Upload
vuthien
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI RIAU
RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2018-2019
KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2
2 0 1 9
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Provinsi Riau salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya
didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa
sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah
mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33%
pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun,
meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan
tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah
menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-
tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kawasan Industri Dumai menyimpan potensi sebagai kluster industri sawit
yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Unggul dari lokasinya yang strategis untuk
perdagangan ekspor dan lokal. Tetapi, butuh dukungan infrasruktur dan regulasi
pengembangan kawasan industri.
Insting Wilmar Grup sebagai kelompok usah bisnis sawit dan agribisnis
terkemuka di dunia, sangatlah tajam dalam melihat arah kebutuhan bisnis di masa
depan. Pembangunan kawasan industri sawit di Pelintung, Riau, yang telah berjalan
semenjak lima tahun terakhir merupakan bukti begitu kuatnya insting bisnis mereka.
Dengan pencapaian sekarang ini, Kawasan Industri Dumai dapat dikatakan sebagai
kluster industri sawit pertama di Indonesia yang terintegrasi antara hulu dan hilir.
Pembangunan di bidang energi masih menghadapi tantangan utama,
berupa peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi yang tidak diimbangi secara
proporsional oleh ketersediaan sumber-sumber energi. Sumber daya energi
merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang
peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan,
handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam
3
pembangunan, baik secara nasional maupun di daerah. Salah satu daerah yang
perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di bidang energi adalah Provinsi Riau.
Provinsi Riau merupakan provinsi yang kebutuhan energinya terus meningkat
karena aktifitas pembangunan
Selain potensi energi yang dimiliki, sementara ini Provinsi Riau juga masih
menghadapi permasalahan di bidang energi berupa keterbatasan pasokan dan
sumber energi, baik dalam penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan,
padahal provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang sebenarnya mempunyai
sumber-sumber energi yang cukup, namun belum dikembangkan dengan maksimal.
Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan listrik
juga menjadi prioritas bagi pembangunan di Riau. Untuk itu, perlu melakukan
pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya
pembangunan di bidang energi dan pemenuhan kebutuhan listrik agar dapat
langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa
dilakukan. Untuk itu, perlu peninjauan dan melihat langsung perkembangan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik.
Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari waktu ke waktu semakin
mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan.
Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi
untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan, namun
sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang. Sektor Migas juga
mempunyai kontribusi penting terhadap keberlanjutan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang
terkandung dalam ketentuan UUD 1945 ini mengandung makna kewajiban
Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
4
Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa
izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan
kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan
global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Perusakan hutan
sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas
negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam
kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan
landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan
hukum.
Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan
belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan
yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan
secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa
harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup
yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga
negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku
kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan
hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat
Indonesia serta mahluk hidup lain.
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki berbagai
pendekatan instrumen hukum mulai dari pengawasan perizinan, pencegahan dan
pengamanan hutan, sanksi administrasi, gugatan kerusakan lingkungan hidup dan
tuntutan pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memberikan dampak
efek jera signifikan dalam menurunkan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
5
Selain itu, sebagai provinsi yang terus berkembang dan giat-giatnya
melakukan pembangunan, khususnya di sektor pariwisata, maka Provinsi Riau juga
perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi
pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam
pengembangannya.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu
menjadikan Provinsi Riau sebagai lokasi kunjungan pada reses Masa Persidangan
IV Tahun Sidang 2018 – 2019. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi
pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah
daerah. Hasil-hasil kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah
daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi
dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam
menjalankan fungsinya.
B. DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern tanggal 4 Maret 2019 Komisi VII DPR RI tentang
Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA
Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau
adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi
dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di
Provinsi Riau.
6
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Riau
khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta
riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat di daerah.
D. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau akan
dilaksanakan pada tanggal 29 Maret – 2 April 2019. Agenda kegiatan Kunjungan
Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan
meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:
1. Pertemuan dan Peninjauan PT Musim Mas, PT Mitra Unggul Perkasa, PT Sari
Indo Subur, PT Gandahera Hendana, PT Serikat Putra dan PT Indo Sawit di
Kabupaten Pelalawan Pekanbaru didampingi:
a. Dirjen Gakkum LHK
b. Dirjen PSLB3 LHK
c. Dirjen PPKL LHK
d. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK
e. Bupati Palalawan
f. Direksi Perusahaan-perusaahaan Perkebunan di Kab.Pelalawan
g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau
2. Pertemuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Riau, Dinas Pertambangan
dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, Kementerian
ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, BPH
Migas, Kementerian Ristekdikti, Kepala LAPAN, Kepala LIPI, Kepala BPPT,
Kepala BIG, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, PT. Pertamina (Persero),
PT. PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya baik dari
pusat dan daerah.
7
3. Peninjauan Lapangan ke PT Pertamina RU II Dumai dan Pertemuan dengan
PT Pertamina (Persero), SKK Migas, BPH Migas, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber daya Mineral, PT PLN (Persero) untuk membahas tentang
distribusi BBM dan LPG 3 kg di Provinsi Riau.
4. Kunjungan ke PT Kawasan Industri Dumai dan pertemuan dengan manajemen
PT Kawasan Industri Dumai bersama Eselon I Kementerian ESDM RI, Eselon I
Kementerian LHK RI, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas LH Provinsi Riau,
5. Peninjauan Lapangan ke PT Wilmar Pelintung dan PT Aneka Gas Industri
bersama Eselon I Kementerian ESDM RI, Eselon I Kementerian LHK RI, Kepala
Dinas ESDM dan Kepala Dinas LH Provinsi Riau,
E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau
adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan
Teknologi (RISTEK).
Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi
rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra
terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,
koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan
melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta
rekomendasinya.
8
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat
Komisi VII DPR RI.
G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan
representasi dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat Komisi
VII DPR RI, sebagaimana daftar dalam lampiran. Selain itu juga didampingi oleh
mitra kerjaKomisi VII DPR RI.
9
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pertemuan dan Peninjauan Perusahaan-perusahaan Perkebunan di
Kabupaten Pelalawan.
Tim kunjungan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir didampingi Perwakilan Dirjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perwakilan Dirjen PSLB3,
Perwakilan Dirjen PPKL, Perwakilan Dirjen PTKL Kementerian LHK RI, melakukan
kunjungan ke PT Musim Mas, PT Sari Indo Subur, PT Gandahera Hendana,
PT Mitra Unggul Perkasa, PT Serikat Putra dan PT Indo Sawit di Kabupaten
Pelalawan.
Gambar 1. Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI
melakukan peninjauan dan Pertemuan ke PT Musim Mas .
10
Profil Perusahaan PT Musim Mas
a. PT Musim Mas
1) Didirikan pada Tahun 1970 di Medan, Musim Mas Holdings (Musim Mas
Group) adalah perusahaan Singapura yang memproduksi minyak sawit.
Grup perusahaan ini memiliki salah satu jaringan penyulingan minyak sawit
terbesar di dunia dan merupakan salah satu pemain utama dalam industri
sabun dan penyulingan minyak nabati di Indonesia. Grup ini juga memiliki
jaringan instalasi tangki di pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara,
termasuk Indonesia. Musim Mas beroperasi di 13 negara di Asia
Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat dan melibatkan 28.500 karyawan.
Perusahaan ini memproduksi 600.000 ton minyak sawit mentah per tahun.
2) Berdasarkan data terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2014
menyebutkan baru sekitar 61 persen ratio elektrifikasi listrik di provinsi
tersebut yang memiliki 12 kabupaten/kota terutama pada tingkat kabupaten
seperti wilayah pesisir.
3) Kelima pabrik kelapa sawit tersebut yakni PT Musim Mas Pangkalan Kuras
di Kabupaten Pelalawan yang menghasilkan listrik dua MW, kemudian
perusahaan yang sama dan berada di Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan menghasilkan listrik 1,5 MW.
4) Peringkat Proper 2018 : Hijau
5) AMDAL dari Bupati Pelalawan No.KPTS.660/BLH/2011/451 tentang
kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit
PT Musim Mas di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan, tanggal 14 Oktober 2011.
6) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) dengan
No.Kpts.975/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 disetujui oleh Gubernur Riau.
7) Kegiatan perusahaan meliputi perkebunan dengan luas 28.336,2 Ha dan
pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi 90 ton TBS/jam.
8) Izin TPS Limbah dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan No.Kpts.503/BPMP2T-
PLY/06/2016, tanggal 2 Februari 2016 berlaku selama 5 tahun.
11
9) Persetujuan penyimpanan untuk 365 hari Jenis Limbah yang dihasilkan
diantaranya : Oli bekas, Filter Bekas, aki bekas, limbah resin, lampu TL
bekas, kain majun bekas dan kemasan bekas B3.
10) Perkebunan Musim Mas Group selain di Pekanbaru ada juga di Sumatera
dan Kalimantan diantaranya sebagai berikut :
12
Gambar 2. Beberapa pengecekan di Pabrik dan Perkebunan PT Musim Mas
13
b. Profil Perusahaan PT Serikat Putra
1) Berlokasi di desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 19990 oleh
PT Era Karya Jatayumas – Medan. Jarak tempuh dari ibu kota Provinsi
(Pekanbaru) +/- 125 km sedangkan jarak kota kecamatan terdekat (Sorek
Satu) adalah +/- 7km.
2) Pabrik mulai beroperasi pada tanggal 16 September 1992, dengan kapasitas
terpasang saat itu 45 ton TBS/Jam oleh PT Poseidon.
3) Fasilitas yang dimiliki seperti : Kolam Limbah 10 unit dengan volume 60.934
m3, areal Land Aplication seluas 183 Ha dengan jumlah Flatbed sebanyak
6.994 unit, dan waduk air No.1 Kapasitas 116.250 m3, sedangkan waduk
no.2 kapasitas 87.150 m3.
4) PT Serikat Putra (PKS Lubuk Raja) memiliki luas areal 15,9 Ha termasuk
kolam Limbah dan memiliki beberapa bangunan utama diantaranya :
a) Bangunan Pabrik : Luas 9.194 m2, tahun perolehan 1992
b) Kantor + Mushola : Luas 345 m2, tahun perolehan 1992
c) Water Treatment : Luas 22 m2, tahun perolehan 1992
d) Laboratorium : Luas 72 m2, tahun perolehan 1992
e) Gudang : Luas 429 m2, tahun perolehan 1992, 2004
f) Bangunan Pompa Limbah : Luas 16 m2, tahun perolehan 2005
g) Bangunan Timbangan Luar : Luas m2, tahun perolehan 1998
5) Lay Out PKS Lubuk Raja Kapasitas 75 Ton TBS/Jam
14
6) Alur Proses Pabrik Lubuk Raja
7) Power Supply
8) Layout Kolam Limbah Per Februari 2019
15
9) Land Aplikasi dan Layout nya
Persoalan PT Serikat Putra dengan masyarakat di tempat operasional izin
HTI selama ini dinilai cukup complicated.
Bagaimana program dan pemanfaatan dana corporate social
responcibility (CSR)
Jumlah Karyawan s/d Februari 2019 :
Karyawan SKU = 150 orang
Karyawan BHL = 2 orang
16
10) Sedangkan Jumlah rumah lebih sebanyak 148 (pintu), tersedia 176 pintu
Gambar 3. Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI
melakukan peninjauan dan Pertemuan ke PT Serikat Putra .
17
c. PT Inti Indosawit Subur UKUI
1) Pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit yang baik dan benar akan
bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industry minyak
kelapa sawit. Salah satu limbah pabrik kelapa sawit yang dapat
dimanfaatkan adalah Palm Oil Mill Effluent (POME)
2) Peringkat Proper 2018 : Biru
3) Pabrik Kelapa Sawit Ukui Satu (PUS) saat ini telah memiliki areal Land
Application (LA) yang telah dilakukan aplikasi seluas +/- 31 Ha areal LA
yang sudah dibuat bede/lubang akan tetapi belum diisi dengan POME. Areal
tersebut kurang mencukupi untuk areal LA mengingat kapasitas olah TBS di
PUS rata-rata adalah +/- 361.000 ton TBS per tahun.
4) Untuk memperoleh tambahan areal LA tersebut, maka dilakukan telaah
lapang meliputi kondisi fisik tanah (antara lain jenis tanah, tesktur, laju
infiltrasi dan permeabilita) serta jarak dari pabrik, pemukiman dan badan
air/sungai ke lokasi LA.
5) Persetujuan penyimpanan untuk 365 hari Jenis Limbah yang dihasilkan
diantaranya : Oli bekas, Filter Bekas, aki bekas, limbah resin, lampu TL
bekas, kain majun bekas dan kemasan bekas B3.
18
Gambar 4. Tim kunjungan Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan dan Pertemuan
ke PT Inti Indosawit Subur UKUI .
19
d. PT Gandaerah Hendana
1) Peringkat Proper Biru periode dari tahun 2014-2018
2) Memiliki izin Pelepasan sebagian Kawasan Hutan dari kelompok Hutan
S.Jelutung – S.Merbau Kanan yang terletak di Kabupaten Kampar seluas
14.000 Ha terdiri dari lokasi I seluas 12.462 Ha dan lokasi II seluas 1.538 Ha
untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit
berdasarkan keputusan Keputusan Menteri Kehutanan No.806/Kpts-II/1993.
3) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawi pada tanah perkebunan
kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dari keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan
No.Kpts.503/BPMP2T-PLY/42/2016, tanggal 23 Desember 2016
4) Izin TPS Limbah dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan No.Kpts.503/BPMP2T-
PLY/43/2016, tanggal 23 Desember 2016 berlaku selama 5 tahun
5) Persetujuan penyimpanan untuk 365 hari Jenis Limbah yang dihasilkan
diantaranya : Oli bekas, Filter Bekas, aki bekas, limbah resin, lampu TL
bekas, kain majun bekas dan kemasan bekas B3
6) PT Gandaerah Hendana di Simpang Barito Desa Ukui II, Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan diduga melakukan penggarapan lahan di luar
perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Pelepasan hutan dari
Kementerian Kehutanan di wilayah Pelalawan dan Indragiri Hulu.
7) Berdasarkan data Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Perizinan DPRD
Riau, PT GH menggarap hutan diluar izin HGU yang dimiliki serta Izin
Pelepasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI, yakni pada titik koordinat
00’07’47,0” Lintang Selatan dan 102’10’41,3” Bujur Timur seluas lebih
kurang 1000 Ha.
Gambar 5.Peta kawasan Sawit PT Gandaerah Hendana
20
5. Gambar 6. Tim kunjungan Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan dan
Pertemuan ke PT Ganderah Hendana .
6. Daftar Permohonan Di Provinsi Riau ( Data Direktorat Planologi dan Tata
Lingkungan Kementerian LHK )
21
6) Lokasi Kunjungan Komisi VII DPR RI
22
7) Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau
23
2. Sebelum melakukan Pertemuan di Kantor Gubernur Pimpinan dan Rombongan
Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI melakukan Pertemuan dengan
PT Angkasa Pura II dan PT Pertamina (Persero) untuk mengecek Ketersediaan
Avtur di Bandara Sultan Syarif Kasyim II Pekanbaru, adapun informasi yang
diperoleh diantaranya :
a. Kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi dari waktu ke waktu semakin
mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan.
Bahan bakar minyak termasuk avtur dan gas merupakan sumber daya yang
sangat vital bagi masyarakat serta penting bagi Negara serta mempengaruhi
hajat hidup orang banyak, oleh karena itu ketersediaannya harus selalu
terjaga.
b. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan fungsi Pengawasan dan
menyerap aspirasi dari daerah, diharapkan adanya penjelasan dan informasi
mengenai berbagai hal terkait dengan :
1) Pengelolaan sektor energi untuk provinsi Riau ke depan, khususnya
upaya jaminan ketersediaan pasokan BBM termasuk avtur di Provinsi
Riau.
2) PT Pertamina (Persero) menjelaskan terkait gambaran dan informasi
tentang kondisi pasokan, ketersediaan, dan kebutuhan bahan bakar
minyak dan gas serta kendala yang dihadapi dalam pendistribusiannya.
3) Informasi ketersediaan avtur saat ini, dan proyeksi kebutuhan avtur di
masa mendatang;
4) Gambaran mengenai infrastruktur PT Pertamina (Persero) di Provinsi
Riau dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan
gas, khususnya Avtur untuk pesawat terbang;
c. Masalah-masalah yang dihadapi dalam distribusi dan penyediaan BBM
termasuk Avtur dan bahan bakar LPG
d. Upaya-upaya yang dilakukan semua pihak dalam rangka mengantisipasi
potensi terjadinya kendala dan masalah dalam menjaga ketersediaan
pasokan BBM termasuk avtur serta Penjelasan dari PT Angkasa Pura II
tetang bagaimana Penanganan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bandara
Sultan Syarif Kasyim II Pekanbaru.
24
e. Pola Supply Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) PT Pertamina
Bandara Sultan Syarif Kasyim II Pekanbaru.
f. Data Penerimaan Tahun 2017, 2018, dan 2019 Satuan (L)
25
g. Penjualan Avtur Tahun 2019
h. Daftar 5 Konsumen pembelian Avtur November 2018, Maret 2019
26
i. Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Angkasa Pura II
j. Identitas Bandara
- Nama Bandara : Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru
- Jenis Badan Hukum : PT. ANGKASA PURA II (Persero)
- Alamat Bandara : Jl.Perhubungan Udara - Pekanbaru
- No. Telepon : 0761 - 674694
- No. Fax : 0761 - 674827
- E-mail : [email protected]
- Status Permodalan :Badan Usaha Milik Negara ( BUMN)
- Bidang Usaha dan atau Kegiatan : Jasa Kebandar Udaraan
- SK ANDAL yang disetujui : KP.131 tahun 2001.
- Izin Lingkungan : SK.652/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2017
- Penanggung Jawab : JAYA TAHOMA SIRAIT
- Jabatan :EXECUTIVE GENERAL MANAGER
27
1) Lokasi Kegiatan
Gambar 7. Posisi Bandara Sultan Syarif kasim II – PKU ( google map)
- Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak diwilayah
administrasi Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai
Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau dan jarak sekitar Lebih Kurang
10 Km dari pusat kota Pekanbaru . Letak geografis bandar udara
pada koordinat00°28’15.499” LU dan antara 101°26’41.823” BT
dengan ketinggian30meter diatas permukaan laut rata-rata (MSL =
Mean Sea Level). Wilayah yang berbatasan langsung dengan
Bandara meliputi :
1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten
Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki luas tanah
153,28Ha dalam penyediaan sarana pelayanan memiliki landas
pacu (runway) yang berdimensi : 2.240 M x 45 M dan arah landas
pacu Utara dan Selatan atau 18 – 36 dengan pergerakan pesawat
udara rata-rata 60-80pergerakan / hari untuk penerbangan komersil
dan 20-30 pergerakan pesawat militer/hari, operasional bandara
selama 18 Jam.
28
Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dipergunakan untuk
melayani Penerbangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Militer.
2) Deskripsi Kegiatan
- Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II merupakan antar moda
transportasi udara dan darat atau sebaliknya. Bandar udara Sultan
Kasim II sesuai Rencana induk Bandar Udara dengan luas lahan
yang dibutuhkan adalah 239,37 Ha.
- Wilayah sisi udara , digunakan untuk lepas landas, movement dan
ParkirPesawat Udara serta penempatan Navigasi , bangunan
pendukung operasional keselamatan penerbangan.Wilayah sisi
darat , digunakan untuk kegiatan transport darat. Berbagai kegiatan
yang dilaksanakan pada tahap operasional bandar udara terdiri dari:
a) Pengoperasian Runway, Taxiway dan Apron Fasilitas prasarana
sisi udara yang terdapat di Bandar udara Sultan Syarif Kasim II
untuk melayani pergerakan pesawat udara mendarat maupun
lepas landas dan parkir pesawat udara adalah sebagai berikut :
Fasiltas Landasan
- Runway (2.240 x 45 m) untuk operasional eksiting dengan
penambahan 360 m menjadi 2600 m; Run End Safety Area/
Resa (2 ( 90 x90 m)); Taxi way (50 x 31.5 m); Turning Area
( 1/2(50x20)+(50x20)+140x20 m); Apron (476 x224 m ); Strip
(2.360 x 150 m); Drainage tertutup (1.253 m); Shoulder
(235.525 m2); Drainage terbuka (4.351,5 m); Marking
(8.005m2 ) ; Arah Landas Pacu 180o dan 360o ;Airport
Lihghting Runway Light; Visual Aid ; PAPI ; Threshold Light
;Flood Light; Air Navigation; DVOR/DME.Dengan
dioperasikannya landasan, taxiway dan apron tersebut di
atas dan operasional bandara selama jam 06.00s/d 24.00
maka kegiatan mendarat dan lepas landas serta parkir
pesawat udara di Bandar udara berpotensi menimbulkan
dampak terhadap komponen kualitas udara dan kebisingan.
29
Pelayanan Jasa Penumpang dan Barang (kargo)
- Dengan semakin meningkatnya volume pergerakan pesawat
yang mendarat di landas pacu serta berdasarkan sampel
data statistik dan kapasitas angkutan udara untuk
pergerakan pesawat selama 5 tahun mulai dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 makaterjadi peningkatan rata –
rata per tahun seperti tertera dalam Tabel 1 dan 2 serta
Grafik 1 dan 2. Perkembangan Jumlah Penumpang dan
Pesawat di Bandar Udara Tahun 2013 s/d 2017. Dengan
airlines terdiri dari Batik, Lion, Garuda,Nam Air, Silk
Air,Wings, Malindo, Sriwijaya, Citilink, dan Susi.
No. Tahun Pesawat Pertumbuhan (%)
Datang Berangkat Datang Berangkat
1 2013 14.194 14.175 20,83 20,35
2 2014 10.733 10.689 -24,38 -24,59
3 2015 13.308 13.275 23,99 24,19
4 2016 17.146 17.148 28,84 29,17
5 2017 15.897 15.891 -7,28 -7,33
30
Tabel 1. dan Grafik Perkembangan Jumlah Pesawat Tahun
2013 s/d 2017
Tabel 2 dan Grafik Perkembangan Jumlah Penumpang Tahun
2013 s/d 2017
- Dalam pelayanan terhadap penumpang dan barang/kargo yang
semakin meningkat tersebut, prasarana operasional dan utilitas
pendukung bandara dilengkapi dengan fasilitas untuk
pelayanan jasa penumpang dan barang/kargo sebagai berikut :
a. Luas terminal penumpang (Internasional) Keberangkatan
Lt. II = 318 M2 dengan jumlah kapasitas 300.
penumpang pada saat Peak Hour;
No. Tahun Penumpang Pertumbuhan (%)
Datang Berangkat Datang Berangkat
1 2013 1.557.292 1.593.049 12,79 13,75
2 2014 1.373.707 1.399.729 -11,79 -12,14
3 2015 1.418.950 1.629.532 3,29 16,42
4 2016 1..832.954 2.110.397 29,18 29,51
5 2017 1.898.574 1.954.978 3,58 -7,36
31
b. Luas terminal penumpang (Internasional) Kedatangan =
1.426,7 M2 dengan jumlah kapasitas 1300. penumpang
pada saat Peak Hour;
c. Luas terminal penumpang (domestik) Keberangkatan =
1.574,45 M2 dengan jumlah kapasitas 1000. penumpang
pada saat Peak Hour;
d. Luas terminal penumpang ( domestik ) Kedatangan = 1.605
M2 dengan jumlah kapasitas 750. penumpang pada saat
Peak Hour;
e. Luas terminal VIP Room = 600 M2 dengan jumlah
kapasitas maksimal 35. orang;
f. Luas terminal barang / kargo keseluruhan = 1.980,09 M2
Meter dengan kapasitas volume barang ±. 40 Ton;
g. Jumlah airline yang dilayani bandar udara = 10 airline.
h. Parkir;
- Luas Total = 12.788,8 M2;
- Kapasitas Parkir Roda Empat = 290 Unit;
- Kapasitas Parkir Roda Dua = 189 Unit;
- Kapasitas Parkir Bus = 6 Unit;
- Kapasitas Taxi = 45 Unit;
- Jumlah konsesioner yang ada di terminal bandar udara ada
80unit.
Dari semua fasilitas untuk melayani jasa penumpang dan
barang/kargo tersebut di atas pada Bandar Udara, akan
berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen
transportasi darat (kemacetan) pada jalan akses bandar udara
yang meningkat, kualitas udara, kualitas air permukaan, limbah
cair dan limbah padat (sampah) dan penyerapan tenaga kerja
yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan dimaksud.
b) Pengelolaan Sarana dan Utilitas Bandara.
- Aktifitas yang terdapat di bandar udara untuk melayani
pergerakan pesawat udara yang mendarat maupun tinggal
32
landas, pelayanan jasa penumpang pengguna bandar udara
dan angkutan barang/kargo. Memerlukan sarana dan utilitas
untuk mendukung pelayanan yang nyaman dan aman.
Sarana atau utilitas yang terdapat di bandar udara adalah
sebagai berikut :
a. Jumlah toilet di Terminal Penumpang (Domestik) = 4 bh,
Tempat Ibu menyusui ( Nursery ) 2 bh.
b. Jumlah toilet di Terminal Penumpang (Internasional) =
2 bh, Tempat Ibu menyusui (Nursery ) 1. bh
c. Jumlah toilet di Terminal Barang/Kargo = 4 Unit
Dari semua sarana dan utilitas di bandar udara untuk
melayani jasa penumpang dan barang/kargo tersebut di
atas, maka akan berpotensi menimbulkan dampak
terhadap komponen kualitas air permukaan, limbah cair
dan limbah padat (sampah).
c) Komponen-komponen lain yang berpotensi menimbulkan
dampak, diantaranya adalah :
- Flora dan fauna terkait dengan gangguan pohon-
pohonan yang dapat mengundang burung dan
binatang-binatang liar.
- Gangguan Keselamatan Operasi Penerbangan akibat
pesatnya pertumbuhan kota yang mengarah
/mendekati pada kawasan Bandar Udara. Sehingga
hal tersebut harus dicari jalan keluarnya dengan cara
pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan di
sekitar bandar udara sesuai peruntukan antara lain
pengendalian benda tumbuh dan bangunan tinggi
disekitar bandar udara sesuai dengan persyaratan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP).
- Tata ruang dan tata guna lahan seperti penataan tata
guna lahan pada Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan dan Kawasan Kebisingan.
33
- Dengan adanya aktifitas operasional bandar udara
akan menimbulkan rekasi yang berbeda dari
masyarakat. Untuk keamanan dan kenyamanan
pengguna jasa/penumpang bandar udara dapat
terjamin maka perlu dilakukan pendekatan kepada
masyarakat di sekitar bandar udara dengan cara :
Community Development (penyerapan tenaga kerja,
bantuan dana pembangunan sekolah, rumah ibadah,
jalan lingkungan sekitar, kredit pinjaman dan
pembinaan KUK, bantuan peralatan olah raga dll),
sosialisasi tentang peraturan di bidang penerbangan
serta pemagaran bandar udara.
3) Perkembangan lingkungan Sekitar
Seiring dengan perkembangan penduduk yang diikuti dengan
peningkatan aktifitas perekonomian, maka bandara harus dilengkapi
dengan fasilitas pagar pengaman sesuai dengan peraturan Organisasi
Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang mana tuntutan keselamatan
penerbangan semakin tinggi.
- Kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru menimbulkan dampak terhadap
operasional Bandara, misalnya :
a) Berkembangnya pemukiman penduduk di bandar udara.
b) Adanya hewan ternak berkeliaran di dalam areal bandar udara.
c) Terdapat bangunan di ujung landasan yang dapat menjadi
obstacle.
d) Kegiatan yang terkait dengan budaya masyarakat yang dapat
membahayakan operasi penerbangan, seperti menaikkan
layang-layang dan melepaskan balon udara.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pemantauan dilakukan dengan
cara visual dan survei ke lapangan serta uji laboratorium yang
dilaksanakan oleh Mutu Agung Certfikat Internasional Pekanbaru,
dilaksanakan secara periodik setiap 6 ( enam ) bulan sekali dan
34
hasilnya dibuat laporan RKL-RPL yang dilaporkan ke Kementerian
LHK RI dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan untuk
mengurangi dampak negatif yang timbul dan meningkatkan dampak
positif untuk kegiatan operasional suatu bandar udara.
- Belum adanya keluhan masyarakat disekitar bandar udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara
akibat kegiatan operasional bandara.
- Belum adanya keluhan masyarakat disekitar bandar udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru untuk kualitas air permukaan dan
penanganan air limbah yang langsung dialirkan dan meresap ke
lahan bandar udara perlu dibuatkan bak penampungan air limbah
dengan sumur resapan dan terhadap mikrobiologi di sekitar bandar
udara ditemukan makrobiologi yang mengindikasikan kualitas air
permukaan kondisinya baik.
- Penanganan sampah / limbah padat bandar udara masih dilakukan
dengan penggabungan semua jenis sampah dan diangkut dan
dibuang. ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ).
- Sudah adanya pemberian bantuan terkait dengan Coorporate Social
Responbility berupa bantuan dana Ke Bidang pendidikan,Sarana
ibadah ,Sarana umum dan kesehatan di lingkungan yang lokasinya
di sekitar bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
35
Gambar 8. Tim kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI melakukan
Pertemuan di Kantor PT Angkasa Pura II di Bandara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru.
3. Pertemuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Riau, Dinas
Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek
RI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
SKK Migas, BPH Migas, Kementerian Ristekdikti, Kepala LAPAN, Kepala
LIPI, Kepala BPPT, Kepala BIG, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, PT.
Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya baik
dari pusat dan daerah.
Dalam pertemuan dikantor Gubernur Provinsi Riau, Gubernur Riau dan wakil
Gubernur tidak bisa menerima kedatangan Pimpinan dan Rombongan dari
Komisi VII DPR RI hanya mewakilkan Asisten 2 (Pejabat eselon 2) dan menjadi
Teguran kepada Kepala Daerah yang seharusnya bisa lebih Menghargai
Rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Pekanbaru
dengan cara menginfokan terlebih dahulu apabila tidak bisa menerima
rombongan, sehingga tidak ada jadwal pertemuan di Kantor Gubernur.
Permasalahan yang seharusnya bisa dibahas sesuai bidang Pengawasan
Komisi VII DPR RI terkait energi, antara lain kelangkaan premium di daerah,
dana bagi hasil migas. Selain itu permasalahan di sektor lingkungan adalah
belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau
sehingga berdampak pada program pembangunan di Provinsi Riau.
Pada momentum acara ini juga diserahkan secara simbolis produk-produk LPNK
yaitu dari LIPI, BIG, BATAN dan BPPT kepada Pemda Riau. Sementara itu
36
Kemenristekdikti juga menyerahkan secara simbolis beasiswa bidik misi
kepada mahasiswa-siswi perwakilan dari Universitas Riau.
4. HIGHLIGHT 2018 PT PLN (Persero) UI Wilayah Riau & Kepri
37
a. SISTEM ISOLATED 20 kV PROVINSI RIAU (36 SUB SISTEM)
38
b. Potret Penjualan Tenaga Listrik 2018 Prov.Riau
c. Kondisi Pembangunan Kelistrikan di Riau 5 tahun terakhir
d. Excess Power PLN Provinsi Riau
39
e. Potensi EBT Provinsi Riau
f. Diprovinsi Riau terdapat Potensi Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan sistem yaitu sebagai berikut :
g. IPP PLN Provinsi Riau
40
h. RENCANA TOWER (20 kV)
Program Pembangunan tower 20 kV di fokuskan pada manggabungkan lokasi
desa exsisting dan desa belum berlistrik yang di pisahkan oleh sungai
sehingga target RE / RD dan peningkatan penjualan bisa terpenuhi.
i. Pelanggan Subsidi Vs Non Subsidi Provinsi Riau Tahun 2018
41
j. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Prov. Riau 2015-2018
42
Gambar 9. Tim kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI melakukan Pertemuan di
Kantor Gubernur di Pekanbaru Riau .
4. Pertemuan dan Peninjauan ke PT Pertamina (Persero) RU II Dumai
Gambar 10. Tim kunjungan Komisi VII DPR RI melakukan Pertemuan di kantor
Pertamina RU II Dumai.
a. Profile Singkat PT Pertamina Refinery Unit II Dumai
Mulai operasi : 1971
Kapasitas : 177 MBSD (CDU Dumai :127 MBSD & CDU Sungai
Pakning : 50 MBSD)
Bahan baku (Crude):
• Kilang Dumai : SLC,Duri Crude,Crude alternative (Mudi,Belanak)
• Kilang S Pakning : SLC, Lalang crude, Lirik Crude, Selat Panjang
43
- Dsitribusi Produk
Produk Kilang
- BBM : Premium, Kerosene, Solar, Avtur, Minyak Bakar, Pertadex,
Pertalite
- Non BBM : LPG, Slack Wax, Green Coke, NBF (Net Bottom Fractionator)
- Lain-lain : Naphta, Lube Base Oil (LBO)
44
Area Distribusi RU II Dumai
- Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Ekspor
- Sedang dilakukan penyusunan Feasibility Study kerjasama dengan ENI di RU II
Dumai
- Pada tahun 2019 ini, akan dilakukan Plant Test di RU II Dumai untuk Co-
Processing untuk produk Grren Diesel ke-2, dimana sebelumnya telah dilakukan
pada tahun 2014
- Produksi Pt Pertamina RU II Per Desember 2018
U R A I A N RU II
A. MINYAK BUMI YANG DIOLAH :
- Crude Oil (Domestik) 52,151,180
- Crude Oil (Impor) 753,980
- Condensate 0
Sub Total 52,905,160
Non Crude 3,932,810
GRAND TOTAL 56,837,970
B. HASIL PENGOLAHAN :
a. BBM dan BBK:
Premium 5,052,490
Minyak Tanah 493,280
Minyak Solar 34,916,040
Minyak Diesel 0
Minyak Bakar 89,330
Avigas 0
Avtur 1,821,410
Pertamax Plus 0
Pertamax 0
Pertadex 1,319,540
Pertalite 1,894,650
MGO 0
MFO 380 0
45
Pertamax Racing 0
Pertamax Turbo 0
Dexlite 0
Sub Total BBM 45,586,740
b. Non BBM :
1 L P G 94,220
2 BGO 0
3 Green Cookes 2,264,860
4 SPBX 0
5 LAWS 0
6 Polytam 0
7 Asphalt 0
8 Paraxylene 0
9 Benzene 0
10 Minarex 0
11 Lube Base Oil 0
12 Minasol 0
13 Pertasol CA 0
14 Pertasol CB 0
15 Pertasol CC 0
16 Oil Base Mud 0
17 Slack Wax 2,740
18 Paraffinic 0
19 Uncorverted Oil/ NBF 0
20 NBF 3,119,570
21 Waxes 0
22 Propylene 0
23 Solphy 0
24 PTCF 100
25 Heavy Aromatic 0
26 Toluene 0
27 Orthoxylene 0
46
- Inisiatif Strategic – Occupancy Jetty
47
- Pemanfaatan Produksi Bahan Bakar Nabati
- Pengembangan Project
- CSR Pertamina RU II Dumai & Sei Pak ning Tahun 2018 :
Kontribusi Sosial Untuk Mewujudkan Kemandirian Masyarakat yang Berkelanjutan
48
- Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup
Izin Pembuangan Air Limbah : Kep. MenLH No. 04.22.10 Tahun 2014.
Pemantauan oleh Laboratorium dengan Sertifikat KAN
1. Internal : setiap 1 bulan
2. Eksternal : setiap 3 bulan
PerMen LH No. 13 Th 2009 : Berdasarkan PerMen LH No. 13 Tahun 2009 Pasal 10
poin a, dijelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas yang sudah
beroperasi atau sedang dalam tahap konstruksi pada saat ditetapkannya Peraturan
Menteri ini, wajib memasang dan mengoperasikan CEMS pada salah satu cerobong
dengan beban pencemaran tertinggi yang berasal dari sumber emisi proses
pembakaran dengan kapasitas diatas 25 MW, yang penetapannya dihitung
berdasarkan beban emisi pada tahap awal perencanaan pemasangan.
49
- Identifikasi Sumber Limbah B3
Proses Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Di Pt Pertamina Ru II
Dumai.
Proses Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 Di Pt Pertamina Ru II Dumai.
50
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di PT Pertamina Ru II Dumai
51
52
Gambar 11. Beberapa Pemeriksaan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai
5. Kunjungan ke PT Kawasan Industri Dumai dan pertemuan dengan
manajemen Perusahaan-perusahaan Industri dan Perkebunan di Kawasan
Industri Dumai bersama Eselon I Kementerian ESDM RI, Eselon I
Kementerian LHK RI, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas LH Provinsi
Riau.
- Lokasi Kawasan Industri Dumai
53
- Tahapan Pembangunan Kawasan Industri Dumai terdiri dari :
Lahan yang sudah dimiliki = 1.359 Ha (terdiri dari tahap 1 (485 Ha), tahap 2
( 462 Ha), tahap 3 (412 Ha)
Rencana Pengembangan = 1.019 Ha
Total keseluruhan = 2.378 Ha
- Daftar Perusahaan di Kawasan Industri Dumai
54
- Infrastruktur kawasan Industri Dumai terdiri dari :
1. Pelabuhan Laut / Sea Port, kapasitas : 50.000 DWT
2. Power Plan, Kapasitas : 40 MW
3. Palm Oil Bulking Terminal, Kapasitas : 276.000 MT
4. Water Treatment Plant, Kapasitas : 750 m3/jam
5. Waste Water Treatment Plant, Kapasitas : 2 X 150 MT/jam
55
56
57
58
- Pemantauan CCTV oleh PT Wilmar untuk Kawasan Industri Dumai
59
60
Gambar 12. Pertemuan dengan Walikota Dumai di Hotel Grand Zurich, Pertemuan dengan Perusahaan-perusahaan Indusri dan Perkebunan di PT Wilmar serta Pemeriksaan di Kawasan Industri Dumai.
61
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Reses MP IV Komisi VII DPR RI
ke Provinsi Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagai berikut :
- Pada bidang hulu migas, Provinsi Riau akan mengalami masa yang sulit ada
saat masa transisi pengelolaan blok Rokan dari PT CPI ke PT Pertamina,
dimana diprediksi oleh SKK Migas akan terjadi penurunan produksi menjelas
tahap peralihan tahun 2021 dan awal-awal tahun setelah peralihan.
- Distribusi BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah Riau mengalami
hambatan diantaranya Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menemukan
masalah kelangkaan Elpiji 3 kg dan harga yang tidak merata dan menemukan
berbagai masalah terkait distribusi gas Elpiji 3 Kilogram (kg) di masyarakat.
Terkait penyaluran BBM bersubsidi Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
jugan menemukan di daerah pelabuhan yang diindikasikan menyalahi
prosedur yang berlaku. Hal ini perlu ditindaklajuti oleh pihak-pihak terkait.
- Pembangunan listrik desa sangat dibutuhkan terutama di desa-desa yang
terpencil dan yang berada di kawasan perkebunan. Untuk itu PLN terus
membangun jaringan transmisi dan distribusi untuk mempercepat
pembangunan listrik sehingga meningkatkan rasio elektrifikasi di setiap
Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ketersediaan pasokan listrik masih perlu
ditingkatkan dari posisi saat ini hingga mencapai titik aman yaitu 30% di atas
beban puncak dan meningkatkan keandalan jaringan untuk menghindari
pemadaman bergilir karena faktor pemeliharaan pembangkit dan jaringan.
- Diprovinsi Riau terdapat Potensi Pembangkit EBT dari pabrik perkebunan
yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem yakni PLTBm.
Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan
pembahasan lebih lanjut dengan PT PLN (Persero) terkait masalah kelistrikan
di Provinsi Riau.
62
2. Sektor Lingkungan Hidup diantaranya sebagai berikut:
- Provinsi Riau memiliki wilayah yang sangat luas. Selain memiliki sumur-
sumur migas, juga terdapat perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
tanaman industri bubur kertas dan kertas (pulp & paper).
- Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik
dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga
negara Indonesia.
- Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengukuhan kawasan hutan di Provinsi
Riau tercantum dalam beberapa Kebijakan Kementerian (Kehutanan
ataupun Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Riau.
- Komisi VII DPR RI Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap
Perusahaan sawit di Kabupaten Pelalawan yang telah mengembangkan
kebun sawit pada kawasan hutan dan melaporkan hasilnya ke Komisi VII
DPR RI.
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan bandar udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai bandar udara
yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dengan segala keterbatasan sumber
daya manusia yang ada, Pemerintah berusaha melakukan pengelolaan
lingkungan hidup secara rutin dengan metoda pendekatan teknologi dan
ekonomi, sehingga dampak yang mungkin timbul dapat dieliminir sejak awal.
- Dampak yang ditimbulkan dari penimbunan atau akumulasi limbah padat
yang mengandung logam berat (Limbah B3). Penimbunan tersebut akan
terjadi jika penanganan land fill tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Tolak ukur pengelolaan adalah adanya keluhan masyarakat (bau dan
kualitas air tanah) di sekitar lokasi landfill.
- Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi VII DPR RI meminta data manives 3
tahun terakhir Perusahaan PT Pertamina (Persero) RU II Dumai terkait pihak
63
ke-3 yang mengolah dan memanfaatkan Limbahnya dan untuk mengecek
Perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK RI.
- Berdasarkan informasi dari Perwakilan Kepala Desa yang hadir pada
pertemuan dengan Perusahaan-perusahaan Perkebunan bahwasannya ada
indikasi dari pihak perusahaan telah lalai janji pada masyarakat sekitar,
seperti janji akan membangunkan jembatan, jalan dan jaringan air bersih ke
salah satu desa serta masih banyak lagi janji-janji yang belum terealisasi
kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu Panja Limbah dan
Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta kepada seluruh Perusahaan
Industri dan Perkebunan di Provinsi Riau untuk meningkatkan kegiatan CSR
bagi masyarakat sekitar pabrik.
- Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kementerian LHK
RI untuk mengecek data perizinan semua perusahaan industri dan
perkebunan di Kawasan Industri Dumai (KID) apakah sudah sesuai dengan
izin yang diberikan, serta mengambil beberapa sample hasil pengendalian
Air, Udara, dan Limbah Padat apakah sudah sesuai dengan kualitas
lingkungan dan baku mutu lingkungan hidup serta tidak melanggar UU
N0.32 Tahun 2009 serta melaporkan hasilnya kepada Panja Limbah dan
Lingkungan Komisi VII DPR RI untuk ditindaklanjuti.
- Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI akan memanggil perusahaan
Industri dan Perkebunan di Pekanbaru dalam RDP Panja Limbah dan
Lingkungan dengan Kementerian LHK RI terkait Perizinan, Kajian Kegiatan
Land Fill, kajian kegiatan Land Aplication (LA), Penilaian Proper dan
Evaluasi Amdal Perusahaan Pengelola Limbah B3 dan Penghasil Limbah
B3.
64
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI
Masa Persidangan IV tahun 2018-2019 ke Provinsi Riau, dengan harapan dapat
berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.
Jakarta, April 2019
Tim Kunjungan Kerja Reses
Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,
Ttd
H MUHAMMAD NASIR