LAPORAN - campakamulya.desa.id€¦ · Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim serta memperhatikan syarat- syarat

PERATURAN DESA Nomor : 03 Tahun 2018

TENTANG

LAPORAN

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2018

HASIL VERIFIKASI TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN

TERHADAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDES)

DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CIMAUNG TAHUN 2018

Desa : Campakamulya

Kecamatan : Cimaung Diterima Dokumen tanggal …………………2018

No. URAIAN

KELENGKAPAN

KET. ada

Tidak

ada

I DOKUMEN KELENGKAPAN RAPBDes

1. PERDES Laporan APBDes Tahun 2018

2. Lampiran PERDES Laporan APBDes Tahun 2018

3. Risalah Rapat tentang Laporan APBDes Tahun

2018

4. Notulen Rapat tentang Laporan APBDes Tahun

2018

5. Surat Keputusan BPD tentang Laporan APBDes

Tahun 2018

Cimaung , ………………………………………2018

Tim Verifikasi Kecamatan Cimaung

1. Ketua : DUDUNG,SE.MM (……………………………………….)

2. Sekretaris : NANAN KUSNANDI, S.Sos. (……………………………………….)

3. Anggota : ……………………………. (……………………………………….)

4. Anggota : JUHANA (……………………………………….)

5. Anggota : R.HENDI HERWANDI,SE (……………………………………….)

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala

Desa Campakamulya Nomor: 421.1/0125/Des /XII/ 2018 tanggal 27

Desember 2018, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan Perdes

Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya

berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim serta memperhatikan syarat-

syarat yang dibutuhkan.

Persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada

prinsipnya sudah memverifikasi dan mengevaluasi Perdes Laporan

realisasi APBDES Tahun 2018 Desa Campakamulya.

Demikian surat ini dibuat agar menjadi maklum dan sebagai bahan

proses lebih lanjut. Atas perhatian dan bantuan Bapak kami sampaikan

terima kasih.

Camat Cimaung FAISAL SULAIMAN.S.STP.M.Si NIP 197507181996031 007

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: .....…. / …... / … / 20... : Penting : 1 (satu ) berkas : Hasil Verifikasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018

Cimaung,27 Desember 2018 Kepada Yth. Bapak Bupati Bandung melalui, Yth. DPMD di SOREANG

Dengan Hormat,

Sehubungan telah disusunnya Perdes Realisasi APBDES Desa

Campakamulya Tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 maka kami atas nama kepala

Desa mengajukan permohonan rekomendasi dan verifikasi dari tim pendamping

Kecamatan Cimaung

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai

bahan verifikasi dan rekomendasi lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami

ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

Kepala Desa Campakamulya,

SAEPUDIN Tembusan : Sdr. Ketua BPD Desa Campakamulya

Nomors Lampiran Perihal

: 421.1/0125/Des /XII/ 2018 : 1 (satu ) berkas : Hasil Verifikasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018

Campakamulya,27 Desember 2018 Kepada Yth. Bapak Camat Cimaung di Cimaung

PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA

NOMOR: 03 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDES)

DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPAKAMULYA

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36

Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung,

bahwa telah selesainya Laporan Realisasi APBDES Desa

Campakamulya Tahun 2018

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a , serta dalam rangka menunjang pelaksanaan

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu

menetapkan Peraturan Desa Campakamulya tentang Laporan

Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara

Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaiman telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


5. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Mentri Dalam negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004

tentang transparansi dan partisifasi penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Di Kabupaten Bandung( Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D );


tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (

ADPD ) ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2006

Nomor 2 seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi

Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009

Nomor 24);


tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Nomor tahun 2006 Nomor 7 seri D );


tentang Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006

Nomor 8 seri D );


tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya

Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2007 Nomor 10)


Tentang Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa

( Lembaran dareah kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 );


tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2007 Nomor 12);


Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa

( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13 );


tantang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung

( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10 );

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung tahun 2010

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20;

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada

Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 tahun 2013 tentang

Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung

(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 40);


Pengelolaan Program Program Penguatan Pembangunan

Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);

26. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1 / Kep.11/Kec / 2012

tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode 2012

– 2018 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanggal

27 Desember 2012;

27. Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.1/

11/Kec. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan

Desa periode 2012-2018 se Kecamatan Cimaung tanggal 15

Agustus 2012;

28. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 01 tahun 2012 tentang

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Campakamulya;

29. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001 Ds. Cmpk / XII /

2012 tentang Susunan perangkat desa Desa campakamulya

kecamatan cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember

2012;

30. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001-Sekdes / XII /

2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa

Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal

31 Desember 2012;

31. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.003 Ds. Cmpk / XII /

2012 tentang Susunan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa

Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal

31 Desember 2012;

32. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 07 Tahun 2013 tentang

Perubahan Laporan realisasi Pembangunan Jangka Menengah

Desa Campakamulya Tahun 2013-2017;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPAKAMULYA

dan

KEPALA DESA CAMPAKAMULYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

3. Pemerintah Daerah dalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsu

penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bandung;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat iostiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas

sekretariat Desa ( Kaur Keuangan dan Umum ) dan Pelaksana Teknis Lapangan

( Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan Maks.5 Orang ) serta unsur Kewilayahan

( Kadus );

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam

Bidang tertib Administrasi pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan

Pemberdayaan masyarakat;

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan

Demokrasi dalm Penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Desa;

12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupaka mitra Pemerintah

Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa ( LPMD );

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut;

35. Belanja Pegawai merupakan Belanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan

sesuai ketentuan Perundang-undangan;

36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang, dan /atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan

yang secara spesifik telah ditatpakn peruntukannya;

37. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada

pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan

keuangan;

38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;

39. Belanja Barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian /

pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan / atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa;

40. Belanja Modal adalah Belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian . pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan

Pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, Peralatan Dan Mesin, gedunhg dan

bangunan, jalan, irighasi dan jaringan dan asset tetap lainnya;

41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

42. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar hagra jual produksi / jasa yang

dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

43. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya

tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

Pembentukan Dan Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa

untuk menampung seluruh Penerimaan Desa baik yang disimpan dalam rekening di

Bank maupun dalam brankas Bendahara Desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum

Desa serta digunakan untuk pengeluaran desa;

45. Rekening Desa adalah Rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh

kepala desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018, sebagai

berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp ) KETERANGAN

1 2 3 4

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00

1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

20.000.000,00

1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00

1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00

1.2.5. 2.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00

BELANJA

2.1. Belanja Desa 2.101.202.300,00

2.1.1. Belanja Pegawai 465.740.000,00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 636.729.578,00

2.1.3. Belanja Modal

998.732.722,00

JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0 , 00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

0 , 00

Soreang, 13 Januari 2019

KEPALA DESA

SAEPUDIN

Pasal 1

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2,3,4,dan 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa;

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Campakamulya Pada Tanggal : 27 Desember 2018

Kepala Desa Campakamulya,

SAEPUDIN

Diundangkan di : Campakamulya

Pada tanggal : 27 Desember 2018

SEKRETARIS DESA CAMPAKAMULYA

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG,

HARIS

Lembaran Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2018.

No. 03/LD/XII/2018

Lampiran I Peraturan Desa Campakamulya

Nomor : 03 Tahun 2018

Tanggal : 27 Desember 2018

Perihal : Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018


( Rp ) REALISASI

( Rp ) LEBIH/(KURANG)

( Rp )

1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00

1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20.000.000,00 20.000.000,00 0 , 00

1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00 2.076.202.300,00 0 , 00

1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00 897.709.000,00 0 , 00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00 166.951.600,00 0 , 00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00 846.541.700,00 0 , 00

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00 115.000.000,00 0 , 00

1.2.5. 2.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0 , 00

JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00

BELANJA

2.1. Belanja Desa 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00

2.1.1. Belanja Pegawai 465.740.000,00 465.740.000,00 0 , 00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 636.729.578,00 636.729.578,00 0 , 00

2.1.3. Belanja Modal 998.732.722,00 998.732.722,00 0 , 00

JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0 , 00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0 , 00

Soreang, 27 Desember 2018

KEPALA DESA

SAEPUDIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIMAUNG

DESA CAMPAKAMULYA Jl. Gunung Puntang Km 28 Campakamulya 40374 Tlp. 087821203360

Email: [email protected]

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat Di Gedung Serbaguna Desa Campakamulya telah dilaksanakan Rapat Desa Terbatas yang diikuti oleh BPD dengan Pemerintah Desa Campakamulya ( Sebagaimana Daftar hadir terlampir )

Adapun hasil kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Materi Rapat :

1. Membahas dan Menyusun Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) anggaran 2018;

Adapun Keputusan Hasil Rapat / Musyawarah Desa, adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, akan

dituangkan dala Peraturan Desa Tahun 2018 tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

2. Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Campakamulya.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar tanggung

jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS, SAEPUDIN HARIS

Mengetahui / Menyetujui, KETUA BPD Campakamulya

DADANG SANTOSO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CAMPAKAMULYA NOMOR : .... / BPD /XII/ 2018

T E N T A N G PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPAKAMULYA

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CAMPAKAMULYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa;

b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Campakamulya Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

5. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CAMPAKAMULYA

Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


pedoman pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

transparansi dan partisifasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bandung( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D );


Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung ( ADPD ) ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);


Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor tahun 2006 Nomor 7 seri D );


Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 seri D );


Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa ( Lembaran dareah kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 );


Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);


Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa

( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tantang

Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10 );


Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20;

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan

Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 40);


Pengelolaan Program Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);

26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembara Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

27. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1 / Kep.11/Kec / 2012 tentang

Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 – 2018 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2012;

28. Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.1/ 11/Kec.

tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 se Kecamatan Cimaung tanggal 15 Agustus 2012;

29. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 01 tahun 2012 tentang

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Campakamulya;

30. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001 Ds. Cmpk / XII / 2012

tentang Susunan perangkat desa Desa campakamulya kecamatan cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

31. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001-Sekdes / XII / 2012

tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

32. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.003 Ds. Cmpk / XII / 2012

tentang Susunan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

33. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 07 Tahun 2013 tentang

Perubahan Laporan realisasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Campakamulya Tahun 2013-2017.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD tanggal 26 Desember 2018 tentang

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Campakamulya Nomor 03 tahun 2018 tentang

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

KEDUA Rincian Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018, merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari teraturan tersebut.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disetujui di Desa Campakamulya pada tanggal 26 Desember 2018


DESA CAMPAKAMULYA Ketua,

DADANG SANTOSO

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIMAUNG

DESA CAMPAKAMULYA Jl. Gunung Puntang Km 28 Campakamulya 40374 Tlp. 087821203360

Email: [email protected]

RISALAH RAPAT TENTANG RAPBDes DESA CAMPAKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2018

Berkaitan dengan Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, maka pada:

Hari /tanggal : Rabu, 26 Desember 2018 Waktu : 13.00 s.d. selesai Tempat : Gedung Serba Guna Desa Campakamulya

Telah diselenggarakan rapat / musyawarah yang dihadiri oleh ketua beserta anggota BPD, Aparatur Pemerintahan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

Materi / Topik : 1. Pembahasan Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2018. Unsur Pimpinan Rapat:

Pimpinan Rapat : Saepudin (Kepala Desa) Notulis : Haris (Sekretaris Desa) Narasumber : Dadang Santoso Yanwar Kurnia ST Keputusan Hasil Rapat / Musyawarah : 1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Campakamulya Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS, SAEPUDIN HARIS

NOTULEN RAPAT / RISALAH RAPAT

Nama Rapat : Pembahasan Laporan Realisasi APBDes T A 2018 Hari/Tanggal : Rabu , 26 Desember 2018 Waktu : jam 13.00 s.d.selesai Acara :

1. Pembukaan 2. Evaluasi Laporan APBDes 2018 3. Penutup

PIMPINAN SIDANG/ RAPAT: Ketua : SAEPUDIN Notulis : HARIS PESERTA SIDANG :

1. Ketua beserta Anggota BPD 2. Ketua beserta Anggota LPMD 3. Aparat Pemerintah Desa 4. Para Ketua RT dan RW 5. Ketua beserta Pengurus PKK Desa 6. Karang Taruna 7. Tokoh Masyarakat

KEGIATAN SIDANG / RAPAT :

1. Laporan Kepala Desa 2. Sambutan-sambutan 3. Evaluasi Anggaran Tahun 2013 4. Pembahasan / Tanya Jawab 5. Pengesahan RAPBDes Tahun Anggaran 2018 6. Penutup

Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS,

SAEPUDIN HARIS

BERITA ACARA


NOMOR: 0... / BPD / 2018

tentang

PERSETUJUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas,

bertempat di gedung Serba Guna Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten

Bandung, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Campakamulya, dengan

dihadiri oleh ketua BPD, Wakil ketua, sekretaris, dan anggota, serta kepala desa dan undangan

lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Laporan Realisasi anggaran pendapatan

dan belanja desa Campakamulya tahun anggaran 2018.

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan

para peserta, yaitu sebagai berikut:

Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun

2018 untuk segera ditetapkan menjadi Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

2018 dengan Peraturan Desa.

Dengan rincian tersebut dibawah ini :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00 2.076.202.300,00 0 , 00

1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00 897.709.000,00 0 , 00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00 166.951.600,00 0 , 00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00 846.541.700,00 0 , 00

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00 115.000.000,00 0 , 00

1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0 , 00

1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00












1.1.3.

2.

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00

BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 440.999.300,00 440.999.300,00 0 , 00

2.1.1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 311.540.000,00 311.540.000,00 0 , 00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 311.540.000,00 311.540.000,00 0 , 00

2.1.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 248.520.000,00 248.520.000,00 0 , 00

2.1.1.1.02. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.520.000,00 47.520.000,00 0 , 00

2.1.1.1.03. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat D 15.500.000,00 15.500.000,00 0 , 00

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 88.852.100,00 88.852.100,00 0 , 00

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.174.400,00 57.174.400,00 0 , 00

13/01/2019 11.41.55


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

2.1.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.500.000,00 10.500.000,00 0 , 00

2.1.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 17.230.000,00 17.230.000,00 0 , 00

2.1.2.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.891.000,00 2.891.000,00 0 , 00

2.1.2.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai 6.000.000,00 6.000.000,00 0 , 00

2.1.2.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.553.400,00 3.553.400,00 0 , 00

2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00

2.1.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00

2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00

2.1.2.3. Belanja Modal 31.677.700,00 31.677.700,00 0 , 00

2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.677.700,00 10.677.700,00 0 , 00

2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0 , 00

2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00

2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 15.600.000,00 15.600.000,00 0 , 00

2.1.3.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0 , 00

2.1.3.1.07. Uang Sidang BPD dan Anggotanya 5.400.000,00 5.400.000,00 0 , 00


2.1.3.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00 2.850.000,00 0 , 00

2.1.3.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0 , 00


2.1.5 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00



2.1.6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00



2.1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 5.507.200,00 5.507.200,00 0 , 00



2.1.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.507.200,00 3.507.200,00 0 , 00

2.1.14 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00

2.1.14.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00

2.1.14.1.13. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.023.909.000,00 1.023.909.000,00 0 , 00

2.2.2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 144.500.000,00 144.500.000,00 0 , 00


2.2.2.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0 , 00


2.2.2.3. Belanja Modal 97.445.000,00 97.445.000,00 0 , 00

2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 97.445.000,00 97.445.000,00 0 , 00

13/01/2019 11.41.56


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

2.2.3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kan 35.000.000,00 35.000.000,00 0 , 00



2.2.3.3. Belanja Modal 24.390.000,00 24.390.000,00 0 , 00

2.2.3.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 24.390.000,00 24.390.000,00 0 , 00

2.2.5 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehata 53.000.000,00 53.000.000,00 0 , 00




2.2.5.3. Belanja Modal 34.340.000,00 34.340.000,00 0 , 00


2.2.6 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidik 77.000.000,00 77.000.000,00 0 , 00




2.2.6.3. Belanja Modal 52.020.000,00 52.020.000,00 0 , 00


2.2.13 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Ber 47.250.000,00 47.250.000,00 0 , 00




2.2.13.3. Belanja Modal 29.925.000,00 29.925.000,00 0 , 00


2.2.14 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai S 43.750.000,00 43.750.000,00 0 , 00




2.2.14.3. Belanja Modal 25.420.000,00 25.420.000,00 0 , 00


2.2.15 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasa 49.300.000,00 49.300.000,00 0 , 00




2.2.15.3. Belanja Modal 31.342.000,00 31.342.000,00 0 , 00


2.2.16 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Ru 32.000.000,00 32.000.000,00 0 , 00



2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.160.000,00 10.160.000,00 0 , 00 13/01/2019 11.41.56


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

2.2.16.3. Belanja Modal 21.450.000,00 21.450.000,00 0 , 00


2.2.18 Kegiatan Pembangunan Drainase 223.059.000,00 223.059.000,00 0 , 00




2.2.18.3. Belanja Modal 152.973.975,00 152.973.975,00 0 , 00

2.2.18.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 152.973.975,00 152.973.975,00 0 , 00

2.2.20 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00



2.2.20.3. Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0 , 00


2.2.23 Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-governmen 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00

2.2.23.3. Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00

2.2.23.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00

2.2.26 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) 186.050.000,00 186.050.000,00 0 , 00


2.2.26.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0 , 00




2.2.26.3. Belanja Modal 128.474.047,00 128.474.047,00 0 , 00


2.2.27 Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 20.000.000,00 20.000.000,00 0 , 00



2.2.27.3. Belanja Modal 13.975.000,00 13.975.000,00 0 , 00

2.2.27.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 13.975.000,00 13.975.000,00 0 , 00

2.2.28 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruk 100.000.000,00 100.000.000,00 0 , 00


2.2.28.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 705.000,00 705.000,00 0 , 00



2.2.28.3. Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0 , 00


2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 66.000.000,00 66.000.000,00 0 , 00

2.3.1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00


13/01/2019 11.41.57


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

2.3.1.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00

2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00





2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 40.000.000,00 40.000.000,00 0 , 00


2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PK K 33.000.000,00 33.000.000,00 0 , 00

2.3.3.3. Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00

2.3.3.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00

2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00


2.3.4.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 400.000,00 400.000,00 0 , 00




2.3.4.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0 , 00


2.3.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0 , 00

2.3.4.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 700.000,00 700.000,00 0 , 00

2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00



2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 565.294.000,00 565.294.000,00 0 , 00

2.4.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00


2.4.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 400.000,00 400.000,00 0 , 00




2.4.2.2.09. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.550.000,00 1.550.000,00 0 , 00

2.4.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 300.000,00 300.000,00 0 , 00

2.4.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0 , 00


2.4.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00

2.4.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0 , 00

2.4.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0 , 00

2.4.2.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 550.000,00 550.000,00 0 , 00 13/01/2019 11.41.57


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

2.4.4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0 , 00


2.4.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0 , 00

2.4.6 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyara 14.400.000,00 14.400.000,00 0 , 00



2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00






2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 0 , 00

2.4.7.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00

2.4.10 Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dike m 311.800.000,00 311.800.000,00 0 , 00



2.4.10.3. Belanja Modal 246.800.000,00 246.800.000,00 0 , 00

2.4.10.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 246.800.000,00 246.800.000,00 0 , 00

2.4.16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penun 21.000.000,00 21.000.000,00 0 , 00



2.4.17 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bant 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00



2.4.18 Kegiatan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Sekolah Yang Ti 7.294.000,00 7.294.000,00 0 , 00



2.4.22 Kegiatan Tunjangan BPD 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00

2.4.22.1. Belanja Pegawai 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00

2.4.22.1.06. Tunjangan BPD dan Anggotanya 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00

2.4.23 Kegiatan Insentif RT/RW 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00

2.4.23.1. Belanja Pegawai 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00

2.4.23.1.08. Insentif RT/RW 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00

2.5 Bidang Tidak Terduga 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00

2.5.2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00



JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00

13/01/2019 11.41.58


( Rp ) REALISASI


( Rp )

1 2 3 4 5

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0 , 00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0 , 00

Soreang, 27 Desember 2018

KEPALA DESA

SAEPUDIN

Demikian Berita Acara Badan permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Campakamulya, 27 Desember 2018 Wakil Ketua BPD, KETUA BPD Campakamulya,

DANI SOPYAN DIMYATI DADANG SANTOSO

Documents

LAPORAN - campakamulya.desa.id€¦ · Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim serta memperhatikan syarat- syarat