LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE · PDF filetentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim ... serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan ... Suhu sangat bergantung

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA BARAT

RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2009 - 2010

TANGGAL 11-14 MARET 2010

I. PENDAHULUAN

A Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan

Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga

Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 107/PIMP/II/2009-2010

tanggal 18 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I

sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI untuk melakukan

Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan II Tahun

Sidang 2009-2010;

5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009

tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat

tanggal Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan

semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Papua,

Papua Barat, dan Maluku.

PROVINSI PAPUA BARAT 2

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara

langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua Barat

khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan,

Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah

Tertinggal, serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI.

b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi

Papua Barat, utamanya pembangunan Infrastruktur dan

pembiayaannya melalui APBN 2009.

c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua Barat

terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya

melalui APBN 2010 dan APBN 2011.

2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka

melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan

DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib

DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan

bahwa:

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang

(legislasi)

2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)

3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3)

tentang Tugas Komisi antara lain pada:

butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan

belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah.


Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3)

huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana

dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat,

dapat”:

”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila

dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan

pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk

ditentukan tindak lanjutnya”.

C. Lokasi dan Waktu

Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI

melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat pada tanggal 11 -

14 Maret 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari

itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan

aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan

pemerintah daerah, serta masyarakat luas.

Agenda kunjungan di Provinsi Papua Barat adalah:

1. Ekspose dan Peninjauan Bandara Rendani Sorong.

2. Peninjauan Proyek Pembangunan Jalan Manokwari-Kebar

3. Peninjauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Rendani Manokwari.

4. Ekspose dan Peninjauan Rusunawa Mahasiswa Universitas Negeri

Papua, Manokwari.

5. Ekspose dan Peninjauan PT. Pelabuhan Indonesia IV Manokwari

6. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat didampingi

Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.

7. Ekspose dan Peninjauan Bandara Domine Eduard Osok Sorong.

8. Ekspose dan Peninjauan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika Domine Eduard Osok Sorong

9. Peninjauan Pelabuhan Rakyat Sorong

10. Peninjauan Pelabuhan Indonesia IV Sorong

11. Ekspose dan Peninjauan Balai Diklat dan Pelatihan Ilmu Pelayaran

(BP2IP) Sorong

12. Peninjauan Pembangunan Bendung Mariyat di Kabupaten Sorong.


13. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw

didampingi Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.

14. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat


15. Peninjauan Proyek Pembangunan Jalan Dorong-Klamono-

Ayamaru.

16. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong


Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi

Papua Barat yang dilakukan pada Hari Kamis sampai dengan Minggu,

11-14 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

1. Ir. Mulyadi Ketua/ F-Demokrat

2. Agung Budi Santoso SH. Anggota/ F - P.Demokrat

3. Agus Bastian, SE, MM Anggota/ F - P.Demokrat

4. Ir. H. Roestanto Wahidi D, MM Anggota/ F - P.Demokrat

5. Ir. Sutarip Tulis Widodo Anggota/ F - P.Demokrat

6. Michael Wattimena, SE, MM Anggota/ F - P.Demokrat

7. Drs. Umar Arsal Anggota/ F - P.Demokrat

8. Ir. Ali Wongso Halomoan S. Anggota/ F - P.Golkar

9. Drs. H. Hikmat Tomet, MM Anggota/ F - P.Golkar

10. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM Anggota/ F - P.Golkar

11. Ian Siagian Anggota/ F - PDIP

12. Lasarus, S.Sos, Msi Anggota/ F – PDIP

13. Ir. H. Yudi Widiana Adia, M.Si Anggota/ F - PKS

14. A. Taufan Tiro, ST Anggota/ F - PAN

15. H. Usman Ja’far Anggota/ F - PPP

16. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si Anggota/ F - PKB

17. Nur Iswanto, SH, MM Anggota/ F - P. Gerindra

18. Sartomo, SS. Sekretariat Komisi V DPR RI

19. Odi Sugarli SE. Sekretariat Komisi V DPR RI

20. Rudy Haryanta Sekretariat Komisi V DPR RI


21. Luki Kusumawardhani, ST. MT. Staf Ahli Komisi V

Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan

Kunjungan Kerja Ke Provinsi Papua Barat sebagai Tim Pendamping,

adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pekerjaan Umum:

1. Ir. Tamin M Zakaria Amin, M.Sc Direktur Pengembangan Air

Minum Ditjen Cipta Karya

2. Ir. Gultom Kepala Balai Pelaksanaan

Jalan Nasional Wilayah X

3. Matius Baba P, BE Kepala Balai Wilayah Sungai

Papua

4. Ir. Maruasas Panjaitan, ST Kasubdit Wilayah Timur Bina

Marga

5. Ir. Sugiharto Kasubdit Pembinaan Wilayah

Timur Ditjen Irigasi S.D.A

6. Ir. Djoko Harjono Kasie Bali, Mataram & Nusa

Tenggara, Dit. PAM

7. Ir. Sri Leksono Warisunu Kasubdit Penataan Ruang

Kota Metropolitan

8. Romeo, AH Penghubung P.U.

B. Kementerian Perhubungan

1. Wiratno Direktur ASDP

2. Capt. Sato Bisri Direktur KPLP, Ditjen Hubla

3. Djoko Pramono Kepala Pusdiklat Perhubungan

Laut

4. Capt. Marihot Simanjuntak Kabid Program Pusdiklat Laut

5. Pandu Yunianto, Meng. Sc Kasubdit Pengendalian

Operasional Ditjen Hubdat

6. Hadi Sukarliyanto Kasubdit Pelb ASDP, Ditjen

Hubdat


7. Nahduddin Kabag Analisa Evaluasi Biro

Perencanaan

8. Bintang Hidayat Kabagren Ditjen Hubud

9. Bambang Susapto Kasubdit Penyelenggaraan

Bandara Ditjen Hubud

10. Doddy Hendrawijaya Staf Ditjen Hubud

11. Untung Kasubdit Patroli Dan

Pengamanan Ditjen Hubla

12. Erwin Nurhasan Staf Ditjen Hubud

13. Ronald Simanungkalit Staf Ditjen Hubla

14. Eddy Kuncoro Biro Umum

C. Kementerian Perumahan Rakyat

1. Rinza Ekoyanto Kabid Tata Rumah Dan Lingkungan

Asdep Rusun

2. Wahyu Staf Pengembangan Perumahan

D. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)

1. Conrita Ermanto Kementerian PDT

E. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika:

1. Drs. Yuswanto Kapus. Meteorologi Penerbangan Dan

Maritim

2. Drs. Yusuf Supriadi, Mt Kabag Program Bmkg

F. Badan SAR Nasional:

1. Agus Sukarno Kapus. Datim Basarnas


II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat disingkat Irjabar) adalah

sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua.

Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah

Irian Jaya Barat, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45

Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat.

Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status

otonomi khusus.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Provinsi Papua Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia No 1 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Otonomi

Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada

Provinsi Papua, termasuk Provinsi Barat yang merupakan hasil pemekaran

Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak

dasar masyarakat Papua.

Dalam rangka otonomi khusus, Provinsi Papua dan Papua Barat

mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen)

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan

puluh persen)

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)

4. Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen)

5. Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen)

6. Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen)

7. Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun

terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh

persen)

8. Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun

terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh

persen).

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barat

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua

http://id.wikipedia.org/wiki/Manokwari

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/18_April

http://id.wikipedia.org/wiki/2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Papua


Kemudian Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan

Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya

pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk

kesehatan dan perbaikan gizi.

Masih terkait dengan kebijakan otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan

Papua Barat, Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan prioritas

kepada Provinsi Papua Barat. Penerimaan khusus dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua

persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama

ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku

selama 20 (dua puluh) tahun. Dana tambahan dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara

Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun

anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan

infrastruktur.

A. Kondisi Fisik dan Geografis

Provinsi Papua Barat terletak tepat di sebelah Selatan garis

khatulistiwa, yakni antara 0 - 4 derajat Lintang Selatan dan 124 - 132

derajat Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian

0 - 100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan

kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10 - 100 meter diatas

permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnnya berkisar antara 10 - 50

meter diatas permukaan laut.

Iklim di Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu Letak

Geografis Provinsi Papua Barat yang menyebabkan iklim Provinsi ini

berjenis tropika humida (tropis Lembab), kemudian kondisi topografi

daerahnya yang bergunung-gunung, menyebabkan iklim di Provinsi

Papua Barat sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Pola

umum iklim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh topografinya yang

kasar. Suhu sangat bergantung dari ketinggian, sedangkan ketinggian

http://id.wikipedia.org/wiki/Papua


dan kejajaran barisan pegunungan mempengaruhi pola angin dan

presipitasi dalam setiap daerah.

Secara geografis Wilayah Provinsi Papua Barat mencakup kawasan

kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di

sekelilingnya. Di sebelah Utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudera

Pasifik, bagian Barat berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Banda,

bagian Timur dibatasi oleh Provinsi Papua, selatan dengan Laut Banda

Provinsi Maluku.

Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 115.363,50 kilometer persegi

ini memiliki, hingga Tahun 2007, terbagi atas sebanyak 8 (delapan)

Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF MENURUT KABUPATEN / KOTA

DI PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2005 - 2007

KABUPATEN/ KOTA IBUKOTA JML

KECAMATAN

JUMLAH

KAMPUNG KELURAHAN

1. Kab. Fakfak Fakfak 9 104 5

2. Kab. Kaimana Kaimana 7 84 2

3. Kab. Teluk Wondama Wasior 7 56 -

4. Kab. Teluk Bintuni Bintuni 24 113 2

5. Kab. Manokwari Manokwari 29 412 9

6. Kab. Sorong Selatan Teminabuan 14 214 3

7. Kab. Sorong Aimas 16 105 5

8. Kab. Raja Ampat Waisai 13 85 -

9. Kota Sorong Sorong 5 - 22

Total 124 1173 48

Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008

Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat pada Bulan

Oktober Tahun 2008 berubah menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1

(Satu) kota, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah

Kabupaten Sorong Selatan dengan terbentuknya 2 (dua) Kabupaten

Baru, yaitu Provinsi Maybrat dan Provinsi Tambrauw.

Wilayah yang paling luas di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten

Sorong Selatan dengan luas wilayah 29.810,00 Km², kemudian

http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik



http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Cenderawasih

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laut_Seram&action=edit&redlink=1


Kabupaten Sorong dengan luas 28.894 Km² dan Kabupaten Teluk

Bintuni dengan luas 18.637 km², sedangkan wilayah yang paling sempit

adalah Kota Sorong dengan luas 1.105 Km².

Wilayah Provinsi Papua Barat dialiri oleh 3 (tiga) Wilayah Sungai yang

terdiri atas Wilayah Sungao Kamundan dengan luas wilayah sungai

sebesar 7.232,378 Km2, Wilayah Sungai Sebyar dengan luas wilayah

sungai sebesar 6.476,106 Km2, dan Wilayah Sungai Omba dengan luas

wilayah sungai sebesar 4.489,626 Km2.

B. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

B.1 Kependudukan

Pada Tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat

sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada Tahun 2006 dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 4,46%, maka jumlah penduduk di

Provinsi Papua Barat adalah sebesar 702.202 jiwa, dan dengan

kepadatan sebesar 22 jiwa per km2. Pada Tahun 2008 Jumlah

penduduk telah mencapai angka 729.962 jiwa dan per Bulan Februari

2009 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat mencapai 762.914 Jiwa.

Adapun komposisi Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada Tahun

2009 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas penduduk laki-laki 400.034

jiwa, dan 362.879 jiwa penduduk perempuan.

TABEL

JUMLAH PENDUDUK

PER KILOMETER PERSEGI DAN PER RUMAH TANGGA PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2004 – 2009

TAHUN JUMLAH

PENDUDUK RUMAH TANGGA

2009 762.914 179.509

2008 729.962 171.756

2007 715.999 168.075

2006 702.202 167.609

2005 651.958 162.990

2004 642.472 156052 Sumber: BPS Papua Barat, 2009


Berdasarkan data Tahun 2008, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat

jika dilihat menurut daerah kabupaten/kota, maka yang jumlah

penduduk terbanyak adalah Kabupaten Manokwari 172.855 jiwa, atau

21,96%, disusul Kota Sorong yaitu 169.278 jiwa atau 21,51%, dan

Kabupaten Sorong 98.691 jiwa atau sebesar 12,54% dari penduduk

total Provinsi Papua Barat. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah

penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw, yaitu sebesar

5.179 jiwa atau sebesar 3,55%.

Kepadatan dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu kepadatan

bruto, netto dan kepadatan agraris. Karena tidak adanya data lahan

terbangun, maka kepadatan penduduk yang dijelaskan ini adalah

kepadatan bruto. Kepadatan bruto penduduk di Provinsi Papua Barat

tidak terdistribusi secara merata. Karakter pola pemukiman loncat

katak, dari kota/kabupaten satu ke kota/kabupaten lainnya. Secara

umum, kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat relatif sangat

rendah dengan kepadatan berkisar antara 2-12 jiwa per Km2.

Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kota Sorong yaitu 153 Jiwa per

Km2 , hal ini dikarenakan Kota ini memiliki luasan tak lebih dari 1105

km2 dan di kota ini terdapat banyak fasilitas sosial perekonomian

sehingga terjadi pemusatan penduduk. Kabupaten Manokwari

meripakan Kabupaten berikutnya yang memilki tingkat kepadatan

terringgi dibanding dengan kabupaten lainnya, namun perbedaan

kepadatan penduduk dengan Kota Sorong sangat jauh, adapun

tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebesar

12 orang per km2.

Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di

beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk

Wondama dan Kabupaten Sorong selatan, sebesar 2 jiwa per Km2.

Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di sebagian besar wilayah

Provinsi Papua Barat, dikarenakan seluruh kabupaten di Provinsi Papua

Barat memiliki wilayah yang luas dibanding wilayah kabupaten


provinsi-provinsi lain di Indonesia, namun jumlah penduduknya masih

sangat rendah.

Tidak meratanya distribusi penduduk karena kondisi geografis yang

berbeda. Kondisi geografis beberapa wilayah kabupaten didominasi

oleh karakter kelerengan 8% sehingga mempengaruhi terbentuknya

pola permukiman penduduk. Pada umumnya, konsentrasi penduduk

akan lebih tinggi di dataran rendah daripada di dataran tinggi. Selain

itu, faktor ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi juga

mempengaruhi sebaran penduduk di suatu wilayah. Wilayah yang

sedangmengalami perkembangan tentunya akan memiliki konsentrasi

penduduk yang lebih tinggi.

TABEL

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

PER KILOMETER PERSEGI DAN PER RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2004 – 2008

KABUPATEN/KOTA

LUAS

WILAYAH R)

KM2

JUMLAH KEPADATAN

PENDUDUK

PENDUDUK RUMAH

TANGGA PER KM2 PER RT

Kab. Fakfak 14 320,00 66.864 15.733 5 4

Kab. Kaimana 18 500,00 41.973 9 876 2 4

Kab. Teluk

Wondama 12.146,62 23.140 5.445 2 4

Kab. Teluk Bintuni 18.637,00 54.528 12.830 3 4

Kab. Manokwari 14.448,50 172.855 40.672 12 4

Kab. Sorong

Selatan 29.810,00 61.463 14.462 2 4

Kab. Sorong 28.894,00 98.691 23.221 3 4

Kab. Raja Ampat 6.084,50 41.170 9.687 7 4

Kota Sorong 1.105,00 169.278 39.830 153 4

Kab. Maybrat 5.179,65 29.119 7.279 6 4

Kab. Tambrauw 5.461,69 27.919 6.979 5 4

Sumber: Hasil Kompilasi Data 2008


B.2 Tanah dalam Adat Masyarakat Papua Barat

Suku-suku yang mendiami di Provinsi Papua Barat tercatat ada 67

suku, Dalam pandangan suku-suku asli Papua pada umumnya, tanah

adat adalah satu hal yang sangat penting. Bagi mereka, tanah ibarat

seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi anaknya. Dengan

demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam keseluruhan aktivitas

kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik

sekaligus hak atas penguasaannya.

Tanah merupakan modal awal kehidupan. Dengan demikian, dalam

tanah terkandung dan terkait berbagai nilai di antaranya nilai

ekonomi, politis, pertahanan dan religius magis. Kepemilikan tanah

bagi suku Papua bersifat komunal. sehingga, jika terjadi perpindahan

kepemilikan atas tanah, perpindahan itu menjadi urusan komunal atau

urusan semua anggota suku bukan urusan individu semata.

Hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum

adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah

seisinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar disebut sebagai hak

ulayat. Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk

mengatur pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain),

persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan

lain-lain) dan pemeliharaan tanah.

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang

dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek

tertentu).

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah

(jual-beli, warisan dan lain-lain)


B.2 Ekonomi Makro

Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling unggul di Papua Barat.

Sektor ini merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif.

Meski demikian, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan

sektor lain dan efek pengganda yang dimilikinya lebih kecil

dibandingkan dengan sektor basis lainnya.

Sektor bangunan menjadi sektor basis di Papua Barat. Kontribusi sektor

ini memang termasuk kecil. Meski demikian, sektor ini memiliki dampak

multiplier yang tinggi. Sektor bangunan adalah sektor yang dapat

menjadi generator perekonomian di Papua Barat. Dari segi tenaga

kerja, sektor ini akan dapat menciptakan banyak tenaga kerja baru.

Pada tahun 2005, nilai PDRB Provinsi Papua Barat menempati ranking

ke 29 dari 33 Provinsi di Indonesia dan menyumbang sekitar 0,29%

PDRB Nasional. Angka ini menunjukkan, orientasi untuk meningkatkan

perekonomian dapat dikatakan masih sebatas untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi wilayah ini. Meskipun demikian, Provinsi Papua

Barat mengalami pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan

ekonomi nasional, secara konsisten selama 5 (lima) tahun hingga

Tahun 2008. PDRB Provinsi Papua Barat pada Tahun 2008 atas harga

berlaku mencapai Rp 12.640,51 Milyar dengan pertumbuhan tertinggi

di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu sebesar

26,10%.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat tahun 2009 yang diukur dari

kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat sebesar

6,26 persen terhadap tahun 2008. Sebagian besar sektor ekonomi

mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 15,98 persen dan terendah di

Sektor Pertambangan dan Penggalian minus 0,44 persen.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai

Rp6.768,20 milyar, sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp6.369,37

milyar. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB tahun 2009 naik


sebesar Rp2.078,70 milyar, dari Rp12.469,03 milyar pada tahun 2008

menjadi sebesar Rp14.547,73 milyar pada tahun 2009. Besaran PDRB

Papua Barat pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku mencapai

Rp14.547,73 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000

mencapai Rp6.768,20 milyar.

Kondisi makro perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan

perkembangan PDRB perkapita dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL

KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

BERDASRKAN HARGA BERLAKU

TAHUN 2004-2008

SEKTOR PDRB 2008

PROSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR

TERHADAP PDRB

2004 2005 2006 2007x 2008xx

1. Pertanian 3 107 119,13 29,45 27,20 27,15 26,64 24,91

2. Pertambangan &

Penggalian 1 846 593,70 18,50 19,31 17,36 15,98 14,81

3. Industri Pengolahan 2 835 994,38 18,90 19,97 19,47 20,10 22,74

4. Listrik dan Air Bersih 66 030,34 0,47 0,50 0,54 0,56 0,53

5. Bangunan 1 150 834,65 6,67 7,15 8,00 8,61 9,23

6. Perdagangan, Hotel &

Restoran 1 290 421,32 9,80 9,72 10,35 10,58 10,35

7. Pengangkutan dan

Komunikasi 866 875,56 6,28 6,42 7,22 7,44 6,95

8. Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan 302 327,09 1,91 1,81 1,69 2,07 2,42

9. Jasa-jasa 1 005 409,58 8,02 7,93 8,21 8,03 8,06

Produk Domestik Regional

Bruto 12 471 605,76 100 100 100 100 100

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan

kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian, dan sub sektor yang

memberikan kontribusi tertinggi terhadap sektor pertanian adalah sub

sektor perikanan. Namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, dari

Tahun 2004-2008, dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di

Provinsi Papua Barat mulai bergeser, dari sektor primer ke sektor

sekunder, terutama akibat dari sektor Industri Pengolahan.


Dalam Kurun 5 tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tetap

paling tinggi dibanding dengan sektor lainnya, namun selalu

mengalami penurunan kontribusi, sedangkan sektor Industri

pengolahan dalam rentang waktu yang sama, justeru mengalami

peningkatan yang signifikan, bahkan pada Tahun 2008 besaran

kontribusi sektor mendekati besaran kontribusi sektor pertanian.

Membaiknya perekonomian daerah secara makro seiring pula

dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang

semakin pesat serta makin berkembangnya sarana perdagangan dan

semakin lengkapnya prasarana infrastruktur yang tersedia seperti

prasarana transportasi udara seperti bandara, transportasi laut

berupa pelabuhan laut dan transportasi darat seperti jalan raya.

Isu globalisasi melanda pada semua aspek kehidupan, sehingga tidak

ada aspek kehidupan yang berdiri sendiri. Seluruh aspek kehidupan

saling berkait baik dari ideologi politik, ekonomi, perdagangan, sosial

budaya dan ekologi. Semua negara yang ada di dunia menjadi

bagian dari proses globalisasi. Isu yang dihadapi dalam pelaksanaan

globalisasi adalah perdagangan bebas.

Posisi geografis Wilayah Republik Indonesia yang berada diantara dua

benua dan dua samudera merupakan posisi strategis dalam

percaturan dunia. Dampak posisi strategis ini berakibat Indonesia ikut

menentukan percaturan politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan

dan keamanan di dunia khususnya ASEAN. Potensi sumberdaya alam

Indonesia merupakan daya tarik bagi negara luar yang dapat

menjadi ancaman bagi keutuhan negara. Ancaman tersebut dapat

berupa usaha-usaha dari pihak luar yang tidak menginginkan

kemajuan Indonesia dengan melakukan berbagai upaya yang

berdampak pada terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Hal ini dilatarbelakangi pula oleh kelemahan dalam pengelolaan

negara pada masa lalu.


Untuk menghadapi isu globalisasi, Provinsi Papua Barat memiliki

beberapa keunggulan, diantaranya Pulau Papua secara geografis

berada di sebelah Timur kepulauan Nusantara yang diapit oleh

Negara Papua Nugini dan Benua Australia. Selain itu Potensi Sumber

Daya Alam, Sumber Daya Laut, serta potensi mineral gas bumi,

pertambangan dan keragaman budaya yang dimiliki provinsi ini

merupakan keunggulan komperatif dan kompetitif untuk akselerasi

pembangunan Papua Barat ke depan. Beberapa potensi di Provinsi

Papua Barat adalah sebagai berikut:

a. Pariwisata

Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang memiliki

kekayaan hayati berupa keanekaragaman flora dan fauna

yang melimpah dan dapat dijadikan potensi wisata yang patut

untuk diperhatikan dan dikembangkan. Koordinasi antara

Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemuka adat dan

masyarakat setempat dalam mengelola kekayaan alam demi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang

sangat penting untuk dilakukan. Secara umum obyek wisata

yang ada di Provinsi Papua Barat terdiri dari:

1. Obyek Wisata Alam

2. Obyek Wisata Tirta / Bahari

3. Obyek Wisata Budaya

4. Obyek Wisata Agro

Obyek Wisata tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten-

kabupaten di Provinsi Papua Barat. Hampir seluruh kabupaten

memiliki empat jenis obyek wisata tersebut.

b. Kehutanan

Luas kawasan hutan di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 tercatat

seluas 9.769.686,81 ha yang terdiri dari :

1. hutan lindung (1.648.277,57 ha)

2. hutan PPA/KSA (1.751.648,35 ha);


3. hutan produksi terbatas (1.847.243,96 ha);

4. hutan produksi tetap (1.866.284,39 ha);

5. hutan produksi yang dikonversi (2.314.144,79 ha);

6. areal penggunaan lainnya (342.087,75 ha).

Hutan terluas ada di Kabupaten Manokwari dengan luasan

total kawasan hutan sebesar 1.943.439,02 Ha, kemudian

Kabupaten Kaimana dengan luasan total kawasan hutan

sebesar 1.623.957,43 Ha.

TABEL

LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN YANG TELAH DITUNJUK BERDASARKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN MENURUT KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI

PAPUA BARAT TAHUN 2005 - 2007 (HA)

KABUPATEN /

KOTA

HUTAN

LINDUNG

HUTAN

KAWASAN

SUAKA ALAM

HUTAN

PRODUKSI

TOTAL

HUTAN

KAWASAN

SUAKA ALAM

JUMLAH

1. Fakfak 39.565,14 44.174,92 809.702,80 55.345,04 984.787,90

2. Kaimana 327.046,10 113.101,10 1.093.565,10 92.245,13 1.623.957,43

3. Teluk

Wondama 79.054,50 95.240,87

309.294,59 5.669,59 489.259,55

4. Teluk Bintuni 66.558,10 86.794,95 982.985,00 31.147,20 1.167.485,25

5. Manokwari 395.893,20 591.681,30 862.355,60 93.508,92 1.943.439,02

6. Sorong

Selatan 248.057,30 65.941,16

934.145,16 6.385,44 1.290.529,06

7. Sorong 302.364,90 310.509,50 854.622,50 20.052,05 1.487.548,95

8. Raja Ampat 149.337,70 442.865,40 288.555,17 39.018,41 785.816,19

9. Kota Sorong 4.400,63 1.339,15 26.407,71 715,97 32.863,46

Total 1.648.277,57 1.751.648,35 6.027.673,14 342.087,75 9.769.686,81

Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008

Dari seluruh hutan produksi yang tersebar di Kabupaten/Kota

Provinsi Papua Barat, jumlah produksi hasil hutan tertinggi pada

kisaran Tahun 2003 - 2005 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni

dengan jumlah produksi sebesar 101.733,60 m3, dan Kabupaten

berikutnya adalah Kabupaten Fakfak dengan jumlah produksi

sebesar 38.912,00 m3. Meskipun Kawasan Hutan Produksi

tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, namun ada

beberapa wilayah yang tidak memproduksi hasil hutan

tersebut, diantaranya Kabupaten Teluk Wondoma, Kabupaten

Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong.


c. Perikanan dan Kelautan

Wilayah Papua Barat dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas.

Papua Barat juga memiliki areal kepulauan seperti Kepulauan

Raja Ampat dan Kepulauan Kaimana. Perikanan selama ini

menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian

Papua Barat. Sektor pariwisata kelautan juga menjadi salah

satu aspek yang potensial. Kelautan bagi Papua Barat

merupakan salah satu bagian yang krusial.

Produksi perikanan laut di Tahun 2006 adalah sebanyak

56.756,40 ton. Bila dilihat rincian kuartalnya, produksi perikanan

laut pada kuartal I sebanyak 3.710,60 ton, kuartal II sebanyak

25.067,50 ton, kuartal III sebanyak 2.512,00 ton, sedangkan

kuartal IV sebanyak 25.466,30 ton. Sedangkan nilai produksi

perikanan laut pada tahun 2005 sebesar 14 Milyar Lebih.

Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk berbagai

jenis ikan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi

yang tersedia. Potensi ikan yang tersedia dan tersebar di Laut

Arafuru khususnya di perairan dekat Kabupaten Teluk Bintuni,

Fak-Fak dan Kaimana mencapai 799.566 ton, sedangkan yang

baru dimanfaatkan sebanyak 273.756 ton atau baru mencapai

35,87 %.

d. Pertambangan

Provinsi Papua Barat kaya akan kandungan mineral. Beberapa

mineral yang terkandung di seluruh wilayah provinsi ini antara

lain: Minyak dan Gas Bumi, Emas, Belerang, Pasir dan Batu, Batu

Gamping, Pasir Felspar/Kuarsa, Lempung dan Lanau, Nikel, dan

Uranium.


C. Kondisi Infrastruktur Transportasi

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting

dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan

sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan

pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat

dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar

wilayah. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian

Timur Indonesia serta mempunyai potensi sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan

didukung oleh tersedianya pelayanan infrastrukturtransportasi yang

dapat menjangkau keseluruh wilayah provinsi.

Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan infrastruktur transportasi di

Provinsi Papua Barat merupakan kendala terbesar bagi

pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan

rencana aksi pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan

mempercepat pembangunan wilayah tersebut secara terpadu.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat

Kondisi fisik wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari wilayah

daratan yang membentang luas yang terdiri dari daratan tinggi

pegunungan, dataran rendah yang terdiri dari ekosistem lahan basah

dan kering dan pesisir pantai serta gugusan pulau-pulau kecil

menyebabkan wilayah ini membutuhkan konsep struktur tata ruang

dengan pendekatan yang bersifat geografis. Mengingat kondisi

morfologi wilayah demikian, maka pengembangan struktur tata ruang

wilayah Provinsi Papua Barat dilakukan dengan konsep pendekatan

berdasarkan kesamaan kondisi geografis, morfologi wilayah, ekosistem

sungai, ekosistem pulau dan lautan, sosial budaya (kependudukan),

transportasi, potensi sumberdaya alam, dan perekonomian.

Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan

pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Papua Barat sesuai

dengan karakteristik geografis wilayah.


Pendekatan wilayah pulau dan pesisir beorientasi pada

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat

di bagian pesisir Utara, Selatan dan Barat Provinsi Papua Barat serta

Samudera Pasifik, Laut Seram, Laut Arafuru, Teluk Bintuni, dan Teluk

Cendrawasih. Wilayah pesisir dan pulau-pulau ini juga memiliki peran

yang penting dan keterkaitan dengan kegiatan fungsional lain seperti

budidaya perikanan (tambak, rumput laut), penangkapan ikan,

lindung pantai dan laut (mangrove, terumbu karang, ikan hias),

pariwisata, pelabuhan dan lainnya. Dalam pendekatan ini dapat

dilakukan penetapan fungsi kawasan (zonasi) pada daerah pesisir dan

laut untuk fungsi budidaya maupun fungsi lindung di tingkat

kabupaten dan kota.

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2028, Sistem

perkotaan di Provinsi ini terbagi atas tiga hirarki, yaitu PKN (Pusat

Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan PKL (Pusat

Kegiatan Lokal). Adapun wilayah yang memiliki hirarki sebagai PKN

adalah Kota Sorong, Sedangkan Kabupaten yang memiliki fungsi

sebagai PKW adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan

Ayamaru. Pusat Permukiman yang akan menjadi PKL adalah

Terminabuan (Kabupaten Sorong Selatan), Aimas (Kabupaten

Sorong), Fak-fak, Kaimana, Teluk Bintuni, Waisai (Kabupaten Raja

Ampat), dan Raisei (Kabupaten Teluk Wondama).

Dari total luas wilayah daratan Provinsi Papua Barat yaitu kurang lebih

seluas 4.521.996Ha, pemanfaatan ruang Provinsi Papua Barat dibagi

dalam 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai Kawasan Lindung seluas

1.395.336 Ha (30,86%) dan Kawasan Budidaya seluas 3.126.661 Ha

(64,14%). Secara rinci Rencana pemanfaatan lahan di Provinsi Papua

Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:


TABEL

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2008-2028

NO JENIS KAWASAN LUAS % LOKASI

KAWASAN LINDUNG

1 Cagar alam 335,31 13,47% Kabupaten Manokwari,

Kabupaten Sorong, Kabupaten

Raja Ampat, Kabupaten Sorong

Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni,

Kabupaten Fak-Fak,Kabupaten

Kaimana, dan Kabupaten Teluk

Wondama

2 Hutan Lindung 499,32 20,06% Kabupaten Manokwari, Kota

Sorong, Kabupaten Sorong,

Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Sorong Selatan,

Kabupaten Teluk Bintuni,

Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten

Kaimana, dan Kabupaten Teluk

Wondama

KAWASAN BUDIDAYA

1 Permukiman 10,03 0,40% tersebar pada ibukota

kabupaten dan provinsi serta

permukiman pedesaan

2 Tambang (BP

Tangguh)

46,65 1,87% Kabupaten Teluk Bintuni

3 Hutan produksi tetap 488,26 19,61% tersebar di seluruh Kabupaten/

Kota di Provinsi Papua Barat

4 Hutan produksi

terbatas

538,98 21,65% tersebar di seluruh Kabupaten/


5 Hutan produksi yang

dapat dikonversi

520,95 20,93% tersebar di seluruh Kabupaten/


6 Pertanian 50,05 2,01% tersebar di seluruh Kabupaten/


Total 2.489,54 100,00%

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat , 2008-2028

III. HASIL PENINJAUAN DAN PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

A. Sektor Pekerjaan Umum

Kegiatan Depertemen Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Barat pada

Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 516,35 Milyar, ditambah

dengan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 174,122 Milyar. Besaran

alokasi dana pelaksanaan kegiatan Depertemen Pekerjaan Umun


untuk Provinsi Papua Barat TA 2009, berdasarkan kegiatan ke PU-an

adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air Sebesar Rp 66,82 Milyar

2. Bina Marga sebesar 382,89 Milyar

3. Cipta Karya sebesar Rp 65,44 Milyar

4. Penataan Ruang sebesar Rp 1,2 Milyar

Total anggaran TA 2010 untuk seluruh kegiatan di Depertemen

Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 693,19

Milyar, ditambah dengan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 121,032

Milyar. Alokasi anggaran Tahun 2010 untuk kegiatan ke PU-an adalah

sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air Sebesar Rp 55,19 Milyar

2. Bina Marga sebesar 560,24 Milyar

3. Cipta Karya sebesar Rp 74,66 Milyar

4. Penataan Ruang sebesar Rp 3.10 Milyar

1. Subsektor Sumber Daya Air

Program utama Direktorat Sumber Daya Air terdiri dari 4 (tiga),

yaitu:

1. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai,

danau dan sumber air

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jaringan penga.

3. iran Lainnya.

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

5. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Program pendayagunaan konservasi sungai, danau, dan sumber

air lainnya di Provisi Papua Barat harus secara dini dan maksimal

dikelola dengan baik untuk menjaga pasokan air dan kualitas air

baku di Provinsi Papua Barat untuk masa sekarang dan yang akan

datang. Papua Barat telah menetapkan 14 Daerah Irigasi (D.I)


yang memanfaatkan air sungai (Air permukaan), salah satunya

adalah Bendung Mariyat pada daerah Irigasi Salawati.

Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Mariyat merupakan upaya

untuk mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu,

dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menunjang

peningkatan produksi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat.

Bendung Mariyat yang berada di Wilayah Distrik Aimas,

Kabupaten Sorong, dengan sumber air dari Sungai Mariyat,

diharapkan dapat mengaliri lahan persawahan seluas ± 1500 Ha,

serta mampu menyediakan kebutuhan air baku sekitar ± 500 KK.

Adapun data teknis Bendung Mariyat adalah sebagai berikut:

Type Bendung : Bendung Tetap

Elevasi Lantai Hulu Bendung : + 12.00

Elevasi Hilir Bendung : + 12.00

Elevasi Olakan Mercu I : + 13.00

Elevasi Olakan Mercu II : + 8

Lebar Bendung : 25.00 M’

Panjang Bendung : 98.00 M’

Elevasi Mercu I : + 18.15 M

Elevasi Mercu II : + 15.00 M

Tinggi Mercu I : 6.15 M

Tinggi Mercu II : 2.00 M

Pintu Pembilas : 2 x 2.00 M

Lebar Intake : 2 x 1.50 M

Elevasi Intake : +16,50 M

Debit Intake : 2,40 M3/ Detik

Elevasi Top Bendung : +22.00 M

Panjang Kantong Lumpur : 160.00 M’

Luas Areal Layanan : 1.500 Ha


Anggaran

Alokasi dana APBN Tahun 2009 diperuntukan bagi pembangunan

jaringan irigasi Bendung Mariyat Tahap III. Dalam Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya, Tahun Anggaran 2010, dana yang

dialokasikan untuk Bendung Mariyat adalah sebesar Rp 450 Juta

bagi kegiatan supervisi konstruksi dan Rp 17,284 Milyar bagi

kegiatan lanjutan pembangunan jaringan irigasi Bendung Mariyat

Tahap IV. Adapun kebutuhan anggaran untuk membangun

Bendung Mariyat hingga selesai, yaitu sekitar Tahun 2012, adalah

sebesar ± Rp 50,00 Milyar.

TABEL

ALOKASI ANGGARAN BENDUNG MARIYAT

TAHUN

ANGGARAN ALOKASI DANA KEGIATAN

2006 1.174.000,00 Galian Lantai hulu, Konstruksi beton

lantai hulu, jalan inspeksi

2007 6.142.874,00 Galian sayap hulu, steel sheet pile, land

clearing

2008 7.005.094,00 Galian tubuh dan sayap bendung,

konstruksi beton lantai hulu

2009 21.000.000,00 Galian tubuh bendung, konstruksi tubuh

bendung, konstruksi sayap bendung

2010

18.225.700,00 Konstruksi sayap hulu & hilir bendung,

konstruksi beton intake/ pengambilan,

pemancangan steel sheet pile

2011 13.975.332,00

(APBN-P) 15.000.000,00

Konstruksi sandtrap, timbunan tanggul

penutup sungai

Jaringan Irigasi

2012 15.000.000,00 Lanjutan jaringan irigasi (1.500 Ha)

Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah

Secara sekilas anggaran yang telah diperoleh dari APBN 2010

untuk subsektor Sumber Daya Air di Propinsi Papua Barat adalah:


TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR

PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2010

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

T O T A L

RP. MURNI PLN JUMLAH

01.01.09 Program Penerapan

Kepemerintahan Yang Baik

697.656 -

697.656

0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan

Tunjangan

290.766 -

290.766

0002 Penyelenggaraan Operasional Dan

Pemeliharaan Perkantoran

406.890 -

406.890

04.04.03 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

38.590.000 -

38.590.000

4422 Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi

38.090.000 -

38.090.000

4429 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

500.000 -

500.000

05.04.04 Program Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai

15.900.000 -

15.900.000

4432 Pembangunan Sarana/Prasarana

Pengendali Banjir

8.700.000 -

8.700.000

4433 Pembangunan Sarana/Prasarana

Pengaman Pantai

5.700.000 -

5.700.000

4440 Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana Pengamanan Pantai

1.500.000 -

1.500.000

T O T A L 55.187.656 - 55.187.656


Permasalahan

Permasalahan pokok mengenai sumber daya air Provinsi Papua

Barat diantaranya:

1. Masyarakat sulit mendapatkan air bersih akibat rendahnya

kualitas dan kuantitas sumber air baku untuk air minum dan

untuk keperluan domestik;


2. Pemeliharaan daerah tangkapan air yang belum optimal,

jika hal ini berlanjut akan menyebabkan kritisnya kondisi

daerah aliran sungai (DAS) pada wilayah sungai (WS).

3. Meskipun Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus,

namun untuk melakukan pembangunan yang maksimal di

sektor infrastruktur masih membutuhkan dukungan dana

dari Pemerintah Pusat (APBN).

Khusus terkait dengan D.I. Mariyat, terdapat kendala dan

permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1) Keterlambatan pekerjaan TA. 2009 disebabkan oleh adanya

review design bendungan, kekurangan dana pada alokasi

DIPA per tahun, dan proses pembebasan lahan yang

berlarut-larut (ganti rugi lahan pada masyarakat belum

selesai);

2) Sharing pendanaan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah belum diatur secara optimal

3) Ijin perpanjangan pembangunan bendungan secara multi

years masih dalam proses.

2. SubSektor Bina Marga

Provinsi Papua Barat memiliki wilayah daratan yang sangat luas

dan kondisi infrastruktur khususnya jalan yang belum memuaskan.

Semua kota/ kabupaten belum terhubung dengan jalan yang

baik, ruas jalan yang ada dan jembatan masih membutuhkan

peningkatan kondisi, perawatan dan perbaikan. Pembangunan

jalan yang terintergrasi dan sistemaatis akan meningkatkan

mobilitas barang dan jasa dari dan ke wilayah di Provinsi Papua

Barat, sehingga dapat mendorong dan mendukung pertumbuhan

ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat.


Anggaran

Dalam alokasi Tahun Anggaran 2010, Provinsi Papua Barat

mendapatkan paket pembangunan jalan dengan panjang total

1.038 Km dengan total anggaran sebesar Rp 460,21 Milyar. Salah

satu paket pembangunan jalan di Provinsi Papua Barat adalah

paket Pembangunan Jalan Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-

Manokwari dengan panjang 536 Kilometer, Paket tersebut terbagi

dalam beberapa paket diantaranya adalah Paket Pembangunan

Jalan Sorong-Klamono- Ayamaru yang pada Tahun 2010 jalan

dibangun sepanjang 116, Km dan Jembatan sepanjang 145,5Meq.

Pembangunan Jalan Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari

hingga Tahun 2010 sudah menggunakan anggaran sebesar Rp

992,515 Milyar. Dengan Total anggaran yang dialokasikan untuk

Kabupaten Sorong pada Tahun 2009 sebesar Rp 269,260 Milyar.

Rincian Alokasi dana Tahun Anggaran 2009 untuk Provinsi Papua

Barat dengan total alokasi sebesar 439, 268 Milyar adalah sebagai

berikut:

1. Program Pembangunan Rp 382,407 Milyar

a) Penerapan Kepemerintahan yang baik : Rp 2,085 Milyar

b) Administrasi Kegiatan : Rp 4,082 Milyar

c) Pembangunan Jalan

APBN : Rp 270,534 Milyar

STIMULUS : Rp 84,022 Milyar

d) Pembangunan Jembatan : Rp 21,681 Milyar

2. Program Pemeliharaan Rp 56,861 Milyar

a) Penerapan Kepemerintahan yang baik : Rp 2,438 Milyar

b) Administrasi Kegiatan : Rp 1,942 Milyar

c) Pemeliharaan Rutin Jalan : Rp 7,679 Milyar

d) Pemeliharaan Berkala Jalan : Rp 31,285 Milyar

e) Pemeliharaan Berkala Jembatan : Rp 13,515 Milyar


Secara umum anggaran yang dialokasikan pada APBN Tahun 2010

pada sektor Bina Marga Provinsi Papua Barat adalah sebagai

berikut:

TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR


TAHUN ANGGARAN 2010

KODE NAMA PROVINSI/ SATKER /

KEGIATAN / SUBKEGIATAN / ITEM

RENCANA ALOKASI ( X 1000 )

TOTAL MURNI PDP PLN

04.08.01

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dan Jembatan

5.000.000

-

-

5.000.000

4326 Rehabilitasi Jalan Nasional

2.620.000

-

-

2.620.000

4327 Pemeliharaan Jalan Nasional

2.380.000

-

-

2.380.000

485480 Perencanaan Dan Pengawasan

Jalan Dan Jembatan Papua Barat

40.087.210

-

-

40.087.210



307.089

-

-

307.089

04.08.02

Program

Peningkatan/Pembangunan

Jalan Dan Jembatan

39.780.121

-

-

39.780.121

487681 Pembangunan Jalan Dan

Jembatan Papua Barat

170.773.497

-

-

170.773.497



1.154.777

-

-

1.154.777

04.08.02

Program


Jalan Dan Jembatan

169.618.720

-

-

169.618.720


Jembatan Sorong

103.142.557

4.139.106

12.597.288

119.878.951



712.794

-

-

712.794

04.08.02

Program


Jalan Dan Jembatan

102.429.763

4.139.106

12.597.288

119.166.157


Jembatan Fakfak

79.919.851

-

-

79.919.851



693.182

-

-

693.182

04.08.02

Program


Jalan Dan Jembatan

79.226.669

-

-

79.226.669

902459 Preservasi Jalan Dan Jembatan

Papua Barat

99.762.384

-

-

99.762.384


KODE NAMA PROVINSI/ SATKER /

KEGIATAN / SUBKEGIATAN / ITEM

RENCANA ALOKASI ( X 1000 )

TOTAL MURNI PDP PLN



1.599.524

-

-

1.599.524

04.08.01

Program


Dan Jembatan

98.162.860

-

-

98.162.860

902462 Preservasi Jalan Dan Jembatan

Fakfak

44.817.062

-

-

44.817.062



704.666

-

-

704.666

04.08.01

Program


Dan Jembatan

44.112.396

-

-

44.112.396

Total

543.502.561

4.139.106

12.597.288

560.238.955

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapai pada subsektor Bina

Marga di Provinsi Papua Barat adalah;

a. Kondisi jalan yang ada belum memadai, dimana dari 1.816 Km

Jalan strategis, kondisi jalan yang beraspal baru sebesar 26,21%,

sedangkan sisanya merupakan jalan kerikil, tanah dan hutan,

sehingga pada musim hujan sebagian ruas jalan tertutup.

b. Dari data ruas jalan nasional dan provinsi 2009 sepanjang 1.212

Km, jalan dengan tipe perkerasan berupa Aspal dan rigid

adalah sepanjang 343 Km atau sebesar 28,3%.

c. Kondisi 4 (empat ruas stsrategis), yaitu Sorong-Manokwari,

Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay dan Sorong-

Mega, sampai dengan akhir Desember 2009 dalam Kondisi

Tidak Mantap sepanjang 419.600 Km atau sebesar 39,18% dari

total panjang jalan tersebut.

d. Gerakan tanah yang tinggi di beberapa wilayah Provinsi Papua

Barat menyebabkan jalan yang dibangun mudah rusak

sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai, hal ini

menyebabkan biaya perawatan jalan semakin tinggi.


e. Untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan

jalan dengan tipe perkerasan beton, yang saat ini dilakukan

pada ruas jalan Sorong-Klamono-Ayamaru, seharusnya

dilakukan dalam multiyears

f. Diperlukannya penanganan prioritas jalan dan jembatan

mengingat sarana transportasi udara (alternatif) selain mahal

juga resiko tinggi, mengingat life time pesawat sudah tua.

Adapun pembangunan jalan yang ingin diprioritaskan di

Provinsi Papua Barat adalah percepatan pembangunan fak-

fak-kaimana, Susapor sebagai ibukota Kabupaten Tambrauw,

dan bagian dari ruas trans trans Papua Barat yang

menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama.

Secara khusus permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan koridor jalan Sorong-Klamono-Ayamaru adalah

sebagai berikut:

1) Topografi kurang mendukung

2) Lemahnya daya dukung tanah

3) Tanah bersifat ekspansif

4) Ruas jalan sebagian berada pada zona patahan

5) Terbatasnya peralatan

6) Kurangnya dana pendukung

7) Kurangnya penelitian

3. Subsektor Cipta Karya

Pembangunan Infrastruktur Sektor Cipta Karya merupakan

kegiatan terpadu antara pemerintah pusat, propinsi dan

kabupaten/kota. Secara umum penduduk Provinsi Papua Barat

mayoritas berada di pedesaan. Oleh karena itu pembangunan di

subsektor Cipta Karya harus dimaksimalkan mengingat mayoritas

penduduk masih belum sadar sepenuhnya mengenai pentingnya

air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan, perumahan yang

layak dan lain-lain.


Anggaran

Secara umum gambaran anggaran yang telah dialokasikan di

Provinsi Papua Barat pada APBN 2009 untuk sektor Cipta Karya

dengan program berupa Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum adalah sebesar Rp 62.397.945.000 dengan rincian:

APBN (Satker AM Prov) : Rp 23.756.184.000,-

APBN (Stimulus) : Rp 16.515.761.000,-

Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp 22.126.000.000,-

Anggaran tersebut dipergunakan di Provinsi Papua Barat untuk

program:

1) Peningkatan Prasarana dan sarana Air Minum

2) Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air

3) Penyediaan Prasarana Air Minum pada Kawasan Kumuh/

Nelayan

4) Pengembangan SPAM IKK

5) Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan

Sedangkan anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun

2010 adalah sebagai berikut.

TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR CIPTA KARYA


TAHUN ANGGARAN 2010

KODE PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN

TOTAL

RUPIAH

MURNI PLN JUMLAH

506038 Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Prov Papua Barat

1.439.000

-

1.439.000

010109 Program Penerapan


330.000

-

330.000

069010 Program Pengembangan Kota-

Kota Kecil Dan Menengah

1.109.000

-

1.109.000


Permukiman Kota Sorong

4.290.000

4.290.000

060202 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

4.290.000

-

4.290.000


KODE PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN

TOTAL

RUPIAH

MURNI PLN JUMLAH


Permukiman Kab. Manokwari

1.050.000

2.310.000

3.360.000

060202 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

1.050.000

-

1.050.000

060302

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

Dan Air Limbah

-

2.310.000

2.310.000

033.05.496834

Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman Papua

Barat

6.100.000

-

7.368.385



-

-

518.385

05.01.01


Kinerja Pengelolaan

Persampahan Dan Drainase

5.000.000

-

5.500.000

00169 Peningkatan Prasarana Dan

Sarana Persampahan

5.000.000

-

5.000.000

04679 Pembinaan Dan Bimbingan

Teknik

-

-

500.000

06.03.02



Dan Air Limbah

1.100.000

-

1.350.000

00200 Pembangunan Jaringan

Pembuangan Air Limbah

1.100.000

-

1.100.000

04679 Pembinaan Dan Bimbingan

Teknik

033.05.496834

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum Papua

Barat

29.791.900

-

29.791.900

Program Penerapan


263.900

-

263.900



dan Air Limbah

1. Pembinaan Teknik Air Minum

2. Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Air Minum Dan

Penyehatan Lingkungan

Berbasis Masyarakat

3. Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Air Minum Bagi

MBR

4. Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Air Minum Pada

Kawasan Strategis Nasional

5. Bantuan Teknis/Bantuan

Program Penyehatan Pdam

(PDAM Sakit)

29.528.000

-

29.528.000



Permasalahan

Permasalahan khusus yang di hadapi pada pembangunan

subsektor Cipta Karya di Provinsi Papua Barat antara lain;

1. Perlunya pembangunan jalan bagi permukiman kawasan

permukiman kumuh, nelayan dan tradisional untuk

meningkatkan akses lingkungan.

2. Rendahnya mutu fasilitas, sarana, dan lingkungan

permukiman, terutama permukiman kumuh dan nelayan.

3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

4. Rendahnya perhatian penanganan lingkungan permukiman

di kawasan perbatasan dan pulau terpencil.

5. Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum di perkotaan

maupun pedesaan sehingga perlu dipersiapkan RPJM.

6. Perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk

mempercepat pembagunan subsektor cipta karya di

Provinsi Papua Barat.

4. Subsektor Tata Ruang

RTRWP Papua Barat saat ini sedang dalam proses revisi dan sudah

mendapatkan surat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan

Umum No. HK.01.03-Mn/304 Pada tanggal 29 Mei 2009. Proses revisi

ini dilaksanakan karena terjadinya perubahan struktur dan pola

ruang sesuai dengan dinamika pengembangan wilayah di

antaranya terjadinya pembentukan kabupaten baru, yaitu

Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat sehingga Provinsi

Papua Barat terdiri dari 10 Kabupaten dan 1 kota, dan selain itu

RTRWP Papua Barat juga harus juga menyesuaikan muatannya

dengan substansi materi teknis yang diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sebagian besar kabupaten/ kota se Papua Barat sedang

melaksanakan proses revisi dan juga menunggu selesainya revisi


RTRWP Papua Barat sebagai acuan dasarnya. Pada saat ini revisi

RTRW Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat telah diajukan ke

Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari

Gubernur Provinsi Papua Barat.

Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait dengan revisi tata ruang

diantaranya :

1. RTRW Provinsi Papua Barat belum memiliki kekuatan hukum

walau sudah mendapatkan persetujuan substansi dari

Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan RTRW Provinsi

tersebut belum disahkan dalam bentuk Perda oleh

Pemerintah Provinsi.

2. Belum adanya satu pun RTRW Kabupaten/ Kota yang

disahkan dalam bentuk perda, karena pada saat ini seluruh

RTRW Kabupaten/ Kota (Kecuali untuk Kabupaten

Tambrauw dan Kabupaten Maybrat) masih berada di

Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendapat

rekomendasi dari gubernur.

3. Belum dimulainya penyusunan RTRW Kabupaten Tambrauw

dan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten yang baru

mekar, sehingga amanat UU No.26 Tahun 2007 mengenai

batas waktu maksimal penyelesaian RTRW yang akan

berakhir pada Bulan April Tahun 2010, tidak dapat tercapai.

B. Sektor Perhubungan

1. Subsektor Perhubungan Darat

Pembangunan Dermaga Penyeberangan dilakukan untuk

mobilitas pergerakan penumpang dan barang antar pulau, serta

meningkatkan percepatan hasil-hasil pembangunan di wilayah

Papua Barat.


Pelabuhan Penyeberangan Sorong

Pelabuhan Sorong yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia

IV (Persero) merupakan pelabuhan yang fungsi utamanya

adalah untuk mempermudah aliran barang dari dan ke Provinsi

Papua Barat, khususnya Kota Sorong.

Pelabuhan ini memiliki rencana pengembangan hingga Tahun

2015, untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan

ekspansi pelabuhan seluas 3 Hektar, membangun lapangan

peti kemas, penambahan dermaga baru sepanjang 60 Meter

(menjadi 200 Meter) melakukan reklamasi pantai.

Saat ini pembangunan trestle dan perpanjangan dermaga dari

rencana 60 Meter seudah terlaksana sepanjang 30 Meter, dan

bersisa 30 Meter yang rencananya akan dilaksanakan pada

Tahun 2010 dengan bantuan dana dari APBN. Adapun

kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengembangan

Pelabuhan Sorong adalah sebagai berikut:

TABEL

KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN

PELABUHAN SORONG

TAHUN 2009-2015

PELAKSANAAN KEGIATAN KEBUTUHAN

ANGGARAN SUMBER DANA

Tahap I

Tahun 2009-2010

- Peningkatan Lapangan

Penumpukan dengan

Makadam dan Paving Block

- Pengadaan dan Pemasangan

1 (satu) Unit Luffing Crane

Rp 11,655 Milyar Pelindo IV

Tahap II

Tahun 2010-2015

- Pembebasan Lahan Expansi

- Pembebasan Bangunan

- Pembangunan Lapangan ICD

- Pembelian Peralatan

Rp 58,150 Milyar Pelindo IV,

APBD, APBN

Tahap III

Tahun 2011-2012

- Pembebasan Bangunan 15

Unit

- Pembangunan Lapangan

Penumpukan

Rp 17,500 Milyar Pelindo IV,

APBD, APBN

Tahap IV

Tahun 2013-2015

- Pembangunan Dermaga

- Pembangunan Trestel 2 Unit

- Pengadaan 1 Unit Container

Crane

Rp 104,000Milyar Pelindo IV,

APBD, APBN

TOTAL Rp 191,305 Milyar


Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong

Pelabuhan Penyeberangan Sorong berada di Kabupaten

Sorong Provinsi Papua Barat. Pelabuhan penyeberangan

sorong direncanakan akan melayani lintas penyeberangan

Seram Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku-Waigeo,

Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat-Fakfak (Provinsi

Papua Barat) – Wahai (P.Seram, Kabupaten Maluku Tengah,

Provinsi Maluku). Sarana yang direncanakan akan digunakan

adalah Kapal 500 GT.

Pelabuhan penyeberangan sorong mulai dilaksanakan

pembangunannya (tahap I) pada Tahun Anggaran 2005 dan

akan selesai pembangunan pada Tahun Anggaran 2011.

Adapun Besaran APBN TA 2009 (pembangunan tahap V)

adalah sebesar Rp 3 Miliyar dan pada APBN Tahun Anggaran

2010 adalah sebesar Rp 12,857 Miliyar.

Tahap VII yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011, yang

merupakan tahap akhir pembangunan pelabuhan

penyeberangan Sorong, membutuhkan dana sebesar Rp

12,355 Milyar.

Permasalahan

Pelabuhan Kota sorong saat ini membutuhkan anggaran untuk

pembangunan perpanjangan dermaga sepanjang 15 Meter dari

total 30 Meter yang alokasi anggarannya direncanakan akan

dimasukan dalam APBN-P 2010 dan diteruskan dalam APBN 2011.

Anggaran Subsektor Perhubungan Darat

Anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun 2010 adalah

sebagai berikut.


TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT


TAHUN ANGGARAN 2010

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA /

RINCIAN BELANJA

JUMLAH

BELANJA

BARANG

JUMLAH

BELANJA

MODAL

JUMLAH

TOTAL

A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ PAPUA BARAT

3.229.928

4.782.000

8.011.928

04.08.03 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas

Llaj

-

4.757.000

4.757.000

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Kes.

LLAJ, termasuk supervisi

04.08.04 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan

Angkutan Llaj

2.796.600

-

2.796.600

1 Subsidi Operasi Bus Perintis (8 trayek)

2.763.600

2.763.600

2 Belanja Uang Honor Tidak Tetap

33.000

33.000

04.08.10 Program Restrukturisasi Kelembagaan Dan

Prasarana Llaj

104.500

-

104.500

1 Sosialisasi Keselamatan LLAJ

4.500

4.500

2 Belanja Barang Operasional Lainnya

50.000

50.000

3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan

Darat Prop.Papua Barat

50.000

50.000

04.90.19 Program Penerapan Kepemerintahan Yang

Baik

328.828

25.000

353.828

B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP PAPUA

BARAT

397.395

26.857.977

27.255.372

04.08.08 Program Pembangunan Prasarana Dan

Sarana ASDP

-

26.857.977

26.857.977

0992 Pembangunan Dermaga Penyeberangan

1 Pemb. Der. Penyeb Sorong Tahap VI

(Termasuk Supervisi)

12.857.977

12.857.977

2 Pemb. Der. Penyeb Fak-Fak Tahap IV

(Termasuk Supervisi)

7.000.000

7.000.000

3 Pemb. Der. Penyeb Bintuni Thp. I (Termasuk

Supervisi)

-

-

4 Pemb. Der. Penyeb Waigeo (Raja Ampat)

Thp. II (Termasuk Supervisi)

7.000.000

7.000.000

04.90.19 Program Penyelenggaraan Pimpinan

Kenegaraan Dan Kepemerintahan

397.395

-

397.395

TOTAL PAPUA BARAT

3.627.323

31.639.977

35.267.300



2. Subsektor Perhubungan Laut

Perhubungan Laut juga memiliki penting dan strategis bagi Provinsi

Papua Barat karena angkutan laut menjadi alternatif angkutan

yang banyak diminati untuk antar Pulau. Untuk itu pembangunan

pelayanan terus ditingkatkan dan diperluas termasuk

penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan.

Pelabuhan Laut Manokwari

Banyaknya kunjungan kapal pelayaran dalam negeri pada tahun

2007 menurun dari 2.579 unit menjadi 2.465 unit, sedangkan untuk

kunjungan kapal luar negeri naik menjadi 70 unit menjadi 90 unit.

Jumlah arus penumpang kapal laut untuk pelayaran antar pulau

tercatat pada tahun 2007 menurun 1,99 persen dari 315.519 orang

menjadi 309.232 orang.

Pelabuhan Laut Manokwari saat ini memiliki panjang 163 m dan

akan diperpanjang kearah barat sejauh 50 m. Pelabuhan laut

Manokwari yang saat ini disinggahi kapal type 2000 maupun kapal

cargo memiliki kedalaman laut yang cukup untuk penambahan

pembangunan pelabuhan Peti Kemas. Manokwari kini memiliki

lahan perkebunan kelapa sawit, dengan adanya pembangunan

pelabuhan peti kemas, diharapkan akan meningkatkan volume

ekspor dan impor pelabuhan tersebut. Berdasarkan rencana kerja

Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2010, besaran dana Adpel

Manokwari adalah sebesar Rp 21,174, Milyar.

Anggaran


sebagai berikut.


TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT


TAHUN ANGGARAN 2010

NO/

KODE

SUB SEKTOR/PROGRAM/

KEGIATAN

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG MODAL

JUMLAH

RAYA

1 Adpel Sorong 4.648.373 14.377.201 10.072.000 29.097.574

1.a Satker Sementara

Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Arar/Sorong

- - - -

2 Adpel Manokwari 1.555.841 19.583.172 35.289 21.174.302

3 Satker Sementara

Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Manokwari -

Manokwari

- - - -

4 Adpel Fak-Fak 1.046.963 2.417.415 36.600 3.500.978

5 Satker Sementara

Pengembangan

Pelabuhan Fak Fak

- - - -

6 Kanpel Kaimana 923.647 1.819.407 20.037.300 22.780.354

7 Kanpel Bintuni 655.688 531.982 3.002.700 4.190.370

8 Kanpel Teminabuan 680.601 1.047.915 4.700 1.733.216

9 Kanpel Wasior 383.174 640.016 1.800 1.024.990

10 Kanpel Saunek 487.193 692.627 2.101.800 3.281.620

11 Kanpel Kokas 475.295 310.586 607.680 1.393.561

12 Kanpel Oransbari 482.458 386.917 9.005.400 9.874.775

14 Disnav Sorong 10.133.136 10.563.584 11.887.221 32.583.941

15 Satker Sementara

Pembangunan Pelabuhan

Raja Ampat

- - 60.000.000 60.000.000

TOTAL 21.472.369 52.370.822 116.792.490 190.635.681


Permasalahan

Permasahan yang ada Subsektor Perhubungan Laut antara lain;

a. Pelabuhan Laut Manokwari saat ini membutuhkan anggaran

untuk pembangunan perpanjangan dermaga sepanjang 40

Meter, yang alokasi anggarannya direncanakan akan

dimasukan dalam APBN-P 2010 dan diteruskan dalam APBN

2011.

b. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan semakin meningkat,

namun fasilitas pelayanannya masih terbatas


c. Masih terbatasnya fasilitas keselamatan pelayaran, penjagaan

laut dan pantai di wilayah perairan laut Papua Barat;

d. Masih terbatasnya ketersediaan SDM bidang perkapalan dan

kepelautan.

3. Subsektor Perhubungan Udara

Perhubungan udara memegang peranan penting dalam

menghubungkan antar daerah di Provinsi Papua Barat, mengingat

kondisi topografinya masih belum memungkinkan untuk

pembangunan infrastruktur jalan secara optimal. Untuk itu

angkutan penerbangan menjadi alat transportasi yang utama

dalam mengatasi kesenjangan pembangunan.

a) Bandar Udara Rendani Manokwari

Total Alokasi Anggaran Tahun 2009 untuk Bandar Udara Rendani

Manokwari adalah sebesar Rp 14,756 Milyar dan pada

Anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp 42,343 Milyar. Adapun

spesifikasi bandar udara untuk saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Bandara : Rendani

Kelas : III

Kemampuan : DHC-6/CASA/B-737

Koordinat/ Elevasi : 00.53’37 S – 134.03’01 E/ -

Pelayanan LLU : AFIS

Panjang Landasan/Arah/ PCN : 2.000 m x 30 m/ 17-35/ 112.500

Lbs

Taxiway : 87 m x 15 m x 2

Apron : 124 m x 66,8 m

Strip : 2.060 m x 120 m

Shoulder : 25 m x 2.060 m Kiri

25 m x 2.060 m Kanan

Overrun : 60 m x 30 m

Terminal (dom) : 740 m2


b) Spesifikasi Bandar Domine Eduard Osok – Sorong Daratan

Total Alokasi Anggaran Tahun 2009 untuk Bandar Udara Rendani

Manokwari adalah sebesar Rp 45,082 Milyar dan pada

Anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp 57,466 Milyar. Adapun

spesifikasi bandar udara untuk saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Bandara : Domine Eduard Osok

Kelas : II

Kemampuan : B737-300

Koordinat/ Elevasi : S0053522E13117441/10 FEET

MSL

Pelayanan LLU : AFIS

Panjang Landasan/Arah/ PCN : 1.850 m x 30 m/ 09-27/ -

Taxiway : 212.5 m x 23m x 2

Apron : 295 m x 68 m

Strip : 1.970 m x 150 m

Shoulder : (1.970 m x 30 m) x 2

Overrun : (60 m x 30) x 2

Terminal (dom) : 740 m2

Ruang Tunggu Keberangkatan 350 m2

Ruang Tunggu Kedatangan 420 m2

Anggaran

Secara umum gambaran anggaran yang telah dialokasikan di

Provinsi Papua Barat pada APBN 2009 untuk sektor Perhubungan

Udara adalah sebagai berikut:


TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA


TAHUN ANGGARAN 2009

NO. UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS JUMLAH RAYA

1 Rendani-Manokwari 14.756.208

2 Merdey 1.508.500

3 Kebar 8.278.500

4 Wasior 2.811.620

5 Bintuni 1.849.000

6 Torea-Fak Fak 2.897.000

7 Kaimana 16.966.000

8 Domine Eduar Osok-Sorong 45.082.492

9 Teminabuan 1.222.000

10 Inanwatan 2.324.000

11 Kambuaya 1.864.000

12 Ayawasi 7.412.000

13 Babo 5.763.000

TOTAL 112.734.320


sebagai berikut.

TABEL

ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA


TAHUN ANGGARAN 2010

NO.

UNIT ORGANISASI,

PROVINSI DAN

UNIT PELAKSANA

TEKNIS

PENERAPAN

PEMRTHN

YANG BAIK

RESTRUKTURISASI

KELEMBAGAAN

& PERATURAN

TRANSUD

REHAB &

PEM.

TRANSUD

PEMBANG.

TRANSP.

UDARA

JUMLAH

RAYA

1 Rendani-

Manokwari 4.201.024 1.163.004 2.010.000 34.969.903 42.343.931

2 Merdey 1.107.913 143.967 540.000 533.000 2.324.880

3 Kebar 1.224.271 95.723 127.700 6.079.800 7.527.494

4 Wasior 1.043.831 75.653 1.146.380 1.717.200 3.983.064

5 Bintuni 899.250 92.320 0 350.400 1.341.970

6 Torea-Fak Fak 3.094.849 158.720 5.380.344 1.853.000 10.486.913


NO.

UNIT ORGANISASI,

PROVINSI DAN

UNIT PELAKSANA

TEKNIS

PENERAPAN

PEMRTHN

YANG BAIK

RESTRUKTURISASI

KELEMBAGAAN

& PERATURAN

TRANSUD

REHAB &

PEM.

TRANSUD

PEMBANG.

TRANSP.

UDARA

JUMLAH

RAYA

7 Kaimana 2.378.762 202.620 2.652.780 2.452.600 7.686.762

8 Domine Eduar

Osok-Sorong 10.537.025 1.158.770 7.607.000 38.163.421 57.466.216

9 Teminabuan 942.001 94.827 1.755.000 319.000 3.110.828

10 Inanwatan 1.335.164 87.390 0 1.932.000 3.354.554

11 Kambuaya 1.293.198 108.727 0 5.304.000 6.705.925

12 Ayawasi 1.423.169 87.390 0 3.572.800 5.083.359

13 Babo 940.222 92.640 0 2.241.000 3.273.862

TOTAL 30.420.679 3.561.751 21.219.204 99.488.124 154.689.758


Permasalahan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Subsektor

Perhubungan Udara Bandara Rendani Manokwari adalah sebagai

berikut;

a. Jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat,

sementara daya tampung terminal dan panjang landasan

masih sangat terbatas.

b. Arah pendaratan dan keberangkatan pesawat baru

memungkinkan dari satu arah

c. Belum adanya Master Plan untuk Bandara Rendani Manokwari

disisi Utara, dimana penggunaan lahan di bagian tersebut saat

ini berupa bukit, sedangkan sebelah selatan adalah laut.

Sehingga jika kelas bandara dan pelayanan akan ditingkatkan

alternatif yang paling memungkinkan adalah ke arah bukit.

d. Perlu waktu untuk studi (Master Plan & AMDAL) untuk

meningkatkan pelayanan bandara ke arah utara.

e. Pembangunan gedung kargo, ruang tunggu dan apron saat ini

masih sangat terbatas sehingga harus ditingkatkan

f. Kerjasama Pemerintah daerah dalam hal pembebasan lahan

harus ditingkatkan


Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Subsektor

Perhubungan Udara Bandara Domine Eduard Osok Sorong adalah

sebagai berikut;

a. Terlalu dekatnya permukiman dengan Bandar udara, dimana

permukiman tersebut masuk ke dalam Kawasan Keselamatan

Operasional Penerbangan (KKOP). Hal ini dapat

membahayakan keselamatan penerbangan dan masyarakat

tersebut.

b. Tingkat keamanan bandara yang masih rendah, dikarenakan

jalur pesawat masih digunakan sebagai akses dari permukiman

ke pusat kota.

c. Belum adanya Pagar di areal Bandar udara, untuk itu perlu

adanya alokasi anggaran untuk pemasangan pagar di

sekeliling bandara. Namun untuk mengurangi konflik yang

mungkin akan terjadi dengan masyarakat setempat, maka

harus dibangunnya jalan alternatif terlebih dahulu oleh

pemerintah daerah setempat.

d. Jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat,

sementara daya tampung terminal dan panjang landasan

masih sangat terbatas untuk jenis pesawat B 747-300.

e. Perlunya peningkatan luasan (Panjang dan Lebar) untuk

mendukung pelayanan penerbangan yang lebih baik.

f. Proses pembebasan tanah warga setempat sangat sulit,

terutama terkait dengan hak ulayat

4. Subsektor Badan Diklat

Pemerintah (Dephub) bertanggungjawab terhadap penyediaan

dan pengembangan sumber daya manusia sesuai amanat

Undang-undang No.27 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sumber

Daya Manusia yang berkualitas yang diamanatkan undang-

undang tersebut adalah di bidang angkutan perairan,


kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran,

perlindungan lingkungan maritim.

Pembangunan diklat pelayaran (BP2IP) di Kota Sorong memiliki

tujuan untuk membangun kawasan perbatasan di wilayah timur

Indonesia dengan sarana prasarana edukatif; memenuhi

kebutuhan tenaga pelaut tingkat dasar di pasar Nasional dan

Internasional; serta sebagai sarana pengembangan wilayah dan

menciptakan efek multiplier terhadap sektor pembangunan

lainnya termasuk mengembangkan sektor riil. Jumlah total lulusan

hingga Tahun 2010 adalah sebanyak 1280 lulusan, dengan jenis

diklat terbagi dua, yaitu Diklat Pelaut dan Basic Savety Trainning

(BST). Adapun lingkup pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. pembangunan gedung utama/ kantor, kelas dan fasilitas

belajar mengajar, gedung laboratorium, asrama, gedung

praktek, serta prasarana olah raga

2. pengadaan peralatan labiratorium dan peralatan simulator

Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong dimulai (Tahap I) pada

Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 51,3 Milyar, kemudian

Tahun 2008 (Tahap II) Rp 51,5 Milyar, Tahun 2009 (Tahap III) Dana

Babun Rp 12,85 Milyar dan pada Tahun 2010 memiliki Rencana ABT

sebesar Rp 100 Milyar. Rencana pembangunan yang dilakukan

pada Tahun Anggaran 2010 adalah:

1. Pembangunan asrama, ruang makan, kolam latih dan

perumahan pegawai

2. pembagunan jaringan listrik dan saluran ait bersih

3. peningkatan peralatan dan perlengkapan gedung

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh BP2IP dalam proses

pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di BP2IP adalah

sebagai berikut:


1. Pada Tahun 2009 Dana Babun sebesar Rp 12,85 Milyar tidak

dapat diturunkan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi

2. Pada Tahun 2010 ada program yang tanda bintang, yaitu untuk

pengadaan Jenset.

3. Simulator yang ada dirasa masih kurang, sehingga perlu ada

penambahan simulator untuk meingkatkan kompetensi para

peserta didik.

C. Sektor Perumahan Rakyat

Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada tuntutan

kebutuhan papan (rumah) yang sehat dengan lingkungan yang baik.

Kebutuhan rumah di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu

program prioritas yang harus secepatnya dipenuhi. Salah satu

program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan

tersebut adalah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) menggunakan dana APBN yang diharapkan dapat

menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat khusunya

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada APBN Tahun Anggaran 2009, dialokasikan Dana Stimulus untuk

pembangunan Rusunawa Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri

Papua (UNIPA) Manokwari. Permasalahan dasar yang menyebabkan

adanya permintaan terhadap Rusunawa Mahasiswa UNIPA, adalah

sebagian besar mahasiswa UNIPA berasal dari luar kota Manokwari

dan termasuk kategori tidak mampu (58,65%). Berikut data detail

mengenai Proyek Rusunawa UNIPA:

Nama Proyek : Pembangunan Rusunawa di Universitas

Negeri Papua, Manokwari

Lokasi : Universitas Negeri Papua, Manokwari

Nilai Kontrak : Rp. 9.780.800.000

Luas Area : ± 4.138 m2

Luas lantai total : ± 2.654,64 m2

Luas dasar bangunan : ± 684,72 m2


Jumlah lantai : 4 Lantai

Jumlah Sarusun : 86 Unit Sarusun

Ukuran unit : Tipe 21

Kapasitas : 4 Mahasiswa per sarusun

Fasilitas

Kamar mandi & Toilet: Komunal 2 per lantai

Ruang Bersama : 2 unit di lantai dasar

Struktur Bangunan : Sistem pracetak (precest)

Data Pembangunan Tahap I

Konsultan Perencana : PT. Esya Megah Perkasa

Konsultan Supervisi : PT. Wahanacipta Bangunwisma

Kontraktor Pelaksana : PT. Waskita karya (Persero)

Mulai Pelaksanaan : 12 Desember 2008

Selesai Waktu Pelaksanaan : 10 Desember 2009

Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender

Kontrak Tahap I : Pekerjaan Struktur dan Atap

Permasalahan

Permasalahan perumahan yang dihadapi dalam melayani

masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

antara lain meliputi;

1. Kurangnya akses MBR ke berbagai sumber daya yang diperlukan

untuk membangun/menghuni rumah layak.

2. Belum adanya pusat informasi perumahan yang dapat

membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

berguna terkait dengan pembangunan perumahan

3. Belum terintegrasinya fasilitas pendukung dalam perjanjian

kontrak pembangunan Rusunawa diantaranya terkait dengan

penyediaan Listrik dan Air bersih.

Permasalahan Khusus terkait pembangunan Rusunawa UNIPA

Manowari, Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:


1. Terjadinya keterlambatan pembangunan Rusunawa TA.2009

akibat adanya per ubahan desain struktur dari zone 4 ke zone 5

untuk menghadapi bencana gempa, dan adanya perhitungan

ulang anggaran terkait dengan struktur baru tersebut.

2. Terjadinya keterlambatan pembangunan karena pengiriman alat

berat (crane) mengalami keterlambatan dan waktunya tidak

dapat diprediksi karena kapal yang khusus mengangkut alat

berat sangat jarang ke Manokwari dan juga akibat cuaca yang

kurang baik.

3. Perlu adanya pembangunan rusunawa bagi 432 dosen dan staf

administrasi yang belum memiliki perumahan

D. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal di Indonesia diprioritaskan pada tiga

aspek, yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan

ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan pembangunan

Proyek daerah tertinggal/desa tertinggal sesuai dengan Renstra

Nasional dan Rentrada yaitu keterbatasan dana DAU dan PAD yang

masih kecil, sehingga Provinsi Papua Barat masih sangat tergantung

mengandalkan P2KPDT, P2DTK dan lain-lainnya dari APBN

Anggaran

Adapun program-program pembangunan (proyek) tahun 2009,

menyangkut daerah tertinggal khususnya terkait dengan Desa

Tertinggal di Provinsi Papua Barat adalah Sebagai Berikut:

TABEL

DISTRIBUSU ALOKASI ANGGARAN KE DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2009

MENURUT KEGIATAN PRIORITAS/ BA 999

PROGRAM/ KEGIATAN JUMLAH

Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah

Tertinggal (P2KPDT) Rp 4.000.000.000

Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah

Tertinggal (P4DT) Rp 2.000.000.000


PROGRAM/ KEGIATAN JUMLAH

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah

Tertinggal (P2IPDT) Rp 7.425.000.000

Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Rp 700.000.000

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertingal

(P2SEDT) Rp 700.000.000

TOTAL Rp 14.825.000.000

Keterangan: Dalam Juta Rupiah

RPJM Nasional 2010-1014 telah menetapkan daerah tertinggal yang

akan diberikan penanganan prioritas di dalam pembangunan,

termasuk didalamnya adalah desa-desa di Provinsi Papua Barat. Untuk

Tahun Anggaran 2010, besaran anggaran daerah tertinggal di Papua

Barat adalah sebesar Rp 9,627 Milyar dan Dana Anggaran Khusus

(DAK) sebesar Rp 1,411 Miliyar yang tersebar di seluruh

Kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua Barat. Jumlah dana bantuan

ini menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009

Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan anggaran

pembangunan dengan besaran anggaran total Rp 14,825 Miliyar dan

alokasi DAK sebesar Rp 8,746 Milyar.

Permasalahan

Program pembangunan daerah tertinggal secara umum berjalan

dengan baik namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk

mengoptimalkan potensi daerah dalam menyerap program-program

pembangunan daerah tertinggal serta diperlukannya koordinasi yang

lebih baik dengan departemen teknis lainnya.

E. Sektor Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Wilayah Provinsi Papua Barat merupakan daerah strategis dalam

perlintasan arus penumpang maupun barang dengan berbagai

moda transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun

transportasi udara yang sangat berhubungan dengan sektor

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika (BKMG) adalah Lembaga Pemerintahan


Non Departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofísika.

TABEL

BEBERAPA PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH BMKG DAN PENGGUNANYA

PRODUK PENGGUNA INFORMASI

Prakiraan Cuaca Harian Media

Prakiraan Cuaca Ekstrim/ Peringatan Dini Pemda, Media

Prakiraan Cuaca Kelautan Adpel, Pemda

Prakiraan Cuaca Penerbangan Airline

Prakiraan Musim Hujan/ Kemarau Pemda TK. I dan II

Prakiraan Hujan Bulanan Pemda, BPTPH

Anggaran

Berdasarkan DIPA TA 2009 besaran anggaran adalah sebesar Rp 7,35

Milyar dengan daya serap 96.59% sedangkan TA 2010, besaran

anggaran untuk Stasion BMG Stamet Jefman Sorong adalah sebesar

Rp 6,046 Milyar. Adapun kegiatan TA 2010 dibagi kedalam dua

kelompok penganggaran, yaitu untuk program penerapan

kepemerintahan yang baik sebesar Rp 1,095 dan untuk Program

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika sebesar

Rp. 4,951 Milyar atau sebesar 81,89% dari total Anggaran.

TABEL

PERKEMBANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN/ BELANJA MODAL

TERLIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI.

TAHUN TOTAL ANGGARAN

2006 Rp 5.416.194,00

2007 Rp 10.569.880,00

2008 Rp 8.411.020,00

2009 Rp 7.350.139,00

2010 Rp. 9.088.041,00



Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh BMKG Provinsi

Papua Barat adalah sebagai berikut;

1. Perlu radar cuaca untuk meningkatkan pelayanan

penerbangan, peringatan dini cuaca extrem, keakuratan

prakiraan cuaca

2. Perlu peningkatan kerapatan jaringan untuk mendapatkan

informasi yang lebih akurat

3. Perlu dirintis pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim untuk

melayani informasi cuaca kelautan

4. Perlu ada peningkatan bagi kualitas Sumber Daya Manusia

dengan memberikan pendidikan lanjutan.


IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara singkat, dari hasil Kunjungan dapat disampaikan Catatan

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai prestasi dan

keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi

Papua Barat.

2. Komisi V DPR RI memahami upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat

untuk melakukan peningkatan dan pengembangan jalan antar

Kabupaten.

3. Dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, Komisi V DPR RI

mendorong terselesaikannya program-program yang terkait

dengan irigasi dan bendungan sampai pada terselesaikannya

saluran primer, tersier dan skunder dengan kepastian sharing

pendanaan antara Pemerintah pusat dan daerah.

4. Komisi V DPR RI siap mendukung program strategis untuk

kesejahteraan masyarakat.

5. Komisi V DPR RI mendukung perluasan Bandara Rencano

Manokwari dan Bandara Domine Eduard Osok Sorong beserta

peningkatan fasilitas pendukungnya.

6. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan

Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum untuk

melakukan percepatan penyusunan dan pengesahan RTRW

Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai wujud pelaksanaan

amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7. Komisi V DPR RI mendukung seluruh mitra Komisi V DPR-RI, untuk

memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pada APBN-P

2010 dalam memenuhi kekurangan anggaran bagi Provinsi Papua

Barat di seluruh bidang yang terkait dengan mitra kerja Komisi V

DPR RI.

Secara lebih luas, rekomendasi/ saran dapat disampaikan dengan

komprehensif pada masing-masing sektor sebagai berikut:


A. Sektor Pekerjaan Umum

1. Subsektor Sumber Daya Air

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan

di sub sektor sumber daya air adalah;

1. Harus adanya terobosan solusi yang inovatif mengenai sistem

penyediaan air bersih di Provinsi Papua Barat, agar seluruh

lapisan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam

memenuhi kebutuhan akan air bersih.

2. Perencanaan yang lebih koordinatif dengan departemen

terkait, khususnya terkait pembangunan daerahi irigasi yang

harus koordinasi dengan Departemen Pertanian, dimana

pembangunan saluran tersier merupakan domain Departemen

Pertanian.

3. Perlu kesiapan daerah dalam mengalokasikan anggaran

dalam ABPD, terutama dalam rangka pembebasan tanah.

4. Dukungan dana Pemerintah Pusat harus dapat dioptimalkan

sehingga pembangunan prasarana sumber daya air dapat

memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

5. Membangun sinergisitas masyarakat sekitar untuk melakukan

pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya.

2. Subsektor Bina Marga

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di

sektor ini adalah;

1. Peningkatan penyediaan jaringan sarana dan prasarana jalan

dan jembatan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan

produktifitas.

2. Diperlukan perawatan yang lebih baik serta menyeluruh untuk

menjaga kualitas sarana dan prasarana jalan


3. Dibutuhkan upaya penggalian dana dengan mengoptimalkan

sumber pendanaan pemerintah daerah, pinjaman dari

lembaga internasional, dan keterlibatan pihak-pihak lain. Hal ini

mengingat kondisi keuangan negara yang relatif terbatas.

4. Diperlukannya kajian mengenai alternatif solusi struktur jalan

yang mampu mengikuti pergerakan tanah, agar jalan yang di

bangun tidak mudah rusak.

5. Sebelum proyek pembangunan jalan dilakukan, diperlukan

suatu kajian kelayakan terhadap lokasi jalan yang dipilih agar

lokasi yang digunakan sebagai ruas jalan layak secara fisik,

ekonomi dan lingkungan.

6. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah yang lebih maksimal

untuk mempercepat pembangunan jalan di Provinsi Papua

Barat dalam rangka membuka keterisolasian, mempercepat

pertumbuhan wilayah dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

3. Subsektor Cipta Karya


sektor ini adalah;

1. Peningkatan pembangunan seluruh infrastruktur permukiman

terutama air bersih agar terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat

2. Program pembangunan infrastruktur permukiman sebaiknya

diprioritaskan bagi Permukiman Kumuh, Permukiman nelayan,

Permukiman Tradisional, kawasan perbatasan dan pulau

terpencil.

3. Perlunya program penyuluhan bagi seluruh masyarakat terkait

dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk

mempercepat pembagunan subsektor cipta karya di Provinsi

Papua Barat.


4. Subsektor Penataan Ruang


sektor ini adalah:

1. Pemerintah Daerah agar lebih serius mengupayakan

percepatan pengesahan RTRW Provinsi dengan dikeluarkannya

Peraturan Daerah dari Provinsi Papua Barat.

2. Terkait dengan program percepatan penyesuaian RTRW

Kabupaten/kota sesuai yang diamanatkan UU No.26 Tahun

2007, maka Provinsi Papua Barat diminta untuk segera

memberikan rekomendasi bagi RTRW Kabupaten/ Kota di

Provinsi Papua Barat yang sudah mengajukan rancangan RTRW

Kabupaten/Kotanya ke Pemerintah Provinsi.

3. Komisi V DPR RI mendukung Departemen Pekerjaan Umum

untuk melakukan fasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten

Tambrau dan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten yang

baru dimekarkan.

4. Departemen Pekerjaan Umum hendaknya memastikan bahwa

semua sistem nasional sudah terplotkan dalam RTRW Provinsi/

Kabupaten/ Kota.

5. Mengingat Kota Sorong merupakan Kota dengan hirarki

sebagai Pusat Kegiatan Nasional di NKRI, dan melihat

pertumbuhan kota tersebut cukup cepat dan cenderung tidak

terkendali dibanding dengan Wilayah lainnya di Provinsi Papua

Barat, maka Komisi V DPR RI meminta agar Departemen

Pekerjaan Umum membantu Pemda Kota Sorong dalam hal

penyiapan RDTR berikut peraturan zanasinya.


B. Sektor Perhubungan

1. Subsektor Perhubungan Darat


di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan koordinasi antar berbagai dinas dan sektor yang

terkait dengan dalam pembangunan pelabuhan

penyeberangan sehingga terjadi keterpaduan antara

pembangunan pelabuhan dengan sarana pendukungnya.

2. Pembangunan yang bersumber dari APBN harus benar-benar

mempertimbangkan aspek ekonomi dan dapat memberikan

manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua Barat.

2. Subsektor Perhubungan Laut


di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga perlu segera

dilaksanakan untuk mendukung bongkar muat peti kemas dan

lain-lain.

2. Diperlukan lay out pelabuhan yang baru sehingga tidak terjadi

bercampurnya kegiatan penumpang dengan kegiatan

bongkar muat general cargo dan peti kemas sehingga

bilamana terdapat kegiatan penumpang, kegiatan bongkar

muat akan terganggu/terhenti sehingga akan menimbulkan

inefisiensi yang berdampak pada penurunan kualitas

pelayanan.

3. Pembangunan pelabuhan khususnya yang bersumber dari

APBN pada masing-masing daerah harus tetap memperhatikan

aspek kelayakan ekonomi dan kemanfaatan yang optimal bagi

kawasan Papua Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu

dilakukan koordinasi antar wilayah sehingga dapat sinergis dan

saling memberikan penguatan bagi pertumbuhan ekonomi

keseluruhan.


2. Subsektor Perhubungan Udara


di subsektor perhubungan udara antara lain sebagai berikut;

1. Permasalahan kepemilikan tanah hendaknya secepat mungkin

diselesaikan agar proses pembangunan Bandara dapat

dilaksanakan.

2. Pembangunan Transportasi Udara khususnya bandara-bandara

perintis harus dimaksimalkan karena memiliki peran vital untuk

menghubungkan beberapa Kabupaten di Papua Barat.

3. Pembangunan dan perluasan Bandar Udara harus selalu

memiliki kajian terhadap standar KKOP (Kawasan Keselamatan

Operasional Penerbagan) serta kelayakan secara ekonomi dan

lingkungan.

4. Penggunaan dana APBN harus dapat dioptimalkan mengingat

keterbatasan keuangan negara. Selain itu juga diupayakan

sumber pendanaan lain di luar APBN.

3. Subsektor Badan Diklat


sektor ini adalah;

1. Perlu adanya peningkatan kualitas fasilitas dan kurikulum

pendidikan, agar para lulusan dapat bersaing di dunia

internasional.

2. Badan Diklat harus memiliki data base lulusan untuk

memudahkan program evaluasi badan diklat terhadap daya

saing lulusan dan dan juga untuk meningkatkan kesempatan

kerja bagi lulusan akibat adanya jaringan informasi yang baik.

3. Perlu adanya sosialisasi program pendidikan Badan diklat bagi

seluruh lapisan masyarakat, terutama sosialisasi mengenai

kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan beasiswa.


4. Harus adanya perbaikan proses penyusunan dan perencanaan

program/kegiatan serta menyiapkan seluruh persyaratan/

prosedur pencairan kepada Kementerian Keuangan agar tidak

terjadi pemblokiran dana.

C. Sektor Perumahan Rakyat

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor

ini adalah;

1. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat mahasiswa dari

golongan tidak mampu buruh dan Rusunawa bagi para dosen

perguruan tinggi serta staff administrasi.

2. Mewujudkan rencana pembangunan rumah BTN bagi PNS,

Karyawan, dan masyarakat di Papua Barat

3. Memfasilitasi pembentukan Housing Resource Center di

kabupaten/ kota, dan memfasilitasi pusat pembelajaran

perumahan swadaya.

4. Meningkatkan akses informasi mengenai pembangunan

perumahan bagi seluruh golongan terutama bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah.

5. Harus ada kerjasama yang baik antara dinas-dinas yang

membidangi perumahan rakyat dan penyediaan fasilitas

pendukungnya.

D. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal


ini adalah;

1. Pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan/

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.

2. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya

berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah seperti

bantuan lembaga internasional, donor/grant, atau pinjaman

lunak.


3. Mengotimalkan program-program Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomi

masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dapat

langsung dinikmati oleh masyarakat.

E. Sektor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika


ini adalah;

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Stasiun BMKG dalam rangka peningkatan pelayanan bagi

sektor penerbangan, pelayaran, harian dan informasi cuaca

lainnya.

2. Mengupayakan peningkatan keamanan bagi seluruh aset

stasiun BMKG dari kemungkinan terjadinya kehilangan aset

tersebut akibat kelalaian.

3. Mengadakan program peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia dengan adanya berbagaimacam pelatihan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua

Barat pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009 - 2010 yang

dilaksanakan dari tanggal 11-14 Maret 2010.

Laporan ini menjadi masukan bagi komisi V DPR-RI dan semoga dapat

ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan

pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraaan rakyat

khususnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Maret 2010

KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI

KE PAPUA BARAT

Ir. Mulyadi

Documents

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE · PDF filetentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim ... serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan ... Suhu sangat bergantung