Kab. Sikka

16 Agustus 2016 Rp11,474,000

7 CSR Bhakti Kesehatan- Pengobatan Gratis Biddokkes Polda NTT

CSR Bhakti Kesehatan- Pengobatan Gratis Biddokkes Polda NTT

8 September 2016 Rp28,001,500

8 Bantuan CSR 1 Unit Mobil Tangki Air - RSUD W.Z. Yohanes

Bantuan CSR 1 Unit Mobil Tangki Air - RSUD W.Z. Yohanes

14 Oktober 2016 Rp348,200,000

9 Bantuan CSR RS St. Carolus Borromeus - Kota Kupang Program Sosialisasi Pencegahan Infeksi

Bantuan CSR RS St. Carolus Borromeus - Kota Kupang Program Sosialisasi Pencegahan Infeksi

28 Oktober 2016 Rp25,000,000

10 Bantuan CSR 1 Unit Mobil Tangki Air - Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Bantuan CSR 1 Unit Mobil Tangki Air - Pemerintah Kabupaten Manggarai.

21 Desember 2016 Rp348,200,000

Total Bidang Kesehatan Rp1,047,526,000




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

V BIDANG EKONOMI BIDANG EKONOMI

RINCIAN RINCIAN

1 Bantuan CSR 2 unit Tractor - Kab. Rote Ndao

Bantuan CSR 2 unit Tractor - Kab. Rote Ndao

31 Maret 2016 Rp50,000,000

2 Bantuna CSR Pembangunan Biara Susteran Taman Ziarah Yesus Maria - Oebelo Kab. Kupang

Bantuna CSR Pembangunan Biara Susteran Taman Ziarah Yesus Maria - Oebelo Kab. Kupang

20 Juli 2016 Rp100,000,000

3 Bantuan CSR Studi Banding 20 Anggota UPL Mikro Bank NTT - Provinsi NTT

Bantuan CSR Studi Banding 20 Anggota UPL Mikro Bank NTT - Provinsi NTT

05 Oktober 2016 Rp84,000,000

4 Bantuan CSR Mesin Perontok Padi Kelompok Tanu Mikro Binaan Bank NTT Capem Naikliu_Kab. Kupang (HUT CapeM Naikliu)

Bantuan CSR Mesin Perontok Padi Kelompok Tanu Mikro Binaan Bank NTT Capem Naikliu_Kab. Kupang (HUT CapeM Naikliu)

31 Oktober 2016 Rp6,500,000

5 Bantuan CSR Pompa Air - Kab. Malaka

Bantuan CSR Pompa Air - Kab. Malaka

30 November 2016 Rp73,645,000

6 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Bengkel Betania

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Bengkel Betania

30 November 2016 Rp15,000,000

7 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Bengkel 3 Putra

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Bengkel 3 Putra

30 November 2016 Rp15,000,000

8 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Meubel Sinar Kasih

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Meubel Sinar Kasih

31 November 2016 Rp15,000,000

9 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Usaha Baru

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Usaha Baru

31 November 2016 Rp15,000,000

10 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Dua Saudara

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Dua Saudara

31 November 2016 Rp15,000,000

11 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Amnamat

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Amnamat

31 November 2016 Rp15,000,000

12 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Intan

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Intan

31 November 2016 Rp15,000,000

13 Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Meopai

Bantuan CSR Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Kelompok Binaan Kios Meopai

14 Desembe 2016 Rp15,000,000

14 Bantuan CSR Trakctor Pertanian - Kab. Sumba Timur

Bantuan CSR Trakctor Pertanian - Kab. Sumba Timur

16 Desember 2016 Rp319,421,500

15 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Mangarai

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Mangarai

21 Desember 2016 Rp29,920,225

16 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sikka

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sikka

22 Desember 2016 Rp29,920,225

17 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten TTS

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten TTS

23 Desember 2016 Rp29,920,225




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

18 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Timur

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Timur

24 Desember 2016 Rp29,920,225

19 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Nagekeo

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Nagekeo

25 Desember 2016 Rp29,920,225

20 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Barat Daya

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Barat Daya

26 Desember 2016 Rp29,920,225

21 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Belu

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Belu

27 Desember 2016 Rp29,920,225

22 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Alor

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Alor

28 Desember 2016 Rp29,920,225

23 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Barat

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Barat

29 Desember 2016 Rp29,920,225

24 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Lembata

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Lembata

30 Desember 2016 Rp29,920,225

25 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Malaka

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Malaka

31 Desember 2016 Rp29,920,225

26 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Tengah

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Tengah

31 Desember 2016 Rp29,920,225

Total Bidang Ekonomi Rp1,112,609,200

VI BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL

RINCIAN : RINCIAN :

1 Bantuan CSR Pembangunan Gereja St. Gabriel Waitabula _SBD

Bantuan CSR Pembangunan Gereja St. Gabriel Waitabula _SBD

19 Februari 2016 Rp25,000,000

2 Bantuan CSR Pembangunan GKS POS PI Werame Waitabula - SBD

Bantuan CSR Pembangunan GKS POS PI Werame Waitabula - SBD

29 Februari 2016 Rp25,000,000

3 Bantuan CSR Panitia Pembangunan Kapela St. Petrus di Manulai II - Kota Kupang

Bantuan CSR Panitia Pembangunan Kapela St. Petrus di Manulai II - Kota Kupang

18 Maret 2016 Rp10,000,000

4 Bantuan CSR Pembangunan GKS Jemaat Puu Kapaka - Kab. Sumba Barat Daya

Bantuan CSR Pembangunan GKS Jemaat Puu Kapaka - Kab. Sumba Barat Daya

31 Maret 2016 Rp10,000,000

5 Bantuan CSR Pembangunan GKS Tawasangu - Kab. Sumba Barat

Bantuan CSR Pembangunan GKS Tawasangu - Kab. Sumba Barat

29 April 2016 Rp50,000,000

6 Bantuan Korban Banjir Dan Tanah Longsor Melalui BPBD Kab. Ende

Bantuan Korban Banjir Dan Tanah Longsor Melalui BPBD Kab. Ende

29 April 2016 Rp29,200,000

7 Bantuan Dana Santunana Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Nurusaadah - Kota Kupang

Bantuan Dana Santunana Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Nurusaadah - Kota Kupang

10 Mei 2016 Rp76,375,000

8 Bantuan CSR Pembangunan Gedung GMIT Moria - Kab. Kupang

Bantuan CSR Pembangunan Gedung GMIT Moria - Kab. Kupang

20 Mei 2016 Rp57,500,000

9 Bantuan CSR untuk Pembangunan Gedung Mushola Yayasan Al-Faidah - Kota Kupang

Bantuan CSR untuk Pembangunan Gedung Mushola Yayasan Al-Faidah - Kota Kupang

13 Juni 2016 Rp25,000,000

10 Bantuan CSR untuk Pembangunan Masjid Al Ikhlas - Alak Kota Kupang

Bantuan CSR untuk Pembangunan Masjid Al Ikhlas - Alak Kota Kupang

13 Juni 2016 Rp20,000,000




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

11 Bantuan CSR Bahan Bangunan Paroki Belu - Kab. Belu

Bantuan CSR Bahan Bangunan Paroki Belu - Kab. Belu

30 Juni 2016 Rp10,000,000

12 Bantuan CSR Panti Asuhan Bhakti Luhur - Kab. Nagekeo

Bantuan CSR Panti Asuhan Bhakti Luhur - Kab. Nagekeo

30 Juni 2016 Rp34,250,000

13 Bantuan CSR Buka Puasa Bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia - Provinsi NTT

Bantuan CSR Buka Puasa Bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia - Provinsi NTT

11 Juli 2016 Rp25,000,000

14 Bantuan CSR Kepada Badan Kontak Mejelis Taklim (BKMT) Provinsi NTT

Bantuan CSR Kepada Badan Kontak Mejelis Taklim (BKMT) Provinsi NTT

13 Juli 2016 Rp33,900,000

15 Bantuan CSR Gereja Bethel Oesapa Tengah - Kota Kupang

Bantuan CSR Gereja Bethel Oesapa Tengah - Kota Kupang

15 Juli 2016 Rp25,000,000

16 Bantuan CSR Rumah Ibadah dan Panti Asuhan Kantor Cabang Ende

Bantuan CSR Rumah Ibadah dan Panti Asuhan Kantor Cabang Ende

29 Juli 2016 Rp60,000,000

17 Bantuan CSR Pembangunan Rumah Pastori PDT. Thomas W. Ateto - Kota Kupang

Bantuan CSR Pembangunan Rumah Pastori PDT. Thomas W. Ateto - Kota Kupang

29 Juli 2016 Rp9,784,000

18 Bantuan CSR Sembako HUT - RI Ke 71 Melalu Dinas Sosial Provinsi NTT

Bantuan CSR Sembako HUT - RI Ke 71 Melalu Dinas Sosial Provinsi NTT

10 Agustus 2016 Rp2,150,000

19 Bantuan CSR Lantainisasi - Operasi Teritorial TNI - Korem 161 Wirasakti - Kab. Kupang

Bantuan CSR Lantainisasi - Operasi Teritorial TNI - Korem 161 Wirasakti - Kab. Kupang

12 Agustus 2016 Rp89,500,000

20 Bantuan CSR Rehap Kapela - Operasi Teritorial TNI - Korem 161 Wirasakti - Kab. Kupang

Bantuan CSR Rehap Kapela - Operasi Teritorial TNI - Korem 161 Wirasakti - Kab. Kupang

12 Agustus 2016 Rp147,879,000

21 Bantuan CSR Masjid Mujaihirin - Kab. Ende

Bantuan CSR Masjid Mujaihirin - Kab. Ende

15 Agustus 2016 Rp20,000,000

22 Bantuan CSR Masjid Baiturahman - Kab. Nagekeo

Bantuan CSR Masjid Baiturahman - Kab. Nagekeo

16 Agustus 2016 Rp50,000,000

23 Bantuan CSR Gereja Ephata Molo Utara - Kab. TTS

Bantuan CSR Gereja Ephata Molo Utara - Kab. TTS

23 Agustus 2016 Rp20,000,000

24 Bantuan CSR Gereja Eklesia Neononi - Kab. TTS

Bantuan CSR Gereja Eklesia Neononi - Kab. TTS

23 Agustus 2016 Rp20,000,000

25 Bantuan CSR GPDI Anugerah - Kab. Sabu

Bantuan CSR GPDI Anugerah - Kab. Sabu

24 Agustus 2016 Rp24,540,000

26 Bantuan CSR Gereja St. Mikael Nunang - Manggarai Barat

Bantuan CSR Gereja St. Mikael Nunang - Manggarai Barat

31 Agustus 2016 Rp16,500,000

27 Bantuan CSR Gereja Ebenhaeser - Kab. Kupang

Bantuan CSR Gereja Ebenhaeser - Kab. Kupang

31 Agustus 2016 Rp16,460,000

28 Bantuan CSR Gereja Pokok Anggur - Semau, Kab. Kupang

Bantuan CSR Gereja Pokok Anggur - Semau, Kab. Kupang

31 Agustus 2016 Rp19,990,000

29 Bantuan CSR Gereja Golgota -Tenau - Kota Kupang

Bantuan CSR Gereja Golgota -Tenau - Kota Kupang

01 September 2016 Rp10,000,000

30 Bantuan CSR 1000 Paket Sembako - TMMD - Kab. TTS

Bantuan CSR 1000 Paket Sembako - TMMD - Kab. TTS

08 September 2016 Rp97,000,000

31 Bantuan CSR Kebakaran Pasar SoE - Kab. TTS

Bantuan CSR Kebakaran Pasar SoE - Kab. TTS

23 Septemebr 2016 Rp50,000,000




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

32 Bantuan CSR Rumah Ibadah Pota - Kabupaten Manggarai Timur

Bantuan CSR Rumah Ibadah Pota - Kabupaten Manggarai Timur

26 September 2016 Rp25,300,000

33 BantuanCSR Masjid Al - Nuthadah Kabir - Kab. Alor

BantuanCSR Masjid Al - Nuthadah Kabir - Kab. Alor

30 September 2016 Rp20,000,000

34 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Imanuel Tauhela - Kab. TTS

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Imanuel Tauhela - Kab. TTS

10 Oktober 2016 Rp38,980,000

35 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja GMIT Lakhaeroi - Kab. TTS

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja GMIT Lakhaeroi - Kab. TTS

10 Oktober 2016 Rp20,000,000

36 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Irene Nasedano - Kab. Rote Ndao

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Irene Nasedano - Kab. Rote Ndao

10 Oktober 2016 Rp11,425,000

37 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Bukit Karang Hoinbala - Kota Kupang

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Bukit Karang Hoinbala - Kota Kupang

12 Oktober 2016 Rp20,000,000

38 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Imanuel Ruilak - Kab. Alor

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Imanuel Ruilak - Kab. Alor

12 Oktober 2016 Rp20,000,000

39 Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Betel Benotes - Kab. TTS

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Betel Benotes - Kab. TTS

19 Oktober 2016 Rp20,000,000

40 Bantuan CSR Masjid Nurul Qomar Taehu’e Kab. TTS

Bantuan CSR Masjid Nurul Qomar Taehu’e Kab. TTS

27 Oktober 2016 Rp10,000,000

41 Bantuan CSR Kantor dan Rumah Jabatan Pastoral Klasis Amanuban Utara - Kab. TTS

Bantuan CSR Kantor dan Rumah Jabatan Pastoral Klasis Amanuban Utara - Kab. TTS

31 Oktober 2016 Rp10,000,000

42 Bantuan CSR Gereja Imanuel Tuanak - Kab. Kupang

Bantuan CSR Gereja Imanuel Tuanak - Kab. Kupang

31 Oktober 2016 Rp10,970,000

43 Bantuan CSR Gereja Imanuel Tanah Merah - Kab. Kupang

Bantuan CSR Gereja Imanuel Tanah Merah - Kab. Kupang

31 Oktober 2016 Rp20,109,000

44 Bantuan CSR GMIT Nehemia Sulamu - Kab. Kupang

Bantuan CSR GMIT Nehemia Sulamu - Kab. Kupang

31 Oktober 2016 Rp19,950,000

45 Bantuan CSR Gereja Imanuel Amfoang Utara - Kab. Kupang

Bantuan CSR Gereja Imanuel Amfoang Utara - Kab. Kupang

31 oktober 2016 Rp5,000,000

46 Bantuan CSR Jemaat Paulus Bieto - Kab. Kupang

Bantuan CSR Jemaat Paulus Bieto - Kab. Kupang

31 Oktober 2016 Rp9,999,000

47 Bantuan CSR Mendukung Pertemuan Raya GMIT Bukapiting - Kab. Alor

Bantuan CSR Mendukung Pertemuan Raya GMIT Bukapiting - Kab. Alor

31 oktober 2016 Rp9,450,000

48 Bantuan CSR Gereja St. Theresia Lengko AJ. Kab. Manggarai Timur

Bantuan CSR Gereja St. Theresia Lengko AJ. Kab. Manggarai Timur

22 November 2016 Rp35,950,000

49 Bantuan CSR GKS Jemaat Patiala Kab. Sumba Barat

Bantuan CSR GKS Jemaat Patiala Kab. Sumba Barat

28 Novemebr 2016 Rp47,100,000

50 Bantuan CSR Masjid Nurul Hijrah Kab. Flores Timur

Bantuan CSR Masjid Nurul Hijrah Kab. Flores Timur

31 November 2016 Rp15,700,000

51 Bantuan CSR Kapela St. Yoseph Amanatun Utara Kab. TTS

Bantuan CSR Kapela St. Yoseph Amanatun Utara Kab. TTS

20 Desember 2016 Rp10,000,000

53 Bantuan CSR Gereja Umamapu - Kab. Sumba Timur

Bantuan CSR Gereja Umamapu - Kab. Sumba Timur

22 Desember 2016 Rp20,000,000




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

54 Bantuan CSR Bedah Rumah bagi Jemaat GMIT Syalom - Kota Kupang

Bantuan CSR Bedah Rumah bagi Jemaat GMIT Syalom - Kota Kupang

27 Desember 2016 Rp10,000,000

55 Bantuan CSR Pembangunan Gereje GMIT Bukit Kasih Kab. Kupang

Bantuan CSR Pembangunan Gereje GMIT Bukit Kasih Kab. Kupang

29 Desember 2016 Rp25,000,000

56 Biaya Jasa Desain Dan Pembuatan RAB Ddari CV.Archilogic.

Biaya Jasa Desain Dan Pembuatan RAB Ddari CV.Archilogic.

30 Desember 2016 Rp2,550,000

Total Bidang Sosial Rp1,547,511,000

VII BIDANG LINGKUNGAN BIDANG LINGKUNGAN

RINCIAN RINCIAN

1 Kerjasama Program CSR Pembangunan PLTMH Elar-Kab. Manggarai Timur dan PLTS di Desa Tamma Pahunga Lodu-Kabupaten Sumba Timur

Kerjasama Program CSR Pembangunan PLTMH Elar-Kab. Manggarai Timur dan PLTS di Desa Tamma Pahunga Lodu-Kabupaten Sumba Timur

30 Juni 2016 Rp404,925,000

2 CSR Pembangunan Tugu Landmark-Kota Maumere-Kabupaten Sikka

CSR Pembangunan Tugu Landmark-Kota Maumere-Kabupaten Sikka

21 Oktober 2016 Rp147,553,000



28 Oktober 2016 Rp809,850,000

3 Kerjasama Program CSR Pembangunan PLTMH Elar-Kab. Manggarai Timur dan PLTS di Desa Tamma Pahunga Lodu-Kabupaten Sumba Timur


28 Oktober 2016 Rp809,850,000

4 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai

21 Desember 2016 Rp29,920,225

5 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sikka

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sikka

22 Desember 2016 Rp29,920,225

6 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten TTS

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten TTS

23 Desember 2016 Rp29,920,225

7 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Timur

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Timur

24 Desember 2016 Rp29,920,225

8 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Nagekeo

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Nagekeo

25 Desember 2016 Rp29,920,225

9 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Barat Daya

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Barat Daya

26 Desember 2016 Rp29,920,225

10 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Belu

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Belu

27 Desember 2016 Rp29,920,225

11 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Alor

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Alor

28 Desember 2016 Rp29,920,225

12 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Barat

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Manggarai Barat

29 Desember 2016 Rp29,920,225

13 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Lembata

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Lembata

30 Desember 2016 Rp29,920,225




TANGGALTanggal

REALISASIRealisasi

14 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Malaka

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Malaka

31 Desember 2016 Rp29,920,225

15 Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Tengah

Bantuan CSR Motor Roda Tiga Kabupaten Sumba Tengah

31 Desember 2016 Rp29,920,225

Total Bidang Lingkungan Rp2,531,220,700

Total Rp7,239,459,400

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2016.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum.

Fransiskus Salem, SH. M.SiKomisaris Utama

Eduardus Bria Seran , SEPlt. Direktur Utama

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Attached delivered Results of Self Assessment Good Corporate Governance Implementation Regional Development Bank of East Nusa Tenggara in the year ended December 31, 2016.

The report thus conveyed, so be advised.


Lampiran 1Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2016Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TimurPeringkat : 3 (Cukup Baik)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCGKategori Peringkat Defininsi

Individual 3 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance cukup signifikan dan perlu tindakan penyelesaian segera.

ANALISA1. Bahwa secara umum penerapan tatakelola Bank NTT dinilai baik dalam aspek governancece structure,

dan dinilai cukup baik untuk aspek governance process dan aspek governancece outcome. Bank NTT perlu melakukan beberapa perbaikan - perbaikan seperti Kepatuhanan terhadap peraturan perundang-undangan, kualitas perlindungan konsumen, pelanggaranan ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahwa penilaian aspek Governance Structure bank berada pada peringkat 2 (baik) yaitu :

a. Anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris Independen dinilai memenuhi komposisi maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab III Pasal 23 ayat (1) “Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi”.

b. Bank memiliki Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dan dinilai memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) “Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang” akan tetapi berdasarkan RUPS LB tanggal 29 Nopember 2016 yang tertuang dalam Berita acara RUPS LB No. 41 Tahun 2016, menetapkan Bapak Eduardus Bria Seran, SE sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran Dana menggantikan Bapak Daniel Tagu Dedo, SE.

c. Sesuai SK Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang pihak independen. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah anggota Komite pada Dewan Komisaris Bank NTT telah terpenuhi.

d. Sampai dengan akhir tahun 2016 semua jabatan untuk tingkat pejabat eksekutif telah terisi semuanya (tidak ada kekosongan jabatan).

3. Bahwa penilaian Governance Process berada pada peringkat 3 (cukup baik) yang ditunjukan dengan :

a. Penetapan Calon Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit sesuai Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham LB No.77 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 telah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Penetapan Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran Dana sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 Tahun 2016 Tanggal 29 November melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.


ANALISAc. Pengangkatan Anggota Komite sebagaimana SK Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT telah dilakukan Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 204/DK bankNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal: Susunan Komite-Komite Dewan komisaris dan Surat Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:22/DK bankNTT/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 Perihal: Penyampaian Perubahan/Perbaikan Pengangkatan Komite-Komite Dewan Komisaris.

d. Menindaklanjuti telaahan Divisi Supporting Kredit tentang Usulan Penghapusbukuan Kredit Tahun Buku 2016 tanggal 19 Desember 2016, Bank menerbitkan SK Direksi No. 150 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Penghapusbukuan Aktiva Produktif Tahun Buku 2016 sebesar Rp.20,3 Milyar, ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Kredit. Sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 155 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Kesekretariatan Bab. III point. b. Disebutkan bahwa ; Keputusan Direksi ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membidangi. Apabila materi Keputusan Direksi merupakan bidang tugas Direktur Utama maka Keputusan Direksi tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bersama salah satu Direktur yang bidang tugasnya memiliki keterkaitan yang lebih dengan materi Keputusan Direksi itu.

e. Menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahun 2015 Direksi mengangkat kembali sdri. Anna Bere Tarak sebagai Staff Direksi sesuai SK. No. 138 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional (Staff Direksi) pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pengangkatan ini berdasarkan Rapat Direksi tanggal 09 Desember 2016.

Pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai SK No. 149 Tahun 2016 Direksi mengangkat sdri. Anna Bere Tarak sebagai Kepala Divisi Dana & Jasa merangkap Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang

Operasional dan mengangkat Sdri. Martje A. Zikoe-Adoesebagai Pejabat Fungsional (Staff Direksi) dengan Tugas Utama untuk mengkoordinir fungsi, tugas dan tanggungjawab dari Tim Marketing Funding Kantor Pusat da Kantor Cabang. Keputusan ini berdasarkan pertemuan Direksi tanggal 21 Desember 2016.

Perangkapan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Dana & Jasa dan Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Operasional menyebabkan tugas sebagai Kepala Divisi Dana & Jasa menjadi tidak optimal karena tugas sebagai Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Operasional sangat padat. Pada tanggal 13 Februari 2017 telah diterbitkan SK Direksi Nomor 14 Tahun 2017, Sdri. Anna Bere Tarak tidak lagi merangkap sebagai Wakil Pemimpin Cabang Khusus.

f. Bank masih perlu mereview kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk, SOP bidang perkreditan, SOP aktivitas treasury, SOP kewenangan mengambil langkah hukum, mekanisme tertulis pelaporan pencatatan bagian hukum serta SOP Rencana Bisinis Bank Internal.

g. Sistem Informasi Bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang ada dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten, sekalipun masih terdapat kelemahan terkait Aplikasi Olibs dimana sistem tidak melakukan control validasi memadai apabila terjadi kesalahan input, Bank juga mempunyai Aplikasi Loss Event Database untuk pengukuran Risiko Operasional.

h.Pasca restrukturisasi organisasi, Bank belum melakukan review kewenangan memutus kredit. Bank akan menetapkan limit wewenang pemutus kredit untuk Group Kredit Komersil dan Group Kredit UMKM, Bank akan mempertegas job description dari Wakil Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu dan Officer-Officer di Kantor Cabang/Capem di dalam SOP.

i. Aktivitas-aktivitas yang diputus oleh Direksi diatur oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD NTT No.13 Tahun 2009 mengenai Penyesuaian Perjalanan Dinas bagi Pengurus Bank NTT, dimana tidak sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


ANALISAj. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah menajalankan fungsinya dalam memantau dan

mengevalusi pelaksanaan audit dan pelaksanaan manajemen risiko yang terlihat dari pelaksanaan Rapat komite yang dilaksanakan secara rutin.

Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh selalu dilakukan perbaikan khususnya terkait pengawasan melekat secara berjenjang guna meminimalisir Fraud dan kegagalan operasional yang disebabkan Human error.

k. Dalam pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2016, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain : terjadi pelanggaran kewenangan dan prosedur , pelanggaran komitmen, dan frekuensi perjalanan dinas yang cukup tinggi.

l. Sampai dengan akhir tahun 2016, Direksi belum menindaklanjuti temuan audit OJK tahun 2015 dan tahun 2016, antara lain:

• Bank belum menindalklanjuti temuan an. Debitur Inti di KC Surabaya an. PT Mas Murni Indonesia Tbk, sesuai batas komitmen tanggal 31 Desember 2015 terkait Risiko Konsentrasi Penyediaan Dana.

• Bank belum melakukan evaluasi untuk sistem informasi SDM (HRIS/Human Resource Informasi System) sesuai batas komitmen 31 Desember 2015.

• Bank secara umum belum menyampaikan tindaklanjut temuan hasil Pemeriksaan TI yang dilakukan KPS TI pada bulan Oktober 2015.

• Bank belum mereview Surat Edaran Direksi No. 10/DBR/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Garansi Bank yang didominasi oleh garansi terhadap proyek-proyek yang dibiayai APBN maupun APBD, sementara pengadaan barang/jasa Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Pertauran Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Bank belum menindaklanjuti temuan tentang Business Continuity Plan (BCP), dimana sampai pada batas pemeriksaan masih berupa konsep, yang seharusnya dirampungkan paling lambat September 2016.

• Bank belum mereview ketentuan pengadaan barang/jasa mengikuti Keppres terbaru terlihat dari Laporan Pengawasan teknis Pembangunan Gedung KC. Larantuka oleh CV.Desakon, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) ditanda tangani oleh Penyedia dan Kepala Divisi Umum pada Kantor Pusat PT. BPD NTT dalam 1 (satu) BAST walaupun terdapat pengadaan yang lokasinya lebih dari 1 (satu) tempat.

m. Sesuai Keputusan rapat ALCO tanggal 21 September 2016 memutuskan untuk menerbitkan NCD sebagai upaya/strategi untuk mengatasi kondisi pendanaan yang terkonsentrasi pada pendanaan inti dan Dana Pemda akan tetapi sampai dengan akhir Desember 2016 belum ditindaklanjuti.

4. Bahwa penilaian Governance Outcome berada pada peringkat 3 (Cukup Baik) yang ditunjukkan dengan :

a. Pada Tahun 2016 Dewan Komisaris melaksanakan Rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu tanggal 23 Maret 2016, 26 April 2016, 10 Juni 2016, 3 Agustus 2016, 3 Agustus 2016, tanggal 13 September 2016 dan tanggal 28 Nopember 2016.

b. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahun 2015 pada tanggal 27 Mei 2016, dengan beberapa catatan,

c. Sesuai permintaan Dewan Komisaris, Bank telah melaksanakan RUPS LB pada tanggal 29 November 2016. Hasil RUPS memutuskan dan menetapkan Bapak Eduardus Bria Seran, SE sebagai Plt. Direktur Utama menggantikan Bapak Daniel Tagu Dedo,SE yang berencana mencalonkan diri sebagai salah satu Calon Gubernur NTT tahun 2018.

d. Terdapat temuan Audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen, yaitu:

Temuan Otoritas Jasa tahun 2015 sebanyak 7 temuan dan tahun 2016 sebanyak 19 temuan.


ANALISA• Temuan SKAI tahun 2015 sebanyak 17 temuan dan tahun 2016 sebanyak 172 temuan.

e. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara cukup optimal oleh anggota Dewan Komisaris.

f. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur mengenai administrasi,dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat sesuai SK Direksi No.73 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Benturan Kepentingan.

g. Bank belum dapat menurunkan tingkat pelanggaran yang terjadi ditunjukkan dengan prosentasi denda terhadap Laba Operasional sebesar 0,34% di bawah toleransi maksimal 0,1%, namun masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen

h. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP .

i. Hasil temuan OJK tahun 2016 terdapat kelemahan dalam penerapan aspek Governance Outcome, diantaranya :

• NPL Bank yang mengalami peningkatan dan utamanya disebabkan oleh 3 (tiga) debitur inti.

• Pemegang Saham mewajibkan Direksi menindaklanjuti hasil RUPS tahun 2015 yang belum ditindaklanjuti sampai RUPS ini, salah satunya persoalan Pemkab Ngada. Akan tetapi Bank tidak dapat menindaklanjuti Keputusan RUPS tersebut karena dari hasil putusan Pengadilan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pribadi pegawai Bank NTT dan bendahara Pemkab Ngada.

• Menjawab Komitmen Direktur Utama Bapak Daniel Tagu Dedo sebagai Calon Gubernur NTT Tahun 2018 pada RUPS tanggal 27 Mei 2016 maka berdasarkan Hasil RUBS LB tanggal 29 November 2016, memutuskan dan menetapkan Bapak Eduardus Bria Seran, SE sebagai Plt. Direktur Utama Bank NTT menggantikan Bapak Daniel Tagu Dedo,SE.

• Pemegang Saham Pemkab TTU menyatakan telah menarik dananya dari bank karena bank tidak dapat memberikan data berupa sumber dana yang dihimpun berdasarkan pemilik Pemda dan Non Pemda. Akan tetapi pada bulan Januari 2017 dana Pemkab TTU telah dikembalikan ke Bank NTT.

• Pemegang Saham Pemkab Sumba Barat Daya menyampaikan rencana penarikan saham karena akan digunakan membangun wilayahnya yang sangat membutuhkan Dana. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 dana Pemkab tetap di Bank NTT.

• Pemegang saham mempermasalahkan frekuensi perjalanan dinas Direksi yang sangat tinggi dan biayanya cukup besar.

• Hasil assesment GCG Bank tahun 2015, menyatakan bahwa Bank belum memiliki pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK, meskipun ketentuan berupa SK Direksi terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sudah ada.

• Dewan Komisaris diberi kewenangan oleh Pemegang Saham untuk mengevaluasi, mengambil langkah-langkah penting dan melaporkan kepada Pemegang Saham terhadap kinerja Direksi saat ini.

• Bank belum memiliki Pedoman Penyusunan dan Implementasi RBB Internal, Bank masih menyesuaikan Corporate Plan, yang dimiliki saat ini dengan arah Program Transformasi BPD. Bank belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahun 2015 .

• Bank belum membentuk Program Management Office (PMO) yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan implementasi program transformasi serta membentuk Kelompok Kerja (Workstreams) Transformasi BPD.


ANALISAj. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko

kerugian yang ditunjukkan CAR sebesar 23,84 % berada diatas ketentuan sesuai profil risiko sebesar minimum 10 % .

k. Laporan GCG disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG dan telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

l. Dukungan Modal dari Pemegang Saham sangat baik yang ditunjukkan dengan Modal Disetor yang terus meningkat setiap Tahun Buku yaitu : Posisi Desember 2013 Rp.628.730 juta , Desember 2014 menjadi Rp.727.448 juta, Desember 2015 menjadi Rp.790.448 juta, dan Desember 2016 menjadi Rp.1.081.098 juta.


Lampiran 2Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2016.

Tujuan1. Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank

agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi..

2. Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan hahrapan stakeholders bank.

3. Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders bank merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam otucome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu: 1) Kecukupan transparansi laporan. 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 3) Perlindungan konsumen. 4) Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit. 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan, dan/atau 6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang

dihadapi bank seperti fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

1

Lampiran 2 Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2016. Tujuan 1. Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank

agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.

Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada bank.

Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem

informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi..

2. Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate

Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga

menghasilkan outcome yang sesuai dengan hahrapan stakeholders bank.

3. Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders

bank merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan

infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam otucome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif,

antara lain yaitu:

1) Kecukupan transparansi laporan.

2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3) Perlindungan konsumen.

4) Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit.

5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan, dan/atau

6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang

dihadapi bank seperti fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank

Indonesia.

No. Kriteria / Indikator Analisis

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Governance Structure

1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak

melampaui jumlah anggota Direksi.

2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan

Komisaris berdomisili di Indonesia.

3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari

jumlah anggota Dewan Komisaris adalah

Komisaris Independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


1) Jumlah anggota Komisaris sebanyak 3

(tiga) orang dan tidak melampaui jumlah

anggota Direksi. Semua anggota Dewan

Komisaris berdomisili di Indonesia. 2) Saat ini anggota Dewan Komisaris terdiri

dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan

2 (dua) orang Komisaris Independen. 3) Saat ini anggota Dewan Komisaris terdiri

dari 1 (satu) orang Komisaris Utama

dan 2 (dua) orang Komisaris

Independen


2

4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

kecuali terhadap hal-hal yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum,

yaitu hanya merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris, Direksi atau

Pejabat Eksekutif:

a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan

bukan lembaga keuangan; atau

b) yang melaksanakan fungsi pengawasan

pada 1 (satu) perusahaan anak bukan

Bank yang dikendalikan Bank;

5) Komisaris Independen dapat merangkap

jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak

pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi.

7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman

dan tata tertib kerja termasuk pengaturan

etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan

yang memadai.

4) Komisaris Utama hanya sebagai Sekda

Propinsi NTT, Komisaris Independen, 1

orang hanya sebagai Rektor dan Dosen

Universitas Nusa Cendana, 1 orang

lainnya hanya sebagai Dosen di

Universitas Nusa Cendana. Ke tiga-

tiganya tidak sebagai Dekom, Direksi

dan Pejabat Eksekutif pada Lembaga

Keuangannya lainnya, dan ketiganya

telah mendapat persetujuan dari OJK.

5) 1 orang Komisaris Independen an.

Bapak Fred Benu hanya merangkap

sebagai Ketua Komite Audit, sedangkan

1 orang Komisaris lainnya an, Bapak

Petrus Jemadu sebagai Ketua Komite

Pemantau Risiko dan Ketua Komite

Remunerasi & Nominasi.

6) Dewan komisaris tidak memiliki

hubungan kekeluargaan dengan

sesama anggota komisaris dan/atau

Direksi lainnya sesuai dengan surat

pernyataan yang ditandatangani pada

saat mengikuti Fit dand proper Test

7) Dewan Komisaris telah memiliki

pedoman dan tata tertib kerja termasuk

pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan

rapat sesuai Lampiran 1 Rancangan

Keputusan Dewan Komisaris PT BPD

NTT Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07

Mei 2010.

8) Seluruh anggota Dewan Komisaris

memiliki integritas, kompetensi dan

reputasi keuangan yang memadai

antara lain memiliki sertifikasi

Manajemen Risiko Level II.


3

9) Anggota Dewan Komisaris independen yang

berasal dari mantan anggota Direksi atau

Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak

yang memiliki hubungan dengan Bank yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen, dan tidak melakukan

fungsi pengawasan serta berasal dari Bank

yang bersangkutan, telah menjalani masa

tunggu (cooling off) paling kurang selama 1

(satu) tahun.

10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada

yang memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan dan hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank,

yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.

11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus

Fit and Proper Test dan telah memperoleh

surat persetujuan dari Bank Indonesia.

12) Anggota Dewan Komisaris memiliki

kompetensi yang memadai dan relevan

dengan jabatannya untuk menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya serta mampu

mengimplementasikan kompetensi yang

dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya.

13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan

dan kemampuan untuk melakukan

pembelajaran secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan pengetahuan tentang

perbankan dan perkembangan terkini terkait

bidang keuangan/lainnya yang mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

9) Semua Anggota Dewan komisaris

berasal dari pihak Eksternal Bank.

10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada

yang memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan dan

hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, Direksi

dan/atau Pemegang Saham Pengendali

atau hubungan dengan Bank.

11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah

lulus Fit and Proper Test dan telah

memperoleh surat persetujuan dari Bank

Indonesia



dengan jabatannya untuk menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya serta

mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya


kemauan dan kemampuan untuk

melakukan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan

pengetahuan tentang perbankan dan

perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnya yang mendukung


jawabnya dengan selalu mengikuti


4

14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi

ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

B. Governance Process

1) Penggantian dan/atau pengangkatan

Komisaris telah memperhatikan rekomendasi

Komite Nominasi atau Komite Remunerasi

dan Nominasi dan memperoleh persetujuan

dari RUPS.

2) Dewan Komisaris telah melaksanakan

tugasnya untuk memastikan

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank

pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

pelatihan/workshop terkait bidang tugas

sebagai Komisaris.

14) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi

ketentuan karena tidak ada intervensi

pemilik


1) Penetapan calon Komisaris Independen

pada RUPS Tahunan sudah melalui

Komite Remunerasi dan Nominasi.

2) Dewan Komisaris telah memastikan

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG., melalui surat Dewan

Komisaris:

i. Surat No.01/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Tindaklanjut hasil Rapat

Pengurus Bank NTT tgl.14

Desember 2016

ii. Surat No.02/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Penangguhan pembelian

Ruko Kantor Dana Pensiun.

iii. Surat No.07/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Laporan Penangguhan

Pengaduan Konsumen terkait

penyetoran dan/atau penarikan uang

Triwulan IV tahun 2015..

iv. Surat No.10/Dk Bank NTT/II/2016

perihal : Penarikan Dana Pemda

Kabupaten TTU.

v. Surat No.16/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Penegasan/saran untuk

melaksanakan nota dinas.

vi. Surat No.19/DK Bank NTT/II/2015

perihal : Tindaklanjut Hasil Rapat

Komite Audit dengan SKAI Bank

NTT.


5

vii. Surat No.21/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Ekspansi kredit dan risiko

kredit TB 2015.

viii. Surat No.28/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Ekspansi kredit triwulan I

Tahunh Buku 2016.

ix. Surat No.33/DK Bank NTT/III/2016

perihal : Permintaan Laporan

Pembangunan Gedung kantor Bank

NTT Tahun 2015.

x. Surat No.36/DK bank NTT/III/2016

perihal : Komposisi Dewan

Komisaris Bank NTT.

xi. Surat No.40/DK Bank NTT/IV/2016

perihal : Somasi pegawai an.

Robertus Ardimas melalui kuasa

hukum.

xii. Surat No.43/DK Bank NTT/IV/2016

perihal : Penarikan kembali surat

persetujuan kredit dari Dewan

Komisaris.

xiii. Surat No.44/DK bank NTT/IV/2016

perihal : Tindaklanjut laporan Profil

Risiko Triwulan I Tahun Buku 2016

xiv. Surat No.49/DK Bank NTT/IV/2016

perihal : Penyelesaian

permasalahan seliisih pencatatan

rekening Pemerintah Ngada.

xv. Surat no.55/DK Bank NTT/VII/2016

perihal : Penunjukkan dan

Penetapan KAP Hendrawinata Eddy

Siddharta & Tanzil.

xvi. Surat No.62/Dk Bank NTT/VIII/2016

perihal : Persetujuan Penambahan

setoran Modal pada modal Disetor.

xvii. Surat No.65/Dk Bank NTT/VIII/2016

perihal : Permasalahan Kliring pada

Kliring Lokal di Bank NTT KC

Maumere.


6

xviii. Surat No.69/Dk Bank NTT/VIII/2016

perihal : Kajian terhadap Profil

Risiko PT. Bank NTTTriwulan II

Tahun 2016.

xix. Surat No.78/DK Bank NTT/IX/2016

perihal : Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris

xx. Surat No.81/DK Bank NTT/IX/2016

perihal : Laporan Peenanganan

Pengaduan Konsumen terkait

Penyelenggaraan Triwulan III tahun

2016.

xxi. Surat No. 84/DK Bank NTT/IX/2016

perihal : Penjelasan tentang Kasus

Dugaan Tindak Pidana Penipuan

dan Penggelapan.

xxii. Surat No.86/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Tindaklanjut Surat

Pemegang Saham Pengendali

tentang Pelaksanaan RUPS Luar

Biasa,

xxiii. Surat No.89/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Pengendalian Risiko

Likuiditas Triwulan III tahun 2016.

xxiv. Surat No.97/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Tindaklanjut/Pembahsanan

Laporan Hasil Audit SKAI bulan

Agustus s/d september 2016.

xxv. Surat No.101/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Tanggapan surat Dewan

Komisaris.

Namun dalam pelaksanaannya masih

terdapat beberapa hal yang belum

dilakukan pengawalan sehingga tidak

sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai

batas waktu.


7


pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Direksi secara berkala

maupun sewaktu-waktu, serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

3) Dewan Komisaris setiap saat maupun

secara berkala melakukan pengawasan

Bank dan memberikan nasihat kepada

Direksi yang terlihat dari surat-surat

rekomendasi dan usulan kepada Direksi

terkait pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi. Untuk Tahun 2016 :

I. Surat No.01/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Tindaklanjut hasil Rapat

Pengurus Bank NTT tgl.14

Desember 2016

II. Surat No.02/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Penangguhan pembelian

Ruko Kantor Dana Pensiun.

III. Surat No.08/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Penyampaian tindaklanjut

penyelesaian masalah demosi 5

(lima) Pejabat Bank NTT

IV. Surat No.11/Dk Bank NTT/I/2016

perihal : Penarikan Dana Pemda

Kabupaten TTU.

V. Surat No.12/DK Bank NTT/I/2016

perihal : Percepatan Pembukaan

Kantor Cabang Bank NTT di

Kabupaten Kupang.

VI. Surat No.13/DK Bank NTT/I/2016

perihal : Tindaklanjut hasil rapat

Komite Risiko terkait masalah

Penarikan Dana Pemda Kabupaten

TTU.

VII. Surat No.18/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kinerja san Efisiensi Bank dan

Efektivitas Program Bank dalam

rangka Peningkatan Perekonomian

Daerah pada Bank NTT.


8

VIII. Surat No.25/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Tindaklanjut Laporan Profil

Risiko Bank NTT Triwulan IV tahun

2015.

IX. Surat No.33/DK bank NTT/III/2016

perihal : Permintaan Laporan

Pembangunan Gedung Kantor

Cabang Bank NTT tahun 2015.

X. Surat No.37/DK Bank NTT/III/2016

perihal : Permintaan kaji Ulang

terhadap penggunaan BPDNet

untuk LAKU PANDAI Bank NTT

XI. Surat No.45/DK Bank NTT/IV/2016

perihal : Permohonan mediasi

masalah pegawai an. Robertus

Ardimas.

XII. Surat No.49/DK bank NTT/IV/2016

perihal : Penyelesaian

permasalahan selisih pencatatan

rekening Pemkab Ngadaa.

XIII. Surat No.56/DK Bank NTT/VII/2016

perihal : Laporan Perkembangan

usaha Bank NTT periode bulan Mei

2016.

XIV. Surat no.64/DK Bank NTT/VIII/2016

perihal : Hasil rapat Komite Audit.

XV. Surat No.69/Dk Bank NTT/VIII/2016

perihal : Kajian terhadap Profil

Risiko PT Bank NTT Triwulan II

Tahun 2016.

XVI. Surat No.73/Dk Bank NTT/IX/2016

perihal : Laporan perkembangan

usaha Triwulan II dan bulan Juli

2016..

XVII. Surat No.76/Dk Bank NTT/IX/2016

perihal : Tindaklanjut terhadap

Komitmen dengan OJK sesuai

Risalah Rapat Exit Meeting Hasil

Pemeriksaan Posisi 31 Maret 2016


9

4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,

Komisaris telah mengarahkan, memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

strategis Bank.

pada pertemuan tgl 30 Juni 2016.

XVIII. Surat No.77/DK Bank NTT//X/2016

perihal : Permohonan persetujuan

Penerbitan Negotiabe Certificate of

Deposit (NCD) tanpa warkat.

XIX. Surat No.79/DK Bank NTT/X/2016

perihal : Efisiensi Penggunaan

Biaya.

XX. Surat No. 85/DK Bank NTT/X/2016

perihal : Ekspansi kredit triwulan III

tahun 2016.

XXI. Surat No.89/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Pengendalian Risiko

Likuiditas triwulan IV akhir tahunm

2016.

XXII. Surat no.92/DK Bank NTT/XII/2016


Risiko Triwulan III tahun 2016.

XXIII. Surat No. 97/DK Bank NTT/XI/2016

perihal : Tidaklanjut Pembahasan

Laporan Hasil Auidt SKAI bulan

Agustus s/d September 2016.

XXIV. Surat No.101/DK BANK

NTT/XI/2016 Perihal : Tanggapan

surat Dewan Komisaris.

4) Komisaris mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

strategis Bank melalui surat :

i. Surat No.02/Dk Bank NTT/I/2016 perihal

: Penangguhan pembelian Ruko Kantor

Dana Pensiun.

ii. Surat No.06/DK Bank NTT/I/2016

perihal : Tanggapan Perubahan Modal

Bank NTT

iii. Surat No.10/DK Bank NTT/I/2016

perihal : Persetujuan Penambahan

Modal Disetor.

iv. Surat No.13 /DK bank NTT/I/2016

perihal : Tindaklanjut hasil Rapat Komite


10

Pemantau Risiko terkait masalah

Penarikan dana Pemda TTU

v. Surat No. 18/DK bank NTT/II/2016

perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kinerja dan Efisiensi Bank dan

Efektivitas program Bank dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah

pada Bank NTT.

vi. Surat No.19/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Tindaklanjut hasil rapat Komite

Audit dengan SKAI Bank NTT.

vii. Surat No. 21/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Ekspansi Kredit dan Risiko

TB 2015.

viii. Surat no. 25/DK bank NTT/III/2016


Risiko Bank NTT Triwulan IV Tahun

2015.

ix. Surat No.29/DK Bank NTT/III/2016

perihal : Penegasan tindaklanjut

LHP BPK.

x. Surat No.30/DK/bank NTT/II/2016

perihal : Perkembangan

penyelesaian Kredit Bermasalah .

xi. Surat No.31/DK Bank NTT/III/2016

perihal : Kebijakan pemberian

special rate.

xii. Surat No.34/DK Bank NTT/III/2016

perihal : usulan RBB Tahun Buku

2016-2016 Bank NTT.

xiii. Surat No.44/DK bank NTT/IV/2016


Risiko Triwulan I Tahun Buku 2016.

xiv. Surat No.64/DK bank NTT/VIII/2016

perihal : Hasil Rapat Komite Audit

xv. Surat No.69/DK Bank NTT/VIII/2016

perihal : kajian terhadap Profil Risiko

PT. Bank NTT Triwulan II Tahun

2016.


11

5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan operasional

Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana

kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank

dan/atau peraturan perundangan yang

berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan.

6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit

dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

xvi. Surat No. 77/DK Bank NTT/IX/2016

perihal : Permohonan Persetujuan

Penerbitan Negotiabe Cercivicate of

Deposito (NCD) tanpa warkat.

xvii. Surat No. 78/DK bank NTT/X/2016


Dewan komisaris.

xviii. Surat No.79/DK Bank NTT/X/2016

perihal : Efisiensi Penggunaan

Biaya.

xix. Surat Nomor :80/DK Bank

NTT/IX/2016 perihal : Complience

Check List peningkatan status

Bukapiting Kabupaten Alor.

xx. Surat Nomor 89/DK Bank

NTT/XI/2016 perihal : Pengendalian

Risiko Likuiditas Triwulan IV akhir

Tahun 2016.

xxi. Surat Nomor 98/DK Bank

NTT/XII/2016 perihal : Tindaklanjut

Pembahasan Laporan SKAI bulan

Agustus s/d September 2016

xxii. Surat Nomor 101/DK Bank

NTT/XII/2016 perihal : Tanggapan

Surat Dewan Komisaris.

5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan operasional

Bank sesuai dengan yang dimuat dalam

BPP GCG.


Direksi telah menindaklanjuti temuan

Audit dan rekomendasi dari Divisi

Pengawasan, Auditor Eksternal dan

hasil pengawasan otoritas lainnya. Hal


12

pengawasan otoritas lainnya.

7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada

Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan

dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan

keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Bank.

8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas

dan tanggung jawab secara independen.

9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite

Remunerasi dan Nominasi.

10) Pengangkatan anggota Komite telah

dilakukan Direksi berdasarkan keputusan

rapat Dewan Komisaris.

11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa

Komite yang dibentuk telah menjalankan

tugasnya secara efektif.

ini tercermin dari adanya Rapat Komite

Audit sebanyak 5 (lima) kali rapat

komite dan surat rekomendasi kepada

Direksi terkait pemeriksaan internal

maupun eksternal sebanyak 10

(sepuluh) kali. Namun dalam

pelaksanaannya masih terdapat temuan

Audit yang belum di tindaklanjuti sesuai

batas waktu komitmen, yaitu :

a) OJK Tahun 2015 sebanyak 7

temuan

b) OJK Tahun 2016 sebanyak 19

temuan

c) Spot Audit SKAI Tahun 2015

sebanyak 17 temuan

d) Spot Audit SKAI Tahun 2016

sebanyak 172 temuan.

7) Sepanjang Tahun Buku 2016 tidak

pernah terjadi pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang

keuangan dan perbankan yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha

Bank.


tugas dan tanggung jawab secara

independen

9) Dewan Komisaris telah membentuk

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

serta Komite Nominasi dan Remunerasi

pada Juni 2008 sesuai dengan

Peraturan Bank Indonesia.

10) Pengangkatan anggota Komite

dilakukan oleh Direksi berdasarkan

keputusan Rapat Dewan Komisaris.


bahwa komite yang dibentuk telah

menjalankan tugasnya secara cukup

efektif dilihat dari frekuensi pelaksanaan

Rapat Komite selama Tahun 2016


13

12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu

yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara optimal.

13) Rapat Dewan Komisaris membahas

permasalahan sesuai dengan agenda rapat

dan diselenggarakan secara berkala, paling

kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta

dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali

dalam setahun, atau melalui teknologi

telekonferensi apabila anggota Dewan

Komisaris tidak dapat menghadiri rapat

secara fisik.

14) Pengambilan keputusan rapat Dewan

Komisaris telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak

dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

15) Anggota Dewan Komisaris tidak

memanfaatkan Bank untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan

Bank.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil

dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya

yang ditetapkan RUPS.

17) Pemilik melakukan intervensi terhadap

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang

menyebabkan kegiatan operasional Bank

terganggu sehingga berdampak pada

berkurangnya keuntungan Bank dan/atau

dilaksanakan Rapat Komite sebanyak

13 (tiga belas) kali.

12) Dewan Komisaris telah menyediakan

waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas dan tanggung-jawabnya secara

maksimal, hal ini terlihat dari frekuensi

rapat Dewan Komisaris, selama Tahun

2016 telah diadakan Rapat Dewan

Komisaris dan pengurus sebanyak 6

(enam) kali.

13) Rapat Dewan Komisaris telah

dilaksanakan secara berkala antara lain

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

selama tahun 2016 dilaksanakan

sebanyak 6 (enam) kali.

14) Pengambilan Keputusan berdasarkan

musyawarah mufakat sesuai dengan

pedoman bagi Dewan Komisaris dan

Direksi dalam BPP GCG.

15) Tidak terdapat Anggota Dewan

Komisaris yang memanfaatkan Bank

untuk kepentingan individu, keluarga,

dan/atau pihak lain yang merugikan

atau mengurangi keuntungan Bank.

16) Tidak terdapat Anggota Dewan

Komisaris yang mengambil atau

menerima keuntungan pribadi dari Bank

yang merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank, selain remunerasi

yang telah ditetapkan Bank.

17) Tidak terdapat intervensi pemilik Bank

terhadap pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris yang dapat menyebabkan

kerugian bagi Bank.


14

menyebabkan kerugian Bank.

C. Governnace Outcome

1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah

dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk

dissenting opinions yang terjadi secara jelas.

2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dan pihak yang terkait.

3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan

rekomendasi dan/atau arahan yang dapat

diimplementasikan oleh RUPS dan/atau

Direksi.

4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota

Dewan Komisaris paling kurang telah

mengungkapkan:

a) kepemilikan sahamnya yang mencapai

5% (lima persen) atau lebih pada Bank

yang bersangkutan maupun pada bank

dan perusahaan lain yang

berkedudukan di dalam dan di luar

negeri;

b) hubungan keuangan dan hubungan

keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris lainnya, anggota Direksi


Bank;

c) remunerasi dan fasilitas lain;

d) shares option yang dimiliki Dewan

Komisaris.

C. Governnace Outcome

1) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun

2016, telah didokumentasikan dengan

baik dan dissenting options secara jelas.

2) Hasil Rapat Dewan Komisaris Tahun

2016 telah dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris dan pihak

yang terkait.

3) Hasil rapat Dewan Komisaris

merupakan rekomendasi yang dapat

diimplementasikan

4) Anggota Dewan Komisaris telah

mengungkapkan:

a) Tidak terdapat setoran saham

Dewan Komisaris

b) Tidak terdapat hubungan keuangan

dan hubungan keluarga dengan

sesama anggota Komisaris, anggota

Direksi, dan/atau Pemegang Saham

Pengendali.

c) Kepemilikan saham Dewan

Komisaris, hubungan keuangan,

hubungan kepengurusan serta

hubungan keluarga, penerimaan

remunerasi telah diungkapkan pada

Laporan Pelaksanaan GCG Bank

NTT yang disampaikan untuk

periode Desember 2016, bersamaan

dengan Laporan Tahunan Bank NTT

Tahun 2016.


15

5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan Anggota Dewan Komisaris

dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan

antara lain dengan peningkatan kinerja Bank,

penyelesaian permasalahan yang dihadapi

Bank, dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi pemangku kepentingan

(stakeholders).

Peningkatan budaya pembelajaran secara





pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Anggota Dewan Komisaris.

6) Kegiatan operasional Bank terganggu

dan/atau memberikan keuntungan yang tidak

wajar kepada pemilik yang berdampak pada


menyebabkan kerugian Bank, akibat

intervensi pemilik terhadap komposisi

dan/atau pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris.

5) Peningkatan pengetahuan, keahlian,

dan kemampuan Anggota Dewan

Komisaris dalam Pengawasan Bank

sejalan dengan peningkatan kinerja

Bank, penyelesaian permasalahan yang

dihadapi Bank, dan pencapaian hasil

sesuai ekspektasi pemangku

kepentingan (stakeholders)

6) Pemilik/pemegang saham tidak

melakukan intervensi yang dapat

menyebabkan kerugian bagi Bank

2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi


1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga)

orang.

2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di

Indonesia.

3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki

pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di

bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif

Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2

(dua) tahun).

4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan

sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat

Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi A. Governance Structure

1) Bank memiliki 5 (lima) orang Direksi

2) Seluruh anggota Direksi telah

berdomisili di Indonesia.

3) Seluruh anggota Direksi yang ada telah

memiliki pengalaman di bidang

operasional lebih dari 20 tahun.

4) Seluruh anggota Direksi yang ada tidak

memiliki rangkap jabatan sebagai

Komisaris, Direksi atau Pejabat


16

lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum

yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka

melaksanakan tugas pengawasan atas

penyertaan pada perusahaan anak bukan

Bank yang dikendalikan oleh Bank.

5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri

atau bersama-sama tidak memiliki saham

melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari

modal disetor pada suatu perusahaan lain.

6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling

memiliki hubungan keluarga sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota

Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan

Komisaris.


anggota Direksi telah memperhatikan

rekomendasi Komite Nominasi atau Komite

Remunerasi dan Nominasi.

8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja

yang telah mencantumkan pengaturan etika

kerja, waktu kerja, dan rapat.

9) Direksi tidak menggunakan penasehat

perorangan dan/atau jasa profesional

sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang

bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak

yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung

jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya,

serta konsultan merupakan Pihak

Independen yang memiliki kualifikasi untuk

mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas,

kompetensi dan reputasi keuangan yang

memadai.

Eksekutif pada Bank, perusahaan dan

atau lembaga lain.

5) Seluruh Anggota Direksi yang ada tidak

memiliki saham melebihi 25% (dua

puluh lima persen) dari modal disetor

pada suatu perusahaan lain.

6) Seluruh Anggota Direksi tidak saling

memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua dengan sesama

anggota Direksi, dan/atau dengan

anggota Dewan Komisaris


anggota Direksi telah memperhatikan

rekomendasi Komite Nominasi atau

Komite Remunerasi dan Nominasi.

8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib

kerja yang telah mencantumkan

pengaturan etika kerja, waktu kerja dan

rapat dalam SK Dewan Komisaris No.

11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata

Tertib dan Tata Cara Menjalankan

Pekerjaan Direksi PT. BPD. NTT.

9) Selama ini Direksi tidak menggunakan

penasehat perorangan/atau jasa

profesional sebagai konsultan kecuali

untuk proyek pembangunan gedung

kantor, core banking system dan lain-

lain.

10) Seluruh Anggota Direksi melaksanakan

tugasnya dengan integritas, kompetensi

dan reputasi keuangan yang memadai.


17

11) Presiden Direktur atau Direktur Utama,

berasal dari pihak yang independen terhadap

Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

12) Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and

Proper Test dan telah memperoleh surat

persetujuan dari Bank Indonesia.

13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang

memadai dan relevan dengan jabatannya

untuk menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya serta mampu

mengimplementasikan kompetensi yang

dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya.

14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan

kemampuan untuk melakukan pembelajaran

secara berkelanjutan dalam rangka

peningkatan pengetahuan tentang perbankan

dan perkembangan terkini terkait bidang


pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

15) Anggota Direksi membudayakan

pembelajaran secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan pengetahuan tentang

perbankan dan perkembangan terkini terkait

bidang keuangan/lainnya yang mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya


organisasi.

16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan

karena adanya intervensi pemilik.

11) Direktur Utama berasal dari pihak

independen terhadap pemegang saham

Pengendali

12) Seluruh Direksi telah lulus Fit and

Proper Test dan telah memperoleh

Surat Persetujuan dari Bank Indonesia

dan /atau OJK.

13) Seluruh Anggota Direksi memiliki


dengan jabatannya untuk menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya serta

mampu mnegimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam

pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya.

14) Semua anggota Direksi memiliki

kemauan dan kemampuan untuk

melakukan pembelajaran secara






jawabnya.

15) Semua anggota Direksi membudayakan

pembelajaran secara berkelanjutan

dalam rangka peningkatan pengetahuan

tentang perbankan dan perkembangan

terkini terkait bidang keuangan/lainnya

yang mendukung pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya pada seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi

dengan sering mengikuti diklat/

workshop/seminar terkait perbankan.

16) Komposisi Direksi telah memenuhi

ketentuan karena tidak ada intervensi

pemilik.


18

B. Governance Process 1) Direksi telah mengangkat anggota Komite,

didasarkan pada keputusan rapat Dewan

Komisaris.

2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa

umum kepada pihak lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi

Direksi. 3) Direksi bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan kepengurusan Bank.

B. Governance Process 1) Pengangkatan anggota Komite

dilakukan oleh Direksi berdasarkan

keputusan Rapat Dewan Komisaris.

2) Direksi tidak memberikan kuasa umum

kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan fungsi Direksi

3) Direksi telah bertanggung jawab penuh

atas pelaksanaan kepengurusan

Bank,sebagaimana tercermin dalam

Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Tahun Buku 2015

Perseroan Terbatas PT.Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur" berdasarkan Akta Notaris

Tanggal 27 Mei 2016 Nomor 07

menyatakan RUPS memutuskan

menerima dan mengesahkan Laporan

Perkembangan Usaha Tahun 2015

dengan beberapa catatan untuk diperha

tikan, dan Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT. Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur berdasarkan Akta Notaris Nomor

41, tanggal 29 Nopember 2016

menyatakan RUPS memutuskan

menerima Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris untuk memberhentikan

Bapak Daniel P.M.Tagudedo,SE

sebagai Direktur Utama dan

mengangkat Bapak Eduardus Bria

Seran, SE sebagai Plt. Direktur Utama

merangkap Direktur Pemasaran Dana

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tenggara Timur.


19

4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan

dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5) Direksi telah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara independen

terhadap pemegang saham.

6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank


organisasi.

7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit

dan rekomendasi dari SKAI, auditor

eksternal, dan hasil pengawasan Bank

Indonesia dan/atau hasil pengawasan

otoritas lain.

8) Direksi telah menyediakan data dan informasi

yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu

kepada Komisaris.

9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat.

10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi

dapat diimplementasikan dan sesuai dengan

kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja

yang berlaku.

4) Direksi telah mengelola bank sesuai

dengan kewenangan dan

tanggungjawabnya

5) Direksi telah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara independen

terhadap pemegang saham

6) Direksi telah melaksanakan Prinsip-

prinsip GCG

7) Direksi meminta Divisi terkait untuk

menindaklanjuti segala temuan audit

dari SKAI, auditor eksternal, Bank

Indonesia dan/atau hasil pengawasan

otoritas lain. Namun ada beberapa

temuan yang belum ditindaklanjuti

sesuai batas waktu komitmen:

a) OJK Tahun 2015 sebanyak 7

temuan

b) OJK tahun 2016 sebanyak 19

temuan

c) Spot Audit SKAI Tahun 2015

sebanyak 17 temuan

d) Spot Audit SKAI Tahun 2016

sebanyak 172 temuan.

8) Direksi telah menyediakan data dan

informasi yang cukup lengkap, akurat,

kini dan tepat waktu kepada Komisaris

melalui laporan bulanan Direksi ke

Komisaris

9) Pengambilan keputusan rapat Direksi

telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara

terbanyak.

10) Setiap keputusan rapat yang diambil

Direksi dapat diimplementasikan dan

sesuai dengan kebijakan, pedoman

serta tata tertib kerja yang berlaku.


20

11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan

keputusan strategis melalui mekanisme rapat

Direksi.

12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank.

13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari Bank selain

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.


pelaksanaan tugas Direksi yang

menyebabkan kegiatan operasional Bank

terganggu sehingga berdampak pada


menyebabkan kerugian Bank.

C. Governance Outcome

1) Direksi telah mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham melalui RUPS.

2) Pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan tugasnya diterima oleh

pemegang saham melalui RUPS.

3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-

kebijakan Bank yang bersifat strategis di

bidang kepegawaian kepada pegawai

dengan media yang mudah diakses pegawai.

11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan

keputusan strategis melalui mekanisme

rapat Direksi, sesuai SK Dewan

Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang

Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara

Menjalankan Pekerjaan Direksi PT.

BPD. NTT.

12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau

pihak lain yang merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank

13) Direksi tidak mengambil dan/atau

menerima keuntungan pribadi dari Bank

selain Remunerasi dan fasilitas lainnya

yang ditetapkan RUPS.

14) Tidak terdapat intervensi pemilik Bank

terhadap pelaksanaan tugas Dewan

Direksi yang dapat menyebabkan

kerugian bagi Bank.


1) Direksi telah mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui RUPS tahun

buku 2015 pada tanggal 27 Mei 2016,

dengan beberapa catatan.

2) Pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan tugasnya diterima oleh

pemegang saham melalui RUPS

dengan beberapa catatan.

3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-

kebijakan Bank yang bersifat strategis

kepada Pegawai dengan media yang

mudah diakses yaitu antara lain dalam

BPP Kepegawaian,yang dapat di akses

dalam Portal Corporate University Bank

NTT


21

4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada

pegawai mengenai arah bisnis bank dalam

rangka pencapaian misi dan visi bank.

5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan dengan

baik, termasuk pengungkapan secara jelas

dissenting opinions yang terjadi dalam rapat

Direksi.

6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh

anggota Direksi paling kurang telah

mengungkapkan:

a) kepemilikan saham yang mencapai 5%

(lima persen) atau lebih pada Bank yang

bersangkutan maupun pada bank dan

perusahaan lain yang berkedudukan di

dalam dan di luar negeri;

b) hubungan keuangan dan hubungan

keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi lainnya


Bank;

c) remunerasi dan fasilitas lain;

d) shares option yang dimiliki Direksi.


kemampuan Anggota Direksi dalam

pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara

lain dengan peningkatan kinerja Bank,

penyelesaian permasalahan yang dihadapi

Bank, dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi stakeholders.


kemampuan dari seluruh karyawan Bank


4) Direksi telah mengkomunikasikan

kepada pegawai mengenai arah bisnis

bank dalam rangka pencapaian misi dan

visi bank dalam rapat evaluasi dan rapat

penyusunan anggaran

5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan

dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik,

termasuk pengungkapan secara jelas

dissenting opinions yang terjadi dalam

rapat Direksi

6) Seluruh Anggota Direksi telah

mengungkapkan:

a) Anggota Direksi tidak memiliki

saham pada Bank NTT , Bank lain,

lembaga keuangan bukan Bank dan

perusahaan lainnya.

b) Tidak terdapat Hubungan Keuangan

maupun Hubungan Keluarga sampai

dengan derajat kedua antara

sesama anggota Dewan Komisaris,

Anggota Direksi maupun Pemegang

Saham Pengendali.

c) Direksi telah mengungkapkan

Remunerasi dan fasilitas lain pada

Laporan Pelaksanaan GCG

7) Peningkatan pengetahuan, keahlian,

dan kemampuan Anggota Direksi dalam

pengelolaan Bank yang ditunjukkan

antara lain dengan peningkatan kinerja

Bank yang cukup baik, penyelesaian

yang cukup baik terhadap permasalahan

yang dihadapi Bank

8) Peningkatan pengetahuan, keahlian dan

kemampuan dinilai belum cukup

maksimal, yang ditunjukkan dengan


22

organisasi yang ditunjukkan antara lain

dengan peningkatan kinerja individu sesuai

tugas dan tanggung jawabnya.

9) Peningkatan budaya pembelajaran secara





pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya


organisasi yang ditunjukkan antara lain

dengan peningkatan keikutsertaan karyawan

Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau

pendidikan/pelatihan dalam rangka

pengembangan kualitas individu.

10) Kegiatan operasional Bank terganggu

dan/atau memberikan keuntungan yang tidak

wajar kepada pemilik yang berdampak pada


menyebabkan kerugian Bank, akibat

intervensi pemilik terhadap komposisi

dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.

adanya temuan pemeriksaan nternal

maupun eksternal yang disebabkan

Human error

9) Peningkatan budaya pembelajaran

dengan memberikan kesempatan

mengambil pendidikan yang lebih tinggi

dan mengikuti berbagai sertifikasi yang

terkait operasional Bank yaitu sertifikasi

Manajemen Risiko, Sertifikasi

Pengadaan Barang & Jasa, Sertifikasi

Audit Internal, dan Sertifikasi Kepatuhan

10) Pemilik/pemegang saham tidak

melakukan intervensi yang dapat

menyebabkan kerugian bagi Bank

3.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite A. Governance Structure

1) Komite Audit

a) Anggota Komite Audit paling kurang

terdiri dari seorang Komisaris

Independen, seorang Pihak Independen

yang ahli di bidang keuangan atau

akuntansi dan seorang Pihak

Independen yang ahli di bidang hukum

atau perbankan.

b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris

Independen.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite A. Governance Structure

1) Komite Audit

a) Keanggotaan Komite Audit telah

ditetapkan dalam SK Direksi No.69

Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015

tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Ketua dan Anggota

Komite Dewan Komisaris Bank NTT

yang terdiri dari seorang Komisaris

Independen,dan 2 (dua)orang pihak

independen yang ahli di bidang

hukum & Perbankan.

b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris

Independen.


23

c) Paling kurang 51% (lima puluh satu

persen) anggota Komite Audit adalah

Komisaris Independen dan Pihak

Independen.

d) Anggota Komite Audit memiliki

integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Komite Pemantau Risiko

a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling

kurang terdiri dari seorang Komisaris

Independen, seorang Pihak Independen

yang ahli di bidang keuangan dan

seorang Pihak Independen yang ahli di

bidang manajemen risiko.

b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh

Komisaris Independen.

c) Paling kurang 51% (lima puluh satu

persen) anggota Komite Pemantau

Risiko adalah Komisaris Independen

dan Pihak Independen.

d) Anggota Komite Pemantau Risiko

memiliki integritas, akhlak dan moral

yang baik.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi paling kurang terdiri dari

seorang Komisaris Independen,

seorang Komisaris dan seorang Pejabat

Eksekutif yang membawahi sumber

daya manusia atau seorang perwakilan

pegawai.

c) Komite Audit terdiri dari 1 (satu)

orang Komisaris Independen dan 2

(dua) orang pihak Independen

d) Anggota Komite Audit memiliki

integritas, akhlak dan moral yang

baik.


a) Keanggotaan Komite Pemantau

Risiko telah ditetapkan dalam SK

Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal

15 Juli 2015 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Ketua dan

Anggota Komite Dewan Komisaris

Bank NTT yang terdiri dari seorang

Komisaris Independen,dan 2 (dua)

orang pihak independen yang ahli

dibidang hukum & perbankan.

b) Komite Pemantau Risiko diketuai

oleh Komisaris Independen.

c) Komite Audit terdiri dari 1 (satu)

orang Komisaris Independen dan 2

(dua) orang pihak Independen

d) Anggota Komite Pemantau Risiko

memiliki integritas, akhlak dan moral

yang baik.

3) Komite Nominasi & Remunerasi

a) Keanggotaan Komite Remunerasi

dan Nominasi telah ditetapkan

dalam SK Direksi No.69 Tahun 2015

tanggal 15 Juli 2015 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua dan Anggota Komite Dewan

Komisaris Bank NTT yang terdiri dari

seorang Komisaris Independen,dan

1 (satu) orang pejabat eksekutif

Bank (Kepala Divisi SDM).


24

b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan

pegawai anggota Komite harus memiliki

pengetahuan dan mengetahui ketentuan

sistem remunerasi dan/atau nominasi

serta succession plan Bank.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

diketuai oleh Komisaris Independen.

d) Apabila jumlah anggota Komite

Remunerasi dan Nominasi yang

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka

anggota Komisaris Independen paling

kurang berjumlah 2 (dua) orang.

e) Apabila Bank membentuk Komite

tersebut secara terpisah, maka:

(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan

pegawai anggota Komite

Remunerasi harus memiliki

pengetahuan mengenai sistem

remunerasi Bank; dan

(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite

Nominasi harus memiliki

pengetahuan tentang sistem

nominasi dan succession plan

Bank.

4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko bukan merupakan anggota Direksi

Bank yang sama maupun Bank lain.

5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada

Bank yang sama, Bank lain dan/atau

perusahaan lain telah memperhatikan

kompetensi, kriteria independensi,

kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab.

6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite

tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan Dewan

b) Pejabat eksekutif yang menjadi

perwakilan adalah Kepala Divisi

Sumber Daya Manusia


diketuai oleh Komisaris Independen.

d) Anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi berjumlah 2 (dua) orang

yaitu 1 (satu) orang Komisaris

Independen dan 1 (satu) orang

pejabat eksekutif Bank (Kepala

Divisi SDM).

e) Komite Nominasi dan Remunerasi

adalah satu Komite dan tidak

terpisah

4) Anggota Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko bukan merupakan

anggota Direksi Bank yang sama

maupun Bank lain.

5) Tidak terjadi perangkapan jabatan.

6) Seluruh Pihak Independen anggota

Komite tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga


25

Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan

Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari

mantan Anggota Direksi atau Pejabat

Eksekutif yang berasal dari Bank yang

bersangkutan dan tidak melakukan fungsi

pengawasan atau pihak-pihak lain yang

mempunyai hubungan dengan Bank yang

dapat mempengaruhi kemampuan untuk

bertindak independen telah menjalani masa

tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.

8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh

satu persen) dari jumlah anggota termasuk

Komisaris Independen dan Pihak

Independen.

9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi,

paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu

persen) dari jumlah anggota termasuk

seorang Komisaris Independen dan Pejabat

Eksekutif atau perwakilan pegawai.

10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan

karena adanya intervensi pemilik.

B. Governance Process 1) Komite Audit

Untuk memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris:

a) Komite Audit telah memantau dan

mengevaluasi perencanaan dan

pelaksanaan audit serta memantau

tindak lanjut hasil audit dalam rangka

menilai kecukupan pengendalian intern

termasuk kecukupan proses pelaporan

keuangan.

dengan Dewan Komisaris, Direksi


atau hubungan dengan Bank, yang

dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.

7) Pihak independen yang berasal dari

mantan pejabat eksekutif telah

menjalani masa tunggu (cooling off)

selama 6 (enam) bulan.

8) Rapat Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko dihadiri oleh 51% (lima

puluh satu persen) dari jumlah anggota

termasuk Komisaris Independen dan

Pihak Independen.

9) Selama tahun 2016 Komite Nominasi

dan Remunerasi melaksanakan Rapat

sebanyak 1 (satu) kali

10) Komposisi komite telah memenuhi

ketentuan.

B. Governance Process 1) Komite Audit

a) Komite Audit telah memantau dan

mengevaluasi perencanaan dan

pelaksanaan audit serta memantau

tindak lanjut hasil audit dalam

rangka menilai kecukupan

pengendalian intern termasuk

kecukupan proses pelaporan

keuangan.


26

b) Komite Audit telah melakukan review

terhadap:

(1) pelaksanaan tugas SKAI;

(2) kesesuaian pelaksanaan audit

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

dengan standar audit yang

berlaku;

(3) kesesuaian laporan keuangan

dengan standar akuntansi yang

berlaku; dan

(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh

Direksi atas hasil temuan SKAI,

Akuntan Publik dan hasil

pengawasan Bank Indonesia.

c) Komite Audit telah memberikan

rekomendasi penunjukan Akuntan

Publik dan KAP sesuai ketentuan yang

berlaku kepada RUPS melalui Dewan

Komisaris.



Dewan Komisaris:

a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi

kebijakan dan pelaksanaan manajemen

risiko;

b) Komite Pemantau Risiko memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas

Komite Manajemen Risiko dan Satuan

Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b) Hal ini tercermin dari frekuensi

rapat Komite Audit berdasarkan

notulen rapat selama tahun 2016

sebanyak 5 (lima) kali rapat, namun

masih terdapat temuan audit baik

oleh internal maupun eksternal

yang belum ditindaklanjuti sesuai

batas waktu komitmen.

c) Komite Audit telah memberikan

rekomendasi penunjukan Akuntan

Publik dan KAP sesuai ketentuan

yang berlaku kepada RUPS melalui

Dewan Komisaris.


a) Komite Pemantau Risiko telah

mengevaluasi kebijakan dan

pelaksanaan manajemen risiko

secara cukup memadai.

b) Dalam tahun 2016.. Dewan

Komisaris menyampaikan kepada

Direksi menindaklanjuti Rapat

Komite Pemantau Risiko yaitu:

i. Surat No.13/DK bank

NTT/I/2016 tanggal 25/01/2016

perihal : Tindaklanjut Hasil

Rapat Komite Risiko terkait

masalah Penarikan Dana

Pemda Kabupaten TTU.

ii. Surat No.25/DK

bankNTT/II/2016 tanggal

22/02/2016, perihal :


27

3) Komite Remunerasi dan Nominasi


Dewan Komisaris:

a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi

kebijakan remunerasi bagi:

(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan

telah disampaikan kepada RUPS;

(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai

dan telah disampaikan kepada

Direksi.

b) Terkait dengan kebijakan nominasi,

Komite telah menyusun sistem, serta

prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi untuk disampaikan kepada

RUPS.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi,

telah memberikan rekomendasi calon

anggota Dewan Komisaris dan/atau

Direksi untuk disampaikan kepada

RUPS.

Tindaklanjut Laporan Profil

Risiko Bank NTT Triwulan IV

Tahun 2015

iii. Surat No.44/DK bank

NTT/V/2016 tanggal

12/05/2016 , perihal :

tindaklanjut Hasil Rapat Komite

Risiko dengan Divisi

Manajemen Risiko.

iv. Surat No.92/DK bank

NTT/XI/2016 tanggal

15/11/2016 perihal :

Tindaklanjut Laporan Profil

Risiko Triwulan III Tahun 2016

Komite Pemantau Risiko sudah

sepenuhnya mengevaluasi

pelaksanaan tugas KMR dan

SKMR.

3) Komite Nominasi & Remunerasi

a) Komite Remunerasi dan Nominasi

sudah memadai dalam melakukan

evaluasi.

b) Terkait dengan kebijakan nominasi,

Komite telah menyusun sistem,

serta prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan

Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan kepada RUPS.


telah membuat kajian pencalonan

Direksi dan Dewan Komisaris Bank

NTT 2017 : Penerapan tata kelola

dan peraturan POJK Nomor

45/POJK.03/2015


28

d) Komite Remunerasi dan Nominasi, telah

memberikan rekomendasi calon Pihak

Independen yang dapat menjadi

anggota Komite kepada Dewan

Komisaris.

4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai

kebutuhan Bank.

5) Keputusan rapat diambil berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak

dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi

yang dapat dimanfaatkan secara optimal

oleh Dewan Komisaris.


pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya

terkait rekomendasi pemberian remunerasi

yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik,

rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi

yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan

dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

C. Governance Outcome 1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk

pengungkapan perbedaaan pendapat

(dissenting opinions) secara jelas dan wajib

didokumentasikan dengan baik.

2) Masing-masing Komite telah melaksanakan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku

seperti misalnya pemberian rekomendasi

sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

d) Komite Remunerasi dan Nominasi

telah membuat kajian pencalonan

Direksi dan Dewan Komisaris Bank

NTT 2017 : Penerapan tata kelola

dan peraturan POJK Nomore

45/POJK.03/2015

4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai

kebutuhan Bank.

5) Keputusan rapat diambil berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara

terbanyak dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat.

6) Hasil rapat Komite merupakan

rekomendasi yang dapat dimanfaatkan

secara optimal oleh Dewan Komisaris.

7) Pemilik tidak melakukan intervensi

terhadap pelaksanaan tugas Komite

C. Governance Outcome 1) Komite-komite telah melakukan rapat

membahas rencana kerja sesuai jadwal

/ agenda Rapat yang telah ditetapkan,

dan hasil rapat telah didokumentasikan

dengan baik serta dapat dimanfaatkan

secara cukup optimal oleh anggota

Dewan Komisaris. Pada tahun 2016

Komite Remunerasi & Nominasi

melakukan 1 (satu) kali Rapat Komite.

2) Masing-masing Komite telah

melaksanakan fungsinya sesuai

ketentuan yang berlaku seperti misalnya

pemberian rekomendasi sesuai

tugasnya kepada Dewan Komisaris,

yang ditunjukkan dengan rekomendasi

Komite melalui:


29

a) Surat No. 08/DK Bank NTT/I/2016

perihal Penyampaian tindaklanjut

penyelesaian masalah Demoosi 5

(lima) Pejabat Bank NTT.

b) Surat No. 11/DK Bank NTT/I/2016

perihal : Penarikan dan

Pemerintah Daerah Kab.TTU

c) Surat No. 12/DK/Bank NTT/I/2016

perihal : Percepatan Pembukaan

Kantor Cabang Bank NTT di

Kab.Kupang.

d) Surat No. 15/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Kajian Kepatuhan

tentang Pembelian Tanah untuk

KCP Elopada.

e) Surat No. 25/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Tindaklanjut Laporan

Profil Risiko Bank NTT Triwulan IV

Tahun 2015.

f) Surat No. 44/DK/Bank

NTT/IV/2016 perihal: Tindaklanjut

Laporan Profil Risiko Bank

Triwulan I Tahgun Buku 2016.

g) Surat No. 55/DK Bank

NTT/VII/2016 perihal : Penunjukan

dan Penetapan Eddy Siddharta &

Tanzil.

h) Surat No.61/DK Bank

NTT/VIII/2016 perihal : Daftar

Pemenuhan Persyaratan

(Complience Check List) Rencana

Pemindahan Alamat Kantor

Cabang Surabaya..

i) Surat No.64/DK Bnak

NTT/VIII/2015 perihal: Hasil Rapat

Komite Audit..

j) Surat No.73/DK Bank NTT/IX

perihal : Laporan perkembangan

usaha triwulan II dan bulan Juli

tahun 2016


30

k) Surat No.76/DK Bank NTT/IX/2016

perihal : Tindaklanjut terhadap

Komitmen dengan OJK sesuai

Risalah Rapat Exit Meeting Hasil

Pemeriksaan posisi 31 Maret 2016

pada pertemuan tanggal 30 Juni

2016.

l) Surat No.119/DK Bank

NTT/XI/2015 perihal Hasil Rapat

Komite Pemantau Risiko untuk

ditindaklanjuti.

m) Surat No.97/DK Bank

NTT/XII/2016 perihal :

Tindaklanjjut Pembahasan

Laporan Hasil Audit SKAI bulan

Agustus s/d September 2016.

4.

Penanganan Benturan Kepentingan


Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai:

1) benturan kepentingan yang mengikat setiap

pengurus dan pegawai Bank;

2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan

benturan kepentingan dimaksud dalam

Risalah Rapat.

B. Governance Process Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat

Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Penanganan Benturan Kepentingan


SK Direksi No.73 Tentang Benturan

Kepentingan Tanggal 30 Juni Tahun 2014

telah mengatur kebijakan, sistem dan

prosedur penyelesaian Benturan

Kepentingan dan kebijakan, sistem serta

prosedur mengenai administrasi,

dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan termasuk dalam Risalah Rapat .

B. Governance Process Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,

dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil

tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank apabila terjadi

benturan kepentingan telah diatur dalam SK

Direksi No.73 Tanggal 30 Juni Tahun 2014

tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan.


31

C. Governance Outcome 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan

Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah

diungkapkan dalam setiap keputusan dan

telah terdokumentasi dengan baik.

2) Kegiatan operasional bank bebas dari

intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya

yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan yang dapat merugikan Bank atau

mengurangi keuntungan Bank.

3) Bank berhasil menyelesaikan benturan

kepentingan yang terjadi.

C. Governance Outcome 1) Bank telah memiliki kebijakan, sistem

serta proedur mengenai

administrasi,dokumentasi dan

pengungkapan benturan kepentingan

dimaksud dalam Risalah Rapat sesuai

SK Direksi No.73 Tentang Benturan

Kepentingan

2) Kegiatan operasional bank bebas dari

intervensi pemilik/pihak terkait/pihak

lainnya yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan yang dapat

merugikan Bank atau mengurangi

keuntungan Bank. 3) Bank cukup mampu menghindari

potensi terjadinya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank A. Governance Structure

1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap

satuan kerja operasional.

2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau

pengunduran diri Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia.

3) Bank telah menyediakan sumber daya

manusia yang berkualitas pada satuan kerja

Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas

secara efektif.

B. Governance Process 1) Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab

antara lain:

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank A. Governance Structure

1) Bank NTT tidak mempunyai Satuan

kerja Kepatuhan Independen, tetapi

yang sudah ada adalah Divisi

Kepatuhan yang indpendent terhadap

Satuan Kerja Operasional.

2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau

pengunduran diri Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan

sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia

3) Sumber Daya Manusia pada Divisi

Kepatuhan sudah efektif terhadap

tugasnya dan perlu terus dilakukan

pengembangan khususnya terkait

pemahaman terhadap pelaksanaan

ketentuan dan peraturan yang berlaku

B. Governance Process 1) Melalui opini kepatuhan, Direktur

kepatuhan memastikan setiap kebijakan,

ketentuan, sistem dan prosedur yang


32

a) memastikan kepatuhan Bank terhadap

ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan cara:

(1) menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan dengan memperhatikan

prinsip kehati-hatian;

(2) memantau dan menjaga agar

kegiatan usaha Bank tidak

menyimpang dari ketentuan;

(3) memantau dan menjaga

kepatuhan Bank terhadap seluruh

perjanjian dan komitmen yang

dibuat oleh Bank kepada Bank

Indonesia dan lembaga otoritas

yang berwenang;

b) menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab paling

kurang secara triwulanan kepada

Direktur Utama dengan tembusan

kepada Dewan Komisaris atau pihak

yang berwenang sesuai struktur

organisasi Bank;

c) merumuskan strategi guna mendorong

terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau

prinsip-prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi;

e) menetapkan sistem dan prosedur

kepatuhan yang akan digunakan untuk

menyusun ketentuan dan pedoman

internal Bank;

f) memastikan bahwa seluruh kebijakan,

ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan Bank

telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia dan peraturan

perundang undangan yang berlaku,

dinilai optimal dalam memantau

komitmen terhadap regulator yang

ditunjukkan dengan Komitmen pada OJK

telah diselesaikan sesuai batas waktu.

(yang belum ditindaklanjuti sebanyak 26

komitmen).


33

g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

h) melakukan tindakan pencegahan agar

kebijakan dan/atau keputusan yang

diambil Direksi Bank atau pimpinan

KCBA tidak menyimpang dari ketentuan

Bank Indonesia dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

i) melakukan tugas-tugas lainnya yang

terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2) Penunjukan Direktur yang membawahkan

Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

3) Direksi telah:

a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank

dalam bentuk dokumen formal tentang

fungsi kepatuhan yang efektif;

b) bertanggung jawab untuk

mengkomunikasikan seluruh kebijakan,

pedoman, sistem dan prosedur ke

seluruh jenjang organisasi terkait;

c) bertanggung jawab untuk menciptakan

fungsi kepatuhan yang efektif dan

permanen sebagai bagian dari

kebijakan kepatuhan Bank secara

keseluruhan.

4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan

bertanggung jawab antara lain:

a) membuat langkah-langkah dalam

rangka mendukung terciptanya Budaya

Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha

Bank pada setiap jenjang organisasi;

b) melakukan identifikasi, pengukuran,

monitoring, dan pengendalian terhadap

2) Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Direksi menyetujui SOP Kepatuhan dan

memberikan pemahaman kepada

pegawai mengenai ketentuan-ketentuan,

kebijakan yang berlaku. Direktorat

kepatuhan telah melakukan sosialisasi

peraturan Bank Indonesia kepada

pegawai.

4) Sesuai Temuan OJK menunjukan bahwa

:

a) Satuan Kerja Kepatuhan sudah

membuat langkah dalam rangka

mendukung terciptanya Budaya

Kepatuhan pada seluruh kegiatan

usaha Bank namun baru terbatas

pada penilaian SDM (Bank

Gerakan Patuh). Sedangkan pada

aktivitas pengadaan barang dan

jasa, pengeluaran biaya- biaya dan

perkreditan belum dilakukan.

b) Satuan Kerja Kepatuhan belum

melakukan identifikasi terhadap


34

Risiko Kepatuhan dengan mengacu

pada peraturan Bank Indonesia

mengenai Penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Umum;

c) menilai dan mengevaluasi efektivitas,

kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,

ketentuan, sistem maupun prosedur

yang dimiliki oleh Bank dengan


berlaku;

d) melakukan review dan/atau

merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan,

sistem maupun prosedur yang dimiliki

oleh Bank agar sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan


berlaku;

e) melakukan upaya-upaya untuk

memastikan bahwa kebijakan,

ketentuan, sistem dan prosedur, serta

kegiatan usaha Bank telah sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundangan-undangan yang

berlaku;

f) melakukan tugas-tugas lainnya yang

terkait dengan Fungsi Kepatuhan.


1) Bank telah menyampaikan laporan pokok

pelaksanaan tugas Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan

khusus kepada Bank Indonesia dan pihak

terkait.

2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur

yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku.

pelanggaran ketentuan yang

terjadi, baik berdasarkan temuan

SKAI dan Auditor Ekstern untuk

selanjutnya menjadi dasar

pelaksanaan upaya peningkatan

Budaya Kepatuhan antara lain

melalui sosialisasi Ketentuan yang

sering menjadi pelanggaran.


1) Menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab secara

berkala kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris

atau pihak-pihak yang berwenang

sesuai struktur organisasi Bank.

2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas

Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.


35

3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran

terhadap ketentuan yang berlaku.

4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan

dalam pengambilan keputusan dan dalam

kegiatan operasional bank.

3) Bank telah menurunkan tingkat

pelanggaran yang terjadi ditunjukkan

dengan prosentasi denda terhadap Laba

Operasional sebesar 0,11% di bawah

toleransi maksimal 0,1%, dan masih

terdapat 8 (delapan) temuan yang belum

ditindaklanjuti sesuai batas waktu

komitmen.

4) Bank cukup berhasil membangun

budaya kepatuhan dalam pengambilan

keputusan dan dalam kegiatan

operasional Bank.

6. Penerapan fungsi audit intern

A. Governance Structure 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:

a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal

Audit Charter);

b) membentuk SKAI;

c) menyusun panduan audit intern.

3) Kelembagaan SKAI independen terhadap

satuan kerja operasional.

4) Bank menyediakan sumber daya yang

berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan

tugas secara efektif.

B. Governance Process 1) Direksi bertanggung jawab atas:

a) terciptanya struktur pengendalian intern,

dan menjamin terselenggaranya fungsi

audit intern Bank dalam setiap tingkatan

manajemen;

b) tindak lanjut temuan audit intern Bank

sesuai dengan kebijakan dan arahan

Dewan Komisaris.

Penerapan fungsi audit intern

A. Governance Structure 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah

dibentuk dan independen terhadap

satuan kerja operasional. Serta Bank

telah menyusun panduan audit intern,

dan telah memiliki Buku Pedoman Anti

Fraud

3) SKAI independen terhadap satuan kerja

operasional.

4) SDM pada Divisi Pengawasan dan SKAI

sudah efektif dalam tugasnya dan perlu

terus ditingkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia antara lain dibidang MR.

B. Governance Process 1) Direksi telah mendukung terciptanya

struktur pengendalian intern, dan

menjamin terselenggaranya fungsi audit

intern Bank dalam setiap tingkat

manajemen, dengan menempatkan

Resident Inspector pada unit kerja.

Direksi telah menindaklanjuti temuan

audit intern Bank sesuai dengan

kebijakan dan arahan Dewan Komisaris,


36

namun ada beberapa temuan yang

belum di tindaklanjuti sesuai batas

waktu komitmen:

i. OJK Tahun 2015 sebanyak 7

temuan

ii. OJK Tahun 2016 sebanyak 19 temuan

iii. Spot Audit SKAI Tahun 2015

sebanyak 17 temuan

iv. Spot Audit SKAI Tahun 2016

sebanyak 172 temuan

Sebagaimana telah ditegaskan oleh

Komisaris melalui :

i. Surat No. 20/DK Bank NTT/II/2016

perihal : Kajian Hasil Audit SKAI

bulan Oktober – November dan

Desember 2015

ii. Surat No. 25/DK Bank NTT/II/2016


Risiiko Bank NTT Triwulan IV

Tahun 2015.

iii. Surat No. 30/DK Bank NTT/III/2016

perihal : Perkembangan

Penyelesaian Kredit Bermasalah.

iv. Surat No. 44/DK Bank NTT/V/2016


Risiko Triwulan I Tahun 2016.

v. Surat No. 78/DK Bank NTT/VII/2016


Dewan Komisaris.

vi. Surat No. 84/DK Bank NTT/VI/2016

perihal : Penjelasan tentang Kasus

Dugaan Tindak Pidana Penipuan

dan Penggelapan.

vii. Surat No. 85/DK Bank NTT/X/2016

perihal : Ekspansi Kredit Triwulan III

TB 2016.

viii. Surat No.97/DK Bank NTT/XII/2016

perihal : Laporan Hasil Audit SKAI

bulan Agustus s/d September 2016.


37

2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara

efektif pada seluruh aspek dan unsur

kegiatan yang secara langsung diperkirakan

dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan

masyarakat.

3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala

atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan

kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak

eksternal setiap tiga tahun.

4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank,

kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta

kedalaman pemeriksaan telah memadai.

5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi

atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.

6) Bank merencanakan dan merealisasikan

peningkatan mutu keterampilan sumber daya

manusia secara berkala dan berkelanjutan.

7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan

secara independen dengan cakupan tugas

yang memadai dan sesuai dengan rencana,

pelaksanaan maupun pemantauan hasil

audit.

8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-

kurangnya meliputi penilaian:

a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Bank;

b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Bank;

c) kualitas kinerja.

2) Fungsi Audit Intern belum meneyeluruh

antara lai, review terhadap pelaksanaan

Manjemen Risiko.

3) Telah dilakukan kaji ulang dan

pemeriksaan atas kinerja SKAI dan

kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh

Kantor Akuntan Publik pada tahun 2012.

4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank,

kecukupan ruang lingkup pemeriksaan

serta kedalaman pemeriksaan telah

memadai.

5) Tidak terjadi penyimpangan dalam

realisasi atas rencana pemeriksaan

SKAI Bank

6) Bank telah merencanakan dan

merealisasikan peningkatan mutu

keterampilan sumberdaya manusia

secara berkala dan berkelanjutan

melalui pendidikan dan pelatihan yang

terkait di bidang audit

7) SKAI melaksanakan audit sesuai

dengan rencana tahunan yang disetujui

oleh Direktur Utama dan Dewan

Komisaris atas seluruh sumber daya

Bank NTT, termasuk organisasi lain

yang terafiliasi dengan Bank NTT yang

ditetapkan dengan mempertimbangkan

tingkat risikonya.

8) SKAI telah melaksanakan tugas:

i. SKAI telah melaksanakan tugas

yang meliputi penilaian kecukupan

Sistem Pengendalian Intern Bank

ii. Telah melakukan penilaian efekti

vitas SPI

iii. Telah melakukan penilaian kualitas

kinerja pada unit operasional


38

9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil

pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

10) SKAI telah memantau, menganalisis dan

melaporkan perkembangan tindak lanjut

perbaikan yang dilakukan auditee.

11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan

pedoman kerja serta sistem dan prosedur

untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern

secara berkala sesuai ketentuan dan

perundangan yang berlaku.


1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya

laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit

intern Bank kepada RUPS.

2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah

ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang

berulang.

3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan

audit. 4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara

memadai dengan memperhatikan antara lain:

a. Program audit telah mencakup

keseluruhan unit kerja yang

pelaksanaannya mempertimbangkan

tingkat risiko pada masing-masing unit

kerja.

b. Program audit dan ruang lingkup audit

telah memadai sesuai dengan prinsip-

prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya

independensi, objektivitas, tidak ada

melalui desk audit maupun spot

audit

9) SKAI menyampaikan Laporan Hasil

Audit kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris dengan tembusan

kepada Direktur Kepatuhan

10) SKAI telah melaksanakan fungsi

memantau, menganalisis dan

melaporkan perkembangan tindaklanjut

perbaikan yang dilakukan auditee

11) Sampai dengan saat ini Pedoman Audit

Intern berdasarkan keputusan Direksi

No. 20 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000

tentang Buku Pedoman Audit Internal

belum dilakukan review.


1) Direksi telah memastikan tersedianya

laporan kegiatan pelaksanaan fungsi

audit intern Bank kepada RUPS

2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI

belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu :

i. Spot Audit SKAI Tahun 2015

sebanyak 17 temuan

ii. Spot Audit SKAI Tahun 2016

sebanyak 172 temuan

3) SKAI bertindak objektif dalam

pemeriksaan

4) Fungsi Audit telah dilaksanakan secara

memadai


39

pembatasan dalam cakupan dan ruang

lingkup audit intern.

c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor

intern.

7. Penerapan fungsi audit ekstern


Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP

sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

1) kapasitas KAP yang ditunjuk;

2) legalitas perjanjian kerja;

3) ruang lingkup audit;

4) standar profesional akuntan publik; dan

5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP

dimaksud.


1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan

Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan

KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.

2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang

sama oleh Bank telah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih

dahulu memperoleh persetujuan RUPS

berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit

melalui Dewan Komisaris.

4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk,

mampu bekerja secara independen,

memenuhi standar profesional akuntan publik

dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit

yang ditetapkan.

5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi

dengan Bank Indonesia mengenai kondisi

Bank yang diaudit dalam rangka persiapan

dan pelaksanaan audit.

Penerapan fungsi audit ekstern


Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah

memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai

perjanjian kerja, dan menyampaikan hasil

audit dan management le er kepada Bank

tepat waktu, mampu bekerja secara

independen sesuai standar profesional

akuntan publik dengan ruang lingkup audit

yang ditetapkan


1) Bank telah menunjuk Akuntan Publik

dan KAP yang terdaftar di Bank

Indonesia dan telah memenuhi aspek-

aspek penugasan audit.

2) Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP

yang sama oleh Bank telah sesuai


berlaku

3) Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP

sesuai dengan keputusan RUPS

4) Akuntan Publik dan KAP telah

menyampaikan hasil audit kepada bank

dan mampu bekerja secara independen.

5) Akuntan Publik telah melakukan

komunikasi dengan Bank Indonesia

mengenai kondisi Bank yang diaudit

dalam rangka persiapan dan

pelaksanaan audit.


40

6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit

secara independen dan profesional.

7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit

dan Management Letter kepada Bank

Indonesia.


1) Hasil audit dan management letter telah

menggambarkan permasalahan bank yang

signifikan dan disampaikan secara tepat

waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP

yang ditunjuk.

2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai

dengan ruang lingkup audit sebagaimana

diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan

audit.

6) Audit KAP sudah dilakukan secara

independen

7) Hasil audit Laporan Keuangan Bank

NTT tanggal 31 Desember 2016 yang

telah disampaikan Kantor Akuntan

Publik Drs. J. Tanzil & Rekan tanggal 31

Desember 2015 dengan mendapat opini

"Tanpa Modifikasian"


1) Hasil audit dan management letter telah

menggambarkan permasalahan bank

yang signifikan dan disampaikan secara

tepat waktu kepada Bank Indonesia

oleh KAP yang ditunjuk

2) Telah sesuai denga ruang lingkup audit

3) Auditor bertindak obyektif dalam

melakukan audit.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem

Pengendalian Intern A. Governance Structure

1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang

memadai untuk mendukung penerapan

manajemen risiko dan pengendalian intern

yang baik antara lain SKAI, SKMR dan

Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja

Kepatuhan.

2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan

penetapan limit risiko yang memadai.


1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung

jawab yang jelas, diantaranya:

a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko

termasuk strategi dan kerangka

Manajemen Risiko yang ditetapkan

Penerapan manajemen risiko termasuk

sistem Pengendalian Intern.


1) Bank telah memiliki struktur organisasi

yang memadai untuk mendukung

penerapan manajemen risiko dan

pengendalian intern yang baik antar lain

SKAI,SKMR dan Komite Manajemen

Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

2) Bank telah memiliki Kebijakan Prosedur

dan Penetapan Limit yang memadai

namun 1 SOP yang belum direview

yakni SOP Perkreditan.

B. Governance Proces

1. Dewan komisaris memiliki tugas dan

tanggungjawab yang jelas, diantaranya :

a) Dewan Komisaris menyetujui strategi

dan kerangka Manajemen Risiko yang

ditetapkan sesuai tingkat risiko dan


41

sesuai dengan tingkat risiko yang

diambil (risk appetite) dan toleransi

risiko (risk tolerance);

b) mengevaluasi kebijakan Manajemen

Risiko dan Strategi Manajemen Risiko

paling kurang satu kali dalam satu tahun

atau dalam frekuensi yang lebih sering

dalam hal terdapat perubahan faktor-

faktor yang mempengaruhi kegiatan

usaha Bank secara signifikan;

c) mengevaluasi pertanggungjawaban

Direksi dan memberikan arahan

perbaikan atas pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko secara berkala.

Evaluasi dilakukan dalam rangka

memastikan bahwa Direksi mengelola

aktivitas dan risiko-risiko Bank secara

efektif.

2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab

yang jelas, diantaranya:

a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko

termasuk strategi dan kerangka

Manajemen Risiko secara tertulis dan

komprehensif termasuk limit risiko

secara keseluruhan dan per jenis risiko,

dengan memperhatikan tingkat risiko

yang diambil dan toleransi risiko

terhadap kecukupan permodalan.

Setelah mendapat persetujuan dari

Dewan Komisaris maka Direksi

menetapkan kebijakan, strategi, dan

kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

b) menyusun, menetapkan, dan

mengkinikan prosedur dan alat untuk

mengidentifikasi, mengukur, memonitor,

dan mengendalikan risiko;

c) menyusun dan menetapkan mekanisme

persetujuan transaksi, termasuk yang

toleransi yang ditetapkan RBB.

b) Komisaris melalui Komite Pemantau

Risiko melakaukan evaluasi kebijakan

manajemen risiko dan strategi

manajemen risiko.

c) Dalam rapat pengurus secara rutin

mengevaluasi pertanggung jawaban

Direksi dan Toleransi Risiko sedang

dalam proses Review.

2. Direksi memiliki tugas dan tanggung

jawab yang jelas yaitu: i. Bank sudah menetapkan Limit dan

Toleransi Risiko melalui SK Direksi

Nomor 58 Tahun 2013 dan saat ini

sedang dilakukan review terhadap

Limit dan toleransi Risiko sesuai

dengan kompleksitas usaha Bank.

ii. Belum seluruh permasalahan yang

dilaporkan oleh SKMR dan SKAI

terkait risiko, permasalahan maupun

penyimpangan diselesaikan tepat

waktu diantaranya :Penerapan

Balance Score Card, Kebijakan

Internal mengenai BMPK.


42

melampaui limit dan kewenangan untuk

setiap jenjang jabatan;

d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan

kebijakan, strategi, dan kerangka

Manajemen Risiko paling kurang satu

kali dalam satu tahun atau dalam

frekuensi yang lebih sering dalam hal

terdapat perubahan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan usaha Bank,

eksposur risiko, dan/atau profil risiko

secara signifikan;

e) menetapkan struktur organisasi

termasuk wewenang dan tanggung

jawab yang jelas pada setiap jenjang

jabatan yang terkait dengan penerapan

Manajemen Risiko;

f) bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan, strategi, dan kerangka

Manajemen Risiko yang telah disetujui

oleh Dewan Komisaris serta

mengevaluasi dan memberikan arahan

berdasarkan laporan-laporan yang

disampaikan oleh SKMR termasuk

laporan mengenai profil risiko;

g) memastikan seluruh risiko yang material

dan dampak yang ditimbulkan oleh

risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan

telah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Dewan

Komisaris secara berkala. Laporan

dimaksud antara lain memuat laporan

perkembangan dan permasalahan

terkait risiko yang material disertai

langkah-langkah perbaikan yang telah,

sedang, dan akan dilakukan;

h) memastikan pelaksanaan langkah-

langkah perbaikan atas permasalahan

atau penyimpangan dalam kegiatan

usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;


43

i) mengembangkan budaya Manajemen

Risiko termasuk kesadaran risiko pada

seluruh jenjang organisasi, antara lain

meliputi komunikasi yang memadai

kepada seluruh jenjang organisasi

tentang pentingnya pengendalian intern

yang efektif;

j) memastikan kecukupan dukungan

keuangan dan infrastruktur untuk

mengelola dan mengendalikan risiko;

k) memastikan bahwa fungsi Manajemen

Risiko telah diterapkan secara

independen yang dicerminkan antara

lain adanya pemisahan fungsi antara

SKMR yang melakukan identifikasi,

pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko dengan satuan kerja

yang melakukan dan menyelesaikan

transaksi.

3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian

intern yang menyeluruh dan handal.


1) Bank menerapkan manajemen risiko secara

efektif, yang disesuaikan dengan tujuan,

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas

usaha serta kemampuan Bank.

3) Sistem pengendalian internal dinilai

belum efektif yang ditunjukkan dengan

adanya Fraud dan Kegagalan

operasional berulang akibat human error

yang melampaui batas toleransi yang

diperkenankan Bank, akan tetapi sesuai

Keputusan Direksi No.122 tanggal 02

Desember 2015 tentang Pemberhentian

dan pengangkatan dari Jabatan Residen

Inspektur menjadi Internal Auditor dan

Internal Control PT. Bank Pembangunan

Daerah Nusa Tenggara Timur, telah

ditetapkan petugas internal Auditor pada

kantor Pusat dan internal Control pada

masing-masing Kantor Cabang.

A. Governance Outcome

1) Sistem pengendalian internal dinilai

belum efektif yang ditunjukkan dengan

adanya Kegagalan operasional berulang

akibat human error yang melampaui


44

2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu

melakukan pengawasan secara aktif

terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi

manajemen risiko.

3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang

melampaui kemampuan permodalan untuk

menyerap risiko kerugian.

batas toleransi yang diperkenankan

Bank.

2) Komisaris dan Direksi (Manajemen)

cukup mampu melakukan pengawasan

secara aktif terhadap pelaksanaan

kebijakan dan strategi manajemen risiko

3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis

yang melampaui kemampuan

permodalan untuk menyerap risiko

kerugian

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)

A. Governance Structure Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan

prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana

besar, berikut monitoring dan penyelesaian

masalahnya.


1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan

mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur

dimaksud agar disesuaikan dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku.

2) Terdapat proses yang memadai untuk

memastikan penyediaan dana kepada pihak

terkait dan penyediaan dana dalam jumlah

besar telah sesuai dengan prinsip kehati-

hatian.

3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan

dana diputuskan manajemen secara

independen tanpa intervensi dari pihak terkait

dan/atau pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large

exposure)

A. Governance Structure Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan

Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip

kehati-hatian


1) Bank telah menerbitkan Keputusan

Dewan Komisaris No. 06 Tahun 2013

tanggal 01 Agustus 2013 perihal

Kewenangan Memutus Pemberian

Kredit dan Garansi Bank serta Warkat

Garansi Bank Oleh Direksi PT. BPD.

NTT terkait penyediaan Dana Pihak

Terkait, sedangkan Penyediaan Dana

Besar belum ada ketentuannya.

2) Prosesnya memadai dan sesuai dengan

prinsip keha – hatian

3) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait

dan penyediaan Dana Besar secara

independen diputuskan oleh Manajemen


45

C. Governance Outcome 1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank

kepada pihak terkait dan/atau penyediaan

dana besar telah:

a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia

tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK) dan memperhatikan

prinsip kehati-hatian maupun

perundang-undangan yang berlaku;

b) memperhatikan kemampuan

permodalan dan

penyebaran/diversifikasi portofolio

penyediaan dana.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka

1) telah disampaikan secara berkala kepada

Bank Indonesia secara tepat waktu.

C. Governance Outcome 1) Bank belum memiliki Pedoman tertulis

mengenai Batas Maksimum Pemberian

Kredit yang diatur dalam BPP BMPK ,

namun ketentuan berupa SK Direksi

terkait penyediaan sudah ada dan saat

ini sedang dikumpulkan SK-SK tertait

penyediaan Dana. Bank juga telah

memiliki Kebijakan Perkreditan Bank

(KPB) yang mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia dan memperhatikan

prinsip kehati-hatian

2) Bank telah menyampaikan secara

berkala Laporan BMPK kepada Bank

Indonesia secara tepat waktu

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal


1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur

mengenai tata cara pelaksanaan transparansi

kondisi keuangan dan non keuangan.

2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan

GCG pada setiap akhir tahun buku dengan

cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh

SIM yang memadai.

Transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal


1) Kebijakan dan prosedur mengenai tata

cara pelaksanaan transparansi kondisi

keuangan dan non keuangan telah di

atur di dalam BPP GCG.

2) Laporan GCG disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan

mencakup aspek prinsip-prinsip

pelaksanaan GCG.

3) Masih terdapat beberapa bidang tugas

yang belum memiliki sistem pelaporan

yang baik seperti, kredit hapus buku,

dan yang sedang dalam proses review

yaitu SOP tentang pencatatan pelaporan

tentang kejadian hukum. Untuk Lost

Event Database sudah ditindaklanjuti


46

4) Terdapat sistem informasi yang handal yang

didukung oleh sumber daya manusia yang

kompeten dan IT security system yang

memadai.


1) Bank telah mentransparansikan kondisi

keuangan dan non-keuangan kepada

stakeholders termasuk mengumumkan

Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan

melaporkannya kepada Bank Indonesia atau

stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Bank mentransparansikan informasi produk

Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia

tentang Transparansi Informasi Produk Bank

dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,

antara lain:

a) informasi secara tertulis mengenai produk

Bank yang memenuhi persyaratan minimal

sebagaimana ditentukan;

b) Petugas Bank (Customer Service dan

Marketing) telah menjelaskan informasi-

informasi produk kepada nasabah;

c) informasi produk yang disampaikan

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

d) Bank telah menyampaikan kepada

nasabah jika terdapat perubahan-

perubahan informasi produk;

e) informasi-informasi produk dapat terbaca

dengan jelas dan dapat dimengerti;

pada Desember 2015 dan telah

dilakukan Pelapaoran Sistem Informasi

Manajemenm Risiko pada Risk Taking

Unit.

4) Sistem Informasi Bank cukup memadai

untuk mendukung kompleksitas usaha

yang ada dan didukung oleh sumber

daya manusia yang cukup kompeten.

Temuan IT terkait pengamanan dengan

Standar Internasional telah

ditindaklanjuti.


1) Bank mentransparansikan Laporan

Keuangan dan Laporan Non Keuangan

melalui publikasi Laporan Keuangan

Triwulan, Realisasi Bisnis Bank dan

melalui Laporan Tahunan Bank, kepada

Bank Indonesia dan stakeholders sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yang

telah di audit oleh Auditor Eksternal.

2) Bank mentransparansikan informasi

produk Bank sesuai ketentuan Bank

Indonesia tentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan

Data Pribadi Nasabah, antara lain:

i. Bank telah menyusun BPP tentang

Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data pribadi

Nasabah

ii. Bank sudah memiliki Kebijakan

Penyelesaian Pengaduan Nasabah

yang disahkan dengan SK Direksi

No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni

2013.


47

f) Bank memiliki layanan informasi produk

yang dapat diperoleh dengan mudah oleh

masyarakat;

g) Bank telah menjelaskan tujuan dan

konsekuensi penyebaran data pribadi

tersebut kepada nasabah;

h) nasabah yang data pribadinya

disebarluaskan telah memberikan

persetujuan atas pemberian data

pribadinya tersebut.

3) Bank mentransparansikan tata cara

pengaduan nasabah dan penyelesaian

sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan

Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah

dan Mediasi Perbankan.

4) Bank menyusun dan menyajikan laporan

dengan tata cara, jenis dan cakupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia tentang Transparansi Kondisi

Keuangan.

5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan

GCG dengan isi dan cakupan sekurang-

kurangnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak

sesuai dengan kondisi Bank yang

sebenarnya, Bank segera menyampaikan

revisi secara lengkap kepada Bank

Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki

homepage wajib mempublikasikannya pula

pada homepage Bank.

3) Bank sudah memiliki Kebijakan

Penyelesaian Pengaduan Nasabah

yang disahkandengan SK Direksi No. 52

Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.

4) Bank menyusun dan menyajikan laporan

dengan tata cara, jenis dan cakupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia tentang Transparansi

Kondisi Keuangan sesuai Surat Edaran

no.14/35/DPNP tanggal 10 Desember

2012.


Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan

mencakup aspek prinsip-prinsip

pelaksanaan GCG (untuk Tahun Buku

2016) sesuai Surat Edaran

No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013

Perihal Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum.

6) Laporan GCG Tahun Buku 2016 hasil

Self Assesment Bank tidak berbeda

dengan REGULATOR, sedangkan

Laporan Tahunan Bank NTT telah

dimuat di website Bank NTT.


48

7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat

Faktor GCG dalam hasil penilaian (self

assessment) pada Laporan Pelaksanaan

GCG Bank dengan hasil penilaian

pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia,

Bank:

a) Paling kurang melakukan revisi

terhadap Peringkat Faktor GCG dan

Definisi Peringkat hasil penilaian (self

assessment) dimaksud kepada publik

melalui Laporan Keuangan Publikasi

pada periode yang terdekat;

b) Segera menyampaikan revisi hasil

penilaian (self assessment) GCG Bank

secara lengkap kepada Bank Indonesia,

dan bagi Bank yang telah memiliki

homepage wajib mempublikasikannya

pula pada homepage Bank.


1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank

secara lengkap dan tepat waktu kepada

pemegang saham dan sekurang-kurangnya

kepada:

a) Bank Indonesia;

b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI);

c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

e) Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia (LPPI);

f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang

Ekonomi dan Keuangan;

g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

2) Transparansi laporan telah dilakukan secara

tepat waktu dengan cakupan sesuai

ketentuan pada homepage Bank, meliputi:

a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-

keuangan);

7) Laporan GCG Tahun Buku 2016 hasil Self

Assesment Bank tidak berbeda dengan

REGULATOR.


1) Laporan Tahunan disampaikan Bank

secara lengkap dan tepat waktu kepada

pemegang saham dan kepada lembaga-

lembaga keuangan lainnya yang

diwajibkan oleh REGULATOR.

2) Bank telah menampilkan Laporan

Tahunan Bank pada homepage Bank

NTT untuk periode Laporan Tahunan

2016.


49

b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

sekurang-kurangnya dalam 1 (satu)

surat kabar berbahasa Indonesia yang

memiliki peredaran luas di tempat

kedudukan kantor pusat Bank atau di

tempat kedudukan KCBA.

3) Laporan Pelaksanaan GCG telah

mencerminkan kondisi Bank yang

sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self

assessment) Bank dan dilampiri hasil

penilaian (self assessment) serta paling

kurang mencakup:

a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud

dalam PBI GCG dan hasil penilaian (self

assessment) atas pelaksanaan GCG;

b) kepemilikan saham anggota Dewan

Komisaris serta hubungan keuangan

dan hubungan keluarga anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Dewan

Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau

pemegang saham Bank;

c) kepemilikan saham anggota Direksi

serta hubungan keuangan dan

hubungan keluarga anggota Direksi

dengan anggota Dewan Komisaris lain,

anggota Direksi dan/atau pemegang

saham Bank;

d) kepemilikan saham anggota Direksi

serta hubungan keuangan dan

hubungan keluarga anggota Direksi

dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi lain dan/atau pemegang

saham Bank;

e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas

lain bagi anggota Dewan Komisaris

serta Direksi;


Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dengan mencakup aspek

prinsip-prinsip pelaksanaan GCG (untuk

Tahun Buku 2016) dan telah

mencerminkan kondisi Bank yang

sebenarnya.


50

f) shares option yang dimiliki Komisaris,

Direksi, dan Pejabat Eksekutif;

g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;

h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai

ketentuan;

i) jumlah penyimpangan (internal fraud)

yang terjadi dan upaya penyelesaian

oleh Bank;

j) transaksi yang mengandung benturan

kepentingan;

k) buy back shares dan/atau buy back

obligasi Bank;

l) pemberian dana untuk kegiatan sosial

dan kegiatan politik, baik nominal

maupun penerimaan.

4) Laporan Pelaksanaan GCG telah

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,

kepada pemegang saham dan kepada:

a) Bank Indonesia;

b) Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI);

c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

e) Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia (LPPI);

f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang

Ekonomi dan Keuangan;

g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan

Keuangan.

5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan

dalam homepage secara tepat waktu.

6) Mediasi dalam rangka penyelesaian

pengaduan nasabah Bank dilaksanakan

dengan baik.

7) Bank menerapkan transparansi informasi

mengenai produk dan penggunaan data

pribadi nasabah.


pihak-pihak sesuai dengan Peraturan

Bank Indonesia.

5) Laporan pelaksanaan GCG telah

disajikan dalam homepage secara tepat

waktu.

6) Mediasi dalam rangka penyelesaian

pengaduan nasabah dilaksanakan

dengan cukup baik.

7) Bank secara transparan menyampaikan

informasi produk Bank kepada nasabah.


51

11.

Rencana strategis Bank A. Governance Structure

1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam

bentuk Rencana Korporasi (corporate plan)

dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai

dengan visi dan misi Bank.

2) Rencana strategis Bank didukung

sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin

dari komitmen dan upaya pemilik untuk

memperkuat permodalan Bank.


1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank

secara realistis, komprehensif, terukur

(achievable) dengan memperhatikan prinsip

kehati-hatian dan responsif terhadap

perubahan internal dan eksternal.

2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan

Komisaris.

3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana

Bisnis Bank kepada:

a) Pemegang Saham Bank;

b) seluruh jenjang organisasi yang ada

pada Bank.

4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis

Bank (RBB) secara efektif.

5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia

tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah

memperhatikan:

a) faktor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha

Bank;

Rencana strategis Bank A. Governance Structure

1) Rencana Bisnis dan coorporate plan

Bank telah disusun sesuai visi dan misi

Bank dan telah dilaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


sepenuhnya oleh pemilik, antara lain

tercermin dari komitmen dan upaya

pemilik untuk memperkuat permodalan

Bank, Sampai dengan saat ini Modal

Disetor Bank Rp.1.081.098 juta.


1) Rencana Bisnis Bank telah disusun

secara cukup realistis komprehensif,

terukur (achievable) ,memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan cukup

responsif terhadap perubahan internal

dan eksternal dengan analisis SWOT.

2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh

Dewan Komisaris.


Rencana Bisnis kepada Pemegang

Saham Pengendali pada RUPS serta

kepada seluruh jenjang organisasi yang

ada di Bank dan Corporate Plan sudah

disusun oleh Bank.

4) Pelaksanaannya cukup efektif.

walaupun beberapa point mengenai

realisasi RBB yang belum sepenuhnya

efektif.

5) Dalam penyusunan dan penyampaian

RBB Bank pada umumnya berpedoman

pada ketentuan Bank Indonesia tentang

Rencana Bisnis Bank dan Bank telah

memperhatikan

a) faktor eksternal dan internal yang

dapat mempengaruhi kelangsungan

usaha Bank


52

b) prinsip kehati-hatian;

c) penerapan manajemen risiko;

d) azas perbankan yang sehat;

6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan

dan/atau tidak mengambil langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka mendukung

rencana strategis Bank antara lain tercermin

dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik

untuk memperkuat permodalan Bank.


1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis

disusun oleh Direksi dan disetujui oleh

Komisaris.

2) Rencana Korporasi (corporate plan) dan

Rencana Bisnis Bank (business plan)

berserta realisasinya telah dikomunikasikan

Direksi kepada Pemegang Saham

Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi

yang ada pada Bank.

3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan

pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.

4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat

ekonomis dan non ekonomis bagi

stakeholders.

5) Rencana strategis bank disusun atas dasar

kajian yang komprehensif dengan

memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan

yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan

kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).

b) prinsip kehati-hatian;

c) penerapan manajemen risiko

d) azas perbankan yang sehat.


pengawasan terhadap pelaksanaan

Rencana Bisnis Bank,sebagaimana

tertuang dalam Notulen Rapat

Pengurus.

7) Pemilik/Pemegang Saham Bank

menunjukkan keseriusan dalam

mendukung Rencana Bisnis Bank yang

tercermin dari upaya pemilik/pemegang

saham untuk memperkuat permodalan

Bank.


1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis

disusun oleh Direksi Bank NTT dan

disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pedoman RBB Internal belum dimiliki.


Rencana Bisnis dan Coorporate Plan

kepada Pemegang Saham Pengendali

pada RUPS serta kepada seluruh

jenjang organisasi yang ada di Bank.

3) Rencana Bisnis Bank sudah

menggambarkan perkembangan Bank

yang berkesinambungan.

4) Pertumbuhan Bank telah memberikan

manfaat lebih bagi stakeholders.

5) Rencana Bisnis Bank telah disusun

secara cukup realistis komprehensif,

terukur (achiveable), memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan cukup

responsif terhadap perubahan internal

dan eksternal dengan analisis SWOT.


53

6) Rencana strategis bank harus didukung

dengan penyiapan infrastruktur yang

memadai antara lain SDM, IT, jaringan

kantor, kebijakan dan prosedur.

7) Terdapat intervensi pemilik terhadap

pembagian keuntungan bank yang dilakukan

tanpa memperhatikan upaya pemupukan

modal untuk mendukung rencana strategis

Bank.

8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi

permodalan bank yang memburuk atau

permodalan Bank kurang dari jumlah yang

ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.


dengan infrastruktur yang cukup

memadai yang ditunjukkan dengan

belum tercapainya beberapa rencana

bisnis Bank sampai dengan akhir tahun

2016.

7) Pembagian keuntungan Bank

melibatkan Pemegang Saham yang

diikuti dengan komitmen Pemegang

Saham untuk penambahan Modal dalam

mendukung Rencana Strategis Bank.

8) Dukungan Modal dari Pemegang Saham

sangat baik sehingga Modal Bank tidak

kurang dari ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah Baik. - Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah Baik.

B. Governance Process - Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik. - Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik.

C. Governance Outcome - Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik. - Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik.



PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TimurJl. W.J. Lawamentik No. 102, KupangNusa Tenggara Timur 85000Telp. +62 380 840555Fax. +62 380 840567

Documents

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE · Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi 152 Enforcement Efforts of the Code of Conduct and Type of Sanctions Pernyataan Mengenai