LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN · PDF filePerijinan ekspor dan impor yang dapat ... terhadap pengeluaran konsumsi rumah ... IK-2: Total Ekpor Nasional

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN

PERDAGANGAN TRIWULAN II

KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2013

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan bentuk

kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat

dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program

yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

rencana strategis Kementerian Perdagangan. Laporan Triwulanan sekaligus juga

merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri

Perdagangan No. 1011/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pada dasarnya, Laporan Triwulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja

pada tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode yakni

Triwulan I, II, dan III yang selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP pada Triwulan

terakhir. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya

dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan

pembangunan perdagangan nasional, bagi generasi kini dan generasi ke depan,

menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Selain itu juga, kami

mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2013

KEPALA BIRO PERENCANAAN

ARIEF FADILLAH

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan sarana pemantauan kinerja

secara periodik berdasarkan dari realisasi indikator-indikator kontrak kinerja selama 3 (tiga)

bulan tahun berjalan. Pada tahun 2013, secara keseluruhan terdapat 23 Indikator Kinerja dari

12 Sasaran Strategis Kementerian yang diukur (lihat Tabel 1). Dari keseluruhan 23 Indikator

Kinerja tersebut, sebanyak 19 Indikator Kinerja dapat mencapai atau melampaui target yang

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja, sedangkan 4 Indikator Kinerja lainnya belum mencapai

target. Dari 4 Indikator Kinerja yang belum mencapai target tersebut, 1 Indikator Kinerja

realisasi targetnya masih 0 %, 1 Indikator Kinerja menargetkan realisasi secara akumulatif pada

akhir tahun 2013, 1 Indikator Kinerja tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan

berkaitan dengan Institusi lain dan 1 Indikator Kinerja masih mengalami defisit. Indikator

Kinerja Pertumbungan Ekspor Non Migas masih terjadi defisit sehingga perlu ditingkatkan pada

trimester selanjutnya. Untuk mencapai target indikator tersebut, kendala dan permasalahan

perlu diselesaikan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja

bersangkutan agar diakhir tahun anggaran dapat sesuai target.

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Realisasi Kinerja Triwulan II 2013

Target Capaian %

1 Peningkatan Pertumbuhan

Ekspor

Pertumbuhan ekspor non mingas 2,7% -2,3% -85,19

Total Ekspor US$ 194,7 M

US$ 62,78

M 32,24

2 Diversifikasi Pasar Tujuan

Ekspor dan diversifikasi

produk ekspor

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor

terbesar (CR5) 47% 51,19% 91,09

Pertumbuhan ekspor ke negara non-

tradisional 15% 13,27% 88,47

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 53% 54,30% 102,45

3 Perbaikan citra produk

ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt

Nation Brand Index (NBI) Skor 47 45.73 97,30

4

Peningkatan peran dan

kemampuan diplomasi

perdagangan internasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan

internasional 248 112 45,16

Persentase Peningkatan nilai perdagangan

Indonesia dengan negara mitra FTA 10% - -

5 Penyederhanaan Perizinan

Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang

dapat dilayani secara online (Jenis) 11 Jenis 12 109

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan

(Hari) 4 Hari 3,5 113

Perijinan ekspor dan impor yang dapat

dilayani secara onlie 75 perijinan 76 perijnan 101,33

Rata-rata waktu penyelesaian perijinan

ekspor dan impor 2 hari 4,12 48,54

6 Peningkatan output sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan

(besar dan eceran) 6,5 % 6,5% 100

iii

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Realisasi Kinerja Triwulan II 2013

Target Capaian %

Rasio penggunaan produk dalam negeri

terhadap pengeluaran konsumsi rumah

tangga

95 % 96,8% 102

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK 750.000 lot 634.808 lot 84,64

Nilai resi gudang yang diterbitkan Rp 50 M Rp 32,8 M 65,6

7 Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

setiap tahun (Unit) 65 99 152

8 Pengembangan sarana

distribusi perdagangan

dalam mendukung kinerja

logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar

tradisional 100 % 0 0

9 Stabilisasi Harga Bahan

Pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan

pokok utama 6,5 % 1,7% 382%

10 Penurunan Disparitas Harga

Bahan Pokok Antar Propinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi

dibandingkan variasi harga nasional Rasio 2,2 2,8 72

11 Peningkatan Kualitas

Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas Kementerian

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian Opini WTP WTP 100

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) Ranking Top 3 - -

12 Peningkatan Kinerja

Organisasi

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kategori B B 100

Dari capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian

Perdagangan pada kuartal pertama ini menunjukkan progres yang berkelanjutan sebagaimana

yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .....................................................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 3

A. Capaian Kinerja .................................................................................................................. 3

Sasaran Strategis 1: “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” ................................. 3

Sasaran Strategis 2: “Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor” ... 4

Sasaran Strategis 3: “Perbaikan citra produk ekspor Indonesia” .......................................... 5

Sasaran Strategis 4: “Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan

Internasional” ........................................................................................................................ 6

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri” ... 7

Sasaran Strategis 6: “Peningkatan output sektor perdagangan” ......................................... 9

Sasaran Strategis 7: “Peningkatan Perlindungan Konsumen” ............................................ 11

Sasaran Strategis 8: “Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung

kinerja logistik nasional” ..................................................................................................... 12

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” ........................................................ 12

Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi” ........... 13

Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

Kementerian” ...................................................................................................................... 13

Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian” ............................... 14

B. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................................... 15

BAB III PENUTUP .......................................................................................................................... 17

LAMPIRAN ................................................................................................................................... 18

a. Kontrak Kinerja ................................................................................................................ 19

b. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja ........................................................................ 22

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja

Kementerian Perdagangan Tahun 2013 .................................................................................. 23

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan Kemendag

sebagai penggerak

utama daya saing dan

kesejahteraan bangsa

Dalam mengemban visi misi pembangunan perdagangan

nasional, Kementerian Perdagangan secara umum menetapkan

dan mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan yang

mencakup dalam dan luar negeri. Sesuai dengan fungsinya,

banyak kebijakan dan program Kementerian Perdagangan yang

akan dilaksanakan selama tahun anggaran RPJMN yang

meliputi: (1) menjaga perkembangan harga komoditas pokok

dan penting di dalam negeri; (2) menjaga dan meningkatkan

pertumbuhan ekspor dan neraca perdagangan; (3) upaya untuk

menciptakan daya saing perdagangan nasional serta upaya

perlindungan konsumen, dan (4) kebijakan lainnya yang

menyangkut peningkatan kinerja organisasi Kementerian

Perdagangan.

Persiapan Menjelang

WTO, APEC, dan AEC

2015

Khususnya di tahun 2013, Indonesia mendapatkan suatu

kesempatan terhormat untuk menjadi tuan rumah dalam

rangka penyelenggaraan Konferensi APEC pada bulan Oktober

dan Konferensi Tingkat Menteri ke 9 WTO pada bulan

Desember di Bali. Sedemikian besar acara tersebut, pemerintah

c.q. Kementerian Perdagangan turut berperan penting,

khususnya bidang perdagangan, dalam mensukseskan acara-

acara tersebut, sehingga bermanfaat untuk memperkenalkan

eksistensi Indonesia di kancah perekonomian internasional,

yang harapannya dapat membuka akses pasar internasional

bagi produk lokal Indonesia ataupun kerjasama strategis antar

Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, sampai dengan

tahun 2013 ini, persiapan Indonesia menjelang ASEAN

Economic Community 2015 tersisa kurang lebih 2 (dua) tahun

lagi dan ini juga telah menjadi agenda utama Kementerian

Perdagangan untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen

lokal dapat memanfaatkan secara optimal tren global dalam

pembentukan regionalisme masyarakat ekonomi. Oleh karena

itu, agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis dan

mensukseskannya, keseluruhan kinerja Kementerian

Perdagangan dengan demikian perlu dipantau secara terpadu

dan reguler.

2

B. Maksud dan Tujuan

Pemantauan merupakan

keserasian pelaksanaan

program/kegiatan

dengan perencanaan

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data

dan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan

kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap

unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan

untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan

sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian

Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan

atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan

dan berkala secara periodik, misalnya triwulanan. Dengan

demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap

dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu

tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan

yang terjadi terhadap capaian kinerja. Kegiatan pemantauan

kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan

pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I, dan

termasuk Kementerian dengan menyampaikan Laporan

Triwulanan dan melampirkan formulir pengukuran kinerja yang

terdiri dari Kontrak Kinerja, dan Formulir Pengukuran

Pencapaian Kinerja.

3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Perdagangan

pada Triwulan II Tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan

antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator

Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan

tersebut akan diperoleh persentase pencapaian terget.

Sasaran Strategis 1: “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas”

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Capaian (%)

s.d. Tw II Target

Realisasi

Tw I Tw II Tw

III

Tw

IV

Pertumbuhan ekspor non mingas 2,7% -3,3% -2,3%* - - -85,19%

Total Ekspor US$ 194,7 M US$45,4M US$62,78 M* - - 32,24%

*hanya sampai dengan bulan Mei 2013

IK-1: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas

Perkembangan nilai dan

volume ekspor non migas

Triwulan II

Ekspor pada bulan Januari - Mei 2013 turun 6,5% dibandingkan

tahun sebelumnya. Nilai ekspor non migas sampai dengan

bulan Mei 2013 adalah sebesar USD 62,78 Miliar.

Penyebab kenaikan

ataupun penurunan nilai

ekspor non-migas

Triwulan II

Penurunan ekspor non migas disebabkan oleh penurunan

ekspor pada sektor karet dan produk karet, serta kertas dan

produk kimia.

Ekspor dan Impor Indonesia Januari – Mei 2013

Uraian

Nilai (USD Juta) Growth Maret

2013 MoM (%)

Growth Jan-Mar

2013 YoY (%) Maret 2013 Jan-Mar 2013

Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Ekspor Impor

Total 16,074.0 16,664.4 -590.4 76,250.6 78,778.5 -2,527.9 8.9 1.2 -6.5 -1.2

Migas 2,868.7 3,437.3 -586.6 13,470.2 18,577.9 -5,107.7 17.0 -5.3 -22.0 2.7

Minyak

Mentah

1,068.7 1,018.0 50.7 4,271.9 5,780.4 -1,508.5 37.8 -27.3 -22.5 21.9

Hasil

Minyak

358.2 2,200.5 -1,842.3 1,723.3 11,471.6 -9748.3 4.1 -1.9 -23.6 -16.9

Gas 1,441.8 218.8 1,223.0 7,475.0 1,325.9 6,149.1 4.1 -1.9 -23.6 -16.9

Nonmigas 13,205.3 13,227.1 -21.8 62,780.4 60,200.6 2,579.8 7.3 3.1 -2.3 -2.3

4

Ekspor Non Migas Menurut Sektor

IK-2: Total Ekpor Nasional

Perkembangan nilai dan

volume ekspor Triwulan II

Total ekspor Indonesia sampai dengan bulan Mei 2013

adalah USD 76,25 Miliar, terdiri dari USD 13,47 Miliar ekspor

migas dan USD 62,78 Miliar ekspor non migas.

Sasaran Strategis 2: “Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor”

Indikator Kinerja

Tahun 2013 Capaian (%)

s.d. Tw II Target Realisasi

Tw I Tw II Tw III Tw IV

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan

ekspor terbesar (CR5) 47% 51.52%

*1 51,19%

*1

- - 91,09%

Pertumbuhan ekspor ke negara

non-tradisional 15% 9.26%

*2 13,27%

*2

- - 88,47%

Kontribusi ekspor di luar 10

produk utama 53% 53.35%

*3 54,30%

*3

- - 102,45%

Keterangan: (*1

) Data Januari – April 2013 dari BPS

(*2

) Data Januari – April 2013 dari Pusdatin. Angka merupakan tingkat pertumbuhan ekspor

ke negara – negara non tradisional yang mengalami pertumbuhan positif.

(*3

) Data Januari – April 2013 dari Pusdatin

Nilai Ekspor Terbesar Jan-Mei 2013 Kenaikan Ekspor (USD) Terbesar Jan-Mei 2013

HS URAIAN BARANGUSD

JUTA

Growth

(%,YoY)

Share

(%)HS URAIAN BARANG

USD

JUTA

∆ USD

JUTA

Growth

(%, YoY)

15 Lemak & minyak hewan/nabati 7,970.3 -9.6 12.7 89 Kapal laut 653.5 528.6 423.2

85 Mesin/peralatan listrik 4,342.4 -3.5 6.9 80 Timah 1,078.9 197.7 22.4

40 Karet dan Barang dari Karet 4,155.5 -11.7 6.6 75 Nikel 434.8 196.1 82.2

84 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 2,438.4 -3.4 3.9 64 Alas kaki 1,618.9 169.8 11.7

26 Bijih, Kerak, dan Abu logam 2,417.5 0.2 3.9 31 Pupuk 351.2 136.4 63.5

87 Kendaraan dan Bagiannya 1,901.1 -1.0 3.0 09 Kopi, Teh, Rempah-rempah 697.5 86.7 14.2

62 Pakaian jadi bukan rajutan 1,670.1 5.3 2.7 62 Pakaian jadi bukan rajutan 1,670.1 83.8 5.3

64 Alas kaki 1,618.9 11.7 2.6 16 Daging dan Ikan Olahan 413.7 79.2 23.7

48 Kertas/Karton 1,550.0 -7.9 2.5 23 Ampas/Sisa Industri Makanan 289.7 73.5 34.0

38 Berbagai produk kimia 1,485.9 -4.5 2.4 28 Bahan kimia anorganik 271.6 72.8 36.6

5

IK-3: Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

Peningkatan ekspor nonmigas pada Triwulan II terjadi ke

sebagian negara tujuan utama yaitu India, Australia, Jerman,

Thailang, Inggris dan Prancis. Sebaliknya, ekspor ke Amerika

Serikat, Korea, Cina, Taiwan, Jepang, Singapura, dan Malaysia

mengalami penurunan.

IK-4: Pertumbuhan ekspor ke Negara non-tradisional

Tujuan pasar non tradisional yang potensial adalah Afrika

seperti Afrika Selatan, Tanzania, Kenya, Nigeria, Madagaskar,

dan Mozambik. Pasar Afrika merupakan pasar yang sangat

potensial sebagai pasar alas kaki, mie instan, kopi, kakao, kelapa

sawit, dan komoditas lainnya.

IK-5: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas pada Triwulan II terjadi

pada lemak dan mintak hewan/nabati sedangkan penurunan

terbesar pada bahan bakar mineral. Komoditi lainnya yang juga

mengalami peningkatan ekspor adalah bijih, kerak dan abu

logam, alas kaki, kayu barang dari kayu, dan kendarann dan

bagiannya.

Sasaran Strategis 3: “Perbaikan citra produk ekspor Indonesia”

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Capaian (%)

s.d. Tw II Target

Realisasi


Skor dimensi ekspor dalam Simon

Anholt Nation Brand Index (NBI) Skor 47 45.73

*1 45.73

*1 - - 97,30%

Keterangan: (*1

) Data tahun 2012

6

IK-6: Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

Selama Triwulan II Tahun 2013, terkait pembuatan TVC Nation

Branding, Implementasi Nation Branding Indonesian Night di

Davos-Swiss, Pembuatan Video Klip APEC, WTO, dan TEI, serta

Forum Bisnis APEC, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh

Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Video TEI telah selesai & dalam proses sosialisasi

Proses shooting video APEC dan WTO

Tahap awal lelang TVC Nation Branding

Sasaran Strategis 4: “Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan

Internasional”

Indikator Kinerja




Jumlah hasil perundingan


248 Hasil

Perundingan

50

Hasil

112

Hasil - - 45,16

Persentase Peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan

negara mitra FTA

10% - - - - -

IK-7: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

Untuk mencapai sebuah kesepakatan perdagangan

internasional, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian

Perdagangan menjalankan proses-proses negosiasi di forum

Multilateral, Regional, maupun Bilateral. Dalam perjalanan

proses negosiasi tersebut Kementerian Perdagangan telah

menetapkan target sebesar 248 hasil perundingan pada tahun

2013. Pada triwulan II (April - Juni) Kementerian Perdagangan

telah mencapai 112 hasil perundingan atau sebesar 112 % yang

terdiri dari: Report of Meeting, Summary of discussion, MoU,

Agreed Minutes Protocol, dan Joint Report.

IK-8: Persentase Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Indikator ini ditetapkan untuk melihat peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA di forum

ASEAN pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, oleh sebab

itu perhitungan tahun ini akan dilakukan pada awal tahun 2014.

7

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri”

Indikator Kinerja




Pelayanan perizinan sub sektor PDN

yang dapat dilayani secara online

(Jenis)

11 Jenis 12 12 - - 109

Rata-rata waktu penyelesaian

perizinan (Hari) 4 Hari 3,5 3,5 - - 113

Perijinan ekspor dan impor yang

dapat dilayani secara onlie 75 Perijinan 76 76 - - 101,3


perijinan ekspor dan impor 2 Hari 5,65 4,12 - - 48,54

IK-9: Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

Saat ini, Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Perdagangan Dalam

Negeri telah memberikan layanan perizinan dengan

prinsip ”Single Entry and Single Exit Point” sehingga proses

perizinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi

dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat

pemroses.

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri

yang dilayani oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan

semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online.

Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang

tercantum dalam Kontrak Kinerja sebanyak 11 perizinan.

Apabila mengacu kepada target Kontrak Kinerja maka pada

Triwulan 1 tahun 2013 realisasi capaian yang diperoleh adalah

sebesar 109 %. Alasan mengapa capaian yang diperoleh adalah

sebesar angka tersebut di atas dikarenakan beberapa hal:

Tahun lalu, Kementerian Perdagangan mendelegasikan 3 (tiga)

perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

dalam rangka efisiensi kegiatan perijinan. Ketiga perizinan yang

didelegasikan kepada BKPM yaitu: Surat Ijin Usaha Jasa Survei

(SIUJS), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan

Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Surat Izin Usaha

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) .

Kemudian sehubungan dengan adanya perubahan struktur

organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan maka 3

8

(tiga) perizinan dilimpahkan dari Ditjen Perdagangan Dalam

Negeri ke Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Ketiga perizinan yang dilimpahkan ke Ditjen Standardisasi yaitu:

Pendaftaran Label untuk Produsen, Pendaftaran Label untuk

Importir dan Pendaftaran Pembebasan Label.

Tidak adanya penambahan jenis izin baru yang dikeluarkan oleh

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri selama Triwulan 1 tahun

2013.

IK-10: Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari)

Dalam hal penyelesaian pengurusan perizinan

perdagangan dalam negeri, target Triwulan 1 tahun 2013

dapat dilampaui melebihi ekspektasi. Unit Pelayanan

Perdagangan (UPP) Perdagangan Dalam Negeri mampu

meyelesaikan pelayanan perizinan dengan waktu 3,5 (tiga

setengah) hari, lebih cepat dari target yang ditetapkan

sebesar 4 (lima) hari. Sehingga capaian kinerja

penyelesaian pelayanan perizinan perdagangan dalam

negeri adalah sebesar 113%.

IK-11: Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online

Pada Triwulan II 2013 ini, jumlah perijinan ekspor dan

impor yang dapat dilayani secara online adalah sama

dengan capaian Triwulan I yaitu sebesar 76 perijinan.

Sedangkan jumlah yang ditargetkan untuk tahun 2013

adalah 75 perijinan. Dari 76 perijinan tersebut, 57 adalah

perijinan impor sementara 19 adalah perijinan ekspor.

IK-12: Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor

Sampai dengan Triwulan II 2013, rata-rata waktu

penyelesaian perijinan ekspor dan impor adalah selama

4,12 hari. Waktu penyelesaian ini sudah lebih cepat 1,53

hari dari yang telah dicapai pada Triwulan II yaitu selama

5,65 hari. Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk

meningkatkan dan mempercepat pelayanan perijinan

ekspor dan impor hingga dapat mendekati target yang

telah ditetapkan untuk tahun 2013 ini yaitu selama 2 hari.

9

Sasaran Strategis 6: “Peningkatan output sektor perdagangan”

Indikator Kinerja




Pertumbuhan PDB sektor

perdagangan (besar dan eceran) 6,5% 6,5% - - 100

Rasio penggunaan produk dalam

negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga

95% 96,8% - - 102

Jumlah transaksi multilateral di

bidang PBK 1.500.000 lot

276.450

lot

634.808

lot - -

Nilai resi gudang yang diterbitkan 100 miliar 25 M 50 M - -

IK-13: Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

Pertumbuhan Triwulan II PDB sektor perdagangan (besar dan

eceran) berada diangka 6,5%yoy. PDB sektor perdagangan pada

Triwulan I tahun 2012 bernilai Rp93.604 miliar sedangkan di

Triwulan I tahun 2013 bernilai Rp99.776 miliar.

Capaian pertumbuhan PDB sektor tersebut pada Triwulan

I tahun 2013 sesuai Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja

Kementerian Perdagangan 2013. Sehingga pada tahun

2013, Kementerian Perdagangan berhasil membukukan

capaian 100% untuk Indikator Kinerja yang terkait PDB

sektor perdagangan.

IK-14: Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah

tangga

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga di Triwulan II tahun 2013 adalah

sebesar 96,8 % atau sama dengan pencapaian pada Triwulan II.

Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan

pada Rencana Strategis yaitu sebesar 95%. Berkaitan dengan

besarnya rasio tersebut, maka capaian yang diperoleh adalah

sebesar 102% dari target.

Faktor utama penyebab capaian melebihi target

disebabkan karena pada Triwulan I dan II tahun 2013

10

pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar

1.194.291 milyar rupiah dan nilai impor barang konsumsi

adalah sebesar 38.036 milyar rupiah.

IK-15: Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK

Keberhasilan transaksi di Bursa Berjangka itu dapat diukur

dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan

mengetahui likuiditas transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.

Pada periode Triwulan II tahun 2013 jumlah transaksi

multilateral di bidang PBK tercatat mencapai 634.808 lot atau

sebesar 84,64% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

350.000 lot.

Belum tercapainya target jumlah transaksi multilateral di bidang

PBK pada periode ini dikarenakan masyarakat masih lebih

tertarik dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan

Alternatif/SPA) dimana saat ini PT BKDI juga sudah dapat

memperdagangkan transaksi SPA.

IK-16: Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan

Salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi dari Sistem

Resi Gudang adalah jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan,

dimana hal ini berarti bahwa SRG sudah dapat dilaksanakan

oleh masyarakat (kelompok tani, koperasi) dalam hal sarana

pembiayaan.

Untuk periode Triwulan II tahun 2013, Bappebti menetapkan

jumlah nilai Resi Gudang sebesar Rp 50 Miliar, namun dalam

pelaksanaannya hanya mencapai Rp 38,3 Miliar atau tingkat

capaiannya hanya sebesar 76,60% (tidak memenuhi target yang

telah ditetapkan.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan dari 81

(delapan puluh satu) gudang SRG yang telah selesai dibangun

baru 30 (tiga puluh) gudang SRG yang telah melaksanakan

implementasi SRG. Oleh karena itu Bappebti akan terus

melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi secara

berkesinambungan ke pelaku dan masyarakat.

11

Sasaran Strategis 7: “Peningkatan Perlindungan Konsumen”

Indikator Kinerja




Akumulasi jumlah BPSK yang

terbentuk setiap tahun (Unit) 65 Unit 84 99 - - 152%

IK-17: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

Dalam rangka melaksanakan Misi Kementerian Perdagangan

yaitu Menguatkan Pasar Dalam Negeri untuk mencapai tujuan

Kementerian Perdagangan melalui Peningkatan pengawasan

dan perlindungan konsumen, maka dalam rangka menunjang

Sasaran Strategis Perlindungnan Konsumen dengan Indikator

Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

(Unit), hal ini dirumuskan melalui Kebijakan Umum

Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Menyusun regulasi ‘pro konsumen’ dan menciptakan

kepastian hukum, diantaranya regulasi berbasis standar,

persyaratan teknis;

2. Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa

berdasarkan 6 parameter (standar, label, iklan, cara

menjual, pelayanan purna jual, klausula baku), serta

pengawasan terhadap barang yang diawasi tata niaga dan

distribusinya termasuk pelaksanaan Tertib Ukur;

3. Meningkatkan edukasi konsumen agar cerdas, mandiri,

berperan aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen,

serta untuk memupuk kesadaran akan hak dan

kewajibannya;

4. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kelembagaan

standardisasi perlindungan konsumen, seperti

pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK); mendorong pengembangan LPKSM dan LPK; Aktif

dalam pertemuan Asean terkait Standardisasi dan

Perlindungan Konsumen.

Melalui kebijakan umum tersebut, capaian Indikator Kinerja

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

Triwulan II target 65 telah tercapai 99 Unit BPSK atau mencapai

152%. Hal ini dalam menujang perkuatan dan peningkatan

kerjasama kelembagaan standardisasi dan perlindungan

konsumen, diantaranya pembentukan BPSK pada tahun 2013.

12

Sasaran Strategis 8: “Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung

kinerja logistik nasional”

Indikator Kinerja





tradisional 100% - - - - 0

IK-18: Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan melalui

Tugas Pembantuan, melakukan revitalisasi Pasar di 111

pasar. Namun demikian, karena Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) untuk revitalisasi pasar tersebut baru saja

disahkan pada tanggal 18 April 2013 dan melalui proses

lelang yang panjang, oleh karena itu pelaksanaan realisasi

revitalisasi pasar tradisional untuk Triwulan II 2013 masih

nihil.

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok”

Indikator Kinerja




Rata-rata koefisien variasi harga

bahan pokok utama 6,5% 1,7 - - 166

IK-19: Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama pada

Triwulan II tahun 2013 mencapai angka 1,7. Capaian ini

melebihi target yang ditentukan pada kontrak kinerja yang

sebesar 5-9, sehingga capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah

166%.

Pencapaian Secara umum, beberapa harga komoditi di pasar

domestik relatif stabil. Namun, ada beberapa komoditi yang

fluktuasinya cukup tinggi yaitu telur dan daging ayam.

Sedangkan harga daging sapi sudah mulai stabil.

13

Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi”

Indikator Kinerja





dibandingkan variasi harga nasional 2,2% 2,8 2,8 - - 72

IK-20: Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

Nilai rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan

variasi harga nasional pada Triwulan II tahun 2013 adalah

2,8%. Nilai ini lebih besar dibandingkan target yang

ditetapkan yang sebesar. Artinya capaian Kemendag untuk

indikator ini hanya 72%.

Tingginya nilai rasio yang melebihi target (seperti beras,

minyak goreng dan jagung) menunjukkan bahwa

pergerakan harga antar daerah tidak simetris.

Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

Kementerian”

Indikator Kinerja





Kementerian WTP - WTP - - 100

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti

Korupsi Top 3 - - 0

IK-21: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Pada tanggal 26 Juni 2013, BPK telah memberikan nilai

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan

Kementerian Perdagangan.

IK-22: Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi

KPK sebagai Institusi Pemerintah yang melakukan

penilaian PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) pada tahun

14

2013 sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang

metode penilaian PIAK tersebut. Inkubasi metode ini baru

bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam hal ini,

Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 belum

mendapatkan penilaian PIAK tersebut.

Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian”

Indikator Kinerja




Penilaian terhadap akuntabilitas

kinerja B B - - - 100 %

IK-23: Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian

Perdagangan sudah tercapai pada Triwulan I yaitu sebesar

100%.

15

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menerima pagu

anggaran sebesar Rp. 3.105.723.944.000,-. Selama Triwulan II,

anggaran yang telah direalisasikan sebesar kurang lebih

182.043.116.672 atau sekitar 18,3%. Persentase tersebut masih

sangat kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

22,42%. Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan unit

organisasi Eselon I dan program Kementerian akan dijelaskan

berikut ini.

Berdasarkan Eselon I Pada Triwulan II, persentase realisasi anggaran Kementerian

Perdagangan adalah sebesar 18,3% atau kurang dari yang

ditargetkan yaitu sebesar 22,42%. Dari 9 Unit Eselon I

Kementerian Perdagangan, 7 Unit Eselon I telah melampaui

target yang telah ditetapkan. Beberapa Unit Eselon I

menggunakan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan

dan masih ada Unit Eselon I yang realisasi anggarannya kurang

dari target yang diharapkan. Realisasi anggaran berdasarkan

urutan terbesar adalah Inspektorat Jenderal yaitu sebesar

30,15%; Bappebti 29,21%; Ditjen PEN 28,14%; BPPKP 26,01;

Ditjen SPK 25,06%; Bappebti 24,80%; dan Sekretariat Jenderal

24,72%. Sedangkan, Unit Eselon I yang masih kurang

pencapaian target realisasinya adalah Ditjen KPI sebesar 18,91%

dan Ditjen PDN sebesar 6,48%.

Berdasarkan Program

Kementerian

Dari 10 program yang ada di Kementerian Perdagangan,

sebanyak 7 program telah melebihi target realisasi anggaran

yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program

Kementerian Perdagangan yang penyerapannya di atas target

yang telah ditetapkan adalah:

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Perdagangan, sebesar 30,15%

2. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri,

sebesar 29,21%

3. Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebesar

28,14%

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya, sebesar 26,64%

5. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

16

Perdagangan, sebesar 26,01%

6. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, sebesar

25,06%

7. Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi, sebesar

24,80%

Sedangkan, program Kementerian Perdagangan yang realisasi

penyerapan anggarannya masih kurang dan perlu ditingkatkan

lagi pada Triwulan selanjutnya adalah:

1. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional, sebesar 18,91%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Perdagangan, sebesar 12,90%

3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri,

sebesar 6,48%

17

BAB III PENUTUP

Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Kementerian Perdagangan pada

Triwulan II Tahun 2013 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Namun demikian,

terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal baik dalam persiapan

maupun pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan rencana aksi

belum dapat terlaksana pada Triwulan ini dan akan dilaksanakan pada periode

selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas kinerja unit

organisasi.

Terdapat beberapa kegiatan relatif menggunakan anggaran lebih besar dari yang

telah ditargetkan dan sebagian lainnya kurang dari yang ditargetkan. Sementara itu,

secara total anggaran Kementerian Perdagangan pada Triwulan II yang telah

terealisasi sebesar kurang lebih Rp. 182.043.116.672 atau 18,3%, lebih kecil 4,12%

dari target yang ditetapkan untuk Trimester II.

Adapun beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana

aksi selama Triwulan adalah sebagai berikut: (1) Prosedur administrasi pencairan

anggaran yang terkendala oleh penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kasus

seperti ini banyak dijumpai pada realisasi anggaran dana dekonsentrasi; (2) adanya

kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah

terkait lainnya dalam mendukung penyelesaian rencana aksi Kemendag. Contohnya

lembaga KPK yang menyelenggarakan penilaian PIAK pada tahun ini sedang

melakukan pembaharuan metode penilaian sehingga kegiatan penilaian ini belum

dapat terlaksana pada tahun ini, dan (3) kendala Sumber Daya Manusia dan

pembagian tugas yang sedang mengalami proses evaluasi terutama masa reformasi

birokrasi dan percobaan masa remunerasi Kementerian Perdagangan. Hal ini

berdampak pada masa resistensi tugas dan fungsi pekerjaan yang baru.

Kerjasama antar unit organisasi dilingkungan internal Kementerian Perdagangan dan

antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam

menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-

nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulanan II

ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat

dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-

periode mendatang.

18

LAMPIRAN

19

a. Kontrak Kinerja

20

21

22

b. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan Target 2013 Realisasi Kinerja Triwulan I Realisasi Kinerja Triwulan II

Capaian % Capaian %

Peningkatan Pertumbuhan

Ekspor

Pertumbuhan ekspor non mingas % 2,7 -3,3 -45 -2,3% -85,19

Total Ekspor US$ M 194,7 45,4 US$ M 23,3 US$ 62,78 M 32,24

Diversifikasi Pasar Tujuan

Ekspor dan diversifikasi

produk ekspor

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor

terbesar (CR5) % 47 51,52% 109,62 51,19% 91,09

Pertumbuhan ekspor ke negara non-

tradisional % 15 9,26% 61,73 13,27% 88,47

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama % 53 53,35% 100,66 54,30% 102,45

Perbaikan citra produk

ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt

Nation Brand Index (NBI) Skor 47 45,73 97,30 45.73 97,30


kemampuan diplomasi


Jumlah hasil perundingan perdagangan

internasional

Hasil

Perundingan 248 50 20,16 112 45,16

Persentase peningkatan nilai perdagangan

Indonesia dengan negara mitra FTA % 10 - - - -

Penyederhanaan Perizinan

Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang

dapat dilayani secara online (Jenis) Jenis 11 12 109 12 109

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) Hari 4 3,5 113 3,5 113

Perijinan ekspor dan impor yang dapat

dilayani secara onlie Perijinan 75 76 101,33 76 101,33

Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor

dan impor Hari 2 5,65 35,40 4,12 48,54

Peningkatan output sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar

dan eceran) % 6,5 6,5 100 6,5 100

Rasio penggunaan produk dalam negeri

terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga % 95 96,8 102 96,8 102

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Lot 1.500.000 276.450 78,99 634.808 84,64

Nilai resi gudang yang diterbitkan Rupiah 100 Miliar 6,9 27,60 32,8 65,6

Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap

tahun (Unit) Unit 65 84 129 99 152

23

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan Target 2013 Realisasi Kinerja Triwulan I Realisasi Kinerja Triwulan II

Capaian % Capaian %

Pengembangan sarana

distribusi perdagangan dalam

mendukung kinerja logistik

nasional


tradisional % 100 0 0 0 0

Stabilisasi Harga Bahan

Pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok

utama % 6,5 1,7% 382 1,7 382%

Penurunan Disparitas Harga

Bahan Pokok Antar Propinsi


dibandingkan variasi harga nasional Rasio 2,2 2,8 127 2,8 127

Peningkatan Kualitas Laporan

Keuangan dan Akuntabilitas

Kementerian


Kementerian Opini WTP - - WTP 100

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi Ranking Top 3 - - - -

Peningkatan Kinerja

Organisasi Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kategori B B 100 - -

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja Kementerian

Perdagangan Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENDUKUNG

Target Triwulan II Realisasi s.d Triwulan II

Output Anggaran Output Anggaran

Peningkatan pertumbuhan

ekspor

Pertumbuhan ekspor nonmigas Penyusunan dan penerbitan kebijakan

penetapan harga patokan ekspor produk

7 peraturan 607.270.000 11 peraturan

(9

Permendag

HPE, 1

Permendag

Timah dan 1

Permendag

CPO)

243.334.400

24




survey HPE

untuk kulit,

Kakao dan

Kayu

masing2 3

drh

Total ekspor Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan ekspor

1 kegiatan 63.749.500 10 laporan 330.984.720

Verifikasi penerbitan dokumen produk

ekspor

- 310.820.000 - -

Verifikasi dalam rangka penerbitan LS

ekspor produk industri kehutanan

12.000 LS 14.200.000.000 - -

Identifikasi peningkatan ekspor produk

pertanian dan kehutanan serta industri

dan pertambangan

- 103.687.800 5 laporan 157.345.90

Focus group discussion dengan

stakeholder mengenai produk ekspor

4 kegiatan 313.280.000 9 kegiatan +

1 laporan

907.143.700

Partisipasi pada forum kerjasama

komoditas ekspor

- 146.210.000 - 426.289.000

Bantuan peralatan penunjang ekspor

produk pertanian dan kehutanan

- 81.145.000 - -

Penyediaan dan pemutakhiran data dan

informasi produk ekspor dan eksportir

4 kegiatan 151.104.000 Cetak 6 buku

statistik

74.115.600

25




Sosialisasi dan bimbingan teknis ekspor

produk industri dan pertambangan

4 kegiatan 224.750.000 2 Kegiatan 155.935.100

Koordinasi dengan stakeholder untuk

mendorong penetapan KEK

- 176.46.500 Rapat

koordinasi

dan evaluasi

daerah

usulan KEK

263.065.400

Penyusunan kebijakan Permendag

pendelegasian penerbitan perijinan

kepada administrator di KEK

- 250.460.000 60% 122.977.500

Penerbitan SKA dengan sistem otomasi 30% 2.768.819.700 - -

Verifikasi keasalan barang ekspor

Indonesia

30% 254.671.800 100% 824.175.000

Penyusunan submisi tuduhan dumping,

subsidi dan safeguards

3 submisi 98.605.000 1 Submisi 34.214.500

Dengan pendapat / konsultasi

informal/teknis di negara mitra dagang

4 kegiatan 592.939.400 10 Kegiatan 465.527.291

Monitoring dan evaluasi hambatan

perdagangan

10 laporan 1.062.511.000 7 Laporan 500.502.450

Pembuatan dan pengelolaan database

hambatan perdagangan

- 81.810.000 - 9.925.000

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan - - rapat-rapat 160.604.000

26




impor barang modal, bahan baku dan

penolong

koordinasi

Koordinasi penanganan permasalahan

impor barang modal, bahan baku dan

penolong

- - rapat-rapat

koordinasi

235.660.000

Monitoring dan evaluasi importasi

barang modal, bahan baku dan penolong

- - rapat-rapat

koordinasi

61.295.360

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

impor barang konsumsi

1 peraturan 189.100.000 rapat-rapat

koordinasi

51.500.000

Koordinasi penanganan permasalahan

impor barang konsumsi

- - rapat-rapat

koordinasi

49.867.400

Monitoring dan evaluasi impor barang

konsumsi

- - rapat-rapat

koordinasi

15.323.840

Diversifikasi pasar tujuan

ekspor dan diversifikasi

produk ekspor

Rasio konsentrasi penguasaan pangsa

pasar di 5 negara tujuan ekspor

terbesar (CR5)

Kegiatan promosi di LN (DJPEN, Atdag

dan ITPC)

37 kegiatan 22.056.917.000 10 kegiatan -

Kegiatan promosi dalam negeri (TEI) - 297.680.000 - -

Pertumbuhan ekspor non migas ke

negara non tradisional

Market intelligence (DJPEN, Atdag dan

ITPC)

6 laporan 755.126.000 - -

Kontribusi ekspor di luar 10 produk

utama

Market brief (DJPEN, Atdag dan ITPC) 3 laporan 74.010.000 - -

Diklat ekspor PPEI (angkatan) 60 angkatan 3.331.002.000 74 angkatan -

27




Kerjasama pengembangan ekspor 2 naskah, 1

aktifasi, 3

aktifasi

940.584.000 - -

Penyusunan profil produk - 763.701.000 Proses

penyusunan

-

Penyusunan katalog produk - 145.004.500 Proses

penyusunan

-

Adaptasi produk 7 1.022.520.100 5 -

Penerimaan misi pembelian 100 147.224.000 - -

Diseminasi hasil produk intelligent 2012 7 759.530.000 - -

Pengembangan produk kerajinan Kurasi

produk

170.135.000 - -

Program peningkatan daya saing produk

ekspor

4 3.518.300.000 - -

Program pengembangan merek Proses kurasi 653.756.000 Penjaringan

peserta di

Yogyakarta

dan Bali

-

Perbaikan citra produk

ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon

Anholt Nation Brang Index (NBI)

Pembuatan TVC NB, implementasi ND

ndonesian Night di Davos, Pembuatan

Video Klip APEC, WTO dan TEI, forum

bisnis APEC

20.000.000.000 Video TEI

telah

selesai &

dalam

-

28




proses

sosialisasi

Proses

shooting

video

APEC dan

WTO

Tahap

awal

lelang TVC

Nation

Branding


kemampuan Kementerian

Perdagangan dalam

diplomasi perdagangan

internasional

Jumlah hasil perundingan


Program peningkatan kerjasama


110 hasil

perundingan

40.703.493.811 112 hasil

perundingan

40.831.333.253

Persentase peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan

negara mitra FTA

Peningkatan peran dan kemampuan

diplomasi perdagangan internasional

12 hasil

perundingan

31.723.096.500 14 hasil

perundingan

30.522.676.681

Partisipasi aktif pada perundingan

perdagangan/konferensi/workshop

internasional

Peningkatan peran Indonesia melalui

penyelenggaraan sidang internasional di

dalam negeri

Penguatan persiapan perundingan dan

posisi runding

Penyelenggaraan sosialisasi hasil dan

29




proses diplomasi perdagangan

internasional didaerah

Publikasi perkembangan dan hasil

perundingan kerjasama perdagangan

internasional

Peningkatan kerjasama di bidang

perdagangan jasa

15 hasil

perundingan

1.645.277.441 18 hasil

perundingan

1.661.070.795

Partisipasi dalam perundingan

perdagangan jasa

Penyusunan proposal/posisi

perundingan/rekomendasi dan laporan

perundingan perdagangan jasa

Peningkatan pemahaman hasil

perundingan perdagangan jasa

Peningkatan kerjasama dan perundingan

multilateral

Hasil

perundingan

1.795.914.143 10 hasil

perundingan

2.970.093.209

Penanganan isu-isu kerjasama

perdagangan multilateral

Persiapan trade policy review

mechanism Indonesia

Klarifikasi atas

pertanyaan/tanggapan/keberatan terkait

kebijakan dan praktek perdagangan RI

30




dari luar negeri

Partisipasi aktif dalam perundingan

kerjasama perdagangan multilateral

Penyusunan bahan posisi runding

Pembentukan focus group discussion

kerjasama multilateral

Pemantapan isu strategis KTM WTO di

Indonesia


ASEAN

Hasil

perundingan

2.415.020.000 38 hasil

perundingan

2.647.283.615

Penyusunan posisi runding kerjasama

ASEAN, mitra dialog, antar dan sub

regional serta perdagangan lintas batas

Hasil perundingan kerjasama ASEAN

Penanganan isu-isu perdagangan ASEAN

Proses ratifikasi kesepakatan kerjasama

ASEAN, mitra dialog, antar dan sub

regional serta perdagangan lintas batas

di Bogor


bilateral

25 hasil

perundingan

1.477.420.727 16 hasil

perundingan

1.725.360.906

31




Partisipasi aktif dalam perundingan

kerjasama perdagangan bilateral

Penyusunan posisi runding


perdagangan bilateral

Konsultasi publik dalam rangka

pengaman kebijakan perdagangan

nasional


APEC dan Organisasi Internasional

Lainnya

14 hasil

perundingan

1.646.765.000 16 hasil

perundingan

1.304.848.047


dan perundingan APEC dan Organisasi

Internasional Lainnya

Partisipasi pada perundingan kerjasama

perdagangan APEC dan Organisasi


Penyusunan posisi runding kerjasama

perdagangan APEC dan Organisasi


Penyederhanaan perizinan

perdagangan dalam negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN

yang dapat dilayani secara online

Jumlah perizinan di bidang perdagangan

dalam negeri

11 izin - 12 izin -

32




dan luar negeri Rata-rata waktu penyelesaian

perizinan

Waktu penyelesaian perizinan dan non

perizinan di bidang perdagangan dalam

negeri

4 hari - 3,5 hari -

Perizinan ekspor dan impor yang

dapat dilayani secara online

Peningkatan layanan sistem dan aplikasi

online (inatrade)

30% 340.000.000 - -

Validasi dan verifikasi serta monitoring

dan evaluasi pengguna hak akses

inatrade

2 laporan

kegiatan

37.210.000 - -


perizinan ekspor dan impor

Pemrosesan dan verifikasi permohonan

sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan SPE

produk industri dan pertambangan yang

diatur tata niaga ekspornya

100 dokumen 32.480.000 - -

Pengelolaan dokumen permohonan

penetapan sebagai Importir Terdaftar

(IT) dan Importir Produsen (IP)

1.850

importir

496.125.000 - -

Peningkatan output sektor

perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor

perdagangan (besar dan eceran)

Pemberdayaan P3A dalam rangka

promosi produk dalam negeri

30 orang 536.960.000 - 262.679.400

Pembinaan dan pengembangan kegiatan

usaha jasa e-commerce

- - - -

Sosialisasi kebijakan penjualan langsung - - - -

Pendampingan waralaba nasional 179 SPTW 933.862.000 - 564.711.500

Partisipasi klinik bisnis pada pameran

33




Fasilitas UKM waralaba/potensial

waralaba pada expo di dalam dan luar

negeri

Penilaian dan pengawasan kegiatan

usaha dengan sistem waralaba

- - - -

Rasio penggunaan produk dalam

negeri terhadap pengeluaran

konsumsi rumah tangga

Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia - - - -

Sosialisasi kampanye 100% Cinta

Indonesia di sektor pendidikan

3 daerah 780.000.000 - 818.619.500

Sosialisasi kampanye 100% Aku Cinta

Indonesia melalui pameran produk

Indonesia regional

3 daerah 7.000.000.000 - 10.520.859.360

Pelaksanaan forum dagang PDN 4 daerah 2.043.590.000 - 820.964.300

Pelaksanaan survei efektivitas program

kampanye perubahan pola konsumsi

- 2.500.000.000

Jumlah transaksi multilateral di

bidang PBK

Pengawasan transaksi PBK 750.000 lot 211.655.000 634.808 120.953.650

Nilai resi gudang yang diterbitkan Pendampingan implementasi Sistem Resi

Gudang

50 M 450.390.000 38,3 M 624.058.098

Pengelolaan data transaksi PL dan SRG 72.766.250 143.066.800

Pemantauan pelaksanaan subsidi SRG 83.600.000 78.880.700

34




Peningkatan perlindungan

konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang

terbentuk setiap tahun

Fasilitasi pembentukan dan penguatan

BPSK

6 lok 192.632.000 1 Lok 35.965.000

Fasilitasi koordinasi kelembagaan

perlindungan konsumen

3 lok 53.190.000 2 lok 37.695.000

Musyawarah nasional BPSK 1 akt 800.915.000 1 akt Sedang dalam

proses

penyelesaian

administrasinya

Pengembangan sarana

distribusi perdagangan dalam

mendukung kinerja logistik

nasional

Persentase revitalisasi pasar

tradisional

- - - - -

- - - - -

Stabilisasi harga bahan pokok Rata-rata koefisien variasi harga

bahan pokok utama

Penyusunan dan penyempurnaan

kebijakan terkait bahan kebutuhan

pokok agro, bahan kebutuhan pokok

hasil industri dan barang strategis

1 kebijakan 186.097.000 - 81.146.800

Antisipasi stabilisasi harga bapokstra

pada hari besar keagamaan nasional

(HBKN)

2 kegiatan 96.775.000 - 117.796.300

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi

harga bahan pangan pokok dan barang

strategis

Laporan (61

harian, 13

mingguan, 3

bulanan)

548.320.000 - 651.547.850

Pelatihan petugas sistem pemantauan 1 kegiatan 453.680.000 - 248.229.200

35




pasar kebutuhan pokok (SP2KP)

Bimbingan teknis peningkatan

kompetensi petugas pengolah data harga

bahan pangan pokok dan barang

strategis

1 kegiatan 101.914.000

- 88.710.500

Pengembangan dan operasionalisasi

sistem pemantauan pasar kebutuhan

pokok (SP2KP)

1 kegiatan 1.200.000.000 - -

Tim komoditi spesialis pangan pokok 3 lap

komoditi

48.220.000 - 35.970.500

Bimbingan teknis kebijakan bahan

kebutuhan pokok hasil industri

1 daerah 128.740.000 - -

Sosialisasi pengalihan minyak goreng

curah ke minyak goreng kemasan dan

minyakita

2 daerah 275.280.000 - 24.813.250

Bimbingan teknis kebijakan bahan

kebutuhan pokok agro

2 daerah 258.180.000 - 213.775.800

Penurunan disparitas harga

bahan pokok antar provinsi


dibandingan variasi harga nasional

Peningkatan kinerja pelaku usaha di

bidang distribusi komoditi yang diawasi

3 daerah 368.364.000 - 598.139.900

Pengamanan kelancaran distribusi

komoditi bahan kebutuhan pokok hasil

industri

6 daerah 231.725.000 - 299.767.050

36




Monitoring penyelenggaraan pasar

murah

1 daerah 15.100.000 - -

Rapat koordinasi bahan kebutuhan

pokok

- - - -

Penyusunan profil komoditi bahan pokok

hasil industri

- - - -

Pemantauan dan pengamanan distribusi

barang strategis di sentra distribusi

5 daerah 72.650.000 - 9.092.179.600

Verifikasi pengangkutan antar pulau

komoditi kelapa sawit dan produk

turunannya

Laporan

triwulan I

- - -

Survey harga patokan PSDH Laporan

semester I

- - -

Verifikasi pengangkutan antar pulau

rotan

Laporan

triwulan II

1.985.975.000 - -

Pengamanan kelancaran distribusi

komoditi bahan kebutuhan pokok agro

5 daerah 151.955.000 - 131.502.000

Penyusunan profil komoditi bahan pokok

agro

- - - -

Peningkatan kualitas laporan

keuangan dan akuntabilitas

Opini BPK atas laporan keuangan

Kementerian

Peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan dan Barang Mlik Negara

- - - -

37




Kementerian Peningkatan kualitas SDM (pengelola

keuangan dan pengelola sistem

akuntansi instansi)

3 pelatihan 1.092.190.000 - -

Penyusunan pedoman bidang keuangan 2 pedoman 272.900.000 - -

Peringkat penilaian program Inisiatif

Anti Korupsi

Pembentukan satgas PIAK dan SI - - - -

Workshop persiapan PIAK dan SI 1 kegiatan 170.270.000 - -

Self assesment - - - -

Peningkatan kinerja

organisasi

Penilaian terhadap akuntabillitas

kinerja

Penyusuna rencana kerja Kemendag

tahun 2014

- 377.910.000 - -

Koordinasi penyusunan dokumen

perjanjian kinerja Kemendag tahun 2013

- - - -

Penyusunan LAK Biro Perencanaan

Tahun 2012

- - - -

Penyusunan LAK Setjen tahun 2012 - - - -

Penyusunan LAK Kemendag tahun 2012 - - - -

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2012

(RKP) sektor perdagangan

- - - -

Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA

Kemendag tahun 2012

- - - -

38

Documents

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN · PDF filePerijinan ekspor dan impor yang dapat ... terhadap pengeluaran konsumsi rumah ... IK-2: Total Ekpor Nasional