Laporan Kinerja Instansi PemerintahKota Banjar Provinsi ... TAHUN 2016 KOTA BANJAR.pdf · menegaskas agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja ... kegiatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,

hidayah dan anugerah-Nya, Pemerintah Kota Banjar dapat menyelesaikan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016

dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Banjar yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018. LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Pelaporan Kinerja.

Hasil kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun 2016, secara umum

menunjukkan hasil yang positif dan dapat dicapai dengan baik bahkan banyak

capaian yang melebihi target sasaran, meskipun masih ada beberapa sasaran

yang belum tercapai. Terhadap capaian kinerja ini telah dilakukan evaluasi dan

análisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi, serta

merancang strategi pemecahan masalah sebagai umpan balik bagi perbaikan

perencanaan di tahun berikutnya.



Tahun 2016

ii

KATA PENGANTAR

Akhir kata, kami berharap LKIP Kota Banjar Tahun 2016 ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi seluruh

aparatur Pemerintah Kota Banjar.

Banjar, Maret 2017

Wali Kota Banjar

Hj. ADE UU SUKAESIH



Tahun 2016

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan

bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah

sistem maka terbitlan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabiltas Kinerja Insatansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan

menegaskas agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja

dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,

kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan

indikator dan target kinerja.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanan untuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-

2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dan

Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dalam rangka

pertanggungjawaban atas mandat yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja yang

direncanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota

Banjar Tahun 2016, Akuntabilitas Pemerintah Kota Banjar dalam

menyelenggarakan pemerintahan di daerah melalui berbagai kegiatan

pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi

kewenangannya dapat disajikan. Perencanaan kinerja yang disusun pada tahun

2016 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD

sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka

pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.



Tahun 2016

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penetapan sasaran-sasaran kinerja yang ditetapkan dan dilaksanakan

selama tahun 2016 berdasarkan 4 (empat) misi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good

governance dan clean government.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Banjar terhadap sasaran strategis

yang ingin dicapai pada tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut :

N

No Misi

Capaian Kinerja Tahun 2016

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tercapai

Tidak

Tercapai

Tidak

Diukur

1

1.

Meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia

(SDM)

66 42 22 2

2

2.

Meningkatkan Laju

Pertumbuhan Ekonomi

(LPE)

24 8 9 7

3

3.

Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup 12 4 8 0

4

4.

Meningkatkan Kesadaran

dan Ketaatan Hukum

Serta Tata kelola

pemerintahan secara

profesional untuk

menjamin terciptanya

good governance dan

clean government

28 16 9 3

Jumlah 130 70 48 12 Sumber: Data Pengukuran Kinerja 2016



Tahun 2016

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian

kinerja pemerintah Kota Banjar tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembagian peran setiap OPD/unit kerja dalam

pencapaian program pada program yang saling berkaitan dan menunjang

dalam pencapaian kinerja pemerintah.

2. Stakeholder belum memahami secara mendasar mengenai output dan

outcome yang ingin dicapai.

3. Belum optimalnya kesesuaian antara kebijakan perencanaan yang telah

ditetapkan dengan kebijakan penganggaran.

Pemerintah Kota Banjar akan senantiasa berupaya melakukan

perbaikan terhadap permasalahan yang ada dengan melakukan upaya

penyempurnaan agar target pencapaian kinerja pada periode tahun kedua dapat

dipenuhi. Upaya penyempurnaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Banjar pada tahun depan adalah:

1. Mengoptimalnya pembagian peran setiap OPD/unit kerja dalam pencapaian

program pada program yang saling berkaitan penjabaran sasaran strategi

terhadap dokumen perencanaan strategis melalui reviu dan revisi RPJMD.

2. Meningkatan pemahaman yang lebih mendasar dalam menjadikan indikator

kegiatan dalam RKPD dan RPJMD sebagai acuan penyusunan rencana

kegiatan pada setiap program di setiap OPD/unit kerja melalui penerbitan

peraturan walikota tentang pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peningkatan kapasitas SDM

pelaporan melalui workshop ataupun pendidikan dan pelatihan.

3. Mengoptimalkan sinkronisasi antara kebijakan perencanaan yang telah

ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dengan kebijakan penanggaran APBD

melalui kegiatan sinkronisasi program pembangunan, pelaksanaan

monitoring penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah secara berkala (per

triwulan) dan peningkatan evalaluasi internal terhadap penyelenggaraan

kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota

Banjar tahun Anggaran 2016 ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan



Tahun 2016

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan

memberikan umpan balik bagi perencanaan kinerja Pemerintah Kota Banjar

tahun berikutnya.

Banjar, Maret 2016 Wali Kota Banjar

Hj. ADE UU SUKAESIH



Tahun 2016

vii

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………. i

IKSTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………… iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………. vii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………… viii

DAFTAR GRAFIK………………………………………………………….. xiii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………... I.1

A. LATAR BELAKANG…………………………………………….. I.1

B. GAMBARAN UMUM..................................................……….. I.3

A.1. TUGAS FUNGSI DAN BIDANG KEWENANGAN……. I.3

A.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM…………. I.5

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI .......…………… I.7

D. DASAR HUKUM .................…………………………………... I.12

E. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .............................................. I.13

F. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP ……………………………. I.14

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………... II.1

A. PERENCANAAN STRATEGIS…………………………...........

B. INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………..

C. PERJANJIAN KINERJA ……………………………………….

II.1

II.4

II.8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………….. III.1

A. CAPAIAN KINERJA

A.1. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI

KINERJA …………………………………………………...

A.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA...

III.1

III.1

III.3

B. REALISASI ANGGARAN ……………………………………… III.135

C. PENGHARGAAN ........................………………………… III.138

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………. IV.1

LAMPIRAN



Tahun 2016

viii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

II.1 Tujuan dan sasaran

II.2 Perjanjian kinerja daerah tahun 2016

III.1 Rumus perhitungan pencapaian kinerja

III.2 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar

III.3 Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas pendidikan dasar

III.4 APM SD/MI dan APS kelompok usia 7-12 di kota banjar tahun 2016

III.5 APM dan APS SMP/MTs kelompok usia 13-15 tahun (2016)

III.6 Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016

III.7 Nilai rata-rata UN SMP sederajat tahun 2016

III.8 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan

menengah

III.9 Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas layanan pendidikan

menengah

III.10 APK dan APM jenjang SMA/SMK/MA dikota banjar tahun 2016

III.11 Angka partisipasi pasar sekolah menengah

III.12 Angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK/MA tahun 2016

III.13 Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2016

Nilai rata-rata ujian nasional tahun 2016

III.15 Hasil pengukuran kualitas pendidikan non formal dan informal

III.16 Perbandingan capaian kualitas layanan pendidikan non formal dan

informal

III.17 Kumulatif capaian kinerja angka partisipasi kasar (APK)

III.18 APK menurut jenjang SD/MI sederajat tahun 2016

III.19 APK menurut jenjang SMP/MTs sederajat tahun 2016

III.20 APK menurut jenjang SMA/SMK/MA sederajat tahun 2016

III.21 Angka partisipasi kasar (APK) penduduk atau usia tahun 2016

III.22 Hasil pengukuran kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga

pendidik

III.23 Perbandingan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

III.24 Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi

III.25 Jenjang guru bersertifikat

III.26 Hasil pengukuran cakupan layanan PAUD

III.27 Perbandingan kinerja cakupan layanan PAUD

III.38 APK dan APM jenjang TK/RA

III.29 APK dan APM jenjang PAUD

III.30 Hasil pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih

dan sehat di masyarakat



Tahun 2016

ix

DAFTAR TABEL

III.31 Perbandingan hasil pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku

hidup bersih dan sehat di masyarakat

III.32 Daftar pelayanan miskin kota banjar periode tahun 2016

III.33 pengukuran terhadap indikator sasaran meningkatnya

kuantitas,kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan

III.34 Perbandingan capaian indikator kualitas dan fungsi sarana

prasarana kesehatan

III.35 Capaian indikator meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan

dan rujukan

III.36 Perbandingan meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dan

rujukan

III.37 Desa mencapai target UCI tahun 2016

III.38 Penemuan pasien TB per UPK tahun 2016

III.39 Kasus DBD dalam satu (tahun 2016)

III.40 Data kunjungan bumil tahun 2016

III.41 Kunjungan nifas (KF) tahun 2016

III.42 Data komplikasi kebidanan ditangani (PK)

III.43 Kematian ibu dan penyebabnya

III.44 Data kelahiran bayi per UPK tahun 2016

III.45 Penanganan bayi dan balita gizi buruk

III.46 Pemberian makanan pendamping ASI per usia

III.47 Hasil pengukuran capaian indikator cakupan aksektor KB

III.48 Perbandingan capaian indikator cakupan aksektor KB

III.49 PUS keluarga sejahtera peserta KB berdasarkan kelompok tahun

2016

III.50 Pencapaian peserta KB baru tahun 2016

III.51 Capaian CU per mix kontrasepsi kota banjar sama dengan bulan

desember tahun 2016

III.52 Capaian CU per mix kontrasepsi kota banjar tahun 2016

III.53 Evaluasi unmetneed tahun 2016

III.54 Pernikahan dan rata rata usia kawin

III.55 PIK remaja tahun 2016

III.56 Capaian indikator jumlah UMKM dan koperasi

III.57 Perbandingan capaian indikator jumlah UMKM

III.58 Capaian indikator kontribusi dan pertumbuhan industri

III.59 Perbandingan Capaian indikator kontribusi dan pertumbuhan industri

III.60 Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan

III.61 Perbandingan Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan

III.62 Peningkatan dari angka PDRB kota banjar atas dasar harga konstan

2010 menurut lapangan usaha



Tahun 2016

x

DAFTAR TABEL

III.63 Capaian indikator realisasi investasi

III.64 Perbandingan Capaian indikator realisasi investasi

III.65 Realisasi investasi berdasarkan sektor atau sub sektor

III.66 Capaian indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan

peternakan

III.67 Perbandingan indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan

peternakan

III.68 Capaian indikator rintisan daerah agrowisata

III.69 Perbandingan capaian indikator rintisan daerah agrowisata

III.70 Hasil pengukuran capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kota

III.71 Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kota

III.72 Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera

III.73 Perbandingan Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-

sejahtera

III.74 Proposi jumlah pra KS dan KSI yang terlayani tahun 2016

III.75 Capaian indikator populasi PMKS

III.76 Perbandingan capaian indikator populasi PMKS

III.77 Jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks)

tahun 2016

III.78 Capaian indikator penempatan bagi pencari kerja

III.79 Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja

III.80 Capaian indikator ruang terbuka hijau (RTH) yang proposional

III.81 Perbandingan pencapaian indikator ruang terbuka hijau (RTH)

III.82 Capaian sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan

persampahan kota

III.83 Perbandingan sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan

persampahan kota

III.84 Capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

III.85 Perbandingan capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman

III.86 Rumah layak huni kota banjar per 31 desember

III.87 Rumah layak huni kota banjar per 31 desember

III.88 Data jumlah kk dengan sistem air limbah setempat 2015-2016

III.89 Capaian indikator mutu pengawasan lingkungan hidup

III.90 Perbandingan indikator mutu pengawasan lingkungan hidup

III.91 Jumlah badan usaha yang diawasi

III.92 Capaian indikator kualitas hutan dan lahan

III.93 Perbandingan realisasi indikator kualitas hutan dan lahan



Tahun 2016

xi

DAFTAR TABEL

III.94 Capaian indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum

daerah

III.95 Perbandingan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum

daerah

III.96 Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah

III.97 Daftar PERATURAN DAERAH yang ditetapkan tahun 2016

III.98 Pelaksanaan pungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh

anggota DPRD

III.99 Capaian indikator disiplin pegawai

III.100 Perbandingan capaian indikator disiplin pegawai

III.101 Hasil pengukuran aparatur pemerintah daerah yang memiliki

kompetensi dan mampu memberikan layanan prima

III.102 perbandingan kinerja aparatur pemerintah daerah yang memiliki


III.103 Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan

publik

III.104 Perbandingan capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan

kinerja pelayanan publik

III.105 Nilai indeks kepuasan masyarakat (KKM) di BPMPPT kode banjar

tahun 2015-2016

III.106 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan

administrasi kependudukan DISDUKCAPIL kota banjar tahun

2015/2016

III.107 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan

kesehatan kota banjar pada tahun 2016

III.108 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan kartu

kuning di Dinsosnaker di kota banjar pada tahun 2015/2016

III.109 Nilai indeks kepusaan masyarakat (IKM) pada pelayanan di

kecamatan kota banjar tahun 2016

III.110 Hasil pengukuran indikator peran pengawasan

III.111 Perbandingan kinerja indikator peran pengawasan

III.112 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal

III.113 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal

III.114 Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kinerja

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

III.115 Perbandingan capaian indikator meningkatnya kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel

III.116 Hasil pengukuran capaian indikator tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel



Tahun 2016

xii

DAFTAR TABEL

III.117 Perbandingan capaian indikator tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan yang transparan dan akuntabel

III.118 Hasil pengukuran capaian indikator tersedianya data informasi dan

statistik pembangunan daerah

III.119 Perbandingan capaian indikator tersedianya data informasi dan

statistik pembangunan daerah

III.120 Prosentase penyerapan anggaran



Tahun 2016

xiii

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

III.1 Sasaran indikator tahun 2016



Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

alam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance), Pemerintah

Kota Banjar senantiasa berupaya untuk megembangkan

dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas

KKN dengan memperhatikan mekanisme dan regulasi

akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan

memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta

meyediakan akses yang sama bagi masyarakat.

Konsep dasar akuntabilitas yang dijalankan

didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial

pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan

untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-

masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung

jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Implementasi konsep ini mampu membedakan adanya

kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan

kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities),

maka kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah

disepakati.

Implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada Pemerintah Kota Banjar diharapkan dapat mendorong terciptanya

D A. LATAR BELAKANG



Tahun 2016

2

BAB I PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana mestinya. Sistem AKIP

pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil dan

merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang

akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.Dengan sistem AKIP ini,

Pemerintah Kota Banjar telah menyusun Rencana Implementatif yang tertuang

dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Banjar Tahun 2014-2018.Berdasarkan Rencana Implementatif ini, telah disusun

pula Perjanjian Kinerja, Indeks Kinerja Utama (IKU) serta Laporan Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi

dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menyatakan

bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang

memadai.LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance.Dalam perspektif yang lebih luas,

maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja dan dokumen perencanaan, dengan berdasarkan pada RPJMD Kota

Banjar Tahun 2014 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Banjar dan Perjanjian Kinerja serta memperhatikan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014



Tahun 2016

3

BAB I PENDAHULUAN

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai

dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan

capaian indikator kinerja. Capaian kinerja yang merupakan indikator

keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, yang juga

merupakan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat akan dioptimalisasi

dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) dengan semua detil dari

kegiatan yang telah dijalankan.

Tolok ukur keberhasilan diperoleh dengan membandingkan Capaian

Kinerja (performance results) 2016 dengan Perjanjian Kinerja (performance

agreement) 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang sekaligus sebagai umpan balik untuk memicu

perbaikan kinerja di tingkat Pemerintah Kota Banjar pada tahun-tahun

berikutnya.Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Banjar merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan

kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk laporan yang

disampaikan oleh Walikota kepada Presiden dan penyusunannya sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

B.1. TUGAS FUNGSI DAN BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005, pada Pasal 14 ayat (1) bahwa urusan wajib yang menjadi

B GAMBARAN UMUM



Tahun 2016

4

BAB I PENDAHULUAN

kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan

yang berskala kabupaten/kota.

Aspek pelayanan umum yang merupakan layanan urusan wajib yang

diselenggarakan di pemerintah Kota Banjar sebanyak 26 urusan, meliputi:

1. Pendidikan,

2. Kesehatan,

3. Pekerjaan umum,

4. Perumahan,

5. Penataan ruang,

6. Kepemudaan dan olahraga,

7. Perencanaan pembangunan,

8. Perhubungan,

9. Lingkungan hidup,

10. Pertahanan,

11. Kependudukan dan catatan sipil,

12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,

13. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

14. Sosial,

15. Ketenagakerjaan,

16. Koperasi dan UKM,

17. Penanaman modal,

18. Kebudayaan,

19. Kesatuan bangsa dan politik luar Negeri,

20. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian,

21. Ketahanan Pangan,

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa,

23. Statistik,

24. Kearsipan,

25. Komunikasi dan Informasi



Tahun 2016

5

BAB I PENDAHULUAN

26. Perpustakaan.

Disamping urusan wajib tersebut, di dalam ayat (2) pasal yang sama

dijelaskan pula mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat

pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpontensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Adapun Layanan

Urusan Pilihan Pemerintahan Kota Banjar sebanyak 8 urusan meliputi:

1. Pertanian,

2. Kehutanan,

3. Energi dan Sumber Daya Mineral,

4. Pariwisata,

5. Kelautan dan Perikanan,

6. Perdagangan,

7. Perindustrian,

8. Ketransmigrasian.

B.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi

perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan pelindungan

nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan

kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian.Di samping itu juga membantu

pemerintah pusat/provinsi dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan

persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah

dilakukan Pemerintah Kota Banjar melalui serangkaian kebijakan dan program

serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan

Memperhatikan sasaran pokok, indikator dan target pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025

dan juga target Millenium Development Goals (MDGs), terdapat berbagai aspek

pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi

lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi



Tahun 2016

6

BAB I PENDAHULUAN

dan perlu ditangani melalui serangkaian

kebijakan dan program secara terencana,

sinergis, dan berkelanjutan.

Berangkat dari berbagai permasalahan

pembangunan yang dihadapi, tantangan dan

potensi pembangunan yang dapat

dikembangkan, telaahan terhadap RPJMN,

RPJMD Provinsi Jawa Barat dan kabupten

yang berbatasan dengan Kota Banjar dan janji

dari kepala daerah terpilih, maka perumusan isu strategis pembangunan daerah

Kota Banjar dilaksanakan melalui berbagai pertimbangan diantaranya yang

merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar. Isu strategis

tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran

pembangunan provinsi dan nasional, serta luasnya dampak yang ditimbulkan

terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan

daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik

yang perlu diwujudkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun

anggaran 2016, Pemerintah Kota Banjar memperhatikan isu-isu strategis untuk

menetapkan prioritas pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kondisi

perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan pelindungan

nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan

kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian keberhasilan pelaksanaan

pembangunan yang dicapai, mempertimbangkan masalah serta tantangan yang

masih dihadapi pada tahapan sebelumnya dan para pemangku kepentingan

(stakeholders), maka ditetapkan strategi pembangunan tahun 2016 sebagai

berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

2) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;

3) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli

masyarakat;



Tahun 2016

7

BAB I PENDAHULUAN

4) Meningkatkan kemandirian pangan;

5) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;

6) Meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan;

7) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur pemerintah terhadap

hukum;

8) Meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan

akuntabel.

Sementara untuk Kebijakan Belanja Daerah yang mendukung kinerja

Pemerintah Kota Banjar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan

urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

2) Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat

untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar

masyarakat;

3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal

dan operasional;

4) Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi

masyarakat dalam Musrenbang;

5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan

kemiskinan;

6) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan

pendidikan.

Pemerintah Kota Banjar membentuk Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagaimana tertuang dalam bagan berikut:

C.

B.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

GAMBARAN UMUM



Tahun 2016

8

BAB I PENDAHULUAN

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

STAF AHLI

INSTANSI VERTIKAL

SEKRETARIAT

DAERAH

LEMBAGA LAIN :

1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar

3. Kantor Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

DINAS DAERAH

1. Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi

5. Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

6. Sosial dan Tenaga Kerja

7. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

8. Pertanian dan Ketahanan Pangan

9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BADAN : 1. Perencanaan

Pembangunan Daerah

2. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

4. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KANTOR : 1. Pemberdayaan

Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SEKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT KOTA

SATPOL PP

UPT BADAN

UPT DINAS

KECAMATAN

KELURAHAN

UPT BADAN

KETERANGAN : 1. Garis Kemitraan 2. Garis Komando 3. Garis Koordinasi Umum 4. Garis Koordinasi

Pembinaan Administrasi 5. Garis Koordinasi

Pembinaan Teknis 6. Garis Koordinasi

Pelaksanaan Operasi



Tahun 2016

9

BAB I PENDAHULUAN

1. Walikota

Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kota. Undang-undang nomor 32

tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari

Kepala Daerah, khususnya Bupati / walikota adalah sebagai berikut :

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten

2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (perda)

3) Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota

4) Menyusun serta mengajukan rancangan perda terkait dengan APBD

kepada DPRD guna dilakukan pembahasan dan ditetapkan

5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan undang-undang

7) Melaksanakan tugas serta wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan.

2. DPRD Kota

Merupakan lembaga perwakilan rakyat di Tingkat Kota yang anggotanya

berasal dari anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan

hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009

menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai :

1) Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang

kekuasaan membentuk peraturan daerah

2) Anggaran, dilaksanakan untuk membahas serta menyetujui atau tidak

terhadap rancangan peraturan daerah terkait APBD yang diajukan Walikota

3) Pengawasan, dilaksakan melaui pengawasan atas pelaksanaan Perda dan

APBD

Sedangkan tugas dan wewenang dari DPRD adalah :

1) Menetapkan Walikota/Wakil Walikota hasil pemilu



Tahun 2016

10

BAB I PENDAHULUAN

2) Membentuk Perda Kota bersama dengan Walikota guna mendapatkan

persetujuan bersama

3) Penetapan APBD Kota bersama dengan Walikota

4) Mengawasi pelaksanaan Perda Kota maupun peraturan perundang-

undangan lainnya, keputusan Walikota, APBD Kota, serta kebijakan daerah

dalam program pembangunan daerah serta kerjasama internasional di

daerah.

5) Mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian Walikota dan atau

Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap pemerintah Walikota

terkait rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan

daerah

7) Menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat

8) Meminta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota terkait

pelaksanaan tugas desentralisasi.

3. Perangkat Daerah

1) Sekretariat Daerah

Merupakan unsur staf pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan

kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum

serta fungsi pendukung lainnya. Sekretariat Daerah dipimpin oleh

Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu

Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian

administrasi terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan

administrasi, dalam pelaksanaan tugas, Sekretararis Daerah bertanggung

jawab terhadap Kepala Daerah. Sekretaris Daerah Kota Banjar terdiri dari

2 asisten dan setiap asistennya terdiri dari 4 bagian.

2) Dinas Daerah

Merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala. Tugas Kepala Daerah membantu kepala daerah

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Tahun 2016

11

BAB I PENDAHULUAN

Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

3) Badan Daerah

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh

Kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah dengan bidang

kewenagan meliputi:

a) perencanaan;

b) keuangan;

c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d) penelitian dan pengembangan; dan

e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kecamatan

Pemerintah Kota Banjar membentuk Kecamatan dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Kecamatan

dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai tugas :

a) menyelenggaraan urusan pemerintahan umum

b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

kelurahan;



Tahun 2016

12

BAB I PENDAHULUAN

h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kota yang ada di Kecamatan; dan

i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016

denganmemperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi

pelaksanaanyang berlaku, yaitu:

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-

undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

D. DASAR HUKUM



Tahun 2016

13

BAB I PENDAHULUAN

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun

2014 – 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 ini

merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahunan dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2014 - 2018.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjar

Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan

sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target

sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan

visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Banjar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banjar selama Tahun

Anggaran 2016;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Banjar pada

Tahun 2016;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan

acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota

Banjar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota

Banjar dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan

accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

E. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP



Tahun 2016

14

BAB I PENDAHULUAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 adalah :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Kata Pengantar dan Ikhtisar Eksekutif disampaikan berupa simpulan

umum/resume dari capaian sasaran yang tercantum dalam kinerja tahun

2016 yang memuat tentang Uraian singkat capaian sasaran tahun 2016

serta pencapaiannya, memuat kendala/hambatan yang dihadapi dalam

mencapai sasaran, langkah – langkah yang telah dilakukan dalam

mengatasasihambatan/kendala dan antisipatif di masa datang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi cissued)

yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisisi,

perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu, dengan target jangka

menengah, dengan standar nasional dan analisis program yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disertai realisasi

anggaran.

BAB IV PENUTUP

Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerja.

F. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP



Tahun 2016

15

BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN :

Penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.



Tahun 2016

1


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Implementasikan sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Banjar

dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang

(RPJPD 2005-2025), perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMD

Tahun2014-2018 dan Rencana Strategisdi tiap OPD), penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

penetapan Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta laporan akuntabilitas kinerja

instasi pemerintah (LAKIP/LkjIP) setiap tahun berjalan.

RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD ketiga dalam

periode RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Melihat perkembangan

pembangunan Kota Banjar yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun

2003-2013 telah banyak memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi

kehidupan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka MeneNgah Daerah

(RPJMD) Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015, menjadi dokumen acuan dalam penyusunan rencana tahunan

berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis

SKPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.

A. PERENCANAAN STRATEGIS



Tahun 2016

2


Perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RPJMD tersirat dalam Visi

dan misi yang ingin dicapai. Visi dan Misi merupakan gambaran otentik Kota

Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil

Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2015-2018. Gambaran nyata

tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada

arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Pemerintah Kota Banjar

menetapkan visi, misi dan program kerja seperti berikut:

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan

pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi

Pemerintah Kota Banjar tahun 2015 – 2018 yang hendak dicapai adalah:

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar

yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”

Makna Iman dan Taqwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota

Banjar dalam mencapai visi, yaitu:

1. Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan

secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan

kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju

keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati.

2. Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, infrastruktur,

lingkungan dan sumber daya air.

3. Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara

sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu

maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.

4. Agropolitan, artinyaKota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke

bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis). Dengan berbagai indikator

agropolitan seperti Banjar menjadi kota agroindustri, jasa-jasa pertanian dan

agrowisata, menjadi pusat distribusi produk-produk pertanian, ditambah pula

VISI



Tahun 2016

3


sebagai kota jasa dan perdagangan dengan memanfaatkan letak strategis

geografis Kota Banjar, berbagai indikator tersebut secara bersama-sama

dan saling melengkapi akan mewujudkan Banjar Agropolitan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu

pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta

ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab

yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka

misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) :

Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka

sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah

satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan

sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan

aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1)

usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai;

dan (3) standar hidup yang layak.

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan

berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama

lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan,

kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota

Banjar.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak

mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu

cara yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota

Banjar. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun

terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota

Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas,

mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa

distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan

MISI



Tahun 2016

4


faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah

ekonomi yang besar.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor

lingkungan.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitasnya tetap

terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan

pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya. Istilah berkelanjutan

digunakan untuk konsep pembangunanmerupakanpembangunan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan

pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola


governance dan clean government.

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,

pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan

pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah

didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka

peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan

tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada

setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan

setiap urusan pemerintahan daerah baik itu urusan wajib atau pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

B. INDIKATOR KINERJA DAERAH



Tahun 2016

5


Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis visi dan misi

Pemerintah Kota Banjar tahun2015-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaiberikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

No. Tujuan

Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan

1. Meningkatkan rata-

rata lama sekolah

Rata-rata Lama

Sekolah ( RLS)

1. Meningkatnya cakupan dan

kualitas layanan pendidikan

dasar;

2. Meningkatnya cakupan dan

kualitas layanan pendidikan

menengah;

3. Meningkatnya kualitas layanan

pendidikan non formal dan

informal

2. Meningkatnya kualitas

tenaga pendidik dan

kependidikan

Guru yang telah

sertifikasi

1. Meningkatnya kualifikasi,

sertifikasi dan kompetensi tenaga

pendidik

3. Menumbuhkembangka

n karakter dan

kecerdasan sejak dini

Cakupan layanan

PAUD

1. Meningkatnya cakupan layanan

PAUD

4. Meningkatkan angka

harapan hidup

Usia harapan hidup

penduduk Kota

Banjar

1. Meningkatnya pengetahuan

perilaku hidup bersih dan sehat di

masyarakat;

2. Meningkatnya kuantitas, kualitas

dan fungsi sarana prasarana

kesehatan;

3. Meningkatnya pemerataan

pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan.

5. Mengendalikan laju

pertumbuhan

penduduk

LPP Kota Banjar 1. Meningkatnya cakupan akseptor

KB



Tahun 2016

6


Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

No. Tujuan


1. Meningkatnya laju

pertumbuhan ekonomi

dan daya beli

masyarakat;

1. LPE Kota Banjar

2. Daya beli

masyarakat

1. Berkembangnya jumlah

UMKM dan koperasi;

2. Meningkatnya kontribusi dan

pertumbuhan industri

pengolahan;

3. Meningkatnya kontribusi

sektor perdagangan;

4. Meningkatnya realisasi

investasi;

5. Meningkatnya kontribusi

sektor pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanandan

kehutanan;

6. Meningkatnya ekonomi kota

dengan aktivitas agrowisata;

7. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas sarana dan

prasarana kota.

2. Meningkatkan

kemampuan ekonomi

masyarakat miskin

Angka kemiskinan 1. Meningkatan kemampuan

ekonomi keluarga pra

sejahtera;

2. Menurunannya populasi

PMKS;

3. Meningkatan penempatan

bagi pencari kerja.



Tahun 2016

7


Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No. Tujuan


1. Meningkatnya

Pembangunan yang

ramah lingkungan dan

berkelanjutan

Kualitas udara dan

air

1. Meningkatnya Ruang Terbuka

Hijau (RTH) yang

proporsional;

2. Meningkatnya pelayanan

pengelolaan persampahan

kota;


lingkungan permukiman;

4. Meningkatnya mutu

pengawasan lingkungan

hidup;

5. Meningkatnya kualitas hutan

dan lahan.

Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan

clean government

No. Tujuan


1. Meningkatnya kesadaran

hukum masyarakat dan

aparatur pemerintah.

1. Tingkat

pelanggaran

perda/perwal

2. Tingkat

pelanggaran

disiplin aparat

3. Tingkat

persetujuan

raperda

1. Meningkatnya kepatuhan

masyarakat terhadap produk

hukum daerah

2. Meningkatnya Disiplin Pegawai

2. Terwujudnya kinerja

birokrasi yang semakin

profesional dan

1. Skor IKM Kota

Banjar

2. Opini BPK

1. Meningkatnya aparatur

pemerintah daerah yang

memiliki kompetensi dan



Tahun 2016

8


Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan

clean government

No. Tujuan


akuntabel. 3. Skor Evaluasi

LPPD

4. Skor Evaluasi

Lakip

mampu memberikan layanan

prima;


pelayanan publik;

3. Meningkatnya peran

pengawasan;

4. Meningkatnya kinerja

pengelolaan keuangan daerah

yang akuntabel;

5. Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan;

6. Tersedianya data, informasi

dan statistik pembangunan

daerah.

Mengacu pada RPJMD Tahun 2014-2018, Pemerintah Kota Banjar

telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2016. Perjanjian Kinerja berisikan

target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016. Target kinerja

tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akandicapai selama lima

tahun kedepan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat

keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Dokumen penetapan kinerja

disusun mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, serta

Perubahan APBD TA 2016 disajikan sebagai berikut:

C. PERJANJIAN KINERJA



Tahun 2016

9


Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Daerah Tahun 2016

Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target

Meningkatnya cakupan

dan kualitas layanan

pendidikan dasar;

APM SD/MI/SDLB

%

94,63

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Usia 7-12 Tahun

% 99,76

APM SMP/MTs/ SMPLB % 93,96

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Usia 13-15 Tahun.

% 106,25

Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB % 0,02

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs/SMPLB

% 0,20

Tingkat Kelulusan SD/MI % 100,00

Tingkat Kelulusan SMP/MTs % 100,00

Nilai Rata-rata Ujian Nasional

SMP/MTs.

Nilai 6,49

Persentase SMP yang memberikan

tambahan jam pelajaran

% 100,00

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

ke SMP/MTs

% 100,00

Sekolah unggulan akademik jenjang

SD

Sekolah 1,00

Sekolah unggulan non akademik

jenjang SD

Sekolah 1,00

Sekolah unggulan akademik jenjang

SMP

Sekolah 1,00

Sekolah unggulan non akademik

jenjang SMP

Sekolah 1,00


dan kualitas layanan

APK SMA/SMK/MA/ SMALB % 104,51

APM SMA/SMK/MA/ SMALB % 92,96



Tahun 2016

10



pendidikan menengah; Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA % 100,00

Nilai Rata-rata Ujian Nasional

SMA/SMK/MA

Nilai 7,27

Angka Melanjutkan SMP/MTS ke

SMA/SMK/MA

% 100,00

Persentase SMA yang memberikan

tambahan jam pelajaran keagamaan

% 100,00

Persentase SMK yang memberikan

tambahan jam pelajaran keagamaan

% 100,00

Angka Putus Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA

% 0

Meningkatnya kualitas

layanan pendidikan non

formal dan informal;

Jumlah Warga Belajar Keaksaraan

Fungsional

Orang 20,00

APK Paket A Setara SD % 0,36

APK Paket B Setara SMP % 4,89

APK Paket C Setara SMA % 11,01

Penduduk yang berusia>15 tahun

melek huruf (tidak buta aksara)/AMH

% 99,09

Meningkatnya

kualifikasi, sertifikasi

dan kompetensi

tenaga;

Kualifikasi S-1 Guru TK % 94,12

Kualifikasi S-1 Guru SD % 91,99

Kualifikasi S-1 Guru SMP % 98,35

Kualifikasi S-1 Guru SMA % 100,00

Kualifikasi S-1 Guru SMK % 100,00

Sertifikasi S-1 Guru TK % 97,06

Sertifikasi S-1 Guru SD % 94,96

Sertifikasi S-1 Guru SMP % 92,62

Sertifikasi S-1 Guru SMA % 88,95

Sertifikasi S-1 Guru SMK % 89,81

Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV

% 100,00

Meningkatnya cakupan APK TK/RA % 29,15



Tahun 2016

11



layanan PAUD;

APK PAUD Non Formal % 39,92

Meningkatnya

pengetahuan perilaku

hidup bersih dan sehat

di masyarakat;

Cakupan strata desa/kelsiagaaktif

(purnama + mandiri)

Desa/

Kel.

10,00

Cakupan Desa /kelurahan yang

mengalami KLB/bencana dilakukan

PE/Respon Cepat kurang dari 24

jam

% 100,00

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

% 100,00

Cakupan pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas dan jaringannya

% 100,00

Meningkatnya

kuantitas, kualitas dan

fungsi sarana

prasarana kesehatan;

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan (puskesmas / puskesmas

pembantu dan jaringannya) yang

memenuhi standard

% 100,00

Persentase failitas pelayanan

kesehatan (Rumah Sakit Umum

yang memenuhi standar Kelas B

Non Pendidikan

% 95,00

Meningkatnya

pemerataan pelayanan

kesehatan dasar dan

rujukan;

Cakupan ketersediaan obat esensial

dan generik.

% 100,00

Cakupan desa/kel UCI % 96,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit TBC

BTA +

% 70,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD

% 100,00

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Orang 3.643,00

Cakupan Kunjungan Bayi (B12) Orang 12.007,00

Cakupan penjaringan anak sekolah

SD dan setingkat

SD/MI 113,00



Tahun 2016

12



Cakupan Pelayanan Nifas % 86,00

Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang ditangani

% 85,00

Cakupan Neonatal dengan

komplikasi yang ditangani

Orang 347,00

AKI / 100.000 kelahiran Kasus 3,00

AKB / 1000 kelahiran Kasus 50,00

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

% 100,00

Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin

% 40,00


akseptor KB;

Cakupan Anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-KB.

% 90,00

Cakupan PUS Peserta KB Anggota

Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang

ber-KB.

% 65,00

Prevalensi Peserta KB aktif % 76,2

Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

(unmet need)

% 7,00

Cakupan Pasangan Usia Subur

yang isterinya dibawah usia 20

tahun

% 1,73

Berkembangnya jumlah

UMKM dan koperasi;

Usaha Mikro dan Kecil % 98,98

Koperasi aktif % 46,63

Meningkatnya

kontribusi dan

pertumbuhan industry

pengolahan;

Pertumbuhan industri pengolahan IKM

Formal

539,00

Kontribusi sektor perindustrian

terhadap PDRB

% 12,56



Tahun 2016

13



Meningkatnya

kontribusi sector

perdagangan;

Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

% 36,52

Meningkatnya realisasi

investasi;

Meningkatnya realisasi investasi % 10,00

Meningkatnya

kontribusi sector

pertanian, perkebunan

dan peternakan;

Kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB

% 16,11

Kontribusi sektor perkebunan

terhadap PDRB

% 1,90

Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB

% 4,49

Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB

% 0,1

Kontribusi sektor perikanan terhadap

PDRB

% 0,29

Produksi Padi Ton 45.200,00

Produksi Jagung Ton 3.300,00

Produksi Kedelai Ton 1.250,00

Produksi DagingSapi Ton 573,00

Meningkatnya ekonomi

kota dengan aktivitas

agrowisata;

Rintisan daerah agrowisata % 25,00


dan kuantitas sarana

dan prasarana kota;

Terbangunnya Pasar Muktisari unit 1,00

Persentase panjang jalan dalam

kondisi baik

% 97,80

Persentase jaringan irigasi dalam

kondisi baik

% 68,74

Meningkatnya

kemampuan ekonomi

keluarga prasejahtera;

Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

% 18,80

Menurunnya populasi

PMKS;

Persentase penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang tertangani

% 100,00



Tahun 2016

14



Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi

Unit 1

Meningkatnya

penempatan bagi

pencari kerja;

Penyerapan tenaga kerja % 13,00

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi, masyarakat dan

kewirausahaan

% 96,00

Meningkatnya Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

yang proporsional;

Ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber-HPL/HGB

% 19,00

Meningkatnya

pelayanan pengelolaan

persampahan kota;

Cakupan penanganan sampah % 15,00

Perluasan Lahan TPA Hektar 10,00


lingkungan

permukiman;

Rumah tangga pengguna air bersih % 87,26

Rumah tangga bersanitasi % 73,24

Kawasan kumuh % 0,60

Rumah Tidak Layak Huni % 5,50

Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai

% 72,22

Tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kota

unit 10,00

Meningkatnya mutu

pengawasan

lingkungan hidup;

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDaL

% 76,47

Penegakan hukum lingkungan hidup % 100,00


hutan dan lahan;

Menurunnya lahan kritis % 50,00

Meningkatnya

kepatuhan masyarakat

terhadap produk hukum

daerah;

Tingkat pelanggaran perda/perwal Kasus 45,00

Terlaksananya fungsi

penganggaran, legislasi dan

pengawasan oleh anggota DPRD

% 80,00

Meningkatnya disiplin Persentase pelanggaran disiplin % 0,10



Tahun 2016

15



pegawai; pegawai

Meningkatnya aparatur

pemerintah daerah

yang memiliki

Kompetensi;

Persentase pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan

% 100,00

Persentase pejabat yang telah

memenuhi persyaratan kepangkatan

% 100,00

Persentase pejabat fungsional yang

telah memenuhi persyaratan diklat

fungsional

% 100,00


pelayanan publik;

IKM pelayanan perijinan % 80,22

IKM pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil

% 80,64

IKM pelayanan kesehatan % 78,23

IKM pelayanan kartu kuning % 81,56

IKM pelayanan KIR % 76,64

Cakupan pelayanan pengadaan

barang dan jasa On line

% 100,00

IKM Pelayanan publik di Kecamatan % 76,00

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran

% 100,00

Tingkat waktu tanggap daerah

layanan wilayah manajemen

kebakaran

Menit 17,00

Tingkat kesiapan fasilitas dan

mobilitas pemadam kebakaran

% 95,00

Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun

Orang 10.892,00

Meningkatnya peran

pengawasan;

Persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan internal

% 100,00

Terselesaikannya kasus/ pengaduan

masyarakat

% 100,00

Meningkatnya kinerja Opini BPK WTP WTP



Tahun 2016

16



pengelolaan keuangan

daerah yang akuntabel;

Skor Evaluasi LAKIP Poin 65,00

Skor Evaluasi LPPD Poin 3,00

Tersusunnya dokumen

perencanaan

pembangunan yang

transparan dan

akuntabel;

RPJMD yang telah ditetapkan

dengan perda

Ada/

tidak

Ada

RKPD yang telah ditetapkan dengan

perwal

Ada/

tidak

Ada

Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

% 100,00

Dokumen perencanaan penataan

ruang teknis

% 100,00

Tersedianya data,

informasi dan statistic

pembangunan daerah;

Banjar Dalam Angka Dok. 1,00

PDRB Kota Banjar Dok. 1,00



Tahun 2016

1


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik dengan tujuan untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang

baik dan terpercaya (good governance dan clean government). Akuntabilitas

Kinerja juga merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

A.1. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang

berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016

ditargetkan untuk dicapai dengan cara membandingkan rencana dan

realisasinya selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Banjar.

Pengukuran kinerja juga tidak terbatas kepada perbandingan saja tetapi sedapat

mungkin membandingkan antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan

tahun-tahun sebelumnya, atau dengan standar yang ada.

A

A. CAPAIAN KINERJA



Tahun 2016

2


≥ 100%

< 100%

Tercapai

Tidak Tercapai

Proses pengumpulan data untuk capaian pengukuran kinerja Pemerintah

Kota Banjar dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing

OPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja

berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang

terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber data lainnya yang

terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran-sasaran strategis

dengan masing-masing indikator kinerjanya yang ditetapkan dalam dokumen

Indikator Kinerja Utama kota Banjar Tahun 2014-2018. Rumus perhitungan

pencapaian kinerja yang digunakan adalah:

Tabel III. 1

Rumus Perhitungan Pencapaian Kinerja Semakin tinggi realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin baik maka

menghitung Tingkat capaian

kinerja digunakan rumus:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan

semakin rendah pencapaian kinerja maka

menghitung Tingkat capaian kinerja

digunakan rumus:

x 100%

(

) x 100%

Capaian kinerja Pemerintah Kota Banjar menggunakan skala

pengukuran ordinal. Skala ordinal yang digunakan adalah sebagai berikut:

Analisis capaian kinerja difokuskan pada pencapaian kinerja yang

bernilai >100% dan <80%, di samping atas pencapaian kinerja lain yang

memerlukan penjelasan.



Tahun 2016

3


A.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun Ketiga periode pembangunan 2014-2018

dan setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui

tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016, Pemerintah Kota Banjar

berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk mengetahui tingkat

ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan

serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian

kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan

uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator

kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian

target kinerja tersebut.dengan urutan masing-masing misi:

Grafik III.1

Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2016

MISI 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Pemerintah Kota Banjar menitikberatkan pada aspek terpenting kehidupan

didasarkan pada:

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS 9 10 5 8

INDIKATOR KINERJA 66 24 12 28

Axi

s Ti

tle

SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2016



Tahun 2016

4


a. tingkat pendidikan yang memadai,

b. usia yang panjang dan hidup sehat dan

c. standar hidup yang layak.

Tingkat capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM pada tahun

2016 diuraikan sebagai berikut:

Pada Misi 1 terdapat 9 sasaran strategis dan 66 indikator sasaran. Adapun Hasil

pengukurannya menunjukan sebagai berikut :

- 42 indikator sasaran tercapai target,

- 22 indikator sasaran tidak tercapai,

- 2 indikator sasaran tidak diukur.

MISI 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota

Banjar menitikberatkan pada pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan

ekonomi masyarakat dengan pemerataaan dan prinsip keadilan.

Pada Misi 2 terdapat 10 sasaran strategis dan 24 indikator sasaran.

Adapaun Hasil pengukurannya menunjukan sebagai berikut :

- 8 indikator tercapai target,

- 9 indikator sasaran tidak tercapai

- 7 indikator sasaran tidak diukur

64%

33%

3%

MISI 1

INDIKATOR SASARAN TERCAPAI

INDIKATOR SASARAN TIDAK TERCAPAI

INDIKATOR SASARAN TIDAK DIUKUR



Tahun 2016

5


MISI 3: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota

Banjar menitikberatkan pada isu pemanfaatan lingkungan hidup dan

kelestariannya dengan kegiatan yang menunjang pada Pembangunan

berwawasan lingkungan.

Pada Misi 3 terdapat 5 sasaran strategis dan 12 indikator sasaran. Hasil

pengukurannya menunjukan sebagai berikut :

- 4 indikator sasaran tercapai target

- 8 indikator sasaran tidak tercapai

33%

38%

29%

MISI 2




33%

67%

0%

MISI 3






Tahun 2016

6


MISI 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola


governance dan clean government

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,

pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan

untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan

pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan

kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat.

Pada Misi 4 terdapat 8 sasaran strategis dan 28 indikator sasaran. Hasil

pengukuran menunjukan sebanyak :

- 16 indikator sasaran Tercapai,

- 9 indikator sasaran tidak tercapai,

- 3 Indikator sasaran tidak diukur.

Secara rinci kinerja Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 disampaikan dan

tergambar dalam tingkat capaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut

55% 35%

10%

MISI 4






Tahun 2016

7


:

1) Sasaran :

Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar

Dari 15 Indikator Sasaran, 13 indikator sasaran mencapai target, 1 indikator

sasaran belum mencapai target dan 1 indikator sasaran belum bisa diukur

disebabkan karena perubahan standar pengukuran.

Hasil pengukuran disajikan pada tabel dibawah :

Tabel III. 2

Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar

Indikator Sasaran0 Sat. Rencana Realisasi Capaian

% Keterangan

1. APM SD/MI/SDLB % 94.63 94,67 100,04 Tercapai

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

% 99,76 100,41 100,65 Tercapai

3. APM SMP/MTs/ SMPLB % 93.96 94,14 100,19 Tercapai


% 106.25 115,98 109,16 Tercapai

5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB

% 0.02 0,016 121,35 Tercapai

6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB

% 0.20 0,39 51,90 Tidak tercapai

7. Tingkat Kelulusan SD/MI % 100.00 100,00 100,00 Tercapai

8. Tingkat Kelulusan SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 Tercapai

9. Nilai Rata-rata UjianNasional SMP/MTs

% 6.49 48,98 Alat ukur Berubah

10. Persentase SMP yang memberikantambahan jam pelajaran

% 100.00 100,00 100,00 Tercapai

11. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

% 100.00 114,43 114,43 Tercapai

12. Sekolah unggulan akademikj enjang SD

Sekolah 1,00 1,00 100,00 Tercapai

13. Sekolah unggulan Non akademik jenjang SD


14. Sekolah unggulan akademik jenjang SMP


15. Sekolah unggulan akademik jenjang SMP


Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM)

Misi 1



Tahun 2016

8


Perbandingan capaian kinerja mulai tahun 2015 sampai dengan tahun

2016 menunjukan peningkatan yang positif, 4 indikator sasaran mengalami

peningkatan sedangkan 4 indikator sasaran mengalami penurunan dan 7

mengalami besaran realisasi yang tetap. Dari 15 sasaran indikator juga ada 1

indikator sasaran yang belum bisa diukur.

Tabel III. 3

Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar

Indikator Sasaran Sat Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Ket Kondisi di Th. 2018

1. APM SD/MI/SDLB % 94,46 94,57 94,67 Meningkat 94,79


% 106,46 102,87 100,41 Menurun 99,80

3. APM SMP/MTs/ SMPLB % 93,92 94,15 94,14 Menurun 94,11


% 106,52 113,54 115,98 Meningkat 106,35

5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB

% 0,03 0,02 0,016 Meningkat 0,02


% 0,23 0,39 0,39 Tetap 0,02

7. Tingkat Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

8. Tingkat Kelulusan SMP/MTs

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

9. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs

% 6,78 56,30 48,98 Menurun 6,53

10.Persentase SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

11.Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

% 117,35 115,89 114,43 Menurun 100,00

12.Sekolah unggulan akademik jenjang SD

Sekolah 1,00 1,00 1,00 Tetap 2,00

13.Sekolah unggulan Non akademik jenjang SD

Sekolah 0 1,00 2,00 Meningkat 4,00

14.Sekolah unggulan akademik jenjang SMP

Sekolah 1,00 1,00 1,00 Tetap 2,00

15.Sekolah unggulan Non akademik jenjang SMP

Sekolah 0 1,00 1,00 Tetap 4,00

1. APM SD/MI/SDLB

Tingkat capaian indikator sasaran APM SD/MI padaTahun 2016 adalah

100,04% dengan realisasi sebesar 94,67% atau melampaui target yang



Tahun 2016

9


direncanakan sebesar 94,63%. Dibandingkan dengan realisasi capaian

tahun 2015 sebesar 94,57% pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar

0,10%.

Berdasarkan data pokok pendidikan dan data statistik pendidikan Tahun

2016, pencapaian kinerja indikator APM SD/MI Tahun 2016 mencapai

94,67% persen atau mengalami peningkatan mencapai 0,10% dari tahun

2015 (94,57%) dan dapat melebihi target 0,04% dari target yang ditetapkan

sebesar 94,53%. Sementara itu apabila dibandingkan dengan APM Nasional

Tahun 2016 yang mencapai 93,40%, maka pencapaian APM SD/MI Kota

Banjar pada Tahun 2015 dan 2016 melebihi capaian nasional.

Layanan APM pendidikan dasar jenjang SD/MI pada Tahun 2016 telah

melayani siswa usia 7-12 sebanyak 18.202 orang, dari jumlah penduduk usia

7-12 tahun sebanyak 19.227 jiwa. Sementara itu , sisa yang ada menginjak

pendidikan pada jenjang SMP/MTs, belum bersekolah, putus sekolah dan

alasan lainnya yang menyebabkab tidak bersekolah.


Tingkat capaian indikator sasaran APS SD/MI pada Tahun 2016 adalah



tahun 2015 sebesar 102,87% pada tahun ini mengalami penurunan sebesar

2,46%.

Tabel III. 4 APM SD/MI dan APS kelompokusia 7–12 tahun di Kota Banjar Tahun 2016

No. Uraian

Siswa 7 – 12 tahunbersekolah di TK/RA, SD/MI&

SMP/MTs

Siswa SD/MI usia

7-12 th.

JumlahPenduduk 7-12

tahun %

1. APM SD/MI 18.202 19.227 94,67

2. APS usia 7-12 tahun 19.305 19.227 100,41

Sumber: DinasPendidikan Kota Banjar Tahubn 2016

Indikator APS Kelompok Usia 7-12 tahun pada tahun 2016 mencapai

100,41% atau melampaui target yang ditetap sebesar 99,76%. Pencapaian



Tahun 2016

10


maksimal indikator APS Kelompok Usia 7 – 12 tahun adalah 100,00%.

Tetapi untuk pencapaian Tahun 2016 yang melampaui batas maksimal,

tingginya angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun

ditenggarai adanya siswa jenjang SD/MI usia 7-12 tahun dan siswa jenjang

SMP/MTs usia 12 tahun yang berasal dari luar kota Banjar, khususnya di

sekolah-sekolah yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten

Cilacap dan Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2016, pendududk usia 7-12 tahun

yang bersekolah berjumlah 19.305 orang yang meliputi:

a. Sekolah di TK/RA sebanyak 29 siswa

b. Sekolah di SD/MI/SDLB sebanyal 18.202 siswa

c. Bersekolah di SMP/MTs/SMPLB sebanyak 1.074 siswa

3. APM SMP/MTs/SMPLB

Tingkat capaian indikator sasaran APM SMP/MTs pada Tahun 2016 adalah



tahun 2015 sebesar 94,15% tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,01%.

Dan apabila dibandingkan dengan capaian APM SMP/MTs Nasional Tahun

2015 yang mencapai 76,55%, maka capaian APM SMP/MTs Kota Banjar

Tahun 2015 dan 2016 telah melampaui capaian APM SMP/MTs Nasional.

Hal ini berarti pelayanan dasar jenjang SMP/MTs pada Tahun 2016 telah

melayani siswa usia 13-15 tahun sebanyak 9.601 orang dari jumlah seluruh

penduduk berusia 13-15 tahun sebanyak 10.199 jiwa. Sementara itu sisanya

ada yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI dan telah menginjak

pendidikan jenjang SMA/SMK/MA.


Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partispasi Sekolah (APS) kelompok

usia 13-15 pada tahun 2016 adalah 109,16 dengan realisasi sebesar



Tahun 2016

11


115,98% atau melampaui target yang direncanakan sebesar 106,25%.

Dibandingkan dengan realisasi capai tahun 2015 sebesar 113,54% tahun ini

mengalami peningkatan sebesar 2,44%.

Tabel III.5

APM dan APS SMP/MTs kelompo kusia 13 – 15 tahun (Tahun 2016)

No. Uraian

Siswa 13 – 15 tahunbersekolah

di SD/MI, SMP/MTs &

SMA/SMK/MA

Siswa SMP/MTs

usia 13-15 th.

Jumlah

Penduduk

%

1. APM SMP/MTs 9.601 10.199 94,14

2. APS usia 13-15 th. 11.829 10.199 115,98 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan

Tingginya angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok usia 13-15 tahun

ditenggarai adanya siswa jenjang SMA/SMK/MA berusia 15 tahun yang

berasal dari luar Kota Banjar, sebagai imbas adanya program Banjar Cerdas

jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar, khususnya di sekolah-sekolah

yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan

Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2016 jumlah penduduk usia 13-15

tahun yang bersekolah sebanyak 11.829 orang, yang meliputi:

a. Jenjang SD/MI sebanyak 228 siswa

b. Jenjang SMP/MTs/MA sebanyak 9.601 siswa

c. Jenjang SMA/SMK/MA/SMALB sebanyak 2.000 siswa

5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SLB

Tingkat capaian indikator sasaran angka putus sekolah tingkat SD/MI pada

tahun 2016 adalah sebesar 121,35% dengan realisasi sebesar 0,016% atau

sudah melampaui target yang direncanakan sebesar 0,02% atau terdapat

siswa SD/MI pada tahun pelajaran 2015/2016 yang putus sekolah sebanyak

3 orang. Hal ini disebabkan bukan karena faktor biaya pendidikan atau faktor

ekonomi keluarga. Berdasarkan informasi dari sekolah penyebab putusnya

siswa putus sekolah karena faktor anak yang tidak mau bersekolah lagi serta



Tahun 2016

12


kurangnya motivasi yang diberikan orangtua kepada anaknya. Dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar 0,02% angka putus sekolah menunjukan

adanya peningkatan capaian, malahan melebihi target.

Angka putus sekolah SD/MI/SLB diperoleh dari perhitungan:

=


Tingkat capaian indikator sasaran angka putus sekolah tingkat SMP/MTs

padatahun 2016 adalah 51,90% dengan realisasinya sebesar 0,39% atau

tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 0,20%, atau terdapat 37

orang siswa SMP/MTs/SMPLB pada tahun pelajaran 2015/ 2016 yang putus

sekolah dari 9.601 siswa SMP/MTs?SMPLB. Hal ini disebabkan bukan

karena faktor biaya pendidikan atau faktor ekonomi keluarga, tetapi lebih

cenderung kepada kurangnya minat anak untuk bersekolah dan faktor

kenakalan anak.


=

7. Tingkat Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Tingkat capaian indikator sasaran tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

pada Tahun 2016 adalah 100%. Pada tahun ini jumlah seluruh siswa

dinyatakan lulus untuk tiap tingkatannya. Angka Kelulusan SD/MI dan

SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tahun 2016

13


Tabel III .6

Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016.

No. Jenjang Peserta Ujian Lulus Tdk Lulus %

1. SD 2.702 2.702 0 100 2. MI 478 478 0 100 3. SMP 2.727 2.727 0 100 4. MTs 1.049 1.049 0 100

Jumlah SD/MI 3.180 0 0 100 Jumlah SMP/MTs 3.776 0 0 100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjar adalah menitikberatkan

pada bagaimana memperkecil faktor-faktor yang ada di luar diri siswa yang

dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa lulus ujian nasional,

seperti lingkungan belajar di sekolah, lingkungan fisik tempat ujian

berlangsung, fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan

siswa, situasi dan kondisi pada saat ujian berlangsung, dan juga masalah

teknis di sekolah.

Program dan kegiatan yang digulirkan lebih menekankan bagaimana

peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik dan mendukung lingkungan fisik dan sosial

yang baik. Program kegiatan ini dirasa mampu dan cukup berhasil

membuka peluang yang sangat besar bagi siswa untuk berhasil dan lulus

ujian.

8. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs

Tingkat capaian indikator sasaran nilai rata-rata ujian nasional jenjang

SMP/MTs pada tahun 2016 belum diukur persentasenya. Hal ini didasarkan

pada ketentuan mengenai kriteria baru untuk kelulusan ujian sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian

Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan



Tahun 2016

14


kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau

yang sederajat menggunakan rasta-rata.

Dalam pencapaian indikator nilai rata-rata hasil ujian nasional jenjang

SMP/MTS mengalami perubahan dalam penentuan rentang nilai Ujian

Nasional. Pada saat penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2014, nilai rata-rata hasil ujian nasional sesuai dengan

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2014 dengan rentang nilai 0-10 dan peserta

didik dinyatakan lulus apabila nilai akhir ujian nasional rata-rata 5,5.

Sementara itu berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2016,

kompetensi siswa dinilai dengan rentang 0 – 100 dengan penetapan

kelulusan oleh Satuan Pendidikan. Pada tahun 2016 nilai rata-rata hasil

Ujian Nasional jenjang SMP mencapai 48,98. Dengan adanya perubahan

dalam penentuan nilai hasil ujian nasional, maka perlu adanya perubahan

dalam penetapan target renstra dalam indikator pencapaian rata-rata Ujian

Nasional SMP/MTs.

Nilai rata-rata nilai Ujian Nasional SMP sederajat di Kota Banjar pada tahun

2016 adalah sebagai berikut:

Tabel III.7

Nilai rata-rata UN SMP sederajat tahun 2016

No. Nama Sekolah Rata-rata UN

1 SMP N 1 Banjar 59,70










11 SMP IT INSANTAMA 63,70

12 MTS AL KAUSAR 62,42

13 MTS PERSIS 85 57,43

14 MTS N BANJAR 57,32

15 MTS AL AZHAR CITANGKOLO 56,73



Tahun 2016

15


No. Nama Sekolah Rata-rata UN

16 MTS MH CIPANTARAN 56,53

17 MTS N LANGENSARI 56,22

18 MTS N PURWAHARJA 56,06

19 MTS DARULULUM 56,02

20 SMP IT USWATUNKHASANAH 55,92

21 MTS FATHURROHMAN 55,85

22 MTS PGII KOTA BANJAR 55,53

23 MTS KARYAMUKTI 54,89

24 SMP IT AL FAWAZ 54,81

25 MTS SA AL ABROR 54,59

26 SMP PATROMAN 52,24

27 SMP MUHAMMADIYAH 52,06

28 SMP AL AZHAR CITANGKOLO 40,67

29 SMP IT NURULHAROMAIN 44,75

30 SMP ISLAM ALFALLAH 43,84

31 SMP PASUNDAN BJR 42,13

32 SMP PLUS ALHILAL 42,04

33 SMP PGRI LANGEN 41,87

34 SMP ISLAM LANGEN 40,51

35 SMP N TERBUKA 6 BANJAR 36,40

Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan

9. Persentase SMP yang Memberikan Tambahan Jam Pelajaran

Persentase SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran tahun 2016

capaian yang mencapai 100% sesuai dengan target yang telah

direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen stakeholder dalam

melaksanakan program Tambahan jam pelajaran pendidikan agama islam

bagi siswa SMP yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan keimanan

dan ketaqwaan pemuda sejumlah 18 sekolah jenjang SLTP dan seluruhnya

dapat melaksanakan program kegiatan tersebut dengan melibatkan tenaga

pendidik sebanyak 27 orang.



Tahun 2016

16


10. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tingkat capaian indikator sasaran Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTsadalah114,43% dengan realisasi sebesar 114,43% atau

melampaui target yang direncanakan sebesar 100%.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan dan Statistik Pendidikan, pada Tahun

Pelajaran 2016/2017 siswa baru kelas 1 jenjang SMP/MTs/SMPLS sebanyak

3.180, dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran

sebelumnya adalah 3,639 sehingga angka melanjutkan lulusan SD/MI ke

jenjang SMP/MTs mencapai 114,43% atau melebihi target yang diharapkam

100%. Tingginya angka melanjutkan lulusan SD/MI Tahun 2016 disebabkan

semakin meningkatnya pelayanan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah

perbatasan Kota Banjar sehingga mendorong minat masyarakat perbatasan

untuk menyekolahkan anaknya ke Kota Banjar.

11. Sekolah Unggulan Akademik Jenjang SD dan SMP

Tingkat capaian indikator sasaran sekolah unggulan akademik jenjang

SD/MI dan SMP adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja tersedianya

sekolah unggulan akademik jenjang SD untuk tahun 2016 telah terpenuhi

pada tahun sebelumnya, yaitu dengan ditetapkannya SD Negeri I Banjar

sebagai Sekolah Dasar Pembina Kota Banjar sesuai dengan keputusan dari

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk target Sekolah

Unggulan Akademik Jenjang SMP untuk tahun 2016 telah terpenuhi pada

tahun sebelumnya, yaitu dengan ditetapkannya SMP Negeri 1 Banjar

sebagai Sekolah SBI di Kota Banjar.

12. Sekolah Unggulan Non Akademik Jenjang SD dan SMP

Tingkat capaian indikator sasaran sekolah unggulan non akademik jenjang

SD adalah 200% sedangkan untuk SMP adalah 100%.



Tahun 2016

17


Pengembangan sekolah unggulan non akademik dapat direalisasikan sesuai

target 2 (dua) sekolah unggulan non akademik yang ditetapkana adalah

SDN 8 Banjar sebagai Sekolah berbasis Lingkungan Hidup dan SDN 2

Banjar sebagai Sekolah Induk Pengembangan Kesenian.

Untuk indikator sasaran sekolah unggulan non akademik Jenjang SMP telah

dicapai dengan ditetapkannya SMPN 5 Banjar sebagai sekolah berbasis

lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Banjar sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan

dasar dan akan terus berupaya memperbaiki kinerja yang masih belum

tercapai dan mempertahankan kinerja yang sudah baik. Langkah yang akan

dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelaksanaan Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 tahun dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan BOS untuk SD/MI dari berbagai sumber sesuai

ketentuan yang berlaku.

b. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi gedung sekolah untuk

memenuhi kebutuhan ruang belajar yang representatif.

c. Pelaksanaan program kegiatan penambahan jam pelajaran pendidikan

agama islam bagi siswa di setiap jenjang

d. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kepada

peningkatan sekolah unggulan baik unggulan akademik maupun non

akademik

2) Sasaran :

Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah

Pengukuran terhadap cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah

memperoleh hasil: ada 8 Indikator sasaran, sebanyak 7 indikator mencapai

target dan 1 indikator tidak diukur oleh karena adanya perubahan ketentuan

pengukuran.



Tahun 2016

18


Tabel III.8 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian

% Keterangan

1. APK SMA/SMK/MA/SMALB % 104,51 119,32 114,17 Tercapai

2. APM SMA/SMK/MA/SMALB % 92,96 98,51 105,97 Tercapai

3. Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA

% 100,00 100,00 100,00 Tercapai

4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA

Nilai 7,27 64,48 61,48 Alat ukurnya berubah

5. Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

% 100,00 126,72 126,72 Tercapai

6. Persentase SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

% 100,00 100,00 100,00 Tercapai

7. Persentase SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

% 100,00 100,00 100,00 Tercapai

8. AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA

% 0,01 0,009 105,75 Tercapai

Perbandingan Capaian Kinerja Pada tahun 2016 dengan tahun 2015

menunjukan peningkatan yang positif, 4 indikator mengalami peningkatan dan 4

indikator tetap.

Tabel III.9

Perbandingan Kinerja Cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah

Indikator Sasaran Satuan Realisasi Th.2014

Realisai Th.2015

Realisasi Th. 2016 Keterangan

Kondisi Th.2018

1. APK SMA/ SMK/ MA/ SMALB

% 117,24 115,29 119,32 Meningkat 104,61

2. APM SMA/ SMK/ MA/ SMALB

% 95,79 98,26 98,51 Meningkat 93,10


% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA

Nilai 6,84 58,61 61,48 Meningkat 7,29


% 126,04 125,54 126,72 Meningkat 100,00

6. Persentase SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

7. Persentase SMK yang memberikant

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00



Tahun 2016

19


Indikator Sasaran Satuan Realisasi Th.2014

Realisai Th.2015

Realisasi Th. 2016 Keterangan

Kondisi Th.2018

ambahan jam pelajaran keagamaan

8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

% 0,08 0,009 0,009 Tetap 0,00

1. APK SMA/SMK/MA/SMALB

Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun

2016 adalah 114,17% dengan realisasi sebesar 119,32% melampaui target

yang direncanakan sebesar 104,51%. Dibandingkan dengan realisasi

capaian tahun 2015 sebesar 115,29% pada tahun ini mengalami

peningkatan sebesar 4,03%. Tingginya angka APK SMA/SMK/MA ini

disebabkan adanya sebagian penduduk di daerah sekitar perbatasan Kota

Banjar seperti Kec Cisaga, Kec Cimaragas, Kec Dayeuh Luhur, Kec. Lakbok

dan Kec. Wanareja yang bersekolah ke SMA/SMK di Kota Banjar karena

faktor fasilitas dan layanan pendidikan di Kota Banjar semakin banyak dan

mudah untuk dijangkau serta dengan diluncurkannya program Banjar Cerdas

Jenjang Pendidikan Menengah yang membebaskan biaya pendidikan bagi

masyarakat Kota Banjar untuk bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA.

Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 telah menganggarkan program Banjar

Cerdas untuk jenjang SMA Negri dan SMK Negeri untuk 7 sekolah.

Tabel III.10

APK dan APM Jenjang SMA/SMK/MA di Kota Banjar Tahun 2016

No. Uraian

Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Jumlah Penduduk

16 -18 tahun

% Seluruh

Usia16 - 18 tahun

1. APK SMA/SMK/MA 12.809 10.735 119,32

2. APM SMA/SMK/MA 10.575 10.735 98,51

Sumber: DinasPendidikan Kota Banjar Tahun 2016



Tahun 2016

20


Tabel III.11 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah

No. Kecamatan Penduduk 16-18

th

Siswa SM/MA Jumlah SM SMA SMALB SMK MA

1 Banjar 3.136 2.237 15 3.416 692 6.360

2 Pataruman 3.323 - 4 1.192 109 1.305

3 Langensari 3.072 1.021 9 1.633 779 3.442

4 Purwaharja 1.204 - - 1.702 - 1.702

Jumlah 10.735 3.258 28 7.943 1.580 12.809

Sumber: Dinas Pendidikandan Kebudayaan

2. APM SMA/SMK/MA/SMALB

Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/

MA pada tahun 2016 adalah 105,97% dengan realisasi sebesar 98,51% atau

melampaui target yang direncanakan sebesar 92,96%. Dibandingkan

dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 98,26% mengalami

peningkatan sebesar 0,25%.

Tabel III.12

Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/AMK/MA Th. 2016

No. Kecamatan Penduduk

16-18th

Siswa SM/MA Jumlah SM SMA SMALB SMK MA

1 Banjar 3.136 1.987 13 2.681 476 51.57

2 Pataruman 3.323 - 2 944 94 1.040

3 Langensari 3.072 884 1 1.402 596 2.883

4 Purwaharja 1.204 - - 1.495 - 1.495

Jumlah 10.735 2.871 16 6.522 1.166 10.575


APM merupakan perbandingan jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada

usia sekolah tertentu, sedangkan APK yaitu perbandingan jumlah siswa

dengan jumlah penduduk secara umum pada jenjang pendidikan tertentu.

Berhasilnya capaian APK dan APM didukung oleh tingginya lulusan SMP

dari luar wilayah Kota Banjar yang melanjutkan sekolah di jenjang SLTA

yang ada di wilayah Kota Banjar. Tentunya hal ini menjadi trend positif bagi

dunia pendidikan di Kota Banjar yang harus dipertahankan.



Tahun 2016

21



Tingkat capaian indikator sasaran tingkat kelulusan SMA/SMK/MA pada

tahun 2016 adalah 100% atau mencapai target 100% sesuai dengan target

yang direncanakan.

Tabel III.13

Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA padatahun 2016

No. Jenjang Peserta Ujian Lulus Tidak Lulus %

1. SMA 1.038 1.038 0 100

2. SMK 2.225 2.225 0 100

3. MA 440 440 0 100

Jumlah 3.703 3.703 0 100 Sumber: Dinas Pendidikandan Kebudayaan

4. Nilai Rata-rata UjianNasional SMA/SMK/MA

Tingkat capaian indikator sasaran nilai rata-rata hasil ujian nasional pada

tahun 2016 belum diukur. Sesuai peraturan yang berlaku, mulai tahun 2016

nilai rata-rata ujian nasional jenjang SMA/SMK/MA menggunakan nilai rata-

rata berbeda dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan poin.

Nilai rata-rata ujian nasional jejnang SMA/SMK/MA Kota Banjar pada tahun

ini sebesar 61,48 dengan kategori cukup berada pada interval nilai 50-70

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2015).

Tabel III.14

Nilai Rata-Rata UjianNasional Tahun 2016

No. Sekolah Jml Nilai Rata-Rata

UN Keterangan

1 SMA 5 53,94

2 SMK 13 61,48

18 115,13




Tahun 2016

22



Tingkat capaian indikator sasaran Angka Melanjutkan SMP/MTS ke

SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 126,72% dengan realisasi sebesar

126,72% atau melampaui target yang direncanakan sebesar 100%.

Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 125,54%

mengalami peningkatan sebesar 1,18%.

Sementara itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan pada Tahun 2016/2017

terdapat siswa baru kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 4.785 siswa,

sedangkan jumlah lulusan SMP/MTs Tahun 2016 sebanyak 3.776, sehingga

angka melanjutkan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA

mencapai 126,72% atau melebihi target yang diharapkan sebesar 100%.

Tingginya angka melanjutkan Lulusan SMP/MTs Tahun 2016 kemungkinan

disebabkan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan jenjang

SMA/SMK/MA di wilayah perbatasan Kota Banjar serta dengan adanya

program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah yang dapat

mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai

jenjang Pendidikan Menengah.

Hal ini merupakan salah satu gambaran keberhasilan Pemerintah Kota

Banjar di bidang pendidikan menengah telah berhasil menyelenggarakan

dan melaksanakan pelayanan pendidikan yang memadai sehingga menarik

minat peserta didik diluar wilayah Kota Banjar untuk bersekolah di Kota

Banjar.

6. Persentase SMA dan SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran

keagamaan

Tingkat capaian indikator sasaran Persentase SMA/SMK yang memberikan

tambahan jam pelajaran tahun 2016 adalah 100%, mencapai target yang

telah direncanakan. Keberhasilan ini didukung komitmen stakeholder yang

telah melaksanakan program penambahan jam pelajaran pendidikan agama

islam bagi siswa SMA dan SMK, dari jumlah 22 sekolah jenjang SLTA di



Tahun 2016

23


Kota Banjar, semua sekolah melaksanakan program tersebut dengan

melibatkan tenaga pendidik sebanyak 28 orang, berupa program

penambahan jam pelajaran pendidikan agama islam bagi siswa SMA dan

SMK dimaksudkan untuk membangun dan membina mentalitas siswa-siswi

dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang agamis dan berbudi luhur.

7. AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA

Tingkat capaian indikator sasaran putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada

tahun 2016 adalah 105,75%. Realisasinya sebesar 0,009% atau mencapai

target yang direncanakan sebesar 0,01%. Jumlah siswa putus sekolah

jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebanyak 1 siswa.


=

3) Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal

Pengukuran terhadap indikator sasaran cakupan dan kualitas layanan

pendidikan non formal dan informal memperoleh hasil: ada 5 Indikator sasaran,

sebanyak 1 indikator mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan 4

indikator tidak mencapai target.

Tabel III.15

Hasil Pengukuran Kualitas layanan pendidikan non formal dan informal


% Keterangan

1. Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional

Orang 20,00 10,00 50,00 Tidak Tercapai

2. APK Paket A Setara SD % 0,36 0,32 89,57 Tidak Tercapai

3. APK Paket B Setara SMP % 4,89 2,81 57,55 Tidak



Tahun 2016

24



% Keterangan

Tercapai

4. APK Paket C Setara SMA % 11,01 9,06 82,32 Tidak Tercapai

5. Penduduk yang berusia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) /AMH

% 99,09 99,17 100,04 Tercapai


Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 dengan tahun 2015

menunjukan nilai kurang dan memerlukan perhatian dimana sebanyak 3

indikator mengalami peningkatan dan 2 indikator yang mengalami penurunan.

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 dengan tahun 2015 disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel III.16

Perbandingan Capaian kualitas layanan pendidikan non formal dan informal

IndikatorSasaran Satuan Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Keterangan

Kondisi di

Th.2018


orang 20,00 10,00 10,00 Meningkat 490,00

2. APK Paket A

Setara SD

% 0,44 0,44 0,32 Menurun 0,40

3. APK Paket B Setara SMP

% 4,34 4,64 2,81 Menurun 4,99

4. APK Paket C Setara SMA

% 10,28 6,56 9,06 Meningkat 11,21

5. Penduduk yang

berusia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) / AMH

% 99,13 99,13 99,17 Meningkat 99,11




Tahun 2016

25



Tingkat capaian indikator sasaran Jumlah Warga Belajar Keaksaraan

Fungsional pada tahun 2016 adalah 50 % dengan realisasi sebesar 50%

atau tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 100%.

Pada tahun 2013 pencapaian jumlah warga belajar keaksaraan fungsional

adalah sebanyak 390 orang dan target di tahun 2018 sebanyak 490 orang.

Pemerintah Kota Banjar dimulai tahun 2014 merencanakan pada setiap

tahunnya sebanyak 20 orang warga yang mengikuti kegiatan warga belajar

buta aksara, maka secara kumulatif jumlah warga belajar keaksaraan

fungsional sampai dengan tahun ini sebanyak 30 orang (atau 420 orang

kumulatif tahun 2013). Secara teknis dilapangan pada tahun 2016

direncanakan ada 2 kelompok warga belajar buta aksara dimana setiap

kelompok diikuti oleh 10 orang warga belajar. Target 2 kelompok atau 20

orang yang direncanakan hanya dapat direalisasikan 1 kelompok atau 10

orang melalui kegiatan pembinaan P2WKSS.

Ketidak berhasilan ini dikarenakan belum optimalnya data pendukung

mengenai jumlah kelompok sasaran yang ditargetkan. Sulitnya memperoleh

data penduduk (>45 tahun) buta aksara yang valid berpengaruh terhadap

pembentukan kelompok warga belajar buta aksara. Tahun mendatang

Pemerintah Kota Banjar melalui instansi terkaitakan memperbarui data

kelompok sasaran sehingga diketahui target sesunggunya warga buta huruf

yang ada dan mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan minat

penduduk buta huruf mengikuti pembelajaran pendidikan keaksaraan.

Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan

baik paket a, paket b dan paket c tiga tahun terakhi rdapat dilihat pada table

berikut ini:



Tahun 2016

26


Tabel III.17

Kumulatif capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK)

No Indikator Sat Realisasi

2014 Realisasi

2015

Tahun 2016

Target Realisasi Capaian

1. APK Paket A % 0,32 0,44 0,36 0,32 89,57

2. APK Paket B % 4,34 4,64 4,89 2,81 57,55

3. APK Paket C % 10,28 6,56 11,01 9,06 82,32

Kumulatif


2. APK Paket A Setara SD


paket A pada Tahun 2016 adalah 89,57% dengan realisasi sebesar 0,32%

belum mencapai target yang direncanakan sebesar 0,36%. Dibandingkan

dengan realisasi tahun 2015 sebesar 0,44%, pada tahun ini mengalami

penurunan sebesar 0,12%.

Tabel III.18

APK Menurut Jenjang SD/MI Sederajat Th.2016

No. Kecamatan Penduduk

7-12 Tahun Paket A Keterangan

1 Banjar 5.600 20

2 Pataruman 5.902 20 APK SD = Jml Siswa Paket A

3 Langensari 5.417 22 Jmlpddkusia 7-12

4 Purwaharja 2.308 - = 62/19.227

Jumlah 19.227 62 = 0,32


3. APK Paket B Setara SMP


paket B pada Tahun 2016 adalah 57,55% dengan realisasi sebesar 2,81%

atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar 4,89%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 4,64% pada tahun ini

mengalami penurunan sebesar 1,83%



Tahun 2016

27


Tabel III.19 APK Menurut Jenjang SMP/MTs Sederajat Th.2016

No. Kecamatan

Penduduk

13-15

Tahun

Paket B Keterangan

1 Banjar 2.997 69

2 Pataruman 3.204 137 APK SD = JmlSiswaPaket B


4 Purwaharja 1.140 - = 287/10.199

Jumlah 10.199 287 = 2,81


4. APK Paket C Setara SMA


paket C pada Tahun 2016 adalah 82,32% dengan realisasi sebesar 9,06%

atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar 11,01%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 6,56% pada tahun ini

mengalami kenaikan sebesar 2,5%

Tabel III.20

APK Menurut Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat Th.2016 No. Kecamatan Penduduk

16-18 Tahun Paket C Keterangan

1 Banjar 3.136 283

2 Pataruman 3.232 304 APK SD = JmlSiswaPaket C


4 Purwaharja 1.204 155 = 973/10.735

Jumlah 10.735 973 = 9,06


Belum berhasilnya capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK)

kesetaraan paket A, paket B dan paket C bukan merupakan kegagalan

dalam pelayanan pendidikan non formal di Kota Banjar. Kondisi ini tentunya

memerlukan adanya inovasi atau kebijakan Pemerintah Kota Banjar yang

sekiranya dapat meningkatkan minat dan motivsi masyarakat untuk

mengikuti program kesetaraan. Hal ini bisa dilakukan apabila ada kerjasama

yang baik dari seluruh stakeholder dari tingkat RT sampai dengan

Pemerintah Kota Banjar. Disamping kendalaminat dan motivasi



Tahun 2016

28


sebagaimana diatas, dari segi anggaran pun mengalami penurunan

terutama anggaran yang bersumber dari APBD Kota, Propinsi dan APBN.

Faktor meningkatnya APK/APM/APS pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dan jumlah angka putus sekolah masih dalam batas kewajaran

berdampak pada berkurangnya jumlah warga yang akan mengikuti program

kesetaraan.

Tabel III.21

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk/Usia Tahun 2016

No. Uraian Jml WB PendudukUsia

APK 7 - 12 13 - 15 16 - 18

1. APK Paket A 62 19.227 0,32

2. APK Paket B 287 10.199 2,81

3. APK Paket C 973 10.735 9,06 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan

Namun Pemerintah Kota Banjar akan berupaya melalui peningkatan

sosialisasi mengenai peran dan fungsi pendidikan kesetaraan melalui

PKBM/SKB serta meningkatkan motivasi terhadap orang tua siswa dan

siswa putus sekolah untuk mengikuti program kesetaraan.

5. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)/AMH

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu komponen dalam pencapaian

Indek Pendidikan (IP) pada setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun

persentasenya sangat kecil.Pada tahun 2016 kami belum dapat menyajikan

data pencapaian Angka Melek Huruf (AMH), karena data tersebut mengacu

kepada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar

yang sampai saat ini belum dapat menyajikan data tersebut. Adapun data

sementara hasil olahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

untuk pencapaian Angka Melek Huruf Tahun 2016 mencapai 99,17%.

Angka Melek Huruf (AMH) dihitung berdasarkan rumus : (Jumlah penduduk

usia > 15 yang dapat baca tulis )/(Jumlah penduduk usia > 15 tahun) x 100%

sehingga diperoleh 154.676 dibagi 155.970 x 100% = 99,17%



Tahun 2016

29


Perkembangan melek huruf di Kota Banjar cenderung lambat dikarenakan

penduduk yang buta huruf pada umumnya sudah berusia lanjut yang

tentunya menjadi kendala dalam pembinaannya. Namun demikian pada

Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan angka melek huruf serta

mempertahankan penduduk yangtelah melek aksara melalui program

pendidikan non formal.

4) Sasaran :

Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga

pendidik.

Pengukuran terhadap Meningkatnya Kualifikasi, Sertifikasi dan Kompetensi

Tenaga Pendidik memperoleh hasil: ada 11 Indikator sasaran, sebanyak 4

indikator melampaui target yang telah direncanakan, dan 7 indikator tidak

mencapai target.

Tabel III.22

Hasil Pengukuran Kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi % Keterangan

1. Kualifikasi S-1 Guru TK % 94,12 87,88 93,17 Tidak Tercapai

2. Kualifikasi S-1 Guru SD % 91,99 89,76 97,58 Tidak Tercapai

3. Kualifikasi S-1 Guru SMP % 98,35 93,68 95,25 Tidak Tercapai

4. Kualifikasi S-1 Guru SMA % 100,00 100,00 100,00 Tercapai

5. Kualifikasi S-1 Guru SMK % 100,00 100,00 100,00 Tercapai

6. Sertifikasi S-1 Guru TK % 97,06 87,88 90,54 Tidak Tercapai

7. Sertifikasi S-1 Guru SD % 94,96 94,31 99,32 Tidak Tercapai

8. Sertifikasi S-1 Guru SMP % 92,62 92,63 100,01 Tercapai

9. Sertifikasi S-1 Guru SMA % 88,95 91,91 103,33 Tercapai

10. Sertifikasi S-1 Guru SMK % 89,81 78,57 87,48 Tidak Tercapai

11. Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV

% 100,00 92,83 92,83 Tidak Tercapai



Tahun 2016

30


Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya sertifikasi dan

kompetensi tenaga pendidik tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan

sebagai berikut:

Tabel III.23 Perbandingan Kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik


2014 Realisasi

2015

Realisasi 2016 Keterangan

Kondisi di

Th.2018

1. Kualifikasi S-1 Guru TK

% 81,82 93,33 87,88 Menurun 97,06

2. Kualifikasi S-1 Guru SD

% 88,48 87,47 89,76 Meningkat 99,62

3. Kualifikasi S-1 Guru SMP

% 92,81 91,28 93,68 Meningkat 100,00

4. Kualifikasi S-1 Guru SMA

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

5. Kualifikasi S-1 Guru SMK

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

6. Sertifikasi S-1 Guru TK

% 84,85 90,00 87,88 Meningkat 97,06

7. Sertifikasi S-1 Guru SD

% 90,95 91,42 94,31 Meningkat 99,90

8. Sertifikasi S-1 Guru SMP

% 85,96 83,56 92,63 Meningkat 99,82

9. Sertifikasi S-1 Guru SMA

% 100,00 86,13 91,91 Menurun 99,89

10. Sertifikasi S-1 Guru SMK

% 100,00 77,50 78,57 Menurun 99,89

11. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 91,78 91,11 92,83 Meningkat 100,00

1. Kualifikasi S-1 Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Tingkat capaian indikato rsasaran kualifikasi S-1 Guru pada jenjang SD,

SMA dan SMK telah mencapai target yang direncanakan, kecuali capaian

kinerja kualifikasi S-1 Guru TK dan SMP belum mencapai target yang

direncanakan.

Sesuai data pegawai tahun 2016, jumlah tenaga pendidik PNSD di Kota

Banjar sebanyak 1.311 orang dengan jumlah tenaga pendidik yang

memenuhi kualifikasi 1.217 orang untuk seluruh jenjang. Secara kumulatif



Tahun 2016

31


jumlah tenaga pendidik di Kota Banjar belum dapat mencapai target yang

diharapkan yaitu 100% tenaga guru telah memenuhi kualifikasi S-1.

Belum tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru, terkendala belum tercapainya

kualifikasi S-1 tenaga guru pada jenjang TK, SD, dan SMP. Pencapaian

target lualifikasi S-1 pada jenjang TK dan SMP mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya tenaga pendidik yang

berkualifikasi S-1 telah menjalani masa pensiun, sementara yang belum

memenuhi kualifikasi S-1 jumlah tetap, sehingga berpengaruh terhadap

pencapaian indikator ini.

Sementara itu pencapaian indikator kualifikasi S-1 pada jenjang SMA dan

SMK dapat mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2016. Peningkatan

ini dapat dicapai karena undang-undang mewajibkan bagi tenaga pendidik

minimal memiliki kualifikasi S-1, sehingga ada sebagian pendidik yang

menempuh pendidikan lanjutan S-1 dengan anggaran swadaya sendiri.

Tabel III.24

Tenaga Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi

No

. Jenjang Jumlah Guru

Pendidikan Terakhir Realisasi

Kualifikasi S1

< S -1 = S -1 S -1 >

1. TK 33 4 29 - 87,88

2. SD 703 72 623 8 89,76

3. SMP 285 18 232 35 93,68

4. SMA 136 - 109 27 100,00

5. SMK 154 - 134 20 100,00

Jumlah 1.311 94 1.127 90

Guru yang

berkualifikasi S1/D-4

((1.127+90) : 1.311)*100% = 92,83%


2. Sertifikasi Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2016, dari 1.311 tenaga pendidik

PNSD yang telah memenuhi sertifikasi sebanyak 1.202 orang atau 91,69%.



Tahun 2016

32


Pencapaian target indikator tanaga pendidik yang telah bersertifikat pada

Tahun 2016 untuk jenjang SMP dan SMA dapat melampaui target yang

diharapkan. Sedangkan untuk jenjang TK, SD, dan SMK belum dapat

mencapai target yang ditetapkan bahkan untuk jenjang TK mengalami

penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini karena adanya

tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi telah memasuki masa pensiun,

sementara yang belum memiliki sertifikat berjumlah tetap, sehingga

berpengaruh pada pencapaian indikator.

Selanjutnya untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun berikutnya Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar akan berusaha mengajukan

usulan sertifikasi yang lebih banyak lagi, sehingga diharapkan pada tahun

mendatang akan bertambah tenaga pendidik di Kota Banjar yang

bersertifikat.

Tabel III.25 Jenjang Guru Bersertifikat

No. Jenjang Jumlah Guru Jumlah Guru Bersertifikat

%

1. TK 33 29 87,88

2. SD 703 663 94,31

3. SMP 285 264 92,63

4. SMA 136 125 91,91

5. SMK 154 121 78,57

Jumlah 1.311 1.202 91,69 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan

3. Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV

Tingkat capaian Indikator sasaran Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

pada tahun 2015 adalah 92,83%. Realisasi pada tahun 2016 sebesar

92,83% belum mencapai target yang direncanakan sebesar 100%.Tetapi

apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 91,11% pada

tahun 2016 mengalami peningatan walaupun sedikit. Cara perhitungannya

dapat dilihat pada Tabel III.24.

Belum tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru, terkendala oleh belum

tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru pada jenjang TK, SD, dan SMP.



Tahun 2016

33


Pencapaian target kualifikasi S-1 pada jenjang TK mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan adanya tenaga pendidik yang

berkualifikasi S-1 telah menjalani masa pensiun, sementara yang belum

memenuhi kualifikasi jumlah S-1 jumlah tetap,

5) Sasaran :

Meningkatnya cakupan layanan PAUD

Pengukuran terhadap cakupan dan kualitas layanan PAUD memperoleh

hasil: ada 2 Indikator sasaran, dan seluruh indikator sasarannya mencapai

target.

Tabel III.26 Hasil Pengukuran Cakupan layanan PAUD

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi % Keterangan

1.APK TK/RA % 29,15 29,34 100,65 Tercapai

2.APK PAUD Non Formal

% 39,92 42,90 107,46 Tercapai

Perbandingan capaian indikator sasaran Meningkatnya sertifikasi dan

kompetensi tenaga pendidik tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan

sebagai berikut:

Tabel III.27

Perbandingan Kinerja cakupan layanan PAUD


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Keterangan

1. APK TK/RA % 24,84 27,32 29,34 Meningkat

2. APK PAUD Non Formal

% 47,33 54,90 42,90 Menurun

1. APK TK/RA

Tingkat capaian indikator sasaran APK TK/RA pada tahun 2016 adalah

100,65% dengan realisasi sebesar 29,34% mencapai target yang



Tahun 2016

34


direncanakan sebesar 29,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2015, maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,02%.

Pencapaian kinerja TK/RA ini telah melayani siswa TK sebanyak 1.249

orang dan siswa RA sebanyak 1.606 orang dari jumlah penduduk usia 4-6

tahun sebanyak 9.730 orang. Pencapaiaan APK TK/RA yang semakin baik

menandakan keberhasilan pelayanan pendidikan anak usia pada jenjang

TK/RA yang semakin baik pula.

Tabel III.28

APK dan APM Jenjang TK/RA No. Kecamatan Penduduk4-

6 Thn

Siswa TK/RA

TK RA Jumlah

1 Banjar 2.781 359 502 861

2 Pataruman 3.049 382 526 908

3 Langensasr 2.674 235 439 674

4 Purwaharja 1.226 273 139 412

9.730 1.249 1.606 2.855


2. APK PAUD Non Formal

Tingkat capaian indikator sasaran PAUD Non Formal pada tahun 2016

adalah 107,46% dengan realisasi sebesar 42,90% melampaui target yang

direncanakan sebesar 39,92%.Namun demikian, bila dibandingkan dengan

realisasi APK PAUD Non Formal Tahun 2015 yang mencapai 54,90 maka

pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 12 %. Hal ini dikarenakan

karena orang tua anak mulai berminat kembali untuk menyekolahkan

anaknya pada jejang TK/RA.

Tabel III.29 APK dan APM Jenjang PAUD

No. Kecamatan Penduduk2-6 Thn

WB Pos PAUD

TPA SPS Kober Jumlah

1 Banjar 4.408 38 1.604 217 1.859

2 Pataruman 4.773 52 1.749 298 2.099

3 Langensasi 4.410 - 1.338 483 1.821

4 Purwaharja 2.046 - 759 228 987

15.773 90 5.450 1.226 6,766

Sumber: DinasPendidikandanKebudayaan



Tahun 2016

35


Layanan PAUD Non Formal (TPA, POS PAUD/SPS dan KOBER) pada

Tahun 2016 melayani 6.766 anak dari jumlah penduduk usia 2-6 tahun

sebanyak 15.773 orang. Untuk lebih mengoptimal pencapaian kinerja APK

PAUD Formal dan Non Formal, pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan akan lebih meningkatkan program kegiatan yang dapat

memperluas pemerataan dan layanan akses pendidikan anak usia dini baik

Formal maupun Non Formal.

6) Sasaran :

Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di

masyarakat

Pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup

bersih dan sehat di masyarakat memperoleh hasil: ada 4 Indikator sasaran dan

sebanyak 3 indikator sasaran telah mencapai target yang direncanakan dan 1

indikator sasaran yang tidak mencapai target yang direncanakan.

Tabel III.30

Hasil Pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan Target

Thn 2018

1. Cakupan strata desa/kel

siaga aktif (purnama +

mandiri)

Desa/

Kel.

10 10 100 Tercapai 15

2. Cakupan Desa

/kelurahan yang

mengalami KLB/bencana

dilakukan PE/Respon

Cepat kurang dari 24

jam

% 100

100 100 Tercapai 100

3. Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 100 100 100 Tercapai 100


kesehatan dasar di

puskesmas dan

jaringannya

% 100 89 89 Tidak

Tercapai

100



Tahun 2016

36


Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya pengetahuan

perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tahun 2014, 2015 dan 2016

disajikan sebagai berikut:

Tabel III.31 Perbandingan Kinerja meningkatnya

pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

Indikator Sasaran Satuan Realisasi

2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

thn

2018

1. Cakupan strata desa/kel

siaga aktif (purnama +

mandiri)

Desa/ Kel. 5 8 10 Meningkat 15

2. Cakupan Desa

/kelurahan yang

mengalami KLB/bencana

dilakukan PE/Respon

Cepat kurang dari 24

jam

% 100 100 100 Tetap 100


kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 100 100 100 Tetap 100


kesehatan dasar di

puskesmas dan

jaringannya

% 100 100 89 Menurun 100

1. Cakupan strata desa/kel siaga aktif (purnama + mandiri)

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Cakupan strata Desa/Kelurahan

siaga aktif ( purnama + mandiri) pada tahun 2016 sebesar 100% dengan

realisasi strata Desa/Kelurahan siaga aktif (purnama + mandiri) sebanyak 10

Desa/Kelurahan sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 10

Desa/Kelurahan. Pada tahun 2013 di Kota Banjar telah terbentuk 24

desa/kelurahan siaga dan mulai tahun 2014 sebanyak 5 (lima)

desa/kelurahan, tahun 2015 bertambah menjadi 8 (delapan) desa/kelurahan

ditingkatkan statusnya menjadi purnama+mandiri melalui pengembangan

sistem, fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung. Capaian indikator

sasaran Cakupan strata Desa/Kelurahan siaga aktif (purnama + mandiri)

sampai dengan tahun 2016 menunjukan perkembangan yang positif, sesuai

target yang direncanakan pada tahun ini ada penambahan 2 desa/kelurahan



Tahun 2016

37


siaga aktif (purnama + mandiri) sehingga secara kumulatif menjadi 10

desa/kelurahan antara lain Desa Jajawar, Kel. Situbatu, Desa Mekarharja,

Kel.Pataruman, Desa Batulawang, Desa Karyamukti, Desa Sinartanjung,

Kel. Bojongkantong, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari. Pemerintah Kota

Banjar akan melaksanakan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun ini untuk menunjang tercapainya target sebanyak 15 Desa/Kelurahan

siaga aktif (purnama+mandiri) di tahun 2018.

2. Cakupan Desa /kelurahan yang mengalami KLB/bencana dilakukan

PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan Desa/Kelurahan yang

mengalami KLB/bencana pada tahun 2016 sebesar 100%. Seperti halnya

pada tahun 2015 pada tahun ini juga tidak ada kejadian bencana yang luar

biasa, jadi cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB/bencana

dilakukan PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam capaiannya pelayanan pada

masyarakat tersebut 100%.

3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2016 sebesar 100%.

Realisasinya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan

sebesar 100%. Sama seperti halnya pencapaian di tahun 2014 dan tahun

2015 sebesar 100%, pencapaian pada tahun ini ditunjukan dengan realisasi

jumlah kunjungan masyarakat miskin.

Tabel III.32

Daftar Pelayanan Miskin Kota Banjar Periode Tahun 2016

No Kecamatan Nama

Puskesmas

Jumlah

Kunjungan

Pasien Miskin

Jumlah Kunjungan

Pasien Miskin yang

Ditangani

1 Banjar Banjar I 6.822 6.822

Banjar II 4.030 4.030



Tahun 2016

38


No Kecamatan Nama

Puskesmas

Jumlah

Kunjungan

Pasien Miskin

Jumlah Kunjungan

Pasien Miskin yang

Ditangani

Banjar III 7.309 7.309

2 Pataruman Pataruman I 6.503 6.503

Pataruman II 4.581 4.581

Pataruman III 8.305 8.305

3 Purwaharja Purwaharja I 1.862 1.862

Purwaharja II 1.572 1.572

4 Langensari Langensari I 2.753 2.753

Langensari II 10.235 10.235

Jumlah 53.972 53.972 Sumber: Dinas Kesehatan

4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya

Tingkat Capaian kinerja indikator sasaran cakupan pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas dan jaringannya pada tahun 2016 adalah 89%.

Realisasinya mencapai 89% atau tidak mencapai target yang direncanakan

sebesar 100%.

Indikator ini tidak tercapai karena pilihan masyarakat untuk mengakses

fasilitas pelayanan kesehatan dasar tidak semuanya ke Puskesmas dan

jaringannya karena mereka memilih memeriksakan kesehatannya ke dokter

keluarga terutama yang sudah menjadi peserta JKN. Sehingga capaian

cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya tahun

2016 hanya tercapai 89% dari target 100%, dan jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2016 mengalami penurunan.

7) Sasaran :

Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana

kesehatan

Pengukuran terhadap indikator sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas

dan fungsi sarana prasarana kesehatan memperoleh hasil: ada 2 Indikator



Tahun 2016

39


sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran mencapai target yang telah

direncanakan.

Tabel III.33 Pengukuran terhadap Indikator Sasaran Meningkatnya kuantitas, kualitas dan

fungsi sarana prasarana kesehatan

Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian% Ket Target

thn 2018

1. Persentase fasilitas

pelayanan kesehatan

(puskesmas/puskesm

as pembantu dan

jaringannya) yang

memenuhi standard.

% 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00

2. Persentase failitas

pelayanan kesehatan

(Rumah Sakit Umum

yang memenuhi

standar Kelas B Non

Pendidikan

% 95,00 95,00 100,00 Tercapai 100,00

Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi

sarana parasarana kesehatan tahun 2014 s.d tahun 2015, disajikan sebagai

berikut:

Tabel III.34 Perbandingan Capaian Indikator

kualitas dan fungsi sarana parasaranakesehatan

Indikator Sasaran Sat Realisasi

2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

thn

2018

1. Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan (puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya) yang

memenuhi standard.

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00

2. Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan (Rumah Sakit Umum

yang memenuhi standar Kelas B

Non Pendidikan

% 72,00 82,00 95,00 Meningkat 100,00



Tahun 2016

40


1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standard

Capaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/

puskesmas pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standard pada tahun

2016 sebesar 100% dengan realisasi 100% mencapai target yang

direncanakan sebesar 100%. Hasil capaian di tahun 2016 adalah sebesar

100% indikator sasaran. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

(puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya)yang memenuhi standard

dapat dilaksanakan dengan target 10 Puskesmas dan 9 Puskesmas

Pembantu dan tercapai sebanyak 10 Puskesmas dan 9 Puskesmas

Pembantu. Untuk mencapai target pelayanan kesehatan yang memenuhi

standar sebesar 100% di tahun 2018, Pemerintah Kota Banjar telah

mengembangkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan layanan UGD 24

jam di puskesmas dengan target 2 puskesmas yaitu puskesmas langensari 2

dan puskesmas pataruman 2.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum yang

memenuhi standar Kelas B Non Pendidikan

Capaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit

Umum yang memenuhi standar Kelas B Non Pendidikan pada tahun 2016

sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95% sudah mencapai target yang

direncanakan sebesar 95%. Dibandingkan dengan realisasi capain tahun

2015 sebesar 82%.

Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan kulitas pelayanan kesehatan

kepada seluruh lapisan masyarakat secara profesional dan bermutu masih

perlu meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan standar.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini akan didukung dengan program-

program diantaranya: program obat dan perbekalan kesehatan, program

pelayanan administrasi perkantoran, program pengadaan peningkatan sarana

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit



Tahun 2016

41


mata dan program pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun sarana

pelayanan kesehatan yang ada di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum

Kota Banjar diantaranya:

a) Peningkatan Pelayanan IGD, Pelayanan rawat jalan, Pelayanan rawat inap

b) Peningkatan Pelayanan rujukan, Pelayanan gizi, Pelayanan Ambulance,

Pemulasaraan jenazah,

c) Pembangunan dan Pengembangan Laboratorium, Radiologi, ICU, Bedah

sentral, Haemodialisa

d) Peningkatan Kapasitas IPAL

8) Sasaran :

Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan memperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 14

indikator sasaran, sebanyak 7 indikator sasaran melampaui/mencapai target

yang telah direncanakan dan 7 indikator sasaran tidak mencapai target.

Tabel III.35

Capaian indikator meningkatnya pemerataan palayanan kesehatan dan rujukan

Indikator Sasaran Sat. Rencana Realisasi Capaian

% Keterangan

1. Cakupan ketersediaan obat

esensial dan generic

% 100,00 78,57 78,57 Tidak Tercapai

2. Cakupan desa/kel UCI % 96,00 96,00 100,00 Tercapai

3. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA +

% 70,00 84,29 120,41 Tercapai


penanganan penderitapenyakit

DBD

% 100,00 100,00 100 Tercapai

5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

K4.

Orang 3.643,00 3.491 95,83 Tidak Tercapai

6. Cakupan Kunjungan Bayi (B12) Orang 12.007,00 3.231 26,91 Tidak Tercapai

7. Cakupan penjaringan anak

sekolah SD dan setingkat

SD/MI 113,00 110,00 97,35 Tidak Tercapai

8. Cakupan Pelayanan Nifas % 86,00 75,40 87,68 Tidak Tercapai



Tahun 2016

42


Indikator Sasaran Sat. Rencana Realisasi Capaian

% Keterangan

9. Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang ditangani

% 85,00 97,3 114,47 Tercapai

10. Cakupan Neonatal dengan


Orang 347,00 308,00 88,76081 Tidak Tercapai

11. AKI / 100.000 kelahiran Kasus 3,00 3,00 100,00 Tercapai

12. AKB / 1000 kelahiran Kasus 50,00 36,00 138,89 Tercapai

13. Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan

% 100,00 100,00 100,00 Tercapai

14. Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6-24 bulan keluarga

miskin

% 40,00 37,12 92,80 Tidak Tercapai

Perbandingan capaian indikator kualitas dan fungsi sarana parasarana

kesehatan tahun 2014 s.d tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:

Tabel III.36

Perbandingan meningkatnya pemerataan palayanan kesehatan dan rujukan


2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

thn

2018

1. Cakupan ketersediaan obat

esensial dan generik

% 95,90 95,08 78,57 Menurun 100

2. Cakupan desa/kel UCI % 96,00 96,00 96,00 Tetap 100


penanganan penderita

penyakit TBC BTA +

% 92,90 80,00 84,29 Meningkat 75


penanganan

penderitapenyakit DBD

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100

5. Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil

K4

Ora

ng

3.598,00 3.467,00 3.491,00 Meningkat 3.921

6. Cakupan Kunjungan Bayi

(B12)

Ora

ng

2.832,00 3.300.00 3.231 Menurun 12.888

7. Cakupan penjaringan anak

sekolah SD dan setingkat

SD/

MI

112,00 113,00 110,00 Menurun 113

8. Cakupan Pelayanan Nifas % 81,00 77,95 75,40 Menurun 90

9. Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang ditangani

% 88,90 85,83 97,3 Meningkat 95

10. Cakupan Neonatal dengan


Ora

ng

216,00 285,00 308,00 Meningkat 414

11. AKI / 100.000 kelahiran Ka

sus

4,00 4,00 3,00 Meningkat 3

12. AKB / 1000 kelahiran Ka

sus

33,00 12,00 36,00 Menurun 47



Tahun 2016

43



2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

thn

2018

13. Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan

% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100

14. Cakupan pemberian

makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan

keluarga miskin

% 17,00 6,11 37,12 Meningkat 60

1. Cakupan Ketersediaan Obat Esensial dan Generik

Tingkat Capaian indikaor Sasaran cakupan ketersediaan obat esensial dan

generik pada tahun 2016 adalah 78,57% dengan realisasi ketersediaan obat

esensial dan generik sebanyak 55 buah dari target sebanyak 70 buah atau

78,57%.

Cakupan ketersediaan obat esensial dan generik tidak tercapai karena

adanya hambatan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

dikarenakan adanya kegagalan proses lelang di tingkat kementerian pusat

sehingga berdampak pada realisasi kegiatan di tingkat Dinas Kesehatan Kota

Banjar yang mepet di akhir tahun, juga ketidak sanggupan pihak distributor

dalam pengadaan obat, dan ada beberapa item/jenis obat yang secara harga

di e-katalog terlalu rendah dengan harga di pasaran sehigga pihak penyedia

obat tidak mau melayani kegiatan pengadaan obat tersebut, sehingga

realisasinya tercapai 10 paket dari 16 paket pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan atau 62,5%. Sehingga berdampak pada ketersediaan obat esensial

dan generik.

2. Cakupan Desa/Kel UCI

Realisasi capaian indikator sasaran Desa/Kelurahan UCI pada Tahun 2016

sebesar 96% atau mencapai target yang telah direncanakan sebesar 96%

dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah

desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut

sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Jumlah



Tahun 2016

44


Desa/Kelurahan di Kota Banjar sebanyak 25 Desa/Kelurahan, namun pada

tahun 2015 Pemerintah Kota Banjar menargetkan 24 Desa/Keluarahan

mencapai target UCI (Universal Child Imunnization) saja atau hanya 96% dan

pada pelaksanaannya dapat diwujudkan sebanyak 24 Desa/Kelurahan.

Tabel III.37 Desa Mencapai Target UCI Tahun 2016

No Desa/Kel.

UCI 80%

BCG Polio 4 DPT/HB

/HIB3 Campak UCI %

Non

UCI %

1 PKM Banjar 1 85,84 94,85 90,99 103,00 3 100 0 0

2 PKM Banjar 2 87,12 91,67 91,67 84,09 2 100 0 0

3 PKM Banjar 3 81,83 87,84 86,97 83,08 2 100 0 0

4 PKM Purwaharja 1 89,73 83,93 83,93 92,41 2 100 0 0

5 PKM Purwaharja 2 86,77 84,13 84,13 99,47 2 100 0 0

6 PKM Pataruman 1 81,48 80,86 80,86 86,11 2 100 0 0

7 PKM Pataruman 2 78,86 79,27 78,05 97,15 2 66,7 1 33,3

8 PKM Pataruman 3 80,18 88,67 88,67 84,07 3 100 0 0

9 PKM Langensari 1 80,07 88,25 88,59 84,50 3 100 0 0

10 PKM Langensari 2 80,46 92,01 89,17 83,30 3 100 0 0

Jumlah 82,03 87,65 86,79 87,21 24 96,0 1 4,00

Sumber: Dinas Kesehatan

3. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA (+) pada tahu 2016 sebesar 120,41% atau

melampaui target yang direncanakan. Realisasi capaian indikator sasaran

cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) sebesar 84,29%

melampaui target yang direncanakan sebesar 70%. Jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2015 ada peningkatan dari 80% menjadi 84,29%

(sebesar 4,29%).

Pencapaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA (+) tiga tahun ini (tahun 2014, 2015 dan 2016) menunjukan

perkembangan yang positif dengan ditunjukkan oleh perbandingan temuan

dan penanganan berada pada posisi 82,70% dengan kata lain pelaksanaan



Tahun 2016

45


kinerja dalam melakukan penemuan dan penanganan telah sesuai dengan

mekanisme yang telah dijalankan dengan dukungan program kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi terkait sehingga pemenuhan target pada tahun

2018 sebesar 75% sangat mungkin dicapai. Angka penemuan pasien baru

TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah

penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah

perkiraan kasus baru TBC BTA positif dalam wilayah tertentu dalam kurun

waktu 1 tahun.

Tabel III.38 Penemuan Pasien TB Per UPK Tahun 2016

No Nama UPK Kasus Baru Kambuh

Keterangan L P Total L P Total

1 Banjar 1 8 3 11 0 0 0

2 Banjar 2 2 2 4 1 0 1 Target BTA (+) :

3 Banjar 3 10 7 17 0 0 0 107/100,000 x Jml Pddk

4 Purwaharja 1 12 1 13 0 0 0 adalah 210 Kasus

5 Purwaharja 2 4 0 4 0 0 0

6 Pataruman 1 19 2 21 2 0 2 Realisasi:

7 Pataruman 2 2 4 6 0 0 0 177 x 100% = 84,29%

8 Pataruman 3 9 5 14 0 0 0 210

9 Langensari 1 8 7 15 0 0 0

10 Langensari 2 11 5 16 0 0 0

12 RSUD Banjar 30 26 56 0 0 0

Jumlah 177

3


4. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tingkat capaian Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

DBD pada tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi sebesari 100% atau

mencapai target yang telah direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus DBD

yang terjadi di Kota Banjar sebanyak 370 kasus dan dapat ditangani

sebanyak 370 kasus.



Tahun 2016

46


Tabel III.39 Kasus DBD Dalam 1 Tahun (Tahun 2016)

No. Nama UPK Kasus IR/100.000

Pddk Jml Pddk

Jml

Kasus di

PE

Jml

Kasus di

Fog

1 Banjar 1 31 216,798 14.299 31 2

2 Banjar 2 22 241,360 9.115 22 7

3 Banjar 3 132 390,209 33.828 132 36

4 Purwaharja 1 47 343,617 13.678 47 19

5 Purwaharja 2 18 177,480 10.142 18 7

6 Pataruman 1 45 219,298 20.520 45 12

7 Pataruman 2 12 84,436 14.212 12 1

8 Pataruman 3 44 164,862 26.689 44 10

9 Langensari 1 12 37,054 32.385 12 0

10 Langensari 2 7 27,509 25.446 7 1

Jumlah 370

196,563 370 95


5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tingkat capaian kinerja indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada

tahun 2016 sebesar 95,83%. Realisasi cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada

tahun 2016 adalah sebesar 3.491 orang (seluruh wanita hamil adalah 4.307

orang) dari target 3.643 orang. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2015 dengan realisasi 3.467 orang maka terjadi kenaikan sebesar 176 orang.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 tidak tercapai karena adanya penurunan

sasaran ibu hamil sesaat, sehingga berdampak pada pencapaian cakupan

Kunjungan Ibu Hamil K4. Hambatan lain juga karena ada sebagian ibu hamil

yang proses melahirkannya didaerah lain..sehingga ketika jadwal kunjungna

kehamilan ke-4 mereka sudah pindah ke daerah lain,hal lainnya disebabkan

karena adanya kasus abortus sebelum jadwal kunjungan K4.

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali

di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini mengukur

kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga

kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. Sesuai

tabel, nilai kunjungan ibu hamil K4 sebesar 81,05%, ketentuan dalam



Tahun 2016

47


pedoman SPM bidang kesehatan tahun 2009 Depkes RI 2009 menyatakan

bahwa cakupan atau target K1 dan K4 yang diharapkan berkisar antara 80-

95%, sebaliknya standar cakupan ibu hamil yang ditoleransi mangkirnya

(default toleration) normalnya berkisar 5-20%, bila standar cakupan pelayanan

dan toleransi mangkir ini tidak terpenuhi, maka pada dasarnya pelaksanaan

program ANC (Antenatal Care) sangat jelek dan tidak terkendali.

Tabel III.40

Data Kunjungan Bumil Tahun 2016

No. Nama UPK Bumil K1 K4

Abs % Abs %

1 Banjar 1 296 264 89,2 205 69,3

2 Banjar 2 162 142 87,7 114 70,4

3 Banjar 3 812 773 95,2 727 89,5

4 Purwaharja 1 393 403 102,5 339 86,3

5 Purwaharja 2 284 225 79,2 190 66,9

6 Pataruman 1 562 474 84,3 444 79,0

7 Pataruman 2 334 318 95,2 303 90,7

8 Pataruman 3 226 234 103,5 208 92,0

9 Langensari 1 603 599 99,3 549 91,0

10 Langensari 2 635 442 69,6 412 64,9

Jumlah 4.307 3.874 89,9 3.491 81,1


Secara persentase, kinerja Pemerintah Kota Banjar untuk cakupan kunjungan

ibu hamil K4 adalah tercapai sebab standar cakupan pelayanan masih berada

dalam kisaran standar yang diharapkan.

6. Cakupan Kunjungan Bayi (B12)

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan kunjungan bayi B 12 pada

tahun 2016 adalah 26,91% dengan realiasasi jumlah kunjungan bayi

sebanyak 3.231 bayi tidak mencapai target yang direncanakan sebanyak

12.007 bayi. Capaian kinerja pada tahun ini menurun dibandingkan dengan

tahun 2015 yang mampu melayani kunjungan bayi sebanyak 3.300 bayi.



Tahun 2016

48


Cakupan Kunjungan Bayi (B12) tidak tercapai karena adanya penurunan

jumlah ibu yang melahirkan sebagai akibat dari menurunnya cakupan

kunjungan Ibu Hamil K-4 berdampak juga pada menurunnya cakupan

kunjungan Bayi (B12)

Selain itu ketidakberhasilan ini diakibatkan karena terlalu besarnya penetapan

target yang harus dicapai dan berbanding terbalik dengan jumlah kelahiran

bayi tiap tahunnya dengan kisaran 3500 sampai 4000 bayi lahir. Sebagai

bahan perbaikan di tahun mendatang, memandang perlu peninjauan kembali

target yang direncanakan melalui kajian dan formula perhitungan kunjungan

bayi sehingga diperoleh nilai target yang lebih realistis dan dapat

dipertanggungjawabkan. Perubahan target yang lebih realistis akan

dilaksanakan melalui pelaksanaan reviu dan revisi RPJMD. Disamping itu

optimalisasi terhadap operasional kunjungan bayi melalui kegiatan imunisasi

lengkap dan SDI DTK yang apabila salah satunya tidak terpenuhi akan

mengurangi kriteria kunjungan bayi.

7. Cakupan Penjaringan Anak Sekolah SD dan Setingkat

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan penjaringan anak SD/MI

pada tahun 2016 adalah 97,35% dengan realisasi sebesar 110 atau tidak

mencapai target yang telah direncanakan sebesar 113

Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat pada tahun 2016

menunjukkan jumlah 110 SD/MI. Tidak mencapai target yang ditentukan yaitu

113 SD/MI sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,3%, sebagai

penyebabnya bukan karena tidak dilakukan penjaringan terhadap anak

sekolah tetapi karena adanya sekolah SD/MI yang dimerger sehingga secara

jumlah total berkurang dari 113 SD/MI menjadi 110 SD/MI, sehingga cakupan

real sebenarnya adalah 100%.



Tahun 2016

49


8. Cakupan Pelayanan Nifas

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pelayanan nifas pada tahun 2016

adalah 87,68% dengan realisasi sebesar 75,40% atau belum mencapai target

yang telah direncanakan sebesar 86%. Cakupan pelayanan nifas adalah

pelayanan kepada ibu & neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari

pasca persalinan sesuai standar. Angka absolut ibu nifas yang telah

memperoleh 3 kali pelayanan nifas pada tahun 2016 hanya bisa direalisasikan

sebanyak 3.130 orang dari total jumlah ibu yang melaksanakan persalinan

sebanyak 4.151 orang. Ketidakberhasilan capaian ini diindikasikan oleh

banyaknya ibu melahirkan di tempat pelayanan atau di ibu bidan dan tidak

sampai tuntas melakukan kunjungan tetapi meminta untuk terus pulang ke

tempat domisilinya.

Tabel III.41

Kunjungan Nifas (KF) tahun 2016

No Nama UPK Bulin KF1 KF2 KF3

Abs % Abs % Abs %

1 Banjar 1 291 204 70,1 203 69,8 197 67,7

2 Banjar 2 154 124 80,5 124 80,5 117 76,0

3 Banjar 3 752 697 92,7 697 92,7 697 92,7

4 Pataruman 1 378 277 73,3 275 72,8 256 67,7

5 Pataruman 2 272 190 69,9 189 69,5 193 71,0

6 Pataruman 3 562 405 72,1 402 71,5 363 64,6

7 Purwaharja 1 317 247 77,9 247 77,9 239 75,4

8 Purwaharja 2 190 202 106,3 197 103,7 186 97,9

9 Langensari 1 600 479 79,8 479 79,8 481 80,2

10 Langensari 2 635 434 68,3 417 65,7 401 63,1

Jumlah 4151 3.259 78,5 3.230 77,8 3.130 75,4


9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran komplikasi kebidanan yang

ditangani pada tahun 2016 adalah 114,47%. Realisasi pada tahun 2016

dicapai sebesar 97,3% atau melampaui target yang direncanakan sebesar



Tahun 2016

50


85% dan ada peningkatan sebesar 11,47% bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2015

Tabel III.42 Data Komplikasi Kebidanan Ditangani (PK)

No Nama UPK Bumil Bulin Komplikasi Kebidanan ditangani PK

Abs %

1 Banjar 1 296 291 51 86,1

2 Banjar 2 162 154 33 101,9

3 Banjar 3 812 752 205 126,2

4 Pataruman 1 334 378 128 162,8

5 Pataruman 2 226 272 75 132,0

6 Pataruman 3 393 562 62 55,2

7 Purwaharja 1 284 317 40 59,9

8 Purwaharja 2 562 190 23 50,9

9 Langensari 1 603 600 125 103,6

10 Langensari 2 635 635 96 75,6

Jumlah 4307 4151 838 97,3


Tahun 2016 Pemerintah Kota Banjar menetapkan indikator sasaran ini sesuai

target ideal secara nasional dengan perhitungan jumlah seluruh Ibu hamil

dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama,

dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total ibu hamil atau tingkat

capaian 80%. Keberhasilan penanganan komplikasi kebidanan ditunjukan

oleh angka penangan sebesar 97,3% yang menggambarkan sebuah

pencapaian yang positif karena secara mekanisme dan aspek pendukung lain

dalam pelayanan kesehatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan

rumus sebagai berikut

Dengan :

A = Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

B = Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu



Tahun 2016

51


Untuk jumlah sasaran komplikasi kebidanan yg ditangani penyebutnya adalah

20% dari total bumil = 20%×4307 = 861 jadi komlilkasi kebidanan yg ditangani

838/861 ×100% = 97,3 %

10. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani

Capaian Kinerja Cakupan neontal dengan komplikasi yang ditangani pada

tahun 2016 sebesar 88,76% dengan realisasi 308 orang atau belum

mencapai dari target yang direncanakan sebesar 347 orang. Dibandingkan

dengan tahun 2015 sebanyak 285 orang pada tahun ini ada peningkatan

penanganan sebanyak 23 orang.

Ketidakberhasilan ini diindikasikan karena dalam pencatatan jenis atau

klasifikasi kompilasi neonatus masuk pada klasifikasi komplikasi MTBM,

maka perlu diadakan analisis, perbaikan secara administratif dalam

melaksanakan pendataan dan penyiapan tenaga pendataan yang handal

11. AKI/100.000 Kelahiran

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Angka Kematian Ibu per 100.000

kelahiran pada tahun 2016 sebesar 100%. Jumlah kematian ibu pada tahun

ini sebanyak 3 kasus tidak melebihi target yang direncanakan sebesar 3

kasus dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 capaian indikator sasaran

ini sudah ada peningkatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada

saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang

lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau

pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran

hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup

penting. Angka kematian ibu diketahui dari jumlah kematian karena

kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah

tertentu dalam waktu tertentu.



Tahun 2016

52


Tabel III.43 Kematian Ibu dan Penyebabnya

No. Nama UPK

Jumlah

kematian

Ibu

Sebab Kematian Ibu

Jml Bayi

Lahir

Hidup

Pe

nd

a

Ra

ha

n

Hip

er

ten

si

In

fek

si

Ab

or

tus

GGN

Siste

m

GG

N

Met

a

Lai

n

1 Banjar 1 1 0 0 0 0 0 1 0 205

2 Banjar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 124

3 Banjar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 696

4 Pataruman 1 1 0 1 0 0 0 0 0 278

5 Pataruman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 188

6 Pataruman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 400

7 Purwaharja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 245

8 Purwaharja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201

9 Langensari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 476

10 Langensari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 434

Jumlah 3 1 1 0 0 0 1 0 3247


12. AKB/100.000 Kelahiran

Capaian indikator sasaran Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran pada

tahun 2016 sebesar 128,89%. Realisasi Angka Kematian Bayi per 100.000

kelahiran pada tahun 2016 menunjukan angka kejadian 36 kasus dari target

yang direncanakan sebesar 50 kasus, dengan kata lain angka capaian

dengan perkiraan lebih kecil jumlahnya sehingga dalam target kinerjanya

lebih baik. Tetapi jika dibandingkan dengan angka kejadian tahun 2016,

menunjukan peningkatan angka kematian bayi dari 12 kejadian menjadi 36

kejadian.



Tahun 2016

53


Tabel III.44 Data Kelahiran Bayi Per UPK Tahun 2016

No Nama UPK Jumlah Bayi

Lahir Hidup

Jumlah Bayi

Lahir Mati Keterangan

1 Banjar 1 205 0

2 Banjar 2 124 1 IMR = Mo/L x 1000

3 Banjar 3 696 4 = 36/3247 x 1000

4 Pataruman 1 278 5 = 11,08

5 Pataruman 2 188 3

6 Pataruman 3 400 9 Mo : Jumlah kematian umur

7 Purwaharja 1 245 2

kurang dari 1 tahun

8 Purwaharja 2 201 2 L : Jumlah kelahiran

9 Langensari 1 476 7

10 Langensari 2 434 3

Jumlah 3.247 36


13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Capaian kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun

2016 pada tahun 2016 sebesar 100% sesuai dengan target yang

direncanakan sebesar 100%.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang

ditangani di sarana pelayanan kesehatan kesehatan sesuai tatalaksana gizi

buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu. Pencapaian ini diharapkan

dapat terwujudnya setiap tahunnya mengingat bayi dibawah umur lima tahun

di Kota Banjar tidak ada yang bergizi maka angka kematian bayi dari tahun

ke tahunnya semakin berkurang.

Tabel III.45 Penanganan Bayi dan Balita Gizi Buruk

No. Uraian Bulan

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Balita Gizi Buruk

a. Tanpa gejala

Klinis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



Tahun 2016

54


No. Uraian Bulan Total

b. Marasmus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kwashiorkor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Marasmic –

Kwashiorkor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Balita gizi buruk

yang ditangani

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Balita gizi buruk

yang meninggal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24

bulan keluarga miskin

Tingkat capaian kinerja cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2016 sebesar 92,8%.

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin pada tahun 2016 menunjukan angka 37,12% atau 304 balita dari

jumlah target 40% atau 328 bayi. Cakupan pemberian makanan pendamping

ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin.

Tabel III.46 pemberian makanan pendamping ASI Per Usia

No Uraian Bulan

Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bayi (6-

12)

GAKIN

247 303 247 279 314 308 164 230 200 220 219 195 2926

2 Balita

(12-24)

Gakin

446 493 468 408 499 515 523 602 317 613 581 737 6202

3 Bayi (6-

12)

GAKIN

yg

mendapa

t MP-ASI

1 32 27 3 5 5 2 0 0 0 1 1 77

2 Bayi (12-

24)

GAKIN

yg

7 94 93 19 28 28 19 0 0 0 8 37 333



Tahun 2016

55


No Uraian Bulan

Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mendapa

t MP-ASI


Ketidakberhasilan pelaksanaan pemberian makanan pendamping ASI

disebabkan oleh prioritas pemberian makanan pendamping ASI realisasinya

tidak kepada semua bayi dari keluarga miskin. Pemberian makanan

pendamping Asi diprioritaskan pada bayi usia 0-6 bulan dengan status gizi

buruk dan berasal dari keluarga miskin. Pemerintah Kota Banjar mengambil

kebijakan untuk mendukung program ASI eksklusif dimana Ibu dan bayi usia

0-6 bulan yang tidak berstatus gizi buruk disarankan untuk menggunakan

ASI

9) Sasaran :

Meningkatnya cakupan akseptor KB

Pengukuran terhadap meningkatnya cakupan akseptor KB memperoleh

hasil: dari 5 Indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran

mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan 2 indikator sasaran

tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel III.47 Hasil Pengukuran Capaian Indikator cakupan akseptor KB

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Ket

1. Cakupan Angota Bina Keluarga

(BKB) ber KB

% 90,00 87,91 97,68 Tidak

Tercapai

2. Cakupan PUS Peserta KB

Anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Yang ber-KB

% 65,00 76,59 117,83 Tercapai

3. Prevalansi Peserta KB Aktif % 76,20 77,99 102,35 Tercapai



Tahun 2016

56


Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Ket

4. Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

(unmeetneed)

% 7,00 9,97 57,52 Tidak

Tercapai

5. Cakupan Pasangan Usia Subur

yang isterinya dibawah usia 20

tahun

% 1,73 0,87 149,71 Tercapai

Perbandingan capaian indikator cakupan akseptor KB tahun 2016 dengan

tahun 2015 , disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 48 Perbandingan capaian indikator cakupan akseptor KB

IndikatorSasaran Sat. Realisasi

2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

thn

2018

1. Cakupan Anggota

Bina KeluargaBalita

(BKB) ber-KB.

% 89,39 87,87 87,91 Meningkat 95

2. Cakupan PUS

Peserta KB Anggota

Usaha Peningkatan

Pendapatan

Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-

KB.

% 78,86 50,43 76,59 Meningkat 75

3. Prevalensi Peserta

KB aktif

% 80,76 79,91 76,81 Menurun 78,2

4. CakupanPasangan

Usia Subur yang

inginber-KB tidak

terpenuhi (unmet

need)

% 9.85 8,27 9,97 Menurun 5

5. Cakupan Pasangan

Usia Subur yang

isterinya dibawah

usia 20 tahun

% 1,83 0,78 0,87 Menurun 1,7



Tahun 2016

57


1. Cakupan Anggota Bina KeluargaBalita (BKB) ber-KB.

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan anggota bina keluarga balita

(BKB) ber-KB tahun 2016 sebesar 97,68 dengan realisasi sebesar 87,91%

belum mencapai target yang direncanakan sebesar 90%. Dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar 87,87% pada tahun ini mengalami peningkatan

sebesar 0,04%.

Keberhasilan indikator sasaran cakupan anggota KB balita (BKB) ber-KB

didukung dengan kegiatan pelatihan kader BKB, membentuk dan

mengembangkan kelompok BKB serta pemenuhan sarana prasarana di

kelompok BKB, melakukan analisis kemampuan kondisi kemampuan

wilayah, menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Kelarga Balita dan

analisis data keluarga balita setiap tahun.

Realisasi indikator sasaran Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

ber-KB diperoleh melalui rumus:

= 87,91 %

2. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan PUS peserta KB anggota usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB pada

tahun 2016 adalah 117,83% dengan realisasi sebesar 76,59% dari target

sebesar 65,00% atau melebihi target yang di tentukan sebesar 11,59 %.

Realisasi ini ditunjukan dengan jumlah PUS peserta KB anggota usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

sebanyak 386 pasangan dari jumlah PUS total sebanyak 504 pasangan.



Tahun 2016

58


Keberhasilan sasaran ini dipengaruhi peningkatan pembinaan

pemberdayaan ekonomi keluarga dan pameran hasil kelompok UPPKS. Hal

ini memotivasi terhadap kenaikan PUS kelompok UPPKS untuk ber KB.

Realisasi indikator sasaran diperoleh berdasarkan rumus :

= 76,59 %

Tabel III.49 PUS Keluarga Sejahtera Peserta KB berdasarkan Kelompok Th. 2016

NO. POKTAN PUS Peserta KB % Keterangan

1 BKB 7.841 7.406 94,45

2 BKR 2.376 2.134 89,81

3 BKL 3.341 2.814 84,23

4 UPPKS 504 386 76,59

Sumber: Badan KBPP

Tabel III. 50 Pencapaian Peserta KB Baru Th.2016

No. Kecamatan Target Jenis Alat Kontrasepsi %

IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom jml

1 Banjar

661 161 4 26 102 406 89 21

809

122,39

2 Pataruman

1.222 90 27 17 179 387 128 26

854

69,89

3 Purwaharja

485 68 10 22 82 339 63 43

627

129,28

4 Langensari

1.148 78 38 20 169 177 69 19

570

49,65

Jumlah

3.516 397 79 85 532 1.309 349 109

2.860

81,34

Sumber: Badan KBPP

3. Prevalansi Peserta KB Aktif

Prevalansi KB aktif pada umunya mendapat target pencapaian kinerja lebih

dari target yang ditetapkan yaitu untuk PUS/Pasangan Usia Subur per



Tahun 2016

59


Desember 2016 sebanyak 35.285 sedangkan jumlah perserta KB aktif

27.518 artinya CU/PUS adalah 77,99% melebihi target yang direncanakan

sebesar 76,20% sehingga tingkat capaian indikator sasaran Prevalansi KB

aktif tahun 2016 adalah 102,35%.

Tabel III. 51

Capaian CU Per Mix Kontrasepsi Kota Banjar sampai dengan Bulan Desember

Tahun 2016

No. Kecamatan Jenis Alat Kontrasepsi

IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom Jumlah

1 Banjar 1.178 259 492 662 3.544 1.664 317 8.116

2 Pataruman 864 238 405 1.376 2.849 1.720 176 7.628

3 Purwaharja 327 120 174 496 4.162 749 116 6.144

4 Langensari 718 228 313 1.177 1.563 1.473 158 5.630

Jumlah 3.087 845 1.384 3.711 12.118 5.606 767 27.518

Sumber: Badan KBPP

Realisasi capaian prevalansi KB aktif diperoleh dengan rumus sebagai berikut

:

= 77.99 %

Kontribusi Pemerintah Daerah untuk mendukung prevalensi peserta KB aktif

yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan cara melakukan pertemuan

persiapan pelayanan KB, menyusun rencana kegiatan PPM-Peserta KB Aktif

yang dituangkan di RPJMD, melakukan analisa sasaran (PUS) data

pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan.



Tahun 2016

60


Tabel III. 52 Capaian Per Mix Kontrasepsi Kota Banjar 2016

MIX KONTRASEPSI TARGET

2016 REALISASI 2016 % PESERTA KB BARU

(PB)

IUD 628 397 63,22

MOW 615 85 13,82

MOP 46 79 171,74

IMPLANT 1099 532 48,41

KONDOM 72 109 151,39

SUNTIK 902 1.309 145,12

PIL 154 349 226,62

PB MKJP 67,92% 38,22% 56,27

PB KB PRIA 118 188 159,32

PESERTA KB AKTIF (PA) 23.045 27.518 119,41

PA MKJP/ CPR 25,61% 32,80% 128,11

PA KB PRIA 1.029 1.612 156,66

PUS 35.825 38.685 107,98

CU/PUS 76,2 76,81 100,80

Sumber: Badan KBPP

Sedangkan kontribusi dari swasta/masyarakat dengan cara melakukan

penerimaan, penyiapanan penyaluran alat obat kontrasepsi dan mengikuti

orientasi pelatihan KB yang difasilitasi oleh pemerintah.

4. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

(unmeetneed)

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pasangan usia subur yang ingin

ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) pada tahun 2016 adalah sebesar

57,52% dengan realisasi capaian sebesar 9,97% belum mencapai target

yang direncanakan sebesar 7 %.



Tahun 2016

61


Tabel III.53 Evaluasi Unmetneed tahun 2016

NO KECAMATAN PUS HAMIL IAS IAD TIAL JUMLAH %

1 BANJAR 10.395 327 857 521 497 1018 9,79

2 PATARUMAN 10.057 404 729 667 629 1296 12,89

3 LANGENSARI 10,917 336 1463 425 464 889 8,14

4 PURWAHARJA 4,456 230 311 181 189 370 8,30

TOTAL 35.825 1.297 3.360 1.794 1.779 3.573 9,97

Sumber: Badan KBPP

Besaran angka ini menunjukan Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta

KB ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi sampai dengan periode

penilaian dimana jumlah tidak ingin anak lagi sebanyak 3.573 Peserta dari

jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 35.371 Pasangan.

Optimalnya sumber daya yang ada dan dukungan program kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi terkait merupakan salah satu faktor berhasilnya

Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai target cakupan pasangan usia

subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, terutama optimalisasi lini lapangan

yang melaksanakan konseling.

5. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Tingkat capaian indikator sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang

isterinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2016 adalah 149,71% dengan

realisasi capaian sebesar 0,87% melampaui target yang direncanakan

sebesar 1.73%.

Hasil realisasi cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20

tahun diperoleh dengan rumus:



Tahun 2016

62


= 0,87 %

Tabel III.54 Pernikahan dan Rata-rata Usia kawin

No. Kecamatan

Jumlah

Pernika

han

Pertama

Usia Pernikahan Rata -

Rata

Usia

Kawin

10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Jumlah

1 Langensasri 377 0 86 180 91 20 377 20

2 Purwaharja 124 2 36 67 18 5 128 18

3 Pataruman 171 4 61 80 41 35 221 20

4 Banjar 338 0 87 132 48 17 284 19

Kota Banjar 1010 6 270 459 198 77 1010 19

Sumber: Badan KBPP

Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah

suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20

tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang

melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cara menghitung indikator

keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun

semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil

dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Keberhasilan ini akan terus dipertahankan melalui program kegiatan yang

mendukung terhadap upaya peningkatan cakupan yang telah dilakukan

melalui:

a. Peningkatan akses informasi,

b. Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja,

c. Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan

program PIK-Remaja.

Tabel III.55 PIK Remaja Tahun.2016

No Kecamatan Kondisi PIK Remaja

Tumbuh Tegak Tegar Jumlah

1 Banjar 6 1 1 8

2 Pataruman 6 2 1 9

3 Langensari 3 3 3 9

4 Purwaharja 0 2 2 4



Tahun 2016

63


No Kecamatan Kondisi PIK Remaja

Kota Banjar 15 8 7 30

Sumber: Badan KBPP

Program PIK Remaja memberikan kontribusi yang besar terhadap indikator

median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat

ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-

19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita). Peningkatan pengetahuan usia

remaja berbasis masyarakat dan sekolah melalui generasi berencana atau

program Genre yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjar juga

memberikan kontribusi yang cukup besar, remaja diberikan pengetahuan

mengenai reproduksi sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan,

sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan

pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pemerintah Kota Banjar akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian

kinerja ini terutama terhadap capaian yang belum mencapai target. Untuk

optimalisasi capaian target di tahun mendatang Pemerintah Kota banjar

akan meningkatkan dan mengembangkan prioritas dan perencanaan

strategis pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan melalui:

1) Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas

yang merata adalah upaya yang strategis dalam pengendalian kelahiran

(kuantitas/jumlah penduduk)

2) Penguatan Advokasi dan KIE serta Penguatan Kelembagaan dan

Ketenagaan merupakan upaya mendasar dalam meningkatkan jumlah

akseptor KB

3) Pembinaan dan Permberdayaan Keluarga adalah upaya dalam rangka

meningkatkan dan mempertahankan jumlah akseptor KB serta

kemandirian ber-KB

4) Penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan prasyarat

penyiapan anak usia dini yang berkualitas. BKB perlu untuk



Tahun 2016

64


dikembangkan dan dipertahankan menjadi bagian dari Program Nasional

PAUD Holistik terintegrasi melalui program Kampung KB Terintegrasi.

5) Peningkatan pengetahuan usia remaja berbasis masyrakat dan sekolah

melalui generasi berencana (program Genre). Program ini untuk

mendukungcapaian PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun.



Tahun 2016

65


10) Sasaran :

Berkembangnya Jumlah UMKM dan Koperasi

Pengukuran terhadap Meningkatnya Jumlah UMKM dan Koperasi melalui 2

(dua) indikator sasaran, yaitu Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi Aktif. Kedua

indikator dinyatakan mencapai/melampaui target yang telah direncanakan.

Tabel III.56

Capaian indikator jumlah UMKM dan koperasi


% Keterangan

1. Usaha Mikro dan

Kecil

% 98,98 99,97 100,01 Tercapai

2. Koperasi aktif % 46,63 63,08 135,27 Tercapai

Perbandingan capaian indikator cakupan jumlah UMKM tahun 2014, 2015

dengan tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:

Tabel III.57

Perbandingan capaian indikator jumlah UKMK dan koperasi

Indikator

Sasaran Satuan

Realisasi

2014

Realiasi

2015

Realisasi

Tahun

2106

Ket

Target

tahun

2018

1. Usaha

Mikro

dan Kecil

% 99,01 100,16 99,97 Menurun 98,97

2. Koperasi

aktif

% 44,78 55,24 63,08 Meningkat 50,31

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Misi 2



Tahun 2016

66


1. Usaha Mikro dan Kecil

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan usaha mikro dan kecil pada

tahun 2016 adalah 101,00%. Realisasi jumlah usaha mikro kecil sebesar

99,97% melampaui target yang direncanakan sebesar 98,98%.

Keberhasilan capaian ini ditunjukan oleh realisasi jumlah usaha mikro

sebanyak 6915 unit dari target yang direncanakan sebanyak 6826 unit atau

101,304% dan realisasi jumlah usaha kecil sebanyak 853 unit dari target

yang direncanakan sebanyak 776 unit atau 109,9227 %. Cakupan jumlah

usaha mikro dan kecil pada tahun 2015 sebesar 100,16 % atau lebih besar

jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100,04%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM, Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Kondusif dan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.

Capaian indikator telah banyak dilakukan agar UMKM dapat terus

berkembang diantaranya adalah pembinaan, upaya peningkatan pemasaran

UMKM bermitra dengan pasar modern, fasilitasi sertifikat PIRT dan halal.

Namun demikian masih saja ada hambatan-hambatan diantaranya masih

rendahnya kualitas produk terutama dalam hal kemasan, legalitas produk

(PIRT dan halal) serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat

diantaranya kenaikan BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan

gas yang berdampak pada peningkatan biaya produksi sehingga

berpengaruh terhadap omset, maka jika UKM tidak cepat tanggap terhadap

kondsi ini, tidak menutup kemungkinan banyak UMKM yang gulung tikar

. 2. Koperasi aktif

Tingkat capaian indikator sasaran koperasi aktif pada tahun 2016 adalah

135,27%. Realisasinya sebesar 63,08% melampaui target yang telah

direncanakan sebesar 46,63%. Sedangkan realisasi jumlah koperasi aktif



Tahun 2016

67


pada tahun 2015 sebesar 55,24% atau lebih kecil dibandingkan tahun 2016

sebesar 63,08%. Meningkatnya capaian ini didukung oleh pelaksanaan

program kegiatan di instansi terkait terutama dilaksanakannya pendataan

dan pembenahan secara administratif kepada seluruh koperasi di Kota

Banjar dengan hasil menunjukan semula ada 147 unit koperasi menjadi 127

unit koperasi, ditambah 3 unit koperasi yang baru terbentuk, jadi total

koperasi pada tahun 2016 menjadi 130 unit. Hal ini dilakukan sesuai amanat

Undang – Undang No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi yang pasif lebih baik

di bubarkan atau di marger dengan koperasi lain. salah satu indikator

koperasi aktif adalah menyelenggarakan rapat anggota tahunan minimal dua

tahun secara berturut-turut. Dari sejumlah 130 unit koperasi yang secara

aktif melaksanakan RAT setiap tahunnya dalam kurun waktu dua tahun

terakhir ada sebanyak 82 unit koperasi aktif. Menunjuk pada target capaian

tahun 2017 cakupan koperasi aktif di Kota Banjar sudah memenuhi target.

Untuk mempertahankan keberhasilan ini Pemerintah Kota Banjar akan

melanjutkan program kegiatan yang sudah berjalan dan memberikan porsi

anggaran yang cukup dengan prioritas pada pelaksanaan program

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

11) Sasaran :

Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan

Pengukuran terhadap meningkatnya konstribusi dan pertumbuhan industri

pengolahan memperoleh hasil melalui 2 indikator sasaran, satu indikator

mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan satu indikator belum

dapat diukur.

Tabel III.58

Capaian Indikator kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan


% Ket

1. Pertumbuhan industri

pengolahan

IKM

Formal

535 561 104,86

Tercapai

2. Kontribusi sektor % 12,56 - - Belum



Tahun 2016

68



% Ket

perindustrian terhadap

PDRB

Diukur

Perbandingan capaian indikator cakupan kontribusi dan pertumbuhan

industri pengolahan tahun 2014, 2015 dengan tahun 2016 , disajikan sebagai

berikut:

Tabel III.59 Perbandingan Capaian Indikator kontribusi dan

pertumbuhan industri pengolahan


2014

Realiasai

2015

Realisasi

2016

Ket Target

2018

1. Pertumbuhan

industri

pengolahan

(unt)

IKM Formal 540 554 561 Meningkat 545

2. Kontribusi

sektor

perindustrian

terhadap PDRB

% 11,15 10,74 Belum

diukur

Belum

Diukur

12.73

1. Pertumbuhan industri pengolahan

Tingkat capaian indikator sasaran pertumbuhan industri pengolahan pada

tahun 2016 adalah 104,86%. Realisasi jumlah pertumbuhan industri

pengolahan sebanyak 561 IKM melampaui dengan target yang

direncanakan sebanyak 535 IKM.

Pada tahun 2016 ini, pertumbuhan industri pengolahan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukan dengan adanya

penambahan jumlah industri pengolahan sebanyak 7 unit yang semula pada

tahun 2015 sebanyak 554 unit di tahun 2016 menjadi sebanyak 561 unit,

penambahan tersebut terdiri dari industri Mikro 2 unit dan industri Menengah

5 unit. Keberhasilan indikator sasaran ini di dukung melalui program kegiatan

di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Kerja sebanyak 7538

orang. Dengan total investasi Rp 89.366.679,5 milyar, dengan penyerapan

tenaga.



Tahun 2016

69


2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perindustrian terhadap

PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun

2016 belum tersedia.

12) Sasaran :

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

Pengukuran terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

memperoleh hasil melalui 1 (satu) indikator sasaran, satu indikator ini belum

dapat diukur untuk tahun 2016.

Tabel III.60

Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan


% Ket

1. Kontribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

% 36,52 - - Belum

diukur

Perbandingan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan tahun 2014

s.d tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.61

Perbandingan indikator kontribusi sektor perdagangan


2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Keterangan

Target

tahun

2018


perdagangan

terhadap PDRB

% 31,61 31,07 - Belum diukur 37,33



Tahun 2016

70


1. Konstribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB pada tahun 2016 ini belum diukur sehubungan data PDRB

Tahun 2016 belum tersedia. Untuk jumlah anggaran kegiatan tahun 2016

Rp. 156.300.000,- sedangkan realisasi anggaran kegiatannya Rp.

115.400.000,- berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat bahwa

target indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2016

sebesar 36.52%, Cakupan jumlah kontribusi perdagangan terhadap PDRB di

tahun 2016 mengalami perubahan metode perhitungan tahun dasar yaitu

dari tahun dasar 2000 menjadi tahun 2010. Oleh karena hal tersebut, target

dan realisasi belum dapat dibandingkan kecuali dilihat dari pergerakan

angka yang telah disamakan dalam metode perhitungannya dan

dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik.

Dalam menunjang Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar pada tahun 2016

target konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berdasarkan harga

konstan adalah 36,52%. Namun berhubung dari mulai tahun 2014 terdapat

perubahan metode perhitungan tahun dasar yaitu dari tahun dasar 2000

menjadi tahun 2010, maka target dan realisasi tidak dapat dibandingkan,

kecuali dilihat dari pergerakan angka yang telah disamakan dalam metode

perhitungannya.

Pada umumnya struktur ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun

mengalami perubahan pola konsumsi masyarakat, berikut tiga hal yang

melatarbelakangi perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke tahun 2010,

adalah sebagai berikut:

- Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional

dalam sepuluh tahu terakhir.

- Rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

- Menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil

perbedaan antara PDB nasional dan PDRB.



Tahun 2016

71


Manfaat dari pergeseran tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 ini, yaitu:

- Memberikan gambaran perekonomian nasional kini

- Meningkatkan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan, meliputi

pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

- Menjadikan data PDB/PDRB dapat diperbandingkan secara

internasional.

Implikasi yang terjadi akibat adanya perubahan tahun dasar 2000 ke tahun

dasar 2010, yaitu:

- Meningkatnya nominal PDB, yang pada gilirannya akan berdampak pada

pergeseran kelompok pendapatan negara suatu daerah dari rendah,

menjadi menengah atau tinggi.

- Akan mengubah indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio

investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan

ekonomi.

- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan

forecasting.

Pergeseran tahun dasar pada PDRB atas dasar harga konstan dari tahun

2000 ke tahun 2010 dilandasi oleh beberapa alasan pokok sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil;

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun

terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi

yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-

produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5

(lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali;

- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan

dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;

- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks Harga Produsen

(IHP)/Producer Price Index (PPI);



Tahun 2016

72


- Tersedianya kerangka kerja Supply and Use Tables (SUT) yang

digunakan untuk benchmarking/menetapkan PDB.

Dari hasil perbandingan angka tersebut dari tahun 2014 ke tahun 2015

terdapat penurunan angka sebesar 0,54%, hal ini disebabkan karena

adanya kenaikan pada sektor lain, diantaranya sektor informasi dan

komunikasi, selain itu juga disebabkan terjadinya pergeseran/penambahan

konstribusi di sektor lain walaupun pergerakanya hanya sedikit-sedikit.

Jika dilihat dari konstribusi terhadap total PDRB memang terjadi

penurunan hal ini disebabkan adanya kenaikan pada sektor lain diantaranya

sektor informasi dan komunikasi, namun jika dilat dari angka PDRB Kota Banjar

atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tetapi ada

peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.62

Peningkatan dari angka PDRB Kota Banjar atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha

No Lapangan Usaha

Perdagangan

2013 (Milyar

Rupiah)

2014 (Milyar

Rupiah)

2015 (Milyar

Rupiah) Ket

1 Pedagang besar dan

eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor

698,51 724,72 748,48

2 Penyediaan

akomodasi dan

makan minum

59,53 62,70 66,81

758,04 787,42 815,29



Tahun 2016

73


13) Sasaran :

Meningkatnya Realisasi Investasi

Pengukuran terhadap Meningkatnya realisasi investasi memperoleh hasil:

ada 1 Indikator sasaran untuk capaiannya tidak mencapai target yang

diharapkan.

Tabel III.63

Capaian indikator realisasi investasi


% Keterangan

1. Meningkatnya realisasi

investasi % 10,00 6,15 61,50

Tidak

Tercapai

Perbandingan capaian indikator Meningkatnya realisasi investasi tahun

2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:

Tabel III.64

Perbandingan capaian indikator realisasi investasi


2014

Realisasi

2015

Realisas

i 2016 Keterangan

Target

tahun

2018

1. Meningkatnya

realisasi investasi % 15,16 5,68 6,15 Meningkat 12,00

1. Meningkatnya Realisasi Investasi

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan indikator realisasi investasi

adalah 61,50% dengan realisasi sebesar 6,15% atau belum mencapai target

yang direncanakan sebesar 10,00 %.

Berdasarkan rumus :



Tahun 2016

74


Berdasarkan rumus diatas kenaikan realisasi investasi mengalami

peningkatan yang sangat berarti yakni jumlah investasi pada tahun 2016 tercatat

sebesar Rp. 75.499.785.261 atau sebesar 6,15% dari tahun sebelumnya

Tabel III.65 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor/Sub Sektor

No Sektor/Sub Sektor Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016

Unit Usaha Investasi (Rp) Unit Usaha Investasi (Rp)

1. Perdagangan &

Jasa

106 57.012.700.009 148 71.925.752.261

2. Industri 13 6.394.000.000 10 2.384.000.000

3. Koperasi - - - -

4. Perhotelan - - 1 100.000.000

5. Restoran 2 260.000.000 1 15.000.000

6. Angkutan 10 1.670.000.000 4 1.095.033.000

7. Perternakan - - - -

8. Kesehatan 3 550.000.000 - -

Jumlah 134 164 75.499.785.261

Sumber data: BPMPPT

Realisasi Indikator Kinerja kenaikan realisasi investasi Tahun 2016

sebesar 6,15 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015

sebesar 5,68%, hal ini dipengaruhi oleh faktor penyebab terjadinya penurunan

nilai realiasasi investasi antara lain:

a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya proses pembiayaan

b. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

c. Pengaruh nilai tukar

d. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikan produk-produk

impor

e. Pengaruh tingkat suku bunga

f. Pengaruh tingkat inflasi

g. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan,

yang tidak transfaran mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi

kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah,

kenaikan upah minimum yang terlalu cepat dan maraknya demo dan



Tahun 2016

75


pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor

melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tenaga yang lebih

kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki

sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor

untuk berinvestasi di daerah.

h. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

i. Terbatasnya akses pasar menyebabkab produk yang dihasilkan tidak

dapat dipasarkan secara kompetitif di pasar nasional.

BPMPPT dengan kegiatan promosi sudah berupaya dengan anggaran

yang ada berupaya mempromosikan potensi–potensi investasi dan

mengenalkan Kota Banjar kepada investor tetapi tugas ini tidak berarti jika

sektor-sektor teknis tidak ikut serta mempromosikan Kota Banjar. Didalam

kegiatan promosi tersebut BPMPPT aktif mengundang Kantor Dagang (KADIN)

Kota Banjar untuk ikut serta dalam mempromosikan Kota Banjar kepada relasi-

relasi pengusaha potensial serta aktif memfasilitasi UMKM dengan KADIN Kota

Banjar.

Tidak tercapainya realisasi investasi bisa dipahami jika melihat gejolak

ekonomi nasional dan akan berpengaruh pada daerah, lemahnya pergerakan

ekonomi nasional dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

(USD), dan masih kurang terurusnya berbagai sarana dan prasarana. Gejolak

ekonomi dengan adanya kelemahan tukar rupiah dapat menyebabkan

pembiayaan yang menggunakan mata uang asing (USD) akan sangat terganggu

sehingga investor akan bersifat menunggu jika akan melakukan investasinya.

Belum optimalnya perkembangan infrastruktur diantaranya kawasan

industri, akses transportasi ke pelabuhan dalan lain sebagainya. Jika

pembangunan infrastruktur mengandalkan APBD akan sangat lambat

dikarenakan pembangunan infrastruktur itu biayanya mahal, yang paling cepat

itu jika sektor swasta mulai masuk dan ikut mengembangkan infrastruktur

tersebut. Agar investor berminat, Pemerintah Kota Banjar harus menyiapkan

kawasan strategis serta berbagai kemudahan perizinan, antara lain kawasan

industri, kesehatan, perumahan dan pendidikan.



Tahun 2016

76


Rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target di akhir tahun 2018,

akan mengupayakan mempermudah perijinan investasi di Kota Banjar,

khususnya BPMPPT yang telah berusaha melayani investor agar merasa

nyaman, memberikan kemudahan dalam perijinan dan struktur yang

mendukung. Hal ini didukung Forum Investasi Kota Banjar (Banjar City

Investment Forum) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor

582/.Kpts.166-BPMPPT/2013 yang dibentuk dalam rangka mendukung dan

menciptakan iklim investasi yang kondusif serta upaya strategi dalam menarik

minat investor dan percepatan realisasi investasi di Kota Banjar.

Adapun Banjar City Investment Forum terdiri dari beberapa divisi dalam

pelaksanaan tugasnya, yaitu :

a. Divisi promosi

b. Divisi hubungan kerjasama

c. Divisi mediasi fasilitasi dan penanggulangan permasalahan

d. Divisi Pemberdayaan UMKM

14) Sasaran :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Pengukuran terhadap Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,

perkebunan dan peternakan memperoleh hasil: ada 9 Indikator sasaran,

sebanyak 5 indikator mencapai target yang belum dapat diukur, dan 3 indikator

tidak mencapai target yang direncanakan dan 1 indikator sasaran dapat

mencapai target yang direncanakan..

Tabel III.66

Capaian Indikator kontribusi sektor peranian, perkebunan dan peternakan

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian% Keterangan


pertanian terhadap

PDRB

% 16,11 - - Belum diukur



Tahun 2016

77


Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian% Keterangan


perkebunan terhadap

PDRB

% 1.90 - - Belum diukur


peternakan terhadap

PDRB

% 4.49 - Belum diukur


kehutanan terhadap

PDRB



perikanan terhadap

PDRB


6. Produksi Padi Ton 45.200 44.494 98,44 Tidak

Tercapai

7. Produksi Jagung Ton 3.300 2.805 85,00 Tidak

Tercapai

8. Produksi Kedelai Ton 1.250 1.088 87,44 Tidak

Tercapai

9. Produksi Daging Sapi Ton 573 760,26 132,68 Tercapai

Perbandingan capaian indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan

dan peternakan tahun 2014, 2015 dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:

Tabel III.67

Perbandingan indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan


2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

tahun

2018


pertanian

terhadap PDRB

% 15,76 16,10 - - 16,13


perkebunan

terhadap PDRB

% 1,87 1,89 - - 1,92

3. Kontribusi sektor % 4,43 4,48 - - 4,49



Tahun 2016

78



2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Ket

Target

tahun

2018

peternakan

terhadap PDRB


kehutanan

terhadap PDRB

% 0,06 0,09 - - 0,12


perikanan

terhadap PDRB

% 0,25 0,28 - - 0,31

6. Produksi Padi Ton 42.012,00 39.766,00 44.494,00 Meningkat 45.400

7. Produksi Jagung Ton 398 108,00 2.805 Meningkat 4000

8. Produksi Kedelai Ton 216 1.353,00 1.088 Menurun 1,350

9. Produksi Daging

Sapi

Ton 593 597,00 760,26 Meningkat 575

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap



2. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perkebunan terhadap



3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perternakan terhadap





Tahun 2016

79


4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor kehutanan terhadap



5. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perikanan terhadap



Dari ke lima sasaran ini di dukung oleh program kegiatan Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan dengan program peningkatan ketahanan pangan,

program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program

peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil

peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,

program peningkatan produksi peternakan, program pemanfaatn potensi sumber

daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan

budidaya perikanan dan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran

produksi perikanan.

6. Produksi Padi

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi padi adalah 98,44%.

Realisasi jumlah produksi padi sebanyak 44.494 ton belum sesuai dengan

target yang direncanakan sebanyak 45,200 ton. Capain kinerja jumlah

produksi padi pada tahun 2016 sebanyak 44.494 ton bila dibandingkan

dengan tahun 2015 sebanyak 39.766 ton dapat dikatakan mengalami

peningkatan produksi.



Tahun 2016

80


7. Produksi Jagung

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi jagung adalah 85,00%.

Realisasi jumlah produksi jagung sebanyak 2.805 ton belum sesuai dengan

target yang direncanakan sebanyak 3.300 ton. Capain kinerja jumlah

produksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 2.805 ton bila dibandingkan

dengan tahun 2015 sebanyak 108 ton dapat dikatakan mengalami

peningkatan produksi.

8. Produksi Kedelai

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi kedelai adalah 87,44%.

Realisasi jumlah produksi kedelai sebanyak 1.088 ton belum sesuai dengan

target yang direncanakan sebanyak 1.250 ton. Capain kinerja jumlah

produksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 1.088 ton bila dibandingkan

dengan tahun 2015 sebanyak 1.353 ton dapat dikatakan mengalami

penurunan dan membutuhkan perhatian

9. Produksi Daging Sapi

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi daging sapi adalah

132,68%. Realisasi jumlah produksi daging sapi sebanyak 760,26 ton

melampaui target yang direncanakan sebanyak 573 ton. Capain kinerja

jumlah produksi daging sapi pada tahun 2016 sebanyak 760,26 ton bila

dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 597 ton dapat dikatakan

mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 komoditas utama berupa padi, jagung dan kedelai rata –

rata capaian targetnya di bawah 100%, akan tetapi ada peningkatan produksi

dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya dikarenakan adanya sarana dan

prasarana irigasi desa serta adanya pengendalian hama dan penyakit serta

penggunaan bibit unggul oleh para petani, selain itu untuk tanaman jagung dan

kedele adanya monitoring kegiatan peningkatan PAJALE di kelompok tani/sentra

produksi yang melibatkan TNI sebagai fasilitator serta adanya perluasan luas



Tahun 2016

81


tanam, sehingga bisa meningkatakan produksi , akan tetapi untuk tanaman

kedele banyak lahan yang tergenang air sehingga para petani yang beralih pada

komoditas lain seperti pepaya dan pisang sehingga capaian produksinya

menurun dari tahun sebelumnya, untuk produksi daging sapi capaian

produksinya melampau target dikarenakan banyaknya permintaan pasar dan

tinggginya tingkat konsumsi daging sapi.

Komoditas perkebunan target produksinya bervarisasi dikarenakan pada

musim penghujan misalnya pada tanaman, buah – buahan, sebagian mengalami

peningkatan produksi misalnya rambutan dikarenakan pada musim penghujan

cukup mendapatkan suplai air untuk memproduksi buah sehingga produksinya

bisa meningkat dari tahun sebelumnya, ada juga komoditas perkebunan yang

Produksinya kurang maksimal seperti lada , karet dan kelapa dikarenakan

musim penghujan yang ekstrim .

Pada sektor perikanan , untuk capaian produksinya meningkat akan tetapi

masih dibawah target yang diharapkan dikarenakan pada musim penghujan

banyak kolam-kolam budidaya mengalami kebanjiran sehingga banyak ikan

yang ikan yang hanyut terbawa air sehingga hasil panen kurang maksimal ,

akibatnya sebagian petani enggan memelihara ikan dalam jumlah yang besar.

Namun demikian sebagai dukungan pencapaian Indikator sasaran dan

realisasi kegiatan diatas didukung dengan Program/kegiatan diantaranya:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan);

b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;

c. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;

f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

g. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ;

h. Program Rehabilitaasi Hutan dan Lahan;

i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

j. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.



Tahun 2016

82


15) Sasaran :

Meningkatnya Ekonomi Kota dengan Aktivitas Agrowisata

Pengukuran terhadap Meningkatnya Ekonomi Kota dengan Aktivitas

Agrowisata memperoleh hasil 1 indikator sasaran yang mencapai target yang

direncanakan.

Tabel III.68

Capaian indikator rintisan daerah agrowisata


% Keterangan

1. Rintisan daerah

agrowisata

% 25 25 100 Tercapai

Perbandingan capaian indikator meningkatnya ekonomi kota dengan

aktivitas agrowisata tahun 2014 samapai dengan tahun 2016 , disajikan sebagai

berikut

Tabel III.69 Perbandingan capaian indikator rintisan daerah agrowisata

Indikator

Sasaran Satuan

Realisasi

2014

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Keterangan

Target

th.2018

1. Rintisan

daerah

agrowisata

% 0 10 25 Meningkat 35

1. Rintisan Daerah Agrowisata

Capaian kinerja jumlah sasaran rintisan daerah agrowisata pada tahun

2016 sebesar 25% bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 10% dapat

dikatakan mengalami peningkatan.

Indikator sasaran meningkatnya ekonomi Kota dengan aktivitas agrowisata

dengan leading sektor pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan. Tahun

anggaran tahun 2016 kegiatan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya

berkaitan dengan pelaksanaan aturan, kebijakan pemerintah dan ketentuan luas

lahan tanah milik negara minimal 25 ha dan di kelola selama masa 10 tahun.

Sasaran kinerja tujuan LPE/Daya beli masyarakat dengan sasaran



Tahun 2016

83


meningkatnya ekonomi Kota dengan aktivitas agrowisata telah dilaksanakan

pada tahun 2016 akan tetapi harus lebih di tingkatkan pada tahun berikutnya

melalui program dan Kegiatan yang di lakasanakan. Namun pada sektor lainya,

dukungan kegiatan untuk mencapai sasaran rintisan daerah agrowisata telah

berjalan.

Sasaran ini di dukung melalui program kegiatan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan. Diantaranya Kegiatan restocking Perairan umum yang

merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat sebanyak

200.000 ekor benih ikan yang di tebar pada Obyek wisata Situ Leutik, Situ

Mustika dan Rawa Onom untuk mendukung Agowisata di Kota Banjar.

16) Sasaran :

Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kota

Pengukuran terhadap meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kota memperoleh hasil: ada 3 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator

mencapai target, 2 indikator tidak mencapai target.

Tabel III.70

Hasil pengukuran Capaian Indikator kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kota

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi capaian

%

Keterangan

1. Terbangunnya Pasar Muktisari

% 1 1 100,00 Tercapai

2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

% 97,80 94,54 96,6 Tidak tercapai

3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

% 68,74 59,61 86,72 Tidak tercapai

Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana da prasarana

Kota tahun 2015 dengan tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:



Tahun 2016

84


Tabel III.71 Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana Kota


2015 Realisasi

2016 Keterangan

Target tahun 2018

1. Terbangunnya Pasar

Muktisari

% 0 1 meningkat 1


% 93.42 94,54 Meningkat 99,7


% 57.66 59,61 Meningkat 79,99

1. Terbangunnya Pasar Muktisari

Untuk indikator sasaran Terbangunnya Pasar Muktisari dapat tercapai 100%

dengan kegiatan yangt bersumber dari ABPD Kota Banjar. Bangunan pasar

tersebut terdiri dari 2 lantai, dengan rincian lantai I terdiri dari 110 kios dan

362 los, serta lantai 2 terdiri dari 55 kios.


Tingkat capaian indikator sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi

baik adalah 96,6%. Realisasi capaian indikator persentase panjang jalan

dalam kondisi baik sebesar 94,54% belum mencapai target yang

direncanakan sebesar 97,80%. Namun demikian ada sedikit peningkatan dari

tahun sebelummnya yaitu sebesar 1,12 %. Faktor penyebab menurunnya

kondisi jalan kota diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga

terputusnya jalan nasional (jalan Banjar – Ciamis) dengan demikian

kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat atau sebaiknya harus

berputar melalui jalan kota, dengan kondisi tersebut jumlah atau volume

yang masuk ke jalan kota semakin tinggi. Untuk indikator kinerja ini tidak

terlepas dari dukungan yang cukup memadai baik dari APBD Kota, Bantuan

Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)



Tahun 2016

85


Dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :


Tingkat capaian indikator sasaran persentase jaringan irigasi dalam kondisi

baik adalah 86,72%. Realisasi capaian indikator sasaran persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik sebesar 59,61 tidak mencapai target yang

direncanakan sebesar 68,74%. Program dan kegiatan yang mendukung

capaian kinerja ini adalah

1) Mempercepat jalannya air menuju ke lahan persawahan

2) Menambah luas areal persawahan serta memperlancar pembagian air ke

areal persawahan yang jaungkaunya lebih jauh

3) Meningkatnya hasil produksi pertanian dari 1 kali musim tanam dalam satu

tahun menjadi 2 kali tanam dalam satu tahun

Angka realisasi indikator sasaran persentase jaringan irigasi dalam kondisi

baik Dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :

Indikator jaringan irigasi tersier ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas

sumber daya air yang handal untuk mendukung peningkatan hasil produksi

pertanian serta mengendalikan daerah potensial pertanian dari bencana

banjir, hal ini dapat dilihat dari adanya sedikit peningkatan potensi



Tahun 2016

86


pencapaian target sebesar 1,95% yang didapat dari realisasi tahun 2015

sebesar 57,66 % dibanding dengan realisasi 2016 sebesar 59,61 %.

17) Sasaran :

Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera

Pengukuran terhadap Meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga pra

sejahtera memperoleh hasil: ada 1 Indikator sasaran dan 1 indikator tidak

mencapai target.

Tabel III.72 Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera


% Keterangan

1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

% 18,8 19,12 98,30 Tidak Tercapai

Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana da prasarana

Kota tahun 2014 dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:

Tabel III.73

Perbandingan capaian kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera

Indikator Sasaran

Satuan Tahun

2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Keterangan Target tahun 2018

1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

% 24,94 25,04 19,1 Meningkat 17,00

1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator sasaran Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 tidak mecapai target

yang diharapkan sebesar 18,80%, hanya mencapai target 19,12% maka

capaian indikator sasarannya hanya 98,30%. Analisis penyebab

keberhasilan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya ini disebabkn



Tahun 2016

87


karena dalam program penurunan angka kemiskinan dari Pra Sejahtera

menjadi KS 1, belum bisa sepenuhnya diintervernsi karena keterbatasan

anggaran yang ada, untuk tahun 2015 dan 2016 interverensi anggaran

bertumpu pada keluarga pra sejahtera saja dan pengaruh ekonomi

masyarakat yang tidak stabil sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak

tercapai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2016, adapun kegiatan

yang mendukung program ini terdiri dari:

a. Tiga kegiatan memontum pelayanan KB,P2WKSS dengan memfokuskan

peningkatan di 100 KK binaan.

b. Seratus Kelompok dan dapat tercapai 100 % dan Tahun 2014 sebanyak

kegiatan (50 orang) dan dapat tercapai 100 %, dalam artian dengan

melaksanakan moment dalam menunjang pengelolaan ekonomi

keluarga dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Banjar. ini

dikarenakan bahwa dalam peningkatan mainset para kader dalam

meningkatkan pengetahuan ekonomi keluarga merupakan pilot project

BKBPP yang selalui menjadikan para kader menjadi ujung tombak

dalam pergerakan di lapangan dalam usaha meningkatkan pencapaian

program KB yang salah satunya didukung oleh indicator kinerja ini dan

juga Terfasilitasinya pengelola produk UPPKS dalam mempromosikan

hasil produk UPPKS dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2016

sebanyak 2 kegiatan dan dapat tercapai 100 % ini disebabkan karena

yang semula dalam Renstra ditargetkan 2 kegiatan sebagai target

tahunan yang ditetapkan pelaksanaan pameran hasil produk UPPKS

yang di pasarkan atau produk UPPKS yang diunggulkan dalam moment

Harganas Tingkat Kota, Harganas Tingkat Provinsi, dan alternative

solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Badan adalah

dengan Peningkatan akses ekonomi keluarga yang berkualitas dan

dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB/KR

yang mandiri melalui pemberdayaan institusi masyarakat Pedesaan

(IMP).



Tahun 2016

88


Tabel III.74 Proporsi Jumlah Pra KS dan KS1 yang terlayani Tahun 2016

No Kec. Jumlah

Keluarga

Pasangan Subur PUS Yang Terlayani

Seluruh

Tahapan KS

Pra KS

dan KS1

Persentase

Pra KS & KS1

Thd Jumlah

Keluarga

Seluruh

tahapan

KS

Pra KS

dan KS

1

Presen

tase

Pra KS

& KS 1

Thd

Jumlah

Keluar

ga

1 Banjar 17.634 10.395 4.834 27,41 8.193 4.072 23,09

2 Pataruman 19.107 10.057 3.572 18,69 7.628 2.793 14,62

3 Purwaharja 7.362 4.450 1.344 18,26 3.545 1.097 14,90

4 Langensari 17.180 10.917 5.008 29,15 8.229 3.755 21,86

Jumlah 61.283 35.825 14.758 24,08 27.595 11.717 19,12

18) Sasaran :

Menurunnya Populasi PMKS

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan populasi PMKS adalah

104,80%. Realisasi jumlah populasi PMKS sebesar 99,56% melampaui target

yang direncanakan sebesar 95,00%.

Tabel III.75

Capaian Indikator populasi PMKS


% Keterangan

1. Persentase penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang tertangani.

% 95,00 99,56 104,80 Tercapai



Tahun 2016

89



% Keterangan

2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi

Unit 1 0 0 Tidak Tercapai

Perbandingan capaian indikator populasi PMKS tahun 2014 dengan tahun

2016 , disajikan sebagai berikut:

Tabel III.76

Perbandingan capaian indikator populasi PMKS


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2015 Ket

Target tahun 2018

1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.

% 90 99,91 99,56 Meningkat 100

2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Unit 0 0 0 Tetap 3

1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani

Realisasi persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

tertangani pada tahun 2015 sebesar 99,91% atau lebih kecil dibandingkan

dengan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 99,56% melampaui target yang

telah ditetapkan sebesar 95%. Sehingga capaian indikator sasaran

mencapai 104,80%. Keberhasilan capaian ini secara umum merupakan

keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dengan

sasaran PMKS yang mendapat penanganan melalui pelatihan, pembinaan

maupun pemberdayaan yang meliputi Keluarga Fakir Miskin, Lanjut Usia

Terlantar, WRSE, Penyandang cacat, Tuna Susila dan Eks Tuna Susila,

mengalami peningkatan.

Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani

sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

diperoleh dengan rumus :



Tahun 2016

90


Tabel III.77 Jumlah Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Tahun 2016

NO PERMASALAHAN

KECAMATAN

JUMLAH

BANJAR PURWAHARJA PATARUMAN LANGENSARI

1 Anak Balita Terlantar - 14 5 3 22

2 Anak Terlantar - 66 20 149 235

3 Anak Bermasalah Hukum

5 1 3 7 16

4 Anak Bermasalah Sosial Psikologi

- - 8 - 8

5 Anak Jalanan 7 - - 5 12

6 Wanita Rawan Sosial

Ekonomi (WRSE) 378 176 186 258 998

7 Korban Tindak Kekerasan

- 3 - 1 4

8 Lanjut Usia Terlantar 288 294 477 359 1.418

9 Penyandang Cacat 339 154 423 337 1.253

10 Tuna Susila 32 11 30 11 84

11 Pengemis 4 5 7 4 20

12 Gelandangan - 6 - - 6

13 Waria 13 3 12 5 33

14

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)

23 2 32 19 76

15 Korban Penyalahgunaan Napza

7 - 2 8 17

16 Keluarga Fakir Miskin 1.694 769 1.624 1.510 5.597

17 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

502 99 405 176 1.182

18 Keluarga Bermasalah Sosial Fsikologis

17 1 2 2 22

19 Komunitas Adat Terpencil

- - - - -

20 Korban Bencana Alam - - - 1 1

21 Korban Bencana Sosial atau Pengungsi

- - - - -

22 Pekerja Migran Bermasalah Sosial

- 1 - 1 2



Tahun 2016

91


NO PERMASALAHAN

KECAMATAN

JUMLAH

BANJAR PURWAHARJA PATARUMAN LANGENSARI

23 Penyandang HIV / AIDS 40 9 11 4 64

24 Keluarga Rentan 175 28 138 25 366

25 Korban Traficking - - 1 - 1

JUMLAH 3.436 1.621 3.327 2.861 11.437

Sasaran ini didukung melalui program kegiatan di Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja dengan program pendampingan bantuan raskin, pemberdayaan

perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) dan pemberdayaan keluarga miskin.

2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Berdasarkan hasil evaluasi LKIP, bahwa pada tahun 2016 pada RPJMD

terdapat pembangunan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan

panti rehabilitasi. Hal ini belum dapat dilaksanakan mengingat ketersediaan

alokasi anggaran belum ada, serta belum adanya kepastian lahan/tanah

yang akan digunakan untuk tempat pendirian sarana sosial tersebut.

19) Sasaran :

Meningkatnya Penempatan Bagi Pencari Kerja

Pengukuran terhadap meningkatnya penempatan bagi pencari kerja

memperoleh hasil: ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator mencapai

target yang telah direncanakan dan 1 indikator sasaran belum dapat mencapai

target yang telah ditentukan .

Tabel III.78

Capaian indikator penempatan bagi pencari kerja

Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan

1. Penyerapan tenaga kerja % 13 52,78 406,00 Tercapai

2. Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

% 96 55,56 57,87 Tidak tercapai



Tahun 2016

92


Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan

kompetensi, masyarakat

dan kewirausahaan

Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja tahun 2014 dengan

tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:

Tabel III.79 Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja

Indikator Sasaran Satuan Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016 Keterangan

Target

tahun

s.d 2018

1. Penyerapan tenaga

kerja

% 16 33,67 52,78 Meningkat 12

2. Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi,

masyarakat dan

kewirausahaan

% 92 100

55,56 menurun 94

1. Penyerapan tenaga kerja

Tingkat capaian indikator sasaran penyerapan tenaga kerja adalah 406%.

Realisasi jumlah sasaran penyerapan tenaga kerja sebesar 52,78% melampaui

target yang direncanakan sebesar 12%. Pada tahun 2016 tercatat pencari kerja

yang terdapat sebanyak 3.651 orang sedangkan yang dapat disalurkan oleh

instansi terkait tercacat sebanyak 1.927 orang. Sasaran ini di dukung melalui

program kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Capain kinerja penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 33,67% atau

lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 52,78% namun



Tahun 2016

93


dibandingkan dengan target 2018 cakupan jumlah penyerapan tenaga kerja

sudah melampaui target.

Rumus Penyerapan Tenaga Kerja :

Dengan :

A = jumlah pencari kerja yang ditempatkan

B = Jumlah pencari kerja yang mendaftar

.

2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan

Capaian indikator sasaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan adalah 57,87 %.

Pada tahun 2016 tercatat pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis

kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan sebanyak 100 orang dari jumlah

pendaftar sebanyak 180 orang. Realisasi jumlah sasaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan

sebesar 55,56% lebih kecil dari target sesuai target yang direncanakan sebesar

96%. Sasaran ini di dukung melalui program kegiatan Dinas Sosial dan

Ketenaga kerjaan.

Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,

masyarakat dan kewirausahaan diperoleh dengan rumus :

Dengan :

A = jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,

masyarakat dan kewirausahaan

B = jumlah tenaga yang terdaftar.



Tahun 2016

94


Berdasarkan Jenis Kegiatan Pelatihan

Tahun anggaran 2016

NO KEGIATAN JUMLAH PESERTA YANG MENDAFTAR

JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI

PELATIHAN

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 80 orang 40 orang

2. Pelatihan Berbasis Masyarakat (Mobile

Training Unit) 40 orang 20 orang

3. Pemagangan 35 orang 20 orang

4. Kewirausahaan Produktiv 25 orang 20 orang

JUMLAH 180 orang 100 orang

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar

Program pendukung Meningkatnya penempatan bagi pencari kerja

a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mendidik masyarakat yang masih

berstatus pengangguran dan setengah pengangguran yang masih berusia

produktif, sehingga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan

menyerap angka pengangguran di sektor formal maupun informal. Pada

tahun 2016 telah dilaksanakan dua angkatan pelatihan dengan kejuruan

elektonika yang dilaksanakan langsung oleh UPTD BLK Kota Banjar

dengan jumlah peserta seluruhnya 16 orang serta telah dilaksanakan

fasilitasi pengiriman pelatihan Berbasis Kompetensi ke BLK Bekasi dan

BPKK Bandung dengan jumlah peserta seluruhnya 24 orang. Sumber

anggaran berasal dari APBD Propinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Banjar dalam hal ini difasilitasi oleh UPTD BLK Kota

Banjar telah mengirimkan 60 orang peserta untuk pelatihan berbasis

kompetensi dalam berbagai bidang kejuruan.

b) Pembinaan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap unsur yang

terkait dalam sistem penempatan TKI yaitu PPTKIS, aparatur pemerintahan

desa/kelurahan, kecamatan, aparat kepolisian serta masyaakat/calon TKI.



Tahun 2016

95


c) Job Fair 2016

Tujuan kegiatan ini yaitu mempertemukan antara perusahaan antara

perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat pencari

kerja. Pelaksanaan Job Fair 2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan

total perusahaan yang mengikuti 28 perusahaan dari target 20 perusahaan dan

tersedianya 6.471 lowongan pekerjaan dan menyampaikan lamaran kerja

sebanyak 3.267 berkas lamaran, pelamar yang diterima belum diketahui secara

pasti dikarenakan ada beberapa perusahaan yang masih melakukan tahapan

proses seleksi dan interview, laporan dari perusahaan yang sudah masuk

sebanyak 939 pelapor dipastikan diterima bekerja.



Tahun 2016

96


20) Sasaran :

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Profesional

Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

(RTH) yang proporsional disajikan sebagai berikut:

Tabel III.80

Capaian indikator Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang proporsional


% Keterangan

1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB

% 19,00 24,00 126,32 Tercapai

Perbandingan indikator sasaran kinerja meningkatnya Ruang Terbuka

Hijau (RTH) per tahunnya disajikan sebagai berikut:

Tabel III.81 Perbandingan capaian indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Keterangan Target

s.d 2018

1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB

% 18,05 18,05 24,00 Meningkat 20,00

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Ruang terbuka hijau (RTH)

persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB pada tahun 2016 adalah 126,32%.

Realisasinya sebesar 24% telah mencapat target yang direncanakan sebesar

19%.

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah sebanyak 697,96 ha

sedangkan luas wilayah ber-HPL/HGB sebanyak 2.908,15 ha atau realisasinya

dapat dihitung 24%.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3



Tahun 2016

97


Indikator sasaran diperoleh dengan rumus :

Luas ruang terbuka hijau = 697,96

Luas wilayah HPL/HGB = 2.908,15

=24,00%

21) Sasaran :

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kota

Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan

Persampahan Kota disajikan sebagai berikut: 1 indikator sasaran tidak

mencapai target dan 1 indikator sasaran mencapai target.

Tabel III.82

Capaian sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota


%

Keterangan

1. Cakupan penanganan sampah

% 15,00 30,24 201,6% Tercapai

2. Perluasan Lahan TPA Hektar 10 4,47 44,7 Tidak Tercapai

Perbandingan indikator kinerja pelayanan pengelolaan persampahan kota

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:

Tabel III.83

Perbandingan sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket Target

s.d 2018

1. Cakupan penanganan sampah

% 27,54 24,41 30,24 Meningkat 17

2. Perluasan Lahan TPA

Hektar 0 0 4,47 Meningkat 12



Tahun 2016

98


1. Cakupan Penangganan Sampah

Besaran Cakupan Penangan Sampah diperoleh dari :

(6M3/unitx1000x((3 ritx5unit)+(2 ritx5unit))) x 100 = 30,24%

198.429jiwax2.5ltr/jiwa/hari

Keterangan :

Jumlah ritase armroll/hari = 3 rit Jumlah armroll = 5 unit Jumlah ritase dumptruck/hari = 2 rit Jumlah dumptruck = 5 unit Volume/kapasitas tiap rit = 6 m3/unit Standar menyampah kota banjar = 2.5liter/org/hari (dasar: survey

timbulan sampah 2014) Jumlah penduduk kota banjar = 198.429 jiwa

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penanganan sampah di Kota

Banjar pada tahun 2016 adalah 201,6%. Relisasinya sebesar 30,24%

melampaui target yang telah direncanakan sebesar 15,00%. Keberhasilan

pencapaian ini ditunjukan dengan pengelolaan sampah yang baik oleh dinas

terkait, dua tahun ini Pemerintah Kota Banjar telah mampu memenuhi target

yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 17,00%. Keberhasilan ini

merupakan capaian kinerja yang baik melalui program dan kegiatan yang

menunjang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang

dilaksanakan adalah : Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan;

a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang

memenuhi standar;

b. Pelaksanaan sosialissi pengelolaan persampahan 3R

c. Kelembagaan, pengaanggaran untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana dan pelaksanaan CSR di sekitar Lokasi TPA.



Tahun 2016

99


2. Perluasan lahan TPA

Tingkat capaian indikator sasaran perluasan lahan TPA pada tahun 2016

adalah 44,7% dengan realisasi indikator sasaran perluasan lahan TPA

sebesar 4,47 hektar tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 10

hektar. Pemerintah Kota Banjar belum bisa mencapai target dan masih terus

berjuang untuk mewujudkannya. Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan

seperti perencanaan dan persiapan (terbitnya dokumen penilaian harga dari

konsultan penilai) sudah bisa dilaksanakan, namun tahap pelaksanaan

pengadaan tanah masih terkendala dengan kesepakatan harga dan

tersediaan anggaran di kas daerah.

22) Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman memperoleh hasil 6 Indikator sasaran, sebanyak 5 sasaran tidak

mencapai target yang direncanakan dan 1 indikator sasaran mencapai target

yang direncanakan, disajikan sebagai berikut:

Tabel III.84

Capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman


% Ket

1. Rumah tangga pengguna air bersih

% 87,26 77,84 89,20 Tidak tercapai

2. Rumah tangga bersanitasi

% 73,24 69,83 95,35 Tidak tercapai

3. Kawasan kumuh % 0,60 1,11 14,41 Tidak tercapai

4. Rumah Tidak Layak Huni

% 5,50 4,95 109,96 Tercapai

5. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

% 72,22 71,33 98,77 Tidak tercapai

6. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota

Unit 20,00 15 75 Tidak tercapai



Tahun 2016

100


Perbandingan sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman tahun 2014 s.d 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.85

Perbandingan capaian sasaran meningkatnyakualitas lingkungan permukiman


2014 Realisasi

2015 Tahun 2016

Ket Target th 2018


% 82,19 82,14 77,84 Menurun 87,57

2. Rumah tangga bersanitasi

% 72,29 72,80 69,83 Menurun 74,45

3. Kawasan kumuh % 0,64 1,142 1,11 Menurun 0,56


% 6,89 6,63 4,95 Meningkat 3,58

5. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

% 72,15 72,00 71,3 Menurun 72,43


% baru 0,00 15,00 Meningkat 40,00


Angka Tersedianya rumah tangga pengguna air bersih diperoleh dari

perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran jumlah rumah tangga pengguna air bersih

di Kota Banjar pada tahun 2016 adalah 89,20%. Realisasinya sebesar

77,84% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 87,26%. Pada

tahun ini rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 52.127 rumah

sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Banjar 66.970 rumah

hingga mencapai 77,84 %.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tahun 2016

101


Tabel III.86 Jumlah Rumah Tangga di Kota Banjar per 31 Desember 2016

No Kecamatan Jumlah

1 Kecamatan Purwaharja 8.023

2 Kecamatan Banjar 19.520

3 Kecamatan Pataruman 20.736

4 Kecamatan Langensari 18.691

Jumlah 66.970

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

2. Rumah Tangga bersanitasi

Angka Rumah Tangga Bersanitasi diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan realisasi rumah tangga

bersanitasi adalah 69,83%. Realisasinya sebesar 95,35% tidak mencapai

target yang telah direncanakan sebesar 73,24%. Pencapaian ini ditunjukan

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah

tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air

besar/tinja), sesuai data dari instansi terkait jumlah rumah tangga bersanitasi

tahun ini sebanyak 46.768 rumah dari jumlah total rumah tangga 66.970

rumah sehingga realisasinya 69,83%.

3. Kawasan Kumuh

Angka Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perhitungan :



Tahun 2016

102


Tingkat capaian indikator sasaran luas kawasan kumuh pada tahun 2016

adalah 14,41%. Realisasinya sebesar 1,11% belum mencapai target yang

direncanakan sebesar 0,60%. Luas kawasan kumuh sebesar: 146,95 ha

dan luas wilayah Kota Banjar sebesar 13.197 ha. Upaya Pemerintah Kota

Banjar dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kualitas dan mutu

atau faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni dapat dikatakan

berhasil. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah peningkatan

rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses

untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu: 1) Fasilitas air bersih, 2)

Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4)

pembuangan sampah.


Angka Rumah Tdak Layak Huni diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran rumah tidak layak huni pada tahun 2016

adalah 109,96%. Realisasinya sebesar 4,95% mencapai target yang

direncanakan sebesar 5,50%. Sesuai data dari instansi terkait, bahwa

jumlah rumah di Kota Banjar tahun 2016 sebanyak 57,001 rumah dengan

kategori rumah layak huni sebanyak 54.179 rumah sehingga jumlah rumah

tidak layak huni adalah 2.823 rumah. Pencapaian kinerja ini telah

ditanggulangi dengan program dan kegiatan pada instansi terkait

perumahan permukiman maupun sosial. Namun pada pelaksanaannya

tidak bisa optimal karena ada ketentuan persayaratan yang berlaku.



Tahun 2016

103


Tabel III. 87 Rumah Layak Huni Kota Banjar per 31 Desember 2016

Kecamatan %

RTLH

thn

2013

RTLH yang

diperbaiki

s.d 2016

Jumlah

RTLH

thn

2016

Jummlah

Rumah

Layak

Huni

Jumlah

Rumah Keterangan

Pataruman 94,36 1.421 442 553 16.654 17.649 Ditangani

program

BSPS

Banjar 95,71 440 79 633 15.902 16.614 Ditangani

program

RTLH Kota

dan PNPM

Purwaharja 95,64 1.286 38 260 6.531 6.829 Ditangani

RTLH Kota

Langensari 94,87 1.052 88 728 15.092 15.909 Ditangani

Program

RTLH Kota

dan Prop

Jumlah 95,05 4.200 647 2.175 54.179 57.001

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

5. Tersedianya air limbah setempat yang memadai

Angka Tersedianya sistem air limbah setempat diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah setempat

yang memadai pada tahun 2016 adalah 98,77%. Realisasinya sebesar

71,33% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 72,22%.

Pencapaian ini ditunjukan dengan jumlah sistem air limbah setempat yang

memadai sebanyak unit dan tersedianya sistem air limbah setempat yang



Tahun 2016

104


memadai yang seharusnya ada di Kota Banjar sebanyak unit. Dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.88

Data Jumlah kk dengan sistem air limbah setempat 2015 - 2016

No Kecamatan Jumlah Jumlah kk dengan sistem

air limbah setempat

1 Kecamatan Purwaharja 8.023 13.104

2 Kecamatan Banjar 19.520 14.219

3 Kecamatan Pataruman 20.736 4.276

4 Kecamatan Langensari 18.691 16.173

Jumlah 66.970 47.772

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Angka Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota diperoleh dari

perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kota pada tahun 2016 adalah 75%. Realisasinya sebesar 15 unit

mencapai target yang direncanakan sebesar 20 unit. Pencapaian ini

ditunjukan dengan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota sebanyak

unit dan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota

23) Sasaran :

Meningkatnya Mutu Pengawasan Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya mutu pengawasan

lingkungan hidup diperoleh 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target dari 2

indikator sasaran secara keseluruhan untuk sasaran Meningkatnya Mutu

Pengawasan Lingkungan Hidup, yang secara rinci disajikan sebagai berikut:



Tahun 2016

105


Tabel III.89

Capaian indikator mutu pengawasan lingkungan hidup


% Ket

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDaL

% 76,47 69,23 90,53 Tidak Tercapai

2. Penegakan hukum lingkungan hidup

% 100,00 50,00 50,00 Tidak Tercapai

Perbandingan sasaran strategis meningkatnya mutu pengawasan

lingkungan hidup, per tahunnya disajikan sebagai berikut:

Tabel III.90

Perbandingan indikator mutu pengawasan lingkungan hidup Indikator Sasaran

Satuan Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket. Capaian

s.d 2018

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDaL

% 58,87 100,00 69,23 Menurun 88,23

2. Penegakan hukum lingkungan hidup

% 100 100,00 50,00 Menurun 100,00

1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Angka Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL diperoleh dari

perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 adalah 90,23%.

Realisasinya sebesar 69,23 % belum mencapai target yang direncanakan

sebesar 76,47%. Pencapaian ini ditunjukan oleh jumlah badan usaha berijin



Tahun 2016

106


yang diawasi dibandingkan dengan jumlah badan usaha yang diawasi

dikalikan seratus persen.

Jumlah badan usaha yang diawasi ada 13 badan usaha, sedangkan badan

usaha yang sudah berijin ada 9 buah.

Tabel III.91

Jumlah Badan Usaha yang di awasi

No Nama Perusahaan Keterangan

1 PT Albasi Priangan Lestari Berizin

2 PT Sandi Persada Tidak Berizin

3 PT Berkat Karunia Surya Berizin

4 PT Sung Chang Tidak Berizin

5 PT Sung Chim Berizin

6 PTPN VIII Batulawang Berizin

7 CV ISO Berizin

8 CV Suprapto Berizin

9 CV Berkat Karunia Tidak Berizin

10 RS PMC Berizin

11 RS. PMC Berizin

12 RSUD Kota Banjar Berizin

13 RM. Beti Tidak Berizin Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Angka Penegakan hukum Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran penegakan hukum lingkungan hidup pada

tahun 2016 adalah 50%. Realisasinya sebesar 50% belum mencapai

dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus yang sudah

ditangani yaitu 2 (dua) Kasus yang terdiri dari 1 (satu) kasus Lingkungan PT.



Tahun 2016

107


Berkat Karunia Surya (sudah selesai) dan 1 (satu) kasus lingkungan RS.

Mitra Idaman (masih dalam Proses)

Capaian pada indikator ini belum mencapai target renstra tahun 2016,

sehingga perlu mengkaji ulang target pencapaian pada tahun berikutnya

24) Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Hutan Dan Lahan

Hasil pengukuran sasaran Meningkatnya kualitas hutan dan lahan

menyatakan bahwa seluruh indikator sasarannya sudah mencapai target yang

direncanakan (1 indikator sasaran).

Tabel III.92 Capaian indikator kualitas hutan dan lahan


%

1. Menurunnya lahan kritis % 50,00 50 100

Perbandingan sasaran strategis Meningkatnya kualitas hutan dan lahan

tahun 2014 sampai dengan 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.93

Perbandingan realisasi indikator kualitas hutan dan lahan


2014 Realisasi

2015

Realisasi 2016 Ket

Target s.d

2018

1. Menurunnya

lahan kritis

% 0 63,95 50,00 Meingkat 45,00

1. Menurunnya lahan kritis

Tingkat capaian indikator sasaran Menurunnya lahan kritis pada tahun 2016

adalah 100%. Realisasinya sebesar 50% sesuai target yang direncanakan

sebesar 50,00%. Pada tahun 2016 capaian kinerja dapat terealisasikan

dengan baik karena pada pelaksanaannya mengutamakan kesesuaian pada



Tahun 2016

108


aturan yaitu petunjuk teknis DAK Kementrian Kehutanan mengenai status

lahan hutan Kota. Pemerintah Kota Banjar telah mengkaji ulang dan

memperbaiki perencanaan untuk memenuhi semua prosedur berkenaan

pengukuhan status tanah sesuai dengan potensi kawasan daerah, selain itu

adanya Program Nasional penanaman 1 Milyar pohon dan untuk Kota Banjar

di adakan penanaman 15.000 batang pohon tanaman keras, 70% di tujukan

untuk lahan kritis, 20% untuk kawasan lindung dan 10% untuk lahan

pekarangan Instansi dan sekolah. Keberhasilan di tahun ini ditunjukan oleh

pencapaian penanganan terhadap lahan kritis dengan luasan 43 ha dari

target yang ditetapkan dengan penanganan atau rehabilitasi lahan kritis

sebesar 22 ha.

Angka menurunnya lahan kritis diperoleh dengan rumus :



Tahun 2016

109


25) Sasaran :

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum

Daerah

Pengukuran Capaian Indikator sasaran kepatuhan masyarakat terhadap

produk hukum Daerah memperoleh hasil: dari 2 Indikator sasaran, sebanyak 1

indikator melampaui target yang telah direncanakan, 1 indikator mencapai target.

Tabel III.94

Capaian Indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Daerah


% Keterangan

1. Tingkat pelanggaran perda/ perwal

Kasus 45 50 88,89 Tidak Tercapai

2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD

% 80 81,01 101,2% Tercapai

Perbandingan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan masyarakat

terhadap produk hukum daerah tahun 2015 dengan 2016 disajikan sebagai

berikut:

Tabel III.95

Perbandingan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket

Capaian s.d 2018

1. Tingkat pelanggaran perda/ perwal

Kasus 55 50 50 Tetap 35

Meningkatnya Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Serta Tata Kelola Pemerintahan

Secara Profesional Untuk Menjamin Terciptanya Good Governance Dan Clean Goverment

Misi 4



Tahun 2016

110



2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket

Capaian s.d 2018

2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD

% 82.37 85,35 81,01 Menurun 80

1. Tingkat Pelanggaran Perda/Perwal

Tingkat capaian indikator sasaran pelanggaran perda/perwal adalah 88,89%.

Realisasi jumlah pelanggaran perda/perwal sebesar 50 kali penanganan

kasus belum mencapai target yang direncanakan tahun 2016 sebesar 45

kasus. capaian ini ditunjukan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel III.96

Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah

No. Sasaran dan Indikator Kinerjanya Satuan Target Realisasi %

capaian kinerja

1 Penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan kepala daerah

kali 34 34 100

2

Penanganan pengaduan pelanggaran PERDA, peraturan dan keputusan kepala daerah oleh penyidik pegawai negeri sipil

kali 8 8 100

3 Penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA, peraturan dan keputusan kepala daerah

kali 8 8 100

Jumlah

kali 50 50 100

Sumber: Satpol PP Kota Banjar

Cakupan jumlah capaian pelanggaran perda/perwal pada tahun 2016

sebanyak 50 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2015 realisasinya tetap.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata

kelola Pemerintah Kota Banjar secara professional untuk menjamin

terciptanya good govermance didukung dengan kegiatan: (a) Program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan



Tahun 2016

111


kebijakan KDH, (b) Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota, (c) Penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA,

(d) Penanganan pengaduan pelanggaran PERDA. Kegiatan tesebut

didukung dengan program pemberdayaan masyaraka untuk menjaga

keamanan dan ketertiban dengan cara membina satuan keamanan

lingkungan masyarakat, fasilitasi dan simulasi pemberdayaan linmas,

sinergitas penegakan peraturan daerah dan penigkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (PEKAT).

Tabel III.97 Daftar PERATURAN DAERAH yang ditetapkan tahun 2016

Nomor dan Tanggal Peraturan Daerah

Nomor Lembaran Daerah

Uraian

Nomor 1 9 Februari 2016 LD 2016 No. 8 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun2016 tentang Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum dan retribusi PKB

Nomor 2 9 Februari 2016 LD 2016 No. 9 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjar

Nomor 3 9 Februari 2016 LD 2015 No. 3 Seri E Pencabutan beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang desa

Nomor 4 11 Juli 2016 LD 2016 No. 4 Pencabutan peraturan derah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 tentang ketentuan pemberian surat ijin usaha industry, peraturn daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, peraturan daerah Kota Banjar nomor 38 Tahun 2004 tentang kententuan pendaftaran perusahaan dan peraturan daerah Kota Banjar Kota Banjar nomor 40 Tahun 2004 tentang retribusi izin penyelenggaraan pameran

Nomor 5 15 Agustus 2016

LD 2016 No. 5 Penyelenggaraan ijin ganguan

Nomor 6 24 Agustus 2016

LD 2016 No. 6 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar Tahun angaran 2015

Nomor 7 12 Oktober 2016

LD 2016 No. 7 Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar tahun anggaran 2016

Nomor 8 17 Oktober 2016

LD 2016 No. 8 Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjar

Nomor 9 01 Desember 2016

LD 2016 No. 9 Penanggulangan Bencana di Kota Banjar


LD 2016 No. 10 Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah


LD 2016 No. 11 Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu


LD 2016 No. 12 APBD Tahun Anggaran 2017



Tahun 2016

112


2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh

anggota DPRD

Tingkat capaian indikator sasaran terlaksananya fungsi penganggaran,

legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD adalah 101,2%. Realisasi

jumlah sasaran terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan

pengawasan oleh anggota DPRD sebesar 81,01 % melampaui target yang

direncanakan sebesar 80%. Pada tahun ini mengalami penurunan

dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang pagu anggarannya

dianggarkan tetapi pada tahun 2016 kegiatan yang sudah dianggarkan

tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD dikarenakan padatnya

agenda kegiatan yang lainnya sehingga nilai capaian indikator pada tahun

2015 mencapai 85% ada pada kategori sangat berhasil namun pada tahun

2016 menurun menjadi 81% ada pada kategpri berhasil.

Pelaksanaan tugas penganggaran legislasi dan pengawasan oleh anggota

DPR dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.98

Pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD

No Kegiatan Satuan Capaian %

1 Pembahasan Raperda Perda 107.31

2 Hearing/Koordinasi Laporan 210.80

3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Laporan 112.82

4 Rapat-rapat paripurna Laporan 121.48

5 Kegiatan Reses Laporan 0

6 Kunjungan Kerja Anggota Dewan Laporan 0

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Orang 97.93

8 Studi banding alat kelengkapan DPRD

Laporan 159.80

9 Pelantikan PAW anggota DPRD Kali 0

10 Publikasi peraturan perundangan Kali 0

Jumlah 810,14

Jumlah rata – rata capaian 81.01

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Banjar



Tahun 2016

113


26) Sasaran :

Meningkatnya Disiplin Pegawai

Pengukuran Capaian Indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk

hukum Daerah terdiridari 1 indikator sasaran dan tidak mencapai target yang

telah direncanakan.

Tabel III.99

Capaian indikator disiplin pegawai


% Ket

1. Persentase

pelanggaran disiplin pegawai

% 0,10 0,13 69,79% Tidak tercapai

Perbandingan sasaran strategis disiplin pegawai antara tahun 2014 dengan

tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.100 Perbandingan capaian indikator disiplin pegawai

Indikator Sasaran

Sat Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket

Kondisi Tahun 2018

1. Persentase pelanggaran disiplin pegawai

% 0,4 0,19 0,13 Meningkat 0,4

1. Persentase pelanggaran disiplin pegawai

Tingkat capaian indikator sasaran persentase pelanggar disiplin pegawai

adalah 69,79% dengan realisasi sebesar 0,13% tidak mencapai target yang

direncanakan sebesar 0,10%. Dari jumlah seluruh PNS di Kota Banjar

sebanyak 3.072 orang tercatat ada 4 orang pegawai yang dikategorikan

melanggar disiplin. Pelanggaran yang dilakukan tersebut berasal dari Dinas

Pendidikan, Kecamatan Purwaharja, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja, pada dasarnya ke 4 kasus ini disebabkan karena masing –



Tahun 2016

114


masing yang bersangkutan melanggar PP No. 53 Tahun 2010, tidak masuk

kerja tanpa keterangan melebihi kurun waktu yang telah ditetapkan namun

kasus – kasus tersebut sudah ditindak lanjuti. Program peningkatan disiplin

aparatur diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama,

yakni menurunnya tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai

Negeri Sipil. Peningkatan disiplin yang telah dilaksanakan berupa

pembinaan terhadap pegawai negeri sipil secara terstruktur dan kontinyu

yaitu dengan cara memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan

disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ditunjang sumber daya aparatur

yang baik dan profesional serta anggaran yang memadai. Sebagai

dukungan meningkatnya disiplin pegawai di Pemerintahan Kota Banjar,

Sekretariat DPRD Kota Banjar, melaksanakanlah publikasi peraturan

perundang undangan dan kajian peraturan perundang undangan daerah

terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dari

keserasian antar peraturan perundang undangan daerah. Realisasi indikator

sasaraan diperoleh dengen perhitungan sebagai berikut:

27) Sasaran :

Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah Yang Memiliki

Kompetensi Dan Mampu Memberikan Layanan Prima

Pengukuran Capaian Indikator aparatur pemerintah daerah yang memiliki

komptensi dan mampu memberikan layanan prima terdiri dari 3 Indikator

sasaran dengan hasil ketiga indikator sasaran tersebut telah mencapai target

100%.



Tahun 2016

115


Tabel III.101 Hasil pengukuran aparatur pemerintah daearah yang memiliki

komptensi dan mampu memberikan layanan prima

Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian

% Ket

1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

% 100 100 100 Tercapai

2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

% 100 100 100 Tercapai

3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional

% 100 100 100 Tercapai

Perbandingan indikator sasaran aparatur pemerintah daerah yang memiliki

kompetensi dan mampu memberikan layanan prima tahun 2014 sampai dengan

tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.102 Perbandingan kinerja aparatur pemerintah daearah yang memiliki

komptensi dan mampu memberikan layanan prima

Indikator Sasaran Satuan Realisas

i 2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Ket Kondisi Tahun 2018

1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

% 77,78 100 100 Tetap 100

2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

% 91,09 100 100 Tetap 100

3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional

% 100 100 100 Tetap 100



Tahun 2016

116


1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan

Prosentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan diperoleh dari rumus :

Tingkat capaian indikator pejabat yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, untuk indikator pejabat yang telah

memenuhi persyaratan kepangkatan, untuk indikator pejabat fungsional

yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional adalah 100%. Realisasi

jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan, untuk indikator pejabat yang telah memenuhi persyaratan

kepangkatan, untuk indikator pejabat fungsional yang telah memenuhi

persyaratan diklat fungsional sebesar 100% sesuai dengan target yang

direncanakan sebesar 100%. Pada tahun ini mengalami pencapaian kinerja

yang tetap.

2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

diperoleh dengan rumus:



Tahun 2016

117


Tingkat capaian jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan

kepangkatan pada tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi jumlah pejabat yang

telah memenuhi persyaratan kepangkatan 100 % sesuai dengan target yang

direncanakan sebesar 100%.atau sama dibandingkan dengan tahun 2015

sebesar 100%.

3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat

fungsional

Tingkat capaian jumlah pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan

diklat fungsional pada tahun 2016 sebesar 100% atau sama dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target

2018 cakupan jumlah pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan

diklat fungsional dapat dikatakan sudah memenuhi target.

Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan fungsional

diperoleh melalui perhitungan:

Berdasarkan data dari OPD terkait jumlah pegawai yang menduduki jabatan

struktural di tiap jenjang adalah:

a. Pejabat pada eselon II berjumlah 22 orang

b. Pejabat pada eselon III berjumlah 95 orang

c. Pejabat pada eselon IV berjumlah 340 orang

Sedangkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan di tiap jenjang adalah:






Tahun 2016

118


Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan di tiap jenjang adalah:




28) Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran Capaian Indikator kualitas pelayanan publik memperoleh hasil:

Dari 11 Indikator sasaran, sebanyak 6 indikator dapat mencapai target yang

telah direncanakan, 4 indikator tidak mencapai target dan 1 indikator tidak tidak

diukur.

Tabel III.103

Hasil pengukuran capaian indikator menigkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran satuan target Realisasi Capaian

% Keterangan

1. IKM pelayanan perijinan % 80,22 81,88 102,06 Tercapai

2. IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

% 80,64 76,88 95,33 Tidak tercapai

3. IKM Pelayanan Kesehatan % 78,23 78,71 100,61 Tercapai

4. IKM pelayanan kartu kuning % 81,56 78,83 96,65 Tidak Tercapai

5. IKM pelayanan KIR % 76,64 0 0 Tidak diukur

6. IKM pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online

% 100 100 100 Tercapai

7. IKM pelayanan publik di Kecamatan

% 76 77,35 101,77 Tercapai

8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

% 100 0,013 0,013 Tidak Tercapai

9. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Menit 17 14,60 114,12 Tercapai

10. Tingkat kesiapan fasilitasi dan mobilitasi pemadam kebakaran

% 95 0,0065 0,0069 Tidak Tercapai

11. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

orang 10.892 11.106 101,96 Tercapai

Perbandingan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik

antara tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:



Tahun 2016

119


Tabel III.104

Perbandingan capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan kinerja pelayanan publik

Indikator Sasaran Realisasi

2015 Realisasi

2016 Keterangan Tahun

2018

1. IKM pelayanan perijinan 82,52 81,88 Menurun 80,24

2. IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

76,07 76,88 Meningkat 80,66

3. IKM Pelayanan Kesehatan 77,78 78,71 Meningkat 78,25

4. IKM pelayanan kartu kuning 78,13 78,83 Meningkat 81,58

5. IKM pelayanan KIR 78,83 0 Tidak diukur 76,66

6. IKM pelayanan KIR jasa online 100 100 Tetap 100

7. IKM pelayanan publik di Kecamatan 78,10 77,35 Menurun 77,00

8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

29 0,013 Menurun 100

9. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

18 14,6 Meningkat 15

10. Tingkat kesiapan fasilitasi dan mobilitasi pemadam kebakaran

7 0,0065 Menurun 100

11. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

8.917 10.832 meningkat 17.563

1. IKM Pelayanan Perijinan

Tingkat capaian indikator IKM pelayanan perijinan adalah 100,41%.

Realisasi jumlah IKM pelayanan perijinan sebesar 81,88% melampaui target

yang direncanakan sebesar 80,22%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) pada pelayanan publik di BPMPPT Kota Banjar pada tahun 2016

mengalami penurunan jika dibandingkan denga tahun 2015. Pada tahun

2016 nilai IKM sebesar 81,88 atau menurun sebesar 0,64 poin dari tahun

2015 yang memiliki nilai IKM sebesar 82,52 tetapi penurunan nilai IKM

tersebut tidak mengubah kategori mutu pelayanan yang masuk dalam

kategori SANGAT BAIK. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.105

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BPMPPT Kota Banjar Tahun 2015-2016

Tahun 2015 Tahun 2016

No Unsur Indeks No Unsur Indeks

1 Persyaratan 85,50 1 Persyaratan 77,29

2 Prosedur 81,00 2 Prosedur 82,29



Tahun 2016

120




3 Kecepatan 78,17 3 Waktu/Kecepatan 78,13

4 Biaya 83,50 4 Biaya 90,42

5 Produk 83.33 5 Produk 76,87

6 Kemampuan Petugas 82,17 6 Kemampuan 82,29

7 Kesopanan 83,50 7 Perilaku/Kesopanan 83,13

8 Maklumat 86,17 8 Maklumat 77,08

9 Penanganan 79,33 9 Penanganan 82,92

10 Kedisiplinan 81,46

11 Kenyamanan 88,75

Nilai IKM 82,52 Nilai IKM 81,88

Mutu Pelayanan A Mutu Pelayanan A

Kinerja Sangat Baik Kinerja Sangat Baik

Penurunan IKM tersebut diakibatkan oleh banyaknya unsur pelayanan yang

mengalami penurunan, terdapat 5 unsur yang mengalami penurunan seperti

unsur persyaratan, waktu/kecepatan, produk, perilaku/kesopanan dan

maklumat pelayanan hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi agar terus

ditingkatkan kinerja pelayanan. Sedangkan unsur yang lainnya mengalami

peningkatan.

2. IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tingkat capaian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah 95,33

% Realisasi jumlah IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

sebesar 76,88% belum sesuai target yang direncanakan sebesar 80,64%.

Namun pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,81 point dibanding

tahun 2015. Kenaikan tersebut dikarenakan sebagaian besar unsur penilaian

mengalami peningkatan kinerja. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tahun 2016

121


Tabel III.106 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Administarsi Kependudukan

DISDUKCAPIL Kota Banjar Tahun 2015-2016






4 Biaya 80,00 4 Biaya 80,63

5 Produk 76,33 5 Produk 76,04






11 Kenyamanan 76,25


Mutu Pelayanan B Mutu Pelayanan B

Kinerja Baik Kinerja Baik

3. IKM Pelayanan Kesehatan

Tingkat capaian pelayanan kesehatan adalah 100,61 % Realisasi jumlah

IKM pelayanan kesehatan 78,71% melampaui target yang direncanakan

sebesar 78,23 %. Pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun

lalu. Secara umum sebagian besar responden cenderung memberikan

penilaian yang positif terhadap kinerja pelayanan kesehatan dimana secara

rata – rata masyarakat merasa puas akan pelayannnya. Dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Tabel III.107 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Kesehatan

Kota Banjar Tahun 2016

No Unit Layanan 2016

1 Puskesmas Banjar 1 79,36




Tahun 2016

122




4 Puskesmas Pataruman 1 78,69



7 Puskesmas Purwaharja 1 76,93

8 Puskesmas Purwaharja 2 78,20

9 Puskesmas Langensari 1 76,52

10 Puskesmas Langensari 2 77,44

Jumlah 787,12

787,12 /10 =78,71

4. IKM Pelayanan Kartu Kuning

Tingkat capaian pelayanan kartu kuning adalah 96,65% Realisasi jumlah

IKM pelayanan kartu kuning sebesar 78,83% belum sesuai target yang

direncanakan sebesar 81,56%. Namun pada tahun ini mengalami

peningkatan 0,70 poin dibanding tahun lalu. Dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Tabel III.108 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Kartu Kuning di Dinsosnaker Kota

Banjar Tahun 2015-2016






4 Biaya 83,00 4 Biaya 89,58

5 Produk 77,00 5 Produk 77,08






11 Kenyamanan 74,58




Tahun 2016

123




Mutu Pelayanan B Mutu Pelayanan B

Kinerja Baik Kinerja Baik

5. IKM Pelayanan KIR

Tingkat capaian pelayanan KIR jasa online adalah 0%, karena realisasi

jumlah IKM pelayanan KIR jasa online sebesar 0% tidak mencapai target

yang direncanakan sebesar 100%. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2016

Unit Pelayanan Publik "Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor" termasuk daftar

unit yang disurvey.

Berikut ini 24 unit pelayanan publik yang disurvey pada tahun 2016 (Sumber

BAPPEDA Kota Banjar):

1) Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar;

2) Pelayanan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;

3) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Banjar 1;



6) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pataruman 1;



9) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Purwaharja 1;

10) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Purwaharja 2;

11) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Langensari 1;

12) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Langensari 2;

13) Pelayanan rawat jalan di RSUD Kota Banjar;

14) Pelayanan di Kelurahan Banjar;

15) Pelayanan di Kelurahan Muktisari;

16) Pelayanan di Kelurahan Hegarsari;

17) Pelayanan di Kelurahan Purwaharja;



Tahun 2016

124


18) Pelayanan di Kelurahan Mekarsari;

19) Pelayanan di Kelurahan Bojongkantong;

20) Pelayanan di Kecamatan Banjar;

21) Pelayanan di Kecamatan Pataruman;

22) Pelayanan di Kecamatan Purwaharja;

23) Pelayanan di Kecamatan Langensari;

24) Pelayanan Perijinan di kantor BPMPPT Kota Banjar.

6. Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online

Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online diperoleh dengan

perhitungan :

Tingkat capaian pelayanan KIR jasa online adalah 100% Realisasi jumlah

IKM pelayanan KIR jasa online sebesar 100% sesuai target yang

direncanakan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2015 tidak mengalami perubahan karena jumlah penayangan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah terealisasi sebanyak 12

bulan. Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah

tersediannya anggaran, memadainya sumber daya manusia dan adanya

dukungan dari stakeholders.

7. IKM Pelayanan publik di Kecamatan

Tingkat capaian pelayanan di kecamatan adalah 101,77.% Realisasi jumlah

IKM pelayanan di kecamatan sebesar 77,35% melampaui target yang

direncanakan sebesar 76%. Pada tahun ini mengalami penurunan pada



Tahun 2016

125


pencapain kinerja hal ini menjadi bahan evaluasi agar ditingkatkan

pelayanan terhadap masyarakat. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.109

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan di Kecamatan Kota Banjar Tahun 2016


1 Kecamatan Banjar 75,91

2 Kecamatan Pataruman 78,69

3 Kecamatan Purwaharja 77,94

4 Kecamatan Langensari 76,89

Jumlah 309,43

309,43 /4 =77,35

8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 0,00013% belum

mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, sehingga capaiannya pun

hanya 0,00013%. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam cara

pengukuran indikator sasaran atau dapat juga karena target yang terlalu

besar.

Realisasi cakupan Pelayanan Kebakaran diperoleh dari rumus :

= 0,013%

Jika dilihat dari perhitungan tidak mungkin dapat mencapai realisasi 100%

karena jika hal itu terjadi maka jumlah personil pemadam kebakaran harus

sama banyak dengan jumlah bangunan yang ada di Kota Banjar.



Tahun 2016

126


9. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

dinyatakan dengan waktu tempuh rata-rata.

Tingkat capaian pelayanan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah

manajemen kebakaran adalah 114,12% Realisasi jumlah pelayanan tingkat

waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebanyak

14,60 menit, melampai target yang direncanakan sebesar 17 menit. Pada

tahun ini mengalami peningkatan sebesar 3,4 menit.

10. Tingkat kesiapan Fasilitas dan Mobilitas Pemadam Kebakaran

Realisasi cakupan Tingkat Kesiapan Fasilitas dan Mobilisasi Pemadam

Kebakaran sebesar 0,006521% belum mencapai target yang ditentukan sebesar

100%, sehingga capaiannya pun hanya 0,0001%. Hal ini dapat terjadi karena

adanya kesalahan dalam cara pengukuran indikator sasaran atau dapat juga

karena target yang terlalu besar.

Dapat dilihat realisasi cakupan Pelayanan Kebakaran diperoleh dari rumus :

= 0,0065%

Jika dilihat dari perhitungan tidak mungkin dapat mencapai realisasi 95%

karena jika hal itu terjadi maka jumlah armada kebakaran harus mendekati

jumlah bangunan yang ada di Kota Banjar.

11. Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

Tingkat capaian jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah

101,96% dengan realisasi jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun



Tahun 2016

127


2016 adalah sebesar 11.106 pengunjung telah melampaui target yang

ditetapkan, yaitu sebesar 10.892 pengunjung. Jumlah pengunjung

perpustakaan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan pengunjung

perpustakaan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1.915

pengunjung.

29) Sasaran :

Meningkatnya Peran Pengawasan

Hasil pengukuran capaian indicator peran pengawasan memperoleh hasil:

ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator tidak mencapai target yang telah

direncanakan dan 1 indikator yang mencapai target.

Tabel III.110

Hasil pengukuran indikator peran pengawasan

Indikator Sasaran Satuan Renca

na Realis

asi

Capai

an %

Keterangan

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal


2. Terselesaikannya kasus/

pengaduan masyarakat

% 100 100 100 tercapai

Perbandingan sasaran strategis peran pengawasan antara tahun 2014

dengan tahun 2016 disajikansebagaiberikut:

Tabel III. 111 Perbandingan kinerja indikator peran pengawasan


2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016 Keterangan

Target Tahun 2018

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal

% 110 62,74 71,16 Meningkat 100

2. Terselesaikannya kasus/ pengaduan masyarakat

% 100 100 100 Tercapai 100



Tahun 2016

128


1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Tingkat capaian indikator sasaran penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan internal adalah 71,16%. Realisasi jumlah capaian indikator

sasaran penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal sebesar

71,16% belum sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 100%.

Pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 8,42% dari capaian tahun

2015. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis di tahun 2016

tidak tercapai sebesar 28,82% dari target 100 %. Dapat kami jelaskan

capaian persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

sebagai berikut:

Tabel III. 112

penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

No. Tim Pemeriksa Jumlah

rekomendasi

Rekomendasi yang

ditindaklanjuti % penyelesaian

1. BPK RI 344 328 95,34

2. Inspektorat Provinsi 36 36 100

3. Inspektorat Kota 213 58 27,23

JUMLAH 593 422 71,16

Sumber : Inspektorat Kota Banjar

Tabel III. 113 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Institusi Pelaksana Audit Hasil Audit Penanganan

Temuan Rekomendasi sudah belum

BPK RI 184 344 328 16

Inspektorat Prov 12 36 36 Inspektorat Kota 115 213 58 155

Jumlah 311 593 422 171

Sumber : Inspektorat Kota Banjar

2. Terselesaikannya kasus/pengaduan masyarakat

Tingkat capaian indikator sasaran terselesaikannya kasus/pengaduan

masyarakat adalah 100%. Realisasi jumlah capaian indikator sasaran



Tahun 2016

129


terselesaikannya kasus/pengaduan masyarakat sebesar 100% sesuai

dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah pengaduan

masyarakat yang masuk kepada instansi terkait (inspektorat Kota Banjar)

sebanyak 1 pengaduan dan dapat tertangani sebanyak 1 pengaduan.

30) Sasaran :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang

Akuntabel

Pengukuran capaian indikator peran pengawasan memperoleh hasil: ada

3 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator mencapai target yang telah

direncanakan dan 2 indikator belum terukur.

Tabel III.114

Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel


% Keterangan

1. Opini BPK WTP WTP Opini WTP 100 Tercapai 2. Skor Evaluasi LAKIP Poin 65 - - Belum

terukur 3. Skor Evaluasi LPPD Poin 3 - - Belum

terukur

Perbandingan sasaran strategis pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.115

Perbandingan capaian indicator meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel


2015 Realisasi

2016 Ket

Target tahun 2018

1. Opini BPK WTP WTP Opini WTP Tercapai WTP

2. Skor Evaluasi LAKIP Poin 56,94 - Belum

terukur 65

3. Skor Evaluasi LPPD Poin 3,17 - Belum

terukur 3



Tahun 2016

130


1. Opini BPK

Tingkat capaian indikator sasaran opini BPK pada tahun 2016 adalah 100%.

Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2016 kembali berhasil meraih

penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.

Keberhasilan capaian ini merupakan gambaran berhasilnya pengelolaan

keuangan di pemerintahan Kota Banjar dan untuk mempertahankan opini

WTP ini. Pemerintah Kota Banjar akan memperbaiki hal-hal yang masih

perlu disempurnakan terkait dengan:

a. Penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib diantaranya

tanah pemda yang belum bersertifikat,

b. Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid.

c. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi

d. Penyempurnaan penatausahaan administrasi pertanggungjawaban

penggunaan belanja daerah dengan dukungan dengan bukti yang sah

dan sesuai dengan pengeluaran riil.

2. Skor Evaluasi LAKIP

Tingkat capaian indikator sasaran skor evaluasi LAKIP pada tahun 2016

tidak dapat diukur dikarenakan hasil penilaian diambil setelah penyusunan

LAKIP Tahun 2016. Namun direncanakan untuk mencapai target B untuk

tahun ini. Untuk tahun 2015 hasil evaluasi Pemerintah Kota Banjar mendapat

nilai 56,94 poin atau predikat penilaian CC. Penilaian tersebut menunjukan

tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan

capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah

Kota Banjar masih banyak memerlukan perbaikan. ketidak berhasilan ini

dipengaruhi oleh belum dilaksanakannya beberapa item evaluasi sebagai

contoh belum dilaksanakannya rencana aksi ataupun perjanjian kinerja.



Tahun 2016

131


Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjar akan melaksanakan

peningkatan dan pengembangan implementasi SAKIP melalui penyusunan

rencana aksi bersama dengan penyusunan perjanjian kinerja yang kemudian

akan dilaksanakan monitoring secara berkala (3 bulan) pelaksanaan rencana

aksi tersebut. Disamping itu juga akan dikembangkan sistem informasi yang

menunjang terhadap proses akuntabilitas penyelenggara Pemerintah

Daerah melalui pembangunan sistem yang e-monev yang terintegrasi

dengan sistem informasi yang sudah ada dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan Menpan. Kedua buah point penting ini menunjang terhadap

implementasi SAKIP di Kota Banjar dan dapat menambah nilai plus yang

cukup besar dalam mengejar point LAKIP sehingga pada tahun depan

diharapkan point LAKIP meningkat.

3. Skor Evaluasi LPPD

Tingkat capaian indikator sasaran skor evaluasi LPPD pada tahun 2016 tidak

dapat diukur dikarenakan hasil penilaian diambil setelah penyusunan LPPD

Tahun 2016. Namun untuk tahun 2015 mencapai 3,17 poin melampaui

target yang telah direncanakan sebesar 3 poin.

31) Sasaran :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Transparan

dan Akuntabel

Hasil pengukuran capaian indikator peran pengawasan memperoleh hasil:

ada 4 Indikator sasaran, sebanyak 2 indikator mencapai target yang telah

direncanakan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Tabel III. 116

Hasil Pengukuran capain indikator tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang trasparan dan akuntabel


%

Keterangan

1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Ada/ tidak

Ada Ada 100 Tercapai



Tahun 2016

132



%

Keterangan

perda

2. RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal

Ada/ tidak

Ada Ada 100 Tercapai

3. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD


4. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis

% 100 83,33 83.33 Tidak tercapai

Perbandingan sasaran strategis tersususnnya dokumen perencanaan

pembangunan yang trasparan dan akuntabel tahun 2015 dengan 2016 disajikan

sebagai berikut :

Tabel III.117

Perbandingan capaian indikator tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang trasparan dan akuntabel


2015 Realisasi

2016 Ket

Target tahun 2018

1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda

Ada/ tidak

Ada Ada Tetap Ada


Ada/ tidak

Ada Ada Tetap Ada


% 98,31 98,87 Meningkat 100


% 100 83,33 Menurun 100

1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda

Tingkat capaian indikator sasaran RPJMD yang telah di tetapkan dengan

perda adalah 100%. Realisasi jumlah indikator sasaran RPJMD yang telah di

tetapkan dengan perda adalah 100% sesuai dengan target yang

direncanakan sebesar 100%. Capain kinerja ini didukung karena

ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu

dengan ditetapkannya Perda Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang



Tahun 2016

133


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014

– 2018.


Tingkat capaian indikator sasaran RKPD yang telah ditetapkn dengan perwal

adalah 100%. Realisasi jumlah indikator sasaran RKPD yang telah ditetapkn

dengan perwal adalah 100% sesuai dengan target yang direncanakan

sebesar 100%. Dengan ketersediaan dokumen RKPD baik RKPD Tahun

2017 yang ditetapkan dengan Perwal Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun

2016, dan RKPD Perubahan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Perwal

Kota Banjar Nomor 18.b Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2016.


Tingkat capaian indikator sasaran penjabaran program RPJMD ke dalam

RKPD adalah 98,87 %. Realisasi jumlah Indikator sasaran penjabaran

program RPJMD ke dalam RKPD adalah 98,87 % tidak sesuai target yang

direncanakan sebesar 100%. Indikator ini dengan cara membandingkan

program RKPD tahun 2016 dengan program RPJMD yang harus

dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah program yang

dilaksanakan sebanyak 175 dari 177 program RPJMD yang harus

dilaksanakan pada tahun 2016. Program yang tidak dilaksanakan tersebut

adalah program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (urusan

pilihan kehutanan) dan program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita (urusan wajib kesehatan).



Tahun 2016

134



Tingkat capaian indikator sasaran Dokumen perencanaan penataan ruang

teknis adalah 83.33 %. Realisasi jumlah indikator sasaran Dokumen

perencanaan penataan ruang teknis adalah 83,33 %tidak sesuai yang

direncanakan target sebesar 100%. Dokumen perencaan penataan ruang

teknis tahun 2016 ada 5 dokumen yaitu: penyusunan profil daerah, penataan

koridor jalan perintis kemerdekaan, inventarisir fasos dan fasum perumahan

terencana, identifikasi tata guna lahan di Kota Banjar, penyiapan

pedoman/standar teknis tata guna lahan. Capaian indikator ini belum

memenuhi target sehingga dianggap perlu untuk memprioritaskan

program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang mendukung

indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

32) Sasaran :

Tersediannya Data Informasi Dan Statistik Pembangunan Daerah

Hasil pengukuran Capaian Indikator peran pengawasan memperoleh

hasil: ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 2 indikator mencapai target yang telah

direncanakan.

Tabel III. 118 Hasil pengukuran capain indikator tersedianya data

informasi dan statistik pembangunan daerah

Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian

% Ket

1. Banjar Dalam Angka Dok 1 1 100 Tercapai

2. PDRB Kota Banjar Dok 1 1 100 Tercapai

Perbandingan sasaran strategis tersedianya data, informasi dan statistik

pembangunan daerah pada tahun 2015 dengan tahun 2016.



Tahun 2016

135


Tabel III.119 Perbandingan capaian indikator tersedianya data,

informasi dan statistik pembangunan daerah

Indikator Sasaran Sat

Kondisi Tahun 2015

Kondisi Tahun 2016

Keterangan

Target Tahun 2018

1. Banjar Dalam Angka Dok 1 1 Tetap 1

2. PDRB Kota Banjar Dok 1 1 Tetap 1

1. Banjar Dalam Angka

Tingkat capaian indikator sasaran banjar dalam angka adalah 100%.

Realisasi jumlah indikator sasaran banjar dalam angka sebanyak 1 dokumen

sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 1 dokumen. Capaian

kinerja ini didukung karena tersediannya data Banjar Dalam Angka berupa

buku/dokumen profil kota banjar berbasis geografis yang memuat data

statistik Kota Banjar (Banjar dalam Angka).

2. PDRB Kota Banjar

Tingkat capaian indikator sasaran PDRB Kota Banjar adalah 100%.

Realisasi jumlah indikator sasaran PDRB Kota Banjar sebanyak 1 dokumen

sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 1 dokumen. Capaian

kinerja ini didukung karena tersedianya data PDRB berupa buku/dokumen

PDRB kecamatan di Kota Banjar.

Rekapitulasi anggaran penunjang indikator sasaran kinerja sesuai dengan

rumusan pengukuran baik yang bersifat kumulatif atau non kumulatif dalam

Indikator Kinerja Kunci (IKU) dan Ketetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja perlu kami

informasikan dengan prosentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

B. REALISASI ANGGARAN



Tahun 2016

136


Tabel III.120

Prosentase Penyerapan Anggaran Uraian

Sasaran Pagu

Anggaran Realisasi %

1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar.

2.276.6843.266 1.487.431.900 6,53

2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah

8.547.001.766 339.130.600 3,97

3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal

1.099.183.000 1.094.763.415 99,60

4. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

90.000.000 82.478.050 91,64

5. Meningkatnya cakupan layanan PAUD

2.074.800.000 2.024.535.529 97,58

6. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

1.404.210.750 1.070.305.997 76,22

7. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan

36.309.857.090,80 32.764.248.698 90,23

8. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1.584457.850 494.894.300 31,23

9. Meningkatnya cakupan akseptor KB

1.619.928.675 1.535.785.905 94,80

10. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi

160.000.000 159.980.000 99,98

11. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan

230.000.000

229.999.800 100

12. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan

146.300.000 145.400.000 99,38



Tahun 2016

137


Uraian Sasaran

Pagu Anggaran

Realisasi %

13. Meningkatnya realisasi investasi

157.450.000 157.069.550 99,76

14. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan

1.773.267.682 1.704.032.000 96,09

15. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata

45.506.099.000 44.744.826.200 98,33

16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota

56.544.604.455 55.497.648.800 98,14

17. Meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera

1.163.819.000 1.088.693.155 93,54

18. Menurunnya populasi PMKS

3.648.500.000 3.161.663.266 86,65

19. Meningkatnya penempatan bagi pencari kerja

117.000.000 115.951.375 99,10

20. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional

10.830.000.000 10.592.398.950 97,81

21. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan Kota

1.529.470.000 1.519.174.000 99,33

22. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

13.291.587.400 12.979.915.400 97,65

23. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup

1.730.846.000 1.713.149.165 98,97

24. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan

25.000.000 24.996.800 99,99

25. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.

- - -

26. Meningkatnya disiplin pegawai

6.863.162.524 6.084.998.591 88,66

27. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki

1.709.768.400 1.664.108.908 97,32



Tahun 2016

138


Uraian Sasaran

Pagu Anggaran

Realisasi %


28. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.550.875.400 1.149.739.091 74,13

29. Meningkatnya peran pengawasan

594.975.500 501.659.892 84,31

30. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

5.063.543.750 4.927.069.322 97,30

31. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel

2.246.000.000 2.183.770.436 97,22

32. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah

640.000.000

619.231.946 96,75

Selama tahun 2016 Pemerintah Kota Banjar mendapatkan penghargaan-

penghargaan Nasional. Adapun penghargaan-penghargaan yang diraih oleh

Pemerintah Kota Banjar disajikan sebagai berikut :

No Nama Penghargaan Tahun

1. Penghargan bidang ekonomi, Kinerja Penyaluran Raskin Terbaik 2015 : Kategori Penyaluran dan Pembayaran Harga Tebus Raskin Terbaik dan Kategori Dukungan APBD Kota Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Program Raskin.

22 Januari 2016

2. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik melalui program CANDU ASMARA ( Becak Posyandu Angkutan Swadaya Masyarakat ) bagi Kelurahan Mekarsari yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof DR Yuddy Chrisnandi

31 Maret 2016

3. Penghargaan kinerja terbaik berdasarkan EKPPD terhadap LPPD tahun 2014 dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo kumolo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XX

25 April 2016

4. Penghargaan Kota Banjar Sebagai Kota Penyaji Seni Musik Terbaik ke- I, penghargaan ini diraih Atas Partisipasi dan Dedikasinya Pada Kegiatan Pasanggiri Seni Tari, Musik

12 Mei 2016

C. PENGHARGAAN



Tahun 2016

139



Dan Teater

5. Penghargaan Invesment Award Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik ketiga Se-Indonesia

30 Mei 2016

6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat Bandung, Kota Banjar kembali meraih hasil tertinggi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

06 Juni 2016

7. Penghargan dalam Bidang Lingkungan Hidup yaitu Penghargaan Adipura KIRANA

22 Juli 2016

8. Manggala Karya Kencana bagi Walikota Banjar ,Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si atas inovasi dan pengembangan Program KB;

UPAKARTI Pemenang Lomba Kota Pelaksana Terbaik KB, Kesehatan yang diterima oleh Kelurahan Purwaharja;

Dharma Karya Kencana Pemenang Tenaga Medis Pelayanan Program KB terbaik Mow yaitu dr. Moh. Imam Wahyudi, Sp.OG.

29 Juli 2016

9. Penghargaan Anugerah Revitalisasi Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

19 Agustus 2016

10. Penghargaan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dengan Prestasi Kinerja Sangat Tinggi

19 Agustus 2016

11. Penghargaan atas Pencapaian Target Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016 dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

24 Agustus 2016

12. Penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas capaian tertinggi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. (Tahun 2016 ini merupakan yang ke-6 kalinya bagi Kota Banjar).

20 September 2016

13. Penghargaan Ketahanan Pangan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36

19 Oktober 2016

14. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM ) Bina Tani Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar meraih juara dua sebagai Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan kelompok/ gabungan kelompok masyarakat/ kelembagaan ekonomi pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/ pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/ perakitan/ perekayasaan teknologi pangan dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan

19 Oktober 2016

15. Kota Peduli Hukum dah Ham Dari Menteri Hukum Dan Ham- Di Surabaya

8 Desember 2016

16. Apresiasi dari Gubernur Jawa Barat dalam Pelaksanaan Kota Sehat di Bandung

14 Desember 2016



Tahun 2016

140



17. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise Sukaesih,

21 Desember 2016



Tahun 2016

1

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Banjar tahun 2016

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan

sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan. LKIP ini diharapkan

dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan perwujudan

pelaksanaan tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota

Banjar dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan

pembangunan sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun

setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Banjar. Di masa yang akan datang Pemerintah Kota Banjar akan terus berupaya

lebih menyempurnakan pelaporan guna mewujudkan pemerintahan yang lebih

baik (good governance).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era

globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap

kinerja pelayanan publik.

Dari waktu ke waktu Pemerintah Kota Banjar senantiasa melakukan

berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui

reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian

anggaran, maupun penyempurnaan pada organisasi perangkat daerah. Sebagai

bukti keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2016, Pemerintah



Tahun 2016

2

BAB IV PENUTUP

Kota Banjar telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai

kalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun demikian

disadari bahwa selama Tahun 2016 masih ditemui berbagai permasalahan dan

kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti, penanganan kemiskinan,

pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan pendidikan yang

murah/terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjar.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Banjar

Tahun 2014–2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 menjadi momentum

untuk dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran

maupun pencapaian Kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami

akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai

manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan Kota

Banjar

Tahun 2016

Implementasikan Sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota

Banjar dilaksanakan melalui

1. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD

2005-2025),

2. Perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMD

Tahun2014-2018 dan Rencana Strategisdi tiap OPD)

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

5. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun berjalan

6. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP/LkjIP) setiap tahun

berjalan. RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD ketiga

dalam periode RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025.

Perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RPJMD tersirat dalam

Visi dan misi yang ingin dicapai.

SAKIP KOTA BANJAR

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar

yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”

MISI

VISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) :

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata

kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin

terciptanya good governance dan clean government

VISI DAN MISI KOTA BANJAR

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

No. Tujuan


1 Meningkatkan rata-rata

lama sekolah

Rata-rata Lama

Sekolah ( RLS)

1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan

pendidikan dasar;

2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan

pendidikan menengah;

3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

non formal dan informal

2 Meningkatnya kualitas

tenaga pendidik dan

kependidikan

Guru yang telah

sertifikasi

1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan

kompetensi tenaga pendidik

3 Menumbuhkembangkan

karakter dan kecerdasan

sejak dini

Cakupan layanan

PAUD

1. Meningkatnya cakupan layanan PAUD

4 Meningkatkan angka

harapan hidup

Usia harapan hidup

penduduk Kota

Banjar

1. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup

bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi

sarana prasarana kesehatan;

3. Meningkatnya pemerataan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan.

5 Mengendalikan laju

pertumbuhan penduduk

LPP Kota Banjar 1. Meningkatnya cakupan akseptor KB

Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis visi dan

misi Pemerintah Kota Banjar tahun2015-2018, telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah

sebagaiberikut

Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

No. Tujuan


1 Meningkatnya laju pertumbuhan

ekonomi dan daya beli masyarakat;

1. LPE Kota Banjar

2. Daya beli

masyarakat

1. Berkembangnya jumlah UMKM dan

koperasi;

2. Meningkatnya kontribusi dan

pertumbuhan industri pengolahan;

3. Meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan;

4. Meningkatnya realisasi investasi;

5. Meningkatnya kontribusi sektor

pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanandan kehutanan;

6. Meningkatnya ekonomi kota dengan

aktivitas agrowisata;

7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana kota.

2 Meningkatkan kemampuan

ekonomi masyarakat miskin

Angka kemiskinan 1. Meningkatan kemampuan ekonomi

keluarga pra sejahtera;

2. Menurunannya populasi PMKS;

3. Meningkatan penempatan bagi pencari

kerja.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No. Tujuan


1 Meningkatnya Pembangunan yang

ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kualitas udara dan

air

1. Meningkatnya Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang

proporsional;

2. Meningkatnya pelayanan

pengelolaan persampahan

kota;


lingkungan permukiman;

4. Meningkatnya mutu

pengawasan lingkungan

hidup;

5. Meningkatnya kualitas hutan

dan lahan.

Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara

profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

No. Tujuan


1 Meningkatnya kesadaran

hukum masyarakat dan

aparatur pemerintah.

1. Tingkat pelanggaran

perda/perwal

2. Tingkat pelanggaran

disiplin aparat

3. Tingkat persetujuan

raperda

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat

terhadap produk hukum daerah

2. Meningkatnya Disiplin Pegawai

2 Terwujudnya kinerja

birokrasi yang semakin

profesional dan akuntabel.

1. Skor IKM Kota Banjar

2. Opini BPK

3. Skor Evaluasi LPPD

4. Skor Evaluasi Lakip

1. Meningkatnya aparatur pemerintah

daerah yang memiliki kompetensi

dan mampu memberikan layanan

prima;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan

publik;

3. Meningkatnya peran pengawasan;

4. Meningkatnya kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel;

5. Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan;

6. Tersedianya data, informasi dan

statistik pembangunan daerah.

0

10

20

30

40

50

60

70

MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4

INDIKATOR KINERJA 66 24 12 28

SASARAN STRATEGIS 9 10 5 8

Axi

s Ti

tle

Sasaran dan Indikator Tahun 2016

SASARAN INDIKATOR TAHUN 2016

MISI 1

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) Pemerintah Kota Banjar menitikberatkan pada aspek

terpenting kehidupan didasarkan pada:

• Tingkat pendidikan yang memadai,

• Usia yang panjang dan hidup sehat dan

• Standar hidup yang layak.

Diuraikan dalan 9 buah sasaran strategis dan 66 indkator

sasaran

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

DINAS KESEHATAN

MISI 2

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota

Banjar menitikberatkan pada pelaksanaan pemberdayaan dan

penguatan ekonomi masyarakat dengan pemerataaan dan prinsip

keadilan

Diuraikan dalan 10 buah sasaran strategis dan 24 indkator sasaran

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERUMAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS TENAGA KERJA

MISI 3

Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota

Banjar Menitikberatkan pada isu pemanfaatan lingkungan hidup dan

kelestariannya dengan kegiatan yang menunjang pada Pembangunan

berwawasan lingkungan.


DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERUMAHAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MISI 4

Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta

Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk

menjamin terciptanya good governance dan clean

government

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena

itu, pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan

pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah

daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah

dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya

sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


INSPEKTORAT, BAPPEDA

SETDA KOTA BANJAR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KOTA BANJAR BAGIAN EKBANGJAS

DINAS POLISI PAMONG PRAJA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PERHUBUNGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Capaian (%) Keterangan

Rumus Pembilang Pembagi Hasil

10 1 Usaha Mikro dan Kecil % 98.98 (Jumlah usaha mikro dan kecil / jumlah seluruh UKM) x

100%

7,768.00 7,770.00 99.97 101.00 Tercapai

2 Koperasi aktif % 46.63 (Jumlah Koperasi aktif/Jumlah koperasi) x 100 % 82.00 130.00 63.08 135.27 Tercapai

11 1 Pertumbuhan industri

pengolahan

IKM

Formal

535 (Jumlah industri tahun n - jumlah industri tahun n-1) x

100%

561.00 104.86 Tercapai

2 Kontribusi sektor perindustrian

terhadap PDRB

% 12.56 (Jumlah kontribusi PDRB danri sektor industri/ Jumlah

total PDRB) x 100%

0.00 Belum dapat

diukur

12 Meningkatnya kontribusi

sector perdagangan;

1 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

% 36.52 (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan/

Jumlah total PDRB) x 100%

0.00 Belum dapat

diukur

13 Meningkatnya realisasi

investasi;

1 Meningkatnya realisasi

investasi

% 10 (Realisasi PMDN tahun evaluasi - realisasi PMDN tahun

sebelum evaluasi)/Realisasi PMDN sebelum Evaluasi x

100%

6.15 61.50 Tidak Tercapai

14 1 Kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB

% 16.11 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dibagi Jumlah

Total PDRB dikali 100%

0.00 Belum dapat

diukur

2 Kontribusi sektor perkebunan

terhadap PDRB

% 1.90 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan dibagi

Jumlah Total PDRB dikali 100%

0.00 Belum dapat

diukur

3 Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB

% 4.49 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Peternakan dibagi


0.00 Belum dapat

diukur 4 Kontribusi sektor kehutanan

terhdp PDRB

% 0.10 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perhutanan dibagi


0.00 Belum dapat

diukur 5 Kontribusi sektor perikanan

terhadap PDRB

% 0.29 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dibagi Jumlah

Total PDRB dikali 100%

0.00 Belum dapat

diukur 6 Produksi Padi Ton 45,200.00 Jumlah produksi padi pertahun dibagi Jumlah target

produksi padi daerah dikali 100%

44,494 98.44 Tidak Tercapai

7 Produksi Jagung Ton 3,300.00 Jumlah produksi Jagung pertahun dibagi Jumlah target

produksi jagung daerah dikali 100%


8 Produksi Kedelai Ton 1,250.00 Jumlah produksi kedelai pertahun dibagi Jumlah target

produksi kedelai daerah dikali 100%


9 Produksi DagingSapi Ton 573 Jumlah produksi daging sapi pertahun dibagi Jumlah

target produksi daging sapi daerah dikali 100%

760 132.68 Tercapai

15 Meningkatnya ekonomi kota

dengan aktivitas agrowisata;

1 Rintisan daerah agrowisata % 25 Realisasi kegiatan pembangunan rintisan daerah

argowisata

25.00 100.00 Tercapai

Meningkatnya kontribusi

sector pertanian, perkebunan

dan peternakan;

Berkembangnya jumlah UMKM

dan koperasi;

Meningkatnya kontribusi dan

pertumbuhan industry

pengolahan;

Realisasi

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAHAAN KOTA BANJAR

TA.2017

MISI 2

No Uraian Sasaran Indikator SasaranTahun 2016

Satuan Target

Capaian (%) Keterangan

Rumus Pembilang Pembagi Hasil

RealisasiNo Uraian Sasaran Indikator SasaranTahun 2016

Satuan Target

16 Meningkatnya kualitas dan

kualitas sarana dan prasarana

kota

1 Terbangunnya Pasar Muktisari unit 1.00 Realisasi kegiatan revitaslisasi pasar bojongkantong 1.00 1.00 1.00 100 Tercapai

2 Persentase panjang jalan

dalam kondisi baik

% 97.80 Jumlah kota dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang

seluruh jalan dikota tersebut dikali 100 %

212.50 224.79 94.53 96.66 Tidak Tercapai

3 Persentase jaringan irigasi

dalam kondisi baik

unit 68.74 jumlah saluran pasang/tersier/sekunder dan irigasi

pedesaan yng terbangun dibgi target pembangunn

saluran pasang / tersier/sekunder dan irigasi pedesaan

63,077.77 105,811.60 59.61 86.72 Tidak Tercapai

17 Meningkatnya kemampuan

ekonomi keluarga

prasejahtera;

1 Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

% 18.80 Jumlah Keluarga Pra-KS Alasan Ekonomi dan Keluarga

Sejahtera I Alasan Ekonomi dibagi jumlah keluarga dikali

100%

11,717.00 61,283.00 19.12 98.30 Tidak Tercapai

18 Menurunnya populasi PMKS; 1 Persentase penyandang

masalah kesejahteraan sosial

yang tertangani

% 95 (Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang

ada) x 100%

11,387 11,437 99.56 104.80 Tercapai

2 Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

unit 1 0.00 0.00 Tidak Tercapai

19 1 Penyerapan tenaga kerja % 13 (jumlah pencari kerja yang ditempatkan/jumlah pencari

kerja yang mendaftar) x 100%

1,927 3,651 52.78 406.00 Tercapai

2 Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi,

masyarakat dan

kewirausahaan

% 96 (Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi, masyarakat dan

kewirausahaan/jumlah tenaga yang terdaftar) x 100%

100 180 55.56 57.87 Tidak Tercapai

Meningkatnya penempatan

bagi pencari kerja;

Documents

Laporan Kinerja Instansi PemerintahKota Banjar Provinsi ... TAHUN 2016 KOTA BANJAR.pdf · menegaskas agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja ... kegiatan