LAPORAN KINERJA SATPOL.PP KABUPATEN … · Web viewDalam hal ini SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran

LAPORAN KINERJA SATPOL.PP KABUPATEN BANTUL 2016

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN BANTUL

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANTULSATUAN POLISI PAMONG PRAJA2016

1


DAFTAR ISIDaftar Isi 1

Daftar Tabel 2

Kata Pengantar 3

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 4

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi 5

1.4 Keragaan SDM 7

1.5 Strategic Issued 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 9

2.2 Rencana Strategis (Renstra) 9

2.2.1 Visi dan Misi 9

2.2.2 Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 10

2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 13

2.4 Rencana Anggaran 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja (IKU) 2016 17

3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2015 18

3.2.1 Persentase Penegakkan Peraturan Daerah 18

3.2.2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 18

3.2.3. Kecukupan Rasio Personil 19

3.2.4. Sarana dan Prasarana 19

3.2.5. Indeks Kepuasan Masyarakat 20

3.2.6. E- Government 20

3.3. Akuntabilitas Keuangan 21

3.4. Permasalahan 22

BAB IV. PENUTUP 24

4.1. Kesimpulan 24

4.2. Tindaklanjut ke Depan 24

1


DAFTAR TABELTabel 1 Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 7Tabel 2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia 7Tabel 3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8Tabel 4 IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016 9Tabel 5 Lampiran Perjanjian Kinerja/ RKT Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2016 13Tabel 6 Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran 14Tabel 7 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 16Tabel 8 Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2016 16Tabel 9 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17Tabel 10 Pencapaian/ Realisasi Kinerja Tahun 2016 18Tabel 11 Jumlah Sasaran Pelanggaran Perda dan Jumlah Pelanggaran yang

Ditandaklanjuti 18Tabel 12 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2016 19Tabel 13 Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 21Tabel 14 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2016 22

2


KATA PENGANTARPuji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami

dapat menyusun Buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan

Kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2016 ini merupakan catatan prestasi serta evaluasi terhadap

Perjanjian Kinerja pada tahun 2016, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan

ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat

pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung

jawaban kepada publik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan

bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini. Mudah-

mudahan dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan

pelayanan prima bagi masyarakat.

Bantul, Februari 2017

Kepala Satuan

HERMAWAN SETIAJI, S.IP.MH

NIP.197403221993111001

3


BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar BelakangPenyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun

2016 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan salah satu

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas

penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam Laporan Kinerja ini adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini menjadi alat kendali untuk upaya perbaikan berkesinambungan

dalam rangka peningkatan kinerja, dan sebagai alat untuk mendapatkan masukan

stakeholders demi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan

datang.

1.2 Sistematika Penyajian Laporan KinerjaSistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I. PendahuluanMenjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, sistematika penyajian, struktur

organisasi, keragaan SDM, dan permasalahan (strategic issued) yang dihadapi oleh

organisasi

Bab II. Perencanaan KinerjaMemuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), dan

Perjanjian Kinerja, serta rencana anggaran tahun 2016

4


Bab III. Akuntabilitas KinerjaBerisi penjelasan singkat tentang capaian IKU 2016 dan evaluasi dan analisis

capaian kinerja serta realisasi capaian kinerja lainnya. Selain itu di bab ini juga

dijelaskan tentang permasalahan dan solusi tentang capaian kinerja, serta realisasi

program/kegiatan

Bab IV. PenutupBerisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan

untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsiTugas Pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012, tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul , Sedang Rincian Tugas Pokok

dan fungsi organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Struktur organisasi pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

5

KEPALA SATUAN

SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIANPROGRAM

KEUANGAN & ASET

BIDANGPENEGAKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BIDANGKETERTIBAN UMUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANGPERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN,

PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSIPENELIDIKAN DAN

PENYIDIKAN

SEKSIOPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSIKERJA SAMA

SEKSISATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSIBINA POTENSI MASYARAKAT

UNIT PELAKSANASATPOL.PP

KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Grafik 1. Struktur Organisasi Satpol. PP Bantul Tahun 2016

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, Penegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

b. penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

d. Penyelenggaraan ketatausahaan Satpol. PP, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

danfungsinya.

6


1.4 Keragaan SDMJumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 62 orang terdiri dari 54

laki-Laki dan 8 wanita.Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin

2012 2013 2014 2015 2016

1 Laki-Laki 65 58 57 57 54

2 Perempuan 8 7 7 7 8

Total 73 65 64 64 62

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul sedikit mengalami perubahan dibanding tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya

personil yang mutasi ke instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio

personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di atasi dengan optimalisasi

kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d

45 tahun. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat

pada table 2 berikut ini.

Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No Usia

2012 2013 2014 2015 2016

1 ≤ 25 1 - - - -

2 26 - 35 14 6 4 4 4

3 36 - 45 46 40 35 35 15

4 46 - 56 12 29 25 24 40

5 > 56 - - - 1 3

Total 73 65 64 64 62

7


Keadaan pegawai di lingkungan Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Bantul

berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Magister 5 3 3 4 4

2 Sarjana 10 9 12 13 13

3 Diploma 2 2 2 1 3

4 SLTA 45 41 41 40 37

5 SLTP 10 9 5 5 4

6 SD 1 1 1 1 1

Total 73 65 64 64 62

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bantul cukup baik, dengan persentase 32,26 % berpendidikan Diploma, S-

1 dan S-2, SLTA 59,68 %, dan SD – SLTP sebanyak 8,06 %. Beberapa personil Sat Pol PP

saat ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, denga demikian diharapkan

mampu meningkatkan kualitas SDM Sat Pol PP.

1.5Strategic IssuedTerdapat beberapa catatan yang yang perlu mendapatkan perhatian dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah,

menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan

masyarakat di tahun 2016:

a. Optimalisasi kinerja pegawai/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul, dikarenakan kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dari

jumlah ideal.

b. Kurangnya SDM bersertifikat PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Selain itu upaya peningkatkan kualitas

SDM terus dilakukan dengan mengikutsertakan personil dalam beberapa diklat

maupun bimtek.

c. Keselarasan kegiatan dengan sasaran strategis dalam dokumen renstra dan renja

yang masih perlu ditingkatkan

d. Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Beberapa permasalahan teknis yang diuraikan pada bab III.

8


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam merencanakan program,

kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. IKU merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bantul yang berisi indikator kinerja tahunan

untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Berikut adalah IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 :

Tabel 4. IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja PenjelasanA Meningkatnya

Implementasi Perda

Persentase Penegakkan

Perda

Formulasi Pengukuran :Jumlah Perda yang dotegakkan dibagi sasaran kali 100 %Tipe penghitungan : Non KumulatifSumber data : Satpol. PP

B Meningkatnya ketaatan dan

Kesadaran Hukum

Persentase Penyelesaian

Pelanggaran K3

Formulasi Pengukuran :Jumlah Pelanggaran K3 yang ditindaklajuti dibagi jumlah pelanggran yang ada kali 100%Tipe penghitungan : Non KumulatifSumber data : Satpol. PP

2.2 Rencana Strategis (Renstra)Pada prinsipnya , Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari

Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta

pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul.

9


Dengan demikian, Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan

kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas

pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan

seimbang.

2.2.1 Visi dan MisiVisi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Bantul tahun 2016-2021 yaitu :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi . Misi Satuan Polisi Pamong Praja Bantul sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan budaya kerja yang

responsive.Misi 2 Mewujudkan penegakan peraturan peruindang- undangan daerah yang

demokratis dan partisipatif.Misi 3 Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan

masyarakat untuk medukung terciptanya ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

2.2.2 Tujuan, Sasaran, Program, dan KegiatanTujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program

dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bantul

10

“ Menjadi Penegak Peraturan Perundang - Undangan Daerah yang Professional untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang tertib dan tenteram “


merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk

masing-masing program tersebut.

1. Misi Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Budaya Kerja yang ResponsiveTujuan : Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut sebagai berikut :

Program KegiatanPelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan Penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Keamanan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan

Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

2. Misi Mewujudkan Penegakkan Peraturan Daerah yang Demokratis dan Partisipatif

Tujuan : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat

Sasaran : Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat


Program KegiatanProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11


Daya AparaturProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kerjasama Pengembangan kemampuan aparatPolisi Pamong Praja

Operasi Pengamanan Patroli Wilayah Penegakan Perda Pemberdayaan Kesadaran Hukum Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Penegakan PerdaProgram Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD

3. Misi Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat

untuk medukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tujuan : Mewujudkan keamanan dan kertertiban serta kenyamanan di

Masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif

Sasaran : Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang

kondusif


Program KegiatanPeningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pemberdayaan FKDM dan Linmas Apel Siaga Linmas

Peningkatan ketertiban dan keamanan

Peningkatan Ketertiban Masyarakat

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Peningkatan Ketrampilan SAR Linmas Peringatan HUT Hansip – Linmas Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pembentukkan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

12


2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal

ini SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja

setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2016dan ditandatangani oleh

Bupati Bantul dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur tentang RKT, dimana dokumen RKT yang

diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 29 Tahun 2010 ternyata sama dengan dokumen lampiran perjanjian kinerja.

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai selama tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak

ukur tabel 5 dibawah ini .

Tabel 5. Lampiran Perjanjian Kinerja/ RKT Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

No. Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

1 Persentase Penegakkan Perda

56%

2 Meningkatnya Ketaatan dan

Kesadaran Hukum2 Prosentase

Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan ( K3 )

100 %

Secara rinci, akan ditampilkan sasaran, indikator, program, kegiatan, dan anggaran

yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tahun 2016 seperti pada tabel dibawah ini :

13


Tabel 6. Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

1 Meningkatnya Implementasi Perda

1 Prosentase Penegakkan Perda

56 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kerjasama Pengembangan kemampuan aparatPolisi Pamong Praja

Operasi Pengamanan Patroli Wilayah Penegakan Perda Pemberdayaan Kesadaran Hukum Penanganan Konflik Sosial

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Penegakan Perda

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD

Pendidikan Wawasan Kebangsaan

14.400.000,00

49.870.000,00

5.000.000,00

243.550.000,0073.000;000.00

152.378.850,007.464.000,00

66.110.000,00

12.160.000,00

12.160.000,00

5.000.000,00

1.750.000,00

77.400.000,00

2. Meningkatnya Ketaatan dan Kesadaran Hukum

1. Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan ( K3 )

100 % Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

39.497.000,00

55.260.000,00

30.410.000,00

14


Peningkatan ketertiban dan keamanan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemberdayaan FKDM dan Linmas Apel Siaga Linmas

Peningkatan Ketertiban Masyarakat

Peningkatan Ketrampilan SAR Linmas Peringatan HUT Hansip – Linmas Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana

Pembentukkan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pembentukkan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

118.000.000,0032.750.000,00

155.400.000,00

76.080.000,0050.749.900,0019.497.500,00

5.000.000,00

5.000.000,00

15


2.4 Rencana AnggaranAnggaran Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja

yang dialokasikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

No. Uraian Rencana (Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 4.368.481.300,00 53,53

2 Belanja Langsung 3.792.677.500,00 46,47

Jumlah 8.161.158.800,00 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai

program-program untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran1 Meningkatnya Implementasi Perda Persentase

Penegakkan Perda720.242.850 18,99

2 Meningkatnya Ketaatan dan Kesadaran Hukum

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan ( K3 )

587.644.400 15,49

Jumlah 1.307.887.250 34,48

Belanja Langsung Pendukung 2.484.790.250 65,52Total belanja Langsung 3.792,677.500 100

BAB III16


AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja (IKU) 2016Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat

Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan

realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan Rencana capaian Kategori Capaian Kode

1 91 ≤ Sangat Baik

2 76≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

17


Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bantul Tahun 2016 secara

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 10. Pencapaian / Realisasi Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Ket

1 Meningkatnya Penegakan Perda

Persentase Penegakkan Perda

% 56


Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

% 100

3.2 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 20163.2.1. Persentase Penegakkan Peraturan DaerahUntuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut

memenuhi kriteria Tinggi, hal tersebut ditandai dengan tercapainya target IKU tahun 2016.

Dari jumlah sasaran sebanyak 334, sebanyak 141 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti

193. Dengan demikian capaian presentase Penegakkan Perda yaitu sebesar 57,8%.

Tabel 11. Jumlah Sasaran Pelanggaran Perda dan Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti 2016 :

No Uraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1 Sasaran Pelanggaran Perda 334

2. Tindaklanjut 193

3.2.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya

mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas

pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi

yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas

kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan

intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

khususnya di tahun 2016 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin

kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol

dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan maraknya PKL maupun

18


Reklame. Pada tahun 2016, operasi penyakit masyarakat dilakukan sebanyak 13 kali,

Jumlah PKL yang terdata dan ditertibkan sebanyak 664 orang, Anjal sebanyak 91 orang.

Adapun jumlah aduan sebanyak 81, dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua

dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidangan.

Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran K3 tercapai 100%.

3.2.3 Kecukupan rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja

Rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja adalah jumlah personil dibagi jumlah

penduduk kali 10.000, untuk kondisi tahun 2016 rasio personil Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul yaitu sebesar 62 / 955.015 X 10.000 = 0.65, adapun rasio yang ideal

adalah satu personil per 10.000 penduduk ( 1 / 10.000 penduduk). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa terdapat keterbatasan personil Sat Pol PP, hal ini tentunya berpengaruh

pada kinerja Sat Pol PP dalam menangani kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang

terjadi di Kabupaten Bantul.

3.2.4. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Berikut perkembangan sarana-prasarana

Satpol PP yang ada di Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

Tabel 12. Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2016No Sarana Prasarana

Kelembagaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Gedung Kantor 1 Ruangan 1 Ruangan 1 Ruangan 1 Ruangan 1 Ruangan 1 Ruangan

2. Mobil Dinas 3 4 5 7 7 9

3. Sepeda motor 14 14 16 24 20 35

4. komputer 4 4 4 4 8 10

5. Lap top 3 4 4 8 10 10

6. Filing Cabinet 7 7 7 7 7 11

8. Almari/ Rak Buku 8 8 8 8 8 7

Pada tahun 2016, terdapat pembelian beberapa sarana-prasarana yaitu Truck, Genset, AC

dan LCD

19


3.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

tingkat kinerja aparatur Satuan polisi Pamomg Praja Kabupaten Bantul dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi

masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang

telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna

peningkatan pelayanan.

Kegiatan survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan pada

masyarakat yang datang di Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul maupun aparat

instansi mitra kerja, sebanyak 220 responden yang diharapkan mampu memberikan

gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur,

Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 21

unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan

pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia. Kuesioner yang masuk diolah

dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan

menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Hasil dari pengolahan data IKM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan

publik (public service) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, secara umum

mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat baik. Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja

setelah dikonversikan ( 90,20 pada semester I dan 90,37 pada semester II ) berada pada

interval 81,26 – 100, yang berarti bahwa mutu pelayanan masuk kategori sangat baik.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk

melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top

manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah

dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan membentuk

Tim Survey IKM atau menunjuk dan/atau bekerja sama dengan unit independen untuk

melaksanakan survey IKM di unit-unit pelayanan. Dengan adanya tim yang benar-benar

independen, kapabel dan mempunyai kredibilitas akan menjamin hasil survey IKM yang

betul-betul valid dan akuntabel.

20


3.2.6 E-Government

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul telah ikut memanfaatkan aplikasi e-government yang telah dibangun oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Pusat, baik yang bersifat intranet, desktop maupun

online, yakni antara lain :

No.Sistem Informasi

1 Penerapan SIM Keuangan Daerah (SIMDAKEU) untuk RKA, DPA, Laporan Keuangan, dan Pendapatan

2 Penerapan SIM Barang Daerah

3 Penerapan SIM Pengendalian Pembangunan Daerah

4 Penerapan SIM Perencanaan Pembangunan untuk usulan program/kegiatan

5

Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik

melalui http:// lpse . bantulkab .go.id

6 Berita yang di update oleh admin sub domain melalui www. bantulkab.go.id

7 Persuratan dengan sistem online

8 e-sakip untuk sinkronisasi antara perencanaan dan lakip

3.3 Akuntabilitas KeuanganPada tahun 2016, untuk melaksanakan 15 program / 45 kegiatan, Satuan Polisi

Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.792.677.500,- (belanja

langsung) dan untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung) dianggarkan sebesar Rp

4.368.481.300,-. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2016

terealisasi sebesar Rp 3.303.776.590,-(87.11%) dan belanja tidak langsung terealisasi

sebesar Rp3.156.591.680 (87,94%). Anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 yang

dialokasikan untuk pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

No. Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

1 Belanja Tidak Langsung 4.368.481.300,00 4.245.509.399,00 97,18

2 Belanja Langsung 3.792.677.500,00 3.303.776.590,00 87,11

Jumlah 8.161,158,800,00

7.549.285.989,00

92,50

21

http://lpse.bantulkab.go.id/


Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai

program-program untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp)

% Anggaran

1 Meningkatnya Implementasi Perda

Persentase Penegakkan Perda

720.242.850 616.341.000 85,57


Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan ( K3 )

587.644.400 463.510.000 78,87

Jumlah 1.307.887.250 1.079.851.000 82,56

Belanja Langsung Pendukung 2.484.790.250 2.223.925,590 89,50Total belanja Langsung 3.792,677.500 3.303.776.590 87,11

3.4 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja tahun 2016 serta kiat/ solusi yang ditempuh antara lain adalah :

a. Keterbatasan personil anggota Satpol PP Kabupaten Bantul sehingga kurang bisa

optimal mengampu tugas pokok dan fungsi, solusi yang ditempuh dengan mengangkat

Tenaga Bantuan ( NABAN ) Satpol. PP

b. Persoalan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

adalah belum optimalnya pelaksanaan PP No: 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja. Hal ini ditandai belum adanya pelaksanaan rekruitmen POL PP yang

memadai untuk dapat ditempatkan di Kecamatan. Penguatan SAT POL PP Kecamatan

ini strategis karena berdekatan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat

sehingga memudahkan dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan dan

gangguan tramtib, solusi yang ditempuh dengan menambah sarana kerja yang

membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan menerapkan sistem informasi

kepegawaian on line ke seluruh wilayah kecamatan se kab. Bantul.

c. Peraturan perundangan sering ketinggalan dengan dinamika kehidupan sosial

masyarakat. Konflik antara obyek penertiban dengan petugas sering tidak terhindarkan.

Solusinya yang ditempuh merevisi peraturan daerah .

d. Keterbatasan fasilitas operasional dan anggaran. Kejadian dalam ketentraman dan

ketertiban tidak mengenal waktu, sehingga fasilitas sebagai sarana mobilitas

penyelesaian gangguan tramtib sangat dibutuhkan. Solusinya jangka pendek secara

bersama-sama dengan dinas terkait menangani gangguan tramtib

22


e. Masih adanya dualisme antara PPNS pengawal Perda dan PPNS pengawal undang-

undang. Hal ini sangat merepotkan pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus

pelanggaran hukum, disamping PPNS pengawal Undang- undang dibawah koordinasi

masing – masing instansi dan kebanyakan menjadi pejabat struktural sehingga tidak

dapat optimal melaksanakan fungsinya.

f. Rendahnya petugas tramtib dalam penguasaan mediasi penanganan konflik, sehingga

seringkali konflik berakhir pada penyelesaian lewat peradilan. Upaya yang dilakukan

selalu melibatkan tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam penyelesaian

konflik

g. Adanya ketidakpastian hukum. Ada beberapa peraturan daerah yang tidak jelas

mekanismenya untuk landasan penyelesaian kasus konflik bahkan ada yang

kewenangannya ditarik ke propinsi. Solusinya dilakukan dialog dan pembuatan

kesepakatan.

h. Adanya tantangan dan hambatan dari LSM dalam penegakan peraturan daerah.

23


BAB IVPENUTUP

4.1 KesimpulanLaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disusun sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan

perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat

dilihat dari pencapaian Indikator KInerja Utama (IKU). Keberhasilan instansi dilihat dari

pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Tahun 2016 merupakan tahun awal dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut pada tahun 2016

dijabarkan dalam 15 (sebelas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan.

Untuk akuntanbilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi

anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 8.161.158.800,- yang

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2016 terealisasi

sebesar Rp. 7.549.285.989,- (92,50%). Khusus untuk belanja langsung sebesar

Rp. 3.792,677.500,- terrealisasi sebesar Rp. 3.303.776.590, dengan kata lain serapan

anggaran belanja langsung sebesar 87,11%

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka laporan ini akan

dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun

yang akan datang.

4.2 Tindak Lanjut Ke DepanTindaklanjut dalam pencapaian target indikator kedepan:

a. Perlu penambahan personil Satpol PP sesuai dengan klasifikasi Orgnisasi yakni

mendekati ideal kurang lebih berjumlah 100 personil.

b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak petugas keamanan dalam hal ini POLRI

dalam mengambil solusi terbaik dalam penangan pelanggar hasil operasi, mengingat

bahwa kepada setiap pelanggar Satpol PP tidak berhak untuk mengajukan ke

24


Pengadilan tetapi harus melalui Polres yang mempunyai kewenangan untuk

mengajukan perkara ke Pengadilan

c. Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptaan dan diklat Satpol PP

serta Diklat PPNS

d. Peningkatan sarana dan Prasarana penunjang Operasional Satpol PP dan juga

mengoptimalkan yang sudah ada.

e. Peningkatan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai

pelatihan, workshop, dan studi banding.

f. Penyusun Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk

pelaksanaan penindakan dan penertiban berbagai persoalan yang memicu

munculnya konflik di masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini,

hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program

kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak

memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini

akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan

evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

25

Documents

LAPORAN KINERJA SATPOL.PP KABUPATEN … · Web viewDalam hal ini SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran