LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI BANTEN

PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 29 MARET 2019

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

MARET 2019

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI BANTEN

PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 29 MARET 2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Banten yang dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan reformasi birokrasi, rekruitmen CPNS 2018 dan PPPK 2019, penyelesaian program E-KTP, pelaksanaan program PTSL, penyelesaian sengketa pertanahan, dan persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada era globalisasi saat ini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola piker dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien serta masih terdapat oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara yang berujung pada korupsi. Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal ini, menuntut percepatan reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pengadaan ASN melalui rekruitmen CPNS dan PPPK merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan “smart ASN.” Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan berkinerja tinggi merupakan kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Smart ASN harus memiliki integritas, nasionalisme, berwawasan global dan memiliki kemampuan IT serta menguasai bahasa asing. Seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) dilakukan dalam upaya mewujudkan transparansi, objektivitas, dan fairness untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaring putra-putri terbaik bangsa. Namun, pada pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 banyak peserta yang tidak lulus tes CPNS. Soal-soal pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sulit untuk dijawab serta passing grade yang ditetapkan untuk lolos dirasakan terlalu tinggi sehingga kebutuhan formasi CPNS tahun 2018 belum dapat terpenuhi seluruhnya.

Selain itu, rekruitmen PPPK tahun 2019 dilakukan untuk mendapatkan tenaga profesional di luar lingkungan ASN termasuk eks tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun. Namun pada pelaksanaan rekrutmen PPPK tahun 2019 terdapat beberapa kendala yang terjadi di beberapa daerah yaitu 1) terdapat eks tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK karena nomor tes pelamar tidak sesuai dengan data yang dimiliki BKN 2) terdapat tenaga pendidik yang tidak lolos

seleksi administrasi karena tidak memiliki ijazah S1 3) beberapa daerah belum memiliki ketersediaan anggaran untuk melakukan pengadaan PPPK serta anggaran untuk membiayai gaji pegawai PPPK nantinya. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk memperbaiki pola perencanaan dan pengadaan ASN di masa yang akan datang, sehingga pengadaan ASN lebih optimal dan solutif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten berjumlah

13 orang anggota

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf

dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI, dan 1

(satu) reporter dari media cetak/sosial.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan kerja reses dilaksanakan pada 29 Maret s/d 2 April 2019. Komisi II

DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Banten beserta

jajarannya serta pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten beserta

jajarannya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Banten dan Jajarannya

Pemaparan Gubernur Provinsi Banten

Memberikan sambutan kepada ketua tim dan anggota Komisi II yang

hadir dalam rapat.

Pemaparan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Banten

Jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 10.722.374 jiwa. Jumlah

penduduk wajib KTP-el sebanyak 7.848.316 jiwa dengan jumlah

penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak

7.756.274 jiwa (99.1%). Penduduk yang belum melakukan perekaman

KTP-el sebanyak 70.344 jiwa (0.9%). Sedangkan pencetakan KTP-el

telah mencapai 95.79%. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Disdukcapil) Provinsi Banten berkomitmen untuk menyuseskan pemilu

2019 dengan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan

perekaman dan pencetakan KTP-el. Percepatan pencetakan KTP-el

bekerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri, dalam 1 hari Disdukcapil dapat mencetak

1000 KTP-el. Ketersediaan blanko sebanyak 77.800 keping. Jumlah ini

masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-el bagi

penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el. Pelayanan yang

dilakukan Disdukcapil Provinsi Banten antara lain dengan melakukan

upaya jemput bola ke sekolah, madrasah, dan pesantren serta

melakukan perekaman bagi pemilih pemula (usia 17 tahun). Pelayanan

KTP-el juga diperpanjang menjadi 7hari dalam seminggu (tidak ada

hari libur) mulai dari jam 08.00-18.00 untuk memudahkan masyarakat

mendapatkan pelayanan kependudukan. Disdukcapil Provinsi Banten

juga telah memberikan KTP-el bagi Suku Baduy, saat ini seluruh

penduduk Suku Baduy 100% telah memiliki KTP-el. Kendala yang

dihadapi dalam pelayanan KTP-el adalah penduduk yang elum

melakukan perekaman karena tidak tinggal ditempat karena bekerja.

Langkah untuk mengantisipasi hal ini Disdukcapil Provinsi Banten

membentuk Call Center yang tersebar dii seluruh Disdukcapil

kabupaten/kota.

Pemaparan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

TABEL I Progress Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Banten

2018

No. Kebutuhan Usulan

Banten

Formasi

Menpan

Hasil

Seleksi

1. Tenaga Guru 165 170 165

2. Tenaga Kesehatan 89 87 70

3. Tenaga Teknis 35 35 35

Jumlah 289 292 270

Penerimaan CPNS 2018 seluruhnya difasilitasi oleh Badan

Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan Pemerintah Provinsi Banten

hanya bertanggungjawab untuk menyediakan tempat pelaksanaan

seleksi CPNS. Formasi yang disediakan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sangat sedikit

jika dibandingkan kebutuhan pegawai terutama tenaga kesehatan

mengingat kesehatan merupakan focus utama Pemerintah Provinsi

Banten saat ini. Terdapat 11 formasi dokter spesialis yang belum terisi

dari 270 formasi yang lulus seleksi. Hal ini dapat terjadi karena

kebanyakan dokter spesialis berusia di atas 35 tahun dan besaran gaji

yang tidak memadai. Selain itu, sampai saat ini Surat Keputusan (SK)

Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2018 belum dikeluarkan oleh BKN

pusat.

TABEL II Progress Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Banten

2019

No. Kebutuhan Usulan

Banten

Formasi

Menpan

Hasil

Seleksi

1. Tenaga Guru 291 291 129

2. Tenaga Kesehatan 9 9 0

3. Penyuluh Pertanian 1 1 31

Jumlah 301 301 160

Kondisi pegawai non PNS yang banyak saat ini dikarenakan:

1. Keterbatasan jumlah formasi yang disetujui oleh pemerintah

pusat dan adanya moratorium pengadaan CPNS sejak tahun

2005-2017 menyebabkan banyaknya lowongan formasi yang

tidak dapat dipenuhi melalui formasi CPNS sedangkan jumlah

PNS yang memasuki usia pensiun selalu ada.

2. Terdapat pengangkatan pegawai non PNS yang tidak didasari

perhitungan kebutuhan, kejelasan penugasan dan manajemen

non PNS pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten.

3. Kebutuhan tenaga administrasi dan tenaga teknis yang belum

dapat dipenuhi oleh kekuatan PNS yang ada saat ini.

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

2019 dilakukan dengan terburu-buru dan tidak sesuai dengan siklus

anggaran di pemerintah daerah. Pemerintah rovinsi Banten memiliki

kemampuan APBD yang cukup untuk membiayai gaji pegawai non

PNS, seharusnya Pemerintah Provinsi Banten diberikan kewenangan

yang lebih untuk mengusulkan kebutuhan pegawai. Saat ini telah

diangkat 200 dokter yang diangkat melalui APBD serta gaji tenaga

honorer yang ditingkatkan, misalnya tenaga guru yang dinaikkan

gajinya menjadi Rp. 75.000/jam pelajaran serta kenaikan tunjangan

kinerja. Pemerintah daerah membutuhkan payung hukum/diskresi

dalam hal regulasi mengingat pemerintah daerah yang benar-benar

mengetahui kebutuhan pegawai didaerahnya masing-masing.

TABEL III Perbandingan antara Non PNS dan Kebutuhan berdasarkan

Analisa Beban Kerja

No. Kebutuhan Pegawai

Analisa Anjab ABK 2018

Jumlah PNS (Fungsional Umum/Pelaksana)

Kondisi Saat Ini (Non PNS)

1. Pegawai Administrasi & Teknis (PNS)

5.120 2.596*

(*di luar pejabat struktural & fungsional)

3.896

2. Petugas Kemanan

503 886

3. Pengemudi 217 153

4. Pramubakti 485 606

Menurut Analisa Jabatan (Anjab) Analisis Beban Kerja (ABK)/evaluasi

jabatan terdapat kebutuhan PNS dalam rumpun jabatan administrasi

dan teknis sebanyak 5.120 pegawai dan sudah dipenuhi oleh PNS

yang ada saat ini sebanyak 2.596 orang, masih terdapat kekurangan

pegawai 2.524 orang. Namun kekurangan PNS tersebut serta

kebutuhan petugas non PNS pada jenis penugasan keamanan,

pramubakti, dan pengemudi, apabila dibandingkan dengan

ketersediaan non PNS pada jenis tugas yang sama, saat ini berjumlah

6.317 orang. Jadi terdapat kelebihan pegawai sebanyak 1.812 orang.

Rencana penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten

antara lain:

1. Pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten tentang

Analisa Jabatan dan Beban Kerja, Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Provinsi Banten akan menggunakan dasar penetapan

tersebut untuk memulai langkah-langkah dalam hal penyematan

jabatan kepada para pegawai.

2. BKD Provinsi Banten melakukan koordinasi kepada SKPD

dalam hal permintaan nama pegawai yang tersedia pada SKPD

tersebut untuk disematkan ke dalam jabatan-jabatan yang

sudah ditetapkan.

3. BKD Provinsi Banten menetapkan dalam bentuk surat

keputusan penetapan nama pegawai sebagaimana usulan

SKPD terhadap jabatan menurut Anjab dan ABK.

4. Kebutuhan pegawai setelah melalui proses penyematan nama

jabatan sekaligus sebagai bentuk dasar formasi pegawai

(kebutuhan) di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten.

5. Sementara untuk mengisi kebutuhan pegawai sebagai

pendukung dalam pelaksanaan tugas SKPD. Formasi tersebut

bisa dijadikan salah satu alternative dalam hal pengadaan

pegawai non PNS.

6. BKD Provinsi Banten membetuk tim terpadu yang terdiri dari

SKPD terkait untuk menyusun pedoman dalam pengelolaan

pegawai non PNS meliputi mekanisme peraturan, persyaratan,

pengukuran kinerja, penggajian, dan pemberhentian. Pedoman

tersebut sebagai panduan bagi SKPD dalam hal perekrutan

pegawai non PNS.

TABEL IV Jumlah Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Banten

No. Pegawai Non PNS Jumlah Keterangan

1. Pegawai tenaga honorer

K1 (sisa dari proses

pendataan awal oleh tim

pusat)

351 Besaran gaji

dalam SSH

2018 antara

Rp.1.500.000

s/d

Rp.2.500.000

2. Pegawai tenaga honorer

K2

76

3. Pegawai non PNS non

kategori (petugas

keamanan, pengemudi,

pramubakti, petugas

administrasi, dan petugas

teknis lainnya)

5.814 Besaran gaji

dalam SSH

2018 antara

Rp.900.000 s/d

Rp.1.200.000,

kecuali untuk

beberapa jenis

kompetensi

tentu besaran

bervariasi.

Permasalahan pada saat pendataan tahun 2017 antara lain:

1. Terdapat pegawai non PNS di OPD yang baru ada tahun 2017

diberikan surat keputusan pengangkatan walaupun pada hasil

verifikasi yang bersangkutan telah dipekerjakan oleh OPD

tersebut sudah sejak lama. Alasan utama OPD bertujuan untuk

pengalokasian anggaran honor/gaji pegawai non PNS dimaksud

bisa dimaksudkan pada DPA.

2. Masih terdapat pegawai non PNS yang pada bulan November

tahun 2016 tidak melakukan pemberkasan, namun untuk

pendataan bulan Agustus 2017 mereka mengumpulkan berkas-

berkas yang dibutuhkan.

3. Terdapat pegawai non PNS ketika dilakukan pendataan ke

masing-masing OPD, tidak menghadiri pendataan yang

dimaksud. Namun pasca dilakukannya pendataan, mereka

segera mendatangi/menghubungi BKD meminta untuk dilakukan

pendataan susulan diantar oleh masing-masing pejabat/pegawai

yang ditugasi menangani kepegawaian.

4. Dalam proses pendataan banyak sekali terdapat

ketidaksesuaian antara tugas sebagaimana tertera dalam

penugasan dengan tugas yang sebenarnya dilakukan sehari-

hari.

5. Dalam proses verifikasi hasil pendataan, masih terdapat OPD

yang ingin memasukkan kembali tenaga non PNS yang baru

(tidak melakukan pendataan) untuk dimasukkan/ditambahkan ke

dalam database yang sudah ada.

6. Komposisi yang kurang ideal apabila dilihat dari sisi jumlah pada

jenis penugasan tertentu apabila memperhatikan kebutuhan

OPD tersebut.

7. Tidak ada alat control yang jelas terhadap standar kelengkapan,

standar keamanan, dan pelaksanaan pekerjaan.

8. Sebagian besar OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi

Banten belum melakukan pembinaan yang baik terhadap

pegawai non PNS dari sisi manajemen kinerja.

Pemaparan Ketua KPU Provinsi Banten

1. Berapa Jumlah pemilih pemilu 2019 di Provinsi Banten sejak

ditetapkannya jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS), jumlah

Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga ditetapkannya jumlah DPT

hasil perbaikan. Apakah perubahan jumlah DPT berdampak

pada logistik pemilu (jumlah TPS, Kotak/bilik suara, dan

formulir).

Jawaban:

Jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan

Kedua (DPTHP-2) telah ditetapkan tanggal 12 Desember 2019

dan secara nasional tanggal 15 Desember 2019. Jumlah pemilih

di Provinsi Banten sebanyak 8.112.477 pemilih yang kemudian

dijadikan dasar pengadaan logistik sehingga pada tahapan ini

ketersediaan logistic pemilu aman. Pada tahapan penyusunan

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan tanggal 21

Maret 2019 jumlah pemilih yang masuk sebanyak 40.035

pemilih dan pemilih yang keluar sebanyak 22.549 pemilih

dengan penambahan TPS sebanyak 51 TPS sangat

berpengaruh terhadap ketersediaan logistic (kotak/bilik suara

dan formulir) serta jumlah petugas KPPS.

2. Sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Banten dengan Bawaslu Provinsi Banten dan Pemerintah

Provinsi Banten (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil),

dalam proses pemutakhiran data pemilih terutama terkait

pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan pemilih yang akan

pindah memilih.

Jawaban:

Dalam rangka melindungi hak konstitusi setiap warga negara,

KPU Provinsi Banten beserta seluruh jajaran di kabupaten/kota

membentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih

yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan instansi terkait (DP3KKB

Banten, Kemenkumham, Kesbangpol, Kejaksaan Tinggi,

Kapolda, Danrem) tingkat Provinsi Banten di deklarasikan pada

tanggal 14 September 2018. Tindak lanjut dari forum tersebut

antara lain:

Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan surat

edaran tentang himbauan kepada masyarakat untuk cek

pemilih.

KPU Provinsi Banten melakukan komunikasi dan rapat-rapat

intensif dengan para pihak terkait khususnya DP3KKB,

Disdukcapil se-Provinsi Banten, Kanwil Kemenkumham, dan

Kepala Lapas/Rutan se-Provinsi Banten.

KPU Provinsi Banten dan jajaran hingga tingkat PPS

membentuk Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih untuk

memberikan layanan kepada masyarakat yang belum

terdaftar dalam DPT dan membentuk posko pengurusan

pindah memilih.

Da;am memberikan pelayanan dan pemenuhan hak pilih bagi

masyarakat yang berada di Lembaga pemasyarakatan, rumah

tahanan, rumah sakit, panti social, dan perguruan tinggi di

Provinsi Banten KPU melalui forum mutarlih telah melakukan

beberapa upaya anatara lain:

Membuka posko layanan melindungi hak pilih

Membuka posko layanan pindah memilih

Melakukan perekaman di lapas/rutan oleh Disdukcapil

Sosialisasi di lapas/rutan

Koordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait layanan

pindah memilih

3. Bagaimana mekanisme pelayanan dan pemenuhan hak pilih

yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten bagi masyarakat yang

berada di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah

sakit, panti sosial, dan perguruan tinggi.

Jawaban:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada

tempat-tempat strategis diantaranya: perguruan tinggi dan

pondok pesantren, Kawasan industry, bandara, dan tempat

umum lainnya.

Membuat layanan posko pengurusan pindah memilih selain

di kantor KPU dan PPS juga membuat posko mobile di

tempat-tempat strategis (bandara, mal, perusahaan).

Membuat atribust sosialisasi pindah memilih dalam bentuk

audio visual, talkshow, flyer.

Melakukan sosialisasi melalui media daring.

4. Bagaimana pula KPU Provinsi Banten memastikan pemilih

mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata cara pindah

memilih, serta bagaimana langkah antisipasi KPU Provinsi

Banten dalam menghadapi persoalan ketersediaan surat suara

cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 (dua) persen dari

Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Jawaban:

Melakukan regrupping pemilih tambahan untuk disebar ke TPS

lain dalam 1 kelurahan/desa.

5. Apa upaya yang dilakukan KPU Provinsi Banten terkait dengan

penemuan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP el

dan masuk dalam DPT di Provinsi Banten.

Jawaban:

Jumlah WNA yang masuk DPT di Provinsi Banten ada 6 orang.

Setelah dilakukan verifikasi jumlah WNA yang masuk DPT ada

4 orang (1 di Kota Cilegon dan 3 di Kota Tangerang Selatan), 2

orang lagi merupakan WNI namun 1 orang tidak berada di

tempat dan 1 orang lagi sudah wafat. KPU Provinsi Banten telah

mencoret 4 nama WNA dari DPT.

6. Apa saja hal-hal yang menurut KPU Provinsi Banten perlu

menjadi perhatian khusus dan catatan, baik dalam hal regulasi

maupun teknis operasional pada penyelenggaraan masa

kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

legislatif tahun 2019.

Jawaban:

Secara umum tahapan kampanye pemilu 2019 di Provinsi

Banten berjalan aman dan kondusif. Permasalahan terkait

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang di

luar titik yang ditentukan oleh KPU ditangani oleh Bawaslu

Provinsi Banten. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam

tahapan kampanye pemilu 2019 antara lain:

Pelibatan anak-anak dan ASN dalam kampanye

Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye

Kampanye hitam

Penggunaan isu SARA dan hoax dalam kampanye

Penyampaian surat pemberitahuan oleh pelaksana

kampanye

KPU Provinsi Banten telah berkoordinasi dengan tim kampanye

capres cawapres, partai politik, calon anggota DPD RI dapil

Provinsi Banten terkait penayangan iklan kampanye pada

pemilu 2019. Fasilitasi iklan kampanye dilakukan oleh KPU

Provinsi Banten antara lain: iklan kampanye calon anggota DPD

RI dapil Provinsi Banten melalui 3 media cetak, media eketronik,

media televisi (3 TV), radio (3 stasiun radio), dan 5 media

online. Penayangan iklan kampanye dilakukan selama 24

Maret-13 Aril 2019. Selain fasilitasi oleh KPU, peserta pemilu

juga dapat menayangkan iklan kampanye di media cetak, media

elektronik, dan media online.

7. Apa saja bentuk sosialisasi dan upaya yang dilakukan KPU

Provinsi Banten untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berapa

jumlah pemilih pemula dan pemilih disabilitas. Bagaimana pula

sosialisasi yang dilakukan kepada pemilih tersebut.

Jawaban:

KPU Provinsi Banten akan menggelar kegiatan wawar

serentak pada H-4 pemilu yang dilaksanakan oleh PPK dan

PPS seluruh kelurahan dan kecamatan di Provinsi Banten.

KPU Provinsi Banten akan menggelar lomba festival band

dan konser music dengan mendatangkan artis ibukota yaitu

grup band Jamrud.

Sosialisasi pemilu serentak dengan pemasangan alat

peraga sosialisasi di kantor pemerintah dan kantor

perusahaan.

Merancang aplikasi untuk melihat lokasi TPS di seluruh

wilayah Provinsi Banten agar pemilih dapat melihat lokasi

TPS pada 17 April 2019.

Sosialisasi dalam bentuk lomba mural, lomba festival band

tanggal 10 Maret 2019. KPU run tanggal 7 Aril 2019 yang

saat ini dalam proses persiapan dengan pihak ketiga.

KPU Provinsi Banten bekerjasama dengan Alfamart untuk

pemasangan alat peraga sosialisasi dan bahan sosialisasi

berupa pemasangan poster dan brosur di 50 toko alfamart

yang tersebar di 5 kabupaten/kota yang mulai dipasang

pada tanggal 15 Februari 2019.

Sosialisasi dilakukan ke daerah yang tigkat partisipasi

rendah yaitu: Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak,

Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Dadap

Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamarayan Kabupaten

Serang, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang serta daerah

dengan tingkat partisipasi rendah lainnya seperti Pakuhaji

Cituis Kabupaten Tangerang dan Larangan Kota Tangerang.

Kegiatan Pendidikan pemilih dan sosialisasi juga dilakukan

bekerjasama dengan organisasi/LSM dengan basis pemilih.

Pemilih pemula bekerjasama dengan Sanggar Wuni Kreasi,

pemilih perempuan bekerjasama dengan ICMI dan PUSPA,

pemilih pemula dengan JRDP.

KPU Provinsi Banten juga bekerjasama dengan radio di

wilayah Provinsi Banten yakni Radio Serang berupa

talkshow setiap selasa dan kamis dan Radio X Channel

berupa pemasangan baliho di 5 titik strategis di Kota

Serang.

Sosialisasi melalui billboard di Kawasan pusat pemerintahan

Provinsi Banten dan di depan pintu masuk kantor KPU

Provinsi Banten.

Sosialisasi di saat car free day dengan membagikan alat

peraga sosialisasi seperti: payung, kaos, jam dinding,

gantungan kunci, magnet kulkas, kalender, dan standing

banner.

TABEL V Jumlah Pemilih Disabilitas Pemilu 2019 di Provinsi

Banten

No. Kab/Kota Tuna

Daksa Netra Rungu Grahita Lainnya Jumlah

1. Kota

Cilegon

163 98 83 89 91 524

2. Kota

Serang

76 72 63 48 50 309

3. Kota

Tangerang

323 126 200 207 169 1.025

4. Kota

Tangsel

166 106 96 58 171 597

5. Lebak 499 282 343 216 217 1.557

6. Pandeglang 278 184 213 175 63 913

7. Serang 339 265 221 471 81 1.377

8. Tangerang 341 211 193 116 188 1.049

Jumlah 2.185 1.344 1.412 1.380 1.030 7.351

TABEL VI Jumlah Pemilih Pemula Pemilu 2019 di Provinsi

Banten

8. Bagaimana kesiapan badan penyelenggara adhoc di masing-

masing tingkatan, termasuk jumlah TPS secara keseluruhan.

Jawaban:

Seluruh PPS di 8 kabupaten/kota telah melaksanakan

rekrutmen anggota KPPS di wilayah kerjanya. Mulai tanggal 19-

21 Maret 2019 PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi

kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS dan meminta

tanggapan masyarakat terhadap nama-nama calon anggota

KPPS selama 6 hari. Kuota KPPS dan di 8 kabupaten/kota

sudah terpenuhi 100%. Petugas ketertiban TPS dibutuhkan di

Kota dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak,

Kota Tangerang Selatan< Kabupaten dan Kota Tangerang.

Kendala dalam rekrutmen KPPS antara lain:

Masih tendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk

menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan TPS.

Persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi seperti:

surat keterangan kesehatan, surat pernyataan

bermaterai, dan ijazah yang dilegalisir.

Honor yang rendah tidak sebanding dengan beban kerja.

Perekrutan KPPS yang bersamaan dengan perekrutan

pengawas TPS, saksi peserta pemilu, bahkan relawan

tim pemantau/survey.

Perekrutan petugas ketertiban yang menjadi tugas

tambahan bagi PPS, meski dalam pelaksanaannya

bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi seragam dan atribut lain pada petugas

ketertiban TPS sering menjadi pertanyaan warga

setempat yang disampaikan kepada PPS.

9. Sejauh mana proses penyelenggaraan distribusi logistik pemilu

(surat suara, formulir, kotak suara, dan bilik suara) di Provinsi

Banten. Bagaimana KPU Provinsi Banten melakukan antisipasi

terhadap tantangan dan hambatan dalam proses distribusi

logistik pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

legislatif tahun 2019.

Jawaban:

10. Sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Banten dengan pihak Pemerintah daerah, Kepolisian, Bawaslu,

dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengamanan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

legislatif tahun 2019.

Jawaban:

Melakukan koordinasi intensif dengan pihak pemerintah daerah,

Kepolisian, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya dalam rangka

pengamanan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden

serta pemilu legislative 2019. Pengamanan yang dilakukan

terkait pelaksanaan kampanye rapat umum antara lain:

Rapat koordinasi bersama peserta pemilu, Polda Banten,

dan Kesbangpol.

Rapat koordinasi yang diinisiasi Polda Banten bersama

tim pemenengan capres 01 dan 02 bersama Dinas

Kesehatan, Bawaslu, serta RSUD se-Banten terkait

ketersediaan pembantuan fasilitas kesehatan selama

masa kampanye rapat umum.

Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan rapat umum

dengan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

B. Pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten

Pemaparan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten

Kanwil BPN Provinsi Banten berencana membangun kantor perwakilan

di Kota Serang karena saat ini Kota Serang belum memiliki kantor

perwakilan. Secara fisik kantor pertanahan sudah berada di semua

kabupaten/kota di Provinsi Banten, namun terdapat 3 kantor

pertanahan yang perlu dilakukan rehabilitasi.

PROFIL ASET DAN SARANA TANAH/ BANGUNAN KANTOR WILAYAH

Hal 1

Sertipikat HP No 81/Pandeglang

Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia di 7 kantor pertanahan

Provinsi Banten cukup memadai. Kanwil BPN Provinsi Banten telah

memisahkan pegawai yang mengerjakan pekerjaan rutin dengan

pegawai yang melaksanakan program Pendaftaran tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) sehingga para pegawai dapat fokus melaksanakan

tugasnya masing-masing. Pembagian pegawai ini memberikan

kemudahan bagi pegawai pelaksanaan PTSL dalam mencapai target

sertifikat bidang tanah. Kanwil BPN Provinsi Banten memiliki 219

pegawai yang berstatus PNS dan 521 pegawai yang berstatus PPNPN

yang tersebar di 7 kantor pertanahan.

PETA KEKUATAN DARI SEGI SDM

Hal 2

SDM

Pejabat Administrator Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksana Struktural

v Bezzeting : 13

v Kebutuhan : 13

v Kosong : 0

v Bezzeting : 56

v Kebutuhan : 61

v Kosong : 5

v Bezzeting : 92

v Kebutuhan : 98

v Kosong : 6

Kabupaten/Kota

STAF

PNS PPNPN

RUTIN PTSL Rutin + PTSL Jumlah RUTIN PTSL Rutin + PTSL Jumlah

Kabupaten Serang 23 - 30 53 61 - 19 80

Kabupaten Pandeglang - - 11 11 16 - 22 38

Kabupaten Lebak 9 - 6 15 29 - 9 38

Kabupaten Tangerang 17 - 18 35 64 - 64 128

Kota Tangerang 24 - 29 53 67 - - 67

Kota Cilegon 6 - 8 14 25 10 7 42

Kota Tangerang Selatan 15 - 23 38 100 - 28 128

Jumlah 94 29 96 219 362 10 149 521

Realisasi anggaran Kanwil BPN Provinsi Banten pada tahun 2018

sebesar 79.76% dengan jumlah Rp.178.005.221,- Realisasi anggaran

ini terlihat rendah karena mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota

Tangerang Selatan di akhir tahun.

1 KANWIL BPN PROVINSI BANTEN 16,475,431,000 11,186,322,000 27,661,753,000 14,071,426,255 85.41 5,334,466,490 47.69 19,405,892,745 70.15

2 KAB. SERANG 29,273,974,000 5,476,812,000 34,750,786,000 23,268,760,821 79.49 4,686,083,734 85.56 27,954,844,555 80.44

3 KAB. PANDEGLANG 18,581,974,000 1,963,106,000 20,545,080,000 15,002,637,667 80.74 1,414,400,218 72.05 16,417,037,885 79.91

4 KAB. LEBAK 18,471,060,000 1,415,424,000 19,886,484,000 15,226,608,274 82.43 1,314,712,998 92.88 16,541,321,272 83.18

5 KAB. TANGERANG 31,052,392,000 6,369,627,000 37,422,019,000 26,725,160,568 86.06 5,343,358,505 83.89 32,068,519,073 85.69

6 KOTA TANGERANG 29,419,829,000 5,134,498,000 34,554,327,000 21,511,980,764 73.12 3,449,255,477 67.18 24,961,236,241 72.24

7 KOTA CILEGON 11,692,001,000 2,012,260,000 13,704,261,000 7,312,638,871 62.54 1,449,463,104 72.03 8,762,101,975 63.94

8 KOTA TANGERANG SELATAN 29,685,264,000 4,953,026,000 34,638,290,000 28,331,792,731 95.44 3,562,474,795 71.93 31,894,267,526 92.08

184,651,925,000 38,511,075,000 223,163,000,000 151,451,005,951 82.02 26,554,215,321 68.95 178,005,221,272 79.76JUMLAH

PAGU

NO UNIT KERJA

RM JUMLAH %PNBP PNBP

REALISASI

% JUMLAH %RM

Kanwil BPN Provinsi Banten juga telah mencanangkan Zona Integritas.

Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat

yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai

ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi WBK.

Pencanangan tersebut diikuti oleh 8 satuan kerja yang terdiri dari

Kanwil BPN Provinsi Banten, dan 7 kantor pertanahan kabupaten/kota

di Provinsi Banten. Pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Kota

Tangerang Selatan telah dicanangkan menjadi zona integritas

eksternal. Target pencanangan ZI eksternal pada tahun 2019

sebanyak 3 kantor pertanahan yaitu: Kantor Pertanahan Kota

Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, dan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan ZI memicu

Kanwil BPN Provinsi Banten beserta jajarannya untuk berbuat lebih

baik lagi dengan melayani masyarakat secara disiplin, jujur, dan tulus

Jawaban Kanwil BPN Provinsi Banten atas Pertanyaan yang

diajukan Komisi II DPR RI

a. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program PTSL tahun 2018 yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten. Apa saja kendala yang dihadapi baik dari sisi peraturan, sumberdaya manusia, maupun teknis operasional. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi lagi pada program PTSL tahun 2019.

Jawaban: Pelaksanaan program PTSL tahun 2018 pada 7 satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Banten telah dilaksanakan sesusi dengan peraturan perundang-undangan dengan capaian fisik dan anggaran sebagai berikut:

PBT SHAT PBT SHAT Target Realisasi %

1 Kab. Serang 70,370 70,370 85,248 70,370 52,125 - 18,264 70,389 20,286,253,000 15,016,020,355 74.02%

2 Kab. Pandeglang 50,350 50,350 53,627 50,350 30,386 - 19,963 50,349 13,973,503,000 8,404,044,400 60.14%

3 Kab. Lebak 50,250 50,250 58,650 50,250 36,793 - 13,391 50,184 13,948,254,000 8,225,251,247 58.97%

4 Kab. Tangerang 70,200 70,200 77,703 70,200 50,871 - 20,470 71,341 20,195,032,000 14,760,856,860 73.09%

5 Kota Tangerang 70,100 70,100 70,100 70,100 26,847 - 42,448 69,295 20,218,058,000 10,418,915,297 51.53%

6 Kota Cilegon 18,430 18,430 18,430 18,430 6,976 - 2,551 9,527 5,283,097,000 2,608,625,825 49.38%

7 Kota Tangsel 70,300 70,300 81,705 75,300 63,324 - 12,003 75,327 19,640,524,000 15,359,770,979 78.20%

400,000 400,000 445,463 405,000 267,322 - 129,090 396,412 113,544,721,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.01% 0.00% 31.87% 97.88% 100.00%

74,793,484,963 65.87%

NoKantor

PertanahanAnggaran

TA 2018

K3 K1+K2+K3K1 K2

Persentase = angka

(a) /target

SHAT*100%

Target Sebelum

Optimalisasi

Target Setelah

Optimalisasi

Jumlah (a)

Dari tabel di atas realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)

sebanyak 405.000 bidang dan PBT sebanyak 445.463 bidang

Selain itu, terlampir pula target dan realisasi fisik reforma agrarian

melalui redistribusi tanah tahun 2019.

1 KABUPATEN SERANG 5,000 5,000 3,139 505 4,625

2 KABUPATEN LEBAK 20,000 20,000 2,983 - 14,381

3 KABUPATEN PANDEGLANG 10,000 10,000 2,130 620 4,130

35,000 35,000 8,252 1,125 23,136

100.0% 100.0% 23.6% 3.2% 66.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

JUMLAH

SK REDIS PENYERA-HANNO DESA/KAB/KOTATARGET BARU

(BIDANG)SURVEI PEMETAAN

INVENTARI-SASI

DAN IDENTIFI-KASI

PERSENTASE (%)

TARGET AWAL

(BIDANG)SIDANG PPL

PENETA-PAN

OBYEK DAN

SUBYEK

SERTIPI-KAT

Kendala yang dihadapi antara lain: pada saat tim pengukuran turun masih banyak masyarakat yang belum memasang tanda batas dan masih banyak masyarakat yang pada saat pengukuran tidak menunjukkan bidang batasnya. Sehingga petugas desa/kelurahan menjadi penunjuk bidang batas tanah. Cara mengatasi kendala yang dihadapi antara lain: mengajak stakeholder terkait seperti pemerintah daerah dalam melaksanakan pencanangan Gerakan Masyarakat Memasang Tanda Batas (GEMA PATAS) dan melakukan sosialisasi berulang-ulang kepada masyarakat terutama pada lokasi PTSL agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

b. Berapa target pencapaian dari pelaksanaan program PTSL tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten baik dari jumlah bidang maupun dari ketersediaan anggaran. Jawaban: Target PBT sebanyak 272.710 nidang dengan anggaran Rp.57.725.319.000,- dan target SHAT sebanyak 228.100 bidang dengan anggaran Rp.25.968.684.000,-

ASNPIHAK

KETIGA

ASN +

PARTISI-

PASI

MASYARA

KAT

Total Target

Fisik SHAT

SHAT (ASN-

PARTISIPASI

MASYARA-

KAT)

UKM PERTANI-AN NELA-YAN TOTAL FISIK

SHAT Survei

Pemeta-

anPulda-dis

Pemberk

asan

Potensi

K1K1 K2 K3 K4

K1 s.d

K3

1 Kabupaten Serang 12,710 50,000 62,710 53,500 5,200 - 100 100 58,900 19,348,035,000 143 66 - - - - - - - -

2 Kabupaten Pandeglang 50,000 10,000 60,000 53,500 5,200 100 400 - 59,200 19,596,642,000 - - 6,481 3,260 - 617 - - - 617

3 Kabupaten Lebak 50,000 10,000 60,000 49,500 5,200 - 100 100 54,900 19,098,186,000 4,824 1,456 10,482 1,446 400 782 - - - 782

4 Kabupaten Tangerang 30,000 10,000 40,000 32,000 5,200 100 - 100 37,400 12,676,686,000 7,608 3,123 5,204 2,429 1,798 198 - - - 198

5 Kota Tangerang 20,000 - 20,000 9,400 1,000 - - - 10,400 5,578,608,000 - - 2521 1,731 2 773 - - - 773

6 Kota Cilegon - 10,000 - 10,000 - - - - - - 2,196,450,000 - - - - - - - - - -

7 Kota Tangerang Selatan 20,000 - 20,000 5,000 2,000 300 - - 7,300 5,199,396,000 - - 2 1 - - - - - -

Jumlah 12,710 230,000 30,000 272,710 202,900 23,800 500 600 300 228,100 83,694,003,000 12,575 4,645 24,690 8,867 2,200 2,370 - - - 2,370

REALISASI FISIK

N

oKabupaten/Kota

TARGET FISIK PBT TARGET SHAT

Target Anggaran

Strategi percepatan PTSL 2019 antara lain: 1) Pembuatan peta kerja dengan menggunakan SANTRI PTSL dan pemanfaatan aplikasi SMART PTSL 2) Pembuatan peta kerja dengan menggunakan SANTRI PTSL dan pemanfaatan aplikasi SMART PTSL 3) Dilakukan pembagian waktu kerja secara bergantian (shift) 4) Pembagian SDM (Pekerjaan Rutin dan PSN) 5) Pembuatan time schedule 6) Sosialisasi dan pelatihan SMART PTSL pada akhir Nov. 2018 7) Menentukan rencana lokasi penlok 8) Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat Kel. pada awal Des. 2018 9) Gerakan Masyarakat Memasang Tanda Batas 10) Menetapkan basecamp PTSL yg direncanakan selesai akhir bulan Desember 2018 11) Perekrutan SDM (PPNPN) pada akhir Desember 2018 12) Monev yang terus menerus dan terjadwal dari Kanwil ke setiap satker

c. Apa saja bentuk sosialisasi program PTSL tahun 2019 yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Banten di wilayah Provinsi Banten. Jawaban:

1. Mengajak peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama melaksanakan program strategis nasional pertanahan melalui pernyataan komitmen dalam bentuk pernyataan dukungan

2. Melaksanakan penyuluhan pada desa/kelurahan yang menjadi lokasi PTSL

3. GEMA PATAS

d. Berapa jumlah juru ukur dalam program PTSL tahun 2019. Apakah ada kerjasama antara Kanwil BPN Provinsi Banten dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pengadaan asisten surveyor kadaster.

Apakah ada kerjasama dengan surveyor lainnya untuk memenuhi kebutuhan juru ukur. Jawaban: ASN 36 orang, Surveyor kadaster 48 orang, asisten surveyor kadaster 141 orang. Dalam pemenuhan ketersediaan asisten surveyor kadaster pada tahun 2018 Kanwil BPN Provinsi banten mengadakan program diklat survey dan pemetaan kadastral dengan merekrut lulusan SMA IPA dan SMK sebanyak 50 orang.

e. Apakah Kanwil BPN Provinsi Banten memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program PTSL tahun 2019 khususnya terkait dengan alat ukur berteknologi serta kapasitas ruang kantor untuk bekerja dan mengelola warkah dari hasil produk PTSL. Jawaban:

1. Menggunakan alat ukur total station dan GPS CORS/RTK 2. Kapasitas ruang kantor untuk bekerja dan mengolah warkah

dari hasil PTSL masih mencukupi.

f. Apakah Kanwil BPN Provinsi Banten memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat dalam rangka mendukung program PTSL tahun 2019. Jawaban: Terkait dengan kewenangan pembebasan BPHTB bukan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Banten, akan tetapi berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL, jika bidang tanah objek PTSL terkena BPHTB maka peserta PTSL yang tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.

g. Apa saja kendala/hambatan yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Banten dalam pelaksanaan program PTSL di wilayah Provinsi Banten. Jawaban:

1. pada saat tim pengukuran turun masih banyak masyarakat yang belum memasang tanda batas

2. masih banyak masyarakat yang pada saat pengukuran tidak menunjukkan bidang batasnya. Sehingga petugas desa/kelurahan menjadi penunjuk bidang batas tanah.

h. Berapa jumlah kasus tanah yang ada di wilayah Provinsi Banten baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di pengadilan. Dari kasus-kasus yang ada, berapa yang telah diselesaikan, baik melalui jalur mediasi maupun jalur hukum. Jawaban:

Jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2018-1 Februari 2019

sebanyak 459 perkara. Kasus yang selesai (in kracht) sebanyak

103 perkara dan sisa perkara yang masih berjalan 356 perkara.

Total jumlah kasus yang ditangani selama tahun 2018-1 Februari

2019 sebanyak 243 kasus. Total kasus yang diselesaikan

sebanyak 175 kasus dan sisa kasus sebanyak 68 kasus. Kanwil

BPN Provinsi Banten juga bekerjasama dengan Polda dan telah

menyelesaikan 3 kasus yang terindikasi keeterlibatan mafia tanah.

i. Apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yang terjadi dan bagaimana upaya mengatasinya. Jawaban: Terdapat 2 bentuk pelayanan kasus pertanahan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan mediasi maupun pengkajian kasus termasuk pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, adapun hambatan dalam penyelesaian kasus antara lain:

Perbedaan persepsi mengenai sengketa dan status hukum tanah

Perbedaan persepsi atas subjek (pemilik) dan objek (bidang dan letak tanah)

Keinginan baik para pihak yang minim dalam.penyelesaian masalah

Permaslaahan yang telah ditangani dan dapat dimediasikan selanjutnya terdapat klaim dari pihak ketiga (pihak lain)

Adanya perjanjian-perjanjian (hubungan hukum) yang tidak sempurna atau cacat hukum antara pihak yang berkepentingan sehingga para pihak tidak terlindungi secara maksimal

Adanya perjanjian yang menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemegang hak tidak dapat perlindungan hukum maksimal

2. Pelayanan perkara pertanahan bai katas gugatan perdata maupun Tata Usaha Negara di mana kantor pertanahan sebagai pihak dalam perkara dimaksud, adapun hambatan dalam pelayanan ini antara lain:

Keterbatasan anggaran yang tidak proporsional untuk penanganan perkara

Keterbatasan SDM yang tidak proporsiional antara jumlah perkara yang ditangani dengan personil yang ada baik kuantitas maupun kualaitas

j. Dari kasus tanah yang ada di wilayah Provinsi Banten, kasus manakah yang menurut BPN Provinsi Banten paling sulit untuk diselesaikan. Bagaimana pula status penyelesaian dari kasus yang dimaksud tersebut saat ini. Jawaban:

1. Kasus Banten Persada, pembeli lelang dari asset sita eksekusi kejaksaan berasal atas nama Gonden Key yang selanjutnya telah di daftarkan haknya menjadi HGB, selanjutnya ada pengadu merasa memperoleh tanah dari over garap dari masyarakat dan di atas bidang tanah tersebut merupakan sengketa kepemilikan sehingga disarankan untuk menempuh upaya hukum gugatan di pengadilan.

2. Permasalahan terkait asset UIN Kementerian Agama yang diklaim oleh Ely karena merasa memiliki bidang tanah seluas 52 m2 berasal ari pelepasan perorangan (mantan pengurus UIN). Sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui upaya hukum dan menyangkut asset negara sehingga harus ada dokumen yang membuktikan telah terjadi pelepasan asset dari asset UIN yang dirasa tidak dapat dilaksanakan kecuali ada putusan pengadilan.

3. BPN tidak dapan menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat pengganti, karena ada blokir dari Kejaksaan Agung dan ada gugatan perkara di pengadilan. PT merupakan pemenang lelang tetapi saat dibuat eksekusi pemenang lelang tidak diserahkan pula sertifikat yang disita di kejaksaan.

Pemaparan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Terkait sengketa tanah di Kelurahan Sari Rejo Provinsi Lampung,

Kementerian ATR/BPN melakukan langkah-langkah penyelesaian

dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Terkait sengketa tanah

Hak Guna Usaha (HGU) di Sumatera Utara belum bisa diproses

sertifikasinya karena merupakan tanah masyarakat. Kementerian

ATR/BPN telah membentuk tim untuk menginventarisirmasalah

tersebut. Saat ini, sudah ada izin dari BUMN untuk PTPN melakukan

pelepasan tanah kepada masyarakat dengan ketentuan besaran

kompensasi yang disepakati bersama. Terkait pengadaan tanah untuk

tegangan sutet dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

a) Perencanaan (dilakukan oleh instansi yang membutuhkan

tanah)

b) Persiapan (sosialisasi. Kepada masyarakat)

c) Pengadaan tanah

d) Penyerahan hasil

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah provinsi barulah

diserahkan ke BPN untuk melakukan pengadaan tanah. Penilaian

bukan lagi dari BPN tetapi dari instansi yang membutuhkan tanah yang

mengadakan penilaian. Apresal yang melakukan penilaian

independent untuk menilai ganti rugi. BPN tidak dapat mengintervensi

nilai yang telah ditetapkan apresal. Hal-hal yang dimusyawarahkan

dalam UU adalah bentuk penggantinya, antara lain: uang, tanah, dan

lain-lain. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat (masyarakat tidak

setuju) diberikan waktu 14 hari menyatakan keberatan di pengadilan.

Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Banten

Saksi partai politik (peserta pemilu) yang dibutuhkan Provinsi Banten

berjumlah 601.560 saksi. Namun hingga saat ini dari total 16 partai

politik baru 5 partai politik yang menyerahkan nama-nama saksi.

Bawaslu Provinsi Banten mengalami kesulitan untuk mengumpulkan

nama-nama saksi di 8 kabpaten/kota. Partai politik yang menyerahkan

nama-nama saksi di daerah antara lain:

Kabupaten Serang 4 parpol (PAN berkarya perindo PBB), Kabupaten

Tangerang 4 parpol (Hanura, PBB, Garuda, PSI), Kabupaten Lebak 3

parpol (Garuda, Berkarya, PBB), Kabupaten Pandeglang 5 parpol

(Golkar, PKPI, Perindo, PAN, Demokrat), Kota Tangerang 8 parpol

(PKB, Gerindra, Golkar, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, PAN) dan Kota

Tangerang selatan 5 parpol (Hanura, PSI, Perindo, PBB, PAN). Terkait

saksi pemilihan presiden dan wakil presiden, kedua pasangan calon

belum menyerahkan nama-nama saksi.

Bawaslu Provinsi Banten juga mengalami kesulitan dalam rekrutmen

Pengawas TPS (PTPS). Kesulitan dialami di daerah yang

pertumbuhan ekonominya rendah/sulit. Bawaslu Provinsi Banten

kekurangan PTPS di daerah, antara lain: Kota Tangerang Selatan

kekurangan 120 PTPS, Kota Tangerang kekurangan 400 PTPS, dan

Kota serang kurang 47 PTPS. Bawaslu Provinsi Banten berkomitmen

mengawal pemilu dan menjaga kode etik dan netralitas penyelenggara

pemilu. Bawaslu Provinsi Banten akan menindaklanjuti segala bentuk

laporan yang masuk tanpa tebang pilih.

Hal-Hal yang menjadi Perhatian Anggota Komisi II DPR RI

1. Target PTSL yang capaiannya tidak sampai 100%

Capaian PTSL sebesar 97.88% yaitu berjumlah 396.412 bidang

tanah dari target 445.463 bidang tanah. Capaian yang belum

memenuhi target 100% sangat berbeda kondisinya dengan

beberapa daerah yang pernah dikunjungi anggota Komisi II

DPR RI seperti Kabupaten Semarang dan Provinsi Kalimantan

Utara. Padahal Provinsi Banten berada di pusat kota dan

daerah penyangga ibukota Jakarta.

2. Banyaknya bidang tanah yang berstatus Kluster 3 (K3)

Pada tahun 2018, bidang tanah yang berstatus K3 sebesar

31.87% dengan jumlah 129.090 bidang tanah dari kurang lebih

400.000 target bidang tanah. Pengukuran sudah selesai

dilakukan namun sertifikat belum dapat diterbitkan oleh Kanwil

BPN Provinsi Banten. Bidang tanah yang berstatus K3 dapat

menjadi beban kerja termasuk beban anggaran Kanwil BPN

Provinsi Banten pada tahun 2019.

3. Anggaran PTSL yang menurun di tahun 2019

Pada tahun 2018 jumlah anggaran Kanwil BPN Provinsi Banten

sebanyak Rp 223.163.000.000,- dengan realisasi anggaran

sebanyak Rp 178.005.221.272,- sebesar 79.76%. Pada tahun

2019 jumlah anggaran Kanwil BPN Provinsi Banten menurun

menjadi Rp. 83.694.003.000,- Padahal bidang tanah yang pada

tahun 2018 berstatus K3 pasi akan berubah status menjadi K1

pada tahun 2019 sehingga sudah pasti membutuhkan tambahan

anggaran di tahun 2019 untuk penerbitan sertifikat.

4. Tata ruang Provinsi Banten

Penataan ruang dan perlintasan (jalur lalu lintas Provinsi Banten

yang harus mendapat perhatian lebih mengingat Provinsi

Banten merupakan penyangga ibukota Jakarta. Koordinasi

antara Pemerintah Provinsi Banten, pengembang lama,

pengembang baru sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan

pengendalian tata ruang terkait banyaknya kawasan perumahan

yang berada di Provinsi Banten. Hal ini penting dilakukan agar

tata ruang mememiliki konsep yang akurat dan detail, maka

tidak ada yang dirugikan, mulai dari peningkatan ekonomi

hingga soal perizinan.

5. Penyelesaian sengketa tanah

Penyelesaian sengketa tanah ang sebagian besar berawal dari

tumpeng tindih uatu objek yang terjadi karena

kesalahan/kelalaian dalam pembuatan sertifikat. Terdapat

sertifikat asli palsu (aspal) yang diterbitkan oleh oknum BPN

membuat penyelesaian sengketa sulit diselesaikan, apalagi juka

sudah terjadi gugatan ke pengadilan maka masing-masing pihak

akan saling defense (mempertahankan diri).

6. Ketersediaan anggaran untuk membiayai gaji PPPK

Pemerintah Provinsi Banten memiliki kemampuan APBD untuk

membiayai gaji PPPK dan pegawai non PNS lainnya.

Seharusnya Pemerintah Provinsi Banten diberikan kewenangan

untu menentukan formasi pegawai yang dibutuhkan di

lingkungan pemerintahan. Pemerintah daerah membutuhkan

payung hukum/diskresi dalam hal regulasi mengingat

pemerintah daerah yang benar-benar mengetahui kebutuhan

pegawai didaerahnya masing-masing.

7. Terdapat gap antara DPT pemilu dengan data wajib KTP el

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten

menyatakan bahwa wajib KTP el Provinsi Banten sebanyak

7.848.316 jiwa. Sedangkan DPTHP-2 Provinsi Banten berjumlah

8.112.477 jiwa. Masih terdapat selisih 264.161 jiwa yang

berpotensi memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Seharusnya

basis data KPU menggunakan DP4 bukan berbasis coklit di era

digitalisasi sekarang ini.

8. Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Terdapat 70.344 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP-

el. Disdukcapil Provinsi Banten telah melakukan percepatan

pencetakan KTP-el yang sehari dapat mencetak 1000 KTP-el

namun hingga hari-H pemilu belum dapat mencetak seluruh

penduduk yang belum memiliki KTP-el.

9. Antisipasi terhadap surat keterangan (suket palsu)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa

selain KTP-el, surat keterangan juga dapat menjadi syarat untuk

menggunakan hak pilih pada pemilu 17 April 2019. Namun

bagaimana mengantisipasi jika terdapat surat keterangan palsu.

10. Terdapat 17.5 juta data pemilih invalid (temuan Badan

Pemenangan Nasional)

Data pemilih invalid ini harus dilakukan verifikasi kembali,

sehingga data yang dihasilkan KPU benar-benar valid dan

legitimate.

11. Jumlah saksi peserta pemilu dan pelatihan saksi peserta pemilu

Partai politik banyak yang belum menyerahkan nama-nama

saksi dan waktu Bawaslu Provinsi Banten yang semakin

medekati hari-H pemilu namun belum melaksanakan pelatihan

saksi.

12. Kekurangan pengawas TPS

Kekurangan pengawas TPS karena batas usia dan jenjang

Pendidikan.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi

Banten terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan reformasi

birokrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan

kesejahteraan bagi masyarakat di di Provinsi Banten.

2. Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN Provinsi Banten untuk

meningkatkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

tahun 2018 yang baru mencapai 97.88% (396.412 peta bidang tanah).

3. Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN Provinsi Banten untuk membuat

perencanaan anggaran yang ekuivalen dengan beban kerja agar terdapat

keseuaian anggaran sehingga bidang tanah yang masuk dalam K3 tidak

menjadi beban pada tahun angaran berikutnya.

4. Komisi II DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat

mengusulkan formasi pegawai (PNS dan PPPK) ke pemerintah pusat

agar formasi yang diberikan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan

pegawai di daerah.

5. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Banten melakukan

berbagai upaya maksimal untuk menyelesaikan proses perekaman dan

pencetakan KTP-el di Provinsi Banten agar masyarakat dapat

menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

6. Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi

Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten (Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil) melakukan verifikasi dan validasi data untuk

menindaklanjuti selisih angka (gap) antara DPTHP-2 dengan data wajib

KTP-el guna menjamin validitas data dan legitimasi pemilu serentak 17

April 2019.

7. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Provinsi Banten untuk melakukan

koordinasi dengan partai politik terkait pemenuhan jumlah saksi partai

politik di seluruh TPS agar seluruh saksi partai politik dapat segera

melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan saksi.

8. Komisi II DPR RI memahami kesulitan Bawaslu Provinsi Banten dalam

memenuhi kebutuhan pengawas di TPS. Selanjutnya Komisi II DPR RI

meminta Bawaslu Provinsi Banten tetap mengoptimalkan proses

rekruitmen pengawas TPS.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di

Provinsi Banten pada tanggal 29 Maret2019. Semoga dapat ditindaklanjuti

dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu

terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.