i

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG ( KKM )

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN TERTIB LAPORAN TEERHADAP

TUNJANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

Oleh:

Yogi Anang Amrulloh 1561162

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

2019

ii

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan

Rahmat, Nikmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Laporan Kuliah Magang (KKM) ini dengan judul “Pengaruh Displin Kerja dan

Tertib Laporan Terhadap Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto”.

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Skripsi serta untuk melatih

mahasiswa untuk mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis menyadari

bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan

dari berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu dan tenaga. Segala kesulitan

yang penulis hadapi sungguh diberikan kemudahan oleh-Nya, mulai dari

pencarian tempat magang, pelaksanaan sampai dengan pembuatan Laporan

Magang ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas KKM dan KSP

Primer Koppabri.

2. Keluarga tercinta atas dukungan dan do’anya.

3. Ibu Nurul Hidayati, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen

STIE PGRI Dewantara Jombang.

4. Bapak Indra Kurniawan, S.Sos, MM selaku dosen pembimbing lapangan

magang (DPL) yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga

laporan magang ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dani Kurnia Setiwan, SH telah membantu kelancaran tugas saya di

dalam perusahaan selaku Pimpinan.

6. Para ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang membantu

saya dalam proses KKM.

iv

Laporan magang ini masih banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan

maupun penyusunannya, namun hal tersebut semoga dapat menjadi evaluasi untuk

kami. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan untuk perbaikan penulisan

berikutnya.

Jombang, 13 April 2019

Penyusun

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... vi

DAFTAR TABEL......................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ viii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kuliah Kerja Magang .............................................. 1

1.2. Tujuan Kuliah Kerja Magang ........................................................... 2

1.3. Tempat Kuliah Kerja Magang .......................................................... 3

1.4. Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang ............................................... 3

BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1. Seajarah Satuan Polisi Pamong Praja ............................................. 4

2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja……………. 6

2.3. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto ................... 7

2.4. Kegiatan Instansi .............................................................................. 15

BAB III. PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1. Pelaksanaan Kerja ........................................................................... 16

3.2. Kendala Yang Dihadapi ................................................................... 17

3.3. Cara Mengatasi Kendala .................................................................. 19

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan .......................................................................................... 20

4.2. Saran ................................................................................................ 20

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 21

LAMPIRAN ............................................................................................... 22

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi ....................................................................... 7

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Surat keterangan melaksanakan Kuliah Kerja Magang ................................. 22

Formulir Aktifitas harian Kuliah Kerja Magang ............................................ 23

Dokumentasi .................................................................................................. 26

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan yang tinggi sangat dibutuhkan pada Era sekarang untuk

mempersiapkan mahasiswa dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu

yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan

hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk membandingkan

serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan

sebenarnya dilapangan. Sebagaimana diketahui bahwa perguruan tinggi

merupakan pendidikan formal tertinggi yang akan menghasilkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi yang siap untuk

bersaing dalam tuntutan dunia kerja. Dengan terus berkembangnya zaman,maka

tuntutan kemampuan, dan kualitas yang dibutuhkan akan semakin meningkat.

Untuk itu perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan SDM yang berkulitas

baik untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan demikian

STIE PGRI Dewantara Jombang juga memiliki tanggung jawab dalam

mempersiapkan mahasiswanya. Salah satunya dengan diadakannya pelaksanaan

kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) sebagai salah satu program yang wajib di

ikuti mahasiswa sebagai pembekalan pengalaman nantinya dalam menghadapi

dunia kerja.

Dengan Kuliah Kerja Magang (KKM) mahasiswa mendapat kesempatan

untuk mengimplementasikan ilmu sesuai program studi dan konsentrasi masing-

masing yang di dapat saat perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata dan diharapkan

KKM dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa mengenai gambaran

mengenai dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu

mengembangkan keterampilan, wawasan, serta sikap disiplin dan mandiri untuk

dapat menjadi tenaga kerja yang siap bersaing. Selain itu, selama menjalani KKM

mahasiswa mampu berkontribusi dan menciptakan sesuatu yang positif untuk

tempat KKM. KKM dapat dilakukan mahasiswa di tempat yang berkaitan dengan

2

program studi dan konsentrasi. Mahasiswa yang melakukan KKM, mengajukan

permohonan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Magang KSP Primer Koppabri

Nganjuk. Mahasiswa memilih KSP Primer Koppabri Nganjuk sebagai tempat

KKM karena koperasi tersebut terbuka untuk calon mahasiswa yang ingin

melaksanakan KKM dan mempelajari tentang koperasi dan usaha yang dijalankan

KSP Primer Koppabri Nganjuk yang mengalami perkembangan yang baik setiap

tahunnya.Hal ini sesuai dengan konsentrasi yang mahasiswa tempuh, mahasiswa

ditempatkan di Unit Simpan Pinjam. Selama melaksanakan kegiatan KKM,

diharapkan mahasiswa bukan hanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat

selama perkuliahan, berkontribusi, dan menciptakan sesuatu hal yang positif

untuk tempat KKM, tetapi juga dapat belajar berinteraksi dengan berbagai pihak,

sehingga dapat membangun hubungan yang baik dalam mempersiapkan diri untuk

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di

perkuliahan di tempat kerja.

2. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang dunia kerja di

lapangan.

3. Mahasiswa dapat menganalisis masalah-masalah yang terjadi di tempat

kerja.

4. Mahasiswa dapat memahami manajemen yang diterapkan di perusahaan.

5. Mahasiswa dapat merasakan pengalaman kerja sebelum terjun di dunia

kerja.

6. Mahasiswa dapat mengetahui lingkungan kerja di perusahaan

7. Mahasiswa dapat mengetahui dan menganalisis kredit macet dan kualitas

SDM pada perusahaan.

3

1.2.2. Manfaat

Ada beberapa manfaat dalam penulisan laporan KKM ini, antara lain :

1. Bagi Instansi

Sebagai sarana penghubung antara pihak Instansi dengan Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang

2. Bagi Mahasiswa

a. Mengaplikasikan teori dibangku kuliah dengan kondisi dunia kerja

yang sebenarnya

b. Dapat menguji keterampilan pribadi dalam bersosialisasi dan

menerapkan ilmu yang sudah dimiliki dalam lingkungan kerja

c. Sebagai sarana mendapatkan pengalaman kerja serta pola pikir lebih

maju guna meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi

permasalahan

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKM

1.3.1. Tempat

Informasi tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang pada sebagai berikut :

Nama Instansi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Alamat

Jl. Bhayangkara No. 46 Kota Mojkerto Jawa Timur

1.3.2. Waktu

Waktu yang diperlukan selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 01 Maret

sampai 31 Maret 2018.

4

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3

Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah

daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman

kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi

kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan

mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan

Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah

Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi

Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret

1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal

3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar

Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk

membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No

13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah

Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP

merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan

direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148

5

UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah

dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk Kabupaten Temanggung sendiri SATPOL PP terbentuk pada tanggal 9

Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota KETERTIBAN UMUM

( TIBUM ) dan Anggota SATUAN TUGAS PENGELOLA DAERAH

PERKOTAAN yang pada saat itu dibawah MATRIK HANSIP, sehingga kedua

pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG dengan tugas membantu

Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum khususnya

dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto memeliki Visi, Misi serta Tugas

Pokok dan Fungsi adalah :

1. Visi

“ Terwujudnya Perangkat Daerah yang profesional dalam menjaga ketentraman

dan ketertiban serta perlindungan masyarakat “

2. Misi

1. Meningkatkan SDM yang profesional dengan didukung sarana dan

prasarana yang memadai.

2. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal dalam penyelengaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

6

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN

2012 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA

MOJOKERTO.

1. Tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan Daerah ( PERDA ) dan

menjaga ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kota Mojokerto.

2. Fungsi :

3. Menegakkam peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum

serta perlindungan Masyarakat ;

4. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan Daerah dan peraturan

Walikota. ;

5. Melaksanaan kebijakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di kota Mojokerto.

6. Melaksanakan Kebijakan Perlindungan masyarakat

7. Melaksanakan koordinasi Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta menyelenggaraka ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian dan penyidik pegawai negri sipil ( PPNS )/

Aparat lainnya.

8. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur / badan hukum

agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan

walikota,

9. Melaksanakan tugas – tugas lainya.

7

2.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

8

Berdasarkan struktur organisasi perusahaan maka berikut ini dijabarkan tugas

dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di KSP Primer Koppabri :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas :

1. Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3. Pembinaan PPNS.

4. Pelaksanaan SPP dan SOP.

5. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tuigas pokok dan fungsi.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris

Tugas :

1. Penyusunan Rentra dan Renja.

2. Penyusunan RKA.

3. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA.

4. Penyusunan PK.

5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.

6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

kearsipan.

7. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

8. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi.

9. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

10. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

11. Pengelolaan anggaran belanja.

12. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.

13. Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) keuangan.

9

14. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

15. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP.

16. Pelaksanaan SPI.

17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah

18. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

19. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

20. elaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan

tugas pokoknya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

1. Pelaksanaan DPA dan DPAA.

2. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.

4. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.

5. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi.

6. Penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

7. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

layanan.

8. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui Website pemerintah Daerah.

9. Pelaksanaaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

10. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah.

11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat.

12. Pelaksanaan SPI.

10

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

14. elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

pokoknya

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas :

1. Melaksankan kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.

2. Melaksanakan kegiatan pengembangan minat dan budaya baca.

3. Kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan.

4. Melaksanakan kegiatan publikasi sosialisasi minat dan budaya baca.

5. Melaksanakan kegiatan pelestarian bahan pustaka.

6. Mengawasi pelayanan perpustakaan umum, perpustakaan keliling dan

perpustakaan sistem paket.

7. Memelihara, merawat dan menjaga serta mengelola administrasi bahan -

bahan pustaka.

8. Mengadakan promosi perpustakaan dan melaksanakan pelestarian bahan

pustaka, karya cetak dan karya rekam daerah serta pengembangan

perpustakaan.

9. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait, lembaga non pemerintah di

dalam maupun luar negeri dan masyarakat dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

10. Meneliti dan menyempurnakan laporan dan evaluasi pelaksanaan secara

berkala.

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkairt, lembaga non

Pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perwali

dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur lainnya

11

2. Mengkoordinasikan penindakan terhadap pelanggar Perda Kota

Mojokerto dan Perwali yang dilengkapi dengan Berita Acara Penertiban (

BAP ) dan surat bukti pengamanan barang yang terkait dengan

pelanggaran

3. Melakukan penyidikan dan penindakan bersama dengan tim PPNS

terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Perda, Perwali dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya

4. Memverifikasi rencana kegiatan pembinaan, penertiban dan penindakan

terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan

kesamaptaan di lapangan

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan pengamanan kantor,

Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota/Kantor dan Pejabat lainnya serta

pengamanan aset - aset Pemerintah Kota Mojokerto

6. Membantu dan melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada

7. Melaksanakan , pembinaan dan bimbingan pada aparat ketentraman dan

ketertiban dan masyarakat

8. Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan penerangan,

penegakan hukum, Perda, Perwali dan Peraturan Perundang - Undangan

lainnya

9. Melaksanakan SPP dan SOP

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tuigas

dan fungsinya

Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :

Seksi Penyidikan dan Penindakan

Tugas :

- Menyusun bahan penyidikan baik oleh PPNS maupun Kepolisian

Negara Republik Indonesia guna diajukan ke Pengadilan Negeri

- Melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda Kota Mojokerto dan

Perwali yang dilengkapi dengan Berita Acara Penertiban dan surat bukti

pengamanan barang yang terkait dengan pelanggaran

12

- Melakukan penyidikan dan penindakan bersama dengan tim PPNS

terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Perda, Perwali dan Peraturan Perundang - undangan lainnya

- Mencatat dan membawa bukti-bukti baik saksi/pengakuan data dan

analisa ( grafik, tabulasi dan matematik lainnya ) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

- Menyusun rencana kegiatan pengamanan dan penertiban dalam rangka

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan wilayah

Kota Mojokerto

Seksi Ketentraman dan Ketertiban (OPS)

Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan pembinaan operasional terhadap

ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kesamaptaan di

lapangan

- Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang – undangan

- Melaksanakan , pembinaan dan bimbingan pada aparat ketentraman dan

ketertiban dan masyarakat

- Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan

penerangan, penegakan hukum, peraturan daerah, peraturan Walikota

dan peraturan perundang - undangan lainnya

Kepala Seksi Pengamanan

Tugas :

- Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan operasional

pengamanan dan pengawalan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan

- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada petugas pengamanan

dan pengawalan pejabat

13

- elaksanakan tugas pengamanan kantor, Rumah Dinas Walikota, Wakil

Walikota dan pejabat lainnya serta pengamanan aset pemerintah

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Penyusunan rencana kerja bidang perlindungan masyarakat

2. Perumusan kebijakan teknis operasional dan pengembangan potensi

perlindungan masyarakat

3. Penyelenggaraan operasional perlindungan masyarakat

4. Penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat

5. Pelaksanaan DPA dan DPPA

6. Pelaksanaan SPP dan SOP

7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Perilindungan Masyarakat terdiri dari :

Seksi Kesiapsiagaan dan Sumber Daya

Tugas :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi

perlindungan masyarakat

- Penyelenggaraan dan pembinaan kesiapsiagaan perlindungan

masyarakat

- Penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat

- Penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data perlindungan

masyarakat

- Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas

perlindungan masyarakat

Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat

Tugas

- Penyusunan rencana kerja seksi operasional perlindungan masyarakat

14

- Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional perlindungan

masyarakat

- Penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional perlindungan

masyarakat

- Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksanaan tugas

satuan perlindungan masyarakat

- Penyelenggaraan peningkatan SDM satuan perlindungan masyarakat

untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan

akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia

Seksi Penyuluhan dan Informasi

Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan penyuluhan

- Mengumpulkan informasi bencana alam, informasi gangguan

ketentraman dan ketertiban masyarakat dan informasi pelanggaran

terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat tentang

bencana alam serta gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan tenaga

terampil dalam jenjang fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan

fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala

Satuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu

Kepala Satuan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

15

2.4. Kegiatan Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat.

2. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja

dan perlindungan masyarakat

3. Pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan

polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

4. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya

6. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum

agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota

7. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah)

8. Pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan

pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah

9. Pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat

Negara dan tamu negara

10. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

16

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)

3.1. Pelaksanaan Kerja

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama

menjalani atau melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja. Pada dasarnya Praktek Kerja Lapangan tidak hanya ditujukan

untuk menerapkan semua ilmu yang dipelajari selama kuliah, tetapi juga melihat

kepada dunia kerja serta memahaminya sehingga dapat menyesuaikan diri dan

mengetahui seperti apa dunia kerja yang sebenarnya.

Faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Praktek Kerja

Lapangan adalah sikap, mental, keberanian, kedisiplinan, penguasaan teoritis,

kemampuan penulis menyerap instruksi dan ilmu yang diberikan, penyesuaian diri

terhadap lingkungan kerja, kejujuran, inisiatif, kreativitas, kerja sama,

kedisiplinan dan tanggung jawab penulis dalam melaksanakan tugas yang

diberikan. Dalam hal ini, penulis harus menunjukkan sifat dan sikap yang baik

terhadap seluruh karyawan yang bekerja di Kantor Satpol PP.

Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan mulai tanggal 01 Maret 2019

sampai dengan 31 Maret 2019, dengan penempatan magang pada bagian

Administrasi. Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan mulai hari senin

sampai dengan jumat untuk sabtu dan minggu libur, jam kerja mulai dari jam

07.30 sampai dengan 15.30. Penulis ditempatkan pada Bagian Kepegawaian

(Divisi Bagian Umum dan Kepegawaian). Adapun aktivitas yang penulis lakukan

selama praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pengelola Kepgawaian membuat absensi manual untuk Anggota

Satpol PP

2. Membantu Pengelola Kepegawaian merekapitulasi hasil absesnis Fingger

Print

3. Membantu Pengelola Kepegawaian mengimput / mengapload surat izin

Pegawai yang tidak masuk kerja melalui perangkat yang langsung

17

terintegrasi secara online ke sistem absensi di Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kota Mojokerto

4. Membantu Pengelola Kepegawaian membuat Surat Tugas Unutuk Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja

5. Membantu Pengelola Kepegawaian membuat Surat Izin Cuti Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja

6. Membantu Pengelola Kepegawaian merekap kenaiakan pangkat Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja

7. Membantu Pengelola Kepgawaian membuat laporan kinerja harian untuk

Pengeleloal Kepegawaian melalui apikasi e – kinerja

8. Membantu Pengeloal Keuangan membuat laporan perjalan dinas

9. Membantu Pengelola Sarana dan Prasarana membuat rekapitulasi

pengeluaran BBM

10. Membantu Pengeloala Persuratan memasukan data surat masuk dan keluar

11. Membantu Pengelola Persuratan merekap surat masuk dan keluar

12. Membantu Pengelola Persutratan mendistribusikan surat masuk yang sudag

di disposisi oleh pimpinan

3.2. Kendala Yang Dihadapi

a) Kedisipilnan Absensi

Etos kerja dan kedisiplinan ASN Satpol PP terhadap absensi masih

kurang karena sering menunda nunda dalam melakukan fingger print,

meskipun absensi dapat mempengaruhi ppotongan tunjangan ASN

b) Kedisiplinan Laporan Tunjangan Kinerja

Laporan Tunjangan Kinerja juga demikian, kesadaran para ASN

dalam melakasakan laporan kinerja harian ini juga masih kurang, meskpun

sudah sangat dipermudah.

Laporan ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi di

Smart Phone, dan sistem pengisiannyapun juga sangat mudah

18

c) Faktor Pengaruh Tunjangan Kinerja

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi potongan tunjunagn

pengahisalan bagi ASN antara lain :

1. Presentase keterlambatan absensi

2. Laporan E – Kinerja

3. Penyerapan Anggaran Oleh Instansi

Presentase keterlambatan mempengaruhi 25% tunjuan kinerja yang di

dapat para ASN tiap bulanya. Begitu juga dengan Laporan E – Kinerja,

mempengaruhi 25% tunjangan yang didapat, lapoaran e – kinerja dilakukan

setiap hari dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan 18.00.

Penyerapan anggaran oleh instansi mempengaruhi 50% tunjangan

yang di dapat, pada kenyataannya para pegawai sering menunda nuda dalam

menyelsaiakan SPJ, sering terjadi pemotongan tunjangan karena kurang

displinnya pegawai ASN.

d) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia terdiri atas dua suku kata

meliputi kata kualitas yang secara umum merupakan tingkat baik

buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Adapun pengertian kualitas

menurut Sedarmayanti (2009:59), mengemukakan bahwa “Kualitas

merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi

berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan”. Sedangkan Pengertian

Sumber Daya Manusia secara umum merupakan daya yang bersumber

dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut

tenaga atau kekuatan (energi atau power). Pada hakikatnya SDM yang

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai

tujuan organisasi itu.

19

3.3. Cara Mengatasi Kendala

1. Disiplin Absensi dan Laporan E – Kinerja dan Peenyerapan aanggaran

a) Menambah tingkat presentase pemotongan

Pegawai akan mempertimbangkan jika tingkat presentase pemmotongan

tunjangan dari 25 % menjadi 30%

b) Meberikan sosialisasi terkait pentingnya penyerapan anggaran kepada

pegawai yang bertugas di kantor

2. Kulaitas SDM

a) Melalui pelatihan

Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk

peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap.

b) Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina karyawan melaui

program perencanaan dan penilaian.

c) Recruitment

Recruitment bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi

kebutuhan Instansi.

20

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan,

tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan

atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah

atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Hak pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

4.2 Saran

Dalam peningkatan disiplin pegawai negeri sipil, penulis memberikan

beberapa saran diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran para pegawai negeri sipil akan kewajibannya

sebagai abdi masyarakat, baru menuntut haknya;

2. Kepada para pemimpin agar membimbing dan menjaga kedisiplinan

pegawai negeri sipil, serta memberikan hukuman yang tegas sesuai

peraturannya agar ada efek jera bagi pelanggaran disiplin;

21

DAFTAR PUSTAKA

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38200/3/Chapter%20II.pdf

http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-disiplin-pns.html

http://reformasi-birokrasi-indonesia.blogspot.com/2013/03/organisasi-publik.html

22

23

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Yogi Anang Amrulloh

NIM : 1561162

Program Studi : Manajemen KS B 2015

Tempat KKM : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Bagian : Administrasi

Tanggal Jenis Kegiatan Tanda

Tangan

04 Maret 2019 Menulis daftar surat masuk

Menulis daftar surat keluar

Mengetry surat masuk dan keluar ke komputer

05 Maret 2019 Menulis daftar surat masuk

Menulis daftar surat keluar

Mengetri surat masuk dan keluar ke komputer

06 Maret 2019 Menulis daftar surat masuk

Menulis daftar surat keluar

Mengetri surat masuk dan keluar ke komputer

07 Maret 2019 Membuat Surat Perintah Tugas

Membuat daftar hadir / absensi manual

08 Maret 2019 Mebuat Surat Balsan

Membuat Surat Perintah Tugas

11 Maret 2019 Menulis daftar surat masuk

Menulis daftar surat keluar

Membuat Surat Balasan

12 Maret 2019 Menulis daftar surat masuk

Menulis daftar surat keluar

Membuat Laporan Perjalanan Dinas

13 Maret 2019 Membuat Surat Balsana

Membuat Surat Perintah Tugas

Membatu Pengelola Kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

24

14 Maret 2019 Membuat rekapitulasi perjalanan dinas

Membuat Surat Balasan

Mengentry surat masuk dan keluar ke komputer

16 Maret 2019 Membuat rekapitulasi pengeluaran BBM

Membuat Laporan Penyerapan Anggaran

Membuat Surat Perintah Tugas

18 Maret 2019 Membuat laporan perjalann dinas

Membuat surat balasan

Membantu Pengelola Kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

19 Maret 2019 Membuat rekapitulasi perjalanan dinas

Membuat Surat Perintah Tugas

20 Maret 2019 Membuat Nota Dinas hasil rapat

Membuat surat balasan

Membantu Pengelola Kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

21 Maret 2019 Mengetry surat masuk dan keluar ke komputer

Membuat surat balasan

Mengisi rekapitulasi pengeluaraan BBM

22 Maret 2019 Membuat laporan perjalanan dinas

Membantu Pengelola Kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

25 Maret 2019 Mengentry surat masuk dan keluar ke komputer

Membuat surat perintah tugas

Membantu pengelola kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

26 Maret 2019 Membuat basalan surat

Mengisi rekapitulasi pengeluaran BBM

Membantu pengelola kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

27 Maret 2019 Membuat surat perintah tugas

Membuat surat balasan

Membantu pengelola kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

25

29 Maret 2019 Membuat laporan perjalanan dinas

Membuat nota disas hasil rapat

Membantu pengelola kepegawaian membuat

laporan e – kinerja

26

DOKUMENTASI

Apliksi Laporan Kinerja