LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI

KE PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DI PROVINSI BALI

PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2019

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah

terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3,

diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut,

dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam

maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Ke PT. Petrokimia Gresik (Persero)

didasarkan pada aturan pada undang-undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan

kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang

Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja

dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 – 2020. Dan Keputusan Rapat

Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi VI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

II.1 INFORMASI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

a. Profil Perusahaan

Saat ini, PT Angkasa Pura I (Persero) mengelola 14 (empat) bandara di

Indonesia, yang terletak di area pusat bisnis (Surabaya, Makassar,

Balikpapan, Banjarmasin, Semarang, dan Jayapura) serta tujuan wisata utama

(Bali, Yogyakarta, Surakarta, Manado, Lombok, Ambon, dan Kupang) di

Indonesia. Selain pengelolaan bandara, PT. Angkasa Pura I (Persero) juga

memiliki 5 (lima) anak perusahaan, yakni PT Angkasa Pura Logistik, PT

Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, dan

PT Angkasa Pura Retail. Saat ini, perusahaan mempekerjakan 8.875 orang

dimana 3.374 tenaga organik dan 5.501 orang tenaga outsourcing.

b. Trafik Bandara di Bawah Pengelolaan PT. Angkasa Pura I

Bidang usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) meliputi 2 (jenis) bidang usaha,

yakni:

a. Bidang usaha Aeronautika, yang meliputi Pelayanan jasa pendaratan,

penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, Pelayanan penumpang

pesawat udara, Garbarata, Kargo, dan Check-in Counter

b. Bidang usaha Non-Aeronautika, yang meliputi Sewa ruangan dan

konsensi, Periklanan, dan Jasa parkir kendaraan

Dalam operasionalnya, layanan lalu lintas angkutan udara baik pergerakan

punumpang, pergerakan pesawat, maupun pergerakan kargo mengalami tren

meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2014-2018 (gambar 1).

Gambar 1. Trafik Tahun 2014-2018

Secara rata-rata, 70 (tujuh puluh) persen trafik pesawat, penumpang dan

kargo berasal dari 5 (lima) bandara utama di Denpasar, Surabaya, Ujung

Pandang, Yogjakarta dan Balikpapan.

c. Kinerja Keuangan PT. Angkasa Pura I

Dalam kurun waktu 2013-2019, kinerja keuangan perusahaan cenderung

mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari total pendapatan dan total aset

yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, serta laba perusahaan yang juga

mengalami tren meningkat (gambar 2). Secara rata-rata, 59 (lima puluh

sembilan) persen bersumber dari bidang usaha aeronautika dan sekitar 50

(lima puluh) persen pendapatan Non-Aeronautika bersumber dari pendapatan

di bandara I Gusti Ngurah Rai.

Gambar 2. Kinerja Keuangan Tahun 2014 – 2019

II.2 INFORMASI BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI

a. Profil Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (IGN)

Luas Lahan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini seluas 285,6

Ha. Dari sisi kapasitas, Bandara IGN memiliki Kapasitas Runway sebesar 32

pergerakan/jam, Kapasitas Terminal Domestik sebesar 9,7 juta pax/tahun dan

Kapasitas Terminal Internasional sebesar 14,3 juta pax/tahun.

Gambar 3. Layout Bandara IGN

Untuk saat ini, Bandara IGN melayani 8 (delapan) maskapai nasional dengan

26 (dua puluh enam) rute penerbangan domestik dan 34 (tiga puluh empat)

masakapai internasional dengan 48 (empat puluh delapan) rute penerbangan

internasional.

b. Kinerja Operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (IGN)

Secara umum, pergerakan penumpang, pesawat dan kargo di Bandara I

Gusti Ngurah Rai pada periode 2014-2019 mengalami tren meningkat dari

tahun ke tahun (gambar 4).

Gambar 4. Trafik Bandara IGN 2014-2019

c. Peran PT.Angkasa Pura I (Persero) sebagai agent of development

Salah satu bentuk peran agent of development adalah pelaksanaan

corporate social responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL). Untuk program kemitraan, dana CSR yang telah

disalurkan sebesar Rp16,125 miliar kepada Usaha Kecil dan Koperasi dalam

kurun waktu 2015 hingga oktober 2019. Sedangkan untuk Bina Lingkungan,

dana yang disalurkan sebesar Rp20,27 miliar. Untuk kontribusi perusahaan

kepada lingkungan di sekitar bandara IGN antara lain dalam bentuk bantuan

motor sampak kepada desat adat kelan dan tuban, bantuan mobil operasional

desa adat tuban, layanan ground transport dari desa adat di sekitar bandara

sebanyak 375 minivan yang disediakan oleh KSU Lohnijinawi, Koperasi Trans

Tuban, Koperasi Sapta Pesona dan Koperasi Bali Segara, Bantuan beasiswa

kepada SDN 1 – SDN 6 Tuban, Transplatasi karang di Nusa Dua, Bantuan

sembako kepada desa adat Tuba dan Kedonganan, serta pembangunan

MCK.

II.3 ROADMAP PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI

NGURAH RAI

a. Pengembangan Bandara

Rencana pengembangan yang dilaksanakan oleh perusahaan saat ini

dilatarbelakangi oleh persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan

bandara. Persoalan utama tersebut adalah lack of capacity bandara baik dari

sisi fasilitas check-in, parking stand, dan fasilitas lain yang sudah tidak

sesuai dengan jumlah penumpang/konsumen. Pengembangan Bandara

IGN terdiri dari 2 (dua) tahap. Tahap Pertama terdiri dari pengembangan

kapasitas terminal internasional seluas 189.000 meter persegi dengan

peningkatan kapasitas menjadi 13,9 juta pax per tahun, pembangunan

gedung parkir 4 (empat) lantai dengan luas 63.000 meter persegi dan

kapasitas 2.000 kenderaan, penambahan 19 (sembilan belas) PS wide body,

pembangunan fly over ke terminal internasional, serta pembangunan 2 (dua)

stasiun LRT. Melalui pengembangan tahap pertama, diharapkan kapasitas

Bandara IGN dapat mencapai 28,2 juta pax per tahun hingga pada tahun

2022.

Gambar 5. Sketsa Pengembangan Bandara IGN Tahap I

Untuk tahap kedua, pengembangan terdiri dari perluasaan terminal

internasional menjadi 265.891 meter persegi dengan kapasitas menjadi 18,6

juta pax per tahun, pemindahan DPPU, perpanjangan runway sepanjang

400 meter (sehingga total panjang runway menjadi 3.400 meter x 45 meter),

pembangunan pararel taxiway selatan, serta penambahan 1 PS wide body

dan 6 PS narrow body.

Gambar 6. Sketsa Pengembangan Bandara IGN Tahap II

Proses pengembangan tahap I memerlukan reklamasi lahan seluas 47

(empat puluh tujuh) hektare, dan saat ini sudah direklamasi seluas 35 (tiga

puluh lima). Sedangkan sisanya masih dalam proses perizinan dan

ditargetkan selesai perizinan pada pertengahan desember 2018. Untuk

proses pengembangan Tahap II akan membutuhkan reklamasi lahan seluas

71 (tujuh puluh satu) hektare.

Dalam proses penggembangan, ada beberapa permasalahan yang

dihadapi saat ini, yakni : perijinan reklamasi masih membutuhkan

pengesahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, masih

perlunya dukungan dari masyarakat setempat utamanya dari desa adat,

pengembangan bandara dilakukan saat bandara sedang beroperasi

sehingga membutuhkan waktu konstruksi yang lebih lama, serta banyaknya

kepentingan dalam pengembangan bandara IGN.

Pengembangan Bandara IGN dilaksanakan dengan melakukan

sinergitas antara BUMN dan BUMD. Bentuk sinergitas tersebut adalah

antara lain sebagai berikut:

a. Pekerjaan pengembangan Bandara IGN Paket I, II dan II, Manajemen

Kosntruksi, dan MLCP Terminal Domestik dikerjakan oleh PT

Pembangunan Perumahan, Tbk, PT. Nindya Karya, PT. Amka (Persero),

PT. Virama Karya (Persero), PT. Yodya Karya (Persero), PT JAYA CM,

serta PT Waskita Karya.

b. Kajian reklamasi pantai sisi barat Bandara IGN dikerjakan oleh PT

Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

c. Pembangunan kantor Bandara IGN dikerjakan oleh PT. Indra Karya.

d. Pengawas pekerjaan dikerjakan oleh PT Surveyor Indonesia.

b. Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Proses Pengembangan

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Dalam proses rapat yang dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI dengan

Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero), ada beberapa hal yang harus

diperhatikan oleh perusahan dalam proses pengembangan Bandara

Internasional I Gusti Ngurah Rai secara khusus dan Bandara lain yang

berada dibawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I (Persero). Hal-hal tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Dalam proses pengembangan Bandara, terkait dengan captive market

diutamakan diberikan atau dikerjasamakan dengan pengusaha

lokal/domestik atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tidak

harus kaku dengan paradigma brand internasional tapi tetap dengan

menggunakan standar internasional.

b. Dalam proses pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan bandara,

perusahaan lebih mendahulukan atau mengutamakan resources

lokal/domestik.

c. Proses pengembangangan bandara harus memperhatikan isu-isu

lingkungan baik terkait dengan proses reklamasi, analisis dampak

lingkungan (amdal), pengelolaan sampah maupun fasilitas yang ramah

lingkungan.

d. Proses pengembangan bandara harus mampu meningkatkan

pendapatan pengelolaan bandara.

e. Jika dimungkinkan, lahan tanah jineng yang berada di sunset road dan

dimiliki oleh perusahaan dapat diutilitasi menjadi tempat early checkin

dan fasilitas tunggu laiinya agar mampu memgurangi kepadatan di

bandara IGN dan menciptakan kenyamanan bagi konsumen.

f. Pengembangan bandara ini akan mampu meningkatkan kapasitas dan

jumlah penumpang sesuai dengan yang ditargetkan, apabila persoalan

akses dari dan ke bandara juga juga diselesaikan. Solusi kemudahan

aksebilitas dari dan ke bandara ini harus menjadi perhatian seluruh

stakeholder, khsusunya pemerintah daerah.

g. Perlu diadakan rapat khusus antara Komisi VI DPR RI dengan

Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan Kementerian Koperasi dan

UMKM terkait dengan pembangunan dan sinergitas Bandara di Bali

Utara agar target kedatangan wisatawan di Bali dapat diwujudkan dan

UMKM dilibatkan dalam proses pengembangan bandara di Provinsi Bali.

h. Dalam konteks pembiayaan pengembangan, keterlibatan swasta perlu

dipertimbangkan dalam proses pengembangan, jika kapasitas

perbankan dalam negeri terbatas.

i. Dalam proses pengembangan bandara, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan yaitu keaslian/ketulenan daerah setiap bandara (otentik),

kenyamanan dan kemudahaan bagi konsumen, menciptakan memori

(experience) yang menyenangkan bagi konsumen, culture experience,

local wisdom, serta keberpihakan kepada UMKM.

j. Proses pengembangan bandara juga harus memperhatikan aspek

keamanan, tapi tanpa mengorbankan kenyamanan pelayanan kepada

konsumen.

k. Dalam mengarustamakan UMKM dalam pengusahaan bandara,

sinergitas antara PT. Angkasa Pura I dengan Sarinah agar penguatan

dan pengutamaan UMKM dapat melalui Sarinah salah satunya.

II.4 ROADMAP PENGEMBANGAN BANDARA LAIN

Di tahun 2018, hampir seluruh bandara di bawah pengelolaan PT. Angkasa

Pura I (Persero) mengalami over capacity (gambar 7).

Gambar 7. Utilitas Bandara Di Bawah Pengelolaan PT. Angkasa Pura I (Persero)

Kelebihan kapasitas ini berdampak langsung kepada penurunan produksi,

efisiensi operasi, hilangnya pendapatan non-aeronautika dan penurunan

kualitas layanan. Perluasan infrastruktur bandara dan upaya merealokasi aliran

penumpang di terminal bandara merupakan hal yang menjadi pertimbangan

perusahaan untuk dilakukan.

Dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) periode 2019—2023,

PT. Angkasa Pura I (Persero) akan meningkatkan kapasitas 14 bandara yang

dikelola menjadi 156,2 (seratus lima puluh enam koma dua) juta penumpang

hingga 2023 dari 89 (delapan puluh sembilan) juta penumpang pada saat ini

(tabel 1).

Tabel 1. Roadmap Pengembangan Bandara

2018 2023

DPS 20 35 2024

UPG 7 15 2020

SUB 14,5 20 2020

JOG 1,8 - -

YIA 0 20 2020

SRG 0,8 6,8 2022

soc 1,5 4,1 2019

BPN 10 30 -

BDJ 1,3 7 2019

MDC 2,6 5,7 2020

LOP 1,7 4,7 2020

AMQ 9,8 2,1 2020

KOE 1,5 2,8 2020

BIK 0,6 1 2021

TOTAL 64,1 156,2

Kapasitas Bandara (juta)Bandara Waktu Penyelesaian

Dalam RJPP 2019-2023, perusahaan menetapkan “Connecting The World

Beyond Airport Operator With Indonesian Experience” sebagai visi baru

perusahaan. Melalui visi ini, PT. Angkasa Pura I (Persero) ingin menjadi

perusahaan. angkasa pura i ingin menjadi perusahaan pengelola bandar udara

kelas dunia dengan menjadikan keramahtamahan khas indonesia sebagai

standar pelayanan di seluruh bandara yang dikelolanya.Visi ini diwujudkan

melalui 6 (enam) misi yang akan dikerjakan perusahaan, yakni:

a. Memberikan layanan berskala global dalam standar keselamatan,

keamanan, dan kenyamanan.

b. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan.

c. Menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi.

d. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreativitas dan inovasi.

e. Memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi

harapan stakeholders melalui pengelolaan sumber daya manusia yang

unggul.

f. Memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan

kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI,

antara lain:

1. Dalam proses pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (IGN)

dan 13 (tiga belas) bandara lain yang berada di bawah pengelolaan PT.

Angkasa Pura I (Persero), Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian

BUMN dan PT. Angkasa Pura I (Persero) agar memperhatikan dan

mengarusutamakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Lebih mendahulukan atau mengutamakan resources lokal/domestik dan

UMKM dalam proses pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan

bandara.

b. Memperhatikan isu-isu lingkungan baik terkait dengan proses reklamasi,

analisis dampak lingkungan (amdal), pengelolaan sampah maupun fasilitas

yang ramah lingkungan.

c. Memperhatikan aspek keaslian/ketulenan daerah di setiap bandara

(otentik); kenyamanan dan kemudahaan; memori (experience) yang

menyenangkan bagi konsumen; culture experience; local wisdom;

keberpihakan kepada UMKM; serta keamanan (tanpa mengorbankan

kenyamanan pelayanan kepada konsumen).

2. Untuk memastikan aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam poin (1)

diterapkan dalam proses pengembangan bandara, Komisi VI DPR RI perlu

terus melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengembangan Bandara

Internasional I Gusti Ngurah Rai dan 13 (tiga belas) bandara lain yang berada

di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I (Persero).

3. Dalam rangka mengarusutamakan UMKM dalam pengelolaan dan

pengusahaan bandara, serta mengurangi kepadatan penerbangan di Bali

Selatan, Komisi VI DPR RI perlu mengadakan rapat khusus dengan

Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan Kementerian Koperasi dan

UMKM terkait dengan penguatan UMKM dalam pengelolaan dan

pengusahaan bandara, penguatan dukungan infrastruktur dari dan ke bandara

IGN, serta pembangunan bandara di Bali Utara agar dapat mengurangi

kepadatan di bandara IGN.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT.

Angkasa Pura I (Persero) di Provinsi Bali pada masa Persidangan I Tahun Sidang

2019-2020. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh

dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam

rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, November 2019

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI

Ke PT. Angkasa Pura I (Persero)

di Provinsi Bali

Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP.

A – 327