LAPORAN KINERJA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN 2014

NOMOR : LAP- 25/PW30/1/2015 TANGGAL : 23 JANUARI 2015

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

i Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2014 disusun

dan disajikan sebagai upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi.

Peraturan ini merupakan pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi dan aturan sebagaimana disebutkan diatas mengharuskan

semua instansi pemerintah untuk menyajikan laporan kinerja sebagai mata

rantai dari siklus akuntabilitas kinerja yang memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Alat (instrumen) bagi Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders

(Kepala BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD/BUL).

2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan

datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan kinerja ini secara garis

besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun

2014 dan capaian kinerja selama periode renstra. Rencana kinerja tahun 2014

merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 sedangkan

Rencana Strategis BPKP 2010-2014 merupakan sasaran jangka menengah

yang ingin dicapai selama 5 tahun.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2014

dan tahun-tahun sebelumnya selama periode renstra yang diarahkan untuk

memenuhi target dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2014 dan

ii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2010-2014.

Laporan kinerja ini telah membandingkan antara realisasi kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2014 dengan Tapkin tahun 2014 dan

target IKU pada akhir periode renstra tahun 2014. Hasil pembandingan

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja pada umumnya memuaskan

dengan tercapainya sebagian besar IKU. Hasil analisis capaian kinerja, baik

yang telah memenuhi sasaran maupun yang belum, akan menjadi bahan

penyusunan rencana strategis mendatang, sehingga capaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Banten dapat lebih akuntabel.

Semoga laporan kinerja tahun 2014 ini dapat memberikan arti bagi para

pengguna dan menunjukkan peran yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Banten.

23 Januari 2015

Kepala Perwakilan,

Rizal Sihite NIP 19560426 198303 1 001

TT*

target Indikator Kinerja Utama (lKU) yang tercantum dalam Rencana Shategis

Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2010-2014.

Laporan kinerja ini telah membandingkan antara realisasi kinerja

Peruakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2014 dengan Tapkin tahun 2014 dan

target IKU pada akhir periode renstra tahun 2014. Hasil pembandingan

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja pada umumnya memuaskan

dengan tercapainya sebagian besar lKU. Hasil analisis capaian kinerja, baik

yang telah memenuhi sasaran maupun yang belum, akan menjadi bahan

penyusunan ren@na strategis mendatang, sehingga capaian kinerja Penvakilan

BPKP Provinsi Banten dapat lebih akuntabel.

Semoga laporan kinerja tahun 2014 ini dapat memberikan arti bagi para

pengguna dan menunjukkan peran yang telah dilaksanakan oleh PeMakilan

BPKP Provinsi Banten.

23 Januari2QlS

198303 1 001Rizal Sihite

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF

v vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 2

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 3

D. Struktur Organisasi 4

E. Sistematika Penyajian 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 8

1. Pernyataan Visi 8

2. Pernyataan Misi 12

3. Tujuan Strategis 18

4. Sasaran Strategis 20

5. Indikator Kinerja Utama 21

6. Program dan Kegiatan 24

B PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

A Capaian Kinerja 30

B Analisis Capaian Kinerja 36

Sasaran Strategis 1 37








iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

C Realisasi Anggaran 79

BAB IV PENUTUP 81

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Perwakilan BPKP Prov. Banten

Lampiran 2a Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2014

Lampiran 2b Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun

2013,2012, dan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP

Provinsi Banten.

Lampiran 3 Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU dari

tahun 2010 sd 2014

Lampiran 4 Perbandingan Realisasi output Tahun 2014 dengan

Realisasi output Tahun 2013 dan Target Output Tahun

2014 Perwakilan BPKP Provinsi Banten

vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Banten

berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Banten untuk

mencapai tujuannya melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Sesuai

Peraturan tersebut, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta melakukan

pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai tujuan di atas Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah

merumuskan rencana strategis (Renstra) yang akan dicapai selama periode

tahun 2010 s.d 2014 yang memuat enam tujuan dan delapan sasaran strategis

serta dilengkapi dengan sejumlah indikator kinerja sebagai tolak ukurnya. Dalam

perjalanannya selama lima tahun, Renstra telah mengalami dua kali perubahan

sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi baik yang dilakukan secara internal

maupun eksternal agar indikator kinerja benar-benar dapat diukur dan mewakili

akuntabilitas yang diharapkan.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari periode renstra, oleh karena itu

pengukuran kinerja tahun ini menjadi sangat penting karena akan

menggambarkan apakah visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten benar-benar

telah terwujud atau belum. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja

tahun ini bukan hanya terfokus pada kinerja tahun 2014 melainkan meliputi

pengukuran kinerja selama periode renstra.

Namun demikian pengukuran kinerja selama periode renstra tidak dapat

dilakukan secara utuh karena perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

pengukurannya baru dilakukan tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2012. Untuk

mengukur ketercapaian IKU pada akhir periode renstra dilakukan dengan

menghitung secara rata-rata ketercapaian IKU selama 3 tahun, yaitu tahun 2012,

2013 dan tahun 2014.

vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) atas pencapaian target yang termuat

dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dan target akhir periode renstra

menunjukkan bahwa sebagian besar IKU (outcome) telah direalisasikan dengan

persentase ketercapaian kinerja tahun 2014 rata-rata sebesar 101,03% dan

ketercapaian kinerja rata-rata selama periode renstra sebesar 103,34%, yang

dapat digambarkan pada table RE.1 dibawah ini:

Tabel RE.1.

Capaian Sasaran Strategis

No.

Sasaran Strategis

Capaian (%)

2014 2012-2014

1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 80% LKPD 103,78 106,23

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%

117,97 111,99

3 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD

116,11 110,34

4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

83,69 92,05

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

97,04 103,44

6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda

115,56 86,58

7

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

98,88 99,26

8 Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

120,00 120,00

Capaian Rata-rata 101,03 103,74

Mengacu pada hasil rata-rata capaian kinerja tahun 2014 dan rata-rata selama periode

renstra yang diatas 100%, visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebagai Auditor

Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas

Keuangan Negara yang Berkualitas di Wilayah Provinsi Banten telah terwujud

walaupun masih adanya beberapa permasalahan yang ditunjukkan dari beberapa

indikator strategis yang tidak tercapai diantaranya:

1. Belum maksimalnya Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi dan fraud control

plan masih belum mencapai target.

viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

2. Masih sangat minimalnya penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan good

clean government.

3. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun

2008 masih rendah yang tergambar dari perolehan opini laporan keuangan Pemda

yang belum memenuhi target RPJMN.

4. Kompetensi dan kapabilitas APIP daerah belum memadai untuk mengawal

pencapaian visi masing-masing pemda.

Solusi dari keempat masalah tersebut memang sangat tergantung pada keinginan dan

niat baik dari para stakeholder, namun sebagai auditor yang responsif dan interaktif

perlu mencari terobosan (breakthrough) sebagai jalan keluar dengan menggali peluang

yang potensial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) telah menjadikan Pemerintah Provinsi Banten

sebagai wilayah provinsi yang pertama kali dijadikan pilot proyek Tunas Integritas. Niat

KPK ini merupakan peluang untuk melakukan sinergi dalam mengintensifkan kegiatan

sosialisasi anti korupsi dan fraud control plan (FCP).

Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK dan mulai diterapkannya sistem accrual basis

dalam penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan pengawalan terhadap

implementasi action plan agar kualitas laporan keuangan pemda dapat ditingkatkan.

Hasil pengukuran kinerja atas program yang dilaksanakan selama periode renstra

tahun 2010-2014 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya merupakan modal

dalam menyusun rencana strategis yang akan datang terutama dalam kaitannya

dengan perumusan indikator kinerja yang SMART dan usaha-usaha untuk mencapai

target yang ditetapkan.

1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 sebagai

transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN).

Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen

(LPND), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 03 Tahun 2013. BPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan bagian integral dari BPKP yang

mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung BPKP di dalam menjalankan peran

stratejiknya. Tugas dan Fungsi tersebut tertuang dalam pasal 2 Keputusan Kepala

BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, yaitu melaksanakan pengawasan keuangan dan

pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perwakilan

BPKP Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.

2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara

dan pengurusan barang milik/ kekayaan Negara.

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan

daerah.

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat

strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah.

5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pusat dan daerah.

6. Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan

daerah.


7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/bantuan luar

negeri yang diterima Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas

permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance (GCG) dan

laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan Pemerintah, dan BUMD, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Keuangan

Negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan

(HKP), dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan

instansi pemerintah lainnya.

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan.

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-616/K/SU/2011

tanggal 25 Mei 2011 yang mengatur pengalihan tugas pokok yang menyangkut

Pertamina dan cabang usaha Pertamina ke Deputi Akuntan Negara, maka sejak

tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Banten tidak lagi melakukan pemeriksaan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG pada Pertamina dan cabang usaha

Pertamina.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP diberikan

mandat untuk melaksanakan:

1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan

pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan

keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata

kelola;


2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah

daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan

penyerapan anggaran;

3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang

mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;

4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong

penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh

mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan satuan kerja

instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja Provinsi

Banten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BPKP.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kekuatan BPKP melekat pada kualitas produk yang dihasilkan dan bersifat

strategis, makro dan nasional (lintas sektoral). Hal ini merupakan jiwa dari pasal 49

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang tugas BPKP bersifat spesifik

yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai

akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat. Sesuai jenjang cascading

Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2014 telah melaksanakan

kegiatan dan layanan produk sebagai berikut:

1. Audit Keuangan;

2. Audit Operasional;

3. Audit/Evaluasi Kinerja;

4. Audit dengan Tujuan Tertentu;

5. Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan;

6. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem;

7. Evaluasi Kebijakan;

8. Evaluasi Efektivitas Program;

9. Asessment GCG;

10. Sosialisasi;

11. Kajian Pengawasan;

12. Audit Investigasi atas HKP;


13. Audit Investigasi atas atas Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

(TPK);

14. Audit Investigasi atas Klaim/Eskalasi;

15. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); dan

16. Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

D. Struktur Organisasi

Pada awalnya struktur organisasi Perwakilan BPKP ditetapkan sesuai Keputusan

Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001, yaitu

organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten terdiri atas Kepala Perwakilan dengan

struktur di bawahnya mencakup 1 bagian, 4 bidang dan kelompok jabatan

fungsional. Struktur organisasi tersebut, secara terinci terdiri atas:

1. Kepala Perwakilan.

2. Bagian Tata Usaha

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Keuangan

d. Sub Bagian Umum

3. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

4. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

5. Bidang Akuntan Negara.

6. Bidang Investigasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka memenuhi prinsip organisasi modern yang menekankan pada

perampingan struktur dan pengkayaan fungsi (Optimalisasi) dan sesuai dengan

Peraturan kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP, pada akhir tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah

melakukan reorganisasi dengan mengurangi dan menggabungkan dua jabatan

struktural setingkat eselon IV pada Bagian Tata Usaha menjadi tersisa dua Jabatan

Struktural Eselon IV. Sedangkan pada bidang teknis seluruh jabatan struktural

setara eselon III dihapus dan digantikan dengan lima kelompok jabatan fungsional

auditor yang dikoordinasikan oleh masing-masing seorang pejabat fungsional

auditor setingkat Auditor Utama atau Auditor Madya yang ditunjuk. Secara hirarki,


struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai Peraturan kepala

BPKP Nomor 13 tahun 2014 nampak pada gambar peraga di bawah ini:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, yang merupakan pedoman operasional dari

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah secara implisit istilah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dipersingkat menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan

substansi laporan khususnya Bab III diperluas dengan menambahkan

perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir serta perbandingan realisasi kinerja tahun ini dgn standar

nasional (jika ada). Secara sistematis, Laporan Kinerja Instansi merupakan output

yang dihasilkan dari alur dokumen SAKIP, yaitu mulai dari perencanaan sampai

dengan pelaporan yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan dan menggambarkan

tingkat keberhasilan organisasi yang tergambar dari pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Banten selama tahun 2014 (performance result), dibandingkan

dengan Rencana/Penetapan Kinerja (performance plan) tahun 2014. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang

akan datang. Sehubungan tahun 2014 merupakan akhir tahun periode renstra,

guna mendukung informasi yang lebih lengkap dalam laporan kinerja ini juga

disajikan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam

periode renstra.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun

2014, sebagai berikut :

Bab - I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis orgnisasi serta permasalahan utama (strtegic

issued) yang sedang dihadapi.

Bab - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

2014.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja

LAKIP

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Laporan Kinerja

Triwulanan

Laporan Realisasi

Anggaran Triwulanan


Bab – III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PERWAKILAN

A. Capaian Kinerja Instansi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja tahun 2014 dan analisisnya

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja, serta perbandingan capaian kinerja baik dengan

target maupun maupun capaian kinerja dengan tahun-tahun

sebelumnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yng digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian

kinerja.

Bab – IV PENUTUP

Pada bab ini disimpulkan secara umum capaian kinerja organisasi serta

langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.

8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2014

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2014 merupakan akhir tahun pelaksanaan Renstra BPKP periode 2010-

2014 yang merupakan penjabaran dari mandat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP, dan amanah Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2012. Mandat dan amanah dimaksud, pada intinya memberikan instruksi

kepada BPKP untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara

melalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraan SPIP serta koordinasi antar-

instansi.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan instansi vertikal BPKP di daerah

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPKP.

Dengan demikian dalam proses perencanaan tahun 2014, yang hasilnya dituangkan

dalam dokumen RKT dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014, tetap mengacu dan

selaras dengan Renstra BPKP dan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten periode

2010-2014.

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Rencana strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan

Kinerja menggunakan Renstra BPKP periode 2010-2014 yang memuat satu Visi,

empat Misi, enam Tujuan Strategis, delapan Sasaran Strategis dengan 35 Indikator

Kinerja Utama (IKU), dan tiga Program, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi harus dibawa

agar organisasi tetap eksis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perwakilan

BPKP Provinsi Banten serta melihat latar belakang, dimana Perwakilan merupakan

bagian integral dari BPKP maka penjelasan visi dan misi mengacu pada Renstra

BPKP.

Visi BPKP

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Wilayah

Provinsi Banten


Penjabaran makna dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

a. Auditor Presiden

Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang

melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan

segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan

manfaat kepada Presiden. Oleh sebab itu, lingkup pengawasan yang menjadi

perhatian BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral

dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan

keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro-growth,

pro-job dan pro-poor.

Dalam posisi sebagai auditor presiden, BPKP dituntut mampu mendeteksi

berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan

rekomendasi yang tepat/ applicable kepada Presiden. Dengan demikian dalam

kurun waktu 10 sampai dengan 30 tahun mendatang diharapkan BPKP

memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas.

Ciri khas dari BPKP sebagai Auditor Presiden yang membedakan dirinya dari

lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di

bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan

kewajiban Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan nasional

sebagai wujud akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diamanatkan

dalam 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Visi BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam

rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance

terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan

dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak

bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang mencederai penegakan

prinsip independensi.


b. Responsif

Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam

menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang

dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada

pengambil kebijakan. Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam

menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam

mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh

Presiden. Dalam konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu penugasan

dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP

maka BPKP dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang

efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan

Presiden dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan

dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.

c. Interaktif

Reaktif berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, sedangkan proaktif

mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP

(satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa memperhatikan

/ mendengarkan kepentingan / kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian

tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders haruslah selalu

terjalin dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu, BPKP harus membuka saluran-

saluran komunikasi yang efektif, melalui kemitraan dengan stakeholders dan

APIP lain dalam menjalankan perannya. BPKP harus dapat menjelaskan

dengan baik hasil-hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang

diperlukan oleh para pengguna/stakeholders. Kegiatan-kegiatan seperti

Clearing House, kehumasan, maupun implementasi President Accountability

Systems (PASs) sangat membantu dalam menciptakan suasana interaktif. Sifat

interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi

para auditor BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat

bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

d. Terpercaya

BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang

terpercaya, yang berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung

profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil

kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders


dan stakeholders. Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara

yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian

BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidang

keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang

terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan

pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP.

Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan banyaknya

permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata

kelola pemerintahan.

e. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas,

yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak

sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya,

namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome)

atas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun pengelolaan keuangan negara dapat dikuasakan sesuai dengan

pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, namun akuntabilitas keuangan

negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh

Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan


pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan Presiden di bidang keuangan negara kepada pihak yang memiliki hak

atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas

keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau

kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu,

pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai

ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis

(reasonableness). BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu

pengawasan dalam bidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat

memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

f. Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa

pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,

mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta

berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan

kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.

Misi BPKP

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:


a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden

dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara,

sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden

selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan

yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan

pengawasan intern pemerintah yang pada hakikatnya bertujuan memberikan

nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance

dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP adalah

memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi

Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja

pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi

perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta

membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Mandat BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara

semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pasal 49 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dinyatakan bahwa BPKP

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan tertentu yang meliputi:

1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang

dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian

negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan

pengawasannya oleh APIP lain.

Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara

diharapkan dapat memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan

selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar

Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP

selain BPKP. Peran BPKP dalam mengawasi kegiatan-kegiatan BUN tersebut


perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik

mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya.

Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

merupakan kegiatan BPKP dalam rangka merespon permasalahan-

permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai

perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan

tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor

Presiden/pemerintah.

Dalam misi 1 termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak

hukum dan Pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan

dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli (PKA), dan

bantuan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

b. Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa

untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah tersebut.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab

atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk

memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas

keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

terdiri dari BPKP, Itjen / Inspektur Utama / Inspektur pada

kementerian/lembaga, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat kabupaten/kota.

Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan

pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI

terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai

dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP

dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang

langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk

memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja


Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai

kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah, sehingga perlu juga

dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah

baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup:

1) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2) Sosialisasi SPIP;

3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;

4) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

5) Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kegiatan pembinaan butir 1) sampai dengan butir 4) merupakan rangkaian

kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat

menerapkan SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi

kedua ini. Sedangkan butir 5) lebih spesifik terkait peningkatan kemampuan/

kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu

mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten.

c. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa

kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses

kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis.

Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan

menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas

arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan

memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan

yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP

dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP.

Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang

bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya masing-masing.


Oleh sebab itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi

pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri

maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran misi ini merupakan bentuk

tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan untuk turut

serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu.

Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-

sama, baik dengan BPK, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat

pada K/L, Inspektorat pada provinsi/kabupaten/kota, dan Satuan Pengawasan

Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL/BULD, maupun dengan Instansi Pemerintah

lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian

Dalam Negeri pada saat ini, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Lebih luas lagi, dilakukannya pengawasan secara bersinergi akan menjadi

agenda yang penting bagi BPKP bersama-sama dengan DPR/DPRD,

Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun masyarakat.

Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaran BPKP

untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra-produktif dalam kegiatan

pengawasan, misalnya bertubi-tubinya dan tumpang tindihnya pelaksanaan

kegiatan pengawasan di lapangan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk

pemberian masukan mengenai arah dan kebijakan pengawasan

nasional/makro kepada Pemerintah. Substansi arah dan kebijakan yang

dimaksud tentunya sejalan dengan program-program Pemerintah yang

menjadi prioritas, berskala nasional, memperhatikan analisis risiko per masing-

masing sektor dan bidang kegiatan pemerintahan, mencerminkan sinergi

APIP, dan menunjukkan dukungan bagi pelaksanaan pengawasan oleh auditor

eksternal.

Peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP) baik dari sisi

SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup:

1) Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

2) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

3) Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

4) Pengembangan Kapasitas Internal BPKP.

5) Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP.


6) Pendukung/fasilitasi Pengawasan.

7) Sinergi dengan APIP lain.

d. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah

Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam

rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan

Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden

(President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs

adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas

Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, on-line,

dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi

secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan

sistem seperti ini, Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian

kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan

korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana

pada saat tertentu.

Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah belum dapat menjamin bahwa Presiden memperoleh

informasi periodik yang utuh/menyeluruh, up to date, dan mendekati real-time

tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

negara.

Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat maupun di daerah, yaitu

(i) penyerapan anggaran yang rendah, (ii) kurang sinkronnya rencana

pembangunan di pusat dan daerah, dan (iii) tidak adanya informasi capaian

kinerja kumulatif/agregasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

yang dapat dilaporkan kepada Presiden secara tepat waktu (up to date), yang

mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai

apakah agenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan

oleh pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target

atau harapan Pemerintah dan rakyat.

Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 khususnya pada pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk

menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada

Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.


3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

dirumuskannya tujuan ini, maka Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam

kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan strategis,

BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa

modifikasi, disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan

konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi

Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholders dan Perspektif

Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan

menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka

tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat

kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung

yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Keterkaitan antara tujuan strategis tersebut digambarkan dalam peta strategi. Peta

strategi berisi sekumpulan tujuan strategis yang saling terkait dan koheren serta

mempunyai hubungan sebab – akibat (causal relationship) antar- tujuan strategis

tersebut. Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya

strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi, dan

tujuannya.

Peta strategi BPKP menggunakan empat perspektif yaitu manfaat bagi stakeholder,

manfaat bagi auditan/pengguna jasa, proses internal, dan pertumbuhan dan

pembelajaran.

Tujuan utama berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2012-

2014 sebanyak enam Tujuan Strategis dan diacu oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Banten, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Negara/daerah.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik.


3. Menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara.

4. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

6. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.

Keenam tujuan strategis tersebut diharapkan dapat dicapai melalui keberhasilan

BPKP memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa yang diwujudkan

dengan efektifitas rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan auditan/pengguna

jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Rekomendasi hasil kerja BPKP yang

ditindaklanjuti dan meningkatnya permintaan jasa mengindikasikan bahwa auditan

maupun pengguna jasa puas dengan hasil kerja BPKP. Tindak lanjut rekomendasi

hasil kerja BPKP mendorong tercapainya tujuan strategis dalam perspektif manfaat

bagi stakeholder.

Keberhasilan memberikan manfaat bagi auditan/pengguna jasa akan terwujud

apabila BPKP dapat memberikan jasa yang tepat (appropriate), berkualitas, tepat

waktu dan efisien. Hal ini perlu didukung proses internal yang berkualitas, yang

diindikasikan dengan tercapainya efektivitas penelitian dan pengembangan

pengawasan, terlaksananya pemberian jasa yang appropriate, berkualitas, tepat

waktu, dengan biaya yang efisien, dan terwujudnya efektivitas komunikasi publik.

Seluruh hal tersebut di atas akan tercapai apabila BPKP berhasil mengelola pilar

kinerja organisasi yang terdiri dari tiga modal utama yaitu modal sumber daya

manusia (Human Capital), modal sistem informasi dan prosedur (Information

Capital) dan modal organisasi (Organization Capital).

Sumber daya yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas merupakan

motor organisasi karena akan mendorong produktivitas. Oleh sebab itu, dalam

konteks human capital, BPKP berupaya meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian yang baik.

Pegawai yang kompeten dan cukup tidak akan menghasilkan proses internal yang

memenuhi harapan auditan maupun pengguna jasa jika tidak dibekali dengan

peralatan yang memadai. Dalam karakteristik organisasi yang menghasilkan jasa,

peralatan yang sangat dominan ialah sistem informasi yang memadai. Kecukupan


sistem informasi ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas BPKP yang

memerlukan data dan informasi yang akurat.

Selain itu, standar pelaksanaan tugas sangat diperlukan terutama untuk menjamin

produk jasa yang berkualitas dan memenuhi harapan auditan maupun pengguna

jasa. Keberadaan standar memberikan pemahaman yang sama tentang apa dan

bagaimana jasa disampaikan kepada auditan maupun pengguna jasa. Untuk

menjamin kualitas yang sesuai dengan perkembangan aturan terkait dengan

auditan, pengguna jasa maupun intern BPKP, standar yang ditetapkan harus selalu

mengikuti perkembangan aturan yang terkini.

Terkait dengan organization capital, arah BPKP adalah menciptakan iklim kerja

yang kondusif, melalui manajemen SDM dan penataan organisasi yang tepat,

sehingga SDM lebih produktif dalam melaksanakan tugasnya dengan kejelasan

peran, tanggung jawab dan wewenangnya.

Tercapainya tujuan strategis tersebut, tidak lepas dari fungsi Unit Kerja Pendukung

(Supporting Unit) dalam memberikan fasilitasi dan mempercepat proses

operasional BPKP. Kebutuhan akan ketepatan perencanaan, jaminan ketersediaan

anggaran, kecukupan sarana dan prasarana serta keberhasilan peran bantuan

hukum dan kehumasan menjadi penting mengingat sifat penugasan BPKP yang

strategis.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek

dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang

diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran

pencapaian dari tujuan.

Dikaitkan dengan tujuannya, terdapat delapan sasaran strategis Perwakilan BPKP

Provinsi Banten untuk tahun 2010-2014 yang ditetapkan dalam Suplemen Renstra

sesuai SK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten nomor KEP-72/PW30/1/2013

tanggal 4 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Banten nomor S-4091/PW30/1/2011 tentang Rencana Strategis

Tahun 2010-2014, adalah:

1) Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 80% LKPD;

2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%;


3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;

4) Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;

5) Meningkatnya kualitas penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda;

6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;

7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan

8) Terselenggaranya 70% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada

perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. IKU terbagi

menjadi dua perspektif, pertama yang bersifat outward looking yaitu berkaitan

dengan manfaat langsung bagi stakeholders eksternal dan kedua bersifat inward

looking yaitu menunjukan manfaat bagi stakeholders internal. Indikator-indikator

kinerja utama BPKP disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Banten

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran Strategis 1.1.Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 80% LKPD

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Sasaran Strategis 1.2. Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti



9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik

Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tujuan 3 : Menciptakan Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara

Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi menjadi 80%

13 Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK)

14 IPP/IPD/BUMN/D/BLU/D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi /DA/asistensi/evaluasi FCP

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/D/BLU/D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan penyesuaian harga

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA

18 Persentase TL hasil audit investigasi non-TPK oleh instansi berwenang

19 Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Tujuan 4 : Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda

21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

22 Jumlah K/L/ Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

23 Jumlah K/L/ Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Tujuan 5 : Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda

24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

25 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP

Sasaran 5.2. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%



26 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

27 Persentase kesesuaian laporan keuangan perwakilan BPKP dengan SAP

28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

29 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA

30 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

31 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

32 Persentase pemanfaatan aset

33 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana dan prasarana

34 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit inspektorat BPKP

Tujuan 6: Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah

Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

35 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi

penetapan indikator-indikator kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator-

indikator kegiatan penunjang ini diletakkan pada hubungan sebab-akibat yang

menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas

kelembagaan dan proses internal dengan aspek ’pemasaran’ yang akan

meningkatkan penerimaan (akseptasi) pihak eksternal atas peran dan fungsi

BPKP. Seluruh indikator kinerja kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada

perspektif pendekatan terhadap pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas

proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Indikator kinerja Utama berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja

dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan

berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan di wilayah masing-masing unit

kerja. Otonomi dan desentralisasi pelaksanaan strategi tetap dimungkinkan tanpa

harus mengorbankan koherensi antara kegiatan-kegiatan yang dipandang mewakili

kepentingan BPKP secara menyeluruh dengan kegiatan-kegiatan yang mewakili

kepentingan masing-masing satuan kerja.

Sesuai surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1215/SU/01/2014 tanggal 16 Juli

2014 hal perubahan kedua Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014, Perwakilan

BPKP Provinsi Banten telah melakukan revisi terhadap target IKU yang ditetapkan


dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provisi Banten Nomor KEP-

164/PW30/1/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Revisi tersebut meliputi perubahan

terhadap 4 target IKU dan penghapusan 3 IKU yang tidak relevan lagi.

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domain BPKP dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4C, yaitu capacity

building (expertise), current issues, clearing house, dan check and balance.

Penjelasan setiap domain akan diuraikan di bawah ini.

a. Capacity Building

BPKP berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional

mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka

penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas SDM. Secara

tegas PP No. 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) huruf e memberikan mandat

pada BPKP untuk melakukan peningkatan kompetensi auditor APIP. BPKP

dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, reviu, evaluasi, atau jenis jasa

lainnya yang dibutuhkan instansi pemerintah. Termasuk dalam domain ini

adalah pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan

akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

b. Current Issues

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional yang

bersifat makro dan lintas departemen, BPKP harus mampu menangkap dan

menganalisis isu-isu yang terkini tentang pelaksanaan program-program

tersebut dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Prioritas

penanganan adalah issue penting yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat banyak, memiliki dampak dan risiko tinggi jika tidak segera

ditangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa kajian isu-isu strategis,

analisis kebijakan, dan evaluasi program.

c. Clearing House

Untuk mengatasi kegamangan/keraguan para penyelenggara negara,

pejabat/petugas di kementerian/lembaga dalam melaksanakan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), BPKP siap memberikan justifikasi secara akuntabel agar

kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui clearing house, BPKP


dengan didukung oleh Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI akan

memperjelas suatu permasalahan apakah masalah atau kasus masih

merupakan ranah administrasi atau sudah berindikasi tindak pidana korupsi. Hal

ini untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib,

ekonomis, efisien, efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

d. Check and Balance

Kuatnya posisi eksternal auditor dibandingkan internal auditor pemerintah saat

ini menciptakan suatu kondisi manajemen pemerintahan yang kurang kondusif.

Oleh sebab itu, Presiden membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat

dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka menciptakan check and balance.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra BPKP 2010-2014 mengacu

pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam

menyusun rancangan awal RPJMN tahun 2010-2014.

Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis yang menghasilkan pelayanan

kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), dan program

generik yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon IA yang bersifat

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi

pemerintahan (pelayanan internal).

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh

Bappenas dan Renstra BPKP 2010-2014, maka Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Banten berisi tiga program, sebagai berikut:

PROGRAM TEKNIS

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PROGRAM GENERIK

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Program BPKP merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik

BPKP dan memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian kinerja BPKP serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana

jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut

keseluruhan satuan kerja di lingkungan BPKP.


Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang terdiri

atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang

modal (peralatan dan teknologi), dana dan/atau kombinasi dari beberapa jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.

Ikhtisar program-program dan kegiatan BPKP untuk periode 2010-2014 yang

menjadi domain pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah

ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun

2014 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Banten dengan Kepala BPKP. Pada dasarnya dokumen Tapkin berisi

pernyataan/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan

menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Dalam Tapkin Tahun 2014 ini, selain memuat target output juga memuat target

outcome triwulanan sesuai surat Sekretaris Utama nomor

S-1916/SU/01/2013 tanggal 10 September 2013 hal Penyusunan Penetapan

Kinerja (Tapkin) Outcome Triwulanan, dan sesuai Suplemen Renstra yang

ditetapkan dengan SK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten nomor KEP-

72/PW30/1/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor S-4091/PW30/1/2011 tentang

Rencana Strategis Tahun 2010-2014.

Tapkin 2014 telah mengalami revisi menyesuaikan dengan revisi renstra dan

perubahan lainnya sesuai dengan petunjuk dari Biro Perencanaan dan

Pengawasan BPKP terkait adanya penugasan Jamkesmas dan TPG Kementrian

Agama. Adapun isi Tapkin Tahun 2014 terdiri atas 32 IKU Outcome dan 27 IKU

Output, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, berikut ini:

Tabel 2.2

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2014

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA Satuan Target

Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah;



Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan

penyusunan laporan keuangan Persen 95,00%

1.1.1.1 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 4

1.1.1.2 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 13

1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen 90,00%

1.1.2.1 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan 15

1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

Persen 75,00%

1.1.3.1 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 15

1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

Persen 86,25%

1.1.4.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Laporan 10

1.1.4.2 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan 36

1.1.4.3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 2

1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

Persen 68.00%

1.1.5.1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden Bidang Perekonomian

Laporan 2

1.1.5.2 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 19

1.1.5.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 6

1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persen 93,33%

1.1.6.1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian

Laporan 4

1.1.6.2 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam

Laporan 20

1.1.6.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah

11

1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Persen 80,00%

1.1.7.1 Laporan Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan 5

Sasaran Strategis 1.2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara/daerah sebesar 75,00%

1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Persen 75,00%

1.2.1.1 Laporan Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Laporan 1

1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Persen 86,25%

1.2.2.1 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 44

Tujuan 2. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik

Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan



terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

2.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Persen 60,00%

2.1.1.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4

2.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

Persen 75,00%

2.1.2.1 Laporan Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 11

2.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 70,00%

2.1.3.1 Laporan Pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 8

Tujuan 3. Menciptkan iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah;

Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%

3.1.1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Klmpk Masy

6

3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 6

3.1.2 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 14

3.1.2.1 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4

3.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi 5

3.1.3.1 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1

3.1.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Persen 84,00%

3.1.4.1 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Laporan 5

3.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persen 85.00%

3.1.5.1 Laporan hasil audit investigasi, bantuan perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan 58

3.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non-TPK oleh Instansi berwenang

Persen 50,00%

3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan 4

3.1.8 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persen 100,00%

3.1.8.1 Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

Laporan 2

Tujuan 4: Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L, Pemda

4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen 60,00%

4.1.2 Jumlah K/L/Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

K/L, Pemda

6

4.1.3.1 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 16

4.1.3.1 Jumlah Peserta Diklat Orang 30

4.1.3.2 Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan konsultasi dan K/L, Pemda

7



Bimtek Penyelenggaraan SPIP

4.1.3.3 Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 1

Tujuan 5:Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Professional dan Kompeten;

Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Persen 80.00%

5.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP daerah

Laporan 4

5.1.2 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Instansi APIP

7

5.1.2.1 Laporan hasil sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP daerah

Laporan 9

5.1.2.2 Laporan hasil evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Laporan 7

Sasaran 5.2. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Persen 90,00%

5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Persen 100,00%

5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

skala linkert 1-10

8

5.2.4 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai Prosedur

skala linkert 1-10

9

5.2.5 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

50

5.2.6 Persentase pemanfaatan aset Persen 100,00%

5.2.7 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana dan prasarana

skala linkert 1-10

8,30

5.2.7.1 Jumlah sarana prasarana Unit 15

5.2.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Persen 80,00%

Tujuan 6: Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah.

Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

6.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Jumlah aplikasi

10

6.1.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60

Keterangan: Kode tiga digit merupakan kode IKU Outcome. sedangkan kode empat digit merupakan kode IKU Output.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada tahun 2014,

diwujudkan dalam bentuk penugasan pengawasan yang bersifat assurance

(audit/evaluasi/assesment) dan consulting (sosialisasi, asistensi dan bimbingan

teknis/bimtek), serta kegiatan-kegiatan pendukung (administratif, kepegawaian, keuangan,

dan pelaporan). Selain itu, terdapat pula berbagai macam kegiatan pengawasan yang

merupakan respon terhadap permintaan stakeholders, yang dimasukkan ke dalam kegiatan

Non-PKPT. Secara umum pelaksanaan tugas pokok tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Hal ini tercermin dari dapat dicapainya delapan Sasaran Strategis, yang merupakan wujud

dari pelaksanaan tiga Program pada tahun 2014. Ikhtisar pencapaian keseluruhan sasaran

strategis tersebut disajikan pada Lampiran 1. Sedangkan perkembangan capaian indikator

kinerja outcome selama periode Renstra dari tahun 2010 s.d. tahun 2014 disajikan pada

Lampiran 3.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan)

dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance

gap) sehingga dapat dianalisis penyebab ketidakberhasilan. Selanjutnya terhadap

kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa

datang (performance improvement).

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja outcome dari sasaran

strategis. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut dirancang berdasarkan

perumusan dari BPKP. Indikator kinerja outcome dapat dipandang sebagai lagging

indicator yang dalam hal ini berarti indikator kinerja yang satuannya dianggap lebih luas

atau berupa gabungan dari beberapa indikator kinerja, namun dalam jangka pendek

(immediate outcome) indikator kinerja outcome juga dapat mengambarkan berfungsinya

suatu output. Disamping indikator kinerja outcome dalam LAKIP ini juga disajikan

indikator kinerja input untuk menghasilkan keluaran (output). Indikator kinerja input yang

digunakan adalah besaran dana dengan satuan rupiah dan penggunaan SDM dengan

satuan hari penugasan (HP).

Indikator kinerja output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang

dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis


penyusunan Renstra, LAKIP, Neraca, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah,

laporan hasil evaluasi/audit dan sebagainya.

Jumlah indikator kinerja outcome yang diukur sebanyak 32 indikator, seluruhnya

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 32 IKU tersebut, 11 indikator merupakan

IKU dominan yaitu IKU yang secara langsung menentukan ketercapaian sasaran

strategis, sedangkan 24 indikator lainnya merupakan IKU yang tidak secara langsung

menentukan ketercapaian sasaran strategis.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode renstra 2010-2014 oleh karena itu

pengukuran capaian kinerja bukan hanya terfokus pada tahun 2014, namun juga

terhadap pencapaian target kinerja pada akhir periode renstra. Namun demikian

pengukuran kinerja terhadap target akhir periode renstra tidak dapat dilakukan secara

utuh karena pengukuran indikator kinerja utama (IKU) baru dilakukan selama tiga tahun

terakhir. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membagi rata capaian

IKU selama 3 tahun untuk memperoleh rata-rata IKU pada akhir periode renstra.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk tahun 2014 secara keseluruhan

adalah sebesar 101,02%, sedangkan rata-rata capaian selama periode renstra adalah

sebesar 103,74%. Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator

kinerja outcome. Capaian per sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian Per Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2014

No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2014 Capaian

2010-2014

Target Realisasi Capaian

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran Strategis 1.1.Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD

1.1.1 Persentase IPP yang mendapat Pendamping an penyusunan laporan keuangan

Persen 95,00% 100,00% 105,26% 96.86%

1.1.1.1 Laporan hasil bimtek / asistensi penyusunan LKKL

Laporan 17 42 120,00%

1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen 90,00% 87,50% 97,22% 112.41%

1.1.2.1 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD

Laporan 15 129 120,00%

1.1.3 Persentase jumlah Persen 75,00% 100,00% 120,00% 120.00%


laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

1.1.3.1 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 15 28 120,00%

1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

Persen 86,25% 98,61% 114,33% 102.21%

1.1.4.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan 48 97 120,00

1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

Persen 68,00% 100,00% 120,00 106.67%

1.1.5.1 Laporan hasil pengawas an atas permintaan Presiden

Laporan 27

126

120,00%

1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persen 93,33% 100,00% 107,15% 104.61%

1.1.6.1 Laporan hasil pengawas an atas permintaan stakeholders

Laporan 35

93 62,50%

1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Persen 80,00% 50,00% 62,50% 100.83%

1.1.7.1 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan 5 9 120,00%

Sasaran Strategis 1.2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara/daerah sebesar 75%

1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/ daerah yg ditindaklanjuti

Persen 75,00% 91,62% 120,00% 118,66%

1.2.1.1 Laporan hasil pengawas an atas penerimaan negara

Laporan 1 3 120,00%

1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Persen 86,25% 100,00% 115,94% 105,31%

1.2.2.1 Laporan hasil pengawas Laporan 44 47 120,00%


an BUN

Tujuan 2. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik

Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

2.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Persen 60,00% 65,00% 108,33% 116,11%

2.1.1.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

Laporan 4 4 100,00%

2.1.2 Persentase BUMN/D/ BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI

Persen 75,00% 120,00% 120,00% 108,23%

2.1.2.1 Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan 11 28 120,00%

2.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Persen 70,00% 100,00% 120, 00% 106,67%

2.1.3.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan 8 14 120,00%

Tujuan 3. Menciptakan Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah; Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%

3.1.1

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Klmpk Masy

6 2 33,33% 37,78%

3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan 6 27 120,00%

3.1.2

Jumlah IPP / IPD / BUMN /BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP

Instansi 14 26 120,00% 84,44%

3.1.2.1 Laporan Bimtek/ asistensi implementtasi FCP

Laporan 4 4 100,00%

3.1.3

Jumlah IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi 5 4 80,00% 106,67%

3.1.3.1 Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan 1 0 0,00%

3.1.4

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan penyesuaian harga

Persen 84,00% 100,00% 119,05% 119,68%


3.1.4.1

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 5 2 40,00%

3.1.5

Persentase pelaksanaan audit investigasi / PKKN /PKA

Persen 85,00% 96,43% 113,45% 109,14%

3.1.5.1

Laporan hasil Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan 58 59 101,72%

3.1.6

Persentase TL hasil audit investigasi non-TPK oleh instansi berwenang

Persen 50,00% 95,55% 120,00% 120,00%

3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan 4 0 0,00

3.1.7 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persen 100,00% 0,00 0,00% 66,67%

Tujuan 4: Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen 60,00% 44,44% 74,07% 86,88%

4.1.2 Jumlah K/L/Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

K/L/ Pemda

6 9 120,00% 120,00%

4.1.3.1 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan 25

39 74,07%

Tujuan 5:Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Professional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Persen 80,00% 88,89% 111,11% 77,60%

5.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP daerah

Laporan 4 7 120,00%

5.1.2 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi APIP

7 9 120,00% 95,56%

5.1.2.1 Laporan hasil sosialisasi dan bimtek penerapan

Laporan 9 9 100,00%


tatakelola APIP daerah

5.1.2.2 Laporan hasil evaluasi penerapan tatakelola APIP daerah

Laporan 7 7 100,00%

Sasaran 5.2. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Persen 90,00% 95,77% 106,42% 112,55%

5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

skala linkert 1-10

8,0 8,10 101,25% 94,99%

5.2.4 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

skala linkert 1-10

9,0 8,96 99,56% 95,53%

5.2.5 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

50 42 84,00% 90,41%

5.2.6 Persentase pemanfaatan asset

Persen 100,00% 86,90% 86,90% 90,81%

5.2.7 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana

skala linkert 1-10

8,3 7,90 95,18% 90,57%

5.2.7.1 Jumlah sarana prasarana Unit 51 56 109,80%

5.2.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Persen 80,00% 94,18% 117,73% 119,24%

Tujuan 6: Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

6.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Jumlah aplikasi

10 13 120,00%

120,00%

6.1.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 60 75 120,00%

Rata-rata capaian IKU 101,02% 103,74%

Sesuai surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-2651/SU/01/2013 tanggal 20 Desember 2013, Capaian IKU dan IOP dibatasi maksimal 120%


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja meliputi analisis terhadap seluruh IKU dominan pada tiap-tiap

sasaran strategis dan IKU lainnya yang tidak secara langsung mendukung capaian

kinerja sasaran, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

analisis capaian kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternativ solusi yang telah dilakukan;

6. Analsisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

7. Analsisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis seperti tersebut pada butir 2 khususnya terkait dengan perbandingan realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir hanya dapat

dilakukan terhadap 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 karena pengukuran

IKU baru dilakukan sejak tahun 2012, pengukuran dilakukan dengan membandingkan

capaian kinerja tahun ini dengan rata-rata capaian selama 2 tahun terakhir. Sedangkan

terkait butir 3 analisis dilakukan dengan membandingkan rata-rata capaian dari tahun

2012 sampai tahun 2014 dengan target tahun 2014 yang merupakan target akhir tahun

renstra.

Secara lengkap analisis terhadap pencapaian tujuan strategis melalui delapan sasaran

strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada akhir masa

Renstra tahun 2014, disajikan sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Negara / Daerah”


Tujuan meningkatkan kualitas akutabilitas Keuangan Negara/Daerah akan diwujudkan

melalui pencapaian dua sasaran strategis, uraian masing-masing pencapaian sasaran

strategis dan analisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga,

dan 80% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD), merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi

Banten sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam

rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada

para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sehingga dapat melakukan

pendampingan penyusunan ataupun reviu atas laporan keuangan sebelum diterbitkan

oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang

diperoleh dari BPK RI minimal WDP.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian

/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh dua IKU

dominan yang terkait langsung dengan kualitas LKKL dan LKPD. Bersama lima IKU

lainnya, realisasi capaian IKU sasaran strategis 1 tahun 2014 diperbandingkan dengan

capaian IKU tahun 2013 dan realisasi IKU kumulatif rata-rata dua tahun terakhir serta

realisasi IKU kumulatif rata-rata sampai dengan akhir tahun renstra disajikan dalam

Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1

No Indikator Kinerja

Utama Satuan

Tahun 2014 Capaian Thn Lalu (2013)

(%)

Realisasi Rata-rata (2012 sd

2013)


2014) Target* Realisasi

Capaian (%)

1 Persentase IPP yang mendapat pendam pingan penyusunan laporan keuangan

Persen 95,00% 100,00% 105,26 100.00% 92.67% 95.11%

2 Persentase IPD yang laporan ke uangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen 90,00% 87,50% 97,22 120.00% 100.00% 95.83%

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang

Persen 75,00% 100,00% 120,00 120.00% 96.88% 97.92%


memperoleh opini dukungan wajar

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disam paikan ke Pusat

Persen 86.25% 98.61% 114.33 100.00% 96.16% 96.97%

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

Persen 68.00% 100,00% 120.00 100.00% 100.00% 100.00%

6 Persentase hasil pengawasan atas per mintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputus an oleh stakeholders

Persen 93.33 100,00% 107.15 100.00% 103.34% 102.22%

7 Persentase BUMD yg mendapat pendam pingan penyeleng garaan akuntansi

Persen 80.00% 50.00% 62,50 120.00% 100,00% 83.33%

Jumlah Rata-Rata Capaian 103.78

*Target tahun 2014 merupakan target akhir perencanaan jangka menengah

Dari tabel tersebut di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di

Tabel 3.1, terlihat bahwa satu IKU dominan yaitu “persentase IPP yang mendapat

pendampingan penyusunan laporan keuangan” telah melebihi target atau capaian kinerja

IKU-nya sebesar 105,26%, sedangkan satu IKU dominan lainnya yaitu “persentase IPD

yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”, tidak mencapai target atau

capaian kinerja IKU-nya baru sebesar 97,22% hal ini tidak terlepas dari adanya

penurunan kualitas opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda. Namun secara

keseluruhan, dari tujuh IKU yang diukur untuk mendukung terwujudnya tujuan

“Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga, dan 90%

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, rata-rata capaian sasaran 103,78%. Uraian

masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini, sebagai berikut:

1. Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pasal 57 ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan

BPKP Provinsi Banten melakukan pendampingan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) pendukung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu terlaksananya

penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Indikatorpeningkatan kenaikan kualitas LKKL diindikasikan

dengan adanya peningkatan opini LKKL dari hasil audit BPK RI. Oleh karena itu,

kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan bersifat pendukung dengan rumusan IKU


berupa persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan

keuangan.

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100,00% telah melebihi target yang ditetapkan

sebesar 95%, atau memperoleh capaian kinerja sebesar 105,26%. Jika dibandingkan

dengan tahun lalu, capaian tahun ini memperoleh kenaikan sebesar 5,26%. Demikian

pula jika dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir

yang sebesar 92,67%, realisasi IKU tahun ini relatif lebih tinggi. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) sebesar 95,11% telah

memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%.

Realisasi IKU tahun 2014 diperoleh dari pelaksanaan tugas pendampingan

penyusunan laporan keuangan terhadap Kantor Wilayah serta Satker-satker yang

mendapat dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan instansi vertikal, yaitu:

- Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi

Banten;

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Banten;

- Kanwil Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten;

- Politeknik Kesehatan Banten;

- Kementerian Kesehatan Provinsi Banten;

- Kejaksaan Tinggi Banten;

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2013 di Wilayah Provinsi Banten;

- Kanwil BPN Provinsi Banten;

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten;

- Satker di Lingkungan MA Provinsi Banten;

- RSK SITANALA Tangerang; dan

- Satker di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp273.162.000,00

atau 160,62% dari anggaran sebesar Rp170.068.000,00 dan menggunakan SDM

sebanyak 745 HP atau 146.65% dari rencananya sebanyak 508 OH. Realisasi dana

sebesar Rp273.162.000,00 melebihi anggarannya sebesar 60,62% disebabkan

adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi

permintaan dari beberapa satker/UPT instansi vertikal yang sebelumnya tidak

direncanakan (Non-PKP2T).


2. Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan pemerintah

daerah ke arah yang lebih baik, dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah

(IPD) yang Laporan Keuangannya memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari jumlah IPD yang laporan keuangannya

memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi

oleh BPKP.

Dalam tahun 2014, dari sembilan laporan keuangan IPD yang penyusunannya diasistensi

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam tahun 2013, delapan laporan keuangan

pemda telah memperoleh opini minimal WDP, sedangkan satu laporan keuangan

memperoleh opini TMP, yakni sebagai berikut:

No Pemerintah Daerah Opini BPK-RI

1 Provinsi Banten TMP

2 Kabupaten Lebak WDP

3 Kabupaten Pandeglang WDP

4 Kabupaten Serang WTP

5 Kabupaten Tangerang WTP

6 Kota Cilegon WTP

7 Kota Serang WDP

8 Kota Tangerang Selatan WDP

9 Kota Tangerang WTP

Berdasarkan kondisi perolehan opini terhadap laporan keuangan pemda diatas

realisasi IKU adalah sebesar 87,50% atau belum mencapai target tahun 2014 sebesar

90,00%, dengan demikian capaian kinerja baru sebesar 97,22%.

Tidak tercapainya taget IKU karena adanya satu laporan keuangan pemda yang

diasistensi yang masih memperoleh opini TMP, yaitu Laporan Keuangan Provinsi

Banten yang disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketidakwajaran penyajian laporan

keuangan.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini mengalami penurunan sebesar

12,50%, hal ini disebabkan selain adanya penurunan kualitas perolehan opini juga

karena target tahun sebelumnya lebih kecil dibanding tahun ini. Demikian pula jika

dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir yang

sebesar 100,00% realisasi IKU tahun ini relatif lebih rendah. Kondisi ini

menggambarkan bahwa kualitas perolehan opini laporan keuangan pemda dari tahun


ke tahun masih belum stabil dan masih memerlukan pembinaan. Namun demikian

realisasi rata-rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014)

yang sebesar 95,83% telah memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014

sebesar 90%.

Kegiatan asistensi dan pendampingan dalam rangka peningkatan opini terhadap

Laporan Keuangan Pemda tahun 2014, antara lain berupa updating SIMDA

Keuangan, asistensi/implementasi SIMDA BMD, narasumber reviu LKPD, asistensi

penyusunan action plan terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK, dan lainnya.

Kegiatan tersebut menggunakan dana sebesar Rp199.544.000,00 atau 110,81% dari

anggaran sebesar Rp180.072.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 1,627 OH

atau 268,93% dari rencana sebanyak 605 OH. Realisasi dana sebesar

Rp199.544.000,00 melebihi anggarannya sebesar 10,81% disebabkan adanya

kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi permintaan

dari beberapa Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang sebelumnya tidak direncanakan

(Non- PKP2T).

3. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar

IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini

dukungan wajar” diukur dari jumlah perolehan opini Wajar dibandingkan dengan

jumlah seluruh laporan audit keuangan atas proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

(PHLN).

Realisasi IKU ini tahun 2014 adalah sebesar 100,00% yang diperoleh dari hasil audit

terhadap 14 Laporan Keuangan PHLN yang seluruhnya memperoleh opini wajar tanpa

pengecualian (WTP). Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,00%, maka

capaian kinerja IKU adalah maksimal sebesar 120,00%. Capaian IKU ini

menggambarkan kondisi keberhasilan pembinaan proyek PHLN dalam penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Audit ini merupakan audit dukungan atas audit umum (general audit) laporan

keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri (PHLN) tahun 2013 yang terdiri atas:

a. Proyek Bermutu IDA Credit No.4349-IND, IBRD Loan No 7476-IND, dan Grant TF 090794 TA 2013 Provinsi Banten P4TK Universitas Terbuka;

b. Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project IDA Credit No.4204 IND dan Grant TF 094972 Tahun Anggaran 2013 pada Kabupaten Serang;

1


c. PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IDB IND 147, Istisna'a IDB IND-148, Jeddah Declaration IND-149, ISFD IND-150, and Grant IND 151) TA 2013 pada Kota Cilegon;

d. Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project IDA Credit No.4204 IND dan Grant TF 094972 Tahun Anggaran 2013 pada Provinsi Banten;

e. Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project IDA Credit No.4204 IND dan Grant TF 094972 Tahun Anggaran 2013 pada Kabupaten Lebak;

f. PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IDB IND 147, Istisna'a IDB IND-148, Jeddah Declaration IND-149, ISFD IND-150, and Grant IND 151) TA 2013 pada Kota Serang;

g. PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IDB IND 147, Istisna'a IDB IND 148, Jeddah Declaration IND 149, ISFD IND 150, and Grant IND 151) Tahun Anggaran 2013 pada Kota Tangerang;

h. PNPM Mandiri Perdesaan Loan IBRD No.7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 TA 2013 pada Kab Serang;

i. PNPM Mandiri Perdesaan Loan IBRD No.7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 TA 2013 pada Kab Pandeglang;

j. PNPM Mandiri Perdesaan Loan IBRD No.7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 TA 2013 pada Provinsi Banten;

k. SRIP Loan IBRD No. 4834IND (Cilegon-Pasaruan) TA Berakhir per 31 Desember 2013;

l. Health Profesional Education Quality (HPEQ) Project IBRD Loan No.7737-ID pada Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang Tahun 2013.

m. PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IDB IND 147, Istisna'a IDB IND-148, Jeddah Declaration IND-149, ISFD IND-150, and Grant IND 151) TA 2013 pada Provinsi Banten

n. PNPM Mandiri Perdesaan Loan IBRD No.7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 TA 2013 pada Kab Tangerang.

Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah

dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, walaupun masih terdapat

beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain kelebihan pembayaran, fisik tidak

sesuai spesifikasi teknis, ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan

kegiatan yang kurang dimanfaatkan.

Hasil audit yang menjadi temuan penghematan keuangan negara selama tahun 2014

sebanyak 114 kejadian dengan nilai Rp578.205.179,45 dan telah ditindaklanjuti

sebanyak 31 kejadian sebesar Rp156.491.107,26. Sedangkan jika diakumulasikan

dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2014 jumlah temuan

penghematan negara sebanyak 773 kejadian sebesar Rp6.068.059.893,42 dan telah

ditindaklanjuti sebanyak 569 kejadian dengan nilai Rp5.064.765.425,96


Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100,00% telah melebihi target yang ditetapkan

sebesar 75,00%, atau memperoleh capaian kinerja maksimal sebesar 120,00%. Jika

dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif sama. Demikian pula jika


sebesar 96,88%, realisasi IKU tahun ini relatif lebih tinggi. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 97,92%

telah memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 75%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp125.328.000,00 atau

52,25% dari anggaran sebesar Rp239.840.000,00 dengan menggunakan SDM

sebanyak 823 HP atau 89,65% dari rencana sebanyak 918 HP. Realisasi

penggunaan sumberdaya lebih rendah dari rencana anggarannya disebabkan adanya

penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat

Mandat yang diberikan kepada BPKP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang

bersifat lintas sektoral. Tugas pengawasan atas program/kegiatan ini melibatkan

beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek yang dapat dilakukan oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU berupa

koordinasi penyempurnaan pelaksanaan pengawasan yang interaktif dengan auditan

(melalui media Kerangka Acuan Pengawasan/KAP) sehingga setiap permasalahan

yang dijumpai selama penugasan selalu dikomunikasikan.

Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit

efisiensi, keekonomisan, keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, dan audit

kinerja pada bidang pelayanan publik, serta kegiatan lainnya yang berhubungan, yaitu

meliputi:

1) Audit Kinerja dan audit interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

2) Survey Pelaksanaan Program Elektrifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM Provinsi Banten;

3) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial;

4) Audit Kinerja atas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin);


5) Audit Hutang Klaim Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

6) Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas Tahun 2008-2013 pada PPK Lanjutan;

7) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementrian Sosial.

8) Pendampingan Kegiatan Percepatan Optimalisasi Lahan Dana Kontingensi Tahun 2014 pada Dinas Pertanian Provinsi Banten;

9) Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013;

10) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi atas berbagai Bidang dan Pelayanan di wilayah Provinsi Banten.

Dari hasil audit dan kegiatan lainnya, dapat disampaikan bahwa sebagian program

prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan

dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan

rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program terkait.

Capaian IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat”

diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke pusat dibandingkan target

laporan dari pusat, dan selanjutnya diperhitungkan dengan target IKU tahun berjalan.

Dalam tahun 2014, persentase realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang

telah dikirim adalah sebesar 98,61% dari yang ditargetkan BPKP Pusat sebanyak 72

laporan. Walaupun realisasi tidak mencapai target namun Jika dibandingkan dengan

target sasaran IKU tahun 2014 yang sebesar 86,25%, maka capaian IKU ini telah

melebihi target atau mencapai sebesar 114,33%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih tinggi. Demikian

pula jika dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir

yang sebesar 96,16%, realisasi IKU tahun ini relatif lebih tinggi. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) sebesar 96,97% telah

memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 86,25%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU tersebut diatas

menggunakan dana sebesar Rp363.996.000,00 atau 62,96% dari anggaran sebesar

Rp578.097.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.884 HP atau 210,74%

dari rencana sebanyak 894 HP. Realisasi penggunaan dana lebih rendah dari

rencana anggarannya disebabkan adanya penghematan dalam pelaksanaan

kegiatan.

5. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat


IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke

Pusat” akan dicapai melalui penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal

49 ayat (2) butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Dalam tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah melakukan pengawasan

atas perintah presiden dalam bentuk:

1) Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2014 pada Satker atau Kanwil di

Lingkungan Kementerian dan LPNK Provinsi Banten, dan beberapa Pemerintah

Daerah di Provinsi Banten;

2) Evaluasi Kinerja Energi Sumber Daya Mineral melalui Chek Point pada Satker

Listrik Perdesaan di Lingkungan Kementerian ESDM Provinsi Banten;

3) Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional pada beberapa

kementerian/lembaga, yang merupakan pelaksanaan kerjasama di bidang

pengawasan dan pengendalian dengan Unit Kerja Presiden Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan di

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten

Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Hasil monitoring telah disampaikan

kepada UKP4 sebagai bahan laporan kepada Presiden.

Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat

dibandingkan target laporan dari pusat dan selanjutnya diperhitungkan dengan target

IKU tahun berjalan.

Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang diterbitkan dan

disampaikan tepat waktu ke Pusat pada tahun 2014 telah sesuai target yaitu 48

laporan atau mencapai 100,00%. Jika dibandingkan dengan target sasaran IKU tahun

2014 yang sebesar 68%, maka capaian kinerja IKU tahun 2014 telah mencapai

persentase maksimal sebesar 120%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih tinggi. sedangkan

jika dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir yang

sebesar 100,00%, realisasi IKU tahun ini relatif sama. Realisasi rata-rata akumulatif

selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 100,00% telah

melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 68,00%.


76,88% dari anggaran sebesar Rp426.425.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak

1.909 HP atau 217,67% dari rencana sebanyak 877 HP.


Realisasi penggunaan sumber dana lebih rendah dari rencana anggarannya

disebabkan adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders

IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang dijadikan

Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk

mencapai Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung

persentase laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan

tepat waktu (sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) dalam KM 4).

Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang ditargetkan

dalam periode tahun 2014 sebanyak 35 laporan seluruhnya telah diterbitkan sesuai

RPL atau 100,00% tepat waktu. Apabila dibandingkan dengan target IKU tahun 2014

sebesar 93,33%, maka capaian IKU telah melebihi targetnya atau mencapai 107,15%.

Selain realisasi output yang ditargetkan diatas BPKP Perwakilan Provinsi Banten

selama tahun 2013 juga telah menghasilkan laporan hasil pengawasan yang terkait

sebanyak 23 laporan yang merupakan hasil pemenuhan terhadap permintaan dari

stakeholders.

Pengawasan atas permintaan stakeholders tahun 2013 kepada Perwakilan BPKP

Provinsi Banten antara lain adalah:

- Piloting Impact Evaluation Terhadap Program Ketahanan Pangan pada Dinas

Pertanian Kabupaten Lebak;

- Audit Operasional Tunggakan TPG PNS/Non PNS TA 2008 s.d 2013 Kemendag

dan Kemndikbud;

- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada beberapa

Kabupaten/Kota;

- Evaluasi atas Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Verifikasi Tagihan atas Pembangunan Lanjutan Laboratorium Terpadu di

Universitas Terpadu Sultan Ageng Tirtayasa Serang;

- Evaluasi Pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan beberapa

Kabupaten/Kota; dan

- Kajian terhadap Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang

melalui Pemeriksaan Pajak Daerah;

- Pendampingan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Serang.


Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif sama, namun jika


sebesar 103,34%, realisasi IKU tahun ini relatif mengalami penurunan yang

disebabkan adanya perbedaan cara penghitungan dimana realisasi non PKPT belum

menambah target. Realisasi rata-rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012

s.d. tahun 2014) yang sebesar 102,22% telah melebihi target akhir periode Renstra

tahun 2014 sebesar 93,33%.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras Perwakilan BPKP Provinsi

Banten dalam rangka memenuhi target-target kinerja secara tepat waktu, melalui

manajerial pengawasan dan peningkatan kualitas pengelolaaan kegiatan yang efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU ini menggunakan dana

sebesar Rp544.873.000,00 atau 190,17% dari anggaran sebesar Rp286.524.000,00

dengan menggunakan SDM sebanyak 2.281 HP atau 246,86% dari rencana sebanyak

924 HP. Persentase realisasi penggunaan sumberdaya lebih besar dibandingkan

rencana dan anggarannya disebabkan adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka pemenuhan permintaan dari stakeholders yang sebelumnya tidak

direncanakan (Non-PKP2T).

7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan

Akuntansi

Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal

58 ayat (2), Kepala Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan

Keuangan BUMD/BLUD pada Pemerintah Daerah.

Dengan kondisi kemampuan sumber daya manusia BUMD/BLUD yang pada

umumnya masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Banten berperan aktif

dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD/BLUD agar sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD/BLUD relevan dalam

mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD/BLUD

yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. Capaian IKU ini diukur

dengan menghitung jumlah PDAM yang mendapatkan pendampingan

penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh PDAM di wilayah kerja

perwakilan.


Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk meningkatkan

kualitas akuntabilitas pengelolaan PDAM diantaranya dengan melakukan bimbingan

teknis (SAK-ETAP) pada beberapa PDAM, Pendampingan Penyusunan Revisi

Kebijakan Penatausahaan Keuangan BLUD, dan Pendampingan Pengelolaan

Keuangan BLUD pada RSUD.

Dari 6 PDAM yang selama ini menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

telah dilakukan pendampingan terhadap 3 PDAM atau sebesar 50,00%, yaitu:

- PDAM Kabupaten Pandeglang;

- PDAM Kota Tangerang;

- PDAM Kota Cilegon.

Hasil pendampingan tersebut di atas, diantaranya berupa opini WTP atas laporan

keuangan dari PDAM.

Realisasi IKU sebesar 50,00% masih lebih rendah dibandingkan dengan targetnya

yang sebesar 80,00%. Dengan demikian capaian IKU terhadap sasaran strategis

adalah sebesar 62,50% atau lebih rendah 27,50% dari target.

Tidak tercapainya IKU yang ditargetkan disebabkan rendahnya permintaan dari PDAM

karena telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang tergambar dari

perolehan opini dari Kantor Akuntan Publik dimana seluruh PDAM kecuali PDAM Kota

Tangerang telah memperoleh Opini WTP.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini jauh menurun, hal ini karena

disamping adanya perbedaan target dimana tahun lalu targetnya lebih kecil sementara

realisasinya lebih besar, juga karena alasan seperti diuraikan diatas, sehingga fokus

pendampingan diarahkan kepada BUMD lainnya atau BLUD. Demikian juga jika


sebesar 100,00%, realisasi IKU tahun ini jauh lebih kecil. Namun demikian realisasi

rata-rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang

sebesar 83,33% telah memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar

80,00%.

Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp47.952.000,00

atau 254,96% dari anggaran sebesar Rp18.808.000,00 dengan menggunakan SDM

sebanyak 450 HP atau 120,00% dari rencana sebanyak 375 HP.

Realisasi penggunaan sumberdaya melebihi rencana dan anggarannya walaupun

pendampingan penyelenggaraan akuntansi kepada PDAM menurun. Hal ini

disebabkan adanya perubahan orientasi sasaran pembinaan penyelenggaraan


akuntansi dari PDAM kepada BUMD lainnya atau BLUD sehingga secara output

(laporan) yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan secara intensif melebihi target,

yaitu dari 5 laporan yang ditargetkan terealisir 9 laporan atau mencapai persentase

maksimal sebesar 120,00% disamping output lainnya yang mendukung.

Sasaran Strategis 2

“Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75,00%”

Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75,00%”

memiliki dua IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya hanya satu

yaitu “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang

ditindaklanjuti”, dengan capaian sebesar 120,00%. Secara lengkap, dua IKU tersebut

disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis 2

No Indikator Kinerja Utama Satuan

Tahun 2014 Capaian Tahun Lalu

(2013)


2013)


2014) Target* Realisasi Capaian

1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yg ditindak lanjuti

Persen 75.00% 91.62% 120.00% 115.97% 91,89% 91,80%

2 Persentase hasil pengawas an BUN yg disampai kan ke Pusat

Persen 86.25% 100.00% 115.94% 100.00% 100.00% 100.00%

Jumlah Rata-Rata 117.97% 107.99% 108.99% 111.99

%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2014

sebesar 117,97%.

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, Perwakilan

BPKP Provinsi Banten menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi

penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam


mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis. “Tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Negara”. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk

mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari

PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Capaian IKU ini

diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah

rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.

Selama tahun 2014 kegiatan optimalisasi penerimaan negara/daerah dilakukan

dalam bentuk kegiatan Evaluasi Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Kejaksaan Tinggi Banten. Hasil evaluasi ini berupa penyampaian satu saran namun

tidak signifikan untuk diinput kedalam SIM-HP yang s.d. 31 Desember 2014 belum

dilakukan tindak lanjut karena evaluasi sendiri baru dilakukan pada Bulan November

2014.

Hasil yang ingin dicapai dari Pemeriksaan Pengelolaan PNBP adalah identifikasi

potensi PNBP, identifikasi kelemahan sistem dan prosedur pengelolaan PNBP,

kewajaran penerimaan dan penyetoran PNBP ditinjau dari ketertiban, ketepatan

jumlah dan ketepatan waktu dan kepatuhan instansi terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Walaupun dalam tahun 2013 tidak ada mutasi temuan atas pengelolaan PNBP,

namun secara akumulasi sampai dengan akhir Desember 2014 jumlah temuan hasil

audit PNBP adalah sebanyak 102 kejadian dengan nilai Rp1.109.680.950,22, dan

dari jumlah tersebut telah ditindak lanjuti sebanyak 96 kejadian dengan nilai

Rp998.189.592,22 atau 91,62%. Dengan demikian realisasi IKU ini tahun 2014

adalah sebesar 91,62%, jika dibandingkan dengan targetnya 75,00%, maka capaian

kinerja IKU memperoleh persentase maksimal sebesar 120,00%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih tinggi, dan jika





Kegiatan untuk mendukung IKU ini hanya menggunakan dana sebesar

Rp10.745.000,00 atau 24,10% dari anggarannya yang sebesar Rp44.580.000,00,

dan dengan menggunakan SDM sebanyak 28 HP atau 73,68 % dari rencana


sebanyak 38 HP. Realisasi penggunaan sumber daya lebih rendah dari rencana

anggarannya disebabkan adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, pasal 49 ayat (2) butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan

Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada

Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, Perwakilan

BPKP Provinsi Banten membentuk IKU berupa “Persentase hasil pengawasan BUN

yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan

yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

Jumlah laporan (output) hasil pengawasan BUN yang telah selesai dan telah

disampaikan ke BPKP Pusat adalah sebanyak 47 laporan atau 100,00% dari target.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 86,25%, maka capaian

IKU tahun 2014 sebesar 115,94%.






Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp74,249,000.00 atau

122,67% dari anggaran sebesar Rp60.528.000,00, dan menggunakan SDM

sebanyak 1.518 HP atau 76,67% dari rencana sebanyak 1.980 HP.

Realisasi penggunaan sumber dana lebih besar dari rencana anggarannya

disebabkan adanya revisi jumlah anggaran (berkurang), sementara target kegiatan

tidak mengalami perubahan.

Tujuan Strategis 23 “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik”

Tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik akan diwujudkan melalui

pencapaian satu sasaran strategis “Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimum

pada 60% IPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”, uraian masing-

masing pencapaian IKU sasaran strategis dan analisinya dapat digambarkan

sebagai berikut:


Sasaran Strategis 3

“Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimum pada 60% IPD

dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib

dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan

dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara

merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah

daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi untuk meningkatkan

pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh

stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan

atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan

berkelanjutan.

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan

akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong

pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian

Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.

Sasaran Strategis “Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60%

Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG)

pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung

dengan IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/ BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI-nya

mendapat skor baik.


Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU dan capaian sasaran strategis 3 tahun 2014

disajikan dalam Tabel 3.4.




(2013)


2013)



1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Persen 60.00% 65.00% 108.33% 120.00% 60.00% 61,67%

2 Persentase BUMN/ D/BLUD yang dilaku kan sosialisasi /asistensi GCG/KPI

Persen 75.00% 120.00% 120.00% 120.00% 71.43% 87,62%

3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Persen 70.00% 100.00% 120.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Jumlah rata-rata 116.11% 106.67% 92.45% 99.41%

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1

terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 telah mencapai/melebihi

target. Secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran 116,11%. Uraian masing-masing

capaian IKU sasaran strategis ini adalah:

1. Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan

Minimal

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap

Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM

dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka

menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya

Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang

ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat (2) butir a dan pasal 50 ayat(1) butir

a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui

audit kinerja. Oleh sebab itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Banten mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3

dengan IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar

Pelayanan Minimal”. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah IPD yang


mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit

kinerja pelayanan.

Dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah melakukan audit kinerja

Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan pada 4 IPD (SKPD) yang melaksanakan

pelayanan publik yaitu SKPD pada Pemerintah Kota Tangerang dan Kabupaten

Serang. Dari hasil audit diketahui bahwa ke 4 IPD yang diaudit kinerja belum

sepenuhnya mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaannya.

Dengan demikian realisasi IKU tahun 2014 sebesar 65,00% dari target 60,00%

sehingga capaian kinerja IKU tahun 2014 adalah sebesar 108,33%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih rendah, hal ini

disebabkan target tahun lalu lebih rendah dari tahun 2014 yaitu sebesar 47%, dan


sebesar 60,00%, realisasi IKU tahun ini relatif lebih tinggi. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar

61,67% telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60,00%.


atau 56,94% dari anggaran sebesar Rp80.990.000,00, dengan menggunakan SDM

sebanyak 217 HP atau 175,00% dari rencana sebanyak 124 HP. Realisasi

penggunaan sumberdana lebih rendah dari rencana anggarannya disebabkan

adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa

manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan

harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD.

Untuk mengukur manfaat pemberian pelayanan jasa manajemen tersebut diatas,

ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI”. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah

BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan

dengan target PKPT.

Dalam tahun 2014, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat sosialisasi/

asistensi/evaluasi GCG/KPI dan jasa lain yang sejenis seperti evaluasi BMN bersih ,

sosialisasi manajemen risiko meliputi lima belas BUMN/BUMD/BLUD yang berada di

wilayah provinsi Banten. Dibandingkan target PKPT yang sebanyak 11 BUMD maka


realisasi IKU adalah sebesar 120% (maksimal). Dengan target renstra 75% maka

capaian kinerja IKU mencapai persentase maksimal sebesar 120%.



sebesar 71,43%, realisasi IKU tahun ini juga relatif jauh lebih tinggi. Hal ini

disebabkan adanya permintaan untuk melakukan evaluasi BMN bersih pada

beberapa BUMN yang berada pada wilayah provinsi Banten. Realisasi rata-rata




atau 54,70% dari anggaran sebesar Rp51.220.000,00 dan menggunakan SDM

sebanyak 1.018 HP atau 147,97% dari rencana sebanyak 688 OH.

Realisasi penggunaan sumberdana lebih rendah dari rencana anggarannya

disebabkan adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya

pembiayaan dari dana mitra melalui kantor pusat.

3. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja

Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”, dimaksudkan untuk

mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam

meningkatkan tata kelola BUMD. Capian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah

BUMD/BLUD yang diaudit/dievaluasi kinerja dibandingkan target PKPT.

Dalam tahun 2014, BUMD/BLUD yang diaudit kinerja sebanyak tujuh BUMD/BLUD

yakni terdiri dari enam PDAM dan satu BLUD sedangkan yang menjadi target PKPT

adalah tujuh BUMD/BLUD, dengan demikian realisasi IKU tahun 2014 sebesar

100,00%, Kondisi ini menghasilkan capaian kinerja IKU dengan persentase maksimal

sebesar 120,00% dari target 70,00%. Namun demikian jika mengacu pada hasil

penilaian kinerja baru tiga PDAM yang telah memperoleh skor baik yaitu PDAM

Kabupaten Pandeglang, PDAM Kabupaten Tangerang, dan PDAM Kota Cilegon.



sebesar 100,00%, realisasi IKU tahun ini juga relatif lebih tinggi. Realisasi rata-rata





atau 141,76% dari anggaran sebesar Rp136.866.000,00, dan menggunakan SDM

sebanyak 1.109HP atau 130,47% dari rencana sebanyak 850 HP.

Tujuan Strategis 3 “ Menciptakan Iklim yang Mencegah Kecurangan

dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara”

Tujuan menciptakan Iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara akan diwujudkan melalui

pencapaian satu sasaran strategis “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan

K/L/Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Menjadi 80%”, uraian masing-masing pencapaian IKU sasaran strategis dan

analisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4:

“Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Menjadi 80%”

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka

panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari

Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah

pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata

Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan

dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi pencegahan dan

pemberantasan korupsi yaitu:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi;

2. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi;

3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan;

4. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor;

5. Pendidikan dan budaya antikorupsi; dan

6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.


Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi Perwakilan BPKP

Provinsi Banten turut mengambil peran dengan mendorong penerapan sistem

pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Sedangkan dalam penegakan

hukum atas tindak pidana korupsi telah berperan dalam melakukan audit investigasi,

bantuan perhitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai pemberian

keterangan ahli (PKA) pada kasus tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Banten.

Sasaran “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/ Lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%” diindikasikan oleh

satu IKU dominan yang terkait langsung yaitu “Jumlah Kelompok Masyarakat yang

mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi

IKU sasaran strategis 4 tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5.



Utama Satuan

Tahun 2014 Capaian

Tahun Lalu (2013)

Capaian Rata-rata (2012 sd

2013)



1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Kelompok

Masyarakat

6 2 33.33% 60.00% 40.00% 37.78%

2 Jumlah IPP/IPD/ BUMN/BUMD/BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi 14 26 120.00% 33.33% 66.67% 84.44%

3 Jumlah IPP/IPD/ BUMN /BUMD/BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi 5 4 80.00% 120.00% 120.00% 106.67%

4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Persen 84.00% 100.00% 119.05% 120.00% 120.00% 119.68%

5 Persentase pelaksana an audit investigasi/ PKKN/ PKA

Persen 85.00% 96.43% 113.45% 106.55% 106.98% 109.14%

6 Persentase TL hasil audit investigasi non- TPK oleh instansi berwenang

Persen 50.00 95.55 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%


7 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persen 100.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 66.67%

Jumlah rata-rata

83.69% 94.27% 96.24% 92.05%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis tahun 2014

baru mencapai 33,00%. Sedangkan secara keseluruhan, dengan tujuh IKU lainnya,

rata-rata capaian sasaran mencapai 83,69%. Uraian masing-masing capaian IKU

sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik penyelenggaraan

good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan suatu IKU

dominan berupa jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi

Program Anti Korupsi.

Fokus Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti

Korupsi (SOSPAK) tahun 2014 utamanya pada kelompok Mahasiswa dan Siswa

Sekolah Menengah Atas di wilayah Provinsi Banten, dengan memberikan

pemahaman dan edukasi, diharapkan korupsi bisa dicegah melalui kesadaran

kelompok masyarakat tersebut.

Dengan dilaksanakannya kegiatan SOSPAK kepada dua kelompok di atas maka

capaian IKU “Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program

Anti Korupsi” baru mencapai 33,33% dari target renstra yang sebanyak enam

kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan dalam RKT dan

RKA-KL tahun 2014 sebagai bahan penyusunan Tapkin 2014 belum sepenuhnya

mengacu pada target Renstra. Target RKT dan RKA-KL sesuai KF 1 yang diterima

dari Kantor Pusat sebanyak enam PP yang menyangkut SOSPAK hanya satu PP,

sedangkan sisanya merupakan koordinasi pengawasan dan forum keinvestigasian.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih rendah, dan jika


sebesar 4 kelompok sasaran, realisasi IKU tahun ini juga relatif lebih rendah. Hal ini

disebabkan belum bersinerginya penetapan target seperti yang diuraikan diatas.

Namun demikian realisasi rata-rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012

s.d. tahun 2014) yang sebesar 6 kelompok masyarakat sasaran telah sesuai target

akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 6 kelompok masyarakat sasaran.


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp197.499.000,00

atau 706,36% dari anggaran sebesar Rp27,960,000.00 dan dengan SDM sebanyak

362 HP atau 291,94% dari rencana sebanyak 124 HP. Jumlah realisasi sumber

daya jauh lebih besar dari anggarannya karena banyaknya kegiatan keinvestigasian

yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan seperti ekspose/gelar kasus, dan

Koordinasi pengawasan penanganan kasus-kasus berindikasi TPK .

2. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan

kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

korporasi dapat memenuhi prinsip prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu

pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan

memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara. FCP terdiri atas atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud,

Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian

Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor,

Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku

dan Disiplin.

Indikator kinerja utama “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud

yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP” ini merupakan suatu

upaya perbaikan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam

penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil

pengawasan.

Dalam renstra untuk tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan

sebanyak 14 instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP,

sedangkan realisasinya sebanyak tiga kegiatan untuk 26 instansi berupa sosialisasi

dan diagnostic assesment FCP pada BKPMPT Provinsi Banten serta sosialisasi FCP

di Pendopo Gubernur Banten yang dihadiri oleh kurang lebih 25 perwakilan Instansi

Pemerintah Daerah. Dengan demikian capaian IKU tersebut memperoleh persentase

maksimal sebesar 120% dari target. Tingginya pencapaian IKU disebabkan adanya

terobosan dalam metode sosialisasi dengan mengundang dan mengumpulkan

perwakilan setiap instansi pemerintah daerah pada tempat yang strategis.

Diharapkan masing-masing perwakilan instansi yang menghadiri sosialisasi dapat


mentransfer dan mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh pada dilingkungan

kerjanya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif jauh lebih tinggi, dan


sebanyakr 4 instansi, realisasi IKU tahun ini juga relatif jauh lebih tinggi. Hal ini

disebabkan tingginya realisasi tahun ini seperti telah diuraikan diatas. Realisasi rata-

rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebanyak

30 instansi telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 14

instansi sasaran.

Kegiatan untuk capaian IKU ini menggunakan dana sebesar Rp94.160.000,00 atau

sebesar 235,31% dari anggaran sebesar Rp40.016.000,00 dan dengan

menggunakan SDM sebanyak 126 HP atau 100,80% dari rencana sebanyak 125

HP. Tingginya realisasi dana disebabkan perubahan metode sosialisasi yang

dilakukan secara masal dengan konsekuensi adanya pertambahan biaya

penyelenggaraan.

3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan internal akuntabilitas

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang

berpotensi TPK.

Dalam tahun 2014 tidak ada kegiatan yang dapat mendukung pencapaian IKU ini

yang disebabkan tidak adanya permintaan dari stakeholders dan konsentrasi

pemanfaatan SDM diarahkan untuk memenuhi layanan permintaan dari pihak

instansi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam kegiatan audit

investigasi, bantuan perhitungan kerugian keuangan negara maupun pemberian

keterangan ahli.

Namun demikian sesuai dengan pedoman dari Biro Perencanaan BPKP, capaian

IKU sampai dengan akhir periode renstra dapat dihitung dari jumlah akumulasi

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi

TPK sebanyak 4 instansi dibagi dengan target restra sebanyak 5 instansi, atau

sebesar 80%.


4. Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim dan Penyesuaian Harga

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan

audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat

keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran

strategis. Oleh sebab itu, indikator “Persentase terselesaikannya kasus HKP,

penyesuaian harga, dan klaim” ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus

dicapai.

Pengukuran Capaian IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim dan

penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan

penyesuaian harga yang memenuhi (syarat diterbitkan surat tugas). Pada tahun

2014, hanya ada satu permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga, yang

memenuhi syarat diterbitkan surat tugas, dan telah diselesaikan dalam wujud

penerbitan laporan yaitu audit penyesuaian harga atas Pekerjaan Sipil Rehabilitasi

Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ciliman LMS-05 periode Desember 2010 sampai

dengan Februari 2013 dengan simpulan hasil audit berupa penyesuaian harga

sebesar Rp1.903.052.582,82.

Jika dikaitkan dengan target Tapkin tahun 2014, realisasi penugasan tersebut baru

mencapai 40% dari target yang sebanyak lima PP. Namun jika mengacu pada

rumusan perhitungan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit

dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi

(syarat diterbitkan surat tugas), maka realisasi IKU adalah 100%. Dengan target IKU

sebesar 84,00%, maka capaian IKU pada tahun 2014 adalah sebesar 119,05%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif sama, dan jika


sebanyakr 100,00%, realisasi IKU tahun ini juga relatif sama. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 100%

telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 84%.


sebesar 23,67% dari anggaran sebesar Rp97.680.000,00 dan menggunakan SDM

sebanyak 94 HP atau 15,67% dari rencana sebanyak 600 HP.


Realisasi penggunaan sumberdaya lebih rendah dari rencana anggarannya

disebabkan tidak terealisasinya beberapa kegiatan yang ditargetkan karena

terbatasnya permintaan dari stakeholders.

5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain

dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang

dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten antara lain berupa pelaksanaan

audit investigasi, bantuan perhitungan kerugian keuangan negara maupun

pemberian keterangan ahli. Dengan demikian, indikator “Persentase pelaksanaan

Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Pemberian Keterangan

Ahli” merupakan salah satu IKU yang tepat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran capaian IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit

investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari

instansi penegak hukum.

Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah

melaksanakan upaya represif meliputi kegiatan sebagai berikut.

Instansi Permintaan Tdk dipenuhi Dipenuhi

AI PKKN PKA Jmlh AI PKKN PKA Jmlh AI PKKN PKA Jmlh

Kejaksaan - 12 31 43 - 1 - 1 - 11 31 42

Kepolisian 2 5 6 13 1 - - 1 1 5 6 12

2 17 37 56 1 1 - 2 1 16 37 54

Hasil Audit Investigasi Berindikasi TPK, PKKN dan PKA Di Wilayah Provinsi

BantenTahun 2014 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini,

No. Instansi Penyidik

Audit Investigasi PKKN PKA

Kasus Nilai Kerugian Negara

(Rp.Juta) Kasus

Nilai Kerugian Negara (Rp.Juta) Kasus

1 Kejaksaan 3* 2.107.100.000,00 12 22.946.280.000,00 31

2 Kepolisian 0 0,00 4 7.269.928.337,00 6

Jumlah 3 2.107.100.000,00 16 30.216.208.337,00 37

*dua kasus merupakan carry over tahun 2013


Uraian lebih lebih lanjut atas penugasan sebagaimana tabel di atas, adalah:

1) Penugasan Audit Investigatif dilaksanakan dalam rangka membantu Kejaksaan

Negeri di wilayah Provinsi Banten untuk mengungkapkan tiga kasus berindikasi

TPK senilai Rp2.107.100.000,00.

2) Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk 16 kasus

meliputi dua belas penugasan dengan Instansi Penyidik Kejaksaan dengan nilai

kerugian negara sebesar Rp22.946.280.000,00 dan empat penugasan dengan

Instansi Penyidik Kepolisian dengan nilai kerugian negara sebesar

Rp7.269.928.337,00.

3) Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) atas kasus berindikasi tindak

pidana korupsi selama tahun 2014 sebanyak empat puluh kasus.

Dengan demikian dari 56 permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi

penegak hukum yang dapat diterbitkan laporannya sebayak 54 laporan, sehingga

realisasi IKU tahun 2014 sebesar 96,43%. Dengan target sebesar 85,00% capaian

kinerja IKU memperoleh persentase maksimal sebesar 113,45%. Capaian IKU ini

lebih tinggi 13,45% dibandingkan dengan targetnya karena banyaknya permintaan

dari penyidik atas Audit Investigatif dan PKKN yang telah dipenuhi dan ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini lebih besar, dan jika


sebanyak 90,94%, realisasi IKU tahun ini juga relatif lebih besar. Realisasi rata-rata


92,77% telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 85%.

Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar

Rp549.517.000,00 atau 85,55% dari anggaran sebesar Rp642.310.000,00 dengan

menggunakan SDM sebanyak 1.643 HP atau 71,31% dari rencana sebanyak 2.304

HP.

Realisasi penggunaan sumberdana lebih rendah dari rencana anggarannya

disebabkan adanya penghematan-penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Non-TPK oleh Instansi Berwenang

Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian

keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk

ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya


pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan

memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara.

Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi

berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non-tindak

pidana korupsi (non-TPK) pada suatu instansi pemerintah/ BUMN/BUMD yang

disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

yang disarankan. Capaian IKU dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut atas

temuan investigasi non-TPK dibagi dengan jumlah temuan non-TPK sampai dengan

tahun berjalan. Walaupun selama tahun 2014 tidak ada kegiatan audit investigasi

atas permintaan Instansi lainnya, namun secara akumulatif dari data SIM-HP jumlah

temuan audit investigasi non-TPK sampai dengan akhir Desember 2014 yaitu

sebanyak 21 kejadian dengan nilai Rp11.159.096.543,00 dan yang telah

ditindaklanjuti sebanyak 19 kejadian dengan nilai Rp11.040.664.543,00 atau secara

proporsional tertimbang realisasi IKU sebesar 95,55%. Dibandingkan dengan target

IKU sebesar 50,00%, maka capaian IKU pada tahun 2014 mencapai persentase

maksimal sebesar 120,00%. Capaian IKU ini jauh lebih besar dari target karena

adanya upaya yang intensif atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit

investigatif non-TPK.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif sama, dan jika


sebesar 91.26%, realisasi IKU tahun ini juga relatif lebih besar. Realisasi rata-rata


92,69% telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 50%.

Kegiatan untuk IKU ini tidak menggunakan dana karena merupakan hasil dari

pelaksanaan tugas rutin evaluasi dan monitoring atas tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan oleh bidang teknis yang dananya melekat pada pelaksanaan tugas

pokok.

Dalam kaitannya dengan pencapaian realisasi output yang relevan dengan IKU ini

yaitu “Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya” yang

ditargetkan dalam Tapkin tahun 2014 sebanyak empat laporan tidak dapat

direalisasikan disebabkan tidak adanya permohonan dari stakeholders.

7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam

melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat


pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dilakukan

penelaahan untuk ditindaklanjuti.

IKU dalam mencapai sasaran strategis dihitung berdasarkan persentase jumlah

penugasan investigatif untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, dibandingkan

dengan jumlah surat pengaduan masuk yang diteruskan ke perwakilan BPKP.

Selama tahun 2014 tidak terdapat pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Banten, sehingga kegiatan telaahan pengaduan

masyarakat yang telah ditargetkan sebanyak 2 PP tidak dapat direalisasi.

Dengan demikian tidak ada realisasi dan capaian IKU tahun 2014 yang berkontribusi

terhadap pencapaian tujuan strategis.

Tujuan Strategis 4.

“Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

Tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah akan diwujudkan melalui pencapaian satu sasaran strategis

“Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”, uraian masing-masing

pencapaian IKU sasaran strategis dan analisinya dapat digambarkan sebagai

berikut:

Sasaran Strategis 5: “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Perwakilan BPKP Provinsi

Banten bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada unit kerja

kementerian/lembaga/pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten sesuai pasal 59

PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada prinsipnya,

pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP

dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait


langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak

K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008,

diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan

semakin berkualitas birokrasinya.

Realisasi dan pencapaian IKU untuk sasaran strategis 5 “Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda” dapat digambarkan pada Tabel 3.6.




(2013)


2013)


2014)

Target*

Realisasi

Capaian

1 Persentase Pemda yg menyelenggara kan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen 60.00% 44.44%

74.07% 80.80% 44.44% 44.44%

2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/ IPD

6 9 120.00% 120.00% 9 9

97.04% 100.40% 106.64% 103.44%

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel

3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 telah tercapai 74,07%.

Secara keseluruhan, dengan satu IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran tahun 2014

sebesar 97,04%.

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang opini laporan

keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan jumlah seluruh

Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem

pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun

2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK-RI mencakup pengujian

atas keandalan sistem pengendalian intern oleh Pemda. Berdasarkan hasil audit

BPK RI yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap sembilan LKPD tahun 2013 di

wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, empat LKPD diantaranya telah

memperoleh opini WTP. Dengan demikian realisasi IKU tahun 2014 adalah 44,44%,

bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 60,00%, maka capaian IKU adalah

sebesar 74,07%.


Perkembangan opini atas LKPD untuk tahun buku 2009 sampai dengan 2012 dapat

dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Perkembangan Opini BPK RI atas LKPD

Tahun Buku 2009 s.d 2012 Di Wilayah Provinsi Banten

No

Pemerintah Daerah

Opini BPK RI atas LKPD

2010 2011 2012 2012

1 Provinsi Banten WDP WDP WDP TMP

2 Kota Serang WDP WDP WDP WDP

3 Kabupaten Lebak WDP WDP WDP WDP

4 Kabupaten Pandeglang TMP WDP WDP WDP

5 Kabupaten Serang WDP WTP WTP WTP

6 Kabupaten Tangerang WTP WTP WTP WTP

7 Kota Cilegon TMP WDP WDP WTP

8 Kota Tangerang WTP WTP WTP WTP

9 Kota Tangerang Selatan WTP WTP WTP WDP

Penyebab LKPD Tahun 2013 tidak memperoleh opini WTP dari BPK antara lain

adalah:

a) Kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, antara lain :

- Praktik-praktik pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan.

- Permasalahan administratif yaitu tidak memadainya proses pengawasan dan

pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Mekanisme hibah dan bansos belum sesuai dengan Permendagri Nomor 32

tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pengelolaan keuangan belum dilakukan secara memadai.

b) Ketidakwajaran penyajian laporan keuangan,

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif lebih rendah karena

target tahun lalu lebih kecil dibandingkan tahun ini, dan jika dihubungkan dengan

realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir yang sebesar 44,44%, realisasi

IKU tahun ini juga relatif sama besar. Realisasi rata-rata akumulatif selama 3 tahun

terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 44,44% belum mencapai target


akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60%. Tidak tercapai target IKU pada akhir

periode renstra karena sangat dipengaruhi oleh kemauan pemda dalam

mengimplementasikan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku (uncontrolable).

Capaian IKU tersebut di atas tidak menggunakan dana secara langsung karena

merupakan hasil dari kegiatan lainnya seperti Asistensi Penyelenggaraan SPIP dan

asistensi lainnya yang terkait dengan SIMDA.

2. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain

penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil

SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah sebagai acuan dan alat

untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. IKU ini dibentuk pada

tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain

Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–

687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Di samping itu, juga sebagai wujud upaya

BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah” dan tujuan “Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah”.

Upaya membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP sesuai PP

No.60 Tahun 2008 telah dilakukan selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2014. Upaya tersebut dilakukan terhadap sembilan

pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten dalam bentuk Sosialisasi, Diklat,

Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis, dan Asistensi Penyusunan Juklak SPIP.

Hasil dari upaya tersebut diantaranya adalah telah diterbitkannya sembilan Peraturan

Kepala Daerah (Perkada) yang menyangkut SPIP, yaitu:

No Nama Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Derah

Nomor Tanggal

1 Pemerintah Provinsi Banten 26 tahun 2010 27/12/2010

2 Kabupaten Serang 45 tahun 2010 12/08/2010

3 Kota Serang 22 tahun 2011 18/10/2011

4 Kota Tangerang Selatan 69 tahun 2011 11/07/2011

5 Kabupaten Pandeglang 19 tahun 2010 28/07/2010


No Nama Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Derah

Nomor Tanggal

6 Kota Cilegon 4 tahun 2012 17/02/2012

7 Kabupaten Tangerang 12 tahun 2010 21/12/2010

8 Kota Tangerang 41 tahun 2010 31/12/2010

9 Kab. Lebak 34 tahun 2011 30/12/2011

Realisasi IKU tahun 2014 adalah sembilan pemda atau mencapai persentase

maksimal sebesar 120% dari target enam Pemda di tahun 2014. Kondisi ini

menunjukan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam melakukan

pembinaan SPIP disamping tingginya minat dari Pemda.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun ini relatif sama besar, dan jika


sebesar 9 pemda, realisasi IKU tahun ini juga relatif sama besar. Realisasi rata-rata

akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 9

pemda telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 6 pemda.

Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar

Rp349.043.000,00 atau 82,65% dari anggaran sebesar Rp422.322.000,00 dengan

menggunakan SDM sebanyak 1.265 HP atau 128,56% dari rencana sebanyak 984

HP. Realisasi penggunaan sumberdana lebih rendah dari rencana anggarannya

disebabkan adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Strategis 5. “Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten”

Tujuan Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten akan diwujudkan melalui pencapaian dua sasaran strategis “Meningkatnya

kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%

K/L/Pemda” dan “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan

Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”. Uraian masing-masing pencapaian

sasaran strategis dan analisinya dapat digambarkan sebagai berikut

Sasaran Strategis 6: “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/ Pemda”

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi


keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP)

mengimplementasikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai konsekuensi adanya

fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan

ketentuan tersebut.

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan

profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan

menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki

penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian

spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut.

SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai

dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan

ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar

dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang

merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait

dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan

pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki

pegawai.

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang

profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan

yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat

pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor

yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

non-BPKP. Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis 6 tahun 2013

dibandingkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8.


No

Indikator Kinerja Utama

Satuan Tahun 2014 Capaian

Tahun Lalu

(2013)


2013)



1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Persen 80.00 88.89 111.11% 74.08% 44.45% 59,26%

2 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Instansi APIP

7 9 120.00% 100.00% 5 6


No


Satuan Tahun 2014 Capaian

Tahun Lalu

(2013)


2013)



Jumlah rata-rata 115.56% 87.04% 72.09% 86.58%

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1

terlihat bahwa pencapaian IKU dominan sebesar 111,11%. Uraian capaian IKU sasaran

strategis ini, sebagai berikut:

1. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA

IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” bertujuan untuk

mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Banten selaku

instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di

lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pemerintah

provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Penentuan tingkat capaian IKU ini adalah

“jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA sampai dengan tahun berjalan di

bandingkan jumlah seluruh Pemda melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor

dan tata kelola APIP”, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi penerapan

JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi JFA. Realisasi kegiatan diatas sampai

dengan tahun 2014 berupa bimbingan teknis penerapan JFA APIP daerah, dan

peningkatan kualitas aparatur pengawasan internal Inspektorat pada delapan Inspektorat

kabupaten/kota, yaitu Inspektorat Provinsi Banten, Inspektorat Kota Cilegon, Inspektorat

Kabupaten Tangerang, Inspektorat Kota Tangerang, Inspektorat Kota Serang, Inspektorat

Kabupaten Serang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dan Inspektorat Kota Tangerang

Selatan, sehingga realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 88,89%, dengan target renstra

sebesar 80% maka capaian kinerja IKU pada tahun 2014 sebesar 111,11%. Capaian IKU

ini menggambarkan bahwa target pada akhir tahun renstra yang sebesar 80% telah

terlampaui.

Kegiatan untuk mencapai IKU tersebut di atas menggunakan dana sebesar sebesar

Rp79.505.000,00 atau 330,72% dari anggaran sebesar Rp24.040.000,00, dengan

menggunakan SDM sebanyak 65 HP atau 135,42% dari rencana sebanyak 48 HP.

Jumlah realisasi sumberdaya lebih besar dari anggarannya karena banyaknya kegiatan

tambahan yang harus dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU seperti narasumber

Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Inspektorat,

Coaching clinic pelaksanaan stock opname dan cash opname bagi APIP Inspektorat, dan


Narasumber kegiatan penyusunan rancangan peraturan Gubernur yang berkaitan dengan

APIP/JFA pada Inspektorat.

2. Jumlah Instansi APIP yang telah Disosialisasi dan atau Di-assessment Tata Kelola APIP

IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola

APIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 6. IKU ini diukur dari

jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP.

Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata

kelola APIP yang baik adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata

kelola APIP yang mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IACM). Untuk

mencapai IKU yang ditargetkan, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah merealisasikan

kegiatan sosialisasi/bimtek penerapan tata kelola APIP daerah kepada seluruh Inspektorat

pemda di wilayah Provinsi Banten.

Dengan demikian realisasi IKU tahun 2013 adalah sembilan Instansi APIP atau mencapai

persentase maksimal 120,00% dari target tujuh Instansi APIP. Realisasi IKU tahun 2014

telah melampaui target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 7 instansi APIP.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar

Rp76.580.000,00 atau 55,98% dari anggaran sebesar Rp136.809.000,00. dan

menggunakan SDM sebanyak 340 HP atau 170,85% dari rencana sebanyak 199 HP.

Sasaran Strategis 7: “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan

Kualitas Pengelolaaan Keuangan Sebesar 100%”

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai

dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan

kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan pengawasan juga terkait langsung dengan

pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan

gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan

pentingnya arti perencanaan pengawasan yang baik sehingga anggaran yang digunakan

benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas

Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait

langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan

keuangan yaitu “Persentase jumlah rencana penugasan” dan “Persentase kesesuaian


laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP”. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi

IKU sasaran strategis 7 tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.9

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Strategis 7

No


Satuan


(2013)


2013)



1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Persen 90.00% 95.77 106.42% 111.24%

104,08% 101.31%

2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Persen 100.00% 100.00 100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

skala likert 1-10

8 8.10 101.25% 103.21% 7,1 7,4

4 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

skala likert 1-10

9 8.96 99.56%

100.44%

8,2 8,5

5 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

50 42.00

84.00% 102.22%

40 41

6 Persentase pemanfaatan aset

Persen 100,00% 86.90 86.90% 86.84%

92.77% 90.81%

7 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana

skala likert 1-10

8.30 7.90 95.18% 97.04%

7,1 7,3

8 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Persen 80.00% 94.18 117.73% 120.00%

100.00% 98,06%

Jumlah Rata-rata 98.88% 106.67% 103.33% 105.49%

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1,

terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 telah mencapai 100%

atau lebih. Secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran tahun 2014 adalah sebesar

98,88%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini, sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi

Capaian IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi”

diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan (PP) dalam PKPT

dibandingkan dengan target PP dalam PKPT.

Realisasi penugasan PKPT pada tahun 2014 adalah sebanyak 340 PP atau sebesar

95,77% dari target PKPT yang sebanyak 355 PP. Dengan target IKU tahun 2014 sebesar


90%, capaian IKU tahun 2014 adalah sebesar 106,42%. Gambaran kinerja sedemikian itu

menunjukan adanya profesionalme dari auditor dalam pelaksanaan tugas.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian IKU tahun ini relatif lebih rendah, dan jika

dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir yang sebesar

104,08%, realisasi IKU tahun ini juga relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya PP

yang tidak direalisasikan karena adanya pembatalan PP oleh kantor Pusat, sementara

target PKPT tidak mengalami revisi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Realisasi rata-

rata akumulatif selama 3 tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar


Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU tersebut

berupa koordinasi internal berupa penyusunan rencana dan evaluasi, diantaranya:

a. Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam rangka

menyamakan persepsi antara bagian tata usaha dan bidang teknis yang dilaksanakan

secara berkala.

b. Penerapan manajemen kinerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten mengacu kepada

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP

Perwakilan BPKP Provinsi Banten mengacu kepada SAKIP BPKP yang telah dievaluasi

oleh KemenPAN dan RB.

Capaian IKU ini menggunakan dana yang merupakan pengeluaran biaya personil dan

operasional kantor untuk mendukungan terselenggaranya tugas pokok Perwakilan BPKP

Perwakilan Provinsi Banten. Secara keseluruhan jumlah dana yang digunakan tahun 2014

adalah Rp20.572.160.000,00 atau 98,08% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp

20.975.903.000,00, dan menggunakan SDM sebanyak 6.658 OH atau sebesar 161,02 %

dari rencana yang ditetapkan sebanyak 4.135 OH.

2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat

kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan

keuangan BPKP. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP

dengan SAP”dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja

terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100,00% dan jika dibandingkan dengan target

kinerja sebesar 100,00%, maka capaian kinerja adalah 100,00%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian IKU tahun ini relatif sama, dan jika

dihubungkan dengan realisasi akumulatif rata-rata selama 2 tahun terakhir yang sebesar


100,00%, realisasi IKU tahun ini juga relatif sama. Realisasi rata-rata akumulatif selama 3

tahun terakhir (tahun 2012 s.d. tahun 2014) yang sebesar 100,00% telah sesuai target

akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100,00%.

Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran

sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP), didukung dengan penerapan sistem

informasi yang memadai melalui aplikasi SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, dan aplikasi SPM.

3. Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Kepegawaian

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada terpenuhinya

harapan, dan kebutuhan para penerima layanan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan

diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10.

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian

dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada pegawai di

lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Target IKU “Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan

organisasi” pada tahun 2014 adalah 8,00 dari skala Likert 1-10, sedangkan realisasinya

dalam tahun 2014 adalah 8,10 dari skala Likert 1-10. Hal ini menunjukan capaian kinerja

atas pengelolaan kepegawaian pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah melebihi

target sebesar 1,25% atau mencapai 101,25%.

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 8,05 dari skala Likert 1-10 telah melebihi target akhir

periode Renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.

Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan

kepegawaian, antara lain: (a) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji

berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; (b)

Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku

pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai.

4. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan

prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna atas pelayanan yang

diberikan dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah penyediaan uang sesuai dengan jumlah

dan waktu yang diajukan dalam SPP dan sesuai dengan prosedur, verifikasi

perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran,

pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan


perbendaharaan anggaran. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 8,96 dari skala likert 1-10

belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 9 dari skala likert 1-10. Dengan demikian

capaian IKU atas sasaran ini sebesar 99,56%, atau lebih rendah 0,04% dari target, hal ini

menunjukan bahwa kinerja pengelolaan pencairan anggaran masih perlu ditingkatkan untuk

memenuhi harapan pegawai. Realisasi sasaran tahun 2014 tersebut belum mencapai target

akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 9,00 dari skala Likert 1-10.

5. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa

Eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Banten ditentukan oleh citranya di mata publik. Oleh

sebab itu, persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Banten menjadi salah satu

alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja.

Kinerja atas IKU ini diukur dengan cara menghitung jumlah berita tentang kegiatan

perwakilan BPKP di media massa. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah publikasi

kegiatan perwakilan BPKP di media massa” pada tahun 2014 sebanyak 42 publikasi,

belum mencapai target yang sebanyak 50 publikasi. Dengan demikian capaian IKU atas

sasaran ini baru sebesar 84,00% atau lebih rendah 16,00% dari target. Hal ini menunjukkan

kerjasama dengan berbagai media masa baik lokal maupun nasional masih perlu

ditingkatkan agar kegiatan-kegiatan perwakilan BPKP Provinsi Banten dapat secara lebih

intensif dipublikasikan di media massa.

Realisasi IKU tahun 2014 ini baru mencapai 84,00% dari target akhir periode Renstra 2014

sebanyak 50 publikasi.

6. Persentase Pemanfaatan Aset

IKU “Persentase pemanfaatan aset” merupakan indikator lainnya untuk mencapai Sasaran

Strategis 7 dengan target sebesar 100,00%. Indeks Persentase pemanfaatan asset

digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana

di Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata

usaha dan perlengkapan bagi seluruh pegawai.

Dalam tahun 2014, capaian indeks efektivitas pengelolaan aset adalah 86,90% atau belum

mencapai target IKU yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan masih

adanya aset yang tidak dapat dimanfaatkan karena kondisi rusak, yaitu diantaranya meja

dan kursi kerja, komputer dan AC Split, serta peralatannya lainnya yang masih

memerlukan perbaikan.

IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan,

meliputi sub-sub kegiatan pengadaan, pemeliharaan, pencatatan dan updating akuntansi


aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada Perwakilan BPKP Provinsi

Banten.

Realisasi IKU tahun 2013 ini juga baru mencapai sebesar 86,90% dari target akhir periode

Renstra 2014 sebesar 100,00%.


96,89% dari anggaran sebesar Rp167.619.000,00.

7. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarana Prasarana

IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana”

merupakan indikator lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar

8,10 dari skala likert 1-10. Capaian IKU ini diukur dari hasil survei tingkat persepsi

kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana prasarana yang dapat diberikan oleh

unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil survei atas persepsi penerima layanan tahun 2014, realisasi IKU atas

pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana sebesar 7,90 dari skala likert

1-10. Capaian IKU ini sebesar 95,18% atau lebih rendah 4,82% dari target karena

kurangnya kecukupan sarana prasarana kerja sesuai standar.

Realisasi IKU tahun 2014 ini baru mencapai 95,18% jika dibandingkan dengan target akhir

periode Renstra tahun 2014 sebesar 8,30 dari skala Linkert 1-10.

8. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat BPKP

Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi

early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan

meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP.

IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU

lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung

jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat, dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.

Sampai dengan tahun 2014, rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP sebanyak 19

kejadian sebesar Rp50.207.550,00, dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 18

kejadian sebesar Rp47.009.550,00 atau secara proporsional tertimbang sebesar 94,18%.

Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2014 sebesar 80,00%, maka capaian IKU

tahun 2014 adalah sebesar 117,73%. Realisasi IKU ini dibandingkan dengan target akhir

periode Renstra tahun 2014 telah melebihi target yang sebesar 80,00%.


Tujuan Strategis 7 “Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

yang Andal bagi Presiden / Pemerintah”

Tujuan Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi

Presiden/Pemerintah akan diwujudkan melalui pencapaian satu sasaran strategis

“Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”.

Uraian pencapaian sasaran strategis dan analisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 8: “Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”

Sejalan dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan identitas BPKP

sebagai Auditor Presiden. BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi

Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah.

Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan internal BPKP.

Sasaran strategis “Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi

Pimpinan” memiliki satu IKU yang digunakan untuk mengukur penggunaan/implementasi

sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang

dibutuhkan oleh Pimpinan di Perwakilan BPKP Provinsi Banten. IKU ini diukur dengan

jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan target jumlah sistem informasi

yang wajib digunakan berdasarkan Renstra (sepuluh aplikasi). Adapun SIM yang sudah

digunakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak 13 aplikasi, terdiri atas SIM

HP Online, SIM MonevRKT, SIM PP39, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SIA, SPM, DMS,

Sispedap, lotus notes, website, SKI.

Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2014 dikaitkan dengan target

2014 disajikan dalam Tabel 3.10.



Utama Satuan

Tahun 2014 Capaian Tahun

Lalu (2013)

(%)


2013) (%)

Capaian Rata-rata

(2012 sd 2014)

(%)

Target* Realisasi Capaian

(%)

1 Jumlah Sistem Aplikasi 10 13 120.00 120.00 120.00 120.00


Informasi yang dimanfaatkan secara Efektif

SIM

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1,

terlihat bahwa IKU dominan Sasaran Strategis 8 pada tahun 2014 tercapai 120,00%.

Selama tahun 2014, 14 aplikasi yang tersedia telah digunakan/dimanfaatkan untuk

mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan, dibandingkan target sasaran tahun

2014 sebanyak sepuluh aplikasi, maka capaian IKU ini telah melebihi target atau sebesar

120,00%. Demikian pula jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra sebanyak

10 aplikasi, capaian IKU telah melebihi target atau dengan capaian sebesar 120,00%

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan,

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai

dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Target kinerja tersebut tertuang

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2014, dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Sesuai dengan DIPA No.SP-DIPA-089.01.2.634057/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu

anggaran kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten TA 2014 adalah sebesar

Rp25.325.494.000,00, jumlah pagu ini kemudian direvisi menjadi Rp24.887.541.000,00.

Realisasi anggaran belanja sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebesar

Rp24.345.051.000,00 (sebelum pengembalian) atau 97,82%.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp148.401.850,00

yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya, dengan rincian

sebagai berikut:

No Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 Pendapatan penjualan dan sewa 0,00 134.116.279,00 0,00

2 Pendapatan lain-lain 0,00 14.285.571,00 0,00

Jumlah 0,00 148.401.850,00 0,00

Pendapatan penjualan dan sewa merupakan pendapatan dari hasil pengelolaan BMN

berupa sewa tanah, gedung dan bangunan oleh Bank Mandiri dan ATM BRI, sedangkan


pendapatan lain-lain sebesar Rp14.285.571,00 merupakan penerimaan kembali belanja

pegawai tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan bulan Desember tahun 2014 pada Perwakilan

BPKP Provinsi Banten sebesar Rp24.345.051.000,00 atau 97,82% dari pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp24.887.541.000,00 terinci sebagai berikut:

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 0,00 148.401.850,00 0,00

- Penerimaan Pajak 0,00 0,00 0,00

- Penerimaan Bukan Pajak 0,00 148.401.850,00 0,00

- Penerimaan Hibah 0,00 0,00 0,00

2 Realisasi Belanja Negara

Belanja Rupiah 24.887.541.000,00 24.345.051.000,00 97,82

- Belanja Pegawai 16.229.452.000,00 15.985.132.500,00 98,49

- Belanja Barang 8.490.470.000,00 8.192.301.016,00 96,49

- Belanja Modal 167.619.000,00 167.618.000,00 100,00

Belanja Pinjaman PHLN 0,00 0,00 0,00

Belanja Rupiah Pendamping 0,00 0,00 0,00

Bila dirinci menurut program adalah sebagai berikut:

Kode Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

01.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

20.975.903.000,00 20.572.160.777,00 99,52

0.1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

167.619.000,00 167.618.000,00 96,89

01.01.06 Program Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.744.019.000,00 3.605.272.739,00 80,36

Jumlah 24.887.541.000,00 24.345.051.516,00 96,13

Realisasi dana dari pagu tersedia sebesar Rp24.887.541.000,00 masih berada dibawah

anggarannya yang sebesar Rp24.345.051.516,00 disebabkan adanya penghematan dalam

penugasan pengawasan dan adanya beberapa penugasan yang tidak dapat direalisasi

karena tidak adanya permintaan dari stakeholders seperti yang nampak pada pencapaian

sasaran strategis “meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Pada awal tahun 2014,

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/

Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan jabaran dari Rencana Strategis.

Penetapan Kinerja (Tapkin) yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya

merupakan ”kontrak kinerja” yang harus dicapai.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode renstra 2010-2014 oleh karena itu

pengukuran capaian kinerja bukan hanya terfokus pada tahun 2014, namun juga

terhadap pencapaian target kinerja pada akhir periode renstra. Namun demikian

pengukuran kinerja terhadap target akhir periode renstra tidak dapat dilakukan

secara utuh karena pengukuran indikator kinerja utama (IKU) baru dilakukan

selama tiga tahun terakhir. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan

membandingkan realisasi rata-rata IKU selama tiga tahun dengan target IKU pada

akhir periode renstra.

Dari hasil pengukuran kinerja secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Banten

telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari

pelaksanaan kegiatan tiga program yang telah diwujudkan selama periode renstra.

Berkaitan dengan kualitas akuntabilitas, khususnya selama tahun 2014, Perwakilan

BPKP Provinsi Banten telah melakukan perbaikan terhadap lima komponen sistem

AKIP yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor S-1215/SU/01/2014 tanggal 16

Juli 2014 telah melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Perwakilan

BPKP tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Banten Nomor Kep-164/PW30/1/2014 tanggal 20 Agustus 2014,

tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor S-

4091/PW30/1/2011.


2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan

mekanisme pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan aplikasi SIMonev

RKT.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun

laporan bulanan pelaksanaan RKT dan laporan kinerja triwulanan tepat waktu

sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan, dan melakukan

penyesuaian Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor

53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan

tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun

eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil

evaluasi Inspektorat BPKP tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di

masa yang akan datang.

Capaian IKU pada sebagian besar sasaran strategis telah memenuhi target dan

termasuk kategori “Memuaskan” baik untuk tahun 2014 maupun untuk akhir

periode renstra. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 32 IKU yang

terdiri dari 11 IKU dominan dan 21 IKU lainnya, sebanyak 9 IKU dominan dan 14

IKU lainnya telah mencapai target dengan rata capaian keseluruhan sebesar

101,02% untuk tahun 2014 dan 103,74% untuk periode renstra (2010–2014).

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut secara ringkas dapat digambarkan

sebagai berikut:


Tabel 4.1 Capaian IKU Per Sasaran Strategis

Sasaran

Jumlah IKU Jumlah IKU tercapai Capaian Sasaran Rata-rata (%)

Dominan Lainnya Dominan Lainnya 2014 2010 sd

2014

Sasaran 1 2 5 2 4 103,78 106,23

Sasaran 2 1 1 1 1 117,97 111,99

Sasaran 3 2 1 2 1 116,11 110,34

Sasaran 4 1 6 0 4 83,69 92,05

Sasaran 5 1 1 0 1 97,04 103,44

Sasaran 6 1 1 1 1 115,56 86,58

Sasaran 7 2 6 2 2 98,88 99,26

Sasaran 8 1 0 1 0 120,00 120,00

Jumlah Rata-rata 11 21 9 14 101,02 103,74

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran telah memuaskan, namun 2

IKU dominan dan 7 IKU lainnya tidak mencapai target, diantarannya yang paling

strategis adalah:

1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti

Korupsi.

2. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/

DA/asistensi/evaluasi FCP.

3. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun

2008

Sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana strategis periode selanjutnya

perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Dalam merumuskan indikator kinerja yang akan dicapai harus mengedepankan

prinsip SMART sehingga logis dan mudah diukur.

2) Dalam menetapkan target kinerja tahunan baik target output maupun target

IKU harus senantiasa berpedoman pada target Rencana Strategis jangka

menengah, Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan kantor pusat dalam

penetapannya terutama terkait dengan KF1.


3) Dari 2 IKU dominan dan 7 IKU lainnya yang tidak mencapai target pada

umumnya merupakan IKU yang ketercapaiannya sangat tergantung pada pihak

stakeholder (uncontrollable), oleh karena itu diperlukan koordinasi dan

pendekatan yang sistematis dengan para stakehoders.

4) Mengidentifikasi permasalahan secara konkrit pada fungsi dukungan

khususnya kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana (Umum) untuk

segera dilakukan perbaikan sehingga layanan yang diberikan dapat

memuaskan seluruh pegawai secara proporsional.

Laporan Kinerja Tahun 2014 ini merupakan wujud kesungguhan Perwakilan BPKP

Provinsi Banten dalam menerapkan Good Governance untuk menciptakan Clean

Goverment, dan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam memberikan

jasa assurance dan consulting. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud

introspeksi diri terhadap amanah yang diemban. Dengan diterapkannya Peraturan

Presiden Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), maka capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dapat menjadi

indikator mengenai kesiapan Perwakilan untuk mengemban amanah PP Nomor 60

Tahun 2008 tersebut.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi media

evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang

berkesinambungan. Oleh sebab itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah

menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Lampiran 1/ 1 - 3

ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=8/9*100) (10) (11) (12=11/10*100)

Meningkatnya Kualitas 1

LKPP, 95% LKKL, dan 80%

LKPD

1 Persentase IPP yang mendapat

pendampingan penyusunan

laporan keuangan

% 95,00 100,00 105,26 170.068.000,00 273.162.000,00 160,62 508 745 146,65

2 Persentase IPD yang laporan

keuangannya memperoleh opini

minimal WDP

% 90,00 87,50 97,22 180.072.000,00 199.544.000,00 110,81 605 1.627 268,93

3 Persentase jumlah laporan

keuangan proyek PHLN yang

memperoleh opini dukungan wajar

% 75,00 100,00 120,00 239.840.000,00 125.328.000,00 52,25 918 823 89,65

4 Persentase hasil pengawasan lintas

sektor yang disampaikan ke Pusat

% 86,25 98,61 114,33 578.097.000,00 363.996.000,00 62,96 894 1.884 210,74

5 Persentase hasil pengawasan atas

permintaan Presiden yang

disampaikan ke Pusat

% 68,00 100,00 120,00 426.425.000,00 327.844.000,00 76,88 877 1.909 217,67

6 Persentase hasil pengawasan atas

permintaan stakeholders yang

dijadikan bahan pengambilan

keputusan oleh stakeholders

% 93,33 100,00 107,15 286.524.000,00 544.873.000,00 190,17 924 2.281 246,86

7 Persentase BUMD yang mendapat

pendampingan penyelenggaraan

akuntansi

% 80,00 50,00 62,50 18.808.000,00 47.952.000,00 254,96 375 450 120,00

Tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Negara sebesar

75,00%

8 Persentase hasil pengawasan

optimalisasi penerimaan

negara/daerah yang ditindaklanjuti

% 75,00 91,62 120,00 44.580.000,00 10.745.000 24,10 38 28 73,68

9 Persentase hasil pengawasan BUN

yang disampaikan ke Pusat

% 86,25 100,00 115,94 60.528.000,00 74.249.000,00 122,67 1.980 1.518 76,67

Terselenggaranya SPM pada

60% IPD dan terselenggara

nya GG pada 75%

BUMN/BUMD

10 Persentase IPD yang melaksanakan

pelayanan sesuai Standar

Pelayanan Minimal

% 60,00 65,00 108,33 80.990.000,00 46.119.000,00 56,94 124 217 175,00

11 Persentase BUMN/D/BLU/D

yang dilakukan sosialisasi/

asistensi GCG/KPI

% 75,00 120,00 120,00 51.220.000,00 28.017.000,00 54,70 688 1.018 147,97

12 Persentase BUMD yang

dilakukan audit kinerja

% 70,00 100,00 120,00 136.866.000,00 194.016.000,00 141,76 850 1.109 130,47

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUANTarget

RenstraREALISASI PROGRAM

KEUANGAN SDM (OH)

% CAPAIAN

(2)

Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

(6=5/4*100)

Lampiran 1/ 2 - 3




KEUANGAN SDM (OH)

% CAPAIAN

(2) (6=5/4*100)13 Kelompok Masyarakat yang

mendapatkan Sosialisasi Program

Anti Korupsi.

Kelompok

Masyarakat

6 2 33,33 27.960.000,00 197.499.000,00 706,36 124 362 291,94

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL

UD berisiko fraud yang

mendapatkan sosialisasi/DA/

asistensi/evaluasi FCP

Instansi 14 26 120,00 40.016.000,00 94.160.000,00 235,31 125 126 100,80

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/ BUMD

/BLU/BLUD yang dilakukan

kajian peraturan yang berpotensi

TPK.

Instansi 5 4 80,00 10.960.000,00 0,00 0,00 55 0 0,00

16 Persentase pelaksanaan penugasan

HKP, klaim dan penyesuaian harga

% 84,00 100,00 119,05 97.680.000,00 23.124.000,00 23,67 600 94 15,67

17 Persentase pelaksanaan audit

investigasi /PKKN/PKA

% 85,00 96,43 113,45 642.310.000,00 549.517.000,00 85,55 2.304 1.643 71,31

18 Persentase TL hasil audit investigasi

non TPK oleh instansi berwenang

% 50,00 95,55 120,00 45.984.000,00 0,00 0,00 470 0 0,00

19 Persentase hasil telaahan

pengaduan masyarakat

% 100,00 0,00 0,00 21.920.000,00 0,00 0,00 12 0 0,00

Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di 60%

K/L/Pemda

20 Persentase Pemda yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP

Nomor 60 Tahun 2008

% 60,00 44,44 74,07 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

21 Jumlah Pemda Yang dilakukan

Asistensi Penyelenggaraan SPIP

Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD 6 9 120,00 422.322.000,00 349.043.000,00 82,65 984 1.265 128,56

22 Persentase Pemda yang dilakukan

asistensi penerapan JFA

% 80,00 88,89 111,11 24.040.000,00 79.505.000,00 330,72 48 65 135,42

23 Jumlah Instansi APIP yang telah

disosialisasi dan atau di-assessment

tata kelola APIP

Instansi APIP 7 9 120,00 136.809.000,00 76.580.000,00 55,98 199 340 170,85

3.744.019.000,00 3.605.273.000,00 96,29 13.702 17.504

Meningkatnya kapasitas

aparat pengawasan intern

pemerintah yang profesional

dan kompeten pada 80%

K/L/Pemda

Meningkatkan Kesadaran dan

Keterlibatan K/L, Pemda,

BUMN/BUMD Dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Menjadi 80%

Lampiran 1/ 3 - 3




KEUANGAN SDM (OH)

% CAPAIAN

(2) (6=5/4*100)24 Persentase jumlah rencana

penugasan pengawasan yang

terealisasi

% 90,00 95,77 106,42 20.975.903.000,00 20.572.160.000,00 98,08 4.135 6.658 161,02

25 Persentase kesesuaian laporan

keuangan Perwakilan BPKP dengan

SAP

% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

26 Persepsi kepuasan pegawai

perwakilan terhadap layanan

kepegawaian

Skala likert 1-

10

8,0 8,10 101,25 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

27 Persepsi Kepuasan Pegawai

Perwakilan atas Pencairan

Anggaran yang Diajukan sesuai

Prosedur

Skala likert 1-

10

9,0 8,96 99,56 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

28 Jumlah publikasi kegiatan

perwakilan BPKP di media masa

Jumlah berita 50 42 84,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

29 Persentase Pemanfaatan asset % 100,00 86,90 86,90 167.619.000,00 167.618.000,00 100,00 12 4 33,33

30 Persepsi kepuasan pegawai

perwakilan terhadap layanan

sarpras

Skala likert 1-

10

8,3 7,90 95,18 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

31 Persentase tindak lanjut

rekomendasi hasil audit Inspektorat

% 80,00 94,18 117,73 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

Terselenggaranya 70% sistem

dukungan pengambilan

keputusan bagi pimpinan

32 Jumlah Sistem Informasi yang

dimanfaatkan secara efektif

Aplikasi 10 13 120,00 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-

BPKP

0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

JUMLAH 24.887.541.000 24.345.051.000 97,82 17.837 24.162 135,46

Rata-rata capaian kinerja sasaran 101,02

101,42

Meningkatnya efektifitas

perencanaan pengawasan

sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan

sebesar 100%.

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-

BPKP

Lampiran 2a/1 - 4

PKPT

Non

PKPT/

PKAU

Jumlah % Rencana Realisasi % Target Realisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (10=9/5) (11) (12) (13=12/11) (14) (15) (16=14/13)

1 1 Laporan 17 17 25 42 120,00 170.068.000,00 273.162.000,00 160,62 508 745 146,65

1.1 Laporan hasil bimbingan

teknis/asistensi penyusunan

LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 4 4 13 17 120,00 30.012.000,00 109.201.000,00 363,86 107 324 302,80

1.2 Laporan hasil bimbingan

teknis/asistensi penyusunan

LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 13 13 12 25 120,00 140.056.000,00 163.961.000,00 117,07 401 421 104,99

2 Laporan 15 15 114 129 120,00 180.072.000,00 199.544.000,00 110,81 605 1.627 268,93

3 Laporan 15 15 13 28 120,00 239.840.000,00 125.328.000,00 52,25 918 823 89,65

4 Laporan 48 48 49 97 120,00 578.097.000,00 363.996.000,00 62,96 894 1.884 210,74

4.1 Laporan hasil pengawasan

lintas sektor Bidang

Perekonomian

Laporan 10 10 14 24 120,00 166.980.000,00 117.731.000,00 70,51 365 549 150,41


lintas sektor Bidang Polsoskam

Laporan 36 36 30 66 120,00 388.620.000,00 220.298.000,00 56,69 461 1.252 271,58


lintas sektor Bidang Keuangan

Daerah

Laporan 2 2 2 4 120,00 22.497.000,00 25.967.000,00 115,42 68 83 122,06


lintas sektor Bidang Akuntan

Negara

Laporan 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laporan hasil bimbingan

teknis/ asistensi penyusunan

LKKL



LKPD

Laporan hasil pengawasan atas

Proyek PHLN

Laporan hasil pengawasan

lintas sektor

Meningkatnya

Kualitas 1 LKPP,

95% LKKL, dan

80% LKPD

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Perwakilan BPKP Provinsi Banten

TAHUN 2014

No.SASARAN

STRATEGISSatuan

Target

(Tapkin)

Dana SDM (OH)

Indikator Kinerja Output

Realisasi

(3)

Lampiran 2a/2 - 4

PKPT

Non

PKPT/

PKAU

Jumlah % Rencana Realisasi % Target Realisasi %No.

SASARAN

STRATEGISSatuan

Target

(Tapkin)

Dana SDM (OH)


Realisasi

(3)5 Laporan 27 27 99 126 120,00 426.425.000,00 327.844.000,00 76,88 877 1.909 217,67

5.1 Laporan hasil pengawasan atas

permintaan Presiden Bidang

Perekonomian

Laporan 2 2 18 20 120,00 65.340.000,00 18.070.000,00 27,66 46 204 443,48



Polsoskam

Laporan 19 19 75 94 120,00 293.600.000,00 215.714.000,00 73,47 591 1.141 193,06



Keuangan Daerah

Laporan 6 6 6 12 120,00 67.485.000,00 94.060.000,00 139,38 240 564 235,00

6 Laporan 35 35 58 93 120,00 286.524.000,00 544.873.000,00 190,17 924 2.281 246,86


permintaan stakeholder

Bid.Perekonomian

Laporan 4 4 4 8 120,00 60.720.000,00 57.877.000,00 95,32 41 217 529,27



Bid.Polsoskam

Laporan 20 20 12 32 120,00 180.814.000,00 385.485.000,00 213,19 530 1.222 230,57



Bid.Keuangan Daerah

Laporan 11 11 42 53 120,00 44.990.000,00 101.511.000,00 225,63 353 842 238,53

7 Laporan 5 5 4 9 120,00 18.808.000,00 47.952.000,00 254,96 375 450 120,00

2 8 Laporan 1 1 2 3 120,00 44.580.000,00 10.745.000,00 24,10 38 28 73,68

8,1 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bid.

Polsoskam

Laporan 1 1 0 1 100,00 44.580.000,00 10.745.000,00 24,10 38 28 73,68

8,2 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan daerah Bid.

Keangan daerah

Laporan 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 0,00

9 Laporan 44 44 3 47 106,82 60.528.000,00 74.249.000,00 122,67 1.980 1.518 76,67


BUN Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00


BUN Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00


BUN Bidang Keuangan

Daerah

Laporan 44 44 3 47 106,82 60.528.000,00 74.249.000,00 122,67 1.980 1.518 76,67





LKBUMD


penerimaan negara


permintaan presiden

Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan

Negara sebesar

87,50%

Laporan hasil pengawasan

BUN

Lampiran 2a/3 - 4

PKPT

Non

PKPT/

PKAU


SASARAN

STRATEGISSatuan

Target

(Tapkin)

Dana SDM (OH)


Realisasi

(3)3 10 Laporan 4 4 0 4 100,00 80.990.000,00 46.119.000,00 56,94 124 217 175,00

11 Laporan 11 10 18 28 120,00 51.220.000,00 28.017.000,00 54,70 688 1.018 147,97

12 Laporan 8 8 6 14 120,00 136.866.000,00 194.016.000,00 141,76 850 1.109 130,47

4 13 Laporan 6 6 21 27 120,00 27.960.000,00 197.499.000,00 706,36 124 362 291,94

14 Laporan 4 3 1 4 100,00 40.016.000,00 94.160.000,00 235,31 125 126 100,80

15 Laporan 1 0 0 0 0,00 10.960.000,00 0,00 0,00 55 0 0,00

16 Laporan 5 1 1 2 40,00 97.680.000,00 23.124.000,00 23,67 600 94 15,67

17 Laporan 58 48 11 59 101,72 642.310.000,00 549.517.000,00 85,55 2.304 1.643 71,31

18 Laporan 4 0 0 0 0,00 45.984.000,00 0,00 0,00 470 0 0,00

19 Laporan 2 0 0 0 0,00 21.920.000,00 0,00 0,00 12 0 0,00

5 20 Laporan 25 33 14 47 440 422.322.000,00 349.043.000,00 0,83 984 1.265 128,56

20,1 Laporan hasil pembinaan

penyelenggaraan SPIP Bidang

Keuangan Daerah

Laporan 16 24 10 34 120,00 155.190.000,00 273.174.000,00 176,03 688 1.112 161,63

20,2 Laporan hasil pembinaan

penyelenggaraan SPIP Bidang

Polsoskam

Laporan 1 1 4 5 120,00 0,00 47.134.000,00 0,00 28 51 182,14

20,3 Jumlah peserta diklat SPIP Kegiatan 1 1 0 1 100,00 0,00 7.640.000,00 0,00 30 17 56,67

20,3 Jumlah K/L dan pemda yang

mendapatkan konsultasi dan

bimtek penyelenggaraan SPIP

Jumlah K/L

dan pemda7 7 0 7 100,00 267.132.000,00 21.095.000,00 7,90 238 85 35,71

Laporan hasil sosialisasi

masalah korupsi

Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP

Terselenggarany

a SPM pada 60%

IPD dan

terselenggaranya

GG pada 75%

BUMN/BUMD

Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/

BUMD Dalam

Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Menjadi

80%

Laporan hasil Reviu Laporan

dan Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya

Kualitas

Penerapan SPIP

di 70%

K/L/Pemda

Laporan hasil kajian

pengawasan


kinerja pelayanan publik

Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat


kinerja BUMD

Laporan hasil audit investigasi

atas HKP, Klaim dan

Penyesuaian Harga

Laporan hasil audit investigasi,

perhitungan kerugian negara,

dan pemberian keterangan ahli

atas permintaan Instansi

PenyidikLaporan hasil audit investigasi

atas permintaan Instansi

lainnya

Laporan pembinaan

penyelenggaraan SPIP

Lampiran 2a/4 - 4

PKPT

Non

PKPT/

PKAU


SASARAN

STRATEGISSatuan

Target

(Tapkin)

Dana SDM (OH)


Realisasi

(3)6 21 Kegiatan 4 4 3 7 120,00 24.040.000,00 79.505.000,00 330,72 48 65 135,42

22 Kegiatan 9 9 0 9 100,00 27.711.000,00 18.750.000,00 67,66 108 60 55,56

23 Laporan 7 7 0 7 100,00 109.098.000,00 57.830.000,00 53,01 91 280 307,69

355 340 442 782 120,00 3.744.019.000,00 3.605.273.000,00 96,29 13.702 17.504 127,75

95,77%

7 24 Laporan/

Unit

114,90 21.143.522.000,00 20.739.778.000,00 98,09 4.135 6.658 161,02

24,1 Laporan dukungan

Manajemen Perwakilan

BPKPPerencanaan,

Kepegawaian, Keuangan,

Hukum dan Humas/Umum

Laporan 60 0 75 75 120,00 20.975.903.000,00 20.572.160.000,00 98,08 4.123 6.654 161,39

24,2 Jumlah Sarana Prasarana Unit 51 0 56 56 109,80 167.619.000,00 167.618.000,00 100,00 12 4 33,33

8 Terselenggarany

a 70% sistem

dukungan

pengambilan

keputusan bagi

25 Aplk 11 13 0 13 118,18 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

117,69 24.887.541.000,00 24.345.051.000,00 97,82 17.837 24.162 135,46

Jumlah sosialisasi dan bimtek

penerapan tatakelola APIP

Daerah

Laporan Evaluasi Penerapan

tata kelola APIP Daerah

Meningkatnya

efektifitas

perencanaan

pengawasan

sebesar 90% dan

kualitas

pengelolaaan

keuangan sebesar

100%.

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Jumlah

Jumlah Sistem Informasi yang

dimanfaatkan secara efektif

Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan intern

pemerintah yang

profesional dan

kompeten pada 80%

K/L/Pemda

Laporan dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Jumlah sosialisasi dan Bimtek

Penerapan JFA APIP Daerah

Lampiran 2b/ 1 - 3

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=5/7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan

penyusunan laporan keuangan

% 85,33 100,00 100,00 0,00 95,00 105,26

Persentase IPD yang laporan keuangannya

memperoleh opini minimal WDP

% 100,00 100,00 87,50 -12,50 90,00 97,22

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN

yang memperoleh opini dukungan wajar

% 100,00 93,75 100,00 6,25 75,00 120,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang


% 92,31 100,00 98,61 -1,39 86,25 114,33

Persentase hasil pengawasan atas permintaan

Presiden yang disampaikan ke Pusat

% 100,00 100,00 100,00 0,00 68,00 120,00

Persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan

keputusan oleh stakeholders

% 106,67 100,00 100 0,00 93,33 107,15

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi

% 100,00 100,00 50,00 -50,00 80,00 62,50

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan


% 92,16 91,62 91,62 0,00 75,00 120,00

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan

ke Pusat

% 100,00 100,00 100,00 0,00 86,25 115,94

Terselenggaranya SPM pada

60% IPD dan

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai

Standar Pelayanan Minimal

% 60,00 60,00 65,00 5,00 60,00 108,33

terselenggaranya GG pada

75% BUMN/BUMD

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

sosialisasi/asistensi GCG/KPI

% 42,86 100,00 120,00 20,00 75,00 120,00

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100,00 100,00 100,00 0,00 70,00 120,00

Meningkatnya Kualitas 1

LKPP, 95% LKKL, dan 80%

LKPD


Penerimaan Negara sebesar

75%

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014Perwakilan BPKP Provinsi Banten

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUANKINERJA TH

2013

KINERJA TH

2014

KENAIKAN/

PENURUNAN

TARGET

KINERJA TH

2014

% CAPAIAN TH 2014

THD TARGET TH 2014

KINERJA TH

2012

Lampiran 2b/ 2 - 3


2013

KINERJA TH

2014

KENAIKAN/

PENURUNAN

TARGET

KINERJA TH

2014

% CAPAIAN TH 2014

THD TARGET TH 2014

KINERJA TH

2012

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi

Program Anti Korupsi.

Kelompok

Masyarakat1 3 2 -1 6 33,33

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud

yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi

FCP

Instansi 3 1 26 25 14 120,00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang

dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi 4 4 4 0 5 80,00

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan

penyesuaian harga

% 100,00 100,00 100,00 0,00 84,00 119,05

Persentase pelaksanaan audit investigasi

/PKKN/PKA

% 91,30 90,57 96,43 5,86 85,00 113,45

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh

instansi berwenang

% 86,96 95,55 95,55 0,00 50,00 120,00

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100,00 100,00 0,00 -100,00 100,00 0,00

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 44,44 44,44 44,44 0,00 60,00 74,07

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi

Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD 9 9 9 0 6 120,00

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

penerapan JFA

% 33,33 55,56 88,89 33,33 80,00 111,11

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau

di-assessment tata kelola APIP

Instansi

APIP

0 6 9 3 7 120,00

Meningkatkan Kesadaran dan

Keterlibatan K/L, Pemda,

BUMN/BUMD Dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Menjadi 80%



pemerintah yang profesional

dan kompeten pada 80%

K/L/Pemda

Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di 70% K/L

Pemda Sebesar

Lampiran 2b/ 3 - 3


2013

KINERJA TH

2014

KENAIKAN/

PENURUNAN

TARGET

KINERJA TH

2014

% CAPAIAN TH 2014

THD TARGET TH 2014

KINERJA TH

2012

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan

yang terealisasi

% 113,60 94,55 95,77 1,22 90,00 106,42

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan

BPKP dengan SAP

% 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap

layanan kepegawaian

Skala likert

1-10

6,12 8,05 8,10 0,05 8,00 101,25

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas

Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Skala likert

1-10

7,36 9,04 8,96 -0,08 9,00 99,56

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media

masa

Jumlah

berita

34,00 46,00 42 -4 50 84,00

Persentase Pemanfaatan asset % 98,69 86,84 86,90 0,06 100,00 86,90

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap

layanan sarpras

Skala likert

1-10

6,28 7,86 7,90 0,04 8,30 95,18

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit

Inspektorat

% 100,00 100,00 94,18 -5,82 80,00 117,73

Terselenggaranya 70% sistem

dukungan pengambilan

keputusan bagi pimpinan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara

efektif

Aplk 11 11 13 2 10 110,00

100,71Rata2 capaian kinerja sasaran thn 2013 terhadap target renstra tahun 2014:





sebesar 100%.

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14=9/4) (15=10/5) (16=11/6) (17=12/7) (18=13/8) (19)

Outcome

1% 100,00 100,00 95,00 85,33 100,00 100,00 0,00% 0,00% 85,33% 100,00% 105,26%

Output

1Laporan 9,00 20,00 12,00 7,00 17,00 13,00 43,00 39,00 29,00 42,00 144,44% 215,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

2% 69,09 74,00 90,00 100,00 100,00 87,50 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 97,22%

Output 22,78%

2Laporan 19,00 5,00 20,00 13,00 15,00 82,00 16,00 91,00 93,00 129,00 431,58% 320,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

3% 53,35 64,00 75,00 100,00 93,75 100,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Output3 Laporan 53,00 49,00 25,00 11,00 15,00 76,00 67,00 32,00 26,00 28,00 143,40% 136,73% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

4% 100,00 100,00 86,25 92,31 100,00 98,61 0,00% 0,00% 92,31% 100,00% 114,33%

Output

4 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan 29,00 50,00 52,00 44,00 48,00 33,00 73,00 78,00 120,00 97,00 113,79% 146,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

5% 100,00 100,00 68,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 120,00%

Output

5Laporan 0,00 6,00 11,00 19,00 27,00 0,00 34,00 13,00 21,00 126,00 #DIV/0! 566,67% 118,18% 110,53% 120,00%

Outcome

6

% 100,00 100,00 93,33 106,67 100,00 100,00 0,00% 0,00% 106,67% 100,00% 107,15%

Output

6Laporan 15,00 9,00 15,00 1,00 35,00 38,00 59,00 54,00 18,00 93,00 253,33% 655,56% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

7% 49,52 54,29 80,00 100,00 100,00 50,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 62,50%

Output 108,57% 103,78% Rata2 IOC

7Laporan 5,00 7,00 13,00 11,00 5,00 8,00 11,00 24,00 26,00 9,00 160,00% 157,14% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome


Sasaran Strategis

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi

penyusunan LKKL

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan hasil pengawasan atas permintaan

Presiden

Satuan

2. Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan

Negara sebesar

75,00%

1.

Meningkatkan Kualitas

Akuntabili tas Keuangan

Negara/ Daerah

1. Meningkatnya

Kualitas 95% LKKL

dan 90% LKPD

Tujuan Strategis

(2)

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan

Laporan Keuangan

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini

minimal WDP

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang

memperoleh opini dukungan Wajar

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan

ke Pusat

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKBUMD


stakeholder

CAPAIANProgram

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang


Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders

yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh

stakeholders

TARGET REALISASI

1.

Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Satuan Tujuan Strategis

CAPAIANProgram

TARGET REALISASI

8% 100,00 100,00 86,25 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 115,94%

Output

8 Laporan hasil pengawasan BUN Laporan 16,00 41,00 50,00 46,00 44,00 52,00 118,00 124,00 127,00 47,00 325,00% 287,80% 120,00% 120,00% 106,82%

Outcome

9% 70,65 79,00 75,00 92,16 91,62 91,62 0,00% 0,00% 120,00% 115,97% 120,00%


9Laporan 35,00 67,00 3,00 1,00 1,00 109,00 60,00 4,00 2,00 3,00 311,43% 89,55% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

10% 50,61 62,23 75,00 42,86 100,00 120,00 0,00% 0,00% 84,69% 120,00% 120,00%

Output

10Laporan 17,00 10,00 7,00 15,00 11,00 5,00 20,00 31,00 37,00 28,00 29,41% 200,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

11% 37,00 47,00 60,00 60,00 60,00 65,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 108,33%

Output

11Laporan 30,00 11,00 7,00 11,00 4,00 47,00 27,00 11,00 31,00 4,00 156,67% 245,45% 120,00% 120,00% 100,00%

Outcome

12 % 100,00 100,00 70,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 120,00%

Output12 Laporan 8,00 13,00 9,00 8,00 8,00 13,00 18,00 15,00 8,00 14,00 162,50% 138,46% 120,00% 100,00% 120,00%

Outcome 87% 95% 113,33% 116,11% Rata2 IOC

13Klmpk 5,00 5,00 6,00 1,00 3,00 2,00 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 33,33%

Output13 Laporan 13,00 5,00 20,00 2,00 6,00 24,00 53,00 63,00 46,00 27,00 184,62% 1060,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

14

Inst. 3,00 3,00 14,00 3,00 1,00 26,00 0,00% 0,00% 100,00% 33,33% 120,00%

Output14 Laporan 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 66,67% 66,67% 100,00% 50,00% 100,00%

Outcome

15Inst. 1,00 1,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 80,00%

Output15 Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 200,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Outcome

16% 81,83 83,00 84,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 119,05%

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

3.

Menciptakan Iklim yang

Mencegah Kecurangan

dan Memudahkan

Pengungkapan Kasus yang

Merugikan Keuangan

Negara

4. Meningkatnya

Kesadar an dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/

BUMD dalam

Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

2. Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan

Negara sebesar

75,00%

2.

Meningkatnya tata

pemerintahan yang baik

3. Terselenggara

nya SPM pada

60% IPD dan

Terselenggaranya

GG pada 75%

BUMN/ BUMD

1.

Meningkatkan Kualitas

Akuntabili tas Keuangan

Negara/ Daerah

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian

peraturan yang berpotensi TPK

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian

harga

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan


Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi

GCG/KPI

Laporan hasil kajian pengawasan

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar

Pelayanan Minimal

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program

Anti Korupsi

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang

mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi /evaluasi FCP



CAPAIANProgram

TARGET REALISASI

Output16 Laporan 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,00 100,00% 42,86% 20,00% 20,00% 40,00%

Outcome

17% 85,00 85,00 85,00 91,30 90,57 96,43 0,00% 0,00% 107,41% 106,55% 113,45%

Output17 Laporan 32,00 54,00 57,00 56,00 58,00 60,00 53,00 44,00 48,00 59,00 187,50% 98,15% 77,19% 85,71% 101,72%

Outcome

18 % 32,35 41,00 50,00 86,96 95,55 95,55 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Output

18 Laporan 7,00 0,00 4,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Outcome

19 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Output19 Laporan 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Outcome 94,27% 83,69% Rata2 IOC

20% 42,02 55,00 60,00 44,44 44,44 44,44 0,00% 0,00% 105,76% 80,80% 74,07%

21Pemda 4,00 5,00 6,00 9,00 9,00 9,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 120,00%


20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

21 Pemda 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

22 Laporan 25,00 16,00 15,00 10,00 17,00 23,00 86,00 30,00 31,00 31,00 92,00% 537,50% 120,00% 120,00% 120,00%

Outcome

22% 70,00 75,00 80,00 33,33 55,56 88,89 0,00% 0,00% 47,61% 74,08% 111,11%

23Inst 6,00 6,00 7,00 4,00 6,00 9,00 0,00% 0,00% 66,67% 100,00% 120,00%


23 Laporan 1,00 0,00 2,00 3,00 4,00 0,00 0,00 3,00 13,00 7,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 120,00%

24 Pemda 0,00 0,00 8,00 6,00 9,00 0,00 0,00 2,00 16,00 9,00 0,00% 0,00% 25,00% 120,00% 100,00%

25 Laporan 0,00 1,00 3,00 2,00 7,00 0,00 1,00 2,00 3,00 7,00 0,00% 0,00% 66,67% 120,00% 100,00%

323,00 375,00 338,00 280,00 355,00 598,00 745,00 665,00 698,00 774,00

Outcome

24% 80,00 85,00 90,00 113,60 94,55 95,77 0,00% 0,00% 120,00% 111,24% 106,42%

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan hasil sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Laporan sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Laporan hasil evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan

Masyarakat

Jumlah Peserta Diklat SPIP

Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang

terealisasi

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-

assessment tata kelola APIP

5.

Meningkatkan kapasitas

aparat pengawas an intern

pemerintah yang

profesional dan kompeten

6. Mening

katnya kapasitas

aparat pengawasan

intern pemerin tah

yang profesio nal

dan kompeten pada

80% K/L/Pemda

7. Meningkatnya

Efektifitas

Perenca naan

Pengawasan

sebesar 90% dan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan sebesar

100%

3.

Menciptakan Iklim yang

Mencegah Kecurangan

dan Memudahkan

Pengungkapan Kasus yang

Merugikan Keuangan

Negara

4. Meningkatnya

Kesadar an dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/

BUMD dalam

Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP

sesuai PP No 60 Tahun 2008

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi

berwenang

4. Mewujudkan

Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

5.

Meningkatnya

Kualitas Penerap

an SPIP di K/L/

Pemda sebesar

70%

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian

Harga

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

Nomor 60 Tahun 2008

2.

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP



CAPAIANProgram

TARGET REALISASI

25% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

26skala 7,60 7,80 8,00 6,12 8,05 8,10 0,00% 0,00% 80,53% 103,21% 101,25%

27skala 8,50 9,00 9,00 7,36 9,04 8,96 0,00% 0,00% 86,59% 100,44% 99,56%

28jml berita 40,00 45,00 50,00 34,00 46,00 42,00 0,00% 0,00% 85,00% 102,22% 84,00%

29 % 100,00 100,00 100,00 98,69 86,84 86,90 0,00% 0,00% 98,69% 86,84% 86,90%

30skala 7,90 8,10 8,30 6,28 7,86 7,90 0,00% 0,00% 79,49% 97,04% 95,18%

31skala 74,00 77,00 80,00 100,00 100,00 94,18 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 117,73%

Output 102,62% 98,88%

26 Unit/m2/pake

t29,00 31,00 106,00 15,00 51,00 33,00 33,00 106,00 16,00 56,00 113,79% 106,45% 100,00% 106,67% 109,80%

Outcome

32 SIM 8,00 8,00 10,00 13,00 13,00 13,00 0,00% 0,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Output

27 Laporan 1,00 44,00 60,00 60,00 60,00 1,00 44,00 66,00 75,00 75,00 100,00% 100,00% 110,00% 120,00% 120,00%Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan

sarpras

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP

dengan SAP

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan

kepegawaian

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran

yang diajukan sesuai prosedur

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

6.

Menyelenggarakan Sistem

Dukungan Pengambilan

Keputusan yang Andal

bagi Presiden /

Pemerintah

8. Terseleng

garanya 70% Sistem

Dukungan

Pengambilan

Keputusan bagi

Pimpinan

5.

Meningkatkan kapasitas

aparat pengawas an intern

pemerintah yang


7. Meningkatnya

Efektifitas

Perenca naan

Pengawasan

sebesar 90% dan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan sebesar

100%

2.

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP

3.

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Negara-BPKP

Persentase pemanfaatan asset

Lampiran 4 /1 - 2

2014 2013 Jumlah %

1 2 3 4 6 7 8 = 6 - 7 9=8/7 10 11 = 5/10

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi

penyusunan LKKL

Laporan 42 29 13 44,83 17 247 120,00


penyusunan LKPD

Laporan 129 93 36 38,71 15 860 120,00

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 28 26 2 7,69 15 187 120,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan 97 120 (23) (19,17) 48 202 120,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 126 21 105 500,00 27 467 120,00


stakeholder

Laporan 93 18 75 416,67 35 266 120,00


penyusunan LKBUMD

Laporan 9 26 (17) (65,38) 5 180 120,00

2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 3 2 1 50,00 1 300 120,00

Laporan hasil pengawasan BUN Laporan 47 127 (80) (62,99) 44 107 106,82

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan

publik

Laporan 4 31 (27) (87,10) 4 100 100,00

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor

korporat

Laporan 28 37 (9) (24,32) 11 255 120,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 14 8 6 75,00 8 175 120,00

1 Meningkatnya Kualitas 1

LKPP, 95% LKKL, dan

80% LKPD

3 Terselenggaranya SPM

pada 60% IPD dan

terselenggaranya GG pada

75% BUMN/BUMD


Penerimaan Negara

sebesar 87,50%

Perwakilan BPKP Provinsi Banten

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2014 DENGAN REALISASI OUTPUT 2013 DAN TARGET OUTPUT 2014

TAHUN 2014

NoKenaikan /Penurunan Target

2014

Realisasi 2013

dibandingkan

Target 2014 (%)

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Output SatuanRealisasi

dummy

Lampiran 4 /2 - 2

2014 2013 Jumlah %

1 2 3 4 6 7 8 = 6 - 7 9=8/7 10 11 = 5/10

1 Meningkatnya Kualitas 1

LKPP, 95% LKKL, dan

80% LKPD

NoKenaikan /Penurunan Target

2014

Realisasi 2013

dibandingkan

Target 2014 (%)

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Output SatuanRealisasi

dummy

4 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 27 46 (19) (41,30) 6 450 120,00

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4 2 2 100,00 4 100 100,00

Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 0 0 0 0,00 1 0 -

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan

Penyesuaian Harga

Laporan 2 1 1 100,00 5 40 40,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan

kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas

permintaan Instansi Penyidik

Laporan 59 48 11 22,92 58 102 101,72

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan

Instansi lainnya

Laporan 0 0 0 0,00 4 0 -

Laporan hasil Reviu Laporan dan Pengaduan

Masyarakat

Laporan 0 0 0 0,00 2 0 -

5 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di 70%

K/L/Pemda

Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan 47 31 16 51,61 25 188 120,00

6 Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP

Daerah

Kegiatan 7 13 (6) 0,00 4 175 120,00

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola

APIP Daerah

Kegiatan 9 16 (7) 0,00 9 100 100,00

Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP

Daerah

Laporan 7 3 4 133,33 7 100 100,00

782 698 84 12,03 355 220 120,00

7 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 75 75 0 0,00 60 125 120,00

Jumlah Sarana Prasarana Unit 56 16 40 250,00 51 110 109,80

8 Terselenggaranya 70%

sistem dukungan

pengambilan keputusan

bagi pimpinan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara

efektif

Aplk 13 13 0 0,00 11 118 118,18





sebesar 100%.

Meningkatkan Kesadaran

dan Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD

Dalam Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi Menjadi 80%



pemerintah yang


pada 80% K/L/Pemda

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120

Telp. (021) 3851970 (Hunting) , Fax. (021) 3502045

Email : [email protected]

Documents

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN 2014