LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI BALI

RESES MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 2016-2017

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

2 0 1 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kondisi kelistrikan Bali saat ini memiliki beban puncak mencapai

860 MW dengan kondisi beban puncak siang mencapai 800 MW. Dengan

kondisi tersebut, Bali masih memiliki cadangan daya sebesar 24 % dari

total daya mampu mencapai 1300 MW. PT. PLN Bali memprediksi

pertumbuhan beban puncak pada tahun 2017 mendatang mampu

mencapai 972 MW atau setara dengan pertumbuhan 8,2 % dari target

beban puncak 2016.

Supplai kelistrikan di Bali terbantu dengan telah beroperasinya

PLTDG Pesanggaran 200 MW di Benoa. Namun, Provinsi Bali masih

memiliki permasalahan ketenagalistrikan yaitu permasalahan PLTP bedugul

yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Dalam RDP dengan Wagub Bali,

tanggal 30 Agustus 2016 Komisi VII DPR RI menghimbau kepada Pemerintah

Provinsi Bali untuk dapat bersikap tegas dalam menetapkan solusi yang terbaik

bagi keberlangsungan PLTP Bedugul dengan memperhatikan berbagai aspek

dan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Perlu dilihat perkembangan terakit dengan Bali menjadi pilot project

energi terbarukan dari Kementerian ESDM maka di Bali akan dibangun

percontohan pusat energi terbarukan. Kementerian ESDM menunjuk Bali

karena Bali ditunjuk sebagai percontohan provinsi ramah lingkungan yang

sesuai dengan program green province. Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) telah mendapatkan opsi lokasi pembangunan center of

excellent untuk sarana edukasi serta pusat penelitian sumber energi bersih dan

terbarukan. Lokasi itu di Desa Candi Kesuma, Melaya, Kabupaten Jembrana.

Isu perubahan klim merupakan isu global yang memerlukan aksi local. Di

Provonsi Bali, tepatnya Desa Bukti di Kabupaten Buleleng meraih penghargaan

nasional Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (LHK) karena berhasil mengupayakan adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim ini merupakan gerakan

nasional yang memberikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaannya.

Permasalahan lain di Provinsi Bali yaitu tumpukan sampah kayu, plastik

membentang di sepanjang Pantai Biaung, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali.

Sampah-sampah yang membuat kumuh pesisir pantai ini berasal dari aliran

sungai yang terhubung ke pantai Biaung. Serta di beberapa pantai lainnya yang

sering kotor oleh sampah-sampah yang terbawa arus dari daerah lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu

untuk menjadikan Provinsi Bali sebagai obyek kunjungan pada reses Masa

Persidangan III Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam rangka

melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi

masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan

dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang

dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja

Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib.

c. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali

adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung

perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya

mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan

sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Bali

khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup

serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada

kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelistrikan,

terutama pembangunan Center of Excellence Energi Terbarukan di Provinsi

Bali.

5. Mengetahui kinerja dari mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan

TUPOKSI.

1.4. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan

dilaksanakan pada tanggal 6 Maret sd. 8 Maret 2016 dan mempunyai lokasi

tujuan kunjungan ke Provinsi Bali.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan

pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke

lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Dirjen Migas, Dirjen

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kementerian Ristek Dikti RI,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pertamina

(Persero), PT. PLN (Persero), BPH Migas, SKK Migas, LNG Pelindo, dan

instansi terkait lainnya.

2. Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Direksi PT. PLN (Persero)

dan Pelindo LNG beserta jajarannya;

3. Kunjungan dan Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa-Bali dan Desa

Adaptasi Perubahan Iklim,

4. Pertemuan dengan Kementerian Ristek Dikti, terkait dengan Center of

Excellence Energi terbarukan dan di provinsi Bali, dilanjutkan kunjungan

lapangan ke Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK BPPT),

Ngurah Rai.

5. Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Direksi PT.

Pertamina (Persero), GM MOR V, SKK Migas, BPH Migas, LNG Pelindo

beserta jajarannya.

1.5. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali

adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang

Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset

dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan

mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran.

1.6. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-

rapat Komisi VII DPR RI.

1.7. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang

merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam

lampiran.

BAB II

SEKILAS TENTANG LOKASI KUNJUNGAN KERJA

2.1. Provinsi Bali

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi ini

adalah Denpasar. Bali juga merupakan nama dari pulau utama di wilayah ini. Di

awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil.

yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain terdiri dari Pulau Bali,

wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya,

yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau

Serangan, dan Pulau Menjangan.

Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok.

Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal

sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya,

khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan

julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.

Pada tahun 2015, produksi listrik di Bali mencapai 4.862.219 kWh atau

meningkat sebesar 5,36 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai

4.614.800 kWh. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan yang

mencapai 8,49 persen, yaitu dari 1.089.236 menjadi 1.181.668 pelanggan.

Untuk bahan bakar, pemakaian meningkat naik 9,98 persen dari

5.525.974 liter di tahun 2014 menjadi 6.077.326 liter di tahun 2015. Sedangkan

pada pelumas, kondisi penggunaannya menurun 78,84 persen, yaitu 3.025 liter

di tahun 2014 menjadi 640 liter di tahun 2015.

2.2. TPA Suwung

TPA regional Sarbagita merupakan TPA yang dirancang untuk melayani 4

wilayah (kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten

Tabanan). Tahun 2012 UPT Pengelolaan Sampah dinas pekerjaan umum

dibentuk berdasarkan perda No. 4 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja

perangkat daerah Provinsi Bali yang bertugas untuk mengelola regional, dan

Peraturan Gubernur Bali No. 100 Tahun 2011 tentang Organisasi dan rincian

tugas poko UPT di lingkungan dinas PU provinsi Bali.

Total luas lahan TPA regional Sarbagita + 32,46 Ha, yaitu 10 Ha dikelola

oleh PT. NOEI (Navigat Organic Energy Indonesia) bekerjasama dengan BPKS

(Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita) untuk mengoperasikan IPST (Instalasi

Pengolahan Sampah Terpadu) yang merupakan kerjasama antara Sarbagita

(Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Sedangkan lahan seluas 32,46 Ha

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan perjanjian kerjasama kolaborasi

antara dinas kehutanan Bali tentang integrasi dan kolaborasi pengelolaan TPA

regional Sarbagita dengan ekowisata di Tahura Ngurah Rai.

2.3. PT. Pelindo Energi Logistik (PEL)

PT. pelindo Energi Logistik dibentuk oleh PT. Pelindo III. Kapasitas

terpasang pembangkit listrik milik PLN dan IPP yang tersebar di Tengah &

Timur Indonesia hingga 2015 adalah sekitar 4.150 MW, dengan sebagian besar

tanaman Diesel Mulai dari tahun 2016, PLN akan mengganti PLTD dengan

berdasarkan Gas Pembangkit Listrik

Gambar 1. LNG Benoa

2.4. BTIKK-BPPT

Sejarah terbentuknya Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK)

BPPT berawal dari semakin sulitnya diperoleh bahan baku untuk media seni,

maka dicari bahan baku alternative lainnya yaitu dari tanah liat. Sebagai usaha

pemerintah dalam upaya pelestarian seni budaya dan peningkatan mutu

kualitas keramik, maka didirikan proyek P3SKP pada tahun 1982 yang

kemudian pada tahun 1995 statusnya menjadi UPT PSTKP kemudian pada

tahun 2016 menjadi BTIKK BPPT.

Tugas pokok melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dalam

rangka mengembangkan sen lukis dan ukir/patung Bali pada media keramik.

Dalam rangka pengembangan keramik, BTIKK telah melakukan berbagai

pengkajian di bidang massa raga dan glasir. BTIKK BPPT didukung dengan

peralatan yang memadai memberikan pelayanan jasa di bidang penyediaan

bahan siap bentuk, pelayanan pembakaran, pelayanan disain dan dekorasi,

diklat keramik serta konsultasi.

BAB III

KEGIATAN PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA

3.1. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya

Dalam pertemuan ini, antara lain dihadiri oleh: PT. PLN (Pak Amin),

anggota Komite BPH Migas (Fansrullah Asa, Sumihar Panjaitan), perwakilan

kementerian LHK dan perwakilan dari Ditjen Ketenagalistrikan (Hendra)

Gambar 2. Pertemuan dengan PT. PLN, BPH Migas di Indonesia Power

Pesanggaran

Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

- Kondisi kelistrikan di provinsi bali sebagaimana terlihat dalam gambar

di bawah ini

Gambar 3. Sistem kelistrikan di Provinsi Bali

- Kondisi kelistrika di bali relative aman, karena memiliki kemampuan

produksi listrik sebesar 1200 MW, beban puncak 810 MW, ada cadangan

sekitar 400 MW.

- Operasi cekulan bawang 350 MW, terdapat proyek tambahan yaitu

tambahan under sea cable.

- Conversi MFO menjadi gas yang akan diselesaikan dalam 2 tahun ke

depan.

- Geothermal masih dalam rencana 300 MW potensialnya, kontraknya ada

di IPP.

- Meminta bantuan dari Pemerintah daerah dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada.

- Sedangkan rasio elektrifikasi di Provinsi bali dapat dilihat sebagai dalam

gambar seperti di bawah ini.

Gambar 4. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Bali

- Karangasem dan bangli, sebesar 1 MW milik kementerian ESDM pengelola

adalah koperasi dari Pemda. Status hibah belum diselesaikan.

- PLTS sampah, terjadi masalah pengelolaan karena sudah 1 tahun berhenti.

Tabel 1. Pelanggan di Provinsi Bali

Program smart grid:

Smart grid adalah konsep jaringan listrik cerdas untuk memenuhi kebutuhan

energi listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi

komunikasi dua arah antara produsen listrik (sisi pembangkit tenaga listrik)

dan konsumen (sisi pelanggan). Manfaat teknologi smart grid adalah : efisiensi

energi, fleksibilitas pasokan listrik, kemampuan penormalan jaringan secara

mandiri, partisipasi pelanggan dan kualitas tenaga listrik.

Gambar 5. Konsep smart Grid yang akan diterapkan di Provinsi Bali

PLN menekankan Pengembangan Smart Grid di PLN meliputi 3 Tujuan Utama

sebagai berikut :

• Eficiency Energy Solutions

• Productivity Solutions

• Reliability of Power Supply Solutions

SEGMENJUMLAH

PELANGGAN%

DAYA

TERPASANG (VA)%

PENJUALAN

ENERGI (kWh)% PENDAPATAN (Rp.) %

SOSIAL 32.149 2,55% 104.925.600 3,39% 11.027.429 2,56% 9.215.213.282 1,75%

RUMAH TANGGA 1.024.538 81,25% 1.407.256.550 45,50% 176.854.118 40,98% 210.824.934.140 39,97%

BISNIS 151.844 12,04% 1.348.168.800 43,59% 210.363.460 48,75% 264.091.817.144 50,07%

INDUSTRI 989 0,08% 93.307.500 3,02% 14.482.590 3,36% 16.020.887.889 3,04%

PEMERINTAH 8.764 0,70% 92.106.873 2,98% 14.773.648 3,42% 20.773.431.701 3,94%

LAYANAN KHUSUS 42.658 3,38% 46.852.650 1,51% 4.014.902 0,93% 6.536.847.580 1,24%

TOTAL 1.260.942 100,00% 3.092.617.973 100,00% 431.516.147 100,00% 527.463.131.736 100,00%

Gambar 6. Tujuan Smart Grid

Sedangkan roadmap smart grid di Provinsi Bali sebagai berikut:

Gambar 7. RoadMap Bali Eco Smart Grid

- Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI Sangat meng endorse keputusan

tentang Bali Clean and Green.

- Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta exercise untuk slogan

kelistrikan di Bali, untuk disampaikan secara tertulis ke Komisi VII DPR RI.

sebagai bagian dari kampanye.

- Perlu diketahui secara jelas terkait dengan PLTP bedugul, sudah puluhan

tahun belum ada penyelesaian

- PLT yang saat ini berupa fuel dan gas. Supplai energi primer dari pelindo

yang memperoleh gas dari Bontang.

- PLN merasa gas yang dibeli mahal. Disini sulit mencari tanah, yang

memiliki tanah adalah Pelindo, Gas beli dari Bontang, regasifikasi dari

Pelindo. Yang berjarak 3 km ke Indonesia Power.

- BPP nasional 1278 rupiah/Kwh, dijual dengan 998 rupiah/Kwh.

- PT. PLN mendapatkan MFO: 5321 rp/liter sampai di sangaran, solar 6503

rp/liter,

- BPP Komponen C: MFO 1223 rupiah, LNG 1100 rupiah, Solar: 1495 rupiah.

Base cost dari PLTU sebesar 600an rupiah.

- Perbaikan di Indonesi power memerlukan waktu sebagai berikut: Major

overhaul: 47 hari sedangkan Reparasi: 27 hari

- Bali karena pertumbuhan tingkat tinggi memerlukan perencanaan, dalam

RUPTL akan membangun bali crossing (2,68 km) yaitu di paiton hingga

banyuwangi, direncanakan sebesar 500 kV.

- Untuk proyek under sea cable, masih dibicarakan dengan pemuka adat,

karena terdapat pura di lokasi tersebut. Dari sistem tersebut akan dapat

disalurkan sebesar 1000 MW.

Sekilas info tentang PLTSa Benowo:

PLTSa Benowo:

1. Tahap satu

– Daya kontrak awal 1,65 MW

– Kapasitas Mesin 2 x 1 MW

– Harga beli Rp.1250/kWH

– COD tgl 30 Nopember 2015

2. Tahap 2 (Gasifikasi)

– Daya 8,3 MW

– Harga Beli Rp.1450 /kWh

– Target 2 tahun ke depan

Untuk Tahap 2 saat ini masih dalam pengembangan

Gambar 8. Foto bersama dengan segenap jajaran PLN di Bali

3.2. Kunjungan Lapangan ke Indonesia Power

Setelah dilakukan pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VII

DPR RI dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya dilanjutkan dengan

kunjungan lapangan ke Indonesia Power:

Gambar 9. Kunjungan ke Unit pembangkit di Indonesia Power Pesanggaran

3.3. Kunjungan Lapangan TPA Suwung-Denpasar, Bali

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI melakukan

pertemuan dengan Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali,

Bidang Energi Provinsi Bali beserta jajarannya.

Gambar 10. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

dengan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang

Energi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Setelah melakukan pertemuan dilanjutkan dengan kunjungan ke TPA

Suwung-Denpasar, Bali:

Gambar 11 . Kondisi TPA Suwung

3.4. Kunjungan Lapangan ke Pelindo Energi Logistik

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Perencanaan SKK Migas

(Gunawan), Direktur PT. Pelindo Energi Logistik (Gembong Primadjaja),

Presiden Energi Sengkang (Andy Riyanto).

Gambar 12. Pertemuan dengan Direktur PT. PEL, SKK Migas, Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan Masyarakat

Hasil yang diperoleh antara lain:

Dari sisi sektor hulu untuk masa depan, akan disupplai dari beberapa

sumber gas seperti: wilayah kerja northeast Madura (psc/eksplorasi)

yang dikelola oleh techwin energy northeast Madura ltd, wilayah kerja

north kangen (psc/proses terminasi) Petrojava north kangean, lapangan

wasambo (walanga),

Proven reserved di Sengkang sebesar 128 BCF.

Tabel 2. Reserves masing-masing lapangan

NO LAPANGAN OGIP

(BSCF)

RESERVES RF

(%)

EUR

(BSCF)

CUM.

PRODUCTION

(BSCF)

REMAINING

RESERVES

(BSCF)

P1

(BSCF)

P2

(BSCF)

P3

(BSCF)

1 KAMPUNG

BARU

488.00

413.46 - -

85

413.46 201.453 212.01

2 SOUTH

WALANGA

138.90

87.50

22.90 -

86

127.37 - 110.40

3 SAMPI-

SAMPI

62.98

15.60

34.40 -

68

56.87 - 50.00

4 BONGE

10.06

8.00 - -

48

8.84 - 8.00

Kontrak gas untuk keperluan dari PEL benoa dari sengkang berlangsung

hingga 5 tahun, dapat diperpanjang lagi dengan catatan sebelum 5 tahun

ada sertifikasi.

Pemerintah hanya memberikan izin sepanjang 5 tahun, B to B.

Dinas komersial LNG gas, untuk sengkang umur PSC selama 5 tahun.

Pada tahun 2022 masih banyak supplai dari bontang, karena dari

tangguh tidak ada kapal kecil.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan kontrak dari

hulu ke LNG benoa untuk jangka waktu panjang (long term), hal ini untuk

menjaga kesinambungan logistic untuk menjaga supplai gas untuk PLN

bisa terjamin. Sebagaimana komitmen untuk mewujudkan green energy.

Perlu adanya pemikiran yang terintegrasi terkait dengan PSC sengkang

mestinya memperoleh perpanjangan (extention) dari Menteri ESDM RI

dengan pertimbangan dari SKK Migas. Dengan adanya kontrak yang

panjang, akan dapat menurunkan harga jual gas yang saat ini disupplai

ke PT. PLN (Persero). CAPEX akan mengalami penyesuaian dengan

jangka waktu panjanng (long term). Misal: perubahan dari kontrak 7

tahun menjadi 15 tahun.

Tabel 3. EES wilayah kerja blok Sengkang

PJBG Start

Date

Expired

Date

PRICE

[USD/MMBTU]

DCQ

[BBTUD]

Cummulative

[BBTU] Remarks

EEES-

PT.ENERGI

SENGKANG

29-

3-

1996

Oktober

2022

3.76 – 3% per

annum

39.1 308,445 ON

GOING

EEES-

PT.PLN

1-

12-

Oktober

2022

4.06 – 3% per

annum

15 51,945 ON

GOING

(Persero) 2012

EEES-

PERUSDA

SUL SEL

1-2-

2016

2019 4.5 – 3% per

annum

40 82,100 Pending

w/f on

steram

EEES-

PERTAMINA

(JARGAS

KOTA

SENGKANG)

21-

4-

2015

2020 4.72 0.2 406 ON

GOING

EEES-

PT.WAJO

ENERGY

JAYA

(PT.WEJ)

1-4-

2014

Oktober

2022

3.15 – 3% per

annum

4.0 11,968 Pending

PPA w/

PT.PLN

Untuk reklamasi hadir yaitu dari dinas kehutanan dan dinas lingkungan

hidup. Gubernur Bali menyetujui pelaksanaan reklamasi teluk benoa.

Namun perlu persertujuan dari AMDAL yang saat ini sedang mengalami

proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian

LHK perlu melakukan konsultasi oleh Pemerintah Pusat kepada

masyarakat terhadap pihak yang menerima atau menolak terhadap

reklamasi teluk benoa.

Data Umum (Sengkang Block)

PSC HISTORY

KONTRAK AWAL 24 OKTOBER 1970

Berlaku s/d 24 Oktober 2000

PERTAMINA & INDONESIA GULF OIL

Luas Wilayah Kerja 29.260 km²

- Relinquishment - I (20%) Oktober 1973

- Relinquishment - II (20%) Oktober 1976

- Relinquishment - III (20%) Oktober 1978

- Relinquishment – IV (5%) Oktober 1980

Sisa Wilayah Kerja 10.250 km²

16 Juli 1994 Akuisisi Bagian Selatan Blok Sengkang

Luas Wilayah Kerja 5697 km²

ENERGY EQUITY CORPORATION LTD

(KKKS PSC) ENERGY EQUITY (SENGKANG) PTY.LTD (30 Januari 1995)

PERPANJANGAN KONTRAK 20 Th, s/d Th. 2020 (16 Juni 1995)

PERPANJANGAN KONTRAK 2 Th, s/d Th. 2022 (7 Februari 2002)

- Relinquishment - I (30%) 25 Desember 1995 = 1.665,20 km²

- Relinquishment - II (10%) 20 November 2001 = 561,59 km²

- Relinquishment - III (10%) 14 Januari 2004 = 569,72 km²

PENAMBAHAN WILAYAH KERJA 157 km²

WILAYAH KERJA SAAT INI 2,925.23 km²

AKHIR KONTRAK 22 OKTOBER 2022

Gambar 13. Wilayah Kerja Blok Sengkang

Gambar 14. Kunjungan ke FSU PT. PEL di Benoa

3.5. Pertemuan dengan Kepala BPPT beserta jajarannya di BTIKK.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh deputi BPPT dan kepala BTIKK-BPPT

Gambar 15 . Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI

dengan Kepala BTIKK-BPPT

Apabila BPPT bisa menjadikan sentra industry keramik di suatu daerah

atau kabupaten maka akan semakin baik. Produk-produk keramik bisa

dimodifikasi untuk menjadi lebih baik, agar meningkatkan daya kapasitas

sumber daya manusianya dan juga proteksi terhadap corak budaya yang

ada.

Perlu difikirkan penganggaran agar dapat bermanfaat dengan baik, saat ini

sudah mengarah ke sentra-sentra seperti desa perubahan iklim (climate

change).

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan bahwa BTIKK-

BPPT untuk dapat meningkatkan daya saing bukan hanya memoles sedikit,

namun mengarahkan agar hak intelektual bisa muncul dari lembaga ini.

BTIKK-BPPT memerlukan dukungan untuk dapat menjalankan tupoksinya

lebih baik lagi, telah disusun roadmap hingga tahun …..

Ada potret gagasan besar bahwa ada misi luar biasa ke depan, namun

dukungan yang ada minim atau belum optimal. Oleh karena itu, perlu itu

dimulai dari yang bisa dilakukan. Konsep technopark yang saat ini sudah

muncul, perlu dikembangkan agar proses yang berjalan saat ini bisa

menyokong dari sisi ekonomi juga.

Kerajinan gerabah di banyu urip, NTB saat ini anjlok luar biasa. Perlu

perhatian yang besar Pemerintah, dalam hal ini BPPT untuk dapat

menyikapinya. Info yang diperoleh bahwa saat mulai turunnya sejak

terjadi peristiwa di Bali, sehingga pemesanan dari luar negeri (USA)

berhenti seketika.

Sentra industri keramik hampir berada di seluruh bali. Sentra utama

berada di Badung dan tabanan. Ekspor yang ada saat ini berasal dari 49

(empat puluh sembilan) negara.

Gambar 16. Rencana kerja BTIKK-BPPT

3.6. Kunjungan ke BTIKK-BPPT

Setelah melakukan pertemuan dengan deputi BPPT dan Kepala BTIKK

Bali, dilanjutkan dengan kunjungan ke unit usaha BTIKK.

Gambar 17. Kunjungan ke BTIKK-BPPT Bali

3.7. Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero), SKK MIGAS, BPH

Migas, Ditjen Migas

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran PT. Pertamina

(Persero) Bapak Iskandar, Deputi Perencanaan SKK Migas (Gunawan

Sutadiwiria), BPH Migas (Sumihar Panjaitan dan Fansrullah Asa), Ditjen Migas

Gambar 18. Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan PT.

Pertamina (Persero), SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas.

Hasil yang diperoleh dalam pertemuan, antara lain sebagai berikut:

BBM satu harga itu terjadi pada titik penyalur, belum dapat direalisasikan

terjadi di tingkat konsumen.

Terminal BBM sanggaran terletak di kota Denpasar, yang beroperasi sejak

tahun 1978. Terminal ini menempati area 2,3 Ha dan memiliki 2 lokasi

yaitu sanggaran dan benoa.

TBBM sanggaran melayani sekitar 60 SPBU di wilayah kodya Denpasar,

Kabupaten Badung, sebagian Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar.

Terminal BBM manggis terletak di desa ulakan kecamatn manggis, kota

karangasem, provinsi Bali yang diresmikan tanggal 19 Maret 1996 dan

menempati area seluas 17,3 Ha. TBBM manggis merupakan supplai point

utama BBM untuk wilayah bali dan back up wilayah NTB dan NTT. TBBM

manggis melayani sekitar 130 SPBU di wilayah Karangasemn, Klungkung,

Bangli, Buleleng, Jembrana, sebagian Tabanan dan sebagian Gianyar, serat

melayani konsumen industry (termasuk PLN).

Persiapan satga hari raya sudah berkali-kali disiapkan, dan memang diakui

masih saja terdapat kekurangan, hal ini akan kami senantiasa untuk

ditingkatkan.

Untuk SPBG pada prinsipnya, PT. Pertamina (Persero) siap melaksanakan

penugasan untuk membangun SPBG apabila dilaksanakan. Bahkan saat ini,

belum ada konsumen namun sudah ditugaskan maka akan dilaksanakan.

Perpres 126 tahun 2007 belum mengalami perubahan, yaitu sektor rumah

tangga dan industri kecil.

Bali akan menjadi percontohan pendistribusian LPG 3 kg sistem tertutup.

Perkembangan di Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dilakukan dengan

strategi yaitu pelabuhan padang bai: 1. Harga agen ke pangkalan Rp

13.300, 2. Transport SPPBE-Padang Bai Rp 343 per tabung, 3. Biaya

penyebrangan/tabung Rp 5.375 per tabung, 4. Biaya bongkar muat (2 kali

handling @Rp 1.000) sebesar Rp. 2.000.

Berdasarkan permen tentang pengaturan HET, bahwa untuk radius sejauh

60 km harga eceran tertinggi diatur oleh Pemerintah Daerah dengan harga

yang ditetapkan oleh Pemda. Namun, dalam permen tersebut tidak diatur

radius 60 km itu terjadi di darat ataukah di laut.

Gambar 19. Foto bersama setelah pertemuan dengan PT. Pertamina, SKK Migas,

BPH Migas dan Ditjen Migas

BAB V

KESIMPULAN

Dari kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, tanggal 6-8 Maret

2017 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur Bali yang sudah dijadualkan jauh-jauh hari

dengan melakukan koordinasi dengan penghubung Pemda Bali yang

direncanakan pada tanggal 6 Maret 2017 patut disayangkan tidak dapat

dilaksanakan dengan alasan Gubernur Bali sedang sibuk agendanya dan

wakil gubernur Bali bertugas ke Jakarta.

2. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI akan menindaklajuti perhitungan

Biaya Pokok Porduksi (BPP) setempat sebagaimana tertuang dalam

Permen ESDM RI No. 12 Tahun 2017.

3. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung atas slogan BALI

CLEAN and GREEN, hal ini berkaitan dengan komitmen Indonesia

terhadap Paris Agreement dalam rangka menjaga lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendorong PT.

PLN (Persero) untuk lebih mengoptimalkan pengembangan pembangkit

yang bersumber dari energi terbarukan antara lain: Pembangkit Listrik

Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),

dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk disampaikan secara

tertulis kepada Komisi VII DPR RI.

4. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung terhadap konsep dari

pengembangan PLN Smart Grid. Hal ini sudah tertuang dalam roadmap

2016-2025 dimana pada tahap awal dikembangkan antara lain: meter 2

way (Long Term Evolution Technology, IP static), Pilot Project DAS

(Distribution Automation System), Pilot Project Demand Side Management

Smart Building, On Rooftop PV Grid throughout to accept EBT in

Customers, dan Solar Power (Solar Power Bangli dan kubu Karangasem)

5. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN

(Persero) untuk melakukan inovasi kebijakan agar harga listrik yang

diterima oleh masyarakat bisa terjangkau. Sebab masyarakat tidak

mengetahui secara pasti asal muasal perhitungan dari BPP.

6. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang telah dikembangkan di

provinsi Bali. Dan mendorong untuk dapat dikembangkan pada daerah-

daerah lainnya. Perlu untuk dilakukan kunjungan lapangan ke PLTSa

Benowo-Surabaya, Jawa Timur yang telah berhasil mengembangkan

pengelolaan sampah yang menghasilkan energi sekitar 2 MW yang akan

dikembangkan menjadi 10 MW.

7. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan LNG

skala kecil dengan mempertimbangkan keekonomiannya bisa tercapai,

ketersediaan pasokan dalam jangka yang cukup panjang, sehingga biaya

pokok produksi di PLN bisa cukup rendah.

8. Perlu adanya pemikiran yang terintegrasi terkait dengan PSC sengkang

mestinya memperoleh perpanjangan (extention) dari Menteri ESDM RI

dengan pertimbangan dari SKK Migas. Dengan adanya kontrak yang

panjang, akan dapat menurunkan harga jual gas yang saat ini disupplai ke

PT. PLN (Persero). CAPEX akan mengalami penyesuaian dengan jangka

waktu panjanng (long term). Misal: perubahan dari kontrak 7 tahun

menjadi 15 tahun.

9. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan kontrak dari hulu

ke LNG benoa untuk jangka waktu panjang (long term), hal ini untuk

menjaga kesinambungan logistic untuk menjaga supplai gas untuk PLN

bisa terjamin. Sebagaimana komitmen untuk mewujudkan green energy.

10. Pelaksanaan penyediaan nozzle khusus sebagai SPBG untuk tersedia di

SPBU-SPBU, PT. Pertamina (Persero) memerlukan penugasan dari

Pemerintah agar dapat segera dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali

yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Maret 2017. Semoga dapat diperoleh

manfaat sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional

Komisi VII DPR RI.

Jakarta, Maret 2017

Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

Ir. H. SATYA W. YUDHA, MSc